JAKARTA - Peradilan militer kerap dipersepsikan sebagai lembaga hukum yang keras, bahkan tidak jarang dianggap kejam dibandingkan dengan peradilan sipil. Persepsi tersebut tidak lepas dari faktor sejarah.

Hal itu disampaikan pengamat politik dan militer Universitas Nasional (UNAS) Selamat Ginting dalam diskusi publik bertajuk “Mengapa Peradilan Militer itu Kejam” yang diselenggarakan Aliansi Mahasiswa Jabodetabek (AMJ) di Jakarta, Kamis, 23 April 2026.

“Persepsi ini muncul karena adanya ancaman hukuman berat seperti penjara seumur hidup hingga hukuman mati dalam berbagai putusannya,” ujarnya dikutip, Jumat (24/4/2026).

Menurut Selamat Ginting, militer bukanlah organisasi biasa. Ia dirancang untuk bekerja dalam situasi ekstrem, situasi hidup, dan mati, perang dan krisis, di mana kesalahan kecil dapat berujung pada kehancuran besar.

”Dalam konteks ini, hukum militer tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai bagian integral dari sistem pertahanan dan keamanan negara,” katanya.

Berbeda dengan masyarakat sipil yang bekerja dalam ruang toleransi kesalahan, militer justru menuntut kepastian dan ketepatan absolut. Seorang prajurit, sejak awal, pada dasarnya telah terikat pada kontrak mati, sebuah konsekuensi bahwa tugas yang dijalankan tidak mengenal kompromi dalam kondisi tertentu.

”Fondasi utama militer adalah disiplin dan rantai komando. Dalam sistem ini, perintah atasan bukan sekadar instruksi, melainkan elemen strategis yang menentukan keberhasilan operasi,” katanya.

Jika perintah dapat ditawar, diabaikan, atau dilanggar tanpa konsekuensi tegas, maka yang runtuh bukan hanya disiplin individu, tetapi seluruh sistem pertahanan negara. Dalam situasi tempur, keterlambatan sekecil apa pun dapat menggagalkan strategi, membahayakan pasukan, bahkan mengancam kedaulatan negara.

“Oleh karena itu, hukum militer dibangun di atas prinsip-prinsip yang cenderung absolut tanpa ruang toleransi terhadap pelanggaran yang berpotensi sistemik,” katanya.

Lihat video: Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis Ternyata TNI, Pakar: Harus Peradilan Umum



Beratnya hukuman dalam peradilan militer sering kali menjadi sorotan. Namun, jika dilihat dari konteks operasionalnya, hal ini memiliki dasar rasional. Contohnya adalah desersi, yaitu meninggalkan tugas tanpa izin.

“Dalam hukum sipil, meninggalkan pekerjaan mungkin hanya berujung pada sanksi administratif. Namun dalam militer, tindakan ini dapat membuka celah bagi musuh, bahkan berpotensi mengungkap rahasia strategis,” ucapnya.

Dalam kondisi perang, tindakan seperti ini bisa dianggap sebagai pengkhianatan, dengan konsekuensi hukuman yang sangat berat, termasuk hukuman mati. Bahkan dalam situasi ekstrem di medan tempur, komandan dapat mengambil tindakan langsung demi menjaga keselamatan pasukan.

Contoh lain adalah pembangkangan terhadap perintah operasi. Keterlambatan atau ketidakpatuhan dalam menjalankan perintah dapat menyebabkan kegagalan misi secara keseluruhan. Dampaknya tidak hanya pada individu, tetapi pada satuan, bahkan negara. Karena efeknya bersifat “multiplier”, maka sanksi yang dijatuhkan pun dirancang untuk memberikan efek jera yang maksimal.

“Dalam dunia militer, informasi adalah senjata. Kebocoran rahasia bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi ancaman langsung terhadap keamanan negara. Sejarah menunjukkan bahwa pembocoran informasi strategis dapat mengakibatkan kerugian besar, bahkan kekalahan dalam konflik. Oleh karena itu, hukum militer menempatkan pelanggaran semacam ini sebagai kejahatan berat dengan ancaman hukuman maksimal,” paparnya.

Hal ini mempertegas bahwa standar tanggung jawab prajurit militer jauh melampaui warga sipil biasa. Salah satu aspek penting dalam hukum militer adalah perbedaan perlakuan antara masa damai dan masa perang.

Suatu pelanggaran yang dianggap berat dalam kondisi normal dapat berubah menjadi kejahatan luar biasa dalam situasi perang. Bahkan pelanggaran disiplin sederhana seperti kelalaian atau keterlambatan dapat berdampak fatal dalam operasi militer.

”Inilah yang sering kali tidak dipahami oleh publik. Penilaian terhadap hukum militer kerap menggunakan standar sipil, padahal konteks operasionalnya sangat berbeda,” katanya.

Persepsi bahwa peradilan militer itu keras juga tidak bisa dilepaskan dari pengalaman sejarah. Dalam berbagai periode krisis politik dan keamanan, militer sering menjadi instrumen negara dalam menghadapi ancaman serius. Berbagai tokoh dalam sejarah Indonesia dijatuhi hukuman berat, termasuk hukuman mati, dalam konteks pemberontakan, pengkhianatan, atau ancaman terhadap kedaulatan negara.

Namun, penting dipahami bahwa keputusan tersebut tidak berdiri dalam ruang hampa, melainkan dalam konteks hukum perang dan stabilitas negara pada saat itu. Pada akhirnya, anggapan bahwa peradilan militer kejam lebih banyak lahir dari perbedaan perspektif.

“Bagi masyarakat sipil, hukuman berat tampak tidak proporsional. Namun bagi militer, hukuman tersebut adalah bagian dari mekanisme menjaga disiplin, loyalitas, dan keberlangsungan sistem pertahanan negara,” ujarnya.

Ini bukan semata soal keras atau tidaknya hukum, tetapi tentang bagaimana sebuah institusi dirancang untuk menghadapi situasi paling ekstrem yang tidak dihadapi oleh masyarakat sipil.

Peradilan militer memang keras, dan dalam banyak hal jauh lebih keras dibandingkan hukum sipil. Namun, kekerasan tersebut bukan tanpa alasan. Ia lahir dari kebutuhan menjaga disiplin absolut, efektivitas operasi, dan keamanan negara dalam situasi ekstrem.

“Yang menjadi tantangan ke depan bukanlah menghilangkan kekhususan tersebut, tetapi memastikan bahwa penerapannya tetap berada dalam koridor hukum, proporsionalitas, dan akuntabilitas,” kata Selamat Ginting.

Dengan demikian, peradilan militer tidak hanya kuat ke dalam, tetapi juga dapat dipahami dan diterima oleh publik luas sebagai bagian dari sistem negara hukum yang demokratis.

JAKARTA - Peneliti Pusat Kajian Pertahanan dan Geopolitik (Pushan Geopolitik) Universitas Al Azhar Indonesia Heri Herdiawanto mengatakan, karakter tegas bahkan terkesan keras dalam peradilan militer merupakan bagian inheren dari sistem pembinaan prajurit yang berorientasi pada disiplin dan kesiapan tempur. Hal tersebut disampaikan dalam diskusi publik bertajuk “Peradilan Militer Itu Kejam?” yang diselenggarakan Aliansi Mahasiswa Jabodetabek di Lubang Buaya, Jakarta Timur, Kamis (23/4/2026).

Menurut dia, peradilan militer tidak bisa disamakan sepenuhnya dengan peradilan sipil, karena memiliki fungsi strategis dalam menjaga kehormatan institusi dan efektivitas komando di tubuh TNI.

“Dalam konteks militer, hukum bukan hanya soal keadilan normatif, tetapi juga instrumen menjaga disiplin, loyalitas, dan kesiapan operasional. Karena itu, ketegasan dalam putusan menjadi konsekuensi logis,” ujarnya.

Dasar hukum peradilan militer di Indonesia telah diatur secara jelas dalam UU Nomor 31 Tahun 1997 yang menekankan prinsip equality before the law, independensi peradilan, serta jaminan hak asasi manusia bagi setiap prajurit.

"Meski demikian, penerapan hukum tetap mempertimbangkan karakteristik tugas militer yang penuh risiko dan membutuhkan kepatuhan absolut terhadap komando," katanya.

Heri juga menyoroti fungsi utama peradilan militer bukan semata-mata menghukum, melainkan menjaga tatanan disiplin internal agar tidak terjadi pelanggaran yang dapat berdampak pada stabilitas satuan maupun keamanan negara.

"Jika disiplin longgar, maka yang dipertaruhkan bukan hanya individu, tetapi keselamatan operasi dan kedaulatan negara,” ucapnya.

Menurut Heri, mekanisme dalam peradilan militer tetap memberikan ruang perlindungan hak seperti hak atas bantuan hukum, proses banding, hingga prosedur penahanan yang diatur ketat.

"Hal ini menunjukkan bahwa sistem tersebut tetap berada dalam koridor negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip keadilan," katanya.

Di tengah kritik sebagian pihak yang menilai peradilan militer terlalu keras, Heri menilai perspektif tersebut perlu dilihat secara proporsional. “Standar sipil tidak bisa sepenuhnya diterapkan dalam sistem militer. Justru ketegasan itu yang menjaga profesionalisme dan integritas prajurit,” ujarnya.

Dia mendorong publik memahami peran strategis peradilan militer dalam kerangka besar pertahanan negara, sehingga tidak terjebak pada persepsi semata tanpa melihat konteks dan fungsi yang melekat di dalamnya.

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menegaskan bahwa pembahasan terkait overflight access masih berada di tahap awal dan belum mencapai keputusan. Sugiono menyebutkan, proses yang berjalan saat ini masih dalam tahapan perumusan mekanisme.

"Tujuan pembahasannya ya kan tujuannya adalah menentukan mekanisme yang seharusnya ini gimana, yang seharusnya diambil langkah-langkahnya," kata Sugiono kepada wartawan di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Sugiono menjelaskan, proses pembahasan masih cukup panjang dan belum sampai di tahap pengambilan keputusan. "Prosesnya masih panjang, belum sampai ke, masih di tingkat teknis," ujarnya.

Sementara itu, terkait kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut akan memberikan akses khusus kepada Amerika Serikat (AS), Sugiono membantahnya.

Sugiono kembali menegaskan bahwa pembahasan tidak dimaksudkan untuk memberikan akses eksklusif. "Enggak, itu sebenarnya ya bukan memberikan akses eksklusif ya. Maksudnya itu kan satu yang kemarin disampaikan itu merupakan Letter of Intent ya kan, niat dari Amerika untuk itu, yang masih kita bahas kan seperti itu,” jelas dia.

JAKARTA - Pengamat militer Selamat Ginting memberikan pandangannya soal Komponen Cadangan ( Komcad ). Menurutnya, kalau situasinya memang mengharuskan, Komcad bisa menjadi wajib militer .

"Kalau memang mengharuskan Komcad itu menjadi wajib militer, jadi wajib militer saja," kata Selamat Ginting dalam siniar atau podcast To The Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Kamis (23/4/2026).

Menurut Ginting, jika biayanya mahal, lama wajib militer bisa dikurangi. "Idealnya tiga tahun, ya sudah dikurangi jadi satu setengah tahun. Sekarang di beberapa negara juga nggak sanggup (tiga tahun) karena biayanya mahal, wajib militer hanya satu atau satu setengah tahun, sambil berlatih. Situasinya seperti itu, kenapa juga anti terhadap militer. Bukan persoalan militernya. Kita menjaga kedaulatan kita. Ancamannya nyata," jelasnya.

Diketahui, sebanyak 1.773 calon Komponen Cadangan (Komcad) dari Aparatur Sipil Negara (ASN) resmi menjalani latihan dasar militer (latsarmil). Pelatihan itu resmi dilakukan ditandai dengan upacara pembukaan yang digelar di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Kepala Badan Cadangan Nasional (Kabacadnas) Kementerian Pertahanan Letjen TNI Gabriel Lema menyampaikan, 1.773 calon anggota Komcad dari 55 Kementerian/Instansi di tingkat pemerintah pusat. Gabriel menyampaikan mereka yang menerima latsarmil artinya telah melewati tahap pemeriksaan administratif, pemeriksaan jasmani dan pemeriksaan data jasmani, psikologi, dan mental ideologi.



Pengamat militer Selamat Ginting. Foto/Dok SindoNews

"Puji syukur, hari ini di tingkat pusat, seluruh Kementerian/Lembaga terepresentasi lewat 55 Kementerian/Lembaga yang tadi sudah kita resmikan untuk pembukaan latihan sejumlah 1.773. Ini gelombang pertama sebagaimana awal tahun Bapak Menteri Pertahanan sudah menegaskan bahwa tahun 202 4.000 ASN akan kita bentuk dalam Komcad," ujar Gabriel kepada wartawan di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma.

Gabriel menyampaikan, calon anggota Komcad ini akan menjalani pelatihan selama satu setengah bulan (45 hari). Selanjutnya, mereka akan resmi ditetapkan sebagai Komcad.

"Ini wujud nyata kebersamaan yang melahirkan sikap karakter mental yang baik dari para ASN sehingga kita berharap modal awal secara kebersamaan ini dalam pelaksanaan. Latihan nanti selama kurang lebih 1,5 bulan ya. Dibuka hari ini, nanti diharapkan ditutup dan ditetapkan sebagai Komponen Cadangan pada tanggal 5 Juni," jelas Gabriel.

Gabriel menambahkan pelatihan terakhir ini nantinya bisa membentuk karakter mental disiplin para ASN. Dengan demikian, diharapkan juga akan memberikan dampak langsung terhadap lingkup kerjanya.

"Kita berharap ada nilai tambah dalam rangka untuk memantapkan bagaimana kebersamaan bisa menjawab dan melaksanakan program di lingkup kerja masing-masing," tandas Gabriel.

JAKARTA - Sebanyak 1.773 calon Komponen Cadangan (Komcad) dari aparatur sipil negara (ASN) resmi menjalankan latihan dasar militer (Latsarmil). Pelatihan itu resmi dilakukan ditandai dengan upacara pembukaan yang digelar di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (23/4/2026).

Kepala Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan (Kabacadnas), Letjen TNI Gabriel Lema menyampaikan 1.773 calon anggota Komcad dari 55 Kementerian/Instansi di tingkat pusat. Gabriel menyampaikan mereka yang menerima Latsarmil artinya telah melewati tahap pemeriksaan administratif, pemeriksaan jasmani dan pemeriksaan data jasmani, psikologi dan mental ideologi.

"Puji syukur hari ini di tingkat pusat, seluruh Kementerian/Lembaga terepresentasi lewat 55 Kementerian/Lembaga yang tadi sudah kita resmikan untuk pembukaan latihan sejumlah 1.773. Ini gelombang pertama sebagaimana awal tahun Bapak Menteri Pertahanan sudah menegaskan bahwa tahun 202 4.000 ASN akan kita bentuk dalam Komcad," ujar Gabriel kepada wartawan di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu (22/4/2026).

Gabriel menyampaikan calon anggota Komcad ini akan menjalani pelatihan selama satu setengah bulan (45 hari). Selanjutnya, mereka kemudian akan resmi ditetapkan sebagai Komcad

"Ini wujud nyata kebersamaan yang melahirkan sikap karakter mental yang baik dari para ASN sehingga kita berharap modal awal secara kebersamaan ini dalam pelaksanaan. Latihan nanti selama kurang lebih 1,5 bulan ya. Dibuka hari ini, nanti diharapkan ditutup dan ditetapkan sebagai Komponen Cadangan pada tanggal 5 Juni," jelas Gabriel.

Gabriel menambahkan pelatihan terakhir ini nantinya bisa membentuk karakter mental disiplin para ASN. Dengan demikian, diharapkan juga akan memberikan dampak langsung terhadap lingkup kerjanya.

"Kita berharap ada nilai tambah dalam rangka untuk memantapkan bagaimana kebersamaan bisa menjawab dan melaksanakan program di lingkup kerja masing-masing," tandas Gabriel.

JAKARTA - Pengamat militer dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting menyebut sudah saatnya memperkuat dan membesarkan militer. Menurutnya, Indonesia merupakan negara yang luas dan membutuhkan kekuatan militer yang memadai.

"Negara kita luas cuma punya tiga Kogabwilhan (Komando Gabungan Wilayah Pertahanan). Satu di ujung di Natuna, kedua di Kalimantan, ketiga di Papua," ujar Selamat Ginting dalam siniar atau podcast To The Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Selasa (21/4/2026).

Diketahui, Kogabwilhan I berkedudukan di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Kogabwilhan I dipimpin Letnan Jenderal TNI Kunto Arief Wibowo . Selanjutnya, Kogabwilhan II berkedudukan di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dipimpin Marsekal Madya TNI Muhammad Khairil Lubis. Terakhir Kogabwilhan III berkedudukan di Timika, Papua Tengah, dipimpin Letnan Jenderal TNI Lucky Avianto.

Menurut Ginting, antara Kogabwilhan I dan Kogabwilhan II harus ada Kogabwilhan baru. Selanjutnya, antara Kogabwilhan II dan Kogabwilhan III harus ada Kogabwilhan baru.

"Makanya menurut saya, kalau perlu, pulau-pulau besar itu harus ada (Kogabwilhan). Sumatera sendiri, Jawa sendiri, Sulawesi sendiri, Kalimantan, Maluku dan Papua, udah lima nih. Tambah dengan daerah-daerah kepulauan, Natuna-Bangka Belitung, Maluku-Nusa Tenggara," ujarnya.

Pengamat yang berlatar belakang wartawan ini menambahkan, "Kalau delapan (Kogabwilhan) itu masuk akal. Jadi, organisasi militer itu harus menyesuaikan kondisi ancaman."

BANGKOK - Program unik yang diluncurkan Royal Thai Army untuk menarik relawan pada musim wajib militer tahun ini ternyata membuahkan hasil luar biasa. Lewat strategi promosi di media sosial yang bernuansa humor dan nyeleneh, militer Thailand berhasil menggaet lebih dari 30.000 pendaftar relawan, atau mencapai 105 persen dari target awal yang ditetapkan pemerintah. Itu menjadi sebuah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah pendaftaran daring mereka.

Menurut data resmi yang dilaporkan, kampanye ini tidak hanya menarik perhatian publik lokal, tetapi juga berhasil membuat jumlah pendaftaran relawan mencapai angka rekor lebih dari 30.000 orang, jauh melampaui target awal yang dipatok sekitar 28.000 pendaftar.

“Take a break from your wife at a military camp!” slogan kocak yang digunakan dalam kampanye tersebut ternyata menjadi magnet tersendiri bagi kaum muda Thailand, dilansir Beyan.

Selain humor, kampanye ini juga menyisipkan pesan emosional seperti janji bahwa gaji bulan pertama seorang prajurit akan langsung ditransfer ke rekening ibu mereka, plus fasilitas makan dan tempat tinggal gratis selama pelatihan.

Taktik itu tampaknya efektif dalam menarik perhatian generasi muda yang selama ini dianggap sulit dijangkau lewat metode perekrutan tradisional. Bahkan, dilaporkan bahwa jumlah keseluruhan relawan yang mendaftar melalui berbagai jalur bisa mencapai lebih 30.000 orang, sebuah lonjakan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Data lain juga menunjukkan tren peningkatan minat masuk militer secara menyeluruh. Menurut sejumlah laporan internasional, jumlah total pria yang mendaftar sukarela untuk wajib militer pada musim ini dilaporkan meningkat signifikan dengan angka hampir 50.000 relawan, atau sekitar 22 persen lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya.

Fenomena ini menunjukkan bahwa kombinasi antara kampanye kreatif, manfaat sosial, dan daya tarik pragmatis seperti stabilitas pekerjaan membuat layanan militer kini menjadi pilihan menarik bagi banyak generasi muda Thailand.

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (MenHAM) Natalius Pigai meminta agar persidangan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus dilakukan secara transparan. Sebab, kata Pigai, masyarakat harus bisa mengikuti perkembangan proses penegakan hukum tersebut.

"Kami juga meminta supaya oditur militer dan para hakim supaya benar-benar membuka secara transparan untuk biar supaya disampaikan kepada publik agar publik juga bisa mengikuti perkembangan," ujar Pigai kepada wartawan, Senin (20/4/2026).

Pigai juga menegaskan proses hukum harus berjalan objektif dan imparsial. Kata Pigai, proses hukum harus memberikan rasa keadilan seutuhnya bagi korban.

"Sekarang kita berharap ya kita berharap supaya proses hukum dilakukan secara transparan, objektif, dan imparsial untuk mendapatkan rasa keadilan bagi keluarga korban," imbuhnya.

Sementara, Juru bicara Pengadilan Militer II-08 Jakarta Mayor Endah Wulandari menegaskan proses peradilan Andrie Yunus akan digelar secara terbuka. Masyarakat pun bisa mengikuti perkembangan kasus ini.

"Selalu terbuka untuk umum kecuali untuk perkara asusila, atau pemeriksaan anak di bawah umur dilaksanakan tertutup," tegas Endah.

Adapun sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan diagendakan akan berlangsung pada Rabu (29/4/2026) mendatang. "Estimasi (sidang perdana) tetap, tapi kita tunggu besok. Penetapan sidang akan ditandatangani besok," ujar Endah.

Berdasarkan informasi yang ditampilkan pada SIPP Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Perkara ini teregister dengan nomor 70-K/PM.I1- 08/AL/IV/2026. Perkara ini teregister sejak 17 April 2026.

Dalam SIPP tersebut keempat terdakwa adalah Edi Sudarko (Serda ES), Budhi Hariyanto Widhi Cahyono (Lettu BHW), Nandala Dwi Prasetya (Kapten NDP), dan Lettu Sami Lakka.

JAKARTA - Pengadilan Militer II-08 Jakarta resmi menetapkan majelis hakim untuk mengadili perkara penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus. Tiga hakim berpangkat perwira menengah (pamen) ditunjuk dalam persidangan ini.

Juru Bicara Pengadilan Militer II-08 Jakarta Mayor Endah Wulandari mengatakan susunan majelis hakim ini ditetapkan menggunakan aplikasi Smart Majelis. "Dengan menggunakan Aplikasi Smart Majelis, Majelis yang menyidangkan para terdakwa dengan korban Andrie Yunus terkonfirmasi berjumlah tiga orang," ujar Endah saat dikonfirmasi, Senin (20/4/2026).

Endah menambahkan susunan hakim itu adalah Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto, Letnan Kolonel (Letkol) Kum Irwan Tasri, dan Mayor Laut (H) M. Zainal Abidin. Fredy sekaligus ditunjuk menjadi Ketua Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini.

"Kolonel Fredy hakim ketua," imbuh dia.

Adapun sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan diagendakan akan berlangsung pada Rabu (29/4/2026) mendatang. Pengadilan Militer II-08 Jakarta juga menjamin sidang ini terbuka untuk umum.

"Estimasi (sidang perdana) tetap, tapi kita tunggu besok. Penetapan sidang akan ditandatangani besok," ujar Endah.

Berdasarkan informasi yang ditampilkan pada SIPP Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Perkara ini teregister dengan nomor 70-K/PM.I1- 08/AL/IV/2026. Perkara ini teregister sejak 17 April 2026.

Dalam SIPP tersebut keempat terdakwa adalah Edi Sudarko (Serda ES), Budhi Hariyanto Widhi Cahyono (Lettu BHW), Nandala Dwi Prasetya (Kapten NDP), dan Lettu Sami Lakka.

Bisnis.com, JAKARTA — Citra satelit terbaru mengungkap bahwa pembangunan infrastruktur militer Israel di Jalur Gaza terus meluas, bahkan ketika upaya rekonstruksi sipil—termasuk rencana ambisius pembangunan “New Rafah”—belum menunjukkan kemajuan berarti.

Dikutip melalui Aljazeera, investigasi yang dilakukan oleh unit digital Al Jazeera menemukan bahwa berdasarkan analisis citra dari Planet Labs dan Sentinel Hub, aktivitas militer Israel meningkat signifikan di berbagai wilayah Gaza, terutama di Rafah.

Analisis terhadap citra bertanggal 25 Februari hingga 15 Maret menunjukkan bahwa proses pembersihan puing hampir terhenti di wilayah utara seperti Beit Hanoon dan di selatan seperti Rafah. Sebaliknya, pasukan Israel justru memperkuat posisi militer secara sistematis, membentuk struktur yang mengarah pada kehadiran permanen di wilayah tersebut.

Pembangunan Militer Meluas

Citra satelit pada 10 Maret memperlihatkan aktivitas pembukaan lahan dan pembangunan benteng di titik strategis seperti bukit al-Muntar di kawasan Shujayea, Kota Gaza, serta sejumlah pos di Khan Younis.

Sementara itu, di Gaza bagian tengah, citra dari 15 Maret menunjukkan pembangunan parit dan tanggul tanah yang memanjang hingga kamp Maghazi di dekat Deir el-Balah. Di wilayah Juhor ad-Dik, jaringan jalan baru menghubungkan basis militer lama dengan area yang baru diratakan, mengindikasikan pembentukan pos militer permanen.

Temuan ini sejalan dengan investigasi sebelumnya oleh Forensic Architecture yang mengidentifikasi sedikitnya 48 lokasi militer Israel di Gaza, termasuk 13 yang dibangun setelah “gencatan senjata” Oktober 2025. Lokasi-lokasi tersebut kini berkembang menjadi basis permanen lengkap dengan jalan beraspal, menara pengawas, dan sistem komunikasi terintegrasi.

Di sisi lain, rencana pembangunan kembali Rafah yang digagas Amerika Serikat belum menunjukkan realisasi di lapangan. Proposal tersebut sempat dipromosikan dalam World Economic Forum oleh Jared Kushner, yang menampilkan konsep kota futuristik dengan gedung pencakar langit dan resor mewah.

Presiden AS Donald Trump juga mendukung gagasan tersebut melalui rencana investasi senilai US$10 miliar lewat badan bernama Board of Peace.

Namun, organisasi berbasis di Jenewa, Euro-Med Human Rights Monitor, menilai proyek “New Rafah” berpotensi menjadi alat rekayasa demografis dan pemindahan paksa warga Palestina.

Rencana tersebut disebut mencakup pembagian Gaza menjadi zona populasi dan zona militer tertutup, di mana warga Palestina akan ditempatkan di kawasan padat berupa “kota” berisi karavan dengan akses terbatas dan pengawasan ketat.

Garis “Gencatan Senjata” Jadi Perbatasan Baru

Citra satelit juga menunjukkan perubahan signifikan pada garis batas “yellow line” yang sebelumnya ditetapkan sebagai zona gencatan senjata. Di Beit Lahiya, pembangunan tanggul tanah terdeteksi melampaui batas hingga ratusan meter ke wilayah yang seharusnya dihuni warga Palestina.

Kepala Staf Militer Israel Eyal Zamir bahkan menyebut garis tersebut sebagai “perbatasan baru”, sementara Menteri Pertahanan Israel Katz menyatakan Israel tidak akan meninggalkan Gaza.

Investigasi juga menemukan adanya pemindahan penanda batas beton ke wilayah yang lebih dalam, memperkuat indikasi perubahan batas secara de facto.

Meski secara formal berlaku gencatan senjata sejak Oktober 2025, kekerasan dilaporkan masih terus terjadi. Data Kementerian Kesehatan Gaza mencatat sedikitnya 750 korban jiwa dan lebih dari 2.000 luka-luka sejak kesepakatan tersebut diberlakukan.

Secara keseluruhan, jumlah korban sejak konflik meletus pada Oktober 2023 telah melampaui 72.300 jiwa. Studi independen yang dipublikasikan jurnal medis The Lancet memperkirakan angka sebenarnya bisa lebih tinggi, dengan lebih dari 75.000 kematian akibat kekerasan langsung hingga awal 2025.

Analisis lain menunjukkan serangan masih terjadi pada sebagian besar hari selama periode “gencatan senjata”, dengan operasi militer yang kerap menyasar wilayah hunian warga Palestina.

Akses Informasi Semakin Terbatas

Upaya pemantauan situasi di Gaza juga menghadapi kendala baru. Planet Labs dilaporkan menghentikan sementara akses citra dari zona konflik atas permintaan pemerintah AS, diikuti pembatasan serupa oleh penyedia lain.

Langkah ini dinilai membatasi kemampuan media dan organisasi kemanusiaan dalam mendokumentasikan kondisi di lapangan.

Sementara itu, lembaga bantuan seperti Oxfam dan Save the Children menilai rencana rekonstruksi yang diusung AS belum memberikan dampak nyata bagi kondisi warga di Gaza.

Situasi ini menegaskan kontras antara ambisi pembangunan pascakonflik dan realitas di lapangan, di mana aktivitas militer justru terus meningkat di tengah stagnasi pemulihan sipil.

Dunia hari ini seakan kembali ke titik nadir keamanannya. Penelitian Bastian Herre et.al dalam “War and Peace”, lebih dari 37 juta orang di seluruh dunia meninggal saat aktif berperang sejak 1800. Perang tidak sekadar merampas rasa aman, tetapi memicu efek domino yang merusak standar hidup, lingkungan, hingga memutus rantai pasok global. Bagi negara berkekuatan nuklir, eskalasi ini bahkan menjadi ancaman eksistensial umat manusia.

Kekhawatiran ini terekam dalam survei Politico Poll pada 2026 di lima negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, Prancis, Inggris, dan Jerman. Mayoritas responden berpendapat, dunia menjadi lebih berbahaya, bahkan meyakini Perang Dunia Ketiga sangat mungkin pecah dalam lima tahun ke depan. Belum ada tanda akan berakhirnya perang Rusia-Ukraina, serta pecah perang baru yang dipicu tindakan AS di Suriah, Venezuela, Iran dan agresi Israel ke Palestina yang meningkatkan risiko konflik global.

Meningkatnya frekuensi peperangan berkorelasi positif dengan naiknya anggaran pertahanan global. Anggaran tersebut mencapai rekor tertinggi, tembus US$2,46 triliun pada 2024. Pengeluaran pertahanan global diproyeksikan melampaui US$2,6 triliun pada 2026, didorong oleh peningkatan anggaran di Eropa, Timur Tengah serta belanja masif di AS dan Cina.

Negara-negara besar seperti AS, Cina, dan Rusia memimpin lonjakan ini untuk modernisasi alutsista. Tren ini dipicu kebutuhan keamanan, terutama di Eropa, Timur Tengah, dan Asia. Namun, lonjakan anggaran militer global ini membawa dilema makroekonomi tersendiri.

Menurut Becker & Dunne (2021), dampak ekonomi dari postur pertahanan tidak hanya ditentukan oleh besaran anggarannya, melainkan oleh komposisi belanjanya. Alokasi yang besar justru berisiko memperlambat pertumbuhan ekonomi global jika hanya dihabiskan untuk operasional rutin tanpa alokasi memadai untuk riset dan pengembangan (R&D).

Profil Anggaran Pertahanan dari Blok Besar Dunia

Pada KTT NATO 2025 di Den Haag, negara anggota sepakat untuk menaikkan target pengeluaran pertahanan menjadi 5% dari PDB pada 2035, yang terdiri dari 3,5% untuk pasukan/senjata dan 1,5% untuk komponen terkait pertahanan. Data menunjukkan pergeseran signifikan di mana 23 dari 32 negara anggota telah melampaui target belanja 2% dari PDB pada Juli 2024, meningkat drastis dibandingkan hanya 10 negara pada 2023.

NATO telah menyepakati pendanaan bersama untuk tahun 2026 sebesar 528,2 juta euro untuk anggaran sipil dan 2,42 miliar euro untuk anggaran militer dengan tujuan meningkatkan kemampuan penting, interoperabilitas, dan manajemen krisis.

Di blok lainnya, kekuatan militer dan anggaran negara anggota BRICS menunjukkan tren peningkatan berdasarkan data Global Fire Power 2025. Anggaran pertahanan Rusia mencapai US$65,9 miliar atau setara Rp1 kuadriliun. Sistem pertahanan udara S-400 dan S-500 menjadi kebanggaan teknologi militer mereka.

Cina berada di peringkat ketiga dalam skor Power Index dengan skor 0,0791, hanya selisih tipis dari Rusia yang berada di peringkat kedua dengan skor 0,0788. Meski demikian, anggaran militer Cina merupakan yang terbesar di antara anggota BRICS yaitu sebesar US$293 miliar.

India berada di peringkat keempat dengan skor Power Index 0,1184 memiliki 1,4 juta personel militer aktif. Anggaran pertahanan India mencapai US$76,6 miliar yang terus meningkat setiap tahun, artinya berada di atas Rusia.

Brasil menempati peringkat ke-12 dalam peringkat kekuatan militer negara-negara di dunia. Total personel militer yang dimiliki Brasil diperkirakan 2,1 juta orang, dengan personel aktif 360 ribu. Jumlah anggaran pertahanan Brasil mencapai US$18,8 miliar. Adapun anggaran pertahanan Afrika Selatan baru mencapai angka US$2,8 miliar.

Pada 2025, anggaran pertahanan Meksiko diperkirakan sebesar US$11,1 miliar, sedangkan anggaran pertahanan Iran sebesar US$23,1 miliar dan telah meningkat 200% dibandingkan sebelumnya sebagai respons meningkatnya ketegangan dengan Israel dan Amerika Serikat. Dengan anggaran Indonesia sekitar US$10,6 miliar menunjukkan posisi Indonesia ada di atas Afrika Selatan dan sedikit di bawah Meksiko.

Profil Anggaran Pertahanan di ASEAN

Tren konflik bersenjata di ASEAN turut mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Konflik Perbatasan Thailand-Kamboja kembali berkobar di perbatasan kedua negara di sekitar Kuil Ta Muen Thom pada Juli 2025. Insiden ini melibatkan tembakan di sekitar pangkalan militer dan menjadi salah satu krisis terburuk di perbatasan kedua negara dalam dekade terakhir.

Krisis di Myanmar pascakudeta juga menjadi konflik yang cukup besar yang diwarnai oleh pelanggaran HAM berat. Konflik di Laut Cina Selatan-Laut Natuna Utara, tetap terjadi ketegangan militer yang tinggi dengan melibatkan anggota ASEAN seperti Filipina, Vietnam, dan Malaysia meskipun jarang menjadi perang terbuka.

Singapura secara konsisten memiliki anggaran pertahanan tertinggi di ASEAN, mencapai sekitar US$15-18 miliar per tahun (2025-2026), yang berfokus pada teknologi dan modernisasi tinggi. Indonesia menyusul Singapura menjadi negara dengan posisi kedua di ASEAN dengan anggaran yang meningkat pesat yakni sekitar US$10,6 miliar pada 2025. Posisi selanjutnya disusul Filipina, Vietnam, dan Malaysia.

Postur Anggaran Pertahanan Indonesia

Merespons eskalasi ketidakpastian geopolitik global, postur anggaran pertahanan Indonesia mengalami lompatan fiskal yang sangat dinamis. Pada 2025, alokasi anggaran direvisi secara signifikan menjadi Rp364,1 triliun dari pagu awal Rp166,2 triliun.

Angka fantastis tersebut ditopang beragam instrumen pendanaan, meliputi rupiah murni (Rp241 triliun), pinjaman luar negeri (Rp93,2 triliun), pinjaman dalam negeri (Rp13,3 triliun), hingga bauran rupiah murni pendamping (RMP), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Badan Layanan Umum (BLU), hingga hibah dalam negeri.

Tren ekspansif berlanjut pada 2026 dengan rencana alokasi Rp335 triliun atau setara 1,3% dari PDB. Peningkatan anggaran ini diarahkan pada empat fokus strategis: akselerasi modernisasi alutsista, peningkatan kesejahteraan prajurit, penguatan kemandirian industri pertahanan, dan validasi organisasi militer dalam rangka membangun efek gentar strategis (strategic deterrence effect) di kawasan Indo-Pasifik.

Alokasi anggaran pertahanan di Indonesia terbagi di antara Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU, dengan porsi terbesar diarahkan untuk mendukung operasional dan modernisasi matra darat, laut, dan udara. Modernisasi alutsista pada akhir 2025 dan pada 2026 mencakup pengadaan 42 unit jet tempur Dassault Rafale asal Prancis dengan nilai kontrak US$8,1 miliar, dua unit Airbus A-400M yang berfungsi sebagai pesawat angkut berat sekaligus tanker udara, hingga 12 unit drone tempur Anka buatan Turkish Aerospace Industries (TAI) yang sebagian dirakit di PT Dirgantara Indonesia.

TNI AU juga akan menerima tambahan enam unit jet latih tempur T-50i Golden Eagle dari Korea Selatan. Sementara TNI AL memperkuat armadanya dengan KRI Prabu Siliwangi (321), kapal patroli buatan galangan kapal Italia, Fincantieri, yang telah tiba di Indonesia pada akhir Maret 2026. Kapal KRI Prabu Siliwangi dengan bobot lebih dari 6.000 ton ini menjadi salah satu kapal yang terbesar dalam sejarah TNI AL.

Arah Kebijakan untuk Memperkuat Industri dan Anggaran Pertahanan

Ketegangan geopolitik yang meningkat tentunya akan menaikkan kebutuhan anggaran pertahanan dan militer. Di tengah terbatasnya ruang fiskal, inovasi dalam hal pemenuhan anggaran menjadi krusial. Anggaran pertahanan kita memang telah meningkat yang sebelumnya di bawah 1% dari PDB, diproyeksikan menjadi 1,3% dari PDB pada 2026. Angka tersebut masih di bawah rata-rata rasio ideal menurut NATO, yakni 2% dari PDB. Untuk itu, perlu dilakukan berbagai upaya untuk mencapai angka ideal tersebut.

Sesuai UU Nomor 16 Tahun 2012, kebijakan anggaran pertahanan harus diprioritaskan untuk memperkuat industri dalam negeri. Selama ini, modernisasi seringkali terjebak pada pembelian platform impor yang memicu aliran modal keluar (capital outflow) dan menghilangkan efek pengganda (multiplier effect) bagi ekonomi lokal.

Belanja militer terbukti dapat menurunkan laju pertumbuhan ekonomi negara berkembang apabila anggaran tersebut dialihkan untuk impor senjata (Saeed, 2023). Hal tersebut mendasari langkah krusial pemerintah dalam membentuk holding industri pertahanan DEFEND ID pada 2022. Holding ini membawahi PT Pindad, PT Len Industri, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, dan PT Dahana untuk mengonsolidasikan kemampuan produksi dalam negeri dan meningkatkan daya saing.

Pengembangan industri pertahanan nasional membutuhkan modal besar yang bersumber dari APBN, Penyertaan Modal Negara (PMN) pada DEFEND ID, serta pinjaman dalam dan luar negeri untuk proyek strategis. Setiap pengadaan dari luar negeri wajib menyertakan skema offset atau transfer teknologi guna melibatkan industri domestik.

Selain itu, model pendanaan campuran melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) serta skema pembiayaan kreatif berbunga rendah perlu dikembangkan untuk mendukung investasi teknologi lokal. Danantara memegang peran penting dalam menarik investor global untuk proyek pertahanan masa depan sekaligus mengalokasikan anggaran riset demi mengurangi ketergantungan impor alutsista.

Kami juga mengusulkan agar Patriot Bond dapat digunakan untuk melengkapi kebutuhan pembiayaan anggaran pertahanan. Namun, kami menilai perlu kajian lebih dalam terkait hal ini.

Di tengah keterbatasan APBN, pendanaan industri pertahanan memerlukan pendekatan kolaboratif. Pendekatan kolaboratif antara organisasi militer dan sipil menjadi kunci untuk mengakselerasi inovasi sains dan teknologi. Dalam hal ini, keberadaan ilmu pertahanan di Science Techno Park (STP) dan penguatan R&D dalam industri pertahanan di Indonesia. Diharapkan STP memiliki efek ganda dalam memberikan penggunaan ganda (militer-sipil), fasilitas pemeliharaan peralatan, dan mempercepat penyebaran teknologi militer.

Peningkatan transparansi efisiensi anggaran pertahanan dilakukan melalui digitalisasi transaksi industri pertahanan. Penerapan blockchain atau sistem fintech khusus untuk anggaran militer dapat menjadi peluang inovasi ke depannya. Membangun ekosistem kolaborasi yang aman, nyaman, dan terpercaya sangat diperlukan untuk memperkuat skema KPBU dalam pembiayaan industri pertahanan.

Tulisan ini merupakan pandangan pribadi dan tidak mewakili institusi tempat penulis bekerja.

Bisnis.com, JAKARTA - Gencatan senjata dua minggu antara Iran dengan AS yang disepakati pada tanggal 8 April 2026 akan berakhir pada 22 April mendatang. Sementara itu, serangan Israel ke Lebanonbaru saja dihentikan pada tanggal 17 April setelah didesak oleh AS. Iran merespon penghentian serangan itu dengan membuka kembali pelayaran komersial melalui Selat Hormuz.

Apa yang akan terjadi kemudian? Apakah akan ada pembicaraan tahap kedua melalui mediasi Pakistan dalam waktu dekat? Lalu apakah gencatan senjata akan diikuti oleh Perundingan Perdamaian yang lebih permanen, atau justru akan menghadapi kendala besar dan berhenti, malah berbalik kembali menuju eskalasi peperangan?

Langkah Trump Selanjutnya

Dalam opini yang dipublikasi tanggal 11 April 2026, saya menyampaikan bahwa Israel walaupun dengan sangat terpaksa akan menuruti desakan AS untuk menghentikan serangan ke Hezbollah di Lebanon. Namun hal itu dilakukan hanya beberapa hari saja sebelum masa 2 minggu gencatan senjata berakhir, sehingga waktu yang tersisa tidak memadai untuk memulai kembali pembicaraan yang dimediasi oleh Pakistan itu. Dalamopini itu, saya juga menyampaikan bahwa gencatan senjata akan diperpanjang, setidaknya satu minggu untuk memberikan ruang lebih besar bagi pembahasan yang lebih substantif dan luas. Berbagai perkembangan terakhir semakin menguatkan kemungkinan perpanjangan gencatan senjata yang kemungkinan besar akan diumumkan Presiden Trump dalam beberapa hari ini, dengan menyatakan bahwa pembahasan sudah bergerak maju, sehingga kesempatan untuk mengakhiri perang ini dan AS mencapai tujuannya semakin pasti.

Presiden Trump hampir pasti akan membingkai perpanjangan gencatan senjata sebagai keberhasilan strateginya. Ia akan menyatakan bahwa tekanan militer AS telah memaksa Iran membuka kembali Selat Hormuz, menghentikan sebagian aktivitas militernya, dan bersedia memasuki pembahasan yang lebih luas. Namun alasan yang lebih mendasar adalah bahwa Trump menyadari perang dengan Iran tidak dapat dimenangkan hanya melalui serangan udara.

Untuk benar-benar memaksa perubahan strategis Iran, AS harus mempertimbangkan pengerahan pasukan darat, marinir, dan infanteri. Inilah pilihan yang paling dihindari Trump. Risiko korban pasukan AS, ancaman serangan balasan Iran terhadap sekutu-sekutu GCC, lonjakan harga minyak, serta dampak politik menjelang pemilu legislatif November membuat opsi perang total terlalu mahal. Karena itu, jalan keluar yang paling rasional bagi Trump adalah memperpanjang gencatan senjata dan mengubah tekanan militer menjadi proses perundingan.

Apakah Gencatan Senjata akan Efektif?

Gencatan senjata ini dapat efektif bukan karena AS dan Iran telah saling percaya, melainkan karena keduanya memiliki kepentingan yang sama untuk tidak kembali ke perang total dalam waktu dekat. Iran membutuhkan ruang pemulihan setelah tujuh minggu serangan intensif AS dan Israel. AS membutuhkan jalan keluar politik yang dapat diklaim sebagai kemenangan tanpa harus memperluas perang. Selama Israel dapat dikendalikan sementara oleh Washington, dan selama Iran melihat peluang memperoleh konsesi strategis, gencatan senjata kemungkinan akan bertahan.

Namun efektivitas gencatan senjata sangat bergantung pada keberhasilan Pakistan membangun titik temu awal. Shuttle diplomacy Pakistan ke Arab Saudi, Qatar, Turkiye, dan Teheran menjadi penting karena tahap berikutnya bukan lagi sekadar penghentian tembakan, tetapi penyusunan kerangka umum perundingan. Kerangka itu harus mencakup enam isu utama: pengayaan uranium Iran; pengelolaan pelayaran melalui Selat Hormuz; hubungan Iran dengan proksi-proksinya di Timur Tengah berhadapan dengan keberadaan pangkalan militer AS; program rudal dan drone Iran berhadapan dengan jaminan tidak adanya serangan Israel dan AS di masa depan; pencabutan sanksi; serta pengembalian aset-aset Iran yang dibekukan.

Berangkat dari kondisi ini, terdapat tiga skenario utama.

Pertama, skenario terbaik: gencatan senjata diperpanjang dan diikuti dengan kesepakatan kerangka umum. Kerangka ini tidak akan rinci, tetapi cukup kuat untuk membawa kedua pihak masuk ke perundingan teknis.

Kedua, skenario abu-abu: gencatan senjata diperpanjang, tetapi dengan ambiguitas yang disengaja. AS dan Iran belum siap perang total, tetapi juga belum siap memberi konsesi besar. Dalam skenario ini, kawasan memasuki periode “tidak perang, tetapi belum damai”

Ketiga, skenario eskalasi: pembahasan gagal karena posisi kedua pihak terlalu jauh. Eskalasi mungkin tidak langsung dimulai oleh AS, tetapi melalui pembiaran terhadap Israel untuk kembali menyerang Lebanon atau sasaran lain yang kemudian memicu balasan Iran.

Karena itu, pertanyaan utama dalam beberapa hari ke depan bukan lagi apakah gencatan senjata akan diperpanjang, melainkan apakah perpanjangan itu hanya menjadi jeda taktis atau pintu menuju perundingan perdamaian yang lebih permanen. Dan pertanyaan yang sesungguhnya lebih strategik lagi adalah apakah Washington dan Teheran punya keberanian politik untuk mengakui bahwa keduanya tidak bisa menang — dan bahwa pengakuan itulah satu-satunya fondasi perdamaian yang nyata.