Indonesia dan Arab Saudi, dua negara dengan ekonomi bernilai lebih dari US$1 triliun, memiliki potensi besar untuk mempererat hubungan bisnis dan investasi. Hal tersebut disampaikan oleh Pure International, anak perusahaan dari Pure Consulting.

Untuk mendukung visi tersebut, Pure International melakukan misi penjajakan investasi ke Indonesia guna memperkuat hubungan strategis, mendorong kolaborasi bisnis, serta memperkenalkan berbagai peluang yang muncul seiring transformasi Arab Saudi di bawah Vision 2030.

Sebagai perusahaan yang berkomitmen memperkenalkan perkembangan dan transformasi Arab Saudi kepada dunia internasional, Pure International membantu meningkatkan pemahaman global mengenai transformasi ekonomi dan peluang investasi yang berkembang di Arab Saudi.

Kunjungan ini juga menjadi ajang untuk memperkenalkan peluang di berbagai sektor serta mempererat hubungan dengan perusahaan dan investor Indonesia yang ingin membangun kemitraan dan menjadi bagian dari pertumbuhan Arab Saudi yang terus berlanjut.

CEO Pure Consulting, Khalid AlShakhshir, menilai hubungan yang telah lama terjalin antara kedua negara menjadi fondasi yang kuat untuk memperluas kerja sama ekonomi di masa depan.

"Hubungan Arab Saudi dan Indonesia telah dibangun di atas fondasi agama, budaya, sejarah, serta hubungan antar masyarakat yang kuat. Yang berubah saat ini adalah Arab Saudi tidak lagi hanya menjadi destinasi spiritual, tetapi juga berkembang menjadi ekonomi yang terdiversifikasi, tumbuh pesat, dan didorong oleh investasi," ujarnya.

Kisah Sukses Indonesia di Arab Saudi

Misi ini mencerminkan semakin besarnya kesadaran bahwa ekonomi yang berkembang pesat seperti Indonesia dan Arab Saudi perlu memperkuat hubungan antar pelaku usaha guna mendorong pertumbuhan bersama yang saling menguntungkan.

Peluang kerja sama antara Indonesia dan Arab Saudi bukanlah hal baru. Sejumlah perusahaan Indonesia, seperti Indofood, telah hadir di Arab Saudi selama puluhan tahun dan dikenal luas oleh masyarakat setempat.

Produk Indomie telah diproduksi di Jeddah sejak 1992 dan didistribusikan ke berbagai negara di Timur Tengah melalui kemitraan dengan perusahaan Arab Saudi.

Masyarakat Indonesia juga memiliki peran penting dalam penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah setiap tahun. Indonesia merupakan salah satu negara asal jamaah terbesar di dunia.

Perusahaan Indonesia juga telah berinvestasi di sektor Haji dan Umrah di Arab Saudi, termasuk melalui akuisisi Hotel Novotel Makkah Thakher oleh Danantara pada 2025.

Pertumbuhan Investasi Arab Saudi

Arab Saudi kini berkembang melampaui peran tradisionalnya sebagai salah satu pilar ekonomi energi dunia. Pada 2025, sektor non-migas menyumbang 55% terhadap PDB atau setara sekitar US$892 miliar.

Pertumbuhan ini didukung oleh berbagai kebijakan yang pro terhadap dunia usaha, seperti penyederhanaan proses perizinan, perluasan layanan pemerintah digital, kebijakan kepemilikan asing hingga 100% di berbagai sektor, serta populasi yang muda dan dinamis.

Dalam wawancara dengan CNN Indonesia, Khalid AlShakhshir menjelaskan bahwa masyarakat Arab Saudi memiliki daya beli yang tinggi, didominasi generasi muda, dan sangat akrab dengan teknologi digital.

Infrastruktur digital di negara tersebut juga telah berkembang dengan baik dan mendukung aktivitas bisnis. Posisi geografis Arab Saudi juga menjadikannya pusat konektivitas yang strategis karena berada di persimpangan Eropa, Asia, dan Afrika.

Keunggulan ini semakin diperkuat melalui pengembangan berbagai kawasan industri dan infrastruktur utama seperti Ras Al Khair, Jubail Industrial City, dan King Abdullah Economic City yang mendukung aktivitas manufaktur, logistik, dan industri teknologi tinggi.

Sebagaimana Indonesia menjadi penghubung antara Samudra Hindia dan Pasifik, Arab Saudi berperan menghubungkan Timur dan Barat. Kondisi ini menjadikan kedua negara sebagai koridor perdagangan yang penting di kawasan masing-masing.

Di samping itu, rangkaian agenda internasional Arab Saudi yang ambisius juga menciptakan permintaan jangka panjang di berbagai sektor.

Agenda besar seperti AFC Asian Cup 2027, Expo 2030 Riyadh yang diperkirakan akan menarik lebih dari 42 juta kunjungan, serta FIFA World Cup 2034 membuka peluang baru di sektor hospitality, logistik, konstruksi, teknologi, hiburan, dan jasa profesional.

Sektor pariwisata Arab Saudi juga mengalami pertumbuhan yang pesat. Pada 2025, negara tersebut menerima 123 juta wisatawan dan menargetkan peningkatan menjadi 150 juta wisatawan pada 2030.

Belanja wisata mencapai sekitar US$81 miliar, sementara jumlah jamaah umrah internasional telah melampaui 18 juta orang.

Angka-angka tersebut semakin memperkuat posisi Arab Saudi sebagai salah satu destinasi wisata religi dan pariwisata terbesar di dunia sekaligus menciptakan permintaan yang berkelanjutan bagi berbagai industri terkait.

Kementerian Investasi Arab Saudi telah membangun proses investasi yang lebih sederhana dan berorientasi pada investor melalui sistem yang dirancang untuk menyederhanakan serta mendigitalisasi seluruh proses investasi.

Kerangka ini menawarkan tahapan yang jelas, cepat, dan transparan, didukung oleh proses digital onboarding serta pusat layanan terpadu yang membantu mempercepat pengambilan keputusan bagi investor global.

Untuk memperkuat daya saingnya, Arab Saudi juga menawarkan berbagai insentif dan fasilitas yang dirancang untuk menarik investasi asing, sekaligus membuka peluang pertumbuhan bisnis lintas negara di kawasan sekitarnya.

Managing Partner Pure Consulting, Anas AlSafi, mengatakan Arab Saudi menawarkan berbagai insentif dan pembebasan pajak yang menarik bagi investor asing untuk membangun keunggulan kompetitif jangka panjang.

"Dalam kondisi tertentu, investor berpotensi memperoleh pembebasan pajak penghasilan hingga 10 tahun, serta pengecualian terhadap beberapa ketentuan ketenagakerjaan lokal yang dapat meningkatkan fleksibilitas operasional bagi investasi yang memenuhi syarat," paparnya.

Sebagai platform pertumbuhan, Arab Saudi telah mencatat kemajuan yang signifikan dalam satu dekade terakhir dan diperkirakan akan terus berakselerasi dalam lima tahun ke depan. Vision 2030 bukanlah titik akhir, melainkan bagian dari perjalanan transformasi yang akan berlanjut melalui Vision 2040.

Dengan posisinya sebagai penghubung Timur Tengah, Eropa, dan Afrika, Arab Saudi semakin memperkuat perannya sebagai pusat pertumbuhan strategis yang membuka peluang regional dan lintas negara bagi investor maupun pelaku usaha.

Peluang Perusahaan Indonesia

Perkembangan tersebut membuka peluang besar bagi perusahaan Indonesia di berbagai sektor, termasuk pariwisata dan hospitality, manufaktur (termasuk produk halal), logistik, serta ekonomi digital.

Keunggulan Indonesia di bidang manufaktur, komponen otomotif, industri halal, layanan hospitality, dan talenta digital sejalan dengan upaya Arab Saudi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi non-migas.

Indonesia memiliki hubungan yang kuat dan telah terjalin lama dengan Arab Saudi di berbagai bidang, termasuk ekonomi dan budaya. Kedekatan ini menjadi keunggulan tersendiri bagi Indonesia dalam membangun kerja sama dengan Arab Saudi.

"Arab Saudi dan Indonesia bukanlah dua negara yang asing satu sama lain. Jembatannya sudah ada; peluang berikutnya adalah memperluas hubungan antar masyarakat menjadi kemitraan antar bisnis," kata Khalid AlShakhshir.

"Arab Saudi saat ini lebih terbuka dari sebelumnya, baik untuk pariwisata maupun dunia usaha," pungkasnya.

RIYADH - Koridor perdagangan dan transportasi yang diusulkan oleh Turki dan Arab Saudi menimbulkan kekhawatiran di kalangan pejabat Israel, yang dilaporkan memandang inisiatif tersebut sebagai tantangan potensial bagi proyek konektivitas regional yang didukung oleh rezim pendudukan.

Turki dan Arab Saudi menandatangani dua nota kesepahaman untuk memperluas kerja sama di bidang logistik dan perkeretaapian karena kedua negara tersebut menjajaki rute darat baru yang menghubungkan Teluk Persia dengan Turki dan Eropa.

Baik Turki maupun Arab Saudi belum mengumumkan secara publik rincian akhir dari proyek koridor yang dilaporkan tersebut.

Koridor Dagang Ankara dan Riyadh Buat Israel Ketar-ketir, Ini 3 Pemicunya

1. Jalur Perdagangan ke Eropa Makin Mudah

Namun, menurut laporan yang diterbitkan oleh harian Israel Yedioth Ahronoth pada hari Sabtu, rute darat yang diusulkan akan menghubungkan negara-negara Arab ke Eropa melalui Suriah dan Yordania sebelum memasuki Turki, melewati wilayah yang diduduki Israel dan mengurangi ketergantungan pada infrastruktur Israel, termasuk pelabuhan Haifa.

Laporan tersebut mengatakan bahwa koridor tersebut dapat muncul sebagai pesaing Koridor Ekonomi India-Timur Tengah-Eropa (IMEC), sebuah inisiatif perdagangan utama yang didukung oleh Israel, Amerika Serikat, India, dan beberapa negara Arab.

IMEC telah dipromosikan sebagai rute strategis yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan perdagangan antara Asia dan Eropa melalui wilayah yang diduduki oleh rezim Israel.

2. Peran Israel sebagai Pusat Transit Makin Tergeser

Para pejabat Israel yang dikutip oleh surat kabar tersebut dilaporkan memandang inisiatif Turki-Arab Saudi sebagai tantangan geopolitik dan ekonomi yang dapat mengurangi peran Israel sebagai pusat transit regional.

Media Israel mengatakan para pejabat sedang memantau perkembangan dengan cermat di tengah kekhawatiran bahwa jaringan transit alternatif dapat melemahkan pentingnya strategis IMEC dan infrastruktur transportasi Israel.

Perkembangan ini terjadi di tengah hubungan yang semakin tegang antara Ankara dan Tel Aviv, dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saling melontarkan tuduhan tajam di depan umum dalam beberapa hari terakhir.

3. Permusuhan Israel dan Turki Makin Meruncing

Para ahli hukum Turki mengirimkan berkas bukti kejahatan perang Israel ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Berbicara kepada para anggota parlemen di Ankara pada hari Rabu, Erdogan mengatakan serangan Israel terhadap Suriah dan Lebanon telah mencapai titik di mana serangan tersebut juga mengancam keamanan Turki.

Ia juga mencatat bahwa Israel berupaya untuk menggoyahkan kawasan Mediterania yang lebih luas, dengan mengatakan bahwa "agresi" Israel menimbulkan ancaman bagi seluruh dunia dan harus segera dihentikan.

Erdogan lebih lanjut memperingatkan bahwa upaya untuk merusak kepentingan Turki atau Siprus Turki akan ditanggapi dengan "tanggapan yang jelas dan tegas."

Netanyahu menanggapi dengan tegas, mengatakan Erdogan adalah "orang terakhir yang dapat memberi ceramah kepada Israel tentang moralitas."

Perdana Menteri Israel mengklaim bahwa pemimpin Turki telah mendukung gerakan perlawanan Palestina Hamas, menindas lawan politik, dan menjalankan kebijakan melawan kelompok Kurdi, sementara mengklaim bahwa Israel akan terus "bertindak tegas" terhadap Iran dan sekutu regionalnya.

Pertukaran terbaru ini mencerminkan memburuknya hubungan Turki-Israel secara lebih luas sejak pecahnya perang regional yang melibatkan Gaza, Lebanon, Suriah, dan Iran.

Turki, anggota NATO, telah menangguhkan perdagangan dengan Israel dan telah muncul sebagai salah satu kritikus rezim yang paling vokal di panggung internasional.

Amerika Serikat (AS) resmi menjadi eksportir minyak terbesar dunia, menggeser dominasi Arab Saudi dan Rusia yang selama puluhan tahun menjadi pemain utama pasar energi global.

Data perusahaan pelacak kapal Vortexa menunjukkan ekspor minyak mentah dan bahan bakar AS mencapai sekitar 10,5 juta barel per hari (bph) pada Mei 2026. Angka tersebut menempatkan AS sebagai eksportir minyak terbesar dunia selama tiga bulan berturut-turut.

Sebagai perbandingan, ekspor minyak Rusia pada periode yang sama tercatat sekitar 7 juta bph, sementara Arab Saudi hanya mencapai 5,9 juta bph.

Pencapaian tersebut menandai perubahan besar bagi AS yang selama beberapa dekade bergantung pada pasokan minyak Timur Tengah. Negeri Paman Sam bahkan pernah menjadi korban embargo minyak negara-negara Arab pada 1973 sebagai respons atas dukungannya kepada Israel.

Perubahan mulai terjadi setelah 2010 ketika produksi minyak dan gas serpih (shale oil and gas) AS melonjak tajam. Lonjakan produksi tersebut membuat AS lebih dulu menjadi produsen gas terbesar dunia sebelum akhirnya menjadi produsen minyak terbesar.

Posisi AS sebagai eksportir minyak terbesar semakin menguat setelah perang AS-Iran mengganggu ekspor minyak Arab Saudi sejak Februari 2026. Di saat bersamaan, ekspor Rusia juga tertekan akibat serangan drone Ukraina dan sanksi Washington terkait perang di Ukraina.

"Washington memiliki alat baru yang sebelumnya tidak mereka sadari sebelum perang Iran, yaitu ekspor energi," kata Kepala Kebijakan Kpler Michelle Brouhard pada Kamis, (11/6) dikutip dari Reuters.

Pada 2025, Arab Saudi masih mengekspor sekitar 8,1 juta bph minyak, lebih tinggi dibandingkan AS yang berada di level 6,6 juta bph. Namun situasi berubah drastis tahun ini setelah gangguan pasokan dari Timur Tengah dan Rusia membuat ekspor AS melesat.

tyo

Dominasi baru AS dinilai berpotensi mengurangi pengaruh Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya dalam menentukan arah pasar minyak global.

Selain kekuatan militer dan dominasi dolar AS dalam sistem keuangan internasional, posisi sebagai eksportir minyak terbesar memberi Washington instrumen baru dalam hubungan diplomatik dengan negara sekutu maupun rivalnya.

"Anda bisa melihat sekarang pengaruh yang dimiliki Amerika Serikat terhadap sejumlah negara karena mereka bergantung pada pasokan minyak dan gas dari AS," ujar Brouhard.

Data Reuters menunjukkan Eropa menjadi tujuan utama ekspor minyak AS dengan porsi sekitar 47 persen sepanjang tahun ini, naik dibandingkan 37 persen pada 2021.

Negara-negara Asia yang selama ini mengandalkan minyak Timur Tengah juga mulai meningkatkan impor dari AS. Kawasan tersebut menyerap sekitar 46 persen ekspor minyak AS pada Mei 2026, meningkat dari sekitar 37 persen pada tahun lalu.

Dari sisi produksi, output minyak dan cairan energi AS hampir tiga kali lipat sejak 2000 menjadi sekitar 22 juta bph. Sebaliknya, produksi Arab Saudi cenderung bergerak di kisaran 10 juta hingga 12 juta bph mengikuti kuota OPEC, sedangkan produksi Rusia stagnan di bawah 10 juta bph dalam beberapa tahun terakhir.

Peneliti Baker Institute for Public Policy Kenneth Medlock III mengatakan dominasi minyak AS berbeda dengan Arab Saudi maupun Rusia karena didorong keputusan perusahaan swasta, bukan kebijakan negara.

"Ini mirip dengan peran yang selama ini dimainkan OPEC dan Arab Saudi melalui kapasitas produksi cadangan, tetapi lebih merupakan mekanisme pasar daripada instrumen strategis," ujar Medlock.

Bisnis.com, BANDUNG — Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat (Jabar) akan menggelar West Java International Industry and Trade Expo (WIITEX) 2026 dengan tema The Golden Belt of Java: Coffee, Tea and Cocoa for the Future.

Kepala Disperindag Jabar Nining Yuliastiani mengatakan acara perdana ini mengusung penguatan produk unggulan Jabar yakni teh, kopi, dan kakao agar semakin berkibar di kancah global.

"Ini merupakan pameran perdana yang kami selenggarakan. The Golden Belt of Java: Coffee, Tea and Cocoa for the Future menjadi tema karena tiga produk ini memiliki kualitas premium dan juga mempunyai daya saing luar biasa dalam perdagangan global atau ekspor dari Jabar," tuturnya, Rabu (10/6/2026).

WIITEX akan berlangsung pada 12-14 Juni 2026 di area Summarecon Mall Bandung. Sejumlah kegiatan akan mengisi WIITEX, seperti business matching yang mempertemukan pelaku usaha dan pembeli dari dalam maupun luar negeri.

Sebanyak 42 pembeli dari 11 negara akan hadir, di antaranya dari Malaysia, Thailand, Filipina, Pakistan, Amerika Serikat, Mesir, hingga Arab Saudi. Ada juga yang hadir secara daring, seperti pengusaha dari Jerman.

"Kegiatan ini tentunya akan membuka pasar global produk teh, kopi, dan kakao dari Jabar. Akan tercipta kolaborasi dan kerja sama bagi 72 komunitas pelaku usaha yang hadir dalam 19 booth setelah kami kurasi sebelumnya," tambah Nining.

Talkshow dan pelatihan singkat terkait ekspor, workshop produk, hingga pelepasan ekspor kopi sebanyak dua kontainer menuju Mesir akan berlangsung di area WIITEX. Pengunjung juga dapat menikmati sajian kopi dan teh sambil menikmati cerita sejarah produk teh dan kopi khas Jabar.

Nining menyebutkan pada 2025 ekspor kakao Jabar mencapai 72 juta ton senilai US$680 juta. Sementara ekspor kopi mencapai 5,3 juta ton dengan nilai US$33,8 juta. Adapun ekspor teh mencapai sekitar 21 juta ton senilai US$33 juta.

Analis Perdagangan Ahli Madya sekaligus Ketua Tim Perkebunan pada Ditjen PEN Kemendag RI, Irman Adi Purwanto Moefthi, menambahkan pemerintah pusat sangat mendukung kegiatan WIITEX karena akan paralel dengan kegiatan Trade Expo Indonesia pada Oktober mendatang.

"Sebagai informasi, pada Trade Expo Indonesia tahun lalu kita mendapatkan transaksi lebih dari US$20 miliar, yang tentunya juga diharapkan pada 2026 ini akan semakin meningkat," tuturnya.

Bahkan, akan ada paviliun khusus untuk produk perkebunan teh, kakao, dan kopi pada Trade Expo Indonesia Oktober mendatang.

"Tentunya juga diharapkan nanti dengan kehadiran para pembeli dari luar negeri akan semakin menambah tujuan ekspor yang bukan hanya ke Malaysia, tetapi ke banyak negara lainnya. Negara-negara seperti wilayah Afrika Utara dan Timur Tengah, seperti Mesir, bukan hanya tertarik pada kopi, tetapi sebenarnya teh juga sangat potensial untuk dipasarkan di sana," ujarnya.

Arab Saudi baru saja mengumumkan sejumlah negara dengan penyelenggaraan haji terbaik tahun 2026. Malaysia masuk dalam daftar penerima pengakuan tersebut, sementara Indonesia absen.

Pada saat yang hampir bersamaan, pemerintah Indonesia melalui Badan Pusat Statistik (BPS) justru menyatakan bahwa Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) 2025 mencapai 88,46 dengan kategori “sangat memuaskan”.

Situasi ini memunculkan paradoks yang layak dipertanyakan secara kritis: bagaimana mungkin negara dengan tingkat kepuasan jemaah yang tinggi justru tidak memperoleh pengakuan internasional atas kualitas tata kelola hajinya?

Selama ini pemerintah cenderung menjadikan indeks kepuasan jemaah sebagai legitimasi keberhasilan reformasi penyelenggaraan haji. Dalam Rencana Strategis Kementerian Haji dan Umrah 2025–2029 disebutkan bahwa peningkatan IKJHI dipengaruhi oleh membaiknya layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan adaptasi terhadap sistem digital Arab Saudi (Kementerian Haji dan Umrah RI, 2025).

Namun, ukuran kepuasan pada dasarnya bersifat subjektif dan domestik. Jemaah dapat merasa puas karena pelayanan lebih baik dibanding pengalaman sebelumnya. Namun hal itu tidak otomatis menunjukkan bahwa tata kelola haji Indonesia telah mencapai standar global.

Dalam studi administrasi publik, kepuasan layanan tidak selalu mencerminkan kualitas tata kelola secara objektif. Van de Walle dan Bouckaert (2003) menegaskan bahwa hubungan antara performa layanan publik dan legitimasi pemerintah bersifat kompleks dan tidak linear.

Persepsi publik terhadap kualitas layanan sering kali dipengaruhi bias sosial, ekspektasi, dan konstruksi persepsi terhadap pemerintah itu sendiri. Karena itu, tingginya indeks kepuasan jemaah belum tentu identik dengan kualitas tata kelola haji yang diakui secara global.

Kepuasan dan Bias Evaluasi Domestik

Persoalan utama dalam evaluasi penyelenggaraan haji Indonesia terletak pada kecenderungan menjadikan kepuasan jemaah sebagai indikator dominan. Pendekatan semacam ini berisiko melahirkan apa yang dalam literatur administrasi publik disebut sebagai satisfaction bias, yaitu situasi ketika persepsi puas masyarakat tidak selalu sejalan dengan kualitas kelembagaan yang sesungguhnya.

Indonesia memang berhasil meningkatkan sejumlah layanan dasar haji dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah juga melakukan reformasi besar melalui pembentukan Kementerian Haji dan Umrah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025.

Reformasi tersebut dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi, digitalisasi layanan, serta pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 bahkan menegaskan bahwa penyelenggaraan haji harus berasaskan profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan kemaslahatan.

Namun, persoalannya bukan semata pada desain regulasi, melainkan pada implementasi. Nur Hidayah e.al. (2026) dalam kertas kerja INDEF menunjukkan, reformasi kelembagaan haji masih menghadapi berbagai tantangan serius.

Mulai dari tumpang tindih kewenangan, dominasi investasi dana haji pada Surat Berharga Syariah Negara, hingga kesenjangan kualitas pelayanan antardaerah. Penelitian tersebut juga menemukan adanya kesenjangan antara desain kebijakan yang normatif dengan realitas implementasi di lapangan.

Problem tersebut semakin kompleks karena tata kelola haji Indonesia menghadapi skala layanan yang sangat besar. Studi Januratmo dan Vic (2025) mencatat bahwa antrean haji reguler Indonesia telah mencapai lebih dari 5,3 juta pendaftar. Sementara jemaah umrah mencapai sekitar 2,5 juta orang per tahun yang sebagian besar bergantung pada layanan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Kompleksitas ini membuat tata kelola haji tidak lagi sekadar persoalan pelayanan ritual. Namun juga menyangkut pengawasan, perlindungan hukum, dan kemampuan negara mengelola sistem pelayanan publik berskala masif.

Dalam konteks ini, absennya Indonesia dari pengakuan internasional dapat dibaca sebagai sinyal bahwa reformasi haji nasional masih lebih kuat pada aspek administratif domestik dibanding penguatan reputasi global. Pengakuan internasional tidak hanya menilai kepuasan jemaah, tetapi juga efektivitas koordinasi, integrasi teknologi, kemampuan mitigasi risiko, dan kualitas pengawasan kelembagaan.

Menuju Tata Kelola Haji Kelas Dunia

Kritik terhadap tata kelola haji Indonesia tidak boleh berhenti pada absennya pengakuan internasional. Reformasi justru harus diarahkan pada pembentukan sistem penyelenggaraan haji yang lebih adil, transparan, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

Dalam konteks ini, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah serta penguatan peran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) seharusnya menjadi momentum membangun reformasi yang lebih substantif. Bukan sekadar perubahan nomenklatur kelembagaan.

Salah satu agenda yang mulai didorong pemerintah adalah pembangunan Kampung Haji Indonesia di Mekkah. Gagasan tersebut tidak boleh dipahami sekadar proyek fisik atau simbol diplomasi semata.

Jika dirancang secara serius, Kampung Haji dapat menjadi pusat layanan terpadu jemaah Indonesia yang mengintegrasikan akomodasi, kesehatan, logistik, pembinaan, dan perlindungan jemaah dalam satu ekosistem.

Kehadiran kawasan khusus jemaah Indonesia juga dapat memperkuat posisi tawar Indonesia dalam diplomasi haji sekaligus meningkatkan efisiensi biaya layanan jangka panjang.

Selain itu, reformasi haji Indonesia perlu diarahkan pada integrasi sistem pengawasan untuk menutup praktik haji ilegal. Syafei (2026) menegaskan bahwa akar persoalan haji ilegal bukan semata kurangnya digitalisasi, melainkan belum terintegrasinya sistem pengawasan lintas negara antara Indonesia dan Arab Saudi.

Praktik penggunaan visa nonhaji, jalur tidak resmi, dan manipulasi administrasi masih terjadi karena terdapat celah dalam interoperabilitas data dan pengawasan.

Karena itu, Kementerian Haji dan Umrah perlu membangun integrasi real-time antara Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), sistem visa Arab Saudi, data imigrasi, data kesehatan, dan data maskapai penerbangan. Studi Januratmo dan Vic (2025) menunjukkan bahwa digitalisasi melalui SISKOHAT dan SISKOPATUH memang berhasil meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan haji, tetapi masih menghadapi persoalan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.

Dengan sistem yang terintegrasi, setiap dokumen jemaah dapat diverifikasi secara otomatis sebelum keberangkatan sehingga ruang bagi praktik haji ilegal semakin sempit.

Pada saat yang sama, reformasi pengelolaan dana haji oleh BPKH harus diarahkan untuk membangun ekosistem ekonomi haji yang lebih produktif. Selama ini pengelolaan dana haji masih didominasi instrumen Surat Berharga Syariah Negara sebagaimana dikritik oleh Nur Hidayah dkk. (2026).

Model investasi tersebut memang relatif aman dalam perspektif hifz al-mal atau perlindungan dana umat, tetapi belum sepenuhnya menciptakan kemaslahatan ekonomi yang luas.

Karena itu, BPKH perlu memperluas investasi pada sektor riil berbasis syariah yang berkaitan langsung dengan pelayanan jemaah, seperti hotel, layanan kesehatan, katering, transportasi, dan industri halal pendukung haji. Dengan cara ini, dana haji tidak hanya aman, tetapi juga mampu memperkuat kemandirian ekosistem haji Indonesia.

Reformasi semacam ini penting agar Indonesia tidak hanya menjadi negara pengirim jemaah terbesar, tetapi juga menjadi model tata kelola haji modern yang diakui dunia.

Penutup

Pengakuan internasional terhadap tata kelola haji bukan sekadar simbol prestise, melainkan indikator bahwa suatu negara dianggap mampu memenuhi standar pelayanan, koordinasi, dan manajemen haji global.

Ketika Indonesia tidak memperoleh pengakuan tersebut, sementara pemerintah terus menonjolkan tingginya indeks kepuasan jemaah. Publik berhak mempertanyakan apakah evaluasi keberhasilan haji selama ini terlalu berorientasi pada legitimasi domestik.

Ke depan, reformasi haji Indonesia perlu bergerak melampaui politik kepuasan. Negara tidak boleh berhenti pada survei persepsi jemaah semata, tetapi harus membangun sistem evaluasi yang lebih objektif, komprehensif, dan terukur secara internasional.

Kampung Haji Indonesia, integrasi sistem pengawasan lintas negara, dan transformasi BPKH menjadi penggerak ekosistem ekonomi haji merupakan langkah penting untuk membawa Indonesia menuju tata kelola haji kelas dunia. Tanpa reformasi yang lebih substantif, indeks kepuasan hanya akan menjadi cermin yang memantulkan keberhasilan semu.

JAKARTA - Apa pun bisa suci , tanah, bangunan, atau bahkan simbol. Yang penting adalah bahwa apa pun objek suci itu, ia menghubungkan manusia dengan Tuhan atau para dewa dan istimewa karena dikhususkan untuk tujuan keagamaan dan, pada hakikatnya, harus diperlakukan dengan rasa kagum dan hormat.

9 Tempat Paling Suci di Dunia, Nomor 5 Paling Populer bagi Orang Indonesia

1. Gunung Sinai

Melansir World Atlas, Gunung Sinai adalah situs penting bagi tiga agama terbesar di dunia: Islam, Yudaisme, dan Kristen. Di gunung ini, para pengikut yang taat percaya bahwa Musa menerima Sepuluh Perintah dari Tuhan.

Ada beberapa perdebatan mengenai apakah Gunung Sinai dalam Alkitab adalah gunung yang sama yang terletak di Mesir saat ini. Namun, secara umum diterima bahwa itu merujuk pada lokasi yang sama, dan ada sebuah biara kuno di kaki gunung yang masih aktif hingga saat ini. Biara dan gunung tersebut merupakan tujuan wisata penting, dengan setidaknya 1.000 pengunjung setiap hari.

2. Kuil Kashi Vishwanath

Kuil Kashi Vishwanath bisa dibilang salah satu kuil Hindu paling suci di planet ini. Terletak di tepi Sungai Gangga, tempat ibadah yang spektakuler ini didedikasikan untuk Siwa, yang disembah oleh para penganutnya sebagai dewa tertinggi. Namun, kuil yang mengesankan ini tidak dibangun dengan cepat.

Memang, kuil ini dibangun secara perlahan dan ahli selama beberapa ratus tahun. Para pemimpin agama Hindu mengajarkan bahwa mengunjungi Kuil Kashi Vishwanath dan mandi di air Sungai Gangga yang memiliki khasiat penyembuhan sangat penting bagi perjalanan spiritual seorang Hindu. Karena itu, banyak umat Hindu dari seluruh dunia berziarah ke tempat suci ini setidaknya sekali seumur hidup mereka.

3. Tembok Ratapan

Tembok Ratapan terletak di Yerusalem dan mungkin merupakan tempat paling suci di bumi bagi para pengikut setia Yudaisme. Kadang-kadang disebut sebagai Tembok Barat dan merupakan satu-satunya yang tersisa dari kuil Yahudi kuno yang mendominasi kehidupan sehari-hari orang Yahudi sekitar 2.000 tahun yang lalu.

Sayangnya, Kekaisaran Romawi menghancurkan kuil tersebut pada awal abad pertama. Disebut Tembok Ratapan karena mereka yang mempraktikkan Yudaisme sering menangis di tembok tersebut. Kehilangan kuil merupakan pukulan besar bagi orang Yahudi, dan kehilangan itu masih terasa hingga saat ini. Tempat suci ini dikunjungi jutaan orang setiap tahunnya, dan praktik umum para peziarah yang mengunjungi tempat ini adalah menulis doa di selembar kertas dan menyelipkannya ke celah-celah dinding.

4. Kuil Agung Ise

Kuil kembar Ise Grand dan Toyouke terletak di Jepang dan dijaga oleh hutan suci Prefektur Mie. Kedua kuil ini bisa dibilang merupakan kuil Shinto terpenting di Jepang. Pengikut Shinto menyembah dewi Matahari di kuil Ise Grand dan dewi makanan di kuil kedua, Toyouk. Tempat-tempat ibadah kuno ini pertama kali dibangun pada abad ke-7 Masehi, namun, kedua kuil tersebut didasarkan pada kuil-kuil yang pertama kali didirikan pada abad ke-4 SM.

Pengikut Shinto menganggap mengunjungi kuil-kuil tersebut sebagai tindakan ziarah. Mereka mandi di perairan Isuzugawa sebelum memulai perjalanan mereka. Biasanya para pengunjung memanjatkan doa di tempat-tempat suci.

5. Mekkah

Bagi para pengikut Islam, tidak ada tempat di bumi yang lebih suci daripada Mekkah. Kota kuno yang dibangun di atas gunung kecil dekat Laut Merah ini begitu suci sehingga hanya Muslim yang diizinkan masuk ke kota Arab Saudi ini.

Dipercaya bahwa Muhammad, pendiri Islam, lahir di Mekah. Kota Mekah begitu suci sehingga semua pengikut Islam yang taat di seluruh dunia menghadap Mekah lima kali sehari untuk berdoa. Memang, setiap Muslim yang mampu diharapkan untuk melakukan ziarah ke Mekah sekali seumur hidup mereka.

6. Gereja Makam Suci

Gereja Makam Suci konon dibangun di lokasi yang sama tempat Yesus, pendiri Kekristenan, disalibkan pada awal hingga pertengahan abad pertama Masehi. Gereja ini pertama kali dibangun pada tahun 336 Masehi tetapi dihancurkan oleh Kekaisaran Persia sekitar tiga abad kemudian.

Bangunan itu sekali lagi dibangun kembali pada awal tahun 600 M. Kemudian berfungsi sebagai situs suci selama lebih dari 400 tahun hingga dihancurkan lagi pada tahun 1009 M. Gereja yang ada saat ini terakhir dibangun kembali pada tahun 1810 M. Meskipun belum terbukti, Gereja tersebut telah diakui sebagai tempat penyaliban dan kebangkitan Yesus sejak abad ke-4 M dan berfungsi sebagai situs suci bagi banyak umat Kristen di seluruh dunia.

7. Kubah Batu

Kubah Batu adalah tempat suci kuno bagi mereka yang menganut Islam dan terletak di ibu kota Israel, Yerusalem. Kubah Batu adalah monumen Muslim tertua dan dibangun pada abad ke-7 M. Struktur ini dibangun di atas reruntuhan kuil Yahudi. Mereka yang menganut Islam percaya bahwa di sinilah Nabi Muhammad diangkat ke Surga untuk berbicara dengan Tuhan.

8. Sarang Harimau

Sarang Harimau adalah biara Buddha suci. Biara ini dibangun 1000 kaki di atas sebuah desa kecil di Lembah Paro. Para pengikut yang taat percaya bahwa tempat suci ini adalah tempat Buddha bermeditasi di dalam gua selama lebih dari tiga tahun! Biara ini dibangun di atas gua tersebut.

Biara ini menempel erat di lereng gunung dan menjaga gua suci tersebut. Dibangun pada akhir abad ke-16 Masehi, tempat suci Buddha ini merupakan pemandangan yang menakjubkan. Lebih dari 200.000 orang melakukan ziarah ke Sarang Harimau setiap tahun untuk memberikan penghormatan mereka.

9. Stonehenge

Stonehenge adalah situs suci prasejarah, dan para arkeolog serta sejarawan memperdebatkan tujuannya. Memang, banyak teori yang beredar mengenai bangunan batu ini. Beberapa orang berpendapat bahwa itu adalah portal ke dimensi lain, digunakan untuk berkomunikasi dengan alien, atau, mungkin yang lebih realistis, situs kuno itu berfungsi sebagai tempat pemakaman.

Apa pun fungsinya, jelas bahwa tempat itu sakral. Para arkeolog memperkirakan bahwa bangunan itu dibangun lebih dari 5.000 tahun yang lalu dan kemungkinan membutuhkan waktu 1.500 tahun untuk diselesaikan.

Bisnis.com, MAKKAH — Sebanyak 24 warga negara Indonesia (WNI) menjalani proses hukum di Arab Saudi terkait kasus haji ilegal dan badal haji ilegal.

Berdasarkan data Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, total terdapat 26 kasus yang telah ditangani selama musim haji tahun ini. Sebanyak dua WNI telah dibebaskan, sedangkan 24 orang lainnya masih menjalani proses hukum dan mendapat pendampingan kekonsuleran.

Sebanyak 23 perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Pidana Arab Saudi, sementara satu perkara lainnya masih dalam tahap penyidikan kejaksaan.

Konsul Jenderal RI di Jeddah, Yusron B. Ambary, menjelaskan bahwa jumlah WNI yang ditahan tercatat sebanyak 24 orang, terdiri atas 17 orang di Kepolisian Al Qararah dan tujuh orang di Kepolisian Al Mansour, Makkah.

KJRI Jeddah menyatakan terus berupaya memperoleh akses kekonsuleran sekaligus melakukan koordinasi dengan otoritas Arab Saudi guna memastikan hak-hak para WNI tetap terpenuhi selama proses hukum berlangsung.

Yusron menilai bahwa langkah Arab Saudi menindak praktik haji ilegal menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Menurutnya, kondisi Kota Makkah pada musim haji tahun ini relatif lebih terkendali dibandingkan tahun-tahun sebelumnya setelah otoritas Saudi memperketat pengawasan terhadap pelanggaran aturan perhajian.

"Kepada warga negara Indonesia sekali lagi mari kita sama-sama patuhi aturan dan ketentuan yang berlaku di Arab Saudi," ujar Yusron kepada Media Center Haji (MCH) di Makkah, dikutip pada Sabtu (6/6/2026).

Yusron mengingatkan warga Indonesia agar memahami dan menghormati ketentuan hukum yang berlaku selama berada di Arab Saudi.

"Ada pepatah di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung yang harus kita terapkan di sini," katanya.

Selain kasus haji ilegal, KJRI Jeddah juga menangani sejumlah persoalan lain yang melibatkan WNI selama musim haji. Di antaranya kasus seorang WNI yang merekam perempuan Saudi tanpa izin serta dua WNI yang mengenakan kaus bergambar orang bersorban menunggang kuda dengan tulisan tauhid dan slogan "bekerja adalah jihad".

Menurut Yusron, kedua WNI tersebut akhirnya dibebaskan setelah memberikan pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya.

"Alhamdulillah dengan pendekatan kami keduanya sudah dibebaskan dengan menulis pernyataan tidak akan memakai kaus itu lagi," ujarnya.

Bisnis.com, MAKKAH — Pemerintah Arab Saudi mengusulkan penerapan skema tanazul hingga 50% bagi jemaah haji Indonesia sebagai solusi mengatasi kepadatan yang terus meningkat di Mina saat fase puncak ibadah haji.

Usulan tersebut mengemuka saat Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Dr. Fatah Al-Mashat, melakukan kunjungan ke Kantor Daerah Kerja (Daker) Makkah untuk bertemu dengan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak.

Menurut Dahnil, keterbatasan lahan di Mina menjadi salah satu perhatian utama pemerintah Arab Saudi. Di sisi lain, jumlah jemaah haji dunia terus meningkat setiap tahun sehingga menimbulkan tantangan dalam penyediaan ruang dan pengaturan pergerakan jemaah.

"Mina itu sangat terbatas. Karena itu pihak Saudi menyampaikan, jika bisa diterapkan tanazul hingga 50%, mereka akan mempertimbangkan berbagai bentuk dukungan dan penataan yang lebih baik di Mina," kata Dahnil, Kamis (4/6/2026).

Tanazul merupakan skema yang memungkinkan sebagian jemaah kembali ke hotel di Makkah setelah menyelesaikan lontar jumrah, tanpa harus bermalam penuh di Mina. Artinya, jemaah tidak melakukan mabit di tenda Mina melainkan langsung kembali ke hotel di sekitar Jamarat setelah lempar jumrah.

Pada musim haji 1447 H/2026 M ini, sekitar 20.000 jemaah haji Indonesia atau sekitar 9,8% dari total jemaah mengikuti skema tanazul. Apabila mengacu pada data total jemaah haji reguler yakni 203.000 orang, usulan 50% tanazul itu setara dengan sekitar 101.500 jemaah haji.

Menurut Dahnil, usulan tersebut akan dikaji secara mendalam oleh Kementerian Haji dan Umrah bersama otoritas Arab Saudi. Kajian akan mencakup aspek teknis, operasional, hingga dampaknya terhadap kenyamanan dan keselamatan jemaah.

"Kami akan menyiapkan berbagai simulasi dan perencanaan sejak awal bersama Kementerian Haji Arab Saudi agar pelaksanaannya bisa lebih optimal pada musim haji mendatang," ujarnya.

Dahnil menilai evaluasi terhadap operasional puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) menjadi penting mengingat fase tersebut selalu menjadi titik paling krusial dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Arab Saudi Apresiasi Reformasi Haji Indonesia

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Arab Saudi juga menyampaikan apresiasi terhadap berbagai perubahan tata kelola haji yang dilakukan Indonesia pada tahun ini. Menurut Dahnil, pihak Saudi menilai Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam melakukan pembenahan penyelenggaraan haji, mulai dari aspek pelayanan hingga penguatan perlindungan jemaah.

"Yang jelas mereka sangat mengapresiasi perubahan-perubahan signifikan yang dilakukan Indonesia dalam tata kelola haji," ujarnya.

Selain membahas kepadatan Mina, kedua pihak juga mendiskusikan upaya peningkatan kualitas layanan jemaah dan penguatan aspek keselamatan.

Salah satu fokus yang menjadi perhatian bersama adalah penerapan istitha'ah kesehatan. Pemerintah Indonesia berencana memperketat proses skrining kesehatan calon jemaah guna menekan angka kematian selama musim haji.

Menurut Dahnil, langkah tersebut sejalan dengan masukan yang selama ini disampaikan Pemerintah Arab Saudi kepada negara-negara pengirim jemaah.

"Kami akan memperkuat istitha'ah kesehatan. Kasus-kasus dengan risiko tinggi, termasuk penyakit penyerta tertentu, akan menjadi perhatian serius agar keselamatan jemaah semakin terjamin," katanya.

Selain aspek pelayanan dan kesehatan, pemerintah juga menyiapkan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola penyelenggaraan haji, termasuk pembahasan mengenai pengelolaan keuangan haji. Dahnil mengatakan Kemenhaj akan berkoordinasi dengan berbagai kementerian terkait serta DPR untuk memperkuat sistem pengelolaan haji ke depan.

"Kami ingin memastikan tata kelola perhajian Indonesia semakin baik, transparan, dan mampu menjawab tantangan yang terus berkembang setiap tahun," ujarnya.

Bisnis.com, MAKKAH — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mendorong komoditas pangan Indonesia masuk ke dalam rantai pasok katering haji Arab Saudi, seiring besarnya kebutuhan konsumsi jutaan jemaah haji dan umrah setiap tahun.

Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa peluang tersebut terbuka lebar karena banyak bahan pangan dari Tanah Air yang digunakan untuk menu jemaah haji Indonesia. Hal itu disampaikan saat Tim Amirul Hajj meninjau dua perusahaan penyedia layanan konsumsi jemaah haji Indonesia di Madinah, yakni Meez Mary Catering dan Uhud Taiba for Catering.

"Kita melihat ada banyak komoditas yang sebenarnya kita miliki. Seperti beras, kerupuk, santan, ikan patin, dan bumbu masakan yang selama ini menjadi bagian dari konsumsi jemaah," ujar Irfan, dikutip pada Jumat (5/6/2026).

Menurut dia, sejumlah bahan pangan yang digunakan oleh perusahaan katering di Arab Saudi juga diduga berasal dari Indonesia. Namun, produk tersebut masuk melalui negara lain atau dipasarkan menggunakan merek negara berbeda sehingga identitas asal Indonesia tidak terlihat secara langsung.

Irfan mencontohkan produk santan dan ikan patin yang saat ini banyak digunakan dalam penyediaan makanan jemaah haji Indonesia.

"Beberapa produk yang digunakan sebenarnya berasal dari Indonesia, tetapi masuk melalui jalur distribusi negara lain," katanya.

Pasar Haji dan Umrah Sangat Potensial

Kemenhaj menilai pasar katering haji dan umrah merupakan peluang strategis bagi pelaku usaha nasional. Setiap tahun, Arab Saudi melayani jutaan jemaah dari berbagai negara sehingga kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar terus meningkat.

Pemerintah ingin memperkuat keterlibatan produk pangan Indonesia dalam ekosistem penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Menurut Irfan, Indonesia memiliki kapasitas memadai untuk memasok berbagai kebutuhan pangan yang selama ini digunakan dalam katering jemaah.

"Peluangnya sangat bagus. Kita punya semua komoditas itu. Tinggal bagaimana menyesuaikan standar dan aturan agar bisa masuk ke pasar Arab Saudi," ujarnya.

Selain meningkatkan ekspor, langkah tersebut juga berpotensi membuka pasar baru bagi petani, nelayan, serta pelaku industri makanan dan minuman nasional.

Meski peluangnya besar, pemerintah mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diselesaikan sebelum produk pangan Indonesia dapat masuk lebih luas ke Arab Saudi. Salah satu kendala utama adalah tingginya biaya logistik pengiriman dari Indonesia ke Timur Tengah, lalu dinamika geopolitik kawasan juga memengaruhi kelancaran distribusi barang.

Irfan mengungkapkan pemerintah sebelumnya telah mencoba mengirim sejumlah komoditas untuk kebutuhan katering haji, termasuk beras dan bumbu masakan. Namun, upaya tersebut belum berjalan optimal karena berbagai hambatan tersebut.

"Kendala utamanya ada pada biaya transportasi dan situasi kawasan yang memengaruhi rantai distribusi," katanya.

Peluang Masuk Kontrak Katering Haji

Ke depan, pemerintah membuka peluang memasukkan penggunaan komoditas pangan Indonesia dalam kontrak penyediaan katering haji. Skema tersebut dinilai dapat memberikan kepastian pasar bagi produk nasional sekaligus memperbesar kontribusi Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji.

"Dalam kontrak bisa saja diatur penggunaan beras atau bahan pangan dari Indonesia. Ini akan memperkuat posisi produk kita, meski saat ini belum bisa diterapkan sepenuhnya," ujar Irfan.

Pemerintah berharap perbaikan kondisi logistik global dan stabilitas kawasan Timur Tengah dapat mempercepat masuknya komoditas pangan Indonesia ke pasar Arab Saudi.

Apabila terealisasi, peluang tersebut tidak hanya mendukung kebutuhan konsumsi jemaah haji Indonesia, tetapi juga memperkuat ekspor pangan nasional ke salah satu pasar terbesar di kawasan Timur Tengah.

Bisnis.com, MAKKAH — Jemaah haji Indonesia yang baru sembuh dari sakit dan selesai menjalani perawatan di rumah sakit Arab Saudi akan segera dipulangkan ke Indonesia, agar jemaah tersebut dapat fokus pada proses pemulihan setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Dani Pramudya mengatakan bahwa jemaah yang baru keluar dari rumah sakit langsung masuk dalam daftar prioritas pemulangan ke Tanah Air.

Menurutnya, proses administrasi kepulangan dilakukan secepat mungkin melalui mekanisme tanazul atau pengalihan kelompok terbang (kloter) agar jemaah tidak perlu menunggu terlalu lama di Arab Saudi.

"Jemaah yang baru selesai menjalani perawatan akan kami dahulukan untuk pemulangan. Begitu keluar dari rumah sakit, proses administrasinya langsung kami percepat agar bisa segera kembali ke Indonesia," kata Dani saat diwawancarai tim Media Center Haji (MCH) di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Makkah, Kamis (4/6/2026).

Dani menjelaskan bahwa tim kesehatan haji telah menyiapkan mekanisme khusus untuk menangani jemaah yang baru sembuh dari sakit.

Setelah dinyatakan boleh meninggalkan rumah sakit, jemaah akan diserahkan kembali kepada kloter masing-masing. Selanjutnya petugas kesehatan bersama petugas kloter segera mengurus proses tanazul agar jemaah dapat bergabung dengan kloter lain yang jadwal kepulangannya lebih dekat.

"Begitu pulang dari rumah sakit, langsung kami koordinasikan dengan kloter. Kemudian kami proses tanazul agar bisa segera masuk ke penerbangan yang tersedia menuju Indonesia," ujarnya.

Menurut Dani, koordinasi dilakukan secara intensif antara petugas kesehatan, petugas kloter, dan penyelenggara haji agar proses perpindahan kloter berjalan lancar tanpa mengganggu jadwal penerbangan.

Selain faktor kesehatan fisik, Kemenhaj juga mempertimbangkan aspek psikologis jemaah yang umumnya ingin segera berkumpul kembali dengan keluarga setelah menjalani perawatan. Dani menilai tidak ada alasan untuk menunda kepulangan apabila seluruh rukun dan kewajiban haji telah diselesaikan oleh jemaah.

"Intinya ibadah hajinya sudah selesai. Kalau kondisi kesehatannya baru pulih, tentu lebih baik segera dipulangkan agar bisa fokus beristirahat dan melanjutkan pemulihan di lingkungan keluarga," katanya.

Dia menambahkan, semakin lama jemaah yang baru sembuh berada di Arab Saudi, semakin besar pula risiko munculnya kelelahan atau gangguan kesehatan lain yang tidak diinginkan.

Saat ini operasional haji Indonesia telah memasuki fase pemulangan jemaah ke Tanah Air. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk memastikan seluruh jemaah, termasuk mereka yang memiliki riwayat sakit atau baru selesai menjalani perawatan, dapat kembali ke Indonesia dengan aman dan nyaman.

Kemenhaj juga mengimbau jemaah yang telah kembali ke hotel setelah menjalani perawatan untuk tetap menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak mendesak, memperbanyak istirahat, serta mengikuti arahan petugas kesehatan hingga jadwal kepulangan tiba.

Dengan skema percepatan tersebut, pemerintah berharap jemaah yang sempat mengalami gangguan kesehatan dapat melanjutkan masa pemulihan secara optimal bersama keluarga di Tanah Air setelah menuntaskan ibadah haji.

IDXChannel— Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf, bersama Tim Amirul Hajj meninjau dua dapur katering penyedia konsumsi jamaah haji Indonesia di Madinah.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas layanan konsumsi bagi jamaah sekaligus membuka peluang lebih besar bagi produk pangan Indonesia untuk masuk ke rantai pasok katering haji di Arab Saudi.

Dua dapur yang dikunjungi merupakan bagian dari belasan dapur yang setiap hari menyiapkan makanan bagi jamaah haji Indonesia.

Dalam peninjauan tersebut, Menhaj memastikan proses pengolahan makanan berjalan sesuai standar kebersihan, kesehatan, dan keamanan pangan.

"Kami ingin memastikan bahwa dapur-dapur yang melayani jamaah Indonesia bekerja dengan baik, bersih, sehat, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah," ujar Menhaj di dapur Uhud Taibah, Madinah, Arab Saudi, dikutip Kamis (4/6/2026).

Selain meninjau kualitas layanan, Gus Irfan sapaan akrabnya juga melihat peluang pemanfaatan bahan baku asal Indonesia dalam penyediaan konsumsi jamaah haji. Menurutnya, banyak produk yang saat ini dipasok dari negara lain sebenarnya dapat dipenuhi oleh Indonesia.

Saat meninjau dapur, ia menemukan sejumlah bahan pangan yang memiliki kemiripan dengan produk Indonesia, mulai dari santan, ikan patin, ikan teri, hingga berbagai bumbu masakan Nusantara.

"Saya melihat ada santan yang kemungkinan besar bahan bakunya berasal dari Indonesia, tetapi dipasarkan melalui negara lain. Begitu juga ikan patin yang saat ini dipasok dari negara tetangga, padahal Indonesia memiliki potensi produksi yang sangat besar," katanya.

Menurut Menhaj, pemerintah sebenarnya telah mulai menjajaki pengiriman berbagai komoditas pangan Indonesia ke Arab Saudi untuk mendukung kebutuhan konsumsi jamaah haji.

Sejumlah komoditas yang pernah dicoba untuk dikirim antara lain beras dan berbagai jenis bumbu masakan.

Namun upaya tersebut belum berjalan optimal karena terkendala situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada jalur distribusi dan meningkatnya biaya logistik.

"Kami sudah mulai mencoba mengirim beras dan berbagai bumbu dari Indonesia. Namun karena situasi kawasan yang belum sepenuhnya kondusif, biaya transportasi menjadi tinggi sehingga tidak semua rencana pengiriman dapat terlaksana," ujarnya.

Dia berharap kondisi kawasan Timur Tengah segera membaik sehingga distribusi logistik kembali normal dan produk-produk Indonesia dapat lebih mudah masuk ke pasar Arab Saudi, termasuk untuk memenuhi kebutuhan katering haji.

Menurut Menhaj, peluang bagi pelaku usaha Indonesia untuk memasok kebutuhan konsumsi jamaah haji sangat terbuka lebar.

Berbagai produk yang saat ini digunakan dalam katering haji, mulai dari ikan teri, asam jawa, santan, hingga ikan patin, merupakan komoditas yang dapat diproduksi Indonesia dengan kualitas yang tidak kalah bersaing.

"Peluangnya sangat besar. Produk-produk yang dibutuhkan sebenarnya banyak tersedia di Indonesia. Tinggal bagaimana kita memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku agar produk tersebut bisa masuk ke Arab Saudi," katanya.

Ke depan, Kementerian Haji dan Umrah akan mendorong penggunaan produk Indonesia melalui berbagai skema kerja sama dengan penyedia katering. Salah satunya dengan memasukkan penggunaan komoditas tertentu ke dalam kontrak layanan konsumsi jamaah.

"Dalam kontrak ke depan, kita bisa mengatur penggunaan sejumlah bahan baku dari Indonesia. Dengan begitu, produk Indonesia memiliki kepastian pasar dan dapat menjadi bagian dari rantai pasok konsumsi haji," ujarnya.

Menhaj menegaskan bahwa upaya tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas layanan konsumsi jamaah, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi pelaku usaha nasional.

"Kita ingin jamaah mendapatkan makanan yang sesuai dengan selera Indonesia, sekaligus menghadirkan manfaat ekonomi bagi petani, nelayan, UMKM, dan pelaku usaha dalam negeri. Haji tidak hanya menjadi pelayanan ibadah, tetapi juga dapat menjadi pintu masuk penguatan ekosistem ekonomi Indonesia di tingkat global," katanya

(kunthi fahmar sandy)

JAKARTA - Garuda Indonesia mengintensifkan koordinasi dengan otoritas kebandarudaraan Arab Saudi dan berbagai pemangku kepentingan terkait guna memastikan kelancaran fase pemulangan jamaah haji Indonesia. Langkah tersebut dilakukan menyusul adanya penyesuaian operasional di Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah, yang berdampak pada sejumlah jadwal penerbangan.

"Melalui koordinasi intensif yang terus dilakukan bersama otoritas setempat, Garuda Indonesia memastikan seluruh jamaah pada penerbangan kloter 2 embarkasi Banten (JKB02) telah tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu (3/6) pukul 13.45 WIB," ujar Manajemen Garuda Indonesia dalam keterangan resmi dikutip, Kamis (4/6/2026).

Penerbangan JKB02 tersebut diberangkatkan dari Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah, pada Selasa (2/6) pukul 22.55 waktu setempat. Garuda Indonesia memastikan proses kepulangan jamaah tetap berjalan sesuai prosedur keselamatan dan standar layanan yang berlaku.

Maskapai pelat merah itu menjelaskan penyesuaian jadwal pada sejumlah penerbangan terjadi akibat tingginya kepadatan aktivitas operasional di Bandara Internasional King Abdulaziz selama periode pemulangan jamaah haji. Kondisi tersebut turut memengaruhi beberapa penerbangan haji Garuda Indonesia.

Selain JKB02, penerbangan yang terdampak meliputi kloter 3 embarkasi Ujung Pandang, kloter 2 embarkasi Medan, kloter 2 embarkasi Yogyakarta, serta dua penerbangan ONH Plus dengan nomor penerbangan GA981 dan GA993. Garuda menyatakan seluruh penerbangan tersebut kini telah diberangkatkan menuju destinasi masing-masing.

Untuk meminimalkan dampak keterlambatan, Garuda bersama otoritas bandara setempat terus menjalankan langkah mitigasi operasional dan koordinasi intensif guna memastikan proses pemulangan jamaah berlangsung aman, lancar, dan tepat layanan.

Selama proses penanganan berlangsung, Garuda Indonesia juga memastikan para jamaah memperoleh pendampingan yang diperlukan, termasuk pemenuhan hak-hak jamaah sesuai ketentuan yang berlaku. Maskapai tersebut turut menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang timbul akibat penyesuaian jadwal penerbangan.

Garuda Indonesia menegaskan akan terus mengoptimalkan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk menjaga kelancaran operasional penerbangan dan memastikan proses pemulangan jamaah haji Indonesia dapat berjalan dengan baik hingga berakhirnya operasional haji tahun 2026.