Penerbangan internasional menuju Pulau Belitung diumumkan kembali beroperasi per Minggu (3/5), menandai babak baru dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang.

Setelah sebelumnya terhenti beberapa tahun terhenti, kini Pulau Belitung kembali membuka diri menyambut mobilitas wisatawan dan masuknya devisa untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini juga menjadi implementasi arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mendorong pariwisata, yakni melalui koneksi langsung penerbangan internasional.

"Dampak ekonomi dan efek berganda (multiplier effect) dari pembukaan gerbang internasional ini sangat signifikan. Proyeksinya sangat optimis, pertumbuhan perekonomian di Pulau Belitung berpotensi melonjak, didorong kuat oleh devisa yang dibawa oleh para wisatawan internasional," jelas Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto.

Penerbangan langsung antara Belitung dan Singapura kembali tersedia melalui layanan reguler oleh maskapai Scoot. Rute yang menghubungkan Bandara Changi dengan Belitung dioperasikan secara berkala setiap 2 kali dalam sepekan, dan telah mendapatkan respons signifikan dari wisatawan mancanegara, khususnya dari kawasan Asia Tenggara.

Pada penerbangan perdana menggunakan pesawat Embraer E190-E2 berkapasitas 112 kursi, tercatat 80 penumpang kedatangan (load factor >70%).

Haryo menambahkan, aktivitas wisatawan asing tidak hanya berkontribusi pada sektor perhotelan dan transportasi, tetapi juga menciptakan efek berantai yang menjangkau pelaku usaha mikro hingga masyarakat lokal. Perputaran ekonomi dari sektor tersebut diyakini cenderung lebih cepat, dan dapat langsung dirasakan dibandingkan sektor lain dengan rantai distribusi lebih panjang.

Penguatan konektivitas ini juga sejalan dengan praktik terbaik global, di mana destinasi unggulan dunia seperti Bali, Langkawi, dan Koh Samui menunjukkan bahwa akses penerbangan internasional yang memadai menjadi kunci dalam menarik wisatawan berkualitas, hingga meningkatkan nilai ekonomi kawasan.

Nilai ekonomi destinasi pariwisata akan berbanding lurus dengan tingkat kunjungan wisatawan dan besarnya peredaran devisa di kawasan tersebut, di mana dampaknya tidak hanya terjadi pada sektor utama, tetapi juga menjangkau pelaku usaha lokal hingga masyarakat di sekitar titik kedatangan seperti transportasi dan jasa pendukung lainnya.

Pengembangan pariwisata berbasis konektivitas juga dinilai sebagai strategi penting di tengah dinamika global. Sejumlah negara, termasuk Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab, telah mengoptimalkan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui investasi besar pada infrastruktur dan aksesibilitas.

Dalam konteks nasional, KEK Tanjung Kelayang diharapkan dapat menjadi simpul utama (hub) pengembangan pariwisata berbasis internasional di luar destinasi yang telah mapan.

Data pariwisata menunjukkan, kunjungan wisman ke Belitung meningkat konsisten dari sekitar 7 ribu kunjungan pada 2023 menjadi 10 ribu kunjungan pada 2024. Penerbangan langsung internasional dari dan ke Belitung diharapkan akan meningkatkan jumlah kunjungan, serta memudahkan penciptaan branding Pulau Belitung sebagai destinasi pariwisata prioritas dan berkualitas.

"Sebagai salah satu destinasi pariwisata prioritas, Belitung berada di posisi strategis hanya sekitar 1 jam dari Jakarta, Singapura, dan Kuala Lumpur. Kemenko Perekonomian berkomitmen untuk menjadikan status bandara internasional sebagai daya ungkit bagi bangkitnya sektor pariwisata di Belitung, dengan didukung keberadaan KEK Pariwisata Tanjung Kelayang," ujar Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata, Herfan Brilianto.

Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), dan pelaku usaha ditegaskan akan terus diperkuat guna memastikan keberlanjutan operasional penerbangan, serta peningkatan kualitas layanan destinasi. Selain itu, juga akan dilakukan optimalisasi KEK sebagai motor penggerak ekonomi, termasuk melalui peningkatan investasi, penguatan promosi, serta pengembangan ekosistem pariwisata yang terintegrasi dan berdaya saing global.

"Kami melihat ini bukan sekadar pembukaan rute penerbangan, melainkan bagian dari strategi besar untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, dan memperluas basis penerimaan devisa negara," pungkas Haryo.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap pemerintah akan meningkatkan belanja pemerintah sebagai strategi menjaga pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2026.

Pada kuartal I 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan (year on year/yoy). Pendorong utama masih dari konsumsi rumah tangga dengan kontribusi 54,36 persen, lalu pembentukan modal tetap bruto (PMTB) 28,29 persen, dan konsumsi pemerintah 21,81 persen.

"Untuk pertumbuhan di Q2 (kuartal II 2026) memang salah satu yang kita akan genjot adalah belanja pemerintah," ujar Airlangga dalam konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (5/5).

Belanja pemerintah yang dimaksud ini adalah pencairan gaji ke-13 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pengucuran insentif kendaraan listrik.

Mulai Juni 2026, pemerintah berencana memberikan subsidi untuk 200 ribu kendaraan listrik. Untuk awalan, subsidi ini diberi untuk pembelian mobil listrik sebanyak 100 ribu unit dan motor listrik sejumlah 100 ribu unit.

Melalui pencairan gaji ke-13 ASN dan insentif untuk kendaraan listrik, Airlangga percaya pemerintah dapat menjaga daya beli masyarakat.

"Gaji ASN ke-13 itu diharapkan bisa diberikan di bulan Juni jadi salah satu penopang. Kemudian beberapa insentif sedang dipikirkan oleh pemerintah, salah satunya untuk sektor otomotif," ujar Airlangga.

Airlangga belum bisa memproyeksikan berapa pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2026. Namun, ia menegaskan pertumbuhan pada kuartal I 2026 telah melampaui ekspektasi sejumlah lembaga.

"Belum bikin proyeksi. Jadi kita kuartal pertama dulu saja yang Indonesia berhasil katakanlah meng-outbeat ekspektasi dari berbagai lembaga. Jadi ini satu hal yang positif," ujarnya.

Ia juga mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 tumbuh di atas beberapa negara G20.

Di antara negara-negara G20, India memang belum mengeluarkan angka pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026. Namun, kata Airlangga, pertumbuhan Indonesia masih lebih tinggi dibanding China, Singapura, Korea Selatan, Arab Saudi, dan Amerika Serikat.

Pertumbuhan ekonomi China pada kuartal I 2026 tercatat sebesar 5 persen secara tahunan, Singapura 4,6 persen, Arab Saudi 2,8 persen, dan Amerika Serikat 2,7 persen.

"Pertumbuhan kita yang 5,61 persen ini tumbuh di atas beberapa negara G20," ucap Airlangga.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 tumbuh di atas beberapa negara G20.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 bila dibandingkan kuartal I 2025 atau secara tahunan (year-on-year/yoy) tumbuh 5,61 persen.

Pertumbuhan itu lebih tinggi jika dibandingkan kuartal I 2025 yang tumbuh sebesar 4,87 persen.

"Pertumbuhan kita yang 5,61 persen ini tumbuh di atas beberapa negara G20," ujar Airlangga dalam konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (5/5).

Di antara negara-negara G20, India memang belum mengeluarkan angka pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026. Namun, kata Airlangga, pertumbuhan Indonesia masih lebih tinggi dibanding China, Singapura, Korea Selatan, Arab Saudi, dan Amerika Serikat.

Pertumbuhan ekonomi China pada kuartal I 2026 tercatat sebesar 5 persen secara tahunan, Singapura 4,6 persen, Arab Saudi 2,8 persen, dan Amerika Serikat 2,7 persen.

"Pertumbuhan ini merupakan pertumbuhan yang memang pemerintah siapkan dengan berbagai kebijakan, terutama dalam rangka kemarin hari raya Lebaran," ujar Airlangga.

Ia mengatakan pertumbuhan pada kuartal I 2026 berhasil melebihi ekspektasi berbagai lembaga di luar sana. Airlangga memandang ini sebagai hal yang positif.

"Kuartal pertama dulu saja yang Indonesia berhasil katakanlah meng-outbeat ekspektasi dari berbagai lembaga. Jadi ini satu hal yang positif," ucap Airlangga.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan capaian laju ekonomi Januari-Maret 2026 merupakan yang tertinggi untuk periode kuartal I dalam beberapa tahun terakhir.

Ia menjelaskan jika dibandingkan secara historis, angka tersebut melampaui capaian kuartal I sejak 2021. Meski sempat ada pertumbuhan lebih tinggi pada kuartal lain seperti kuartal II 2021 sebesar 7,08 persen dan kuartal III 2022 sebesar 5,73 persen, tetapi bukan terjadi di kuartal I.

"Kalau kita lihat kuartal I dari 2021 sampai 2026, belum pernah yang melebihi 5,61 persen," ujar Amalia dalam konferensi pers di kantor BPS

Merujuk data BPS, dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi didorong sejumlah sektor utama seperti industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan. Kelima sektor ini berkontribusi sekitar 63,52 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Sementara sektor dengan pertumbuhan tinggi antara lain penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh 13,14 persen, jasa lainnya 9,91 persen, serta transportasi dan pergudangan sebesar 8,04 persen.

Pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum didorong peningkatan aktivitas selama libur nasional serta program makan bergizi gratis.

Transportasi dan pergudangan tumbuh ditopang oleh peningkatan mobilitas masyarakat yang tercermin dari peningkatan jumlah penumpang pada semua moda transportasi.

"Transportasi dan pergudangan tumbuh ditopang oleh peningkatan mobilitas masyarakat yang tercermin dari peningkatan jumlah penumpang pada semua moda transportasi," ujar Amalia.

Dari sisi sumber pertumbuhan, industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 1,03 persen, diikuti perdagangan 0,82 persen, pertanian 0,55 persen, serta konstruksi 0,53 persen.

Sementara dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama dengan kontribusi 54,36 persen terhadap PDB dan tumbuh 5,52 persen. Selain itu, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) berkontribusi 28,29 persen dengan pertumbuhan 5,96 persen.

Kedua komponen tersebut menyumbang sekitar 82,65 persen terhadap total PDB.

Konsumsi pemerintah tercatat tumbuh tinggi hingga 21,81 persen, didorong peningkatan realisasi belanja, termasuk pembayaran gaji ke-14 serta belanja barang dan jasa. Namun, porsinya hanya 6,72 persen terhadap ekonomi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah terus mendorong pembukaan pasar ekspor baru, termasuk ke Uni Eropa, guna menjaga pertumbuhan di tengah ketidakpastian global.

Ia mengatakan perluasan pasar global menjadi salah satu strategi pemerintah dalam merespons perlambatan ekspor dan dinamika ekonomi dunia.

“Langkah-langkah pemerintah terkait dengan ekspor, dalam (situasi) ketidakpastian ini, salah satunya adalah membuka pasar lebih luas,” kata Airlangga di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan pemerintah tengah berkomunikasi dengan Uni Eropa untuk mendorong proses ratifikasi perjanjian perdagangan agar dapat berjalan sesuai lini masa yang diharapkan.

Menurut dia, proses tersebut saat ini masih dalam tahap penyelesaian teknis, termasuk penerjemahan dokumen ke 22 bahasa.

“Kalau ini bisa selesai, kita berharap 1 Januari tahun depan pasar Eropa bisa terbuka dengan bea masuk nol,” ujarnya.

Airlangga menambahkan pembukaan akses pasar tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

Selain Uni Eropa, pemerintah juga mendorong pemanfaatan kerja sama perdagangan dengan negara lain, termasuk Kanada.

Ia menyebut Indonesia telah memiliki perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan Kanada yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas ekspor.

“Dengan adanya ketidakpastian antara Kanada dengan berbagai negara lain, maka peran Indonesia semakin penting dan ini juga akan mulai dilihat beberapa produk yang bisa masuk ke Kanada,” ucapnya.

Airlangga juga menyampaikan kerja sama ekonomi dengan Inggris tengah didorong menuju FTA atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).

Selain itu, pemerintah bersama negara ASEAN juga membahas penguatan ketahanan energi dan pangan kawasan dalam ASEAN Economic Ministerial Meeting.

Menurut dia, pembahasan tersebut mencakup respons negara-negara ASEAN terhadap krisis energi dan pangan, termasuk Strategic Petroleum Reserve dan cadangan pangan kawasan.

Airlangga mengatakan penguatan cadangan pangan juga penting untuk menghadapi ketidakpastian tambahan akibat faktor cuaca seperti El Nino.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai ekspor Indonesia pada Maret 2026 mencapai sekitar 22,43 miliar dolar AS dan secara tahunan menunjukkan perlambatan sebesar 3,01 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya.

Perlambatan tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah terus berupaya memperluas akses pasar ekspor guna menjaga kinerja perdagangan luar negeri.

Ia optimistis pembukaan pasar dan penguatan kerja sama internasional dapat menjaga kinerja ekspor nasional ke depan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan P Roeslani mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berhasil terealisasi 5,61 persen sepanjang kuartal I 2026 membuktikan kondisi perekonomian dalam negeri terus berjalan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan kuartal I 2026 ini lebih tinggi jika dibandingkan kuartal I 2025 yang tumbuh sebesar 4,87 persen.

"Alhamdulillah kan pertumbuhan ekonomi 5,61, kembali lagi ini kan menunjukkan bahwa memang growth kita, ekonomi kita ini berjalan sangat baik, sangat positif," ujar Rosan ditemui di Kemenko Perekonomian, Selasa (5/5).

Rosan mengatakan untuk pertumbuhan kuartal ini, dari segi investasi menyumbang cukup besar, yakni 32 persen dengan andil 1,8 persen. Porsi kontribusi investasi ini meningkat dibandingkan sebelumnya.

"Selama ini investasi itu menyumbangkan kurang lebih biasanya 28-29 persen. Ya Alhamdulillah ini 32 persen, sehingga pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama ini Alhamdulillah mencapai hasil yang sangat-sangat baik," jelasnya.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 tumbuh 5,61 persen bila dibandingkan kuartal I 2025 atau secara tahunan (year-on-year/yoy).

Namun, secara kuartalan (quarter to quarter/qtq) ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 0,77 persen dibandingkan kuartal IV 2025.

"Secara triwulanan ekonomi Indonesia triwulan 1 2026 mengalami kontraksi sebesar 0,77 persen secara year on year. Ekonomi triwulan 1 2026 tumbuh 5,61 persen dibandingkan triwulan (kuartal) yang sama di tahun sebelumnya," katanya dalam konferensi pers di kantor BPS, Jakarta Pusat, Selasa (5/5).

[Gambas:Youtube]

Jakarta (ANTARA) -

PT Hoi Fu Paper Packaging membangun pabrik kemasan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal, Jawa Tengah, dengan nilai investasi senilai Rp1,12 triliun.

Suntikan investasi tersebut diproyeksikan mampu menyerap hingga 1.000 tenaga kerja, dengan komposisi sekitar 95 persen tenaga kerja lokal.

Penyerapan tenaga kerja akan direalisasikan secara bertahap dalam tiga fase, yakni 300, 500, dan 200 pekerja.

"Kehadiran industri ini juga berpotensi membuka perluasan kesempatan kerja tidak langsung, terutama pada sektor pendukung seperti logistik dan UMKM," kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Sejalan dengan masuknya investasi tersebut, KEK Kendal terus menunjukkan kinerja yang signifikan.

Hingga triwulan I 2026, kawasan ini telah mencatatkan investasi kumulatif sebesar Rp101,93 triliun dengan serapan tenaga kerja mencapai 117.941 orang.

Capaian ini turut mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal sebesar 9 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) serta memberikan kontribusi 24,33 persen terhadap total PDRB daerah.

"Di tengah konflik dan dinamika global yang semakin kompleks, Presiden Prabowo Subianto mengarahkan pemerintah untuk tidak hanya mendukung, tetapi juga aktif mengawasi dan mengawal investasi guna memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional," kata Susiwijono.

Dari sisi efisiensi, ICOR Kabupaten Kendal tercatat sebesar 3,92, mencerminkan bahwa investasi yang masuk mampu menghasilkan output ekonomi yang optimal.

Hal ini turut mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan realisasi investasi Kabupaten Kendal menjadi yang tertinggi di Provinsi Jawa Tengah.

Dalam kesempatan ini, Sesmenko Susiwijono yang juga Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK menjelaskan rencana ekspansi KEK Kendal serta pentingnya dukungan dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.

"Rencana ekspansi 1.000 hektare dilakukan karena utilisasi lahan KEK Kendal sudah hampir mencapai 100 persen. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus mendorong pemberian insentif bagi pelaku usaha yang berminat berinvestasi di KEK," ujarnya.

Ia menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, serta kementerian/lembaga di tingkat pusat agar proses ekspansi dan pengembangan kawasan dapat berjalan optimal serta memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari yang turut menghadiri acara groundbreaking, Sabtu (2/5/2026), menyampaikan Kabupaten Kendal memiliki potensi besar sebagai daerah penyangga ekonomi.

Hal ini ditunjukkan dengan KEK Kendal yang terus menyerap lebih banyak investasi.

"Kami berharap kehadiran PT Hoi Fu Paper Packaging ini dapat memperkuat ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat," ujarnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mendorong Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai salah satu penunjang pertumbuhan ekonomi yang baru.

Hal tersebut ditempuh melalui percepatan industrialisasi, peningkatan nilai tambah, dan penguatan struktur ekonomi di berbagai wilayah.

“Setiap kementerian/lembaga diharapkan berperan aktif dalam meningkatkan potensi investasi yang masuk ke KEK, melalui upaya percepatan pembangunan infrastruktur wilayah, serta penyederhanaan dan percepatan perizinan berusaha,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa.

Sebagaimana diketahui, realisasi pertumbuhan investasi di triwulan I 2026 mencapai Rp498,79 triliun atau tumbuh 7,22 persen secara tahunan (yoy). Disusul oleh penyerapan tenaga kerja sebanyak 706.569 orang atau naik 18,93 persen (yoy).

Dari keseluruhan investasi, sektor hilirisasi tetap menjadi kontributor terbesar dengan angka 30 persen dari total investasi.

Lebih lanjut, Airlangga mencontohkan kebutuhan adanya pusat data (data center) di Indonesia dalam era kecerdasan artifisial (AI) dan quantum computing seperti sekarang ini.

Terdapat dua lokasi KEK yang dapat menjadi landing point dalam pembangunan data center di Indonesia yaitu Batam dan Bitung.

“Jadi data center ini adalah salah satu peluang. Oleh karena itu, kami minta kepada BUPP untuk terus memonitor, dan juga karena Pak Presiden Prabowo pernah mengatakan bahwa kita perlu fine tuning KEK-KEK yang sudah ada dengan fasilitasnya,” ujar Airlangga.

“Kita akan lanjutkan KEK-KEK yang betul-betul bisa beroperasi penuh dalam waktu 3-4 tahun ke depan sehingga betul-betul menunjang pertumbuhan ekonomi,” katanya menjelaskan.

Pada 23 April lalu, Kemenko Perekonomian telah melaksanakan High-Level Roundtable Discussion Link and Match Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja di KEK bersama Menteri Ketenagakerjaan.

Setiap BUPP didorong untuk mengoptimalkan kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya dalam mengidentifikasi serta menyampaikan kebutuhan tenaga kerja di masing-masing KEK, untuk kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan pelatihan vokasi yang tepat sasaran.

“Saya berharap hasil Rapat Kerja Nasional KEK yang akan berlangsung dalam dua hari ke depan ini dapat menuntaskan upaya debottlenecking berbagai isu yang saat ini dihadapi, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan usaha di KEK dapat berjalan lebih optimal,” kata Menko Airlangga.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap satuan tugas (satgas) terbaru yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto akan membahas solusi atas kenaikan harga plastik yang membebani pelaku usaha.

Satgas tersebut adalah Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Pertemuan ini akan mengkaji berbagai langkah, termasuk kemungkinan pemberian stimulus ke pengusaha yang menggunakan plastik.

Airlangga mengatakan pembahasan juga akan melibatkan Satgas Debottlenecking.

"Besok kita akan bahas, rapat dengan tim satgas di sini. Satgas percepatan ekonomi nasional termasuk debottlenecking," kata Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (27/4).

Pembentukan Satgas Percepatan Ekonomi tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 yang diteken Prabowo pada 11 Maret 2026.

"Dalam rangka pelaksanaan percepatan program pemerintah, dibentuk Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang selanjutnya disebut Satgas," tulis Pasal 1 Keppres tersebut.

Satgas ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua I dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagai Ketua II. Kemudian Wakil Ketua I dan II masing-masing dijabat oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani.

Kemudian, wakil ketua III akan diisi oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy. Sementara itu, anggota satgas ada Mendagri Tito Karnavian, Menaker Yassierli, Mendag Budi Santoso hingga Kepala BP Danantara Rosan Roeslani.

Selanjutnya, jabatan sekretaris diemban oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

"Dalam rangka membantu pelaksanaan tugasnya, Satgas membentuk kelompok kerja dan sekretariat. Struktur dan keanggotaan kelompok kerja dan sekretariat Satgas ditetapkan oleh Ketua I Satgas," tulis Keppres ini.

Adapun dana yang dibutuhkan satgas akan bersumber dari APBN yang diambil dari pos anggaran masing-masing kementerian/ lembaga.

Berikut tugas lengkap satgas terbaru Prabowo:

a. mengoordinasikan percepatan pelaksanaan program pemerintah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi yang meliputi antara lain Program Paket Ekonomi, Program Stimulus Ekonomi, Program Prioritas Pemerintah, Program Utama pada beberapa kementerian/lembaga, dan program lainnya berdasarkan arahan Presiden;

b. menetapkan langkah strategis yang terintegrasi dan kolaboratif dalam rangka percepatan pelaksanaan program pemerintah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi;

c. melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran pendukung pelaksanaan program pemerintah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi;

d. menetapkan langkah penyelesaian permasalahan strategis yang bersifat terobosan secara cepat dan tepat dalam percepatan pelaksanaan program pemerintah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi; dan

e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Presiden. 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengakui lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) menekan pendapatan nelayan. Hal ini seiring besarnya porsi biaya bahan bakar dalam aktivitas melaut.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif menyebut sebagian besar biaya operasional nelayan digunakan untuk membeli BBM.

"Langkah ini menjadi salah satu solusi strategis untuk menjaga keberlanjutan usaha perikanan tangkap, mengingat sekitar 70 persen dari total biaya operasional melaut digunakan untuk membeli BBM," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (24/4).

Harga BBM non-subsidi yang telah menembus di atas Rp25 ribu per liter dinilai memperberat beban nelayan dan pelaku usaha perikanan. Kondisi ini berpotensi menurunkan pendapatan, bahkan membuat sebagian kegiatan penangkapan ikan menjadi tidak menguntungkan.

Selain faktor harga, persoalan distribusi dan akses juga masih menjadi kendala. KKP mencatat distribusi BBM subsidi belum merata dan aksesnya belum sepenuhnya mudah dijangkau oleh nelayan di berbagai wilayah.

"Meski demikian, tantangan di lapangan masih muncul, terutama terkait distribusi yang belum merata dan akses yang belum sepenuhnya mudah dijangkau nelayan. Selain itu diperlukan penyesuaian regulasi melalui perubahan Perpres Nomor 191 Tahun 2014," kata Latif.

[Gambas:Youtube]

Untuk merespons kondisi tersebut, KKP mendorong pembahasan skema BBM khusus bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan. Pembahasan dilakukan bersama asosiasi nelayan, pelaku usaha, serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait.

Di sisi lain, pemerintah memastikan harga BBM subsidi untuk nelayan tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir 2026 sesuai kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Namun, KKP menilai perbaikan tata kelola distribusi tetap menjadi kunci agar subsidi benar-benar tepat sasaran.

Upaya jangka pendek juga dilakukan dengan mengoordinasikan kendala teknis di lapangan, termasuk pengangkutan BBM di kapal perikanan, bersama Kementerian Perhubungan.

KKP menyebut usulan terkait skema harga khusus BBM telah dibahas dalam rapat lintas sektor yang melibatkan Bappenas, BPH Migas, PT Pertamina Patra Niaga, Kemenko Pangan, Kemenko Perekonomian, Kementerian ESDM, hingga Kementerian Keuangan.

Hasil pembahasan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti, seiring arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono agar jajarannya proaktif merespons kondisi lapangan dan menindaklanjuti aspirasi nelayan serta pelaku usaha perikanan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai laporan JP Morgan Asset Management yang menempatkan Indonesia sebagai negara paling tahan guncangan energi mencerminkan ketahanan energi nasional.

Sebagaimana diketahui, laporan terbaru Eye on the Market bertajuk Pandora’s Bog: The Global Energy Shock of 2026 yang dirilis pada 21 Maret 2026 menempatkan Indonesia di posisi kedua negara paling resilien terhadap gejolak energi global.

Menko Airlangga di Jakarta, Jumat, mengatakan temuan tersebut mengafirmasi arah kebijakan ketahanan energi yang dijalankan pemerintah secara konsisten di tengah dinamika geopolitik dan fluktuasi harga komoditas energi.

“Hasil ini bukan sekadar apresiasi atas kondisi saat ini, melainkan validasi atas pilihan kebijakan jangka panjang pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber energi domestik dan akselerasi transisi energi,” katanya.

Di tengah volatilitas harga energi global, posisi tersebut dinilai memberi ruang fiskal lebih terkendali bagi APBN 2026, sekaligus membantu melindungi daya beli masyarakat dan menjaga keberlangsungan aktivitas dunia usaha.

Meski demikian, Airlangga menegaskan capaian itu tidak membuat pemerintah lengah terhadap berbagai risiko.

Pemerintah bakal terus memperkuat sejumlah kebijakan, antara lain optimalisasi produksi migas domestik untuk menekan defisit neraca migas dan meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Selain itu, pemerintah mendorong percepatan transisi energi melalui pengembangan energi baru terbarukan (EBT) sesuai Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), memperluas adopsi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Kemudian juga akan berfokus pada diversifikasi sumber pasokan dan jalur logistik energi guna mengantisipasi risiko geopolitik.

Ke depan, lanjut Airlangga, Kemenko Perekonomian akan terus mengoordinasikan kebijakan energi dan fiskal secara terintegrasi untuk menjaga momentum ketahanan tersebut, sekaligus memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha.

Adapun laporan JP Morgan Asset Management itu menganalisis 52 negara yang mewakili sekitar 82 persen konsumsi energi dunia.

Laporan ini menggunakan indikator total insulation factor, yakni ukuran komposit dari produksi energi domestik, meliputi gas, batu bara, energi nuklir, dan energi terbarukan sebagai persentase dari konsumsi energi final.

Indonesia mencatatkan insulation factor sebesar 77 persen, sedikit di bawah Afrika Selatan (79 persen), serta berada di atas Tiongkok (76 persen) dan Amerika Serikat (70 persen).

Ketahanan energi Indonesia ditopang oleh kontribusi besar produksi batu bara domestik yang memenuhi sekitar 48 persen konsumsi energi akhir nasional, diikuti gas bumi sebesar 22 persen dan energi terbarukan sekitar 7 persen.

Dalam laporan tersebut, Indonesia dikelompokkan bersama China, India, Afrika Selatan, Vietnam, dan Filipina sebagai negara yang memperoleh manfaat signifikan dari produksi batu bara domestik selama periode guncangan energi.

Selain itu, Indonesia dinilai memiliki eksposur langsung yang sangat rendah terhadap jalur distribusi energi global yang rentan.

Impor minyak dan gas melalui Selat Hormuz hanya sekitar 1 persen dari total konsumsi energi primer nasional.

Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan Korea Selatan (33 persen), Taiwan dan Thailand (27 persen), serta Singapura (26 persen).

Sebaliknya, negara maju seperti Italia, Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Belanda dinilai paling rentan akibat tingginya ketergantungan pada impor energi.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Indonesia menjadi salah satu negara yang responsif dalam menghadapi ketidakpastian global, dengan memperkuat ketahanan energi melalui strategi diversifikasi sumber pasokan dan pengurangan ketergantungan pada kawasan tertentu.

Upaya tersebut salah satunya dilakukan dengan memperluas kerja sama pasokan energi dari berbagai negara, seperti Nigeria, Gabon, dan berbagai negara alternatif lainnya, guna memastikan keamanan pasokan energi nasional.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara National Seminar on Indonesia OECD Accession & Private Sector Implications, Selasa (21/4).

"Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, Indonesia perlu memastikan ketahanan nasional melalui kebijakan yang adaptif dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang. Upaya diversifikasi energi, penguatan kapasitas domestik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," kata Airlangga.

Di sisi hilir, Indonesia juga mengoptimalkan kerja sama regional untuk pemenuhan bahan bakar olahan, sembari meningkatkan kapasitas produksi domestik dan mempercepat pemanfaatan biofuel melalui peningkatan mandatori pencampuran biodiesel.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat menekan ketergantungan impor sekaligus meningkatkan ketahanan energi nasional.

Selain itu, penerapan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) serta bauran energi yang beragam turut menjaga stabilitas harga, sehingga fluktuasi harga komoditas global tidak secara langsung berdampak pada masyarakat.Selain sektor energi, penguatan juga dilakukan pada sektor pangan dan pupuk melalui pengendalian harga gas untuk produksi pupuk serta peningkatan kapasitas produksi dalam negeri.

Indonesia bahkan mencatat surplus produksi pupuk tertentu dan mulai memenuhi permintaan ekspor dari sejumlah negara. Upaya tersebut merupakan bagian dari pembelajaran dari berbagai krisis global, termasuk pandemi, guna memastikan ketahanan nasional yang lebih kuat.

Ke depan, Indonesia menargetkan percepatan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai visi sebagai negara berpendapatan tinggi pada 2045.

Hal ini didukung oleh penguatan konsumsi domestik sebagai kontributor utama perekonomian, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan pendidikan dan kolaborasi global.

Pemerintah juga mendorong pengembangan sektor ekonomi masa depan berbasis teknologi, termasuk ekosistem semikonduktor dan transformasi digital, sebagai pilar baru pertumbuhan ekonomi nasional.

Salah satu strategis nasional dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 juga dilakukan Pemerintah melalui upaya aksesi Indonesia dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), yang juga sekaligus menjadi langkah percepatan transformasi menuju negara maju.

Penyelarasan dengan standar OECD diharapkan dapat memperkuat kualitas kebijakan dan regulasi agar selaras dengan praktik terbaik internasional, sehingga meningkatkan daya saing, kredibilitas global, serta kepercayaan investor.

Upaya tersebut juga akan mendorong masuknya investasi berkualitas, memperdalam perdagangan, memperluas akses pasar, hingga memperkuat kolaborasi teknologi.

"Aksesi OECD merupakan upaya strategis untuk memperkuat kelembagaan dan mewujudkan kemakmuran yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan agenda pembangunan nasional dalam mempercepat reformasi di sektor ekonomi, pemerintahan, dan sosial, serta meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat Indonesia," jelas Airlangga.

Proses aksesi keanggotaan Indonesia dalam OECD telah mencapai kemajuan yang signifikan. Usai dilakukan penyerahan Memorandum Awal, Indonesia kini memasuki fase peninjauan teknis yang merupakan tahap intensif dan membutuhkan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga yang kuat, penyusunan respons berbasis bukti, serta kemampuan menerjemahkan standar OECD ke dalam reformasi yang aplikatif dan relevan dengan kondisi nasional.

Ke depan, proses tersebut akan mencakup penilaian yang lebih mendalam terhadap tingkat keselarasan dengan standar OECD, termasuk melalui keterlibatan sektor swasta dalam misi pencarian fakta dan konsultasi terarah guna mendukung implementasi reformasi prioritas.

Lebih lanjut, aksesi Indonesia ke OECD tersebut merupakan upaya nasional yang melibatkan kolaborasi erat antara sektor publik dan swasta, mengingat luasnya cakupan kebijakan serta dampaknya yang langsung terhadap lanskap dunia usaha di Indonesia.

Untuk itu, Pemerintah akan terus mendorong berbagai inisiatif strategis guna memperkuat pemahaman, meningkatkan koordinasi, dan mendorong kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam mendukung proses aksesi tersebut.

Pemerintah juga bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) sebagai perwakilan sektor swasta untuk memastikan perspektif dunia usaha tercermin dalam setiap tahapan proses aksesi OECD.

Keterlibatan sektor swasta menjadi salah satu kunci dalam menyelaraskan prioritas reformasi, memastikan kebijakan yang dihasilkan bersifat praktis dan implementatif, serta mengakomodasi masukan dan peluang dari pelaku industri guna mendukung reformasi yang lebih inklusif dan berdampak.

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Britania Raya dalam proses persiapan menuju aksesi melalui program Growth Gateway, antara lain dengan memberikan penguatan kelembagaan desain tim nasional (PMO unit), peningkatan kapasitas sektor publik, serta penguatan keterlibatan sektor swasta.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni British Ambassador to Indonesia and Timor Leste, Chairman of Indonesian Chamber of Commerce and Industry (KADIN), Head of OECD Jakarta Office, serta Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama dan Investasi Kemenko Perekonomian.

MANGGARAI BARAT - Sebagai salah satu destinasi prioritas, jumlah kunjungan wisatawan di Labuan Bajo melonjak secara signifikan dari 60.439 orang pada 2021 menjadi 476.566 orang pada 2025. Kondisi ini menegaskan urgensi penguatan tata kelola risiko yang terintegrasi untuk mendukung pariwisata yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan seiring dengan adanya peningkatan kunjungan wisatawan.

Menjawab tantangan tersebut, Kemenko Bidang Perekonomian berkolaborasi dengan PT Jasaraharja Putera menyelenggarakan focus group discussion (FGD) Pilot Project Labuan Bajo bertema Penguatan Tata Kelola Risiko melalui Pengembangan Ekosistem Asuransi Pariwisata untuk Membangun Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan di Labuan Bajo. Kegiatan di Golo Mori Convention Center, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur ini merupakan langkah strategis dalam merumuskan model pengelolaan risiko pariwisata yang terintegrasi dan dapat direplikasi secara nasional. Labuan Bajo Masuk 10 Destinasi Wisata Terbaik di Asia 2026 Versi Condé Nast Traveler

Dalam FGD dibahas beragam isu strategis, seperti kondisi eksisting pariwisata Labuan Bajo, tantangan perlindungan risiko, hingga peluang pengembangan skema asuransi yang adaptif dan inklusif. Langkah ini merupakan pengejawantahan amanah UU Kepariwisataan serta Peraturan Menteri Pariwisata No 6/2025 yang memberikan klasifikasi usaha berdasarkan berbagai tingkatan risiko.

Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian, Dida Gardera, menekankan pengembangan ekosistem asuransi pariwisata adalah langkah konkret dalam menjalankan UU maupun Permenpar tersebut di atas. ”Sinergi antara pemerintah, industri, dan otoritas setempat di Labuan Bajo menjadi prasyarat terciptanya upaya inklusif untuk memastikan wisata yang aman dan berkualitas di Labuan Bajo,” katanya dalam sambutan pembukaan, Selasa (21/4/2026).

Sementara Sekda Manggarai Barat Fransiskus Sales Sodo menekankan pentingnya kehadiran sebuah ekosistem yang bisa menjamin keamanan dan kenyamanan wisata di Labuan Bajo sebagai daya ungkit untuk meningkatkan kualitas destinasi maupun industri wisata di wilayah ini. ”Kami juga mengapresiasi PT Jasaraharja Putera atas komitmen yang diberikan untuk memperkuat supply chain dan ekosistem pariwisata di Labuan Bajo melalui skema asuransi wisata,” ujarnya.

Dirut Jasaraharja Putera, Abdul Haris menegaskan kesiapan perusahaan memperkuat literasi risiko bagi pelaku industri, serta mengembangkan produk asuransi yang adaptif sesuai karakteristik destinasi ”Dengan semangat melayani sepenuh hati, kami berkomitmen menghadirkan perlindungan yang tidak hanya komprehensif, tetapi juga memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi masyarakat dan wisatawan,” jelasnya.

Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) serta Penandatanganan Kerja Sama (PKS) dalam rangka memperkuat pengelolaan risiko sektor pariwisata serta menghadirkan perlindungan asuransi public liability yang komprehensif antara PT Jasaraharja Putera dengan

Pemkab Manggarai Barat. Penandatanganan MoU ini sebagai bentuk komitmen bersama dalam menghadirkan solusi perlindungan yang komprehensif, khususnya dalam sektor pariwisata.

Selanjutnya, FGD ini merupakan sarana menghasilkan rekomendasi yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk regulasi untuk memperkuat tata kelola risiko melalui pengembangan skema asuransi yang inklusif dan berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya pelaku usaha wisata, perbankan, dan juga wisatawan. Melalui FGD ini, Labuan Bajo diharapkan menjadi pilot project yang dapat direplikasi secara lebih luas pada destinasi prioritas lainnya.