JAKARTA - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej menyebut hanya ada 20 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait revisi Undang-Undang (RUU) Polri. Seluruh DIM tersebut akan dibahas bersama Komisi III DPR RI.

Hal ini menyusul telah diserahkannya DIM RUU Polri dari pemerintah. Tercatat, ada 112 DIM yang disampaikan dalam rapat kerja (Raker) bersama Komisi III DPR RI, Kamis (4/6/2026).

Mulanya, Eddy menjelaskan dari 112 DIM yang diserahkan, 32 DIM di antaranya bersifat tetap, 36 bersifat redaksional, substansi sebanyak 12 dan substansi baru sebanyak 8.

"Artinya yang akan dibahas itu hanya 20 DIM. Mengapa hanya 20 DIM? Yang isinya adalah 12 substansi dan 8 substansi baru," kata Eddy ditemui usai rapat bersama Komisi III DPR.

Dia memaparkan, jika DIM yang bersifat tetap, artinya pemerintah menyetujui apa yang telah diusulkan oleh DPR. Sehingga, tidak perlu lagi dilakukan pembahasan.

Lihat video: Sufmi Dasco Buka Suara Terkait RUU Polri: Tunggu Saja!



Demikian juga, kata dia, yang bersifat redaksional juga tidak perlu dilakukan pembahasan. Sebab, ini hanya persoalan salah ketik atau typo dan persoalan lainnya menyangkut redaksional.

Setelah menyerahkan, Eddy Hiariej menyampaikan bahwa pembahasan RUU Polri ini akan dilanjutkan kembali pada pekan depan.

"Ini pembahasan akan dilanjutkan hari Senin (8 Juni 2026) jam 10. Yang substansi nanti, nanti hari Senin baru kita bahas," tuturnya melanjutkan.

JAKARTA - Baru berlaku tahun ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) langsung dibanjiri gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy Hiariej) mengungkap sampai saat ini ada 15 gugatan KUHP dan enam KUHAP yang diajukan ke MK.

"Betul ada 15 perkara untuk KUHP dan enam perkara KUHAP, insyaallah kita akan jelaskan di sana," kata Eddy, sapaan akrab Wamenkum, di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (28/1/2026).

Eddy memastikan, pemerintah dalam posisi siap dalam menghadi gugatan ke lembaga pengawal konstitusi tersebut. "Kita siap bagaimana tunjukkan berbagai bukti terkait partisipasi publik," ujar Eddy.

Di sisi lain, Eddy menyebut bahwa aparat penegak hukum (APH) sudah beradaptasi dalam menerapkan KUHP dan KUHAP yang baru.

"Saya kira aparat penegak hukum siap untuk menerapkan itu. Saya kira teman-teman Polisi, Jaksa dan Hakim sudah beradaptasi dengan KUHP yang baru," ucap Eddy.

Menurut Eddy, terkait dengan KUHP dan KUHAP yang baru sudah dilakukan sosialisasi yang kuat sebelum resmi diterapkan. "Karena selama tiga tahun ini kami sudah berulang kali lakukan sosialisasi baik kepada MA, Kepolisian, Kejaksaan," ujar Eddy.

Penerapan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan KUHAP Baru (UU No. 20 Tahun 2025) resmi diberlakukan mulai 2 Januari 2026.

KUHP baru yang disahkan pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan berlaku pada era Presiden Prabowo Subianto ini mengusung paradigma hukum pidana nasional yang menggantikan warisan kolonial.

JAKARTA - Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI-Polri (Pepabri) menggelar sosialisasi penerapan KUHP dan KUHAP yang baru. Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej hadir sebagai pemateri terkait aturan hukum tersebut.

"Keluarga besar Purnawirawan hari ini kita mendapatkan satu bekal sangat bermanfaat. Dalam kita menjalankan tugas keseharian," kata Ketua Umum Pepabri Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (28/1/2026).

Menurut Agum, sosialisasi KUHP dan KUHAP ini sangat bermanfaat untuk para purnawirawan. Mengingat, kata Agum, semua warga negara tidak ada yang bisa kebal dari hukum.

"Dan itu manfaat bagi kita bagi purnawirawan sangat besar, karena sekali lagi purnawirawan tuh, purnatugas tapi belum purnapengabdian. Dalam melanjutkan pengabdiannya sama haknya dengan warga negara biasa, sama di depan hukum kita sama warga negara biasa," ujar Agum.

Agum menegaskan, semua warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum. Oleh karena itu, pengetahuan payung hukum baru di Indonesia sangat baik untuk diikuti.

"Karena hukum itu, berlaku untuk semua, tidak ada satu pun kebal hukum termasuk purnawirawan. Kami makasih ke Pak Wamen yang telah memberikan pencerahan mengenai hukum yang berlaku sekarang ini KUHAP dan KUHP," ucap Agum.

Ia pun berharap, seluruh purnawirawan khususnya Pepabri setelah mendapatkan sosialisasi ini dapat lebih memahami terkait perkembangan KUHP dan KUHAP.

"Ini sangat membuka pengetahuan kita lebih jelas mengenai perkembangan hukum di Indonesia. Sekali lagi saya makasih ke Pak Wamen," pungkasnya.

JAKARTA - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej memberikan sosialisasi penerapan KUHP dan KUHAP yang baru kepada Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI-Polri (Pepabri). Eddy mengaku merasa terhormat diundang Pepabri.

"Mengenai KUHP dan KUHAP yang baru, ini merupakan suatu kehormatan bagi kami, di mana diundang oleh Pepabri," kata Eddy sapaannya di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (28/1/2026).

Eddy mengapresiasi para purnawirawan yang masih sangat antusias untuk mengikuti perkembangan aturan hukum yang baru diterapkan di Indonesia. "Artinya beliau-beliau sudah purnatugas tapi tidak purnapengabdian, masih antusias untuk gimana mengetahui hal-hal yang baru," ujar Eddy.

Menurut Eddy, semangat ini harus dicontoh oleh para generasi muda atau penerus bangsa. Mengingat, KUHP dan KUHAP adalah hal penting untuk aturan hukum di Indonesia. "Saya kira ini contoh baik. Bagi teman-teman generasi muda," ucap Eddy.

Generasi muda, kata Eddy harus tidak boleh kalah semangat dalam mengikuti perkembangan KUHP dan KUHAP yang baru di Indonesia. "Bahwa beliau-beliau yang lanjut usia, sudah purnatugas pun punya semangat yang besar untuk mengetahui gimana perkembangan hukum khususnya hukum pidana di Tanah Air," pungkasnya

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi III DPR RI menggelar rapat dengan Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej terkait RUU Hukum Acara Perdata, Rabu (21/1/2026).

Ketua Komisi III, Habiburokhman mengatakan usulan RUU Hukum Acara Perdata disepakati menjadi usul inisiatif DPR. Selain itu, dia menambahkan agar DPR juga memberikan atensi khusus untuk RUU Hukum Pelaksanaan Pidana Mati.

"Sepakat bahwa undang-undang ini akan diajukan atas usul dari DPR. Jadi supaya lebih cepat, kan kalau dari DPR DIMnya dari pemerintah. Nah ini DIMnya cuman satu, kalau nanti dari pemerintah DIMnya banyak dari fraksi-fraksi jadi lebih lama," kata Habiburokhman.

Edward menyambut baik RUU Hukum Acara perdata menjadi inisiatif DPR dan akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya RUU ini hanya perlu memindahkan PNPS 1964 tentang cara pelaksanaan pidana mati yang merupakan perintah dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Yang kedua RUU tentang grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Yang ketiga yang tidak kalah penting, RUU tentang narkotika dan psikotropika," ucap Edward.

Edward berharap RUU tersebut dapat rampung pada tahun 2026. Setelah pembahasan itu, Habiburokhman mengetok palu, sekaligus menutup rapat.

JAKARTA - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej menyebut ada sejumlah kemajuan yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru. Salah satunya, objek yang bisa diajukan praperadilan.

"Salah satu kemajuan dari KUHAP yang baru, praperadilan itu tidak hanya upaya paksa. Ada 3 objek pra peradilan di luar upaya paksa itu," kata pria yang akrab disapa Eddy Hiariej di Kantor Kemenkum, Jakarta Selatan, Senin (5/1/2026).

Objek pertama yang bisa diajukan praperadilan oleh masyarakat yakni apabila pihak kepolisian tidak menindaklanjuti perkara yang telah dilaporkan, atau undue delay. "Jadi kalau kita melaporkan kepada polisi, polisi tidak ditanggap bisa pra peradilan," ujarnya.

Yang kedua objek pra peradilan yang tidak terkait dengan upaya paksa adalah soal penangguhan penahanan. Menurutnya, masyarakat berhak menempuh jalur praperadilan ini untuk mendapatkan haknya.

"Yang terakhir, yang bukan merupakan upaya paksa tapi bisa pra peradilan, penyitaan terhadap benda yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana. Itu juga bisa merupakan pra peradilan," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan terkait Pasal 218 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur pidana bagi pihak yang menyerang harkat martabat presiden dan wakil presiden.

Edward menjelaskan bahwa aturan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghalangi kebebasan berekspresi di negara demokrasi.

"Pasal ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan berdemokrasi, kebebasan berekspresi, termasuk di dalamnya tidak melarang kritik," katanya saat konferensi pers di Kementerian Hukum, Senin (5/1/2026).

Dia menyebutkan bahwa kritik dan penghinaan merupakan konteks yang berbeda, termasuk katanya ujaran dalam konteks memfitnah dan menista.

Menurutnya, presiden dan wakil presiden adalah personifikasi suatu negara yang berkaitan dengan kedaulatan negara sehingga pasal ini diperlukan. Dia menyampaikan bahwa aturan tersebut juga diberlakukan di negara lain.

"Di mana pun di negara ini, di dunia ini, ada pasal, ada bab dalam KUHP masing-masing negara, bab itu berbunyi penyerangan terhadap harkat martabat kepala negara asing. Teman-teman bisa berpikir tidak, harkat martabat kepala negara asing dilindungi. Kok harkat martabat kepala negara sendiri tidak dilindungi," jelasnya.

Aturan ini menjelaskan bahwa laporan berdasarkan delik aduan atau dilaporkan oleh pihak yang merasa diserang harkat dan martabatnya. Artinya aduan harus dilaporkan langsung oleh presiden atau wakil presiden.

Dia juga menjelaskan mengenai aturan penghinaan terhadap lembaga negara. Dia menuturkan bahwa dalam KUHP terbaru lembaga yang bisa mengajukan laporan ketika mendapat hinaan adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, DPD, termasuk presiden-wakil presiden.

Edward menegaskan bahwa hanya pimpinan lembaga yang bisa melaporkan atas dugaan penghinaan, di luar dari itu, proses hukum tidak bisa dilakukan.

"Delik aduan yang harus mengadukan itu adalah pimpinan lembaga. Apa dasar pemerintah dan DPR membentuk pasal itu? Dasarnya adalah keputusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2006. Ketika Pasal 134 Bis itu dibatalkan," ucapnya.

JAKARTA - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak mudah dalam menjerat para demonstran pada aksi unjuk rasa. Hal ini telah ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.

Meski begitu, pria yang akrab disapa Eddy Hiariej ini menyampaikan bahwa aksi unjuk rasa harus didahului dengan pemberitahuan kepada pihak kepolisian. Pemberitahuan yang dimaksud bukan berarti harus mendapatkan izin.

Menurut dia, pemberitahuan ini penting agar pihak kepolisian bisa mengantisipasi berbagai hal yang dapat berpotensi terjadi di lokasi unjuk rasa, semisal seperti kemacetan.

“Supaya polisi itu bisa antisipasi mengenai arus lalu lintas, dia bisa rekayasa lalin. Karena apa, di satu sisi kita melaksanakan hak kita untuk kebebasan berdemokrasi, kebebasan berekspresi, tapi di satu sisi ada hak orang lain pengguna jalan,” kata Eddy dalam kuliah hukum bertajuk “Kupas Tuntas KUHP dan KUHAP Nasional” yang digelar oleh Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) di Jakarta Selatan, Selasa (23/12/2025).

Selanjutnya, kata dia, dalam aksi unjuk rasa, polisi tidak bisa dengan mudah menjerat para demonstran. Meski aksi tanpa pemberitahuan namun tidak terjadi kerusuhan yang besar, pihak kepolisian tidak bisa melakukan penangkapan.

“Kalau saya demo, tidak memberitahu tidak ada kerusuhan saya tidak bisa dijerat. Saya memberitahu, ada kerusuhan. Saya tidak bisa dijerat karena saya sudah beritahu,” ujarnya.

Yang menjadi persoalan, tutur Eddy, jika aksi demonstrasi dilakukan tanpa pemberitahuan, kemudian timbul kerusuhan. “Jadi tidak gampang untuk orang dijerat. Kalau dia beritahu ada kerusuhan aman, yang kena jerat itu dia tidak beritahu menimbulkan kerusuhan,” kata dia.

JAKARTA - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej mengungkapkan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sempat menyatakan tak setuju pasal terkait penghinaan terhadap presiden yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru akan berlaku pada Januari 2026. Hal itu diceritakan pria yang akrab disapa Eddy Hiariej ini saat proses penggodokan KUHP ini.

Jokowi yang saat itu menjadi Presiden, sempat menarik R-KUHAP dari pembahasan antara pemerintah dan DPR. Jokowi, kata dia, saat itu merasa dirinya tidak ambil pusing dengan hinaan yang menyasar kepada dirinya sebagai seorang Kepala Negara.

“Presiden Jokowi dulu itu tidak setuju dengan pasal penyerangan kehormatan terhadap Presiden. Sampai bertanya, kenapa pasal itu harus ada? Saya juga kalau dihina enggak apa-apa,” kata pria yang akrab disapa Eddy Hiariej saat kuliah hukum bertajuk “Kupas Tuntas KUHP dan KUHAP Nasional” yang digelar oleh Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) di Jakarta Selatan, Selasa (23/12/2025).

Sebagai tim penyusun payung hukum, Eddy mencoba memberikan pemahaman bahwa beleid tersebut bukan dibuat untuk melindungi pribadi Presiden Jokowi semata, tapi untuk melindungi institusi kepala negara secara umum. Dia mengatakan, hampir seluruh KUHP di berbagai negara memuat pasal terkait penyerangan atau penghinaan terhadap kepala negara, termasuk kepala negara asing.

“Di KUHP seluruh negara ada pasal penghinaan terhadap kepala negara asing. Kalau kehormatan kepala negara asing saja dilindungi, apalagi kehormatan kepala negara sendiri,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menekankan, keberadaan pasal tersebut bukan soal kesetaraan di depan hukum (equality before the law), melainkan berkaitan dengan fungsi hukum pidana yang pada dasarnya bertujuan melindungi. “Hukum pidana itu melindungi individu, masyarakat, dan negara. Individu dilindungi nyawanya, hartanya, dan martabatnya. Negara dilindungi kedaulatan, pemerintahan, dan kehormatannya,” jelasnya.

Menurut dia, presiden dan wakil presiden merupakan simbol utama negara, sehingga memiliki posisi berbeda dengan warga negara biasa. Oleh sebab itu, perlindungan hukumnya juga diatur secara khusus dengan memberi pagar yang ketat agar pasal penghinaan terhadap presiden tidak disalahgunakan oleh aparat penegak hukum.

“Dalam penjelasan pasal, secara tegas disebutkan bahwa ketentuan pasal tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berekspresi, berpendapat, maupun berdemokrasi. Kritik terhadap pemerintah, termasuk melalui unjuk rasa, dinyatakan tidak dilarang. Baca Pasal 318, itu jelas. Kritik tidak dilarang. Unjuk rasa adalah bentuk kritik yang sah,” tegas Eddy.

Selain itu, kata dia, pasal tersebut juga dikategorikan sebagai delik aduan absolut. Artinya, hanya presiden atau wakil presiden yang dapat melaporkan dugaan penghinaan. Pihak lain tidak memiliki kewenangan untuk melaporkan.

“Yang bisa melapor hanya presidennya atau wakil presidennya. Tidak bisa orang lain,” paparnya.

Bahkan, Eddy mengungkapkan bahwa KUHP baru juga memberi alasan penghapusan pidana apabila pernyataan yang dianggap menghina itu disampaikan demi kepentingan umum. “Kalau untuk kepentingan umum, termasuk pemberitaan pers, itu tidak bisa dikenakan pasal ini,” pungkasnya.

JAKARTA - Pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy Hairiej) menyerahkan DIM RUU Penyesuaian Pidana ke Komisi III DPR RI, Jakarta, Senin (24/11/2025). RUU ini ditujukan menyelaraskan frasa yang typo dan keliru di KUHP Nasional.

Eddy menjelaskan RUU ini merupakan perintah dari Pasal 613 KUHP Nasional. RUU ini hanya terdiri dari 9 Pasal.

"Jadi kalau teman-teman melihat ini tebal, yang tebal bukan undang-undangnya, lampirannya. Lampirannya 197 halaman, karena kita menyesuaikan berbagai undang-undang di luar KUHP dengan KUHP Nasional," ujar Eddy usai menyerahkan DIM ke Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (24/11/2025).

RUU ini untuk menyesuaikan Peraturan Daerah dengan KUHP Nasional. Kemudian, RUU ini juga untuk menyesuaikan sejumlah ketentuan dalam KUHP baru.

"Terus terang ada yang typo, kemudian juga ada yang keliru dalam rujukan pasal, dan hal-hal yang bersifat teknis. Itu saja intinya," katanya.

Atas dasar itu, pembahasan RUU Penyesuaian Pidana harus diselesaikan sebelum KUHP baru berlaku. Dalam waktu dekat Komisi III DPR akan membahas RUU ini.

"Kalau tadi kita melihat susunan rencana kerja, hari Selasa dan Rabu akan dibahas. Kemudian hari Senin akan ada persetujuan tingkat pertama, kemudian masuk paripurna," ujarnya.

"Sebetulnya tidak ada isu yang kritikal, karena ini semata-mata adalah masalah teknis. Kita mengubah sekian banyak undang-undang di luar KUHP untuk disesuaikan dengan KUHP Nasional. Demikian juga dengan belasan ribu Perda harus disesuaikan dengan KUHP Nasional," sambungnya.

JAKARTA - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy Hairiej), menyerahkan DIM RUU Penyesuaian Pidana ke Komisi III DPR. Pemerintah berharap DPR segera membahas RUU ini.

Edyy menjelaskan, pihaknya telah mendapat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membahas RUU Penyesuaian Pidana. Eddy mengatakan, penyesuaian ini merupakan bagian dari komitmen negara untuk memastikan seluruh ketentuan pidana nasional berjalan dalam satu sistem hukum yang terpadu.

Sedianya, ada empat pertimbangan Pemerintah untuk membahas RUU Penyesuaian Pidana. Pertama, perubahan masyarakat yang cepat dan kebutuhan akan harmonisasi sistem pemidanaan mengharuskan pemerintah melakukan penataan kembali ketentuan pidana dalam undang-undang sektoral dan peraturan daerah agar sesuai dengan asas-asas struktur dan filosofis pemidanaan dalam UU KUHP.

"Kedua, pidana kurungan sebagai pidana pokok telah dihapus dalam KUHP baru sehingga seluruh ketentuan pidana kurungan yang tersebar dalam berbagai undang-undang dan peraturan daerah harus dikonversi dan disesuaikan," kata Eddy, Senin (24/11/2025).

Ketiga, terdapat sejumlah ketentuan dalam KUHP yang masih memerlukan penyempurnaan, baik karena kesalahan format penulisan, kebutuhan penjelasan lebih lanjut, maupun ketidaksesuaian dengan pola perumusan baru yang menghapuskan minimum khusus dan pidana kumulatif.

"Keempat, penyesuaian ini mendesak untuk dilakukan sebelum berlakunya UU KUHP pada 2 Januari 2026, karena menghindari ketidakpastian hukum, tumpang tindih pengaturan, serta disparitas pemidanaan di berbagai sektor," tutur Eddy.

Dengan demikian, pembentukan RUU tentang Penyesuaian Pidana ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem hukum pidana nasional secara menyeluruh, memastikan penerapan sistem pembinaan nasional berjalan efektif proporsional dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Atas dasar itu, Eddy berharap, DPR bisa membahas dan menyetujui RUU ini. "Besar harapan kami, agar RUU Penyesuaian Pidana ini dapat segera dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama pemerintah dan DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ucapnya.

Sebelumnya, Komisi III DPR akan menggelar pembahasan terhadap RUU Penyesuaian Pidana. Pembahasan ini dilakukan sebelum pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pada awal Januari 2026.

"Minggu depan kami akan membahas RUU Tentang Penyesuaian Pidana," kata Ketua Komisi III DPR Habiburrokhman, Kamis 20 November 2025.

Dia menjelaskan, UU Penyesuaian Pidana merupakan tindak lanjut KUHP baru. UU Penyesuaian Pidana bertujuan untuk menyelaraskan ketentuan pidana di berbagai undang-undang sektoral dan peraturan daerah dengan KUHP baru, serta menghapus ketimpangan sanksi.

"Undang-undang penyesuaian pidana yang merupakan turunan apa namanya, tindak lanjut dari KUHP. Jadi sebelum pemberlakuan KUHP itu harus ada Undang-Undang Penyesuaian Pidana," ujarnya.