Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mengungkap tengah mengajukan sekitar 18 komoditas dan produk manufaktur Indonesia untuk dikecualikan dari tarif impor Amerika Serikat (AS) yang akan dikenakan melalui skema Pasal 301 UU Perdagangan 1974 terkait investigasi kerja paksa dan kapasitas berlebih (excess capacity).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan daftar produk yang diajukan mencakup komoditas perkebunan hingga suku cadang manufaktur.

"Tarif nanti sesudah tanggal 24 Juli baru bisa ketahuan kan. [Ada pengecualian bagi] yang diproduksi di Indonesia, komoditas kebun, termasuk spare parts [suku cadang]," ujarnya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Untuk diketahui, Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) sebelumnya menetapkan tarif kerja paksa (forced labor tariff) sebesar 10% terhadap Indonesia dan lima negara lainnya. Pemerintah memperkirakan tarif terhadap produk Indonesia dapat meningkat hingga 18% setelah investigasi terkait kapasitas berlebih selesai dilakukan.

Tarif berbasis Pasal 301 tersebut direncanakan berlaku bertahap mulai 24 Juli 2026 setelah masa berlaku tarif global 10% berakhir.

Saat dimintai konfirmasi lebih lanjut, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso masih enggan memerinci 18 komoditas dan produk yang diajukan dalam pengecualian tarif. Dia hanya menyebut Indonesia berpeluang memperoleh seluruh pengecualian yang diajukan.

Susi, sapaannya, menyebut bahwa tarif 18% yang berpotensi dikenai barang dari Indonesia ini lebih rendah dari yang awalnya diajukan. Pemerintahan Presiden AS Donald Trump sendiri sempat berencana mengganjar Indonesia dengan tarif 32%, sebelum akhirnya turun ke 19% melalui Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang diteken awal tahun.

Meski demikian, kebijakan tarif resiprokal tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS. Akibatnya, Presiden Donald Trump pun mencari dasar hukum lain untuk melanjutkan kebijakan tarif impor terhadap negara mitra dagangnya.

Secara terperinci, AS diproyeksikan mengenakan tarif resiprokal dasar sebesar total 18% kepada Indonesia setelah penyelidikan atas excess capacity tuntas. Sementara itu, mulai 24 Juli 2026 tarif Pasal 301 akan diterapkan sebesar 10% dan dapat meningkat secara bertahap mengikuti hasil investigasi.

Pemerintah Indonesia memproyeksikan komoditas pertanian asli Indonesia seperti sawit, kopi, kakao, karet alam, dan rempah mendapatkan tarif 0%. Tarif 0% juga diproyeksikan berlaku untuk produk tekstil dan pakaian jadi.

Pemerintah juga kini tengah mengusulkan kurang lebih 1.700 komoditas tambahan yang juga meliputi produk unggulan. Sementara itu, 18 pengecualian dari tarif pasal 301 diklaim bakal disetujui lantaran Indonesia masuk ke kelompok baik alias 'Good Group'.

Menurut Susi, penyelidikan terkait dengan pasal 301 ini menjadi mekanisme utama penataan ulang tarif jelang habisnya masa berlaku tarif global 10%.

"Posisi Indonesia yang kuat di dalam 'kelompok baik', ditambah niat AS mengabulkan seluruh 18 pengecualian, menempatkan Indonesia pada pijakan yang menguntungkan dalam masa transisi ini," kata Susi.

Sebagai informasi, terdapat total 60 negara yang diinvestigasi atas impor produk hasil kerja paksa. Hasilnya, 54 negara diganjar dengan tarif 12,5% seperti China hingga India. Sementara itu, Indonesia, Ekuador, Kanada, Uni Eropa, Meksiko dan Pakistan mendapatkan tarif lebih rendah yaitu 10%.

Setelah tarif kerja paksa, pemerintah AS melalui USTR turut melakukan investigasi atas kapasitas berlebih. Terdapat total 16 negara yang diinvestigasi. Selain Indonesia, subjek dari investigasi ini adalah Singapura, Swiss, Norwegia, Malaysia, Kamboja, Thailand, Korea, Vietnam, Taiwan, Bangladesh, Meksiko dan Jepang.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan putusan Tarif Transjabodetabek yang nantinya bukan lagi seharga Rp3.500, namun menyesuaikan jarak tempuh dan karakteristik layanan.

"Waktu itu saya juga menyampaikan, enggak mungkin Blok M-Soekarno-Hatta itu Rp3.500 karena naik Damri, naik yang lain, itu sudah rata-rata di atas Rp100.000," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Urban Knowledge Hub, Jakarta Selatan, Senin (8/6/2026).

Dia pun menegaskan bahwa akan ada penyesuaian tarif Transjabodetabek dan putusan tersebut segera diumumkan dalam waktu dekat.

Oleh sebab itu, pengguna Transjabodetabek diharapkan dapat memahami rencana penyesuaian tarif yang dilakukan dengan mempertimbangkan jarak tempuh serta kualitas layanan yang diberikan.

Meski demikian, pemerintah memastikan tarif yang diputuskan nantinya tetap terjangkau bagi masyarakat dan mendukung peningkatan penggunaan transportasi umum.

"Maka dengan demikian, akan ada penyesuaian, angkanya akan segera diputuskan dalam waktu dekat ini," ucap Pramono.

Seperti diketahui, Transjakarta mengoperasikan rute Transjabodetabek baru, yaitu rute SH2: Blok M - Bandara Soekarno-Hatta pada 12 Maret 2026.

Pemprov DKI berencana membahas tarif rute tersebut ke depannya dengan kisaran Rp10.000 atau Rp15.000. Namun, Pramono akan memutuskan tarifnya setelah rute tersebut beroperasi selama tiga bulan.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Pehubungan (Dishub) DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan telah menyiapkan sejumlah langkah menanggapi rencana penyesuaian tarif layanan Transjabodetabek.

Pihaknya, kata dia, akan melakukan beberapa cara untuk tetap menarik minat masyarakat, khususnya warga daerah penyangga agar beralih menggunakan transportasi umum.

Salah satunya, yaitu dengan melakukan sosialisasi yang komprehensif terhadap urgensi penyesuaian tarif kepada masyarakat dengan melibatkan unsur pemangku kepentingan. Selain itu, pihaknya juga akan memperluas skema tarif integrasi.

“Seperti tarif maksimum Rp10.000 dalam 3 jam yang diakses melalui aplikasi JakLingko agar mencakup seluruh rute Transjabodetabek,” kata Budi saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.

Dia menyebutkan tarif integrasi Rp10 ribu merupakan skema biaya maksimum yang dikenakan saat masyarakat menggunakan lebih dari satu moda transportasi umum, seperti kombinasi Transjakarta, MRT, dan LRT, dalam satu perjalanan berkelanjutan.

Namun, dia menilai, skema tersebut hanya dapat dimanfaatkan oleh pengguna melalui Aplikasi Jaklingko.

Selain itu, Dishub DKI berupaya melakukan peningkatan layanan, antara lain dengan kepastian jadwal keberangkatan yang akurat guna memangkas waktu tempuh.

Kemudian, Dishub DKI juga memperhatikan kemudahan akses lanjutan (first dan last mile) dengan memperbaiki fasilitas pendukung di titik transit.

“Termasuk integrasi fisik yang aman dengan halte atau stasiun serta menyediakan rute pengumpan agar penumpang mudah mencapai titik akhir tujuan,” ujar Budi.

Di sisi lain, dia mengungkapkan besaran subsidi Transjabodetabek pada 2026 mencapai Rp401.087.058.387. “Untuk subsidi per pelanggan, rata-rata Rp12.258,” ungkap Budi.

Meski demikian, menurut dia, tidak terdapat kendala besar dalam pengembangan Transjabodetabek.

"Namun, masih diperlukan koordinasi lebih lanjut dalam hal penyediaan sarana prasarana dan operasional, seperti pembangunan halte hingga terkait subsidi," tutur Budi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara ihwal nasib ekspor Indonesia ke Amerika Serikat (AS) usai kebijakan tarif universal 10% yang berlaku selama 150 hari berakhir pada 24 Juli 2026.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan tarif 10% yang selama ini berlaku merupakan pengganti kebijakan tarif resiprokal (reciprocal tariff) AS yang sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS.

“Jadi tarif yang ditentukan oleh pemerintah Amerika 10% tadi menggantikan resiprokal itu berakhir pada tanggal 24 Juli 2026," kata Budi dalam konferensi pers di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Budi menjelaskan pemerintah AS melalui Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (United States Trade Representative/USTR) telah menginisiasi investigasi Section 301 pada 11 Maret 2026 terkait isu kerja paksa (forced labor) dan kapasitas manufaktur.

Berdasarkan hasil awal investigasi yang diterbitkan USTR pada 2 Juni 2026, terdapat usulan penerapan tarif baru sebesar 10%—12,5% terhadap 60 negara atau ekonomi yang masuk dalam cakupan penyelidikan.

Adapun, lanjut Budi, Indonesia termasuk dalam kelompok negara yang diusulkan dikenakan tarif 10%, bersama 14 negara lainnya. Sementara itu, mayoritas negara yang diselidiki diusulkan mendapatkan tarif lebih tinggi sebesar 12,5%.

Budi mengatakan terkait isukerja paksa, Indonesia sebenarnya telah memiliki kerangka hukum yang memadai sertaAgreement Reciprocal Tariff(ART) yang menjadi landasan dalam pemenuhan standar ketenagakerjaan. Menurutnya, kebijakan tarif tambahan dari AS tersebut masih sebatas usulan dan sifatnya dinamis.

“Jadi itu masih usulan dari Amerika yang nanti sifatnya masih dinamis dan pemerintah Indonesia terus melakukan pendekatan dengan Amerika untuk mendapatkan tentunya tarif yang lebih baik. Jadi nanti kalau tanggal 24 Juli berarti akan ada tarif baru menggantikan tarif yang tadi berlaku selama 150 hari,” tuturnya.

Budi menuturkan posisi Indonesia dinilai lebih baik karena telah memiliki kerangka hukum terkait isu kerja paksa serta memiliki ARTyang menjadi salah satu pertimbangan pemerintah AS.

Dia menjelaskan tarif 10% yang diusulkan USTR bukan merupakan tambahan di atas tarif universal yang berlaku saat ini. Sebab, tarif universal 10% akan berakhir pada 24 Juli 2026 dan selanjutnya digantikan oleh kebijakan baru yang nantinya ditetapkan secara resmi oleh pemerintah AS.

“Itu yang dimaksud tambahan bukan ditambah yang 10% yang 150 hari ya, karena itu kan tanggal 24 Juli sudah hilang. Kemudian diganti tarif yang nanti akan ditentukan secara resmi,” terangnya.

Budi juga membantah adanya persoalanforced labordi dalam negeri yang menjadi alasan pengenaan tarif terhadap produk ekspor unggulan Indonesia.

“Kemudian tidak ada isu lain sebenarnya terkait dengan forced labor di dalam negeri,” ujarnya.

Lebih lanjut, Budi menilai prospek ekspor Indonesia ke Negeri Paman Sam masih cukup kuat. Dia mengungkapkan AS masih menjadi penyumbang surplus perdagangan terbesar bagi Indonesia.

Sepanjang 2025, Kemendag mencatat surplus perdagangan Indonesia dengan AS mencapai US$18,11 miliar dengan nilai ekspor sekitar US$30,6 miliar. Selain itu, sekitar 11% total ekspor Indonesia ditujukan ke pasar AS. Menurut Budi, ekspor Indonesia justru terus meningkat ketika kebijakan tarif resiprokal sempat diberlakukan oleh AS.

“Jadi justru ketika ada resiprokal tarif kemarin, ekspor kita terus meningkat. Makanya, justru ART ini salah satu instrumen yang bisa meningkatkan ekspor kita,” ucapnya.

Dia menambahkan pemerintah akan terus melakukan pendekatan dan negosiasi dengan AS untuk memperoleh tarif yang lebih kompetitif, termasuk membuka peluang sejumlah komoditas memperoleh tarif 0%.

Kemendag juga menilai momentum penyesuaian kebijakan tarif AS dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat akses pasar Indonesia yang selama ini telah dibangun melalui kerangka kerja sama perdagangan dan investasi kedua negara.

Budi juga mengingatkan Indonesia dan AS telah memiliki Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) sejak 16 Juli 1996 sebagai wadah dialog perdagangan bilateral. Menurutnya, pasar AS tetap menjadi tujuan utama bagi berbagai produk manufaktur Indonesia seperti tekstil, pakaian jadi, alas kaki, dan elektronik yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan besaran tarif impor untuk Indonesia yang diusulkan oleh United States Trade Representative (USTR) Amerika Serikat (AS) masih bersifat dinamis dan belum ditetapkan secara final. Pemerintah Indonesia terus melakukan komunikasi dan pendekatan dengan pemerintah AS untuk memperoleh skema tarif yang lebih menguntungkan bagi produk ekspor nasional.

"Jadi itu masih usulan dari Amerika, yang nanti sifatnya masih dinamis dan pemerintah Indonesia terus melakukan pendekatan dengan Amerika untuk mendapatkan tentunya tarif yang lebih baik," ujar Budi di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Budi menjelaskan kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS. Sebagai penggantinya, pemerintah AS memberlakukan tarif umum sebesar 10 persen terhadap seluruh negara selama 150 hari yang berakhir pada 24 Juli 2026.

Setelah masa tersebut berakhir, pemerintah AS menyiapkan kebijakan baru melalui investigasi berdasarkan Section 301 Undang-Undang Perdagangan AS Tahun 1974 yang berkaitan dengan isu kerja paksa (forced labor) dan kapasitas manufaktur.

Lebih lanjut, USTR pada 2 Juni 2026 telah menerbitkan hasil awal investigasi tersebut yang mengusulkan tarif impor sebesar 10 persen dan 12,5 persen terhadap 60 negara yang menjadi objek investigasi.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 14 negara yakni Indonesia, Kanada, Ekuador, Uni Eropa, Meksiko, Pakistan, Argentina, Bangladesh, Kamboja, El Savador, Guatemala, Malaysia, Taiwan, dan Inggris diusulkan dikenakan tarif 10 persen. Sementara 46 negara lainnya dikenakan tarif 12,5 persen.

"Indonesia masuk ke dalam kelompok 14 negara tersebut. Kenapa, karena terkait dengan forced labor Indonesia sudah memiliki kerangka hukum dan yang kedua Indonesia sudah memiliki ART (agreement on reciprocal trade)," jelasnya.

IDXChannel - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso optimistis Indonesia bisa mendapatkan kesepakatan tarif yang lebih kecil dari Amerika Serikat (AS) berkaitan dengan isu kerja paksa (forced labour) dan larangan impor produk yang terindikasi kerja paksa.

Pemerintah AS mengusulkan Indonesia mendapatkan tarif tambahan 10 persen berdasarkan hasil investigasi pasal 301 UU Perdagangan AS bersama 5 negara lain, sedangkan 54 negara lain akan mendapatkan tarif 12,5 persen.
Kebijakan tersebut masih dalam tahap finalisasi dan diperkirakan diputuskan sebelum 24 Juli 2026, seiring berakhirnya tarif sementara yang saat ini berlaku.

“Itu masih usulan dari Amerika yang nanti sifatnya masih dinamis dan pemerintah Indonesia terus melakukan pendekatan," kata Budi dalam media briefing di kantor Kemendag, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Pemerintah berkomitmen untuk terus mengawal proses investigasi ini agar kepentingan ekspor nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian kebijakan ekonomi global.

“Melalui pendekatan diplomasi perdagangan yang intensif, Kementerian Perdagangan optimistis Indonesia bisa mendapatkan kesepakatan tarif yang lebih baik sebelum aturan baru tersebut resmi diberlakukan,” kata dia.

Sebelumnya, dalam pengumumannya, USTR juga berencana untuk mengabulkan 18 permohonan pengecualian tarif (product exclusions) yang diajukan oleh Indonesia di bawah investigasi pasal 301.

Langkah strategis ini dipastikan akan memberikan stimulus ekonomi yang besar bagi sektor industri nasional, menurunkan beban biaya ekspor, serta meningkatkan daya saing komoditas unggulan Indonesia di pasar domestik AS.
Langkah strategis ini dipastikan akan memberikan stimulus ekonomi yang besar bagi sektor industri nasional, menurunkan beban biaya ekspor, serta meningkatkan daya saing komoditas unggulan Indonesia di pasar domestik AS.

(NIA DEVIYANA)

Jadi itu masih usulan dari Amerika, yang nanti sifatnya masih dinamis dan pemerintah Indonesia terus melakukan pendekatan dengan Amerika untuk mendapatkan tentunya tarif yang lebih baik

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan besaran tarif impor untuk Indonesia yang diusulkan oleh United States Trade Representative (USTR) Amerika Serikat masih bersifat dinamis dan belum ditetapkan secara final.

Ia menyampaikan, pemerintah Indonesia terus melakukan komunikasi dan pendekatan dengan pemerintah Amerika Serikat untuk memperoleh skema tarif yang lebih menguntungkan bagi produk ekspor nasional.

"Jadi itu masih usulan dari Amerika, yang nanti sifatnya masih dinamis dan pemerintah Indonesia terus melakukan pendekatan dengan Amerika untuk mendapatkan tentunya tarif yang lebih baik," ujar Budi di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin.

Budi menjelaskan kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS. Sebagai penggantinya, pemerintah AS memberlakukan tarif umum sebesar 10 persen terhadap seluruh negara selama 150 hari yang berakhir pada 24 Juli 2026.

Setelah masa tersebut berakhir, pemerintah AS menyiapkan kebijakan baru melalui investigasi berdasarkan Section 301 Undang-Undang Perdagangan AS Tahun 1974 yang berkaitan dengan isu kerja paksa (forced labor) dan kapasitas manufaktur.

Lebih lanjut, USTR pada 2 Juni 2026 telah menerbitkan hasil awal investigasi tersebut yang mengusulkan tarif impor sebesar 10 persen dan 12,5 persen terhadap 60 negara yang menjadi objek investigasi.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 14 negara yakni Indonesia, Kanada, Ekuador, Uni Eropa, Meksiko, Pakistan, Argentina, Bangladesh, Kamboja, El Savador, Guatemala, Malaysia, Taiwan, dan Inggris diusulkan dikenakan tarif 10 persen. Sementara 46 negara lainnya dikenakan tarif 12,5 persen.

"Indonesia masuk ke dalam kelompok 14 negara tersebut. Kenapa, karena terkait dengan forced labor Indonesia sudah memiliki kerangka hukum dan yang kedua Indonesia sudah memiliki ART (agreement on reciprocal trade)," jelasnya.

Budi menekankan, usulan tarif tersebut bukan merupakan tambahan di luar tarif 10 persen yang saat ini berlaku selama masa transisi 150 hari. Menurutnya, tarif sementara tersebut akan berakhir pada 24 Juli 2026 dan kemudian digantikan oleh kebijakan baru yang masih dalam tahap pembahasan.

Pemerintah memproyeksikan tarif tambahan yang akan dikenakan Amerika Serikat (AS) terhadap produk Indonesia mencapai 18 persen pada akhir proses investigasi dagang Section 301 Trade Act of 1974.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso di Jakarta, Sabtu (6/6), menjelaskan bahwa saat ini Indonesia masih dikenai tarif sementara sebesar 10 persen yang berlaku hingga 24 Juli 2026.

Setelah masa berlaku berakhir, struktur tarif akan diterapkan secara bertahap. Komponen pertama berupa tarif terkait isu kerja paksa (forced labor) sebesar 10 persen. Kemudian beberapa pekan kemudian, AS berencana menambahkan komponen tarif yang berkaitan dengan kelebihan kapasitas struktural (structural excess capacity).

Melalui mekanisme penumpukan (stacking) berbagai komponen tarif tersebut, disertai pengecualian (exclusions) terhadap sejumlah produk yang disepakati kedua negara, tarif final untuk Indonesia diproyeksikan berada pada level 18 persen.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com – Indonesia memperoleh kabar positif di tengah meningkatnya tensi perdagangan global setelah mendapatkan fasilitas pengecualian dari kebijakan tarif Section 301 Amerika Serikat (AS).

Pengecualian tersebut diberikan setelah pemerintah Indonesia dinilai memiliki komitmen dalam penegakan ketenagakerjaan dan pencegahan perdagangan barang yang diproduksi menggunakan kerja paksa.

Capaian itu mengemuka dalam pertemuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dengan kantor Office of the United States Trade Representative (USTR) di Washington DC, AS.

canva.com Ilustrasi tarif Trump.

Menurut Airlangga, Indonesia menjadi salah satu negara yang tidak dikenakan tindakan perdagangan tambahan dalam investigasi Section 301 yang dilakukan USTR terkait penanganan barang hasil kerja paksa.

Keputusan tersebut diperoleh berkat berbagai langkah yang telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk memperkuat perlindungan tenaga kerja dan memastikan kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan internasional.

Airlangga menyampaikan, hasil tersebut menunjukkan pengakuan AS terhadap upaya Indonesia dalam memperkuat tata kelola ketenagakerjaan.

“Indonesia mengapresiasi keputusan USTR yang memberikan pengecualian terhadap Indonesia. Hal ini mencerminkan pengakuan atas berbagai langkah konkret yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia dalam memperkuat perlindungan tenaga kerja dan mencegah praktik kerja paksa,” ujar Airlangga dalam keterangannya, dikutip pada Senin (8/6/2026).

Pertemuan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan AS, termasuk pembahasan berbagai isu yang berpotensi memengaruhi akses pasar produk Indonesia ke Negeri Paman Sam.

SHUTTERSTOCK/AUN PHOTOGRAPHER Ilustrasi impor.

Investigasi terhadap 60 negara

Keputusan yang menguntungkan Indonesia itu muncul setelah USTR menyelesaikan serangkaian investigasi terhadap 60 perekonomian dunia terkait dugaan kegagalan dalam melarang atau menegakkan larangan impor barang yang diproduksi menggunakan kerja paksa.

Dikutip dari laman resmi USTR, investigasi tersebut diluncurkan pada Maret 2026 berdasarkan Section 301 Trade Act 1974. USTR menilai apakah pemerintah negara-negara mitra dagang AS telah mengambil langkah yang memadai untuk mencegah masuknya barang hasil kerja paksa ke dalam rantai pasok global.

Dalam hasil investigasi yang diumumkan awal Juni 2026, USTR menyatakan sebagian besar negara yang diperiksa dinilai belum cukup efektif dalam menerapkan maupun menegakkan larangan terhadap perdagangan barang hasil kerja paksa.

Karena itu, lembaga tersebut mengusulkan tindakan perdagangan berupa tarif tambahan terhadap puluhan negara.

USTR mengusulkan tarif tambahan sebesar 10 persen hingga 12,5 persen terhadap impor dari 60 negara yang dinilai belum memenuhi standar yang diharapkan terkait pencegahan perdagangan barang hasil kerja paksa.

Menurut USTR, langkah tersebut dilakukan karena kegagalan sejumlah negara dalam menangani perdagangan barang hasil kerja paksa dianggap menciptakan persaingan yang tidak setara bagi pekerja dan pelaku usaha di AS.

Komitmen Indonesia

Dalam pembahasan dengan USTR, pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat perlindungan pekerja melalui berbagai regulasi dan mekanisme pengawasan.

PEXELS/EQUALSTOCK IN Ilustrasi industri tekstil.

Pemerintah juga menyampaikan berbagai langkah yang telah ditempuh untuk memastikan praktik ketenagakerjaan di Indonesia sejalan dengan standar internasional, termasuk upaya pencegahan kerja paksa dalam rantai pasok industri.

Menurut Kemenko Perekonomian, pengakuan dari USTR tersebut menunjukkan bahwa berbagai reformasi yang dilakukan Indonesia di bidang ketenagakerjaan mendapat perhatian positif dari mitra dagang utama.

Keberhasilan memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif tambahan ini dinilai penting mengingat AS merupakan salah satu pasar ekspor utama Indonesia.

Dengan tidak masuknya Indonesia ke dalam daftar negara yang dikenai tindakan perdagangan tambahan, akses produk ekspor nasional ke pasar AS dapat terjaga di tengah meningkatnya proteksionisme perdagangan global.

Section 301 dan dampaknya terhadap perdagangan

Section 301 merupakan instrumen dalam hukum perdagangan AS yang memungkinkan pemerintah AS mengambil tindakan terhadap kebijakan atau praktik negara lain yang dianggap tidak adil dan membebani perdagangan AS.

Ketentuan tersebut telah lama digunakan Washington untuk menangani berbagai isu perdagangan, mulai dari subsidi industri hingga pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Dalam kasus terbaru, USTR menggunakan mekanisme Section 301 untuk menilai sejauh mana negara-negara mitra dagang AS mengambil langkah nyata dalam melarang perdagangan barang yang diproduksi menggunakan kerja paksa.

Investigasi tersebut mencakup puluhan negara dan menjadi bagian dari agenda pemerintah AS untuk memperkuat standar ketenagakerjaan dalam perdagangan internasional.

USTR menyatakan, selama hampir satu abad, hukum AS telah melarang impor barang yang diproduksi dengan kerja paksa. Karena itu, pemerintah AS memandang kegagalan negara lain dalam menindak praktik tersebut sebagai persoalan yang berdampak pada daya saing pekerja dan industri domestik AS.

SHUTTERSTOCK Ilustrasi impor.

Di sisi lain, usulan tarif tambahan terhadap puluhan negara tersebut memicu perhatian pelaku usaha global karena berpotensi menambah biaya perdagangan internasional dan memperumit rantai pasok dunia.

Sejumlah negara yang masuk dalam daftar investigasi menyampaikan keberatan terhadap temuan USTR dan menilai langkah tersebut dapat meningkatkan ketidakpastian perdagangan global.

Bagi Indonesia, keputusan memperoleh pengecualian dari kebijakan tersebut menjadi perkembangan positif dalam hubungan dagang dengan AS.

Selain menjaga akses pasar ekspor, hasil itu juga memperkuat posisi Indonesia dalam berbagai pembahasan perdagangan bilateral yang sedang berlangsung.

Dalam pertemuan dengan USTR, Airlangga menegaskan Indonesia akan terus memperkuat kerja sama ekonomi dengan AS sekaligus melanjutkan berbagai upaya untuk meningkatkan standar perlindungan tenaga kerja.

Pemerintah berharap pengakuan terhadap komitmen Indonesia dalam penegakan ketenagakerjaan dapat menjadi modal untuk memperluas kerja sama perdagangan dan investasi dengan AS di masa mendatang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan putusan tarif Transjabodetabek yang nantinya bukan lagi seharga Rp3.500, namun menyesuaikan jarak tempuh dan karakteristik layanan. Nantinya akan ada penyesuaian tarif Transjakarta.

"Waktu itu saya juga menyampaikan, enggak mungkin Blok M-Soekarno-Hatta itu Rp3.500 karena naik Damri, naik yang lain, itu sudah rata-rata di atas Rp100.000," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Urban Knowledge Hub, Jakarta Selatan, Senin (8/6/2026).

Dia pun menegaskan akan ada penyesuaian tarif Transjabodetabek dan putusan tersebut segera diumumkan dalam waktu dekat.

Oleh sebab itu, pengguna Transjabodetabek diharapkan dapat memahami rencana penyesuaian tarif yang dilakukan dengan mempertimbangkan jarak tempuh serta kualitas layanan yang diberikan.

Meski demikian, pemerintah memastikan tarif yang diputuskan nantinya tetap terjangkau bagi masyarakat dan mendukung peningkatan penggunaan transportasi umum.

"Maka dengan demikian, akan ada penyesuaian, angkanya akan segera diputuskan dalam waktu dekat ini," ucap Pramono.

Seperti diketahui, Transjakarta mengoperasikan rute Transjabodetabek baru, yaitu rute SH2: Blok M - Bandara Soekarno-Hatta pada 12 Maret 2026.

Pemprov DKI berencana membahas tarif rute tersebut ke depannya dengan kisaran Rp10.000 atau Rp15.000. Namun, Pramono akan memutuskan tarifnya setelah rute tersebut beroperasi selama tiga bulan.

setiap penyelenggara yang berada dalam pengawasan khusus akan terlebih dahulu diarahkan untuk melakukan langkah perbaikan sesuai ketentuan

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan Kantor Berita ANTARA pada Minggu (7/6), mulai dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyebutkan delapan pinjaman daring (pindar) masuk pengawasan khusus hingga peluang Indonesia memperoleh persetujuan atas 18 pengecualian tarif dari Amerika Serikat (AS).

Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak pada Senin ini.

OJK sebut ada 8 pindar yang masuk dalam pengawasan khusus

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan saat ini terdapat delapan penyelenggara pinjaman daring (pindar) yang masuk dalam pengawasan khusus otoritas, dengan faktor utama karena masalah permodalan dan/atau tingginya tingkat risiko kredit macet secara agregat (TWP90).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman dalam jawaban tertulis di Jakarta, Minggu, menyampaikan bahwa setiap penyelenggara yang berada dalam pengawasan khusus akan terlebih dahulu diarahkan untuk melakukan langkah perbaikan sesuai ketentuan.

Baca selengkapnya di sini.

RI buka peluang perusahaan Rusia kembangkan koridor perkeretaapian

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan Indonesia membuka peluang kepada perusahaan-perusahaan Rusia untuk berpartisipasi dalam pengembangan koridor perkeretaapian strategis.

“Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.380 pulau dan populasi sekitar 280 juta jiwa. Bagi kami, transportasi adalah urat nadi yang mempersatukan bangsa dan menghubungkan seluruh wilayah Nusantara,” ujar AHY dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Baca selengkapnya di sini.

OJK minta klarifikasi Solusiku soal dugaan langgar proses penagihan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memanggil dan meminta klarifikasi kepada PT Anugerah Digital Indonesia selaku penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau pinjaman daring (pindar) dengan merek “Solusiku” terkait dugaan pelanggaran proses penagihan.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan OJK dan tindak lanjut atas pengaduan konsumen melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK).

Baca selengkapnya di sini

Kementerian PU kawal percepatan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mengawal percepatan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II agar fasilitas pendidikan tersebut dapat dimanfaatkan pada Tahun Ajaran Baru 2026/2027.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pemerintah terus melakukan pengawalan intensif terhadap pelaksanaan pembangunan Sekolah Rakyat, termasuk memastikan berbagai kendala yang dihadapi penyedia jasa dapat segera ditangani.

Baca selengkapnya di sini.

RI berpotensi raih persetujuan atas 18 pengecualian tarif dari AS

Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian menyampaikan, Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (USTR) berencana untuk mengabulkan 18 permohonan pengecualian tarif (product exclusions) yang diajukan oleh Indonesia di bawah investigasi pasal 301 UU Perdagangan AS.

Langkah ini diyakini akan memberikan stimulus ekonomi yang besar bagi sektor industri nasional, menurunkan beban biaya ekspor, serta meningkatkan daya saing komoditas unggulan Indonesia di pasar domestik AS.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

untuk meningkatkan mobilitas masyarakat serta mendorong pergerakan ekonomi nasional

Jakarta (ANTARA) - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memberikan diskon tarif jasa pelabuhan hingga 100 persen di sejumlah lintasan penyeberangan strategis selama libur sekolah 2026, guna mendukung mobilitas masyarakat dan program stimulus pemerintah.

Direktur Utama PT ASDP Heru Widodo mengatakan selama libur sekolah tahun ini pihaknya berupaya menghadirkan momentum yang lebih ramah bagi masyarakat untuk bepergian dan menjelajahi berbagai daerah di Indonesia ketika mengakses transportasi penyeberangan.

"Melalui kebijakan ini, pengguna jasa akan memperoleh diskon 100 persen tarif jasa kepelabuhanan yang secara rata-rata setara 21,9 persen dari total tarif tiket penyeberangan," kata Heru dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Dia menyampaikan program berlaku untuk perjalanan dengan jadwal keberangkatan mulai 20 Juni hingga 5 Juli 2026, sementara pemesanan tiket sudah dapat dilakukan sejak 6 Juni 2026.

Heru menegaskan langkah itu merupakan bentuk sinergi nyata ASDP bersama pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat konektivitas antardaerah selama musim liburan.

“ASDP menyambut baik dan mendukung penuh program stimulus pemerintah untuk meningkatkan mobilitas masyarakat serta mendorong pergerakan ekonomi nasional," ujarnya.

Ia berharap kebijakan itu dapat membantu masyarakat menikmati perjalanan yang lebih nyaman, aman, dan terjangkau selama periode libur sekolah.

Kebijakan tersebut mengacu pada Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Nomor PR.501/1/4/ORJD/2026 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Diskon Tarif Transportasi Penyeberangan Periode Libur Sekolah Tahun 2026.

Program stimulus diterapkan pada 14 pelabuhan yang melayani tujuh lintasan strategis nasional, yakni Merak–Bakauheni, Ketapang–Gilimanuk, Lembar–Padangbai, Kayangan–Poto Tano, Tanjung Uban–Telaga Punggur, Ajibata–Ambarita, serta Sape–Labuan Bajo.

Kebijakan itu mencakup layanan bagi penumpang pejalan kaki serta kendaraan Golongan II dan Golongan IVA guna mendukung kelancaran mobilitas masyarakat antarwilayah.

Khusus lintasan Merak–Bakauheni, stimulus tarif diberlakukan baik untuk layanan reguler ekonomi maupun Express. Kehadiran kebijakan ini diharapkan memberi lebih banyak pilihan perjalanan yang efisien dan terjangkau pada salah satu lintasan penyeberangan tersibuk di Indonesia.

Corporate Secretary ASDP Windy Andale menambahkan seluruh pembelian tiket dilakukan secara daring melalui aplikasi Ferizy maupun situs resmi trip.ferizy.com guna memastikan proses layanan berjalan lebih praktis dan tertib.

Sejalan dengan implementasi tiket elektronik, ASDP mengimbau masyarakat untuk melakukan reservasi sejak jauh hari sebelum keberangkatan.

Windy menuturkan perencanaan perjalanan yang lebih awal akan membantu pengguna jasa memperoleh jadwal sesuai kebutuhan sekaligus menghindari kepadatan pada periode puncak libur sekolah.

"Kami juga mengingatkan agar pengguna jasa telah memiliki tiket sebelum tiba di pelabuhan agar proses perjalanan berlangsung lebih lancar, aman, dan nyaman,” tutur Windy.

Windy menambahkan, bagi pengguna jasa yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai program diskon tarif penyeberangan dapat mengakses kanal resmi media sosial Instagram ASDP melalui akun @asdp191.

Melalui kanal tersebut, pengguna jasa dapat memperoleh informasi terkini, detail program, serta layanan bantuan terkait mekanisme dan ketentuan pemberlakuan diskon.

Sebagai operator penyeberangan nasional, ASDP terus berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah dalam memperkuat konektivitas antarpulau, memperlancar distribusi logistik, serta menghadirkan layanan transportasi yang semakin inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian menyampaikan, Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (USTR) berencana untuk mengabulkan 18 permohonan pengecualian tarif (product exclusions) yang diajukan oleh Indonesia di bawah investigasi pasal 301 UU Perdagangan AS.

Langkah ini diyakini akan memberikan stimulus ekonomi yang besar bagi sektor industri nasional, menurunkan beban biaya ekspor, serta meningkatkan daya saing komoditas unggulan Indonesia di pasar domestik AS.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu, menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan USTR Ambassador Jamieson Greer atas komunikasi yang inklusif dan respon positif sepanjang proses evaluasi tarif.

Menurutnya, hubungan kerja yang semakin baik antara kedua pihak menjadi motor penggerak tercapainya kesepakatan-kesepakatan penting yang diharapkan dapat menguntungkan dunia usaha di Indonesia.

Menko Airlangga juga mengatakan, fasilitasi pengecualian tarif ini merupakan bukti nyata dari kepercayaan internasional terhadap upaya debottlenecking di Indonesia.

Pemerintah AS melalui USTR memberi pengakuan positif atas komitmen progresif Pemerintah Indonesia dalam hal penegakan hukum ketenagakerjaan, khususnya terkait dengan penuntasan isu kerja paksa (forced labour) dan larangan impor produk yang terindikasi kerja paksa.

Hal ini disampaikan dalam pertemuan bilateral di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD 2026 di Paris, Prancis.

Respons positif ini menempatkan Indonesia ke dalam kelompok enam negara prioritas (Good Group) dari 60 negara yang berhak menerima pertimbangan khusus dari Pemerintah AS, yaitu Kanada, Ekuador, the European Union, Indonesia, Meksiko, dan Pakistan.

Indonesia ditetapkan mendapatkan tarif 10 persen berdasarkan hasil investigasi pasal 301 UU Perdagangan AS bersama lima negara lain, sedangkan 54 negara lain akan mendapatkan tarif 12,5 persen.

Adapun Indonesia melalui Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Permendag Nomor 9 Tahun 2026 yang mengatur pelarangan importasi atas produksi kerja paksa, usai menyepakati Perjanjian Perdagangan Timbal-balik (Agreement of Reciprocal Trade/ART).

Pemerintah AS juga menyampaikan perhatian terkait dinamika lini-masa implementasi pengecualian tarif pasal 301 yang diperkirakan baru akan terlaksana setelah 24 Juli 2026 atau selesainya penerapan tarif global.

Penjadwalan ini dilakukan untuk menghindari tumpang tindih masa berlaku tarif 10 persen yang saat ini masih berjalan sementara, sekaligus mengantisipasi proses hukum internal yang sedang berlangsung di AS agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha.

Selain itu, terdapat beberapa isu yang belum terselesaikan (unsolved issues) yang menjadi perhatian bersama.

Pemerintah AS menyampaikan perhatian terkait restrukturisasi tata niaga impor melalui sistem perizinan (import licensing) di Indonesia yang berdampak pada arus produk pertanian AS seperti apel, anggur, daging sapi, daging babi, jagung, dan bungkil kedelai (soybean meal).

AS mengharapkan adanya langkah sinkronisasi agar kebijakan domestik tersebut tidak menghambat proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan OECD.

Pada saat yang sama, Indonesia juga tengah memperjuangkan akses pasar bagi ekspor katoda tembaga hasil produksi Freeport-McMoRan di Indonesia agar dapat dikecualikan dari tarif Section 232.

Menanggapi catatan strategis tersebut, Menko Airlangga pun melakukan koordinasi bersama kementerian/lembaga sektoral terkait untuk mempercepat kepastian prosedur di lapangan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menaikkan tarif sejumlah rute Transjabodetabek. Hal itu dilakukan karena beban subsidi yang ditanggung Jakarta untuk layanan transportasi umum ke daerah penyangga dinilai terlalu besar.

Pengamat transportasi Deddy Herlambang menilai besaran tarif Transjabodetabek memang sudah semestinya mengalami penyesuaian. Pasalnya, tarif Transjabodetabek yang berlaku saat ini dinilai terlalu murah jika dibandingkan dengan layanan transportasi umum lainnya, seperti KRL.

"Nah, kalau menurut saya, tarif disesuaikan tidak masalah selama kompetitif dengan tarif KRL," kata dia saat dihubungi Republika, Sabtu (6/6/2026).

Diketahui, saat ini tarif yang berlaku untuk layanan Transjabodetabek adalah Rp 3.500. Bahkan, tarif yang berlaku pada pukul 05.00 hingga pukul 07.00 hanya Rp 2.000.

Menurut peneliti senior Institut Studi Transportasi (Instran) itu, besaran tarif tersebut terlalu murah untuk layanan transportasi yang menghubungkan Jakarta dengan daerah penyangga. Mengingat, tarif KRL sudah berada di atas tarif Transjabodetabek.

"Jadi, bayangkan saja, KRL Bogor-Kota saja Rp 6.000. Masa Transjakarta (Transjabodetabek--Red) Rp 3.500? Kan terlalu murah. Nah, makanya itu harus disesuaikan," kata Deddy.

Meski begitu, ia menilai penyesuaian tarif itu juga harus mempertimbangkan kemampuan bayar dan keinginan bayar (ability to pay-willingness to pay/ATP-WTP) masyarakat untuk menggunakan Transjabodetabek. Menurut dia, tarif yang masih masuk akal untuk layanan Transjabodetabek berkisar antara Rp 4.000 hingga Rp 6.000. Besaran tarif itu juga dinilai kompetitif dengan layanan KRL.

"Jadi masyarakat bisa memilih. Tarif sama, bisa memilih, mau menggunakan KRL atau menggunakan Transjakarta," kata dia.

Deddy menilai penyesuaian tarif itu tidak akan berdampak besar terhadap kembalinya masyarakat menggunakan kendaraan pribadi. Pasalnya, rata-rata pengguna layanan Transjabodetabek merupakan pekerja. Selain itu, kebanyakan juga merupakan mantan pengguna KRL.

Sementara itu, pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai kenaikan tarif Transjabodetabek sudah mesti dilakukan, termasuk tarif Transjakarta. Pasalnya, sudah lebih dari 20 tahun tarif Transjakarta tidak pernah mengalami kenaikan.

"Layanan sejenis di daerah lain itu sudah di atas Rp 4.000. Apalagi Transjakarta sudah menggratiskan 15 kelompok masyarakat. Jadi enggak apa-apa naik," kata dia.

Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) itu menilai butuh ketegasan dari Pemprov DKI Jakarta untuk menaikkan tarif layanan Transjakarta. Mengingat, wacana itu sudah lama muncul.

"Enggak masalah kok. Masyarakat masih sanggup dengan tarif misalnya Rp 5.000," kata dia.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta berencana melakukan penyesuaian tarif sejumlah rute Transjabodetabek dalam waktu dekat. Mengingat, besaran subsidi untuk 18 rute Transjabodetabek mencapai Rp 401 miliar untuk tahun anggaran 2026, atau sekitar 10 persen dari total subsidi yang diberikan untuk layanan Transjakarta sebesar Rp 4,1 triliun.

Bayu Adji P