TEHERAN - Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi melakukan perjalanan ke Iran untuk menyampaikan "surat khusus" kepada Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei sebagai bagian dari upaya diplomatik untuk mengakhiri perang Amerika Serikat-Israel di Iran, yang dimulai 100 hari yang lalu.

Naqvi tiba di ibu kota Iran, Teheran, pada Sabtu malam, dan bertemu dengan mitranya dari Iran, Eskandar Momeni. Keduanya membahas "perkembangan regional terkini dan hal-hal yang berkaitan dengan keamanan internal", di antara isu-isu lainnya, kata Naqvi di media sosial. Sebelum kedatangannya, media Iran melaporkan bahwa pejabat Pakistan tersebut membawa surat dari kepala angkatan darat dan perdana menteri negaranya untuk pemimpin tertinggi.

Kunjungan beliau terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di wilayah Teluk. Pada hari Minggu, Komando Pusat AS (CENTCOM) mengatakan pasukannya telah menembak jatuh dua drone serang satu arah Iran "yang mengancam lalu lintas maritim internasional di Selat Hormuz".

Pada hari Jumat, mereka mengatakan telah mencegat tujuh rudal balistik yang menuju Kuwait dan Bahrain beberapa jam setelah menembak jatuh empat drone Iran yang diluncurkan ke arah selat tersebut, jalur air utama yang biasanya dilalui sekitar 20 persen minyak yang diperdagangkan secara global. Pasukan Amerika Serikat mengatakan mereka "kemudian" menyerang situs radar pengawasan pantai Iran di Garuk dan di Pulau Qeshm "untuk bertahan melawan serangan maritim lebih lanjut".

Serangan tersebut memicu kemarahan negara-negara Teluk yang menanggung beban perang yang mereka lawan. Bahrain mengecam serangan terbaru sebagai "agresi terang-terangan". Negara kepulauan itu menjadi markas besar Armada Kelima AS. Kuwait mengatakan serangan tersebut "merupakan eskalasi yang berbahaya". Mesir, Yordania, dan Qatar ikut mengecam.

Meskipun terjadi serangan balasan dan baku tembak sporadis, negosiasi untuk mencapai kesepakatan mengakhiri perang terus berlanjut, tetapi kesepakatan masih sulit tercapai.

Presiden AS Donald Trump bergantian antara mengancam akan melancarkan kembali kampanye militer dan menyatakan optimisme tentang terobosan diplomatik. Pada hari Rabu, ia mengatakan kesepakatan dapat diselesaikan pada akhir pekan.

Namun, para pejabat Iran menawarkan nada yang lebih hati-hati. “Negosiasi mengalami kebuntuan, dan Trump harus memecahkan kebuntuan ini,” kata Mohsen Rezaei, penasihat militer pemimpin tertinggi Iran, kepada media AS CNN pada hari Sabtu. Ia juga menyerukan pelepasan sekitar $24 miliar aset Iran yang dibekukan.

Pencairan aset Iran adalah salah satu poin penting yang menjadi kendala dalam pembicaraan yang sedang berlangsung. Pada hari Rabu, laporan media mengatakan Menteri Keuangan AS Scott Bessent sedang mempertimbangkan untuk menggunakannya untuk mendukung upaya pembangunan kembali di Teluk yang disebabkan oleh serangan Iran.

“Departemen Keuangan akan menggunakan semua alat yang tersedia untuk memungkinkan aset Iran tersedia bagi sekutu Teluk kami untuk mendukung pembangunan kembali dan perbaikan atas kerusakan di masa depan yang disebabkan oleh Iran,” kata seorang pejabat AS kepada beberapa kantor berita.

Poin-poin penting lainnya termasuk penghentian permusuhan di semua lini, termasuk Lebanon; pencabutan sanksi atas ekspor minyak mentah; Pencabutan blokade pelabuhan AS; dan pengaruh atas Selat Hormuz.

Iran telah memblokir jalur air sempit tersebut sejak AS dan Israel melancarkan perang pada 28 Februari. Teheran menanggapi dengan menembakkan gelombang drone dan rudal ke Israel, target AS di kawasan tersebut, dan negara-negara Teluk tetangga.

Mereka menyatakan Selat Hormuz tertutup dan mengancam akan menyerang kapal-kapal yang melintas melalui jalur sempit tersebut. Jalur air tersebut tanpa izinnya. Kontrol efektifnya atas jalur perdagangan penting itu membuat harga minyak dan gas mencapai level tertinggi dalam beberapa tahun dan mengancam pasokan global.

Permusuhan bersenjata sebagian besar mereda setelah gencatan senjata sementara yang dimediasi Pakistan dimulai pada 8 April. Perundingan langsung di Islamabad gagal pada 12 April, dan kedua pihak telah bertukar serangkaian proposal untuk mengakhiri perang melalui Pakistan sejak saat itu. Namun, beberapa kali terjadi peningkatan ketegangan sejak saat itu telah menimbulkan kekhawatiran yang semakin besar bahwa pertempuran skala penuh dapat berlanjut.

ISLAMABAD - Mayoritas orang di 36 negara memiliki pandangan tidak baik terhadap Israel dan kurang percaya pada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Data itu menurut survei baru yang dilakukan Pew Research Center.

Survei yang dilakukan pada 8 Februari – 13 Mei 2026 ini menemukan rata-rata global 67% orang dewasa memandang Israel secara tidak baik, sementara 25% memiliki pandangan yang baik.

Pandangan sangat negatif di negara-negara mayoritas Muslim yang disurvei, termasuk Bangladesh, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Turki, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur.

Mayoritas di sebagian besar negara yang disurvei mengatakan mereka memiliki sedikit atau tidak sama sekali kepercayaan pada Netanyahu untuk melakukan hal yang benar terkait urusan dunia, menurut survei tersebut.

Kenya dan Filipina adalah satu-satunya negara di mana lebih dari setengah masyarakat menyatakan kepercayaan pada perdana menteri Israel, ungkap survei itu.

Pandangan negatif terhadap Israel meningkat di 13 dari 24 negara tempat data tren tersedia sejak tahun 2025, menurut Pew.

Pemerintah Indonesia buka suara soal ancaman tarif tambahan 10 persen terhadap produk-produk RI yang masuk Amerika Serikat (AS).

Pemerintah tengah mencermati dan menyiapkan respons resmi atas hasil investigasi Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) yang menyoroti dugaan praktik kerja paksa (forced labor) di sejumlah negara, salah satunya Indonesia.

"Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen atas penghormatan hak asasi manusia, perlindungan tenaga kerja, dan penerapan prinsip-prinsip ketenagakerjaan yang sejalan dengan standar internasional," kata Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto dalam keterangan resmi, Kamis (5/6).

Selanjutnya, pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang disiapkan olehUSTR, termasuk sesi lanjutan untuk written comment dan public hearing.

Haryo mengatakan karena proses pembahasan yang masih berjalan, pihaknya akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan Pemerintah AS.

"Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah juga akan terus memperkuat implementasi pengaturan impor barang, dan memastikan barang yang diimpor tidak dihasilkan dari kegiatan usaha dengan penggunaan praktik kerja paksa," pungkasnya.

AS mengusulkan tarif tambahan sebesar 10 persen terhadap sejumlah produk impor dari Indonesia. Kebijakan itu diambil setelah Washington menilai Indonesia dan sejumlah mitra dagang lainnya gagal mencegah perdagangan barang yang diduga diproduksi menggunakan kerja paksa.

Mengutip Reuters, Rabu (3/6), Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) pada Selasa (2/6), waktu setempat mengumumkan usulan pengenaan bea masuk tambahan sebesar 10 persen hingga 12,5 persen terhadap impor dari 60 negara dan kawasan ekonomi.

Indonesia masuk dalam kelompok negara yang diusulkan dikenai tarif tambahan 10 persen bersama Kanada, Uni Eropa, Meksiko, Malaysia, Pakistan, Bangladesh, Kamboja, Taiwan, Inggris, dan sejumlah negara lainnya.

Menurut USTR, keputusan tersebut merupakan hasil investigasi berdasarkan Section 301 terkait praktik perdagangan yang dianggap tidak adil karena dinilai tidak cukup efektif membendung masuknya barang hasil kerja paksa ke rantai perdagangan global.

"Kegagalan mitra dagang utama kami dalam mengatasi impor barang yang dibuat dengan kerja paksa tidak dapat diterima. Hal ini menciptakan situasi di mana pekerja Amerika dipaksa bersaing secara global di lapangan yang tidak setara," kata Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer dalam pernyataannya.

Sementara itu, sebanyak 45 negara lain dalam investigasi yang sama diusulkan menghadapi tarif tambahan yang lebih tinggi, yakni 12,5 persen.

[Gambas:Youtube]

Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengusulkan tarif tambahan sebesar 10 persen terhadap sejumlah produk impor dari Indonesia.

Kebijakan itu diambil setelah Washington menilai Indonesia dan sejumlah mitra dagang lainnya gagal mencegah perdagangan barang yang diduga diproduksi menggunakan kerja paksa.

Mengutip Reuters, Rabu (3/6), Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) pada Selasa (2/6), waktu setempat mengumumkan usulan pengenaan bea masuk tambahan sebesar 10 persen hingga 12,5 persen terhadap impor dari 60 negara dan kawasan ekonomi.

Indonesia masuk dalam kelompok negara yang diusulkan dikenai tarif tambahan 10 persen bersama Kanada, Uni Eropa, Meksiko, Malaysia, Pakistan, Bangladesh, Kamboja, Taiwan, Inggris, dan sejumlah negara lainnya.

Menurut USTR, keputusan tersebut merupakan hasil investigasi berdasarkan Section 301 terkait praktik perdagangan yang dianggap tidak adil karena dinilai tidak cukup efektif membendung masuknya barang hasil kerja paksa ke rantai perdagangan global.

"Kegagalan mitra dagang utama kami dalam mengatasi impor barang yang dibuat dengan kerja paksa tidak dapat diterima. Hal ini menciptakan situasi di mana pekerja Amerika dipaksa bersaing secara global di lapangan yang tidak setara," kata Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer dalam pernyataannya.

Sementara itu, sebanyak 45 negara lain dalam investigasi yang sama diusulkan menghadapi tarif tambahan yang lebih tinggi, yakni 12,5 persen.

Langkah terbaru ini menjadi bagian dari upaya pemerintahan Presiden Donald Trump membangun kembali instrumen tarif darurat setelah kebijakan sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS pada Februari lalu.

USTR menyebut tarif baru tersebut akan menjadi pelengkap tarif sementara sebesar 10 persen yang diberlakukan sejak 20 Februari dan akan berakhir pada 24 Juli mendatang.

Meski demikian, tidak semua produk akan terkena dampak kebijakan tersebut.

Lebih lanjut, USTR mengusulkan pengecualian untuk sejumlah komoditas strategis seperti energi, logam tanah jarang, beberapa jenis logam lainnya, daging sapi, kopi, buah dan sayuran tertentu, produk farmasi, bahan kimia organik, serta suku cadang pesawat terbang.

ISLAMABAD - Selama beberapa dekade, paspor Pakistan memiliki tulisan sederhana namun mencolok: “Berlaku untuk semua negara di dunia kecuali Israel.”

Posisi ini lebih dari sekadar formalitas diplomatik. Ini mencerminkan salah satu prinsip kebijakan luar negeri Pakistan yang paling lama: Pakistan tidak mengakui negara Israel.

Pakistan saat ini tercatat sebagai satu-satunya negara Islam yang memiliki bom nuklir.

Kebijakan Islamabad soal Israel berakar pada pendirian Pakistan pada tahun 1947. Ini diperkuat oleh sentimen keagamaan yang mendalam, ekosistem media yang sensitif, keengganan pemerintah berturut-turut untuk menantang keduanya, dan konsensus nasional yang memandang konflik Israel-Palestina sebagai ketidakadilan historis.

Kini, konsensus yang telah lama ada ini menghadapi ujian eksternal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mengaitkan usulan kesepakatan perdamaian untuk mengakhiri perang dengan Iran dengan perluasan dramatis dan "mandatori" dari Kesepakatan Abraham (Abraham Accords).

Kesepakatan tersebut merupakan serangkaian perjanjian normalisasi bilateral antara Israel dan beberapa negara mayoritas Muslim, termasuk Uni Emirat Arab dan Bahrain, yang awalnya ditengahi oleh AS selama pemerintahan Trump pertama pada tahun 2020. Maroko dan Sudan kemudian bergabung dalam kerangka kerja tersebut.

Dalam unggahan panjang di Truth Social, setelah diskusi dengan para pemimpin regional, termasuk pemimpin militer Pakistan Marsekal Lapangan Asim Munir dan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, Trump menuntut agar Pakistan, Arab Saudi, Qatar, Turki, dan negara-negara lain bergabung dalam kesepakatan tersebut “secara bersamaan” untuk memperkuat penyelesaian regional yang bersejarah.

“Ini harus dimulai dengan penandatanganan segera oleh Arab Saudi dan Qatar, dan semua negara lain harus mengikuti jejak mereka,” tulis Trump.

Islamabad dengan cepat menolak gagasan tersebut. Menteri Pertahanan Khawaja Muhammad Asif pada 26 Mei mengatakan bahwa Pakistan tidak dapat menjadi bagian dari pengaturan apa pun yang bertentangan dengan “ideologi fundamentalnya”.

“Saat ini, belum ada inisiatif dalam hal ini yang diambil oleh kami, dan belum ada yang meminta kami,” kata Asif kepada sebuah saluran televisi Pakistan.

Peristiwa ini telah menghidupkan kembali perdebatan yang muncul secara berkala di Pakistan tetapi jarang mendapatkan daya tarik politik: dapatkah Islamabad mengakui Israel, dan dalam keadaan apa?

Mengapa Pakistan Mengatakan 'Tidak'?

Posisi Pakistan terhadap Israel sebagian besar tetap tidak berubah sejak berdirinya negara tersebut.

Pemerintahan sipil dan militer berturut-turut telah mempertahankan bahwa pengakuan terhadap Israel bergantung pada pembentukan negara Palestina merdeka berdasarkan perbatasan sebelum tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Meskipun pemerintah berbeda pendapat dalam banyak aspek kebijakan luar negeri, terdapat kesinambungan yang luar biasa dalam masalah ini.

Pada bulan Januari, juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan, Tahir Andrabi, menegaskan kembali posisi Islamabad bahwa mereka tidak akan bergabung dengan Kesepakatan Abraham saat menjawab pertanyaan tentang usulan Presiden Trump tentang Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian, yang dimaksudkan untuk mengawasi Gaza pasca-perang.

“Kami tidak mempermasalahkan negara mana pun yang memilih untuk bergabung atau tidak bergabung dengan kesepakatan tersebut,” kata Andrabi. “Kami melihat masalah ini melalui prisma negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.”

Para analis mengatakan kebijakan tersebut dibentuk bukan hanya oleh pertimbangan diplomatik tetapi juga oleh realitas politik domestik yang kuat.

“Tidak seperti monarki Teluk yang bergabung dengan Kesepakatan Abraham, Pakistan beroperasi dalam lingkungan politik yang sangat diperebutkan di mana opini publik, partai-partai Islamis, kelompok-kelompok jihadis, parlemen, masyarakat sipil, dan media yang dinamis semuanya memberikan pengaruh pada debat kebijakan luar negeri,” kata Muhammad Israr Madani, kepala International Research Council for Religious Affairs, sebuah lembaga think-tank yang berbasis di Islamabad, kepada Middle East Eye, Senin (1/6/2026).

Seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri Pakistan mengatakan biaya politik normalisasi “jauh lebih tinggi di Pakistan daripada di sebagian besar negara Arab”.

“Pemerintah mana pun yang dianggap meninggalkan perjuangan Palestina akan menghadapi perlawanan langsung dari partai-partai keagamaan dan sebagian besar masyarakat,” kata pejabat tersebut.

Masalah ini semakin rumit karena posisi Pakistan terhadap Kashmir. Selama beberapa dekade, para pembuat kebijakan Pakistan telah menyamakan perjuangan Palestina dan Kashmir, menganggap keduanya sebagai isu penentuan nasib sendiri dan hukum internasional.

Banyak analis berpendapat bahwa mengakui Israel tanpa penyelesaian Palestina akan membuat Islamabad dituduh tidak konsisten dan melemahkan salah satu pilar utama narasi diplomatiknya.

Tekanan dari Washington

Proposal terbaru Trump melangkah lebih jauh dengan menghubungkan diplomasi regional di masa depan, termasuk potensi kesepahaman dengan Iran, dengan kerangka normalisasi yang diperluas. Proposal ini telah disambut dengan skeptisisme di sebagian besar dunia Muslim, terutama di tengah kemarahan yang terus berlanjut atas genosida Israel di Gaza.

Kesepakatan Abraham telah menjadi pilar utama strategi Timur Tengahnya sejak masa jabatan pertamanya.

Di antara pendukung terkuat inisiatif ini adalah Senator Lindsey Graham, salah satu sekutu terdekat Trump di Kongres AS. Graham secara terbuka berpendapat bahwa Arab Saudi, Qatar, dan Pakistan harus mendukung Kesepakatan Abraham, menggambarkan perluasannya sebagai "sangat transformatif bagi kawasan dan dunia".

“Jika Anda menolak untuk menempuh jalan ini seperti yang disarankan oleh Presiden Trump, hal itu akan berdampak buruk bagi hubungan kita di masa depan dan membuat proposal perdamaian ini tidak dapat diterima,” kata Graham dalam ancamannya di X pada 24 Mei.

“Lebih lanjut, hal itu akan dilihat oleh sejarah sebagai kesalahan perhitungan besar," ujarnya.

Debat ini terjadi pada saat yang sensitif dalam hubungan AS-Pakistan. Islamabad telah berupaya memposisikan diri sebagai jembatan diplomatik antara Washington dan Teheran, sambil secara bersamaan mempertahankan hubungan dekat dengan Arab Saudi dan China.

Beberapa anggota Kongres Amerika, seperti Senator Graham, dan para komentator mempertanyakan apakah Pakistan dapat memainkan peran sebagai mediator netral sambil tetap teguh menentang Israel.

Namun, bagi para pembuat kebijakan Pakistan, bergabung dengan Kesepakatan Abraham akan menciptakan risiko baru.

Pengakuan terhadap Israel dapat mempersulit hubungan dengan Iran, memicu keresahan domestik, dan merusak diplomasi regional Islamabad yang seimbang.

“Kesepakatan Abraham tidak dapat dipertahankan melalui paksaan atau tekanan transaksional,” kata Asif Durrani, mantan duta besar Pakistan untuk Iran dan Uni Emirat Arab.

Menurut Durrani, perdamaian regional yang langgeng membutuhkan “diplomasi yang kredibel, jaminan keamanan bersama, de-eskalasi dengan Iran, dan kemajuan yang berarti di Palestina” daripada taktik tekanan atau upaya untuk mengalihkan tanggung jawab kepada mitra regional.

Jurnalis veteran Pakistan, Hamid Mir, juga menyatakan di X bahwa pernyataan Presiden Trump baru-baru ini menunjukkan kemarahannya atas penolakan Pakistan dan Arab Saudi untuk bergabung dengan Kesepakatan Abraham.

Namun, beberapa analis memperingatkan agar tidak berasumsi bahwa hubungan yang lebih hangat dengan pemerintahan Trump akan diterjemahkan menjadi perubahan kebijakan Pakistan terhadap Israel.

Mereka mencatat bahwa Islamabad secara historis mempertahankan posisi independen pada isu-isu strategis utama, termasuk China, Afghanistan, dan keamanan regional, bahkan di tengah tekanan dari Washington.

“Presiden Trump menyadari keterbatasan tersebut,” kata seorang pejabat keamanan yang berbasis di Islamabad. “Itu mungkin menjelaskan mengapa dia mengakui bahwa satu atau dua negara pada akhirnya dapat memutuskan untuk tidak bergabung dengan Kesepakatan Abraham. Pakistan secara luas dipandang sebagai salah satu kandidat yang paling mungkin.”

Variabel Arab Saudi

Meskipun Pakistan bersikeras bahwa keputusan kebijakan luar negerinya bersifat kedaulatan, para analis secara luas sepakat bahwa setiap perubahan di masa depan terkait Israel akan terkait erat dengan posisi Arab Saudi.

Sebagai penjaga situs-situs suci Islam dan salah satu mitra strategis terpenting Pakistan, tindakan Riyadh memiliki bobot politik dan agama yang signifikan di Islamabad.

Hubungan tersebut meluas jauh melampaui diplomasi. Arab Saudi telah lama memberikan dukungan finansial, investasi, peluang kerja bagi jutaan pekerja Pakistan, dan kerja sama pertahanan yang luas kepada Pakistan.

Kedua negara semakin memperkuat hubungan mereka dengan perjanjian keamanan yang ditandatangani pada bulan September, yang menyatakan bahwa serangan terhadap salah satu negara akan dianggap sebagai serangan terhadap kedua negara. Meskipun implikasi praktis dari komitmen tersebut masih terbuka untuk interpretasi, pakta tersebut menyoroti kedalaman kemitraan strategis mereka.

Dengan latar belakang ini, banyak pengamat percaya bahwa pendekatan Arab Saudi terhadap Israel akan sangat memengaruhi setiap perdebatan di Pakistan mengenai kemungkinan normalisasi.

Michael Kugelman, peneliti senior untuk Asia Selatan di The Atlantic Council, baru-baru ini menyatakan bahwa Pakistan "akan merasa tertekan untuk mempertimbangkan kembali" posisinya jika Riyadh bergabung dengan Kesepakatan Abraham.

"Tetapi mengingat sentimen publik saat ini, pemerintah Pakistan yang bergabung akan berisiko melakukan bunuh diri politik," tulis dia X.

Meskipun demikian, Arab Saudi terus bersikeras bahwa normalisasi harus dikaitkan dengan jalur yang kredibel menuju solusi dua negara, sebuah posisi yang sebagian besar mencerminkan sikap Pakistan sendiri.

Faktor Gaza

Jika normalisasi secara politik sulit sebelum Oktober 2023, perang di Gaza telah membuatnya jauh lebih sulit.

Sebelum konflik, AS secara aktif mendekati Arab Saudi untuk bergabung dengan Kesepakatan Abraham, dengan banyak analis melihat terobosan Saudi-Israel semakin mungkin terjadi. Langkah seperti itu akan memberikan tekanan signifikan pada Pakistan untuk menilai kembali posisinya sendiri terhadap Israel, mengingat pengaruh politik dan agama Riyadh di dunia Muslim.

Namun, prospek itu berubah secara dramatis oleh serangan yang dipimpin Hamas di Israel selatan pada 7 Oktober 2023 dan kampanye militer Israel selanjutnya di Gaza. Perang tersebut secara efektif membekukan pembicaraan normalisasi Saudi-Israel.

Ketika korban sipil meningkat dan gambar-gambar kehancuran yang meluas di Gaza mendominasi liputan media regional, dukungan untuk keterlibatan dengan Israel menurun tajam di sebagian besar dunia Muslim.

Di Pakistan, konflik tersebut semakin memperkeras sikap publik. Menurut survei Gallup Pakistan tahun 2023, 91 persen warga Pakistan menyatakan simpati mereka terhadap Palestina di Gaza, sementara hanya dua persen yang menyatakan simpati terhadap Israel.

Kelompok-kelompok keagamaan, partai-partai politik arus utama, dan organisasi masyarakat sipil menggambarkan perang tersebut sebagai bukti bahwa normalisasi tanpa negara Palestina yang layak akan tidak dapat diterima secara moral dan politik.

Untuk saat ini, Pakistan tampaknya tidak akan mengubah posisinya.

Seruan terbaru Trump untuk perluasan kerangka kerja Abraham Accords bukanlah kali pertama Islamabad menghadapi pertanyaan tentang pengakuan Israel.

Terlepas dari dinamika regional yang berubah dan spekulasi berkala tentang perubahan kebijakan, garis merah Pakistan yang telah berusia tujuh dekade tetap teguh.

Bisnis.com, JAKARTA — Serangan bom bunuh diri dengan mobil terhadap kereta api yang membawa tentara telah menewaskan 24 orang di Quetta, Pakistan.

Dilansir dari Aljazeera pada Senin (25/5/2026), kelompok separatis Balochistan Liberation Army telah mengaku bertanggung jawab atas serangan hari Minggu tersebut.

Melaporkan dari lokasi kejadian, reporter Al-Jazeera, Kamal Hyder mengatakan beberapa rumah dan bangunan yang berdekatan dengan jalur kereta api mengalami kerusakan parah akibat bom. Ledakan juga telah menyebabkan beberapa gerbong kereta terbalik dan terbakar.

Kemudian, Hyder mengatakan Pakistan telah mengalami beberapa serangan oleh kelompok separatis dalam beberapa bulan terakhir. Serangan-serangan tersebut semakin meningkat dan menargetkan pekerja Tiongkok karena penentangan terhadap proyek infrastruktur Beijing di Balochistan.

Adapun, keadaan darurat telah diumumkan di rumah sakit umum di Quetta, dengan dokter dan staf medis lainnya diperintahkan untuk tetap bertugas. Selain 24 orang tewas, setidaknya ledskan ini telah membuat 50 orang lainnya terluka.

Berkaitan dengan hal ini, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengutuk serangan itu dalam sebuah unggahan di X.

“Tindakan terorisme pengecut seperti itu tidak dapat melemahkan tekad rakyat Pakistan. Kami tetap teguh dalam tekad kami untuk memberantas terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya,” tulisnya di X @CMShehbaz, Minggu (24/5/2026).

ISLAMABAD - Serangan bom mobil bunuh diri di kereta api yang membawa tentara di Quetta, ibu kota provinsi Balochistan di barat daya Pakistan , telah menewaskan sedikitnya 24 orang dan melukai lebih dari 50 lainnya.

Tentara Pembebasan Balochistan, sebuah kelompok separatis, telah mengklaim bertanggung jawab atas serangan hari Minggu.

Al Jazeera melaporkan beberapa rumah dan bangunan yang berdekatan dengan jalur kereta api mengalami kerusakan parah. Ledakan tersebut menyebabkan beberapa gerbong kereta terbalik dan terbakar.

Menurut laporan media lokal, keadaan darurat diumumkan di rumah sakit umum di Quetta, dengan dokter dan staf medis lainnya diperintahkan untuk tetap bertugas.

ISLAMABAD - Serangan bom mobil bunuh diri di kereta api yang membawa tentara di Quetta, ibu kota provinsi Balochistan di barat daya Pakistan , telah menewaskan sedikitnya 24 orang dan melukai lebih dari 50 lainnya.

Tentara Pembebasan Balochistan, sebuah kelompok separatis, telah mengklaim bertanggung jawab atas serangan hari Minggu.

Al Jazeera melaporkan beberapa rumah dan bangunan yang berdekatan dengan jalur kereta api mengalami kerusakan parah. Ledakan tersebut menyebabkan beberapa gerbong kereta terbalik dan terbakar.

Menurut laporan media lokal, keadaan darurat diumumkan di rumah sakit umum di Quetta, dengan dokter dan staf medis lainnya diperintahkan untuk tetap bertugas.

Rekaman yang dibagikan secara online menunjukkan kendaraan dan gerbong kereta yang hangus tergeletak miring, mengirimkan kepulan asap hitam tebal ke langit.

Pakistan telah mengalami beberapa serangan oleh kelompok separatis dalam beberapa bulan terakhir. Serangan-serangan tersebut semakin ganas dan juga menargetkan pekerja China karena penentangan terhadap proyek infrastruktur Beijing di Balochistan. Di bawah Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan, wilayah Xinjiang China telah terhubung ke pelabuhan Gwadar Pakistan.

Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengutuk serangan tersebut dalam sebuah unggahan di X.

“Tindakan terorisme pengecut seperti itu tidak dapat melemahkan tekad rakyat Pakistan. Kami tetap teguh dalam tekad kami untuk memberantas terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya,” katanya.

RIYADH - Pakistan telah mengerahkan 8.000 tentara, bersama dengan satu skuadron jet tempur dan sistem pertahanan udara ke Arab Saudi. Langkah ini sebagai bagian dari pakta pertahanan bersama mereka dalam menghadapi eskalasi yang terus meningkat antara Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran.

Mengutip laporan Reuters, Selasa (19/5/2026), pasukan dan pesawat dikerahkan pada awal April, termasuk jet tempur JF-17 dan sistem pertahanan udara HQ-9 buatan China—yang dimaksudkan untuk mencegat serangan apa pun terhadap Arab Saudi.

Para pejabat regional, yang dikutip dalam laporan Reuters, mengatakan berdasarkan pakta pertahanan bersama, Pakistan dapat mengirim hingga 80.000 tentara untuk membela Kerajaan Arab Saudi. Terlebih, kerajaan tersebut telah menjadi sasaran serangan Iran selama puncak perang pada bulan Maret lalu.

Pengerahan ini semakin memperkuat ribuan pasukan Pakistan yang sudah ditempatkan di Arab Saudi di tengah konflik.

Besarnya pengerahan pasukan ini menunjukkan bahwa Pakistan mengambil peran aktif untuk melindungi Arab Saudi setelah serangan Iran terhadap infrastruktur energi Riyadh, yang berisiko memicu perang yang lebih luas di Timur Tengah.

Bersama dengan tentara dan pesawat terbang, termasuk pesawat nirawak, Pakistan juga mengerahkan kapal perang sebagai bagian dari perjanjian keamanan. Hanya saja, belum jelas apakah ada kapal perang yang telah mencapai wilayah Arab Saudi.

Pemerintah Pakistan dan Arab Saudi belum mengeluarkan pernyataan mengenai operasi pengerahan skala besar terbaru ini.

Rincian lengkap perjanjian pertahanan bersama kedua negara, yang ditandatangani tahun lalu, masih belum jelas. Namun, kedua belah pihak telah mengatakan bahwa negara mereka berkomitmen untuk saling membela dalam menghadapi serangan pihak ketiga.

Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Asif pada saat itu mengisyaratkan bahwa perjanjian tersebut secara efektif menempatkan Kerajaan Arab Saudi di bawah payung nuklir Pakistan.

Pakistan telah lama memberikan dukungan dan pelatihan militer kepada Arab Saudi, di mana Riyadh berperan sebagai sekutu ekonomi yang kuat yang membiayai sebagian besar peralatan yang sekarang telah dikerahkan ke kerajaan tersebut.

Rincian operasi militer kedua negara tersebut menyusul laporan bahwa Arab Saudi melancarkan beberapa serangan rahasia terhadap Iran sebagai balasan atas serangan republik Islam tersebut di dalam kerajaan.

Iran telah berulang kali memperingatkan bahwa kampanye pembalasan massalnya di Teluk akan berlanjut jika AS dan Israel mengakhiri gencatan senjata yang rapuh, yang berlaku sejak 7-8 April.

AS Batalkan Rencana Serang Iran

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump tiba-tiba membatalkan rencana serangan Amerika terhadap Iran yang sedianya dilakukan pada hari Selasa. Menurutnya, serangan dibatalkan atas permintaan dari para pemimpin Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab (UEA).

“Saya telah diminta oleh Emir Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman Al Saud, dan Presiden Uni Emirat Arab, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, untuk menunda serangan militer yang direncanakan terhadap Republik Islam Iran, yang dijadwalkan besok, karena negosiasi serius sedang berlangsung, dan menurut pendapat mereka, sebagai Pemimpin dan Sekutu yang Hebat, kesepakatan akan dibuat, yang akan sangat dapat diterima oleh Amerika Serikat, serta semua negara di Timur Tengah, dan sekitarnya,” tulis Trump di Truth Social pada hari Senin.

Pengumuman Trump itu muncul setelah dia mengancam bahwa waktu terus berjalan bagi Iran untuk mencapai kesepakatan atau pertempuran akan kembali terjadi setelah gencatan senjata yang rapuh.

Trump tidak memberikan rincian tentang serangan yang direncanakan, tetapi mengatakan bahwa dia telah menginstruksikan militer AS untuk bersiap untuk melancarkan serangan skala besar ke Iran. "Kapan saja, jika kesepakatan yang dapat diterima tidak tercapai," ujarnya, seperti dikutip dari AP.

Trump sebelumnya tidak mengungkapkan bahwa dia berencana melakukan serangan pada hari Selasa, tetapi pada akhir pekan dia memperingatkan Iran di Truth Social, "Bagi Iran, waktu terus berjalan, dan mereka sebaiknya segera bergerak, CEPAT, atau tidak akan ada yang tersisa dari mereka."

Trump telah mengancam selama berminggu-minggu bahwa gencatan senjata yang disepakati pada pertengahan April dapat berakhir jika Iran tidak mencapai kesepakatan, dengan parameter yang berubah-ubah untuk mencapai kesepakatan tersebut.

Di sisi lain, Trump juga mengatakan bahwa Amerika Serikat nyaris menghancurkan kemampuan militer Iran, menambahkan bahwa negara itu tidak lagi memiliki Angkatan Laut atau Angkatan Udara yang efektif dan kepemimpinannya telah melemah secara signifikan.

"Kami telah merebut sebuah negara yang akan memiliki senjata nuklir, dan kami telah menghancurkan militernya secara praktis. Mereka tidak memiliki Angkatan Laut, mereka tidak memiliki Angkatan Udara, mereka telah...mereka telah hancur secara militer. Itu banyak. Itu besar...kita bisa pergi sekarang," paparnya.

"Butuh waktu 25 tahun bagi mereka untuk membangun kembali, hal terakhir yang mereka pikirkan, saya rasa, adalah nuklir. Sekarang mereka harus menuliskannya, tetapi ketika Anda tidak mengatakan apa pun, kami telah, kami telah menghancurkan sepenuhnya, maaf, dari CNN, kami telah menghancurkan sepenuhnya militer mereka, kami telah menghancurkan kepemimpinan mereka, seperti yang Anda ketahui, para pemimpin mereka telah tiada, para pemimpin mereka telah tiada di tingkat pertama, tingkat kedua, kami berurusan dengan setengah dari tingkat ketiga, dan saya pikir kita telah membuat banyak kemajuan, dan itu sangat sederhana, Anda tahu, kami tidak ingin melalui ini," imbuh Trump.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nilai tukar rupiah pagi ini, Senin (18/5/2026), berada di level Rp 17.658 per dolar AS. Angka ini melemah sekitar 61 poin atau 0,35 persen dibandingkan penutupan sebelumnya di Rp 17.597.

Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan, rupiah melemah seiring hasil pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping yang tidak banyak membahas solusi terkait perang AS-Iran.

“Rupiah berpotensi kembali melemah merespons sentimen risk off global pada Jumat (15/5/2026). Dolar AS menguat cukup besar di tengah sell off semua aset, termasuk obligasi, saham, crypto, dan mata uang akibat kekecewaan investor terhadap hasil pertemuan Xi dan Trump yang tidak banyak membahas atau memberikan solusi terhadap perang AS-Iran,” ungkapnya di Jakarta, Senin.

Dalam pertemuan Xi dan Trump, China menganjurkan agar Selat Hormuz segera dibuka kembali dengan mempertahankan gencatan senjata.

Menteri Luar Negeri China Wang Yi menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya mendorong perdamaian dan memfasilitasi perundingan, serta akan terus memainkan perannya untuk mendorong perang segera mereda dan memulihkan perdamaian di kawasan Timur Tengah.

Meski begitu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan upaya mediasi yang dipimpin Pakistan dengan AS belum gagal, tetapi menghadapi “jalan yang sangat sulit” dengan alasan ketidakpercayaan terhadap Washington dan pesan-pesan Amerika yang kontradiktif.

Araghchi mengatakan, Iran tetap berkomitmen pada diplomasi meski menghadapi gencatan senjata yang “goyah” setelah perang terbaru yang melibatkan AS dan Israel melawan Iran.

Mengutip Anadolu, Trump sendiri menyatakan ketidakyakinannya apakah kesepakatan akan segera tercapai antara AS dan Iran karena negosiasi mengenai program nuklir dan konflik yang sedang berlangsung terus berlanjut tanpa penyelesaian.

Menurut sejumlah laporan media, Trump diperkirakan akan memutuskan dalam beberapa jam mendatang apakah akan melanjutkan serangan terhadap Iran atau tidak karena pembicaraan yang bertujuan mengakhiri konflik dan mengatasi program nuklir Iran sejauh ini masih gagal mencapai kesepakatan.

Sentimen tersebut membuat harga minyak mentah dunia kembali naik. Kendati China dan AS menyepakati sejumlah kerja sama, respons pasar tidak sekuat kekhawatiran terhadap tingginya harga minyak dunia.

“Kedua negara dan dunia menginginkan perang berakhir, namun sepertinya sulit bagi Iran melepas ambisi nuklir mereka, sehingga dalam pertemuan Xi dan Trump lebih banyak membahas hubungan kedua negara,” kata Lukman.

ISLAMABAD - Pakistan mendukung keterlibatan China dalam upaya mediasi untuk menyelesaikan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Pernyataan itu diungkap juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan, Tahir Andrabi, pada hari Kamis (14/5/2026).

Presiden AS Donald Trump melakukan kunjungan kenegaraan ke China dari tanggal 13-15 Mei. Pembicaraannya dengan Presiden China Xi Jinping berlangsung pada hari Kamis. Kedua pemimpin akan mengadakan makan siang kerja pada hari Jumat.

"Kami memantau dengan cermat kemajuan pembicaraan antara AS dan China… Kami mendukung partisipasi Beijing dalam upaya mediasi untuk menyelesaikan konflik antara Washington dan Teheran," kata Andrabi selama pengarahan mingguan, menanggapi pertanyaan dari Sputnik.

Sebelum berangkat, Trump mengatakan ia mengharapkan hasil yang baik dari perjalanan tersebut. Ia mengatakan selama kunjungan tersebut, ia berencana mengadakan pembicaraan panjang dengan pemimpin China tentang penyelesaian situasi di sekitar Iran.

Pada tanggal 28 Februari, AS dan Israel melancarkan serangan ke wilayah Iran. Washington dan Teheran mengumumkan gencatan senjata pada 7 April, tetapi Amerika Serikat memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, sementara Iran mengumumkan aturan transit khusus untuk melewati Selat Hormuz.

Bisnis.com, JAKARTA — Arab Saudi membantah tudingan bahwa Riyadh telah membuka wilayah udaranya untuk mendukung operasi militer ofensif Amerika Serikat di tengah memanasnya konflik kawasan yang melibatkan AS, Israel, dan Iran.

Penegasan itu muncul ketika tensi geopolitik di Teluk masih tinggi akibat blokade Selat Hormuz dan mandeknya negosiasi gencatan senjata.

Stasiun televisiAl Arabiyamelaporkan Arab Saudi saat ini berupaya meredakan eskalasi konflik dan mendukung langkah mediasi Pakistan guna mendorong kesepakatan penghentian perang antara AS dan Iran.

“Kerajaan tidak mengizinkan penggunaan wilayah udaranya untuk mendukung operasi militer ofensif. Ada pihak-pihak yang mencoba memberikan gambaran yang menyesatkan tentang posisi Arab Saudi karena alasan yang mencurigakan,” kata sumber yang dikutipAl Arabiya, sebagaimana dilaporkanAntara, Jumat (8/5/2026).

Sanggahan itu mencuat setelahThe Wall Street Journalpada Kamis (7/5/2026) melaporkan Arab Saudi dan Kuwait disebut telah mencabut pembatasan penggunaan pangkalan militer dan wilayah udara mereka oleh militer AS. Pembatasan tersebut sebelumnya diterapkan setelah operasi militer AS untuk membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dimulai.

Mengutip pejabat AS dan Arab Saudi, laporan itu menyebut pemerintahan Presiden Donald Trump tengah menyiapkan kembali operasi pengawalan angkatan laut terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz. Operasi tersebut akan melibatkan dukungan penuh angkatan laut dan angkatan udara AS setelah sempat dihentikan sementara pada awal pekan ini.

Ketegangan di kawasan meningkat tajam sejak AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari 2026. Serangan itu memicu aksi balasan Iran terhadap Israel dan sekutu AS di kawasan Teluk, bersamaan dengan penutupan Selat Hormuz yang menjadi jalur utama perdagangan energi dunia.

AS kemudian mengumumkan gencatan senjata mulai berlaku pada 8 April dan melanjutkan negosiasi dengan mediasi Pakistan. Namun, pembicaraan tersebut gagal menghasilkan kesepakatan permanen.

Trump selanjutnya memperpanjang gencatan senjata tanpa batas waktu yang jelas. Pada saat bersamaan, AS tetap melanjutkan blokade angkatan laut terhadap lalu lintas maritim Iran di Selat Hormuz sejak 13 April 2026.

Pada Selasa (5/5/2026), Trump mengatakan militer AS untuk sementara menghentikan “Project Freedom”, operasi yang diluncurkan untuk memulihkan kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Meski demikian, Washington menegaskan blokade terhadap Iran tetap berjalan dengan kekuatan penuh.