Bisnis.com, BATAM - PT Bandara Internasional Batam memastikan operasional penerbangan haji di Bandara Internasional Hang Nadim tetap berjalan normal meski sempat terjadi kendala teknis pada pesawat Saudia Airlines.

Direktur Operasi PT Bandara Internasional Batam, Anton Marthalius, di Batam, Rabu, menegaskan bahwa isu pendaratan darurat pesawat haji Saudia Airlines tidak tepat. Ia menjelaskan, kendala terjadi saat pesawat masih berada di apron, bukan dalam kondisi terbang.

“Kami mengonfirmasi adanya kendala teknis pada pesawat Saudia Airlines tipe B77-300 ER, namun kejadian tersebut bukan saat pesawat di udara, melainkan masih di apron. Jadi, informasi mengenai pendaratan darurat tidak benar,” ujarnya.

Anton menyampaikan, insiden tersebut sempat berdampak pada penyesuaian jadwal keberangkatan jamaah haji kloter 5. Semula dijadwalkan berangkat pada 27 April 2026 pukul 07.40 WIB, keberangkatan diundur menjadi 28 April 2026.

Sebanyak 440 jamaah haji kloter 5 akhirnya diberangkatkan menuju Madinah pada 28 April 2026 pukul 15.09 WIB dalam kondisi aman dan lancar.

Ia menegaskan, secara keseluruhan kendala teknis tersebut tidak mengganggu jadwal keberangkatan kloter haji lainnya. Pihak bandara bersama maskapai dan instansi terkait telah melakukan mitigasi sehingga operasional kembali berjalan normal.

“Kami memastikan operasional keberangkatan haji di Bandara Hang Nadim saat ini sudah kembali normal,” katanya.

Sebelumnya, insiden serupa juga terjadi pada penerbangan haji rute Surabaya–Madinah yang harus mendarat darurat di Bandara Kualanamu, Medan. Dua kejadian dalam waktu berdekatan itu menjadi perhatian pemerintah.

Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menyebut terdapat dua kendala teknis yang dialami maskapai Saudia Airlines selama musim haji 2026, yakni di Medan dan Batam.

“Ada dua kendala pesawat Saudi, satu harus servis di Medan, kemudian satu di Batam tidak bisa berangkat dan harus mencari pengganti,” ujarnya.

Menurut Irfan, gangguan tersebut menunjukkan perlunya kesiapan teknis yang lebih matang dari maskapai, mengingat penerbangan haji memiliki jadwal ketat dan melibatkan ribuan jamaah.

Kementerian Haji dan Umrah telah melayangkan surat peringatan kepada pihak Saudia Airlines sebagai bentuk evaluasi atas insiden tersebut.

Pemerintah menegaskan pentingnya memastikan kesiapan armada sebelum masa keberangkatan jamaah dimulai guna menjaga kelancaran operasional haji serta kenyamanan para jamaah.

Bisnis.com, MAJALENGKA- Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mendorong pemerintah agar layanan Mecca Route diterapkan di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka.

Menurutnya, fasilitas tersebut penting untuk meningkatkan kelancaran proses pemberangkatan jamaah calon haji, sekaligus menyederhanakan tahapan keimigrasian setibanya di Arab Saudi.

Selly menyampaikan hal itu saat meninjau langsung operasional pemberangkatan haji di BIJB Kertajati, Rabu. Ia menilai seluruh layanan pada musim haji tahun ini sudah berjalan baik, tetapi masih ada catatan penting untuk peningkatan layanan di masa mendatang.

“Sampai detik ini semua berjalan dengan baik, tetapi memang catatan kami bahwa untuk ke depan, dari Bandara Embarkasi Kertajati ini harus ada pelayanan Mecca Route,” kata Selly, Senin (27/4/2026).

Menurut Selly, layanan Mecca Route memegang peran signifikan dalam mempercepat proses kedatangan jamaah di Bandara Madinah maupun Jeddah. Dengan skema tersebut, seluruh prosedur pemeriksaan paspor dan keimigrasian dilakukan di Tanah Air sebelum keberangkatan. Alhasil, jamaah tidak lagi harus melalui antrean panjang di bandara Arab Saudi.

“Dengan layanan tersebut, setiap calon haji dapat langsung menuju bus dan hotel tanpa melalui antrean pemeriksaan keimigrasian,” ujarnya.

Saat ini, jamaah dari Embarkasi Kertajati masih harus menjalani pemeriksaan keimigrasian setibanya di Arab Saudi. Situasi itu, menurut Selly, berdampak pada waktu tunggu jamaah dan kerap menjadi salah satu titik kelelahan setelah perjalanan panjang.

Ia menuturkan, Mecca Route sejauh ini baru diterapkan pada empat embarkasi, yakni Soekarno-Hatta, Solo, Makassar, dan Surabaya. Karena itu, ia meminta pemerintah memperluas layanan tersebut ke embarkasi lain, termasuk Kertajati, terutama mengingat perannya yang semakin strategis bagi jamaah haji Jawa Barat dan daerah sekitar.

“Ini menjadi catatan saya agar pola Mecca Route ini jangan hanya diterapkan di empat embarkasi yang sudah berlangsung, tetapi bisa dilakukan untuk di beberapa embarkasi lainnya,” tegasnya.

Sebelumnya, Selly memastikan pemberangkatan kloter pertama jamaah haji dari Embarkasi Kertajati pada musim haji tahun ini berjalan lancar tanpa kendala berarti. Dari laporan yang diterimanya, total calon haji yang diberangkatkan mencapai sekitar 445 orang.

Ia menyebutkan keberangkatan perdana itu turut dihadiri Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Kehadiran Menhub, kata Selly, menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan dukungan penuh terhadap operasional haji dari Kertajati yang terus berkembang.

Menurutnya, seluruh tahapan pelayanan bagi jamaah, mulai dari asrama hingga ke proses keberangkatan dari bandara, telah sesuai standar. Pemeriksaan kesehatan, layanan bagasi, hingga alur imigrasi di Indonesia dinilai berjalan tertib.

“Saya memastikan secara umum pelayanan untuk calon haji mulai dari asrama hingga proses di bandara telah berjalan sesuai harapan,” ujarnya.

Dia pun berharap seluruh kloter berikutnya dapat diberangkatkan dengan lancar dan tanpa hambatan. “Hari ini kita sudah memberangkatkan kloter pertama dari Kertajati. Kita doakan pemberangkatan ini berjalan dengan lancar dan diberikan keselamatan sampai di Tanah Suci,” tuturnya.

Menurutnya, penerapan Mecca Route di Kertajati dipandang sebagai langkah strategis dalam penguatan layanan embarkasi Jawa Barat. Dengan potensi penumpang yang besar, Kertajati diharapkan tidak hanya menjadi bandara alternatif, tetapi pusat pemberangkatan yang setara dengan embarkasi besar lain di Indonesia.

Dorongan ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah serta BIJB untuk terus meningkatkan fasilitas dan kesiapan operasional bandara, terutama setelah meningkatnya jumlah penerbangan internasional dan charter haji.

Selly menekankan, kualitas layanan kepada jamaah harus menjadi prioritas, karena perjalanan haji tidak hanya soal keberangkatan dan kedatangan, tetapi juga kenyamanan, efisiensi proses, dan perlindungan terhadap para jamaah, terutama yang berusia lanjut.

"Kami Komisi VIII akan terus mendorong koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, dan Direktorat Jenderal Imigrasi, agar rencana perluasan Mecca Route dapat segera direalisasikan," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Saudia Airlines Indonesia resmi mengawali layanan penerbangan haji tahun 1447H/2026M dengan memberangkatkan kloter pertama jemaah dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK) pada Rabu (22/4/2026) pukul 07.00 WIB. Jemaah diterbangkan langsung menuju Madinah sebagai bagian dari awal operasional haji tahun ini.

Penerbangan inaugural ini menjadi pembuka rangkaian layanan Saudia Airlines dalam mendukung mobilitas jemaah haji Indonesia. Selain Jakarta, maskapai juga melayani keberangkatan dari sejumlah embarkasi lain, yaitu Batam (BTH), Palembang (PLM), Kertajati (KJT), dan Surabaya (SUB), dengan penerbangan langsung menuju Madinah maupun Jeddah.

Dalam momen ini, Saudia Airlines menghadirkan langsung perwakilan manajemen untuk melepas kloter perdana jemaah haji Indonesia. Hadir dalam kesempatan tersebut Mr. Reham, Director Southeast Asia & Australia Saudia Airlines, dan Mr. Ali, Director Ground Operational East Asia Region, bersama Bapak Andri Bermawi, Director PT Ayuberga selaku General Sales Agent (GSA) resmi Saudia Airlines di Indonesia. Kehadiran langsung jajaran pimpinan ini mencerminkan komitmen nyata Saudia Airlines terhadap kelancaran dan kualitas layanan haji di Indonesia.

Sebagai salah satu maskapai dengan pengalaman terpanjang dalam penyelenggaraan penerbangan haji untuk musim haji 2026, maskapai memastikan seluruh aspek operasional telah dipersiapkan secara matang. Mulai dari proses check-in, penanganan bagasi, hingga kenyamanan di dalam kabin, semuanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan jemaah Indonesia.

Saudia Airlines siap memastikan setiap jemaah haji Indonesia tiba di Tanah Suci dengan selamat dan tepat waktu.

Bisnis.com, PADANG - Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatra Barat mencatat pada kloter 01 ini tercatat 391 jamaah calon haji asal Kota Padang yang akan berangkat dan jumlah ini mengalami pengurangan jika dilihat pada data yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumbar M. Rifki mengatakan dalam data sebelumnya seharusnya pada kloter 01 ini terdapat 393 jamaah calon haji yang akan berangkat dari Embarkasi Padang. Setelah mendapat konfirmasi dari pihak keluarga, terdapat 2 orang batal berangkat pada kloter 01 ini dengan alasan sakit.

"Ada dua orang dari kloter 01 ini mendadak sakit jelang keberangkatan hari ini. Jadi untuk dua orang ini akan dilakukan keberangkatan pada kloter berikutnya," kata dia, Kamis (23/4/2026).

Dia menyampaikan belum ada informasi pasti terkait penyebab sakit atas kondisi dua orang jamaah calon haji yang batal berangkat pada kloter 01 ini. Rifki berharap kedua orang dimaksud bisa kembali sembuh sesegera mungkin, sehingga dapat bergabung bersama jamaah calon haji lainnya.

Menurutnya pada pelaksanaan haji 2026 ini ada sebanyak 5.402 jamaah calon haji yang akan diberangkatkan Embarkasi Padang. Dari jumlah itu, terdiri dari 4.033 jamaah asal Sumbar dan 1.369 jamaah dari Provinsi Bengkulu.

"Penerbangan dilakukan sebanyak 14 kali melalui maskapai Garuda Indonesia dari Bandara Internasional Minangkabau (BIM)," jelasnya.

Rifki bilang untuk keberangkatan kloter 01 ini akan dilakukan pada pukul 01.05 WIB. Namun mengingat rombongan ini kloter 01 ini, akan ada acara pelepasan keberangkatan pukul 16.00 WIB nanti, kemudian untuk boarding diperkirakan dimulai pada 22.00 WIB.

Lebih lanjut pihaknya bilang untuk komposisi jamaah tahun ini juga didominasi oleh lanjut usia, yakni 26% jamaah berusia di atas 65 tahun yang jumlahnya mencapai seribu orang. Bahkan ada berusia sekitar 98 tahun, dan yang termuda di bawah 20 tahun.

Melihat cukup banyaknya jamaah calon haji yang berusia lansia, pelayanan prima menjadi prioritas yang akan dilakukan bagi petugas haji. Dikatakannya pada tahun 2026 ini, calon jamaah haji Embarkasi Padang menggunakan maskapai Garuda Indonesia, dari segi layanan untuk lansia ada kemudahan, dan berbeda pada tahun lalu, jamaah haji harus digotong untuk naik pesawat.

"Kami berharap tahun ini pelaksanaan lebih baik. Begitupun soal geopolitik yang terjadi di Timur Tengah, semoga tidak berdampak terhadap pelaksanaan haji tahun 2026 ini," harapnya.

Semangat Melayani Sepenuh Hati menjadi landasan Telkomsel dalam mendampingi jemaah Haji. Melalui RoaMAX Haji 2026...,

Makassar (ANTARA) - Telkomsel sebagai telekomunikasi seluler terkemuka di Indonesia menghadirkan dukungan konektivitas digital dengan memastikan ketersediaan jaringan 5G melayani para jemaah Indonesia di Arab Saudi.

Telkomsel menghadirkan RoaMAX Haji 2026 yang dirancang untuk menjawab sejumlah kebutuhan konektivitas utama jemaah, antara lain koneksi internet stabil untuk komunikasi keluarga, akses layanan digital penting, serta dukungan selama perjalanan.

"Semangat Melayani Sepenuh Hati menjadi landasan Telkomsel dalam mendampingi jemaah Haji. Melalui RoaMAX Haji 2026, kami menghadirkan kuota lebih besar, akses jaringan roaming yang andal melalui kolaborasi dengan STC, Mobily, dan Zain, serta akses 5G," urai VP Halo Product Marketing and Engagement Service Telkomsel Danang Andrianto melalui keterangannya di Makassar, Kamis.

Akses 5G ini, kata Danang, berkecepatan tinggi agar jemaah tetap nyaman berkomunikasi dan dapat fokus menjalani ibadah dengan tenang. "Urusan sinyal, biar Telkomsel yang jaga," tambah Danang.

Paket ini menawarkan kuota hingga 42 GB dengan masa aktif hingga 60 hari.
Termasuk kuota transit 1 GB yang dapat digunakan di 13 negara (Qatar, UEA, Palestina, Turki, Mesir, Yordania, Oman, Singapura, Malaysia, Australia, India, Sri Lanka).

Dukungan ini mencakup Paket RoaMAX Haji 2026, akses jaringan 5G di Arab Saudi, GraPARI Makkah, Posko Haji Telkomsel di 17 embarkasi, serta layanan pelanggan 24/7 bebas biaya via Call Center, Asisten Virtual Veronika, fitur Haji Corner di MyTelkomsel.

Termasuk kuota domestik 2 GB, yang dapat digunakan selama proses embarkasi di Indonesia. Akses jaringan 5G hingga 100 Mbps (cakupan sesuai ketersediaan jaringan setempat).

Selain Paket RoaMAX Haji, Telkomsel juga menyiapkan kuota hingga 42GB, termasuk 2GB di Indonesia + 1GB di 13 negara transit Telkomsel layani jemaah Haji sepenuh hati dengan hadirkan akses 5G hingga 100 Mbps dan layanan pelanggan 24/7 bebas biaya di Tanah Suci dan Indonesia.

Dukungan VoLTE untuk kualitas panggilan suara lebih jernih dan stabil. Bebas biaya langganan aplikasi Qara’a, platform belajar Al Qur’an berbasis AI.

Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel- Seksi Layanan Perlindungan Jamaah (Linjam) Daerah Kerja Madinah memastikan kesiapan penuh dalam memberikan perlindungan kepada jamaah haji Indonesia selama berada di Tanah Suci pada musim haji 2026.

Kepala Seksi Perlindungan Jamaah (Linjam) Daker Madinah, Ali Nurohim, menuturkan pihaknya telah mengerahkan seluruh personel untuk disiagakan di berbagai titik layanan.

“Total ada 60 personel Linjam yang kami tempatkan di Kantor Daker, sektor-sektor, dan Seksus,” ujarnya di Madinah, dikutip Rabu (22/4/2026).

Ia menjelaskan, personel yang bertugas di sektor akan fokus memberikan perlindungan langsung kepada jamaah yang berada di hotel-hotel pemondokan. Kehadiran petugas Linjam diharapkan dapat memberikan rasa aman dan ketenangan bagi jamaah dalam menjalankan ibadah.

“Tujuan utama kami adalah memastikan jamaah merasa tenang dan yakin bahwa mereka dilindungi selama beribadah,” kata dia.

Selain aspek keamanan, Linjam juga menangani berbagai permasalahan teknis yang dihadapi jamaah, seperti koper yang tertukar atau hilang. Petugas akan membantu proses pencarian dan pengembalian barang milik jamaah.

“Termasuk jika ada koper yang tertukar, Linjam akan membantu mencarikan dan menyelesaikan,” tutur dia.

Linjam juga memberikan perlindungan dalam mobilitas jamaah, khususnya perjalanan dari hotel menuju Masjid Nabawi. Pengamanan dilakukan untuk memastikan jamaah dapat berangkat dan kembali dengan aman tanpa kendala.

Dari total 60 personel, masing-masing sektor ditempatkan tiga petugas Linjam, sementara di Seksus terdapat 32 personel yang dibagi ke dalam lima pos pengamanan di area Masjid Nabawi.

Adapun titik pos Linjam di Masjid Nabawi tersebar di beberapa pintu strategis, yakni Pintu 336 (Pos 1), Pintu 328 (Pos 2), Pintu 310 (Pos 3), Pintu 360 (Pos 4), serta area Raudhah (Pos 5).

“Di Masjid Nabawi terdapat lima pos Linjam yang siaga 24 jam penuh untuk melayani dan melindungi jamaah,” katanya. Ali mengimbau jamaah agar tidak berangkat sendirian saat menuju masjid, melainkan menggunakan sistem berpasangan atau rombongan kecil (buddy system).

Hal ini untuk menghindari jamaah terpisah dari rombongan dan memudahkan saling membantu jika terjadi kendala di lapangan.

Selain itu, ia menekankan pentingnya menjaga identitas jamaah, khususnya kartu Nusuk, agar selalu melekat dan tidak tertinggal di hotel.

“Jangan sampai kartu Nusuk hilang atau tertinggal, karena itu penting untuk kelancaran ibadah,” kata dia. Dengan kesiapan personel dan sistem pengamanan yang terstruktur, Linjam Daker Madinah berharap jamaah haji Indonesia dapat beribadah dengan lebih aman, nyaman, dan khusyuk di Masjid Nabawi maupun selama mobilitas di Madinah.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau akrab disapa Zulhas memastikan pasokan pangan untuk jamaah haji Indonesia tetap aman meskipun dihadapkan pada situasi geopolitik global yang penuh tantangan.

Dia menyampaikan, pemerintah telah mendapatkan jaminan dari otoritas terkait kebutuhan konsumsi jamaah haji akan terpenuhi dengan baik. Sehingga, jamaah tidak perlu khawatir mengenai ketersediaan makanan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.

"Soal makan jamaah Haji, Pak Menteri Haji mengatakan aman, walaupun ada di sana geopolitik. Tapi jamaah haji, soal makan enggak usah khawatir. Ada makanan siap saji, ada makanan di sana, insyaallah cukup lengkap," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Zulhas juga menjelaskan, pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas layanan konsumsi bagi jamaah, termasuk mendorong penggunaan bahan pangan dari Indonesia. Hal ini sejalan dengan praktik restoran internasional di Tanah Air yang menggunakan bahan baku dari negara asalnya.

"Tidak kurang apapun makanan aman untuk jamaah haji Indonesia, termasuk tentu buat kita juga stok pangan kita cukup, apakah beras, apakah jagung, apakah ikan, apakah telur ayam, buah, sayur cukup untuk Indonesia," kata dia.

Menurutnya, perkembangan positif dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam negeri yang mulai mampu memproduksi makanan siap saji berbasis teknologi, seperti Ready to Eat (RTE). Produk ini dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung kebutuhan konsumsi jamaah haji sekaligus membuka peluang ekspor.

"Nah kita sekarang alhamdulillah tadi laporan dari Menteri Haji sudah banyak sekarang kemampuan UMKM kita yang menggunakan, apa namanya, memanfaatkan teknologi. Rupanya sekarang sudah ada makanan siap saji yang fresh, saya juga baru tahu ada istilahnya itu RTE, Ready to Eat," ujar Zulhas.

(Dhera Arizona)

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memastikan pasokan pangan bagi jamaah calon haji Indonesia tetap aman di tengah dinamika geopolitik global.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan kondisi pangan bagi jamaah haji Indonesia tetap terjamin, sehingga para jamaah tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan makanan selama di Tanah Suci.

"Soal makan jamaah haji kita, tadi Pak Menteri Haji mengatakan aman, walaupun di sana ada geopolitik seperti itu, tapi (untuk) soal makan nggak usah khawatir," kata Zulhas usai rapat koordinasi Persiapan Pemenuhan Pangan untuk Haji 2026 di Kementerian Koordinator Bidang Pangan Jakarta, Selasa.

Menurutnya, berbagai jenis makanan telah disiapkan secara memadai, mulai dari makanan siap saji hingga makanan yang diproduksi langsung di lokasi, sehingga kebutuhan konsumsi jamaah dapat terpenuhi secara lengkap.

Pemerintah juga memastikan kualitas makanan yang disediakan tetap terjaga dengan baik, sehingga aman untuk dikonsumsi oleh jamaah haji selama menjalankan rangkaian ibadah di Arab Saudi.

Selain itu, pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak terkait guna memastikan distribusi pangan berjalan lancar tanpa hambatan berarti sepanjang pelaksanaan ibadah haji berlangsung.

Upaya tersebut dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada jamaah calon haji Indonesia, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar berupa konsumsi yang layak dan berkualitas.

"Sekarang sudah ada makanan siap saji yang fresh, istilahnya itu RTE, ready to eat," bebernya.

Pemerintah juga memanfaatkan perkembangan teknologi dalam penyediaan pangan, termasuk penggunaan makanan siap saji yang praktis dan tetap menjaga kualitas serta kandungan gizi bagi jamaah.

Dia juga menyatakan pemerintah melalui Kementerian Perdagangan Republik Indonesia telah menandatangani MoU dengan Arab Saudi, sehingga pengiriman makanan bagi jamaah haji Indonesia dapat dilakukan lebih mudah.

"Kita bisa ngirim makanan ke jamaah kita, bebas. Enggak dipersulit dari Arab Saudinya. Tapi, makanan (yang dikirim) itu hanya untuk jamaah kita. Tidak untuk diedarkan dalam negerinya. Karena kalau diedarkan dalam negeri Arab Saudi, untuk ada persyaratan lain," tambah Zulhas.

Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Moch Irfan Yusuf menyampaikan penyediaan konsumsi bagi jamaah tidak terdampak langsung oleh dinamika harga global, meskipun terdapat fluktuasi harga di pasar lokal Arab Saudi.

Ia menegaskan pihak penyedia katering tidak mengajukan perubahan harga, sehingga layanan konsumsi bagi jamaah tetap berjalan sesuai perencanaan tanpa adanya penyesuaian yang berpotensi mengganggu pelayanan.

Dalam skema penyediaan konsumsi, mayoritas makanan bagi jamaah haji tetap disiapkan melalui proses memasak di dapur untuk menjaga kesegaran serta kualitas gizi yang dikonsumsi setiap hari.

Namun, pada periode tertentu dengan mobilitas tinggi, pemerintah juga menyiapkan makanan siap saji atau ready to eat sebagai solusi distribusi yang lebih praktis dan efisien.

Makanan siap santap tersebut dipasok dari Indonesia dan telah mulai dikirim untuk mendukung kebutuhan jamaah pada fase puncak ibadah haji di Tanah Suci.

Penggunaan makanan siap santap difokuskan pada saat pergerakan jamaah sangat padat sehingga distribusi makanan segar menjadi lebih terbatas.

Pada periode tersebut, pemerintah menyiapkan sekitar 3 juta paket makanan siap santap untuk memenuhi kebutuhan sekitar 200 ribu jamaah selama enam hari pelaksanaan ibadah.

Langkah ini dilakukan khususnya pada tahapan Armuzna atau meliputi Arafah, Muzdalifah, dan Mina sebagai rangkaian puncak ibadah haji dengan tingkat kepadatan tinggi.

"Sebanyak 3 juta paket selama enam hari, karena untuk 200 ribu orang, 6 hari. Kan tinggal kalikan saja. Itu hanya untuk tanggal 7, 8, 9, sampai 13. Karena waktu itu trafiknya kan sangat padat sehingga kita pakai RTE itu (ready to eat), itu (selama) tahapan Armuzna," beber Menhaj.

Pemerintah juga memastikan seluruh makanan yang disediakan, baik dari dapur maupun dalam bentuk siap saji, memenuhi standar keamanan pangan yang telah ditetapkan.

Adapun rapat tersebut turut dihadiri Menteri Perdagangan Budi Santoso, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hassan, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria, Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) Sahat Manaor Panggabean, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani hingga pejabat lainnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel- Madinah Al Munawarah, siap menyambut kedatangan jamaah haji Indonesia yang akan menjalani rangkaian ibadah haji.

Kesiapan penginapan menjadi salah satu kunci utama agar jamaah dapat beristirahat dengan nyaman serta menjalankan ibadah dengan khusyuk.

Sebanyak 103 ribu jamaah haji Indonesia gelombang pertama dijadwalkan tiba di Madinah. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) telah menyiapkan 118 hotel yang tersebar di tiga wilayah utama, yakni Syamaliah (utara), Janubiyah (selatan), dan Gharbiyah (barat).

Dikutip dari keterangan pers Selasa (21/4/2026), perbedaan karakteristik hotel di Madinah, terutama dari sisi kapasitas kamar, menjadi tantangan tersendiri dalam penempatan jamaah. Kapasitas hotel yang tidak selalu sebanding dengan jumlah jemaah dalam satu kelompok terbang (kloter) membuat penempatan harus dilakukan secara penyesuaian.

Dalam kondisi tersebut, sebagian jemaah dalam satu kloter dimungkinkan menempati hotel yang berbeda. Namun demikian, Kemenhaj memastikan seluruh layanan tetap diberikan secara setara tanpa perbedaan kualitas.

Kasi Akomodasi Daker Madinah, Zaenal Mutaqin, mengatakan bahwa seluruh jemaah akan memperoleh layanan dengan standar yang sama.

“Seluruh layanan yang kita berikan kepada jamaah itu sama. Mulai dari hotel, konsumsi, transportasi, hingga layanan ibadah seperti ziarah, semuanya sudah distandarkan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, standar layanan tersebut mencakup konsumsi, transportasi, pengangkutan koper, hingga program ibadah seperti city tour dan ziarah Raudhah, sehingga seluruh jamaah tetap mendapatkan pelayanan yang optimal.

Meski terdapat variasi kualitas hotel, mulai dari setara bintang tiga hingga sebagian mendekati bintang empat, hal tersebut tidak mengurangi standar pelayanan yang diterima jamaah.

“Memang hotelnya berbeda, tetapi standar layanannya sama. Bahkan ada hotel dengan fasilitas mendekati haji khusus, meski jemaahnya reguler,” katanya.

Kemenhaj juga berupaya agar jamaah dalam satu keluarga, pasangan suami istri, serta jamaah lanjut usia (lansia) beserta pendampingnya tidak terpisah dalam penempatan hotel.

Dengan berbagai kesiapan tersebut, diharapkan jamaah haji Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan tenang, nyaman, dan khusyuk selama berada di Madinah.

(kunthi fahmar sandy)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bandara Internasional Soekarno-Hatta siap melayani keberangkatan 35.285 jamaah haji pada musim haji 1447 Hijriah/2026. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, menyampaikan seluruh proses keberangkatan akan dipusatkan di Terminal 2F yang difungsikan sebagai fasilitas layanan haji terintegrasi.

"Keberangkatan jamaah dijadwalkan berlangsung mulai 22 April hingga 21 Mei 2026, dengan total 84 kelompok terbang (kloter) keberangkatan dan 84 kloter kepulangan," ujar Heru dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (20/4/2026).

Heru mengatakan para jamaah berasal dari tiga embarkasi, yakni Banten, Jakarta–Bekasi, dan Jakarta–Pondok Gede. Dia menyampaikan mengatakan seluruh kesiapan operasional telah dilakukan untuk mendukung kelancaran pelayanan jamaah.

“Kami telah menyiapkan alur layanan berbasis kloter di Terminal 2F serta memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Hal ini dilakukan untuk mendukung proses keberangkatan yang tertib, lancar, dan tepat waktu,” ucap Heru.

Ia menjelaskan Terminal 2F memiliki luas 27.418 meter persegi dengan kapasitas layanan hingga 6,1 juta per tahun. Fasilitas yang tersedia antara lain ruang tunggu berkapasitas hingga 3.000 orang, sistem layanan penumpang terintegrasi, serta masjid seluas 3.136 meter persegi yang mampu menampung sekitar 800 jamaah.

Kami telah menyiapkan alur layanan berbasis kloter di Terminal 2F serta memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan

Tangerang (ANTARA) - PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) Kantor Cabang Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang, Banten, menyebutkan proses keberangkatan 84 kelompok terbang (kloter) jamaah calon haji 2026 akan dipusatkan atau terintegrasi di Terminal 2F.

Sesuai rencana, jadwal keberangkatan terhadap 84 kloter dengan jumlah 35.285 calon haji ini, akan berlangsung mulai 22 April hingga 21 Mei 2026.

"Kami telah menyiapkan alur layanan berbasis kloter di Terminal 2F serta memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Hal ini dilakukan untuk mendukung proses keberangkatan yang tertib, lancar dan tepat waktu," kata General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi di Tangerang, Senin.

Ia mengatakan total 84 kelompok terbang (kloter) keberangkatan dan kepulangan tersebut berasal dari tiga embarkasi, yakni Banten, Jakarta–Bekasi dan Jakarta–Pondok Gede.

Kendati demikian, lanjutnya, seluruh kesiapan operasional di Terminal 2F Bandara Soetta dipastikan telah dilakukan untuk mendukung kelancaran pelayanan jamaah calon haji.

Menurut dia, Terminal 2F yang memiliki luas 27.418 meter persegi ini telah disiapkan dengan kapasitas layanan hingga 6,1 juta per tahun. Dimana, fasilitas yang tersedia antara lain ruang tunggu berkapasitas hingga 3.000 orang, sistem layanan penumpang terintegrasi, serta masjid seluas 3.136 meter persegi yang mampu menampung sekitar 800 orang.

Selain itu, layanan Makkah Route kembali dioperasikan untuk memudahkan proses perjalanan jamaah. Melalui layanan ini, proses keimigrasian Arab Saudi dilakukan sebelum keberangkatan sehingga waktu tunggu saat tiba di Arab Saudi dapat lebih singkat.

"Untuk mendukung layanan tersebut, disiapkan 10 konter khusus di area steril terminal. Seluruh alur pelayanan dirancang secara sistematis, mulai dari kedatangan jemaah di bandara, penempatan berdasarkan kloter, proses pemeriksaan dokumen, hingga keberangkatan menuju pesawat," jelasnya.

Ia mengatakan pengaturan ini dilakukan untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan selama proses keberangkatan. Oleh karenanya, Bandara Soekarno-Hatta bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan guna mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang aman, tertib dan nyaman.

"Kami bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan guna mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang aman," kata dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tengah mengkaji skema pembiayaan tambahan untuk penerbangan haji 1447 Hijriah/2026 Masehi yang mengalami lonjakan signifikan. Kenaikan ini memicu perdebatan mengenai siapa yang akan menanggung beban tambahan tersebut apakah negara atau jamaah.

Dalam Rapat Kerja bersama DPR RI di Jakarta, isu ini mencuat setelah dua maskapai utama pengangkut jamaah, Garuda Indonesia dan Saudia Airlines, mengajukan kenaikan biaya akibat lonjakan harga avtur serta fluktuasi nilai tukar.

Secara total, tambahan biaya yang diajukan mencapai sekitar Rp1,77 triliun, membuat biaya penerbangan haji melonjak dari semula Rp6,69 triliun menjadi Rp8,46 triliun.

Melalui Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang menegaskan bahwa tambahan biaya tersebut seharusnya ditanggung negara, bukan jamaah. DPR juga meminta pemerintah menghitung ulang besaran kenaikan, memperkuat koordinasi lintas kementerian, serta menyusun skema pembiayaan yang transparan dan akuntabel. Pandangan serupa disampaikan anggota DPR Hidayat Nur Wahid yang menyoroti masih adanya perbedaan sikap di internal pemerintah terkait sumber pendanaan.

Siapa yang Menanggung Biaya Tambahan Penerbangan Haji?

Dilanir dari ANTARA, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas bahwa kenaikan biaya tersebut tidak boleh dibebankan kepada jamaah calon haji. Pemerintah pun saat ini berupaya mencari skema pembiayaan yang memungkinkan kebijakan tersebut dijalankan tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain, meskipun biaya naik signifikan, posisi pemerintah sejauh ini cenderung ingin memastikan jamaah tidak terdampak secara langsung.
Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Moch. Irfan Yusuf dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII RI di Jakarta mempertegas bahwa Presiden Prabowo telah memberi arahan agar lonjakan biaya tidak ditanggung oleh calon jamaah haji.

"Alhamdulillah, Presiden menegaskan bahwa kenaikan ini jangan sampai dibebankan kepada jamaah," ujar Menhaj Irfan.

Skema Pembiayaan Penambahan Biaya Haji

Namun demikian, hingga kini sumber pendanaan tambahan tersebut masih belum diputuskan. Berdasarkan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, biaya penerbangan jamaah pada dasarnya bersumber dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), sementara biaya petugas kloter ditanggung APBN. Persoalannya, tambahan Rp1,77 triliun tersebut belum jelas apakah akan diambil dari dana BPIH yang pada dasarnya berasal dari setoran jamaah atau sepenuhnya ditanggung negara melalui APBN.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan bahwa pemerintah secara finansial siap menanggung selisih biaya tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa penggunaan APBN tetap harus memiliki dasar hukum yang kuat. Tanpa payung hukum yang jelas, pemerintah tidak dapat serta-merta mengambil keputusan pembiayaan dari anggaran negara.

Untuk itu, Kementerian Haji dan Umrah kini berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung RI guna memastikan legalitas skema pembiayaan yang akan diambil. Salah satu opsi yang dikaji adalah apakah kenaikan biaya ini dapat dikategorikan sebagai kondisi force majeure, sehingga membuka ruang penggunaan skema tertentu tanpa melanggar regulasi.

Hingga saat ini, keputusan final memang belum ditetapkan. Namun arah kebijakan mulai terlihat jelas: pemerintah, sesuai arahan presiden dan dorongan DPR, berupaya agar kenaikan biaya sebesar Rp1,77 triliun tidak dibebankan kepada jamaah, melainkan dicari skema agar dapat ditanggung negara. Kepastian terkait hal ini diperkirakan akan diumumkan setelah seluruh aspek hukum dan anggaran dinyatakan aman dalam rapat lanjutan.