Bisnis.com, JAKARTA — Citra satelit terbaru mengungkap bahwa pembangunan infrastruktur militer Israel di Jalur Gaza terus meluas, bahkan ketika upaya rekonstruksi sipil—termasuk rencana ambisius pembangunan “New Rafah”—belum menunjukkan kemajuan berarti.
Dikutip melalui Aljazeera, investigasi yang dilakukan oleh unit digital Al Jazeera menemukan bahwa berdasarkan analisis citra dari Planet Labs dan Sentinel Hub, aktivitas militer Israel meningkat signifikan di berbagai wilayah Gaza, terutama di Rafah.
Analisis terhadap citra bertanggal 25 Februari hingga 15 Maret menunjukkan bahwa proses pembersihan puing hampir terhenti di wilayah utara seperti Beit Hanoon dan di selatan seperti Rafah. Sebaliknya, pasukan Israel justru memperkuat posisi militer secara sistematis, membentuk struktur yang mengarah pada kehadiran permanen di wilayah tersebut.
Pembangunan Militer Meluas
Citra satelit pada 10 Maret memperlihatkan aktivitas pembukaan lahan dan pembangunan benteng di titik strategis seperti bukit al-Muntar di kawasan Shujayea, Kota Gaza, serta sejumlah pos di Khan Younis.
Sementara itu, di Gaza bagian tengah, citra dari 15 Maret menunjukkan pembangunan parit dan tanggul tanah yang memanjang hingga kamp Maghazi di dekat Deir el-Balah. Di wilayah Juhor ad-Dik, jaringan jalan baru menghubungkan basis militer lama dengan area yang baru diratakan, mengindikasikan pembentukan pos militer permanen.
Temuan ini sejalan dengan investigasi sebelumnya oleh Forensic Architecture yang mengidentifikasi sedikitnya 48 lokasi militer Israel di Gaza, termasuk 13 yang dibangun setelah “gencatan senjata” Oktober 2025. Lokasi-lokasi tersebut kini berkembang menjadi basis permanen lengkap dengan jalan beraspal, menara pengawas, dan sistem komunikasi terintegrasi.
Di sisi lain, rencana pembangunan kembali Rafah yang digagas Amerika Serikat belum menunjukkan realisasi di lapangan. Proposal tersebut sempat dipromosikan dalam World Economic Forum oleh Jared Kushner, yang menampilkan konsep kota futuristik dengan gedung pencakar langit dan resor mewah.
Presiden AS Donald Trump juga mendukung gagasan tersebut melalui rencana investasi senilai US$10 miliar lewat badan bernama Board of Peace.
Namun, organisasi berbasis di Jenewa, Euro-Med Human Rights Monitor, menilai proyek “New Rafah” berpotensi menjadi alat rekayasa demografis dan pemindahan paksa warga Palestina.
Rencana tersebut disebut mencakup pembagian Gaza menjadi zona populasi dan zona militer tertutup, di mana warga Palestina akan ditempatkan di kawasan padat berupa “kota” berisi karavan dengan akses terbatas dan pengawasan ketat.
Garis “Gencatan Senjata” Jadi Perbatasan Baru
Citra satelit juga menunjukkan perubahan signifikan pada garis batas “yellow line” yang sebelumnya ditetapkan sebagai zona gencatan senjata. Di Beit Lahiya, pembangunan tanggul tanah terdeteksi melampaui batas hingga ratusan meter ke wilayah yang seharusnya dihuni warga Palestina.
Kepala Staf Militer Israel Eyal Zamir bahkan menyebut garis tersebut sebagai “perbatasan baru”, sementara Menteri Pertahanan Israel Katz menyatakan Israel tidak akan meninggalkan Gaza.
Investigasi juga menemukan adanya pemindahan penanda batas beton ke wilayah yang lebih dalam, memperkuat indikasi perubahan batas secara de facto.
Meski secara formal berlaku gencatan senjata sejak Oktober 2025, kekerasan dilaporkan masih terus terjadi. Data Kementerian Kesehatan Gaza mencatat sedikitnya 750 korban jiwa dan lebih dari 2.000 luka-luka sejak kesepakatan tersebut diberlakukan.
Secara keseluruhan, jumlah korban sejak konflik meletus pada Oktober 2023 telah melampaui 72.300 jiwa. Studi independen yang dipublikasikan jurnal medis The Lancet memperkirakan angka sebenarnya bisa lebih tinggi, dengan lebih dari 75.000 kematian akibat kekerasan langsung hingga awal 2025.
Analisis lain menunjukkan serangan masih terjadi pada sebagian besar hari selama periode “gencatan senjata”, dengan operasi militer yang kerap menyasar wilayah hunian warga Palestina.
Akses Informasi Semakin Terbatas
Upaya pemantauan situasi di Gaza juga menghadapi kendala baru. Planet Labs dilaporkan menghentikan sementara akses citra dari zona konflik atas permintaan pemerintah AS, diikuti pembatasan serupa oleh penyedia lain.
Langkah ini dinilai membatasi kemampuan media dan organisasi kemanusiaan dalam mendokumentasikan kondisi di lapangan.
Sementara itu, lembaga bantuan seperti Oxfam dan Save the Children menilai rencana rekonstruksi yang diusung AS belum memberikan dampak nyata bagi kondisi warga di Gaza.
Situasi ini menegaskan kontras antara ambisi pembangunan pascakonflik dan realitas di lapangan, di mana aktivitas militer justru terus meningkat di tengah stagnasi pemulihan sipil.