Ke depan, kolaborasi dalam pengembangan PLTS Atap diharapkan semakin luas dan dapat mempercepat pemanfaatan energi surya di berbagai sektor,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT PLN (Persero), dan Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) bekerja sama meluncurkan 1,3 GW Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap sebagai upaya percepatan transisi energi yang lebih bersih di Tanah Air.

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ahmad Amiruddin di Jakarta, Selasa mengatakan, hal ini menandai capaian dan fondasi awal menuju visi pengembangan 100 GW energi surya nasional sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dan Asta Cita.

“Pengembangan PLTS 100 GW merupakan langkah strategis yang sejalan dengan Asta Cita, khususnya dalam mewujudkan swasembada energi, memperkuat hilirisasi, dan mendorong kemandirian energi nasional,” kata Ahmad.

Lebih lanjut, ia mengatakan inisiatif peluncuran 1,3 GW PLTS Atap ini sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, antara lain mendukung implementasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034 dan peningkatan bauran energi baru terbarukan (EBT).

Selain itu, langkah ini sekaligus mendukung visi perluasan akses energi bersih dan pengembangan 100 GW tenaga surya dan penyimpanan energi melalui inisiatif nasional berbasis desa dan koperasi, serta memperkuat daya saing industri nasional melalui energi yang lebih efisien dan rendah emisi.

Lebih lanjut, Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero) Adi Priyanto menambahkan peluncuran 1,3 GW PLTS Atap juga selaras dengan upaya untuk mempersiapkan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi masa depan dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama transisi energi di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

“Ke depan, kolaborasi dalam pengembangan PLTS Atap diharapkan semakin luas dan dapat mempercepat pemanfaatan energi surya di berbagai sektor,” kata Adi.

“Dengan dukungan berbagai pihak, Indonesia memiliki peluang besar untuk mencapai target pengembangan energi surya nasional sekaligus memperkuat peran Indonesia dalam transisi energi di kawasan ASEAN,” ujarnya menambahkan.

Sementara itu, Ketua Umum AESI Mada Ayu Habsari menekankan bahwa energi surya bukan lagi potensi, tetapi sudah menjadi kebutuhan strategis nasional sehingga perlu didukung dengan kerja sama berbagai pemangku kepentingan terkait.

“Dengan dukungan ekosistem industri yang semakin matang, AESI siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mempercepat implementasi PLTS dan mewujudkan target transisi energi Indonesia,” kata Mada.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk memastikan seluruh dana nasabah pada produk resmi perseroan tetap aman dan tidak terdampak kasus yang terjadi di Kantor Cabang Pembantu (CP) BNI Aek Nabara, Sumatera Utara.

Direktur Network and Retail Funding BNI Rian Eriana Kaslan mengatakan seluruh transaksi resmi BNI dilakukan melalui sistem yang terdokumentasi dan termonitor sesuai ketentuan perbankan.

“Kami ingin memastikan kembali bahwa seluruh dana nasabah pada produk resmi tetap aman dan tidak terdampak sama sekali oleh peristiwa ini,” kata Rian dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Minggu.

Ia menjelaskan peristiwa yang terjadi merupakan tindakan oknum individu yang melakukan transaksi di luar sistem, di luar kewenangan, dan di luar prosedur resmi perbankan.

Menurut dia, produk yang digunakan dalam kasus tersebut bukan merupakan produk resmi BNI dan tidak tercatat dalam sistem operasional bank.

Direktur Human Capital and Compliance BNI Munadi Herlambang menambahkan transaksi tersebut tidak terdeteksi sejak awal karena tidak masuk ke sistem BNI.

“Transaksi ini tidak masuk sistem sehingga BNI secara korporasi tidak mengetahui ada transaksi ini dari nasabah,” ujar Munadi.

Ia mengatakan kasus tersebut baru terungkap pada Februari 2026 melalui hasil pengawasan internal BNI.

Munadi juga menjelaskan bahwa hingga saat ini tidak ada pihak lain yang diperiksa selain seorang tersangka dugaan penyelewengan dana Credit Union (CU) Paroki Aek Nabara.

“Sampai dengan sekarang tidak ada yang diperiksa kecuali Andi Hakim, karena memang ini tindakan pribadi dari Andi Hakim,” ungkapnya.

BNI, lanjut dia, terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam proses penyelesaian kasus tersebut.

Selain itu, perusahaan juga memperkuat sistem pengawasan internal guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Ia menambahkan pihaknya juga akan meningkatkan edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap penawaran investasi yang tidak melalui kanal resmi.

BNI meminta masyarakat memastikan setiap transaksi dilakukan melalui saluran resmi yang dapat diverifikasi, seperti aplikasi perbankan maupun kantor cabang.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut nilai kerugian dalam kasus tersebut berdasarkan hasil penyidikan aparat penegak hukum mencapai sekitar Rp28 miliar.

OJK menyatakan bahwa BNI telah merealisasikan pengembalian dana kepada nasabah sebesar Rp7 miliar serta meminta penyelesaian dilakukan secara cepat, transparan, dan bertanggung jawab.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kita berproses dan dipastikan minggu ini, Senin sampai Jumat di hari kerja akan kita kembalikan

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menargetkan pengembalian dana nasabah BNI anggota Credit Union (CU) Paroki di Aek Nabara, Sumatera Utara, yang terdampak dugaan penyimpangan dana sekitar Rp28 miliar dapat diselesaikan pada pekan ini.

Direktur Human Capital and Compliance BNI Munadi Herlambang mengatakan penyelesaian dilakukan berdasarkan perkembangan penyidikan aparat penegak hukum yang telah memberikan kejelasan nilai kerugian.

“Penyelesaian akan kami lakukan dalam jangka waktu minggu ini. Kita berproses dan dipastikan minggu ini, Senin sampai Jumat di hari kerja akan kita kembalikan,” kata Munadi dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Minggu.

Ia menjelaskan BNI telah melakukan pengembalian dana tahap awal sebesar Rp7 miliar sebagai bentuk itikad baik kepada nasabah.

Menurut dia, proses pengembalian sisa dana dilakukan dengan mengedepankan prinsip transparan, terukur, dan akuntabel agar memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Munadi mengatakan dasar penyelesaian mengacu pada hasil penyelidikan aparat penegak hukum yang menjadi landasan objektif dalam menentukan nilai kerugian.

Ia menambahkan mekanisme pengembalian dana akan dituangkan dalam perjanjian hukum yang disepakati kedua belah pihak.

Kasus tersebut, lanjut dia, pertama kali terungkap pada Februari 2026 melalui hasil pengawasan internal BNI.

Munadi menegaskan peristiwa itu merupakan tindakan oknum individu yang melakukan transaksi di luar sistem, di luar kewenangan, dan di luar prosedur resmi perbankan.

“Produk yang digunakan dalam kasus ini bukan merupakan produk resmi BNI dan tidak tercatat dalam sistem operasional Bank BNI,” ujarnya.

Ia juga memastikan seluruh dana nasabah yang tersimpan dalam produk resmi BNI tetap aman dan tidak terdampak oleh peristiwa tersebut.

Direktur Network and Retail Funding BNI Rian Eriana Kaslan menambahkan pihaknya akan terus mengawal proses penyelesaian hingga tuntas.

BNI juga, lanjut dia, memperkuat sistem pengawasan internal serta meningkatkan edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat.

“Kami mengimbau masyarakat untuk semakin meningkatkan kewaspadaan, khususnya terhadap penawaran investasi yang tidak melalui kanal resmi perbankan,” ucap Rian.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta BNI segera menuntaskan penyelesaian kasus yang dialami nasabah di BNI Kantor Cabang Pembantu Aek Nabara, Sumatera Utara.

OJK juga menyatakan telah memanggil direksi dan manajemen BNI untuk meminta penjelasan serta menegaskan agar langkah penyelesaian dilakukan secara cepat, menyeluruh, transparan, dan bertanggung jawab.

OJK kemudian meminta bank tersebut melakukan investigasi internal secara menyeluruh, termasuk pendalaman atas aspek kepatuhan, pengendalian internal, dan tata kelola.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Pakistan mendapatkan dana sebesar US$3 miliar atau setara Rp51,4 triliun dari Arab Saudi (asumsi kurs Rp17.153 per dolar AS). Duit tersebut diberikan dalam bentuk deposito.

Kementerian Keuangan Pakistan menyebut pemberian dana tersebut diberikan Saudi untuk membantu memperkuat cadangan devisa negaranya.

"Kerajaan Arab Saudi telah berkomitmen menempatkan tambahan deposito sebesar US$3 miliar, dengan pencairan diharapkan pada pekan depan," kata Kementerian Keuangan Pakistan dalam sebuah pernyataan, dikutip Reuters, Rabu (15/4).

Pemberian dana terjadi setelah Pakistan menyatakan tengah mengembalikan miliaran dolar pinjaman kepada Uni Emirat Arab (UAE), yang kini menjadi rival Riyadh.

Menteri Keuangan Pakistan Muhammad Aurangzeb Aurangzeb menjelaskan deposito Arab Saudi sebesar US$5 miliar yang sudah ada, juga akan diperpanjang untuk jangka waktu yang belum ditentukan.

Kemarin malam, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif tiba di Arab Saudi dalam rangka tur empat hari. Kunjungan dilakukan menjelang kemungkinan putaran kedua perundingan damai antara Amerika Serikat (AS)dan Iran.

[Gambas:Youtube]

Sharif juga akan mengunjungi Qatar dan Turki dalam perjalanan tersebut, yang berlangsung setelah Washington dan Teheran menggelar pembicaraan tingkat tertinggi dalam beberapa dekade di Islamabad akhir pekan lalu.

Pemimpin Pakistan itu akan membahas 'situasi regional' dengan Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MbS), penguasa de facto Arab Saudi, menurut pernyataan kantornya.

Pembicaraan di Islamabad menandai kemajuan dalam upaya mengakhiri perang yang dimulai dengan agresi AS-Israel ke Iran pada 28 Februari lalu.

Sebagai balasan, Iran kemudian menargetkan sekutu AS di kawasan Teluk, termasuk Arab Saudi dan Qatar. Teheran juga memblokir ekspor energi dari kawasan tersebut, yang memicu lonjakan harga minyak.

Perundingan antara AS dan Iran berakhir tanpa kesepakatan untuk mengakhiri konflik. Namun, Presiden AS Donald Trump mengatakan pada Selasa bahwa negosiasi dapat dilanjutkan pekan ini di Pakistan.

Di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah yang kian memanas, Pemerintah Indonesia bersama Jepang dan negara-negara mitra Asia Zero Emission Community (AZEC) mengambil langkah proaktif dengan menggelar AZEC Plus Online Summit Meeting pada Rabu (15/04).

Pertemuan daring yang dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Jepang, Takaichi Sanae, ini menjadi sangat strategis karena melibatkan cakupan yang lebih luas. Selain negara mitra inti, Jepang turut mengundang Bangladesh, Timor-Leste, India, Korea Selatan (Korsel), Sri Lanka, hingga lembaga internasional seperti International Energy Agency (IEA) dan Asian Development Bank (ADB).

Merespons krisis energi yang tengah berlangsung, pertemuan ini meluncurkan "assistance package plan". Inisiatif yang dirancang untuk menyepakati berbagi langkah strategis di berbagai aspek, mulai dari mitigasi darurat jangka pendek guna mengamankan pasokan minyak mentah dan produk energi, hingga penguatan struktur ketahanan energi kawasan dalam jangka menengah dan panjang melalui transformasi AZEC menjadi AZEC 2.0, serta peluncuran paket pembiayaan sebesar 1,5 triliun yen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang hadir mewakili Presiden Prabowo Subianto, menyampaikan apresiasi atas respons cepat Jepang dalam menyelenggarakan pertemuan ini di tengah ketidakpastian pasokan energi global.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga menekankan bahwa kerja sama dalam AZEC harus terus berlandaskan prinsip "One Goal, Various Pathways" guna menangkap keunggulan ekonomi unik di setiap negara. Airlangga juga menyampaikan langkah nyata Indonesia dalam memitigasi situasi di Teluk Persia, khususnya Selat Hormuz, yakni rencana implementasi program biodiesel B50 pada pertengahan 2026, serta penyelesaian roadmap PLTS Atap 100GW tahun ini sebagai pilar utama peningkatan ketahanan energi nasional.

Lebih lanjut, Indonesia menegaskan bahwa kerja sama melalui platform AZEC kini menjadi semakin krusial. Semangat kolaborasi ini sebenarnya telah diperkuat pada KTT ke-3 AZEC di Kuala Lumpur pada 26 Oktober 2025, di mana Indonesia dan Jepang menyepakati 21 MoU kerja sama baru di sektor energi dan pembangunan berkelanjutan.

Kesepakatan tersebut antara lain mencakup energi terbarukan, dekarbonisasi, serta penguatan rantai pasok yang melibatkan berbagai institusi dan perusahaan kedua negara.

Di balik gemerlap Dubai, Uni Emirat Arab (UAE) sebagai pusat bisnis dunia, nama Abdulla Al Futtaim berdiri sebagai salah satu penggerak utamanya.

Ia adalah tokoh kunci Al Futtaim Group, konglomerasi bisnis keluarga. Gurita bisnis grup ini meliputi otomotif, ritel, properti, jasa keuangan, layanan kesehatan hingga pendidikan.

Kini, perusahaan mempekerjakan sekitar 42 ribu orang dan beroperasi melalui lebih dari 200 merek di lebih dari 20 negara.

Dalam beberapa tahun terakhir, grup ini secara signifikan memperluas operasinya melalui strategi akuisisi dan memasuki sejumlah wilayah baru, memperluas jangkauan dari kawasan Teluk merambah ke Asia Tenggara, Asia Utara, Australasia, Afrika Timur hingga Eropa.

Ada lima divisi utama Grup

1. Otomotif

Distributor eksklusif di UAE untuk merek Toyota, Lexus, Honda, Volvo, RAM Trucks

2. Jasa keuanganAl Futtaim Finance: perusahaan pembiayaan

3. PropertiMengembangkan kawasan terpadu, misalnya Dubai Festival City, Dubai Festival Plaza, Doha Festival City dan Cairo Festival City.

4. RitelPemegang merek IKEA, Marks & Spencer, Toys "R" Us, ACE Hardware dan H&M

5. KesehatanAl-Futtaim Health (klinik kesehatan di UAE).

Divisi otomotif merupakan motor penggerak utama bisnis grup, sekaligus penyumbang terbesar pundi-pundi uang Abdulla, yang yang menjadikannya salah satu orang terkaya di Timur Tengah. Forbes menaksir kekayaan Abdulla mencapai US$4,7 miliar atau setara Rp80,3 triliun (asumsi kurs Rp17.089 per dolar AS).

Abdulla lahir pada Januari 1940 di Dubai, UAE, dalam keluarga pedagang yang cukup terkemuka. Di masa tersebut, Dubai masih sekadar kota pelabuhan, sebelum era minyak. Ekonomi lokal bertumpu pada penyelaman mutiara dan perdagangan maritim.

Namun, industri mutiara meredup pada 1930-an dipicu oleh munculnya mutiara budi daya secara global sehingga mendorong warga Dubai banting stir menjadi berdagang produk tekstil, rempah hingga emas.

Sejak dini, Abdulla mengenal praktik perdagangan tradisional Emirat melalui aktivitas keluarganya. Ia juga menyaksikan transformasi Dubai dari pos dagang sederhana menjadi pusat ekonomi global.

Kakeknya, Hamad Al Futtaim, mendirikan usaha awal keluarga, Al Futtaim, pada tahun 1930-an yang berfokus pada impor, ekspor, penangkapan karang, dan layanan transportasi haji.

Abdulla masuk ke bisnis keluarga saat berusia 15 tahun pada 1955. Di usia sangat muda, ia berhasil memperoleh hak distribusi eksklusif Toyota di UAE.

Ia pun melanjutkan warisan perdagangan keluarga dengan membantu mengarahkan bisnis Al Futtaim ke impor otomotif, memanfaatkan peluang ekonomi baru di era pasca penemuan minyak. Dengan terjun langsung sejak muda, Abdulla berkontribusi pada transformasi dari perdagangan umum menjadi distribusi kendaraan yang lebih spesialis.

Pada akhir 1970-an, Abdulla mendorong ekspansi internasional dengan menjembatani kesepakatan antara Toyota dan pemerintah Mesir, yang memungkinkan berdirinya Toyota Egypt pada 1979. Langkah ini menjadi awal internasionalisasi bisnis otomotif grup.

Memasuki 1990-an, Al Futtaim mulai fokus pada diversifikasi ritel. Salah satu tonggak penting adalah pembukaan toko IKEA pertama di Dubai pada 1991 di kawasan Karama, UAE.

Pada periode ini, grup juga menjalin kerja sama dengan merek seperti Toys "R" Us dan Marks & Spencer, memperluas bisnis ke sektor gaya hidup dan hiburan.

Menjelang akhir 1990-an, Al-Futtaim mengembangkan bisnis ke berbagai sektor, termasuk properti melalui pembangunan pusat perbelanjaan, jasa keuangan, layanan kesehatan. Al Futtaim juga menyasar sektor pendidikan melalui pendirian Al-Futtaim Automotive Academy. Berbagai ekspansi tersebut mendorong operasional Al Futtaim Group ke lebih dari 20 negara di Timur Tengah, Asia, dan wilayah lainnya.

Abdulla pun mengambil alih kepemilikan dan kepemimpinan Al Futtaim Group, mengubahnya dari perusahaan dagang menjadi konglomerasi multibisnis yang mencakup otomotif, ritel, properti, dan jasa keuangan.

Namun pada 2000, keluarga Al Futtaim membagi bisnis untuk meningkatkan fokus dan efisiensi. Abdulla mempertahankan bisnis otomotif dan ritel, sementara sepupunya, Majid Al Futtaim, mengambil alih sektor properti, rekreasi, dan hiburan. Pemisahan ini dimediasi oleh Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Untuk menjaga kesinambungan bisnis keluarga, Abdulla menunjuk putranya, Omar Al Futtaim, sebagai wakil ketua dan CEO pada 2001 hingga saat ini.

Omar kini memimpin operasional harian dan strategi pertumbuhan, sementara Abdulla tetap menjadi ketua dan pemilik utama.

Kehidupan taipan otomotif Dubai ini tak terlalu banyak yang bisa digali. Abdulla diketahui menikah dengan Shaikha Mohammed Al Futtaim, yang mendampinginya dalam perjalanan bisnis keluarga. Shaikha wafat pada Maret 2023.

Pasangan ini memiliki lima anak, termasuk Omar Abdulla Al Futtaim, yang kini menjabat sebagai wakil ketua dan CEO Al Futtaim Group.

Keluarga Al Futtaim menetap di Dubai dan dikenal menjaga privasi, sembari melanjutkan warisan bisnis lintas generasi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengusulkan agar pengajuan sertifikat halal turut disertai kewajiban penggunaan layanan keuangan syariah dalam kegiatan bisnisnya.

Usulan itu bertujuan memperkuat integrasi antara industri halal dan sektor keuangan syariah.

Kepala Departemen Pengaturan & Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah OJK Ayahandayani mengatakan saat ini sertifikasi halal belum mewajibkan pelaku usaha menggunakan layanan keuangan syariah.

Menurut dia, kondisi tersebut membuka ruang untuk mendorong keterkaitan antara ekosistem industri halal dengan pembiayaan syariah agar rantai bisnisnya lebih terintegrasi.

"Nah, ini bisa menjadi suatu ruang bagaimana supaya dalam hal sertifikasi halal itu, nanti bisa juga berapa persen mereka juga harus memiliki ataupun menggunakan lembaga jasa keuangan syariah," ujar Ayahandayani saat berbicara dalam acara CNN Indonesia Forum Ekonomi Syariah di Gedung Transmedia, Jakarta, Kamis (9/4).

Dalam acara sama, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) mengungkap literasi keuangan syariah Indonesia sudah dalam angka yang membaik, tetapi tingkat inklusinya masih tergolong rendah.

Mengacu pada data OJK, Direktur Infrastruktur Ekonomi Syariah KNEKS Sutan Emir Hidayat mengatakan tingkat literasi keuangan syariah Indonesia mencapai 43 persen.

Ia juga menyampaikan indeks literasi ekonomi syariah berdasarkan data Bank Indonesia berada di level 50,18 persen.

Meski demikian, Emir menuturkan tingkat inklusi keuangan syariah dari angka literasi 43 persen tersebut masih rendah, yakni sekitar 13 persen.

"Berarti kan di sini masih ada gap antara literasi dan juga inklusi," kata Emir.

Menurut Emir, rendahnya inklusi disebabkan belum optimalnya integrasi antara keuangan syariah dan industri halal.

Padahal, ekosistem yang terintegrasi seharusnya terjadi ketika industri halal dibiayai menggunakan keuangan syariah.

"Keuangan syariahnya bisa membiayai yang halal. Itu yang perlu kita arahkan kembali,"ujar Emir.

CNN Indonesia menggelar CNN Indonesia Forum Ekonomi Syariah dengan tema 'Menjaga Kehalalan Praktik Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia' pada hari ini, Kamis (9/4).

Forum tersebut digelar di Studio 2 CNN Indonesia , Gedung Transmedia Jalan Kapten Tendean Kav 12-14A Jakarta 12790 pada pukul 10.00-12.30.

Sejumlah narasumber yang berbicara di forum tersebut antara lain K.H. Ma'ruf Amin yang merupakan Bapak Ekonomi Syariah dan Wakil Presiden RI 2019-2024.

Selain Ma'ruf Amin, pembicara lainnya adalah Direktur Infrastruktur Ekonomi Syariah KNEKS Sutan Emir Hidayat, Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Dadang Muljawan, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, serta Wakil ketua Dewan Syariah Nasional Solahuddin Al Ayubi.

[Gambas:Youtube]

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran kredit perbankan tumbuh sebesar 9,37 persen year-on-year (yoy) atau secara tahunan pada Februari 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae kinerja intermediasi perbankan masih tetap tumbuh positif dengan profil risiko yang tetap terjaga mencapai Rp8,56 triliun.

"Pada Februari 2026, kredit tumbuh sebesar 9,37 persen year-on-year (yoy) menjadi sebesar Rp8,559 triliun," ujar Dian dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Maret 2026 secara daring, Senin (6/4).

Berdasarkan jenis penggunaan, Dian menjelaskan kredit investasi tumbuh tertinggi sebesar 20,72 persen yoy. Sementara, berdasarkan kategori debitur, kredit korporasi tumbuh tertinggi sebesar 14,74 persen yoy.

Ia juga menambahkan ditinjau dari kepemilikan, kredit bank BUMN tumbuh paling tinggi sebesar 12,78 persen yoy. Kemudian, dana pihak ketiga atau DPK tumbuh sebesar 13,18 persen yoy menjadi sebesar Rp10,10 triliun.

"Dengan giro, deposito, dan tabungan masing-masing tumbuh sebesar 18,56 persen, 13 persen, dan 8,12 persen year on year (yoy)," terangnya.

Lebih lanjut, Dian juga menerangkan rasio alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) tumbuh sebesar 121,29 persen yoy, sedangkan alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) sebesar 27,4 persen yoy. Angka tersebut dinilai masih di atas ambang batas masing-masing.

"Dan masih di atas threshold masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen," pungkas Dian.

Pemerintah Indonesia memperkuat kemitraan strategis dengan Republik Korea melalui penandatanganan 10 nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) senilai 10,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp173 triliun.

Penandatanganan kesepakatan tersebut disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kenegaraan di Istana Kepresidenan Republik Korea, Cheong Wa Dae (Blue House), Seoul, Rabu (1/4).

"Bagi saya, kunjungan kenegaraan pertama ini sangat penting. Saya menganggap Korea sebagai sahabat dekat Indonesia dan saya ingin meningkatkan kerja sama ini," ujar Presiden RI Prabowo Subianto dalam kunjungan kenegaraan di Istana Kepresidenan Republik Korea, Cheong Wa Dae (Blue House), Seoul, Rabu (1/04).

Sebagai wujud komitmen tersebut, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung pengumuman dan pertukaran 10 Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Korea.

Kesepakatan tersebut menandai penguatan kemitraan strategis kedua negara yang terus berkembang dan diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi berbasis teknologi, industri masa depan, dan energi bersih.

Secara rinci, kerja sama tersebut meliputi pembentukan dialog strategis komprehensif, khusus, penguatan kerja sama ekonomi 2.0, pengembangan kemitraan mineral kritis, serta kerja sama di bidang kecerdasan buatan (AI) untuk Kesehatan dasar dan Pembangunan manusia.

Selain itu, kerja sama juga mencakup penguatan di bidang energi bersih, penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS), serta industri jasa pembangkit lepas pantai.

Lebih lanjut, kedua negara juga memperkuat kolaborasi dalam perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual serta kerja sama keuangan, termasuk kemitraan antara Danantara Indonesia dengan Export-Import Bank of Korea.

Keseluruhan kesepakatan ini diharapkan mampu memperkuat fondasi industri nasional sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi kedua negara.

Kerja sama lintas sektor tersebut juga menjadi langkah konkret dalam mendorong transformasi ekonomi menuju arah yang lebih inklusif, berbasis inovasi, serta berkelanjutan.

Sinergi antara Indonesia dan Republik Korea diharapkan dapat mempercepat pengembangan industri masa depan, termasuk teknologi digital, energi baru terbarukan, dan penguatan rantai pasok global.

Selain itu, kolaborasi ini turut mempertegas posisi Indonesia sebagai mitra strategis di kawasan Indo-Pasifik, dengan memanfaatkan keunggulan sumber daya dan pasar domestik, serta didukung oleh teknologi dan kapasitas industri Korea Selatan.

Dengan demikian, kerja sama ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi di tengah tantangan global.

"Dalam pertemuan tersebut ditandatangani MoU dengan nilai 10,2 miliar USD atau sekitar Rp173 triliun," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia akan menggenjot proyek kerja sama Indonesia dengan Korea Selatan dalam pengembangan jet tempur KF-21 Boramae atau KFX/IFX.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dalam kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Korea Selatan dan pertemuan dengan Presiden Republik Korea Lee Jae Myung, dibahas terkait pengembangan proyek tersebut.

"Dalam pertemuan bilateral, salah satu isu yang diangkat memang terkait dengan IFX, dan Bapak Presiden menyampaikan akan segera mengirim tim, baik itu yang sifatnya technical maupun engineering," kata Airlangga usai menghadiri forum 'Indonesia-Korea Partnership for Resilient Growth' pada Rabu (1/4/2026).

Menurutnya, akan terdapat pembayaran proyek secara baru. Sebab, proyek ini sudah mulai dibahas sejak era Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan kemudian dilanjutkan Presiden RI ke-7 Joko Widodo.

"Dan memang ada isu-isu teknis terkait dengan spesifikasi dan yang lain, tetapi harapannya ini akan diselesaikan dengan dikirimnya tim ke sana," ujar Airlangga.

Pada akhir tahun lalu, dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Korea Lee Jae Myung, di sela agenda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2025, Prabowo pun menyinggung keberlanjutan kerja sama dalam proyek pesawat tempur KF-21 Boramae.

“Kerja sama pertahanan dengan Korea telah berjalan baik, dan kami ingin terus melanjutkan serta membahas tindak lanjut dari proyek KF-21. Negosiasi masih berlangsung, dan tentu hal ini berkaitan dengan aspek ekonomi, harga, serta skema pembiayaan,” ujar Prabowo.

Prabowo menegaskan bahwa Korea Selatan merupakan salah satu mitra strategis utama Indonesia di kawasan Asia Timur, terutama dalam pengembangan industri dan teknologi.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, total investasi dalam proyek pengembangan jet tempur KF-21 Boramae mencapai 8,1 triliun won atau Rp93 triliun (asumsi kurs Rp11,5 per won).

Dalam kontrak kerja sama pembuatan KFX/IFX, pemerintah Korsel menanggung 60% pembiayaan dan sisanya dibagi rata (cost share) antara Indonesia dan Korea Aerospace Industry (KAI) masing-masing 20%. Dengan demikian, jumlah cost share yang harus dibayar oleh Pemerintah Indonesia berkisar Rp24,8 triliun.

Sementara, spesifikasi jet tempur yang disepakati kedua negara, yaitu pesawat tempur generasi 4,5 dengan kemampuan, antara lain semi-stealth, smart avionics with sensor fusion, beyond and within visual range weapon system, highly manuverable, dan interoperability concept.

Presiden Korea Selatan (Korsel) Lee Jae Myung mengungkapkan Indonesia sebagai negara pertama yang menjadi tujuan investasi perusahaan-perusahaan di Negeri Gingseng.

Pernyataan tersebut disampaikan Lee dalam kata pengantarnya saat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Republik Korea, Cheong Wa Dae (Blue House), Rabu (1/4).

"Indonesia merupakan tujuan pertama investasi perusahaan Korea," ucap Lee mengutip keterangan Sekretariat Presiden RI.

Lee menyampaikan Indonesia merupakan mitra berharga yang ikut membantu terwujudnya industri pertahanan Korea.

Selain itu, ia juga menyebut kendaraan listrik pertama Indonesia juga diproduksi bersama perusahaan Korea.

Lalu, Lee juga menyampaikan kedua negara telah mengambil langkah dalam memperkuat berbagai sektor kerjasama dan terus memperluas kemitraan.

Lee optimistis Indonesia dan Korea Selatan dapat menciptakan lebih banyak proyek masa depan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara.

Lebih Ia pun mendorong peningkatan hubungan bilateral Korea Selatan dan Indonesia menjadi kemitraan strategis komprehensif khusus.

"Dalam pertemuan terakhir kita, kita berkomitmen untuk meningkatkan hubungan bilateral ke tingkat tertinggi," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melanjutkan agenda kunjungan kenegaraan di Jepang dengan bertemu Perdana Menteri Sanae Takaichi pada Selasa (31/3/2026), di tengah dinamika geopolitik global yang memanas.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa pertemuan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat hubungan bilateral, termasuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan investasi yang telah dicapai.

“Besok Bapak Presiden akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang. Perjanjian-perjanjian sebenarnya sudah ditandatangani sebelumnya, dan investasi yang diumumkan hari ini merupakan bagian dari keseluruhan kerja sama Indonesia–Jepang,” ujar Teddy dalam keterangan pers di Tokyo, Senin (30/3/2026).

Selain pertemuan bilateral, Presiden juga dijadwalkan bertemu dengan sekitar 12 pengusaha besar Jepang dalam forum lanjutan yang difasilitasi oleh Kementerian Investasi dan Kementerian ESDM.

Menurut Teddy, rangkaian agenda tersebut mencerminkan kuatnya minat investor Jepang terhadap Indonesia, yang disebutnya sebagai magnet investasi dunia dengan realisasi komitmen mencapai sekitar Rp393,22 Triliun.

“Investasi sebesar itu menunjukkan bahwa Indonesia menjadi magnet investasi global. Kepercayaan dunia terhadap Indonesia semakin kuat,” katanya.

Terkait kemungkinan pembahasan isu geopolitik, termasuk konflik internasional yang tengah berlangsung, Teddy tidak menutup peluang hal tersebut menjadi bagian dari diskusi antar pemimpin.

Kendati demikian, dia menekankan bahwa fokus utama kunjungan tetap pada penguatan kerja sama ekonomi dan investasi strategis antara kedua negara.

Dengan kombinasi agenda ekonomi dan dialog strategis, pemerintah berharap hubungan Indonesia–Jepang semakin solid di tengah ketidakpastian global, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan utama investasi di kawasan.

“Di luar semakin mantap untuk berinvestasi di Indonesia,” pungkas Teddy.