PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI merampungkan proses pengembalian dana Gereja Paroki St. Fransiskus Assisi Aek Nabara senilai Rp28,25 triliun secara penuh pada Rabu (22/4).

Adapun uang tersebut sebelumnya digelapkan oleh mantan Kepala Kantor Kas BNI Aek Nabara Andi Hakim Febriansyah yang sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka.

"Hari ini kami menyampaikan kabar baik kepada seluruh masyarakat. Proses pengembalian dana kepada nasabah CU Paroki Aek Nabara telah selesai dilaksanakan," ujar Direktur Human Capital and Compliance BNI Munadi Herlambang dalam konferensi pers di Grha BNI.

Secara rinci, total dana yang digelapkan Andi sebesar Rp28.257.360.600. Sebelumnya, emiten berkode BBNI ini telah mengembalikan dana senilai Rp7 miliar dan hari ini kembalikan lagi Rp21.257.360.600 ke Credit Union Paroki Aek Nabara (CU-PAN), koperasi simpan pinjam (KSP) yang didirikan oleh gereja tersebut.

Bank pelat merah ini juga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh umat Katolik yang ada di Tanah Air, terutama jemaat Gereja Paroki Aek Nabara.

"BNI juga menyampaikan permohonan maaf kepada umat Katolik seluruh Indonesia, khususnya jemaat Gereja Paroki Aek Nabara, serta masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi selama ini. Kami memahami kekhawatiran dan dampak yang dirasakan oleh pihak yang terdampak dalam peristiwa ini," ujar Munadi.

Suster Natalia Situmorang membenarkan pengembalian dana secara penuh untuk Parokinya. Ia menyampaikan kabar ini disambut baik oleh seluruh jemaatnya.

"Tak kalah penting kami bersukacita bersama dengan semua umat Paroki Aek Nabara yang hari ini sudah boleh tersenyum, karena apa yang menjadi kehidupan sumber pendidikan mereka, sudah diterima hari ini," sambungnya.

Kasus penggelapan dana Rp28 miliar ini pertama kali terungkap pada Februari 2026 dari hasil pengawasan internal BNI. Dalam prosesnya, pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan diamankan oleh pihak kepolisian.

Adapun produk yang digunakan pelaku bukan produk resmi perseroan dan tidak pernah tercatat dalam sistem operasional perseroan. Peristiwa ini merupakan tindakan individu yang dilakukan di luar sistem, kewenangan, dan prosedur resmi perbankan.

[Gambas:Youtube]

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mengembalikan semua dana anggota Credit Union (CU) Gereja Katolik Paroki Aek Nabara, Rantauprapat, Sumatera Utara, dengan nilai total Rp28 miliar hari ini (22/4).

Kepastian pengembalian dana gereja itu disampaikan Direktur Utama (Dirut) BNI Putrama Wahju Setyawan usai bertemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan pihak gereja di kompleks parlemen, kemarin (21/4).

"Solusi sudah kami dapatkan untuk segera kami dudukkan bersama dengan pihak Credit Union Paroki Aek Nabara, sehingga paling tepat besok tanggal 22 April 2026, kami sudah dapat melakukan pengembalian dana milik Credit Union Paroki Aek Nabara," ujar Wahyu usai pertemuan.

"Full (Rp28 miliar), sesuai dengan yang disampaikan oleh pihak CU Paroki Aek Nabara," imbuhnya.

Wahyu memastikan tak ada kendala dalam proses pencairan atau pengembalian yang akan dilakukan besok.

"Tidak ada, tidak ada," katanya.

Sementara, Suster Natalia pada kesempatan itu menyampaikan terima kasih kepada DPR dan pemerintah yang telah memberikan atensi dalam kasus tersebut. Dia berharap agar proses pencairan berjalan dengan baik.

"Kita berharap proses ini semua berjalan dengan baik sekali lagi. Semua ini semoga menjadi sumber berkat bagi kita semuanya. Itu dari kami, terima kasih," katanya.

Berdasarkan perkembangan penyidikan kepolisian hingga Sabtu (18/4), jumlah dana gereja yang digelapkan diperkirakan sekitar Rp28 miliar.

Kasus penggelapan dana Rp28 miliar ini pertama kali terungkap pada Februari 2026 dari hasil pengawasan internal BNI. Dalam prosesnya, pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan diamankan oleh pihak kepolisian.

Adapun produk yang digunakan pelaku bukan produk resmi BNI dan tidak pernah tercatat dalam sistem operasional perseroan. Peristiwa ini merupakan tindakan individu yang dilakukan di luar sistem, kewenangan, dan prosedur resmi perbankan.

Sebelumnya, BNI mengaku ikut dirugikan dalam kasus dugaan penggelapan dana milik anggota Credit Union (CU) Gereja Katolik Paroki Aek Nabara, Rantauprapat, Sumatera Utara.

Dalam kasus ini, dana yang diidentifikasi digelapkan oleh pelaku mencapai Rp28 miliar. Direktur Human Capital & Compliance BNI Munadi Herlambang mengatakan mereka pun turut prihatin dalam kasus ini.

"BNI dalam hal ini termasuk pihak yang dirugikan dalam kejadian ini, dan pastinya kami juga prihatin atas kejadian ini khususnya kepada nasabah Paroki Aek Nabara," katanya dalam konferensi pers secara daring, Minggu (19/4).

Ia mengatakan BNI telah mengembalikan dana awal sebesar Rp7 miliar. Angka pengembalian ini diambil setelah mereka melakukan verifikasi awal dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.

BNI akan menyelesaikan pengembalian sisa dananya pada pekan depan di hari kerja Senin sampai Jumat.

"Penyelesaian akan kami lakukan dalam jangka waktu minggu ini. Kita berproses dan dipastikan minggu ini, Senin sampai Jumat, di hari kerja akan kita kembalikan," ujar Munadi.

[Gambas:Youtube]

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait tengah mengamankan berbagai aset negara berupa lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan rakyat.

Langkah mengamankan dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, salah satunya adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"Saya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan seluruh jajaran," kata Ara, sapaan akrab, Maruarar, dalam keterangan tertulis, Selasa (21/4).

Ara pun menyinggung bagaimana Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), khususnya untuk sektor tambang dan sawit, yang berhasil menyelamatkan aset negara dalam jumlah signifikan.

Ia menegaskan lahan-lahan negara harus bisa dimanfaatkan sebagai perumahan rakyat.

"Kita mendengar langsung bagaimana upaya mengamankan aset-aset negara, khususnya lahan-lahan negara yang dapat dimanfaatkan sebagai perumahan rakyat," ujar Ara.

[Gambas:Youtube]

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menyampaikan pihaknya bersama Kementerian ATR/BPN telah menyiapkan langkah-langkah strategis berbasis dokumen dan data yang valid.

Kementerian PKP disebut bekerja berdasarkan dokumen yang dimiliki ATR/BPN.

"Dengan data yang akurat, kita memastikan bahwa aset negara harus dipertahankan dan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat," ujar Sri.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP) Kementerian ATR/BPN Ilyas Tedjo menjelaskan hasil pertemuan menitikberatkan pada penelusuran data historis dan legalitas aset.

"Kami memastikan bahwa seluruh proses dokumen telah sesuai dengan yang ada di ATR/BPN," ujar Ilyas Tedjo.

Di sisi penegakan hukum, Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Tanah Brigjen Pol Hendra Gunawan menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi intensif dengan aparat penegak hukum dan kementerian/lembaga terkait untuk mempercepat penanganan kasus pertanahan.

Ia mengatakan berbagai klaim kepemilikan yang muncul, baik dari pihak yang mengatasnamakan ahli waris maupun dari instansi negara, akan didalami dan dibandingkan secara komprehensif.

"Kami melihat antusiasme dan dukungan yang sangat besar dari aparat penegak hukum. Kami akan bergerak cepat dan mengakselerasi penanganan hukum bersama Kepolisian dan Bareskrim, dengan dukungan penuh dari Kementerian ATR/BPN, Kementerian PKP, agar tidak menghambat proses pembangunan," kata Hendra.

Ara menegaskan seluruh proses dilakukan secara transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

"Tujuan kita hanya satu, bagaimana aset negara bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat kecil agar dapat memiliki rumah yang layak dan terjangkau," ujar Ara.

Ia juga menekankan pentingnya percepatan penyelesaian berbagai kendala di lapangan agar pembangunan perumahan dapat segera direalisasikan.

"Kita ingin bergerak cepat untuk membantu rakyat. Sesuai amanat Presiden Prabowo Subianto, dengan dukungan semua pihak dan berpegang pada amanat Pasal 33, kita pastikan bahwa tanah dan kekayaan alam digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Hukum adalah panglima, dan itu yang menjadi dasar setiap langkah kita," ujar Ara.

Tindakan pengamanan aset negara ini dilakukan di tengah polemik lahan di Tanah Abang, Jakarta Pusat, antara Ara dan Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Rosario de Marshal alias Hercules.

Lahan tersebut rencananya digunakan untuk pembangunan sekitar 500 unit rumah susun bagi masyarakat. Proyek ini akan melibatkan pihak swasta, yaitu Astra, melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Pemerintah menyebut lahan ini merupakan aset negara yang dikelola PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Namun, pihak GRIB Jaya mengklaim lahan tersebut sebagai milik ahli waris bernama Sulaeman Effendi.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memastikan pengembalian dana dalam kasus dugaan penggelapan dana milik anggota Credit Union (CU) Gereja Katolik Paroki Aek Nabara, Rantauprapat, Sumatera Utara, akan selesai pada pekan depan. Dalam perkara ini, dana yang diidentifikasi digelapkan oleh pelaku mencapai Rp 28 miliar.

Direktur Human Capital & Compliance BNI Munadi Herlambang mengatakan mereka telah mengembalikan dana awal sebesar Rp7 miliar. Angka pengembalian ini diambil setelah mereka melakukan verifikasi awal dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.

"Kami mengembalikan sebesar Rp7 miliar di tahap awal," katanya dalam konferensi pers secara daring, Minggu (19/4).

Ia memastikan BNI akan menyelesaikan pengembalian sisa dananya pada pekan depan di hari kerja Senin sampai Jumat.

"Penyelesaian akan kami lakukan dalam jangka waktu minggu ini. Kita berproses dan dipastikan minggu ini, Senin sampai Jumat, di hari kerja akan kita kembalikan," ujar Munadi.

Munadi mengatakan BNI akan menjadikan hasil penyelidikan aparat perangkat hukum sebagai landasan objektif dalam menentukan nilai kerugian.

Lalu, proses pengembalian dana akan dituangkan dalam perjanjian hukum yang disepakati kedua belah pihak.

"Mekanisme penyelesaian mengedepankan prinsip transparan, terukur, dan akuntabel, guna memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang ada," ujar Munadi.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo Budiprabowo turut menegaskan pengembalian dana akan dilakukan dalam satu pekan ke depan.

"Kita sudah melakukan penggantian Rp7 miliar, di mana itu dilakukan sesuai dengan proses verifikasi yang kami lakukan terhadap aliran dana dan lain-lain," kata Okki.

"Sisanya tadi sesuai komitmen yang sudah disampaikan oleh Pak Munadi, akan kita selesaikan dalam waktu satu minggu ke depan," jelasnya.

Kasus ini telah terungkap dari hasil pengawasan internal BNI dan langsung ditindaklanjuti dengan pelaporan kepada aparat penegak hukum.

Dalam prosesnya, pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan diamankan oleh pihak kepolisian.

Adapun produk yang digunakan oleh pelaku bukan merupakan produk resmi BNI dan tidak pernah tercatat dalam sistem operasional perseroan.

Peristiwa ini merupakan tindakan individu yang dilakukan di luar sistem, kewenangan, dan prosedur resmi perbankan.

Munadi turut memastikan seluruh dana nasabah yang tersimpan dalam produk resmi BNI tetap aman dan tidak terdampak oleh peristiwa ini.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mengaku ikut dirugikan dalam kasus dugaan penggelapan dana milik anggota Credit Union (CU) Gereja Katolik Paroki Aek Nabara, Rantauprapat, Sumatera Utara. Dalam kasus ini, dana yang diidentifikasi digelapkan oleh pelaku mencapai Rp28 miliar.

Direktur Human Capital & Compliance BNI Munadi Herlambang mengatakan mereka pun turut prihatin dalam kasus ini.

"BNI dalam hal ini termasuk pihak yang dirugikan dalam kejadian ini, dan pastinya kami juga prihatin atas kejadian ini khususnya kepada nasabah Paroki Aek Nabara," katanya dalam konferensi pers secara daring, Minggu (19/4).

Ia mengatakan mereka telah mengembalikan dana awal sebesar Rp7 miliar. Angka pengembalian ini diambil setelah mereka melakukan verifikasi awal dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.

Ia memastikan BNI akan menyelesaikan pengembalian sisa dananya pada pekan depan di hari kerja Senin sampai Jumat.

"Penyelesaian akan kami lakukan dalam jangka waktu minggu ini. Kita berproses dan dipastikan minggu ini, Senin sampai Jumat, di hari kerja akan kita kembalikan," ujar Munadi.

Munadi mengatakan BNI akan menjadikan hasil penyelidikan aparat perangkat hukum sebagai landasan objektif dalam menentukan nilai kerugian.

Lalu, proses pengembalian dana akan dituangkan dalam perjanjian hukum yang disepakati kedua belah pihak.

"Mekanisme penyelesaian mengedepankan prinsip transparan, terukur, dan akuntabel, guna memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang ada," ujar Munadi.

Munadi menjelaskan sejak awal terungkapnya kasus ini pada Februari 2026, BNI secara aktif melakukan langkah-langkah penyelesaian, termasuk menyerahkan pengembalian dana awal kepada CU Paroki Aek Nabara sebagai wujud itikad baik dan tanggung jawab kepada nasabah.

"Sejak awal, BNI tidak tinggal diam. Kami terus menjalankan proses penyelesaian secara hati-hati agar hasilnya tidak hanya cepat, tetapi juga sah secara hukum dan memberikan kepastian bagi semua pihak," ujar Munadi.

Munadi juga menegaskan kasus ini terungkap dari hasil pengawasan internal perseroan dan langsung ditindaklanjuti dengan pelaporan kepada aparat penegak hukum.

Dalam prosesnya, pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan diamankan oleh pihak kepolisian.

Adapun produk yang digunakan oleh pelaku bukan merupakan produk resmi BNI dan tidak pernah tercatat dalam sistem operasional perseroan.

Peristiwa ini merupakan tindakan individu yang dilakukan di luar sistem, kewenangan, dan prosedur resmi perbankan.

Dia juga memastikan seluruh dana nasabah yang tersimpan dalam produk resmi BNI tetap aman dan tidak terdampak oleh peristiwa ini.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI buka suara mengenai kasus dugaan penggelapan dana milik anggota Credit Union (CU) Paroki Aek Nabara, Rantauprapat, Sumatera Utara, senilai Rp28 miliar.

Direktur Human Capital & Compliance BNI Munadi Herlambang menegaskan komitmen penuh pihaknya dalam menyelesaikan pengembalian dana anggota Credit Union (CU) Paroki Aek Nabara.

"BNI memahami dan turut merasakan kekhawatiran serta dampak yang dialami oleh anggota CU Paroki Aek Nabara serta menyampaikan empati yang sedalam-dalamnya atas peristiwa ini," katanya dalam konferensi pers secara daring, Minggu (19/4).

Berdasarkan perkembangan penyidikan kepolisian yang mereka terima pada Sabtu (18/4), jumlah dana yang digelapkan diperkirakan sekitar Rp28 miliar. Ia mengatakan kasus ini pertama kali terungkap pada Februari 2026 dari hasil pengawasan internal BNI.

Ia menegaskan peristiwa ini merupakan tindakan oknum individu yang melakukan transaksi di luar sistem serta di luar kewenangan dan prosedur resmi perbankan.

"Produk yang digunakan dalam kasus ini bukan merupakan produk resmi BNI dan tidak tercatat dalam sistem operasional Bank BNI," ujarnya.

Munadi mengatakan BNI akan menjadikan hasil penyelidikan aparat perangkat hukum sebagai landasan objektif dalam menentukan nilai kerugian.

Lalu, proses pengembalian dana akan dituangkan dalam perjanjian hukum yang disepakati kedua belah pihak.

"Mekanisme penyelesaian mengedepankan prinsip transparan, terukur, dan akuntabel, guna memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang ada," ujar Munadi.

Langkah yang telah dilakukan antara lain BNI mengambil upaya penyelesaian sejak kasus terungkap pada Februari 2026.

Pengembalian dana awal kepada CU Paroki Aek Nabara juga disebut telah diserahkan sebagai wujud itikad baik dan tanggung jawab kepada nasabah. Selain itu, proses penyelesaian terus berjalan secara hati-hati untuk memastikan hasil yang sah secara hukum.

Dia juga memastikan bahwa seluruh dana nasabah yang tersimpan dalam produk resmi BNI tetap aman dan tidak terdampak oleh peristiwa ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa kasus penyiraman air keras yang sempat menjadi sorotan publik tidak termasuk dalam kategori tindak pidana terorisme.

“Kalau kasus penyiraman air keras itu tindak pidana biasa, bukan termasuk terorisme,” tegas Yusril di Istana Negara, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Dalam kesempatan yang sama, Yusril juga menjelaskan bahwa pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme telah memiliki dasar hukum menyusul perubahan dalam Undang-Undang TNI.

“Ya, ada. Setelah ada amendemen terhadap Undang-Undang TNI kan ada pelibatan TNI dalam penanganan terorisme untuk kasus-kasus tertentu,” ujar Yusril.

Yusril menjelaskan bahwa pada awalnya penanganan terorisme sepenuhnya berada di bawah kewenangan kepolisian. Hal itu merujuk pada kerangka hukum yang ia susun saat merancang regulasi terkait terorisme pada awal 2000-an.

“Dulu pada waktu saya men-draft Perpu Terorisme tahun 2002, memang itu sepenuhnya menjadi kewenangan dari kepolisian,” jelasnya.

Dia menambahkan bahwa seiring perkembangan regulasi, kini terbuka ruang pelibatan TNI dalam kondisi tertentu. Menurutnya, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang TNI maupun Undang-Undang Kepolisian, kepolisian dapat meminta bantuan TNI apabila diperlukan.

Dalam skema tersebut, TNI dapat diperbantukan kepada kepolisian melalui mekanisme Bawah Kendali Operasi (BKO), sehingga dalam pelaksanaannya TNI berada di bawah kendali operasi kepolisian.

Mengenai Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur secara teknis pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme, Yusril menilai bahwa regulasi pada level undang-undang saat ini sudah memadai.

Dia menyatakan bahwa meskipun undang-undangnya sudah ada, belum terdapat kasus yang menuntut penerapan aturan tersebut. Menurutnya, implementasi pelibatan TNI akan sangat bergantung pada kebutuhan di lapangan serta jenis kasus yang dihadapi.

Bisnis.com, JAKARTA - Petugas PT Jasamarga Transjawa Tol bersama pihak kepolisian menerapkan rekayasa lalu lintas contraflow untuk mengantisipasi kepadatan arus balik di jalan Tol Jakarta-Cikampek pada Sabtu sore.

Vice President Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) Ria Marlinda Paallo menyampaikan contraflowditerapkan dari KM 70 sampai KM 47 arah Jakarta di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek pada pukul 15.48 WIB.

Contraflow (rekayasa lalu lintas dengan memanfaatkan sebagian lajur dari arah berlawanan) di jalan Tol Jakarta-Cikampek yang bertujuan mengantisipasi peningkatan volume kendaraan pada periode arus balik lebaran ini diterapkan atas diskresi pihak kepolisian.

Rekayasa lalu lintas contraflow tersebut diberlakukan secara situasional berdasarkan kondisi lalu lintas di lapangan serta koordinasi antara JTT dan kepolisian, untuk menjaga kelancaran serta keselamatan pengguna jalan.

Ria Marlinda menyampaikan penerapan contraflow merupakan salah satu langkah strategis untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan yang menuju arah Jakarta.

"Pemberlakuan contraflow dari KM 47 hingga KM 70 arah Jakarta dilakukan atas diskresi kepolisian sebagai upaya menjaga kelancaran arus kendaraan serta mendukung one waylokal Trans Jawa dari KM 263 sampai KM 70 yang masih diberlakukan," katanya.

JTT bersama pihak Kepolisian terus melakukan pemantauan kondisi lalu lintas secara intensif untuk memastikan pengaturan lalu lintas berjalan optimal.

JTT mengimbau kepada seluruh pengguna jalan tol Trans Jawa untuk tetap mengutamakan keselamatan dalam berkendara dengan memastikan kondisi pengemudi dan kendaraan dalam keadaan prima sebelum memulai perjalanan.

Pengguna jalan juga diharapkan menjaga jarak aman, memperhatikan rambu lalu lintas serta arahan petugas di lapangan.

Selain itu, pengguna jalan diimbau untuk mengantisipasi potensi perubahan cuaca selama perjalanan, memastikan kecukupan saldo uang elektronik, serta merencanakan perjalanan dengan baik.

Bisnis.com, JAKARTA - Petugas PT Jasamarga Transjawa Tol bersama pihak kepolisian menerapkan rekayasa lalu lintas contraflow untuk mengantisipasi kepadatan arus balik di jalan Tol Jakarta-Cikampek pada Sabtu sore.

Vice President Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) Ria Marlinda Paallo menyampaikan contraflowditerapkan dari KM 70 sampai KM 47 arah Jakarta di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek pada pukul 15.48 WIB.

Contraflow (rekayasa lalu lintas dengan memanfaatkan sebagian lajur dari arah berlawanan) di jalan Tol Jakarta-Cikampek yang bertujuan mengantisipasi peningkatan volume kendaraan pada periode arus balik lebaran ini diterapkan atas diskresi pihak kepolisian.

Rekayasa lalu lintas contraflow tersebut diberlakukan secara situasional berdasarkan kondisi lalu lintas di lapangan serta koordinasi antara JTT dan kepolisian, untuk menjaga kelancaran serta keselamatan pengguna jalan.

Ria Marlinda menyampaikan penerapan contraflow merupakan salah satu langkah strategis untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan yang menuju arah Jakarta.

"Pemberlakuan contraflow dari KM 47 hingga KM 70 arah Jakarta dilakukan atas diskresi kepolisian sebagai upaya menjaga kelancaran arus kendaraan serta mendukung one waylokal Trans Jawa dari KM 263 sampai KM 70 yang masih diberlakukan," katanya.

JTT bersama pihak Kepolisian terus melakukan pemantauan kondisi lalu lintas secara intensif untuk memastikan pengaturan lalu lintas berjalan optimal.

JTT mengimbau kepada seluruh pengguna jalan tol Trans Jawa untuk tetap mengutamakan keselamatan dalam berkendara dengan memastikan kondisi pengemudi dan kendaraan dalam keadaan prima sebelum memulai perjalanan.

Pengguna jalan juga diharapkan menjaga jarak aman, memperhatikan rambu lalu lintas serta arahan petugas di lapangan.

Selain itu, pengguna jalan diimbau untuk mengantisipasi potensi perubahan cuaca selama perjalanan, memastikan kecukupan saldo uang elektronik, serta merencanakan perjalanan dengan baik.

Direktur Utama PT Jasa Marga Rivan A. Purwantono (Persero) Tbk mendampingi tinjauan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo untuk memastikan arus balik Idulfitri 1447H/2026 berjalan terkendali dengan dukungan kesiapan infrastruktur jalan tol yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan di di Gerbang Tol (GT) Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang pada Sabtu (28/03).

Turut hadir dalam kegiatan ini, Direktur Bisnis Jasa Marga Reza Febriano, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PU Wilan Oktavian, Dirlantas Jawa Tengah Kombes Pol M. Pratama Adhyasastra, beserta jajaran terkait.

Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono menyampaikan bahwa kondisi arus balik saat ini terpantau ramai lancar. Setelah periode puncak arus 24 Maret 2026 berhasil diantisipasi, peningkatan arus yang terjadi pada 28-29 Maret 2026 juga akan dapat dikelola dengan lebih baik lagi bersama dengan para stakeholder terkait.

"Kami memastikan seluruh ruas Jasa Marga Group siap melayani masyarakat selama periode arus mudik maupun balik Lebaran 2026, khususnya saat ini bagi pengguna jalan yang akan kembali ke Jakarta. Dengan dukungan layanan dan infrastruktur yang optimal, kami berupaya menghadirkan perjalanan yang aman, nyaman, lancar dan berkeselamatan selama di jalan tol," ujar Rivan dalam keterangan resminya.

Atas diskresi Kepolisian, Jasa Marga saat ini mendukung sejumlah rekayasa lalu lintas seperti one way dan contraflow. Kebijakan ini ditetapkan berdasarkan pemantauan lalu lintas terkini melalui Jasamarga Tollroad Command Center (JMTC) yang dikolaborasikan dengan pantauan petugas di lapangan, khususnya untuk perjalanan menuju Jakarta dari arah Jalan Tol Batang-Semarang, Jalan Tol Semarang ABC, Jalan Tol Semarang-Solo hingga Jalan Tol Solo-Ngawi.

Selain rekayasa lalu lintas, kesiapan infrastruktur juga menjadi fokus utama, termasuk kondisi jalan dan fasilitas rest area guna menunjang kenyamanan pengguna jalan, khususnya saat pemberlakuan rekayasa lalu lintas.

"Evaluasi dan penataan rest area terus kami lakukan, baik dari sisi pengaturan arus maupun kapasitas. Pengguna jalan juga dapat mengoptimalkan rest area alternatif di sekitar akses keluar tol di sepanjang Jalan Tol Trans Jawa, mulai dari Jalan Tol Semarang-Solo KM 444 hingga Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 72, sehingga tetap memiliki pilihan apabila rest area utama di jalan tol mengalami kepadatan," tambah Rivan.

Berdasarkan data hingga Jumat (27/03) tercatat sebanyak 2,5 juta kendaraan telah menuju wilayah Jakarta atau sekitar 75% dari proyeksi lalu lintas yang kembali ke Jabotabek sebesar 3,39 juta pada periode 11-31 Maret 2026. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 25% pengguna jalan masih akan melakukan perjalanan arus balik pada 28-29 Maret 2026. Kendati demikian, Jasa Marga memastikan kesiapan infrastruktur, petugas operasional, armada layanan, serta fasilitas pendukung lainnya dalam kondisi optimal guna menjaga arus balik tetap terkendali.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa pihaknya terus memastikan kualitas infrastruktur jalan tol tetap terjaga, terutama di tengah kondisi cuaca hujan yang masih berlangsung.

"Kami memastikan jalan tol siap digunakan, khususnya dari sisi kualitas. Perbaikan telah diselesaikan sebelum H-10 Lebaran. Namun, curah hujan yang tinggi, volume lalu lintas yang meningkat, serta masih ditemukannya kendaraan angkutan barang yang melintas saat masa pembatasan, berpotensi menyebabkan kerusakan seperti lubang. Apabila ditemukan kondisi tersebut, kami instruksikan agar segera dilakukan perbaikan maksimal dalam waktu 1x24 jam sehingga tidak mengganggu kelancaran arus balik," jelas Dody.

Jasa Marga memastikan seluruh ruas tol dalam kondisi optimal tanpa adanya pekerjaan konstruksi besar selama periode arus mudik dan balik. Di sisi lain, optimalisasi layanan digital melalui aplikasi Travoy turut membantu pengguna jalan dalam mempersiapkan perjalanan, mulai dari informasi tarif tol, kondisi lalu lintas secara real time, hingga pengisian saldo uang elektronik. Peningkatan pemanfaatan aplikasi ini menunjukkan kesiapan masyarakat dalam merencanakan perjalanan secara lebih baik, termasuk memastikan kecukupan saldo dan bahan bakar minyak (BBM) sebelum memasuki jalan tol.

Pengguna jalan juga diimbau untuk memastikan kondisi pengemudi dan kendaraan dalam keadaan prima dan laik jalan. Selain itu, pengguna jalan diharapkan mematuhi rambu dan arahan petugas di lapangan serta mengatur waktu istirahat dengan bijak dengan tidak berlama-lama di rest area agar dapat digunakan secara bergantian oleh pengguna lainnya.

Dengan sinergi dan kolaborasi bersama seluruh para stakeholder, Jasa Marga optimistis arus balik Idulfitri 1447H/Lebaran 2026 dapat berjalan lancar, aman, dan nyaman dengan dukungan infrastruktur yang optimal bagi seluruh pengguna jalan.

Bisnis.com, CIREBON- Sistem rekayasa lalu lintas satu arah atau one way masih diberlakukan di ruas Tol Cipali pada Sabtu (28/3/2026) atau H+7 Hari Raya Idulfitri.

Kebijakan tersebut diterapkan menyusul meningkatnya volume kendaraan arus balik yang mengarah ke Jakarta sejak dini hari.

Berdasarkan data, sekira 21.000 kendaraan tercatat melintas dari Gerbang Tol Cikopo menuju Jakarta dalam periode pukul 00.00 hingga 07.00 WIB. Jumlah tersebut mengalami kenaikan signifikan sebesar 28% dibandingkan hari sebelumnya.

Peningkatan volume kendaraan ini terjadi seiring mendekatnya puncak arus balik Lebaran 2026. Meski demikian, kondisi lalu lintas di sepanjang ruas Tol Cipali terpantau relatif lancar dengan kecepatan kendaraan yang stabil. Penerapan sistem one way dinilai efektif dalam mengurai kepadatan kendaraan yang mengarah ke ibu kota.

Sustainability Management & Corporate Communications Dept Head Astra Tol Cipali, Ardam Rafif Trisilo, mengatakan pihaknya terus berkoordinasi secara intensif dengan kepolisian dalam mendukung kelancaran arus balik. Rekayasa lalu lintas yang diterapkan merupakan bagian dari diskresi kepolisian guna mengantisipasi lonjakan kendaraan.

“Dengan meningkatnya volume kendaraan menjelang puncak arus balik, sistem one way ini terbukti mampu menjaga arus lalu lintas tetap lancar, khususnya bagi pengguna jalan yang menuju Jakarta,” ujar Ardam, Sabtu (28/3/2026).

Ia menambahkan, Astra Tol Cipali juga terus melakukan pemantauan dan pengaturan lalu lintas secara berkala untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan selama periode arus balik Lebaran.

Selain itu, pengguna jalan diimbau untuk tetap mematuhi aturan yang berlaku selama rekayasa lalu lintas diterapkan. Pengendara diminta tidak berpindah jalur secara sembarangan maupun menggunakan putar balik (u-turn) di tengah jalur, karena berpotensi membahayakan keselamatan serta mengganggu kelancaran arus kendaraan.

Sebagai alternatif, pengguna jalan yang ingin berpindah jalur disarankan untuk keluar melalui gerbang tol terdekat. Setelah itu, pengendara dapat kembali masuk ke ruas tol sesuai arah tujuan tanpa dikenakan tarif tambahan.

“Kami mengimbau seluruh pengguna jalan untuk selalu mematuhi rambu dan arahan petugas di lapangan demi keselamatan bersama,” kata Ardam.

Sejumlah pemudik yang melintasi Tol Cipali juga mengakui bahwa arus lalu lintas pada pagi hari terbilang lebih lancar dibandingkan hari sebelumnya. Hal ini membuat waktu tempuh perjalanan menuju Jakarta menjadi lebih singkat.

Salah seorang pemudik asal Jawa Tengah, Dedi (34), mengaku perjalanan baliknya kali ini terasa lebih nyaman. “Alhamdulillah lancar, tidak ada kemacetan berarti. Mungkin karena ada sistem satu arah, jadi kendaraan tidak saling berlawanan,” ujarnya.

Kondisi ini berbeda dengan situasi pada puncak arus mudik beberapa hari sebelumnya yang sempat diwarnai kepadatan panjang di sejumlah titik. Kini, dengan fokus pada arus balik, pengelola tol bersama aparat terus mengoptimalkan rekayasa lalu lintas guna mencegah penumpukan kendaraan.

Astra Tol Cipali memastikan akan terus memberikan pembaruan informasi secara berkala kepada masyarakat terkait kondisi lalu lintas dan kebijakan yang berlaku. Pengguna jalan diharapkan dapat merencanakan perjalanan dengan baik serta memastikan kondisi kendaraan dan fisik pengemudi dalam keadaan prima.

Bisnis.com, CIREBON- Rekayasa lalu lintas sistem satu arah (one way) kembali diberlakukan di sepanjang ruas Tol Cipali, Jawa Barat pada arus balik Lebaran 2026. Kebijakan ini diterapkan untuk mengurai kepadatan kendaraan yang mengarah ke Jakarta, seiring meningkatnya volume lalu lintas pascalibur panjang Idulfitri.

Per Jumat (27/3/2026) atau H+6 Lebaran, tepatnya pukul 10.08 WIB, arus one way menuju Jakarta resmi dibuka mulai dari KM 188 Palimanan hingga KM 70 ruas Jakarta–Cikampek.

Penerapan ini bersifat situasional dan dilakukan berdasarkan diskresi kepolisian di lapangan, dengan mempertimbangkan kondisi arus kendaraan secara real time.

Sustainability Management & Corporate Communications Department Head Astra Tol Cipali, Ardam Rafif Trisilo, mengatakan, rekayasa lalu lintas ini merupakan langkah strategis untuk menjaga kelancaran arus balik, terutama di titik-titik rawan kepadatan.

“Pemberlakuan one way ini bertujuan untuk mengurai lonjakan kendaraan menuju arah Jakarta yang terus meningkat pada periode arus balik. Skema ini bersifat dinamis, mengikuti kondisi lalu lintas di lapangan,” ujarnya, Jumat (27/3/2026).

Menurutnya, koordinasi intensif terus dilakukan antara pengelola tol dengan pihak kepolisian guna memastikan rekayasa berjalan efektif tanpa mengganggu keselamatan pengguna jalan. Selain itu, pemantauan dilakukan secara berkala melalui sistem traffic monitoring dan petugas di lapangan.

Lonjakan volume kendaraan pada H+6 Lebaran disebut menjadi salah satu faktor utama diberlakukannya kembali sistem satu arah.

Banyak pemudik yang memilih kembali ke wilayah Jabodetabek pada akhir masa libur, sehingga memicu peningkatan signifikan di ruas Tol Cipali yang menjadi jalur utama penghubung Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Dalam kondisi tersebut, penerapan one way dinilai sebagai langkah paling efektif untuk memaksimalkan kapasitas jalan. Dengan mengalihkan seluruh lajur ke satu arah, distribusi kendaraan menjadi lebih merata dan potensi kemacetan panjang dapat ditekan.

Meski demikian, Ardam menegaskan keselamatan tetap menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan rekayasa ini. Ia mengimbau seluruh pengguna jalan untuk mematuhi aturan dan arahan petugas selama sistem one way berlangsung.

“Pengguna jalan diharapkan tidak berpindah jalur secara mendadak, menjaga jarak aman, serta tidak menggunakan fasilitas putar balik atau u-turn selama one way diterapkan. Kepatuhan ini penting untuk menghindari potensi kecelakaan,” katanya.

Selain itu, pengguna jalan juga diminta memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima sebelum memasuki ruas tol. Kesiapan bahan bakar, kondisi ban, serta fisik pengemudi menjadi faktor penting untuk mendukung perjalanan yang aman dan lancar.

Astra Tol Cipali juga mengingatkan agar pengendara memanfaatkan rest area secara bijak dan tidak berlama-lama, mengingat tingginya kebutuhan ruang istirahat bagi pemudik lain. Pengaturan waktu istirahat yang efisien dinilai dapat membantu menjaga kelancaran arus kendaraan secara keseluruhan.

Hingga siang hari, arus lalu lintas di ruas Tol Cipali terpantau padat namun tetap bergerak. Petugas gabungan dari kepolisian dan pengelola tol terus bersiaga di sejumlah titik untuk mengantisipasi kepadatan lanjutan serta memastikan rekayasa berjalan sesuai rencana.

Pemberlakuan one way ini diperkirakan akan terus berlangsung menyesuaikan dengan perkembangan volume kendaraan menuju Jakarta. Jika terjadi penurunan arus, tidak menutup kemungkinan sistem akan kembali dinormalisasi secara bertahap.