Pemerintah tengah menyiapkan respons atas investigasi Section 301 yang dilakukan Amerika Serikat (AS) terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah diminta menyampaikan tanggapan resmi sebelum proses investigasi lanjutan dilakukan.

"Diminta untuk merespons. Sesudah kita respons, ada investigasi lanjutan. Yang penting kita merespons saja," ujar Airlangga di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (13/4).

Ditemui di tempat sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pemerintah telah menyiapkan dokumen tanggapan tertulis yang akan disampaikan pada 15 April. Penyusunan respons juga melibatkan masukan dari para pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha.

"Submission comment-nya tanggal 15. Secara tertulis sudah kita siapkan, sudah selesai semua," katanya.

Budi menjelaskan dari sisi dugaan structural excess capacity, Pemerintah RI menilai tidak ada kebijakan Indonesia yang menyebabkan kelebihan kapasitas manufaktur.

Surplus perdagangan Indonesia ke AS disebut terjadi karena perbedaan struktur ekonomi serta tingginya permintaan dari pasar AS.

Ia menambahkan produksi manufaktur Indonesia bersifat market driven atau mengikuti permintaan pasar, sehingga tidak mengganggu industri di AS.

"Nanti kita siapkan semua termasuk public hearing-nya, kemudian konsultasi. Itu submission-nya sudah kita siapkan semua. Jadi, enggak ada masalah," ujar Budi.

Sementara itu, terkait isu tenaga kerja paksa, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan Indonesia memiliki regulasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan pengawasan ketenagakerjaan yang kuat.

Ia memastikan pemerintah tidak menoleransi praktik forced labor dalam sistem produksi nasional.

"Alhamdulillah tadi sudah selesai ya, tinggal penyiapan untuk dokumen akhir," ujar Yassierli.

Investigasi oleh United States Trade Representative (USTR) itu sebagai bagian dari proses peninjauan terhadap kebijakan dan praktik perdagangan negara mitra. Dalam penyelidikan ini, ada dua dugaan yang dilayangkan AS.

Pertama, dugaan praktik yang menciptakan atau mempertahankan kapasitas berlebih di sektor manufaktur (structural excess capacity).

Kedua, efektivitas penerapan larangan impor barang yang diproduksi dengan tenaga kerja paksa (forced labor).

[Gambas:Youtube]

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan respons atas penyelidikan perdagangan yang dilakukan Amerika Serikat (AS) melalui skema Section 301 terhadap sejumlah komoditas ekspor nasional.

Investigasi Section 301 adalah proses investigasi dilakukan oleh United States Trade Representative (USTR) sebagai bagian dari proses peninjauan terhadap kebijakan dan praktik perdagangan negara mitra, termasuk Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penyelidikan oleh USTR tersebut mencakup dua isu utama, yakni dugaan praktik yang menciptakan atau mempertahankan kapasitas berlebih di sektor manufaktur (structural excess capacity). Kedua, efektivitas penerapan larangan impor barang yang diproduksi dengan tenaga kerja paksa (forced labor).

“Ya, pertama kan US menerapkan 301 dalam perdagangan, yaitu melakukan penyelidikan terhadap ekspor Indonesia dalam dua hal, yaitu excess kapasitas, jadi produksi yang berlebih, dan yang kedua terkait dengan impor bahan baku yang terkait dengan forced labor,” ujar Airlangga di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Senin (13/4/2026).

Dia menjelaskan, pemerintah telah menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah kementerian terkait, termasuk Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan untuk menyiapkan tanggapan resmi.

“Dan tentunya ini kita diminta untuk merespons karena sesudah kita merespons nanti kita men-submit dalam rapat, kemudian juga ada investigasi lanjutan. Yang penting kita merespons saja,” jelasnya.

Respons tersebut kata Airlangga akan menjadi dasar bagi tahapan berikutnya dalam proses investigasi yang dilakukan oleh otoritas AS.

Airlangga menegaskan, penyelidikan dilakukan berbasis komoditas, bukan pada aspek regulasi secara umum.

Ia menambahkan, pendekatan yang digunakan pihak AS memang bersifat spesifik per komoditas.

“Enggak, yang dibahas kan excess kapasitas. Sebagai contoh satu, excess semen misalnya. Semen kita nggak pernah ekspor ke Amerika, jadi kita tinggal jawab saja,” ujarnya.

Sementara itu, terkait isu potensi pembelian minyak mentah dari Rusia dan dampaknya terhadap hubungan dagang dengan AS, Airlangga juga belum memberikan penjelasan lebih lanjut. “Nanti kita tunggu perkembangan selanjutnya,” ujar dia.

Pemerintah saat ini fokus menyiapkan respons resmi terhadap penyelidikan tersebut guna memitigasi potensi dampak terhadap ekspor nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso alias Busan, menyebut pemerintah telah bersiap-siap menghadapi investigasi Section 301 yang dilakukan Amerika Serikat (AS) kepada Indonesia.

Adapun Section 301 merupakan bagian dari peninjauan praktik dan kebijakan perdagangan AS dengan negara mitra.

Busan mengatakan, beberapa waktu lalu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menggelar rapat koordinasi bersama kementerian/lembaga terkait dan asosiasi pengusaha.

KOMPAS.com/Syakirun Ni'am Menteri Perdagangan Budi Santoso alias Busan, saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

“(Membahas) apa yang harus kita lakukan, pembelaan apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari investigasi 301 ini,” ujar Busan saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Menurut Busan, agenda investigasi Section 301 itu bergulir beberapa waktu setelah Mahkamah Agung (MA) AS membatalkan perjanjian dagang resiprokal dan menetapkan bea masuk impor 10 persen untuk 150 hari.

Setelah putusan itu diketok palu, pemerintah AS kemudian menyatakan akan menggelar investigasi Section 301 terhadap sejumlah negara.

“Salah satunya Indonesia itu berkaitan dengan ekses kapasitas manufaktur,” kata Busan.

Menurutnya, investigasi ini bisa saja menjadi dasar bagi pemerintah AS dalam menetapkan tarif impor baru.

“Kita juga belum tahu ya, tapi kita belum tahu pasti,” kata dia.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, tahapan investigasi ini sebenarnya mirip trade remedies yang mencakup written submission dan public hearing. Namun, dari sisi dasar hukum keduanya berbeda karena investigasi Section 301 mengacu pada ketentuan tersendiri.

PIXABAY/JANNO NIVERGALL Ilustrasi manufaktur, industri manufaktur.

“Nah itu yang harus kita lakukan bagaimana pembelaan kita dan kita sekarang sedang menyiapkan posisi kita,” ucap Busan.

Ia mengaku bersyukur saat ini Indonesia telah meneken kesepakatan dagang atau Agreement Reciprocal Trade (ART) dengan AS.

Dalam kesepakatan itu terdapat klausul yang mengatur sengketa dagang antara Indonesia dengan AS diselesaikan melalui Council on Trade and Investment.

Kendati demikian, Busan menyatakan pemerintah bakal mengikuti proses investigasi Section 301 sebagaimana ketentuan yang berlaku.

“Mudah-mudahan tidak ada masalah buat kita karena kita sudah punya ART,” kata Busan.

Sebelumnya, AS menyatakan bakal menggelar investigasi Section 301 guna mengkaji kerja sama dagang dengan Indonesia.

Investigasi itu bakal dilakukan United States Trade Representative (USTR) terhadap dua isu utama.

Penyelidikan pertama menyangkut dugaan praktik mempertahankan atau menciptakan kapasitas berlebih di industri sektor manufaktur (structural excess capacity).

Penyelidikan kedua menyangkut efektivitas penerapan larangan impor barang yang diproduksi dengan tenaga kerja paksa (forced labor).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara terkait gugatan terhadap perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) melaluiAgreement on Reciprocal Trade(ART) yang diajukan sejumlah organisasi masyarakat sipil ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan proses penandatanganan perjanjian ART telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun, Budi menjelaskan proses ratifikasi perjanjian dagang AS—Indonesia akan tetap melalui konsultasi dengan DPR. Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yakni pada Pasal 82–87.

“Itu kan konsultasi atau ratifikasi dilakukan dengan DPR. Itu kan setelah perjanjian dagang ditandatangani, setelah ya. Setelah perjanjian dagang ditandatangani dan selambat-lambatnya 90 hari harus dilakukan dapat dilakukan konsultasi. Jadi setelah ditandatangani,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Lebih lanjut, Budi menyampaikan saat ini proses ratifikasi masih berjalan sehingga belum ada produk hukum yang ditetapkan. Untuk itu, bentuk ratifikasi akan ditentukan berdasarkan hasil konsultasi dengan DPR.

“Nanti ratifikasi itulah baru muncul produk hukum. Apakah Perpres atau kah Undang-Undang sesuai hasil konsultasi kita dengan DPR. Ini mungkin perlu diluruskan ya biar masyarakat juga nggak bingung,” jelasnya.

Dia menegaskan, langkah pemerintah dalam menandatangani perjanjian ART merupakan bagian dari strategi perdagangan internasional yang lazim dilakukan, termasuk dalam kerja sama dengan negara lain seperti Jepang, ASEAN, dan Australia.

Di sisi lain, Kemendag juga mencermati dinamika kebijakan perdagangan Negara Paman Sam, termasuk potensi dampaknya terhadap Indonesia. Budi mengungkapkan, setelah kebijakan tarif resiprokal dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS, pemerintah AS menetapkan tarif sebesar 10% selama 150 hari.

“Nah setelah 150 hari kan bisa saja pemerintah Amerika membuat kebijakan tarif baru. Kita juga belum tahu ya, tapi kita belum tahu pasti. Tapi yang jelas setelah itu mereka membuat investigasi Section 301 ke beberapa negara, salah satunya Indonesia itu berkaitan dengan ekses kapasitas manufaktur,” lanjutnya.

Menurutnya, investigasi tersebut berpotensi menjadi dasar bagi AS untuk menetapkan kebijakan tarif baru sesuai regulasi yang berlaku di negara tersebut. Sementara itu, pemerintah tengah menyiapkan langkah pembelaan menghadapi investigasi tersebut.

Budi menilai mekanisme Section 301 memiliki kemiripan dengan trade remedies, meski memiliki dasar hukum tersendiri. Selain itu, pemerintah juga telah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga serta asosiasi untuk merumuskan strategi pembelaan yang tepat.

“Tapi di sisi lain, kita itu bersyukur karena kita sudah mempunyai ART. Sebenarnya dengan ART itu kan sudah diatur mekanismenya. Kalau kita ada sengketa dagang dengan Amerika dan sebagainya misalnya dengan tim bentuknya Council on Trade and Investment,” tambahnya.

Gugatan ke PTUN

Sebelumnya, sebanyak empat organisasi masyarakat sipil mengajukan gugatan terhadap Presiden Prabowo Subianto ke PTUN Jakarta. Mereka di antaranya Yayasan Celios Pencerah Bangsa, Aliansi Jurnalis Independen, Indonesia for Global Justice (IGJ), serta Perserikatan Solidaritas Perempuan.

Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 96/G/TF/2026/PTUN.JKT pada 11 Maret 2026, dengan klasifikasi perkara tindakan administrasi pemerintah/tindakan faktual.

Dalam perkara ini, Presiden Prabowo Subianto menjadi pihak tergugat, sementara para penggugat diwakili kuasa hukum Muhamad Saleh.

Saat ini, perkara masih dalam tahap pemeriksaan persiapan. Gugatan tersebut berkaitan dengan persetujuan pemerintah terhadap ART antara Indonesia dan AS.

Sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan, para penggugat diketahui telah lebih dahulu menyampaikan keberatan administratif kepada Presiden melalui Sekretariat Negara pada 23 Februari 2026.

Ekonom Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai perjanjian itu berpotensi membawa dampak luas, mulai dari aspek kedaulatan ekonomi nasional, independensi kebijakan negara, hingga perlindungan kepentingan publik.

“Dengan cakupan yang menyentuh sektor perdagangan, investasi, digital, sumber daya alam, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, hingga keamanan ekonomi, ART tidak bisa dilihat sebagai kesepakatan dagang biasa, melainkan perjanjian yang berdampak langsung pada hajat hidup masyarakat luas,” kata Huda dalam keterangan tertulis.

Mengacu Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Huda menjelaskan bahwa pemerintah wajib memastikan setiap perjanjian internasional mengacu pada kepentingan nasional, prinsip kesetaraan, serta saling menguntungkan.

Selain itu, Celios menyampaikan persetujuan DPR juga diperlukan apabila perjanjian tersebut menyangkut kedaulatan negara, pembentukan norma hukum baru, lingkungan hidup, hak asasi manusia, hingga aspek politik dan keamanan.

Celios menilai proses persetujuan ART tidak menunjukkan adanya pembahasan dan partisipasi publik yang memadai. Padahal, materi perjanjian dinilai telah memasuki aspek krusial yang mensyaratkan keterlibatan DPR dan transparansi kepada masyarakat.

Secara substantif, Huda menilai ART memuat sejumlah ketentuan yang berpotensi merugikan Indonesia. Kewajiban impor migas dari Amerika Serikat sebesar US$15 miliar atau sekitar Rp253,3 triliun berisiko memperbesar defisit neraca migas dan meningkatkan ketergantungan energi.

“Pencabutan hambatan sertifikasi dan non-tarif berpotensi memicu banjir impor produk pangan seperti daging sapi, susu, dan keju yang dapat menekan petani dan peternak lokal,” lanjutnya.

Di samping itu, penghapusan kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi sebagian barang impor dari AS dinilai berisiko melemahkan kebijakan industrialisasi nasional dan mempercepat deindustrialisasi.

Pemerintah menyatakan optimisme menghadapi proses investigasi Section 301 oleh Amerika Serikat (AS) terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia. Proses ini dijalankan oleh United States Trade Representative (USTR) sebagai bagian dari proses peninjauan terhadap kebijakan dan praktik perdagangan negara mitra.

Penyelidikan mencakup dua isu utama, yakni dugaan praktik yang menciptakan atau mempertahankan kapasitas berlebih di sektor manufaktur (structural excess capacity), serta efektivitas penerapan larangan impor barang yang diproduksi dengan tenaga kerja paksa (forced labor).

"Pemerintah optimis karena terkait structural excess capacity dan forced labor yang disangkakan terhadap beberapa negara, tidak terjadi di Indonesia dan kita memiliki data atau informasi yang mendukung. Di samping itu hal ini sudah menjadi bagian pembahasan saat perundingan ART yang sudah disepakati bersama," ujar Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto di Jakarta, Selasa (24/3).

Haryo menyatakan, pemerintah terus memperkuat kesiapan dalam menghadapi proses investigasi melalui koordinasi lintas kementerian, lembaga, serta asosiasi industri. Tujuannya, untuk memastikan keselarasan data dan informasi yang akan disampaikan sesuai posisi Indonesia.

Pada saat bersamaan, pemerintah juga melakukan konsolidasi dan penguatan bahan tanggapan sebagai dasar penyampaian argumentasi. Upaya ini diarahkan agar penjelasan yang disampaikan mampu menjawab isu investigasi secara tepat dan terukur.

"Saat ini, tim lintas kementerian dan lembaga dan asosiasi industri sudah berkoordinasi dan akan mempersiapkan tanggapan baik melalui sesi public hearing (sebelum 15 April 2026) maupun konsultasi Government to Government dengan USTR. Tanggal sesi konsultasi sedang disepakati bersama," tutur Haryo.

Melalui dukungan data yang kuat, koordinasi lintas pemangku kepentingan yang solid, serta komunikasi yang konstruktif dengan pihak AS, Indonesia yakin akan dapat melalui proses investigasi dengan tetap menjaga kepentingan nasional dalam hubungan perdagangan kedua negara.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyambut baik penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) dan mengungkap tiga keuntungan RI dari perjanjian dagang tersebut.

Ia mengatakan perjanjian ini merupakan langkah strategis menjaga kepentingan nasional sekaligus memperkuat daya saing Indonesia.

"Perjanjian ini memastikan posisi Indonesia tetap kuat dan kredibel di tengah ketidakpastian perdagangan global. Ini adalah langkah strategis untuk melindungi kepentingan nasional sekaligus memperkuat daya saing ekonomi kita," kata Luhut dalam keterangannya, Senin (23/2).

Luhut menyebut perjanjian itu membawa sejumlah keuntungan bagi Indonesia.

Pertama, keuntungan atas akses tarif 0 persen untuk ribuan barang. Lewat perjanjian ini, Indonesia membuka akses tarif 0 persen untuk 1.819 jenis produk ekspor unggulan ke pasar Amerika Serikat.

Produk-produk itu mencakup minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, produk elektronik, hingga mineral penting, dengan nilai mencapai US$6,3 miliar. Luhut memperkirakan jumlahnya sekitar 21,2 persen dari total ekspor Indonesia ke Negeri Paman Sam.

Selain itu, AS juga berkomitmen memberikan tarif 0 persen dalam jumlah tertentu bagi produk tekstil dan apparel Indonesia. Menurutnya, kebijakan ini penting bagi sektor padat karya yang menyerap lebih dari 4 juta tenaga kerja dan menjadi salah satu tulang punggung industri manufaktur nasional.

"Tarif 0 persen untuk ribuan barang menempatkan Indonesia dalam posisi yang unggul dibandingkan negara negara ASEAN dan kompetitor kita yang lain," ujarnya.

Lalu keuntungan kedua, pasokan barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri.

Dalam perjanjian dagang dengan AS, Indonesia juga menetapkan komitmen untuk mengimpor beberapa barang dari AS, mulai dari pembelian energi dari AS senilai US$15 miliar, pemesanan pesawat Boeing sebesar US$13,5 miliar, impor komoditas pertanian senilai US$4,5 miliar, serta 11 nota kesepahaman bisnis dengan total nilai mencapai US$38,4 miliar di sektor pertambangan, energi, teknologi, dan manufaktur.

Luhut mengatakan barang yang diimpor itu sebagian besar adalah barang yang memang dibutuhkan dan tidak diproduksi cukup di dalam negeri. Produk seperti kedelai, gandum, dan bahan baku industri tidak bisa diproduksi di dalam negeri. Justru Indonesia diuntungkan karena mendapatkan kepastian pasokan barang dari AS.

Di sisi lain, 93 persen produk impor dari AS sebelumnya memang sudah dikenakan tarif sangat rendah yakni sebesar 5 persen dan bahkan beberapa di bawahnya.

Dari total produk impor itu, 54 persen di antaranya juga sudah dikenakan tarif 0 persen, sehingga penghapusan tarif menjadi 0 persen untuk 99 persen impor AS tidak berdampak besar.

Keuntungan ketiga, perjanjian ini dapat memperkuat posisi RI posisi strategis sebagai mitra dagang AS. Luhut menyebut Apabila ada perubahan tarif yang terjadi, kemungkinan posisi Indonesia akan spesial bagi pemerintahan AS.

Ia juga menyinggung putusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan dasar hukum yang digunakan Trump untuk mengenakan tarif resiprokal yang selama ini dikenal sebagai IEEPA (International Emergency Economic Power Act), tidak sah.

Namun menurutnya, perjanjian ART yang ditandatangani Indonesia dan AS justru mempunyai nilai strategis karena memberikan sinyal Indonesia memiliki komitmen untuk menjadi mitra perdagangan yang baik bagi AS.

Trump sendiri merespons keputusan Mahkamah Agung AS dengan mengenakan tarif baru 15 persen berdasarkan aturan section 122 yang berlaku 150 hari ke depan, sekaligus membuka penyelidikan dagang baru lewat aturan yang disebut Section 301.

Menyikapi itu, Luhut berpendapat hal ini akan menjadi instrumen yang jauh lebih kuat untuk pengenaan tarif, karena tidak ada batas maksimum besarannya, dan bisa berlaku bertahun-tahun. Tarif yang dihasilkan dari penyelidikan ini berpotensi lebih tinggi dari tarif yang baru saja dibatalkan.

Luhut menilai dengan berbagai komitmen nyata yang telah diberikan, posisi Indonesia akan jauh lebih kuat ketika penyelidikan Section 301 bergulir dibanding negara yang belum punya kesepakatan apapun.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menetapkan tarif global 10% untuk seluruh barang impor. Hal itu dilakukan hanya beberapa jam setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan sebagian besar kebijakan bea masuknya.

Tarif tersebut diteken Trump melalui arahan resmi pada Jumat (20/2/2026) waktu setempat dan akan mulai berlaku pada 24 Februari pukul 00.01 waktu Washington DC, sebagaimana tercantum dalam lembar fakta yang dirilis Gedung Putih. Tak pelak, keputusan Trump itu memicu babak baru ketegangan dagang.

“Merupakan kehormatan besar bagi saya baru saja menandatangani dari Oval Office Tarif Global 10% untuk semua negara, yang akan berlaku hampir segera. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap hal ini!” tulis Trump melalui media sosialnya dikutip dari Bloomberg, Sabtu (21/2/2026).

Trump menerapkan tarif dasar baru itu berdasarkan Section 122 dari Trade Act 1974 yang memberi kewenangan sepihak kepada presiden untuk mengenakan tarif. Namun, ketentuan hukum yang jarang digunakan tersebut membatasi masa berlaku tarif hanya 150 hari.

Perpanjangan kebijakan itu memerlukan persetujuan Kongres, menjadi tantangan tersendiri bagi Trump di tengah penolakan dari Partai Demokrat dan sebagian anggota Partai Republik terhadap agenda tarifnya.

Sebelumnya pada Jumat, Mahkamah Agung dalam putusan 6-3 menyatakan penggunaan undang-undang darurat federal oleh Trump untuk menerapkan tarif “resiprokal” tidak sah. Trump pada April lalu menggunakan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) untuk mengenakan tarif antara 10% hingga 50% terhadap puluhan mitra dagang AS.

Putusan tersebut membatalkan tarif timbal balik, termasuk bea masuk terhadap barang dari Kanada, Meksiko, dan China yang diberlakukan dengan alasan penanganan perdagangan fentanil. Putusan itu juga memunculkan ketidakpastian atas tarif IEEPA lainnya terhadap Brasil dan India.

Selain tarif datar 10%, Trump menyatakan tetap mempertahankan tarif impor yang berlaku berdasarkan Section 301 dan Section 232 serta mengisyaratkan investigasi dagang tambahan. Trump juga menginstruksikan Kantor Perwakilan Dagang AS untuk memulai penyelidikan baru berdasarkan kewenangan Section 301.

Tarif Section 301 mensyaratkan penyelidikan spesifik terhadap negara tertentu, termasuk dengar pendapat serta kesempatan bagi perusahaan atau negara terdampak untuk menyampaikan masukan. Tarif hanya dapat dikenakan jika ditemukan pelanggaran perjanjian dagang atau praktik yang membebani perdagangan AS.

Investigasi Baru

Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer, mengatakan investigasi baru akan mencakup sebagian besar mitra dagang utama dan menyasar isu seperti kelebihan kapasitas industri, kerja paksa, praktik penetapan harga farmasi, diskriminasi terhadap perusahaan teknologi AS dan barang serta jasa digital, pajak layanan digital, pencemaran laut, hingga praktik perdagangan makanan laut, beras, dan komoditas lain.

Greer menyebut investigasi tersebut akan dilakukan dengan kerangka waktu dipercepat, sementara penyelidikan Section 301 yang sedang berjalan, termasuk terhadap Brasil dan China, tetap berlanjut.

Pemerintahan Trump sebelumnya menggunakan instrumen tersebut untuk mengenakan tarif terhadap ekspor China, otomotif, dan logam. Trump juga mengisyaratkan investigasi itu dapat menggantikan tarif dasar 10% di kemudian hari, meskipun dia tidak menutup kemungkinan memperpanjang tarif Section 122. Dia bahkan menyebut tengah mempertimbangkan tarif 15% hingga 30% terhadap mobil impor.

Bloomberg Economics memperkirakan kebijakan tarif global 10% itu dapat mendorong rata-rata tarif efektif AS menjadi 16,5% dari sebelumnya 13,6%, atau justru turun menjadi 11,4% apabila pengecualian yang ada tetap dipertahankan.

Greer menegaskan Gedung Putih mengupayakan keberlanjutan dalam kebijakan baru tersebut, yang akan berlaku pada hari Trump dijadwalkan menyampaikan pidato kenegaraan (State of the Union) di hadapan Kongres.

Sejumlah pengecualian tetap dipertahankan dan tidak akan dikenakan tarif 10%, termasuk barang yang memenuhi ketentuan perjanjian dagang USMCA antara AS, Kanada, dan Meksiko. Pengecualian untuk beberapa produk pertanian juga tetap berlaku sebagaimana kebijakan sebelumnya yang kini telah dibatalkan.

Anggota DPR dari Partai Republik, Don Bacon, yang dikenal sebagai pengkritik tarif dan tidak mencalonkan diri kembali, memperingatkan rencana tarif 10% tersebut dapat memicu lebih banyak penolakan dari Partai Republik di Kongres.

“Jika dia melakukan ini, Kongres akan lebih sering melakukan pemungutan suara terkait tarif. Itu intinya,” ujarnya.

Bacon termasuk satu dari enam anggota Partai Republik yang bergabung dengan Demokrat untuk membatalkan tarif terhadap Kanada pekan lalu.

Putusan Mahkamah Agung juga menimbulkan pertanyaan terkait penerimaan negara dari tarif yang telah dipungut. Menurut analisis Bloomberg, lebih dari 1.500 perusahaan telah mengajukan gugatan tarif di pengadilan perdagangan menjelang putusan tersebut.

Mahkamah Agung tidak membahas apakah importir berhak atas pengembalian dana (refund), menyerahkan hal itu kepada pengadilan yang lebih rendah. Trump mengkritik pengadilan karena tidak memberikan panduan terkait mekanisme pengembalian dana.

“Itu tidak dibahas. Kita akan berada di pengadilan lima tahun ke depan,” keluhnya dalam konferensi pers di Gedung Putih.

Potensi pengembalian dana diperkirakan mencapai US$170 miliar, lebih dari separuh total penerimaan tarif yang dihimpun selama kebijakan Trump.

Kendati demikian, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan penerimaan tarif pada 2026 akan nyaris tidak berubah meski ada putusan hukum tersebut.

“Estimasi Departemen Keuangan menunjukkan penggunaan kewenangan Section 122, dikombinasikan dengan potensi penguatan tarif Section 232 dan Section 301, akan menghasilkan penerimaan tarif yang nyaris tidak berubah pada 2026,” ujarnya dalam forum Economic Club of Dallas, Jumat.