#30 tag 24jam
Wamenkum: 20 DIM RUU Polri Bakal Dibahas Bareng DPR
Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej menyebut hanya ada 20 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait revisi Undang-Undang... | Halaman Lengkap [217] url asal
#edward-omar-sharif-hiariej #daftar-inventarisasi-masalah #ruu-polri #dpr-ri #komisi-iii-dpr
(SINDOnews Ekbis - Terkini) 04/06/26 22:43
v/240500/
JAKARTA - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej menyebut hanya ada 20 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait revisi Undang-Undang (RUU) Polri. Seluruh DIM tersebut akan dibahas bersama Komisi III DPR RI.Hal ini menyusul telah diserahkannya DIM RUU Polri dari pemerintah. Tercatat, ada 112 DIM yang disampaikan dalam rapat kerja (Raker) bersama Komisi III DPR RI, Kamis (4/6/2026).
Mulanya, Eddy menjelaskan dari 112 DIM yang diserahkan, 32 DIM di antaranya bersifat tetap, 36 bersifat redaksional, substansi sebanyak 12 dan substansi baru sebanyak 8.
"Artinya yang akan dibahas itu hanya 20 DIM. Mengapa hanya 20 DIM? Yang isinya adalah 12 substansi dan 8 substansi baru," kata Eddy ditemui usai rapat bersama Komisi III DPR.
Dia memaparkan, jika DIM yang bersifat tetap, artinya pemerintah menyetujui apa yang telah diusulkan oleh DPR. Sehingga, tidak perlu lagi dilakukan pembahasan.
Lihat video: Sufmi Dasco Buka Suara Terkait RUU Polri: Tunggu Saja!
Demikian juga, kata dia, yang bersifat redaksional juga tidak perlu dilakukan pembahasan. Sebab, ini hanya persoalan salah ketik atau typo dan persoalan lainnya menyangkut redaksional.
Setelah menyerahkan, Eddy Hiariej menyampaikan bahwa pembahasan RUU Polri ini akan dilanjutkan kembali pada pekan depan.
"Ini pembahasan akan dilanjutkan hari Senin (8 Juni 2026) jam 10. Yang substansi nanti, nanti hari Senin baru kita bahas," tuturnya melanjutkan.
Pemerintah Serahkan 112 DIM RUU Polri ke Komisi III DPR
Pemerintah melalui Kementerian Hukum (Kemenkum) secara resmi menyerahkan sebanyak 112 daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor... | Halaman Lengkap [265] url asal
#kementerian-hukum #daftar-inventarisasi-masalah #komisi-iii-dpr #polri #ruu-polri
(SINDOnews Ekbis - Terkini) 04/06/26 17:12
v/240156/
JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Hukum (Kemenkum) secara resmi menyerahkan sebanyak 112 daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri kepada Komisi III DPR. Rinciannya 32 DIM berstatus tetap, 12 DIM substansi, 36 DIM redaksional, 24 DIM dihapus, dan 8 DIM substansi baru.“Dari rekapitulasi daftar inventarisasi masalah (DIM) yang sudah dilakukan oleh tim sekretariat, tadi menerima dari pihak pemerintah terkait Undang-Undang Polri ini,” kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman saat memimpin rapat pembahasan RUU Polri di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Setelah itu, Habiburokhman menawarkan anggota Komisi III DPR untuk menyepakati DIM berstatus tetap, agar pembahasan dapat segera dilanjutkan ke materi yang lebih substantif. "Teman-teman, sebagaimana kelaziman, ini ada untuk DIM tetap ya, di batang tubuh ada 32 DIM, DIM tetap di penjelasan ada 19. Saya tawarkan ke teman-teman untuk DIM yang tetap ini apakah bisa kita sepakati?" ujarnya.
Sementara, Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej mengusulkan agar DIM yang bersifat redaksional tidak dibahas satu per satu dalam rapat panja, melainkan diserahkan kepada Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi.
"Kalau kami mengusulkan mungkin untuk redaksional disepakati untuk ke Timus-Timsin karena itu sebetulnya hanya redaksi. Tidak merubah substansi sama sekali," tuturnya.
Mendengar usulan itu, Habiburokhman meminta persetujuan anggota panja agar pembahasan DIM redaksional diserahkan kepada Timus dan Timsin. “Jadi untuk redaksional kita nanti diserahkan ke Timus-Timsin, teman-teman ya? Jadi sekarang kita bahas substansi ya, Pak ya?” ucap Habiburokhman.
Dengan demikian, Panja RUU Polri mulai memasuki pembahasan DIM yang berkaitan dengan substansi perubahan dalam revisi UU Polri.
Rapat dengan Komisi II, Jimly Asshiddiqie Dorong RUU Pemilu Rampung Tahun Ini
Jimly Asshiddiqie dan Mahfud MD dorong RUU Pemilu rampung 2026 agar efektif sebelum Pemilu 2029. Diskusi penting untuk solusi isu Pilkada dan Pemilu. [283] url asal
#ruu-pemilu #jimly-asshiddiqie #komisi-ii #revisi-undang-undang #pemilu-2029 #pilkada-langsung #pilkada-dprd #mahfud-md #daftar-inventarisasi-masalah #dim-ruu #transisi-aturan #pendataan-parpol #mekani
(Bisnis.Com - Terbaru) 10/03/26 19:19
v/160871/
Bisnis.com, JAKARTA — Ahli Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie meminta agar Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu dapat diselesaikan tahun ini.
Hal itu disampaikan saat rapat bersama Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026). Dia menilai jika dirampungkan tahun 2027, maka dikhawatirkan tidak efektif karena dekat dengan Pemilu 2029.
"Saya dukung ini mudah-mudahan tepat waktu karena tahun ini sebaiknya ini sudah terbentuk ini. Kalau tahun depan telat, 2027 itu sudah terlalu dekat dengan 2029. Jadi, mohon saudara-saudara seriusi tahun ini selesai," katanya.
Menurutnya menunda RUU Pemilu tidak jauh berbeda dengan menghindari adu argumen agar RUU segera berubah menjadi UU. Baginya, setiap permasalahan yang penting segera dibahas untuk dimasukkan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Termasuk membahas mengenai Pilkada secara langsung atau tidak langsung. Dia mengatakan melalui diskusi, maka setiap permasalahan akan menemukan jalan keluar.
"Menunda itu kan mau 'ngerem' supaya tidak ada pertengkaran. Enggak usah, biar aja, terbuka aja. Termasuk ide pemilihan kepala daerah oleh DPRD, dibuka aja plus minusnya, gausah khawatir gitu loh. Nantikan ada komprominya," jelasnya.
Hal serupa juga disampaikan oleh Mahfud MD. Dia menilai baik rencana RUU Pilkada dan RUU Pemilu segera dirampungkan tahun ini. Dia menyampaikan perubahan aturan membutuhkan transisi dalam implementasinya.
Terlebih dalam konteks Pilkada, perlu adanya pendataan Parpol yang akan melenggang di musim kampanye. Dia menegaskan mekanisme Pilkada atau Pemilu ditentukan pada keputusan yang diambil tahun ini.
"Tidak bisa misalnya kita berpikir 'Udah lah, undang-undang Pilkada masih 2,5 tahun kemudian' enggak bisa gitu. Harus satu undang-undangnya karena pendaftaran partai untuk ditingkat pusat hingga daerah akan ditentukan undang-undang yang akan dibuat sekarang ini," kata Mahfud.
Mahfud menyampaikan tenggat waktu paling lambat pengesahan RUU tersebut pada bulan Maret 2027.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)