Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Perumahan dan Perkotaan mencatat realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat atau KUR perumahan telah menyentuh angka Rp14,2 triliun per 29 April 2026. Capaian ini setara dengan 41,3% dari total plafon yang tersedia sebesar Rp34,4 triliun.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Sri Haryati menjelaskan lonjakan penyaluran ini dipicu oleh tingginya permintaan pasar. Pasalnya, semulanya plafon kredit hanya dialokasikan untuk 60.122 debitur, dengan nilai Rp29,5 triliun.

“Per tanggal 29 April, posisi kita sudah di Rp14,2 triliun. Penyaluran paling signifikan penambahannya memang dari sisi demand yang luar biasa,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, dikutip Senin (4/5/2026).

Dalam paparannya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) mendominasi penyaluran dengan porsi mencapai 57% atau setara Rp8,1 triliun. Posisi berikutnya ditempati oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI).

Secara regional, Jawa Tengah memimpin penyerapan nasional dengan total 18.812 debitur senilai Rp3,2 triliun. Disusul Jawa Timur dengan 13.794 debitur senilai Rp2,3 triliun dan Jawa Barat sebanyak 11.634 debitur dengan nilai Rp2,3 triliun.

Untuk wilayah luar Pulau Jawa, Sulawesi Selatan mencatatkan penyerapan tertinggi sebesar Rp613 miliar dari 2.206 debitur. Sementara itu, Provinsi Bali menyusul dengan nilai penyaluran mencapai Rp543 miliar.

"Dari semula RTP (Rencana Target Penyaluran) kita di Rp29,5 triliun, saat ini sudah di Rp34,4 triliun. Melihat animo yang ada, saya kira ini juga bisa kita tingkatkan," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan bahwa pemerintah akan menyalurkan KUR senilai Rp130 triliun untuk sektor perumahan.

Dari total tersebut, sekitar Rp117 triliun dialokasikan sebagai modal kerja untuk pengembang dalam mendukung program pembangunan 3 juta rumah. Sementara sisanya, sebesar Rp13 triliun, diperuntukkan bagi masyarakat perorangan untuk kebutuhan renovasi rumah.

“Untuk perumahan [bagi pengembang] tadi tambahan plafon sebanyak Rp117 triliun. Oleh karena itu, subsidi bunga diberikan untuk sektor konstruksi tadi yang UKM,” jelas Airlangga pada Kamis (3/7/2025).

BNI memastikan bahwa perannya sebagai agen pertumbuhan ekonomi nasional dapat semakin kokoh melalui struktur permodalan yang kuat

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI (kode saham: BBNI) memperkuat struktur permodalannya melalui penerbitan instrumen Additional Tier-1 (AT1) Perpetual Non-Cumulative Capital Securities senilai 700 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp11,9 triliun.

Menurut perseroan, aksi korporasi ini mendapat respons positif dari investor global dengan tingkat permintaan mencapai lebih dari 2,5 miliar atau mengalami kelebihan permintaan (oversubscribe) hingga 3,6 kali.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa penerbitan ini merupakan kali kedua yang dilakukan perseroan setelah sebelumnya menerbitkan instrumen serupa sebesar 600 juta dolar AS pada 2021.

"Sebagai salah satu bank sistemik di Indonesia, BNI memastikan bahwa perannya sebagai agen pertumbuhan ekonomi nasional dapat semakin kokoh melalui struktur permodalan yang kuat,” kata Okki.

Merujuk keterbukaan informasi, proses bookbuilding dan penetapan harga (pricing) dilakukan pada 15 April 2026, sementara penyelesaian transaksi (settlement) pada 22 April 2026.

Perseroan menjelaskan bahwa instrumen AT1 yang diterbitkan memiliki karakteristik sebagai modal tambahan yang bersifat subordinasi, tanpa jatuh tempo (perpetual), serta pembayaran imbal hasil yang tidak diakumulasikan.

Penerbitan dilakukan berdasarkan ketentuan Regulation S (Reg S) dalam US Securities Act dan dicatatkan di Singapore Exchange (SGX).

Menurut perseroan, hal ini menandai akses yang semakin luas terhadap pasar keuangan internasional. Di samping itu, catat perseroan, tingginya minat investor juga mencerminkan kepercayaan terhadap fundamental dan prospek kinerja.

Selain itu, basis investor pada penerbitan kali ini semakin terdiversifikasi, mencakup kawasan Asia Pasifik, Eropa, Timur Tengah, hingga offshore Amerika Serikat. Perseroan mencatat bahwa hal ini menunjukkan meningkatnya daya tarik instrumen keuangan BNI di mata investor global.

Sebagai bagian dari pengelolaan struktur permodalan, BNI juga telah mengumumkan rencana pembelian kembali (buyback) atas instrumen AT1 yang diterbitkan pada 2021 melalui mekanisme penawaran tender (tender offer)sekitar 94,7 persen dari total AT1 Eksisting. Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan komposisi permodalan secara keseluruhan.

Penerbitan instrumen AT1 ini menunjukkan langkah BNI dalam memanfaatkan instrumen pasar global untuk memperkuat struktur permodalan.

Perseroan menilai dukungan investor yang kuat mencerminkan kepercayaan terhadap kinerja dan prospeknya, serta membuka ruang yang lebih luas untuk ekspansi bisnis dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) menerbitkan instrumen Additional Tier-1 (AT1) senilai 700 juta dollar AS atau setara Rp 11,9 triliun pada April 2026.

Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan mengatakan, aksi korporasi ini dilakukan untuk memperkuat struktur permodalan sekaligus membuka ruang ekspansi bisnis yang lebih berkelanjutan.

"Penguatan permodalan ini semakin meningkatkan kapasitas BNI dalam mengantisipasi potensi risiko sekaligus membuka ruang ekspansi bisnis secara berkelanjutan dan sehat di masa yang akan datang," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (29/4/2026).

Dok. BNI Bank BNI. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp 13,03 triliun dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 pada Senin (9/3/2026).

Sementara itu, Direktur Finance and Strategy BNI Hussein Paolo Kartadjoemena menambahkan, penerbitan AT1 ini merupakan yang kedua bagi BNI setelah sebelumnya dilakukan pada 2021.

Paolo mengungkapkan, penerbitan AT1 ini mengalami kelebihan permintaan (oversubscribe) hingga 3,6 kali dari nilai penerbitan.

Permintaannya juga mencapai lebih dari 2,5 miliar dollar AS.

"Penerbitan AT1 ini mencerminkan tingginya kepercayaan investor global," kata Paolo.

Dia menjelaskan, instrumen AT1 tersebut memiliki karakteristik subordinasi, bersifat perpetual, serta non-cumulative, dan diterbitkan di pasar global berdasarkan Regulation S.

Surat berharga ini juga telah dicatatkan di Singapore Exchange (SGX) sebagai bagian dari strategi optimalisasi struktur permodalan perseroan.

Sejalan dengan strategi penguatan permodalan tersebut, BNI juga tengah menjalankan transformasi bisnis melalui inisiatif Branch, Region, Area, Value, Empowerment (BRAVE).

DOK. Humas BNI Gedung kantorBank Negara Indonesia (BNI) di Jakarta.

Program ini difokuskan pada penguatan peran jaringan hingga ke level cabang dan cabang pembantu sebagai ujung tombak penjualan produk dan layanan perbankan.

Transformasi BRAVE mulai dijalankan sejak kuartal IV 2025 secara bertahap, dengan tujuan meningkatkan kapabilitas jaringan dan mendorong pertumbuhan kredit serta dana murah (CASA) yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

Inisiatif ini juga diarahkan untuk memperluas pangsa pasar serta meningkatkan produktivitas lebih dari 1.700 cabang BNI di seluruh Indonesia.

Sekitar enam bulan sejak implementasi, program tersebut mulai menunjukkan hasil.

BNI mencatat pertumbuhan bisnis yang melampaui rata-rata industri, baik dari sisi penyaluran kredit maupun penghimpunan dana pihak ketiga.

Hingga Maret 2026, kredit tumbuh 20,1 persen yoy dengan dukungan pertumbuhan CASA sebesar 26,6 persen yoy, yang turut menopang efisiensi biaya dana di tengah kondisi pasar yang menantang.

Penguatan permodalan dan transformasi bisnis ini diharapkan mampu menjaga kinerja BNI tetap solid sekaligus memperkuat peran intermediasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA -- Keputusan Morgan Stanley Capital International atau MSCI memperpanjang pembekuan atau freeze terhadap saham Indonesia hingga evaluasi Mei 2026 menahan potensi kenaikan bobot indeks. Namun di balik kebijakan yang terkesan menahan laju tersebut, justru muncul sejumlah peluang menarik bagi investor.

Head of Research Maybank Sekuritas, Jeffrosenberg Chenlim memproyeksikan sentimen tersebut dapat berimbas terhadap ruang kenaikan dari sisi aliran dana global yang terbatas, tetapi potensi pertumbuhan berbasis fundamental masih terbuka.

Dia bahkan melihat peluang jangka pendek terhadap sejumlah saham.

“Di sektor energi, emiten seperti PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. [AADI] dan PT Indika Energy Tbk. [INDY] diperkirakan diuntungkan dari ketatnya pasokan batu bara global,” ujarnya, Senin (27/4/2026).

Sementara itu, sektor telekomunikasi juga menawarkan katalis menarik. Saham PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) dinilai memiliki potensi dari sinergi merger yang dapat meningkatkan efisiensi dan profitabilitas dalam jangka menengah.

Di sektor perbankan, PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BBNI) menjadi salah satu pilihan menarik karena valuasinya yang masih relatif murah dibandingkan bank besar lainnya, dengan fundamental tetap solid.

Adapun, sambungnya, dari sisi kebijakan pemerintah, program Makan Bergizi Gratis atau MBG juga membuka peluang bagi emiten seperti PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JFPA) yang berpotensi menikmati peningkatan permintaan.

Jeffrosenberg menilai keputusan MSCI kali ini bukan sekadar penundaan biasa. Kebijakan ini disebut sebagai asymmetric freeze, di mana kenaikan bobot saham Indonesia di indeks ditahan, tetapi penurunan tetap dimungkinkan.

MSCI tidak akan menaikkan Foreign Inclusion Factor (FIF) maupun jumlah saham yang dihitung dalam indeks. Selain itu, tidak ada penambahan saham baru maupun kenaikan kelas kapitalisasi. Konsekuensinya, aliran dana masuk atau inflow dari investor global menjadi terbatas, sehingga dorongan kenaikan valuasi dari faktor teknikal juga tertahan.

Meski peluang tetap ada, lanjutnya, risiko juga belum sepenuhnya hilang. Menurutnya MSCI masih dapat mengeluarkan saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi (High Shareholding Concentration/HSC), hingga menurunkan estimasi free float berdasarkan aturan baru keterbukaan pemegang saham di atas 1%.

Sejumlah saham yang masuk radar risiko antara lain PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) dan saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA), hingga beberapa emiten lainnya yang tercatat dalam daftar HSC Bursa Efek Indonesia.

Namun demikian, lanjutnya, di tengah dinamika tersebut, satu kabar baik terkait dengan risiko Indonesia turun ke kategori frontier market semakin mengecil. Hal ini menjadi penopang sentimen positif, terutama bagi investor jangka panjang.

Dia mencermati dengan langkah reformasi yang dilakukan regulator, mulai dari peningkatan transparansi hingga perbaikan struktur pasar, dipandang sebagai fondasi penting untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia di mata global.

“Karena keputusan ini sudah banyak diperkirakan, dampaknya terhadap saham-saham besar atau bluechips dan konglomerasi diperkirakan terbatas, kecuali saham yang masuk daftar HSC,” terangnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menegaskan bahwa Koperasi Swadharma Pematangsiantar bukan merupakan bagian dari perseroan, sekaligus merespons aksi demonstrasi yang terjadi di Pematangsiantar terkait kasus tersebut. Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan persepsi publik seiring mencuatnya persoalan yang melibatkan koperasi dimaksud.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, menjelaskan bahwa Koperasi Swadharma didirikan pada 2007 melalui akta pendirian tersendiri serta memiliki struktur kepengurusan dan manajemen operasional yang independen di luar BNI.

“Koperasi tersebut diperuntukkan bagi pegawai internal, bukan untuk masyarakat umum. Seluruh aktivitas dan keputusan operasionalnya menjadi tanggung jawab pengurus koperasi,” ujar Okki dalam keterangan resminya, Minggu (26/4/2026).

Dalam praktiknya, koperasi tersebut diduga menawarkan produk simpanan kepada pihak di luar anggota dengan imbal hasil berkisar 1,5 persen hingga 2 persen per bulan. Aktivitas tersebut dinilai tidak sejalan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) koperasi.

Selain itu, dalam perkara yang sedang berjalan, juga ditemukan indikasi pemalsuan dokumen. Kondisi tersebut turut memicu kesimpangsiuran persepsi di masyarakat, terutama karena koperasi sempat beroperasi di lingkungan kantor BNI.

Sebagai langkah pencegahan, sejak 2016 BNI telah melarang koperasi beroperasi di area kantor perseroan guna menghindari potensi kesalahpahaman publik terkait keterkaitan koperasi dengan bank.

Sejak awal mencuatnya kasus, BNI secara konsisten menegaskan bahwa hubungan hukum para deposan adalah dengan koperasi sebagai pihak yang menawarkan dan mengelola produk simpanan tersebut, bukan dengan perseroan.

BNI memahami bahwa proses penyelesaian kasus ini memerlukan waktu dan turut merasakan kekhawatiran masyarakat yang terdampak. Meski demikian, perseroan memastikan seluruh dana nasabah tetap aman dan layanan perbankan berjalan normal sesuai ketentuan regulator.

BNI juga mengimbau masyarakat untuk senantiasa memverifikasi legalitas setiap produk keuangan melalui kanal resmi sebelum melakukan penempatan dana.

“Kami menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini sesuai putusan hukum yang berlaku,” tutup Okki.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menegaskan Koperasi Swadharma Pematang Siantar bukan bagian dari perseroan. Hal ini disampaikan guna meluruskan persepsi publik terkait kasus yang melibatkan koperasi tersebut.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menjelaskan Koperasi Swadharma didirikan pada 2007 melalui akta pendirian tersendiri serta memiliki struktur kepengurusan dan manajemen operasional yang independen di luar BNI.

"Koperasi tersebut diperuntukkan bagi pegawai internal, bukan untuk masyarakat umum. Seluruh aktivitas dan keputusan operasionalnya menjadi tanggung jawab pengurus koperasi," ujar Okki dalam keterangan tertulis dikutip Minggu (26/4).

Namun dalam perkembangannya, koperasi tersebut diduga menawarkan produk simpanan kepada pihak di luar anggota dengan imbal hasil berkisar 1,5% hingga 2% per bulan.

Praktik tersebut tidak sejalan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) koperasi. Selain itu, dalam perkara ini juga ditemukan indikasi pemalsuan dokumen.

Kondisi tersebut, ditambah dengan keberadaan koperasi yang sebelumnya beroperasi di lingkungan kantor BNI, turut memicu kesimpangsiuran persepsi di masyarakat. Untuk mencegah hal serupa, sejak 2016 BNI telah mengambil langkah dengan melarang koperasi beroperasi di area kantor BNI.

Sejak awal mencuatnya kasus, BNI secara konsisten menegaskan bahwa hubungan hukum para deposan adalah dengan koperasi sebagai pihak yang menawarkan dan mengelola produk simpanan tersebut.

BNI memahami bahwa proses penyelesaian kasus ini memerlukan waktu dan turut merasakan kekhawatiran masyarakat yang terdampak.

Dalam konteks perlindungan nasabah, BNI memastikan seluruh dana nasabah tetap aman dan layanan perbankan berjalan normal sesuai ketentuan regulator.

BNI juga mengimbau masyarakat untuk senantiasa memverifikasi legalitas setiap produk keuangan melalui kanal resmi bank atau otoritas yang berwenang sebelum melakukan penempatan dana.

"Kami menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini sesuai putusan hukum yang berlaku," tutup Okki.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) mendukung penyelenggaraan Adhyaksa International Run 2026 di Peninsula Nusa Dua, Bali, Minggu (26/4). Ajang lari internasional ini diikuti 3.500 pelari dari dalam dan luar negeri.

Partisipasi peserta terbagi ke dalam tiga kategori utama, yakni 600 pelari Half Marathon, 1.500 pelari 10K, dan 1.400 pelari 5K. Jumlah tersebut menunjukkan minat yang tinggi terhadap tren gaya hidup sehat serta daya tarik Bali sebagai destinasi olahraga internasional.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, menilai ajang ini memiliki nilai strategis karena melibatkan berbagai sektor yang saling terkait.

"BNI melihat ajang ini sebagai peluang strategis untuk memperkuat sinergi antara sektor olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Kehadiran pelari internasional juga memberikan multiplier effect bagi perekonomian daerah," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/4).

Sebagai informasi, Adhyaksa International Run 2026 mengusung tema 'Better Air for The Future'. Tema ini mendorong kesadaran kolektif tentang pentingnya kualitas udara dan gaya hidup berkelanjutan.

Di samping kompetisi lari, acara ini menghadirkan pengalaman yang mencakup olahraga, rekreasi, dan isu lingkungan secara bersamaan. Penyelenggara menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai bagian tak terpisahkan dari ajang ini.

BNI turut menghadirkan berbagai solusi perbankan digital selama acara berlangsung. Layanan yang tersedia meliputi pembukaan rekening secara instan, transaksi melalui QRIS, hingga penggunaan aplikasi wondr by BNI.

Peserta dan pengunjung juga dapat menikmati sejumlah program khusus dari BNI. Di antaranya cashback kartu kredit hingga Rp500.000, reward pembukaan rekening hingga Rp100.000, cashback transaksi kartu debit BNI hingga 10% maksimal Rp80.000, serta penawaran spesial melalui QRIS wondr by BNI.

Menurut Okki, kehadiran BNI di ajang ini bukan sekadar promosi produk. Langkah ini adalah bagian dari upaya perusahaan untuk menghadirkan pengalaman finansial yang relevan dengan kebutuhan saat ini.

"Melalui dukungan ini, BNI ingin menghadirkan pengalaman finansial yang seamless sekaligus relevan dengan kebutuhan gaya hidup modern. Ini juga menjadi bagian dari peran aktif BNI dalam mendukung transformasi ekonomi berbasis digital," pungkas dia.

Adhyaksa International Run 2026 diharapkan dapat mendorong Indonesia sebagai destinasi sport tourism kelas dunia. Kehadiran pelari dari berbagai negara diharapkan memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal di Bali.

BNI menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi pada pengembangan ekosistem olahraga dan pariwisata nasional. Partisipasi perseroan dalam ajang ini sejalan dengan strategi jangka panjang mendorong inklusi keuangan digital di tengah masyarakat luas.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) merehabilitasi lahan kritis melalui program regenerasi hutan mangrove di Teluk Pangpang, Banyuwangi. Langkah ini menjadi bagian dari upaya perseroan dalam mempertegas komitmen terhadap pelestarian lingkungan sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan.

Bertepatan dengan momentum Hari Bumi pada 22 April, program ini berhasil merehabilitasi 50 hektare lahan kritis sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi sekitar 5.000 masyarakat pesisir.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, kawasan Teluk Pangpang merupakan wilayah pesisir dengan fungsi ekologis penting yang sebelumnya mengalami degradasi akibat tekanan lingkungan dan alih fungsi lahan.

"Aksi nyata BNI di kawasan tersebut merupakan wujud komitmen perseroan dalam memulihkan fungsi ekologis mangrove sekaligus menciptakan nilai ekonomi berkelanjutan yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat sekitar," ujarnya dalam keterangan tertulis dikutip Kamis (23/4).

Program yang dijalankan melalui inisiatif BNI Berbagi tersebut dilakukan dengan pendekatan kolaboratif. BNI menggandeng masyarakat lokal, kelompok pengawas pesisir, serta pemerintah daerah dalam pelaksanaannya.

Kegiatan meliputi penanaman mangrove di area terdampak, pemeliharaan selama tiga tahun, hingga pengembangan kawasan berbasis masyarakat.

Hasilnya, kawasan mangrove yang direhabilitasi kini berfungsi kembali sebagai benteng alami pesisir yang mampu mengurangi risiko abrasi dan banjir rob, khususnya bagi masyarakat di Dusun Tegalpare.Selain manfaat ekologis, program ini juga membuka peluang ekonomi baru melalui pengembangan ekowisata, budidaya kepiting soka, pembibitan mangrove, serta produk turunan lainnya.

Dari sisi dampak ekonomi, BNI mencatat bahwa program ini memberikan nilai tambah signifikan. Berdasarkan kajian Social Return on Investment (SROI), setiap Rp1 investasi menghasilkan manfaat sebesar Rp3,35 hingga akhir 2025. Nilai tersebut diproyeksikan meningkat menjadi Rp7,23 pada periode 2026-2027 seiring dengan semakin matangnya ekosistem mangrove.

"Capaian ini menunjukkan bahwa program keberlanjutan yang dirancang secara tepat mampu memberikan dampak multiplikasi yang nyata bagi masyarakat dan lingkungan," kata Okki.

BNI menilai, investasi di sektor lingkungan tidak hanya berdampak pada pelestarian ekosistem, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir. Ke depan, perseroan akan memperluas inisiatif serupa dengan menggandeng lebih banyak pemangku kepentingan guna meningkatkan skala dan dampak program.

Melalui program ini, BNI menunjukkan bahwa upaya pelestarian lingkungan dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Fitch Ratings menegaskan peringkat kredit sejumlah bank besar di Indonesia di level investment grade ‘BBB’ dengan outlook negatif, mencerminkan tekanan yang masih membayangi peringkat kedaulatan Indonesia.

Dalam laporan terpisah tertanggal 20 April 2026, Fitch mengafirmasi peringkat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, serta Bank Central Asia Tbk pada level ‘BBB’ dengan outlook negatif. Selain itu, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia juga ditegaskan pada level serupa.

Fitch menyebut outlook negatif tersebut sejalan dengan revisi outlook sovereign Indonesia menjadi negatif pada Maret 2026, yang dipicu meningkatnya ketidakpastian kebijakan fiskal dan risiko eksternal.

“Outlook negatif ini mencerminkan tekanan dari sisi eksternal, termasuk potensi kenaikan harga energi global akibat konflik geopolitik, yang dapat memengaruhi kemampuan bayar debitur,” tulis Fitch dalam laporannya.

Fitch menilai peringkat bank-bank BUMN seperti Bank Mandiri, BNI, dan BRI sangat dipengaruhi oleh ekspektasi dukungan pemerintah. Hal ini tercermin dari Government Support Rating (GSR) di level ‘bbb’, yang menunjukkan kemungkinan tinggi adanya bantuan luar biasa dari negara jika dibutuhkan.

Bank Mandiri, misalnya, dinilai memiliki peran sistemik tinggi sebagai bank terbesar di Indonesia dengan pangsa kredit sekitar 22% dan dana pihak ketiga 21%. Hal serupa juga berlaku bagi BRI yang dominan di segmen mikro, serta BNI sebagai salah satu bank terbesar nasional.

Sementara itu, Indo Eximbank dinilai memiliki peran kebijakan yang krusial dalam mendukung ekspor nasional, khususnya UMKM, serta memiliki landasan hukum kuat yang memastikan dukungan negara.

Di tengah outlook negatif, Fitch menilai fundamental perbankan nasional tetap solid. Lingkungan operasional dinilai masih kondusif dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,1% pada 2026 dan 5,0% pada 2027, jauh di atas median negara berperingkat ‘BBB’.

Kualitas aset perbankan juga relatif terjaga. Rasio kredit bermasalah (NPL) bank-bank besar umumnya berada di kisaran rendah, seperti Bank Mandiri di level 1,1% dan BCA sekitar 1,7%. Cadangan kerugian kredit juga dinilai memadai untuk meredam potensi peningkatan risiko.

Dari sisi profitabilitas, bank-bank besar dinilai tetap mampu mencetak kinerja solid, ditopang keunggulan franchise, pricing power, serta basis pendanaan yang kuat.

Tekanan dari Margin dan Modal

Meski demikian, Fitch mengingatkan adanya sejumlah tekanan ke depan. Margin bunga bersih (NIM) diperkirakan masih menghadapi tekanan, meski mulai mereda seiring mendekati akhir siklus penurunan suku bunga.

Selain itu, rasio permodalan berpotensi tertekan akibat tingginya pembagian dividen. Bank Mandiri, misalnya, mencatat payout ratio hingga 78% dari laba, sementara BNI sekitar 65%. Kondisi ini dinilai dapat mengurangi ruang penyangga modal dalam jangka menengah.

Di sisi lain, pertumbuhan kredit diperkirakan melambat dalam 12–18 bulan ke depan sejalan dengan normalisasi sektor dan meningkatnya kehati-hatian terhadap risiko.

Berbeda dengan bank BUMN, peringkat Bank Central Asia Tbk lebih didorong oleh kekuatan fundamental internal (viability rating).

Fitch menyoroti keunggulan BCA dalam pendanaan murah (CASA tinggi), kualitas aset yang sangat baik, serta rasio permodalan yang sangat kuat dengan CET1 mencapai sekitar 29%.

Namun demikian, outlook negatif tetap melekat akibat keterkaitan dengan peringkat sovereign Indonesia.

Fitch menegaskan bahwa pergerakan peringkat bank-bank tersebut sangat bergantung pada peringkat kedaulatan Indonesia. Penurunan rating sovereign berisiko langsung menekan peringkat bank, terutama yang bergantung pada dukungan pemerintah.

Sebaliknya, revisi outlooksovereign menjadi stabil dapat mendorong perubahan outlook bank menjadi stabil. Namun, peluang kenaikan peringkat dinilai terbatas dalam jangka pendek mengingat outlook masih negatif.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) resmi mengangkat Febrio Nathan Kacaribu sebagai Komisaris Non Independen.

Pengangkatan tersebut telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2025 dan memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berlaku efektif per 17 April 2026.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menegaskan bahwa laporan ini merupakan bagian dari kewajiban keterbukaan informasi sesuai ketentuan regulator.

BNI merujuk pada Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang keterbukaan informasi atau fakta material oleh emiten atau perusahaan publik yang telah diperbarui, serta ketentuan lain terkait transparansi perbankan.

Dalam keterbukaan informasi BEI, BNI menyebut pengangkatan Febrio telah melalui proses persetujuan pemegang saham dan regulator.

“RUPS Luar Biasa Perseroan Tahun 2025 yang diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 2025 telah menyetujui pengangkatan Bapak Febrio Nathan Kacaribu sebagai Komisaris Non Independen Perseroan," tulis perseroan, dikutip Senin (20/4/2026).

Selanjutnya, OJK menerbitkan persetujuan resmi melalui surat No. SR-291/PB.13/2026 tertanggal 17 April 2026 yang merujuk pada keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEPR-48/D.03/2026 di tanggal yang sama.

“Selanjutnya melalui Surat OJK No. SR-291/PB.13/2026 tanggal 17 April 2026, OJK menyampaikan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEPR-48/D.03/2026 tanggal 17 April 2026 yang menyetujui pengangkatan Bapak Febrio Nathan Kacaribu sebagai Komisaris Non Independen Perseroan," imbuh perseroan.

BNI menetapkan tanggal efektif jabatan tersebut bertepatan dengan keluarnya persetujuan regulator, yakni 17 April 2026.

“Berkenaan dengan hal tersebut dan dengan memperhatikan peraturan OJK terkait, maka bersama ini kami laporkan tanggal efektif pengangkatan Bapak Febrio Nathan Kacaribu sebagai Komisaris Non Independen Perseroan pada tanggal 17 April 2026," ungkap perseroan.

Perseroan juga menegaskan bahwa pengangkatan tersebut tidak berdampak terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha BNI.

Profil Febrio Nathan Kacaribu

Febrio Nathan Kacaribu merupakan ekonom yang saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan. Ia lahir di Sidikalang, Sumatra Utara, pada 1978 dan merupakan Warga Negara Indonesia.

Dari sisi pendidikan, Febrio menempuh pendidikan di SMA Taruna Nusantara Magelang (lulus 1996), kemudian meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada 2002.

Ia melanjutkan studi Master of International and Development Economics di Australian National University pada 2005, serta meraih gelar Ph.D di bidang ekonomi dari University of Kansas, Amerika Serikat, pada 2014.

Dalam perjalanan karier akademik dan profesional, Febrio memulai kiprah sebagai peneliti dan akademisi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI).

Ia kemudian menjabat sebagai Kepala Riset Ekonomi Makro dan Keuangan di LPEM FEB UI sejak 2015, dengan fokus pada isu makroekonomi, sektor keuangan, serta kebijakan publik.

Kariernya di pemerintahan dimulai saat dipercaya menjadi Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan pada 3 April 2020.

Dalam posisi tersebut, ia terlibat dalam perumusan kebijakan fiskal nasional, termasuk respons terhadap dinamika ekonomi global.

Seiring perubahan organisasi di Kementerian Keuangan, ia kemudian dilantik sebagai Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal pada 23 Mei 2025.

Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) pada periode 2020–2025.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul BNI (BBNI) Tunjuk Dirjen Kemenkeu Febrio Kacaribu sebagai Komisaris

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI akan kembali melakukan pengembalian dana dalam kasus dugaan penggelapan milik anggota Credit Union (CU) Gereja Katolik Paroki Aek Nabara, Rantauprapat, Sumatera Utara. Dalam kasus ini, dana yang diidentifikasi digelapkan oleh pelaku mencapai Rp28 miliar.

Direktur Human Capital & Compliance BNI Munadi Herlambang mengatakan mereka telah mengembalikan dana awal sebesar Rp7 miliar. Angka pengembalian ini diambil setelah mereka melakukan verifikasi awal dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.

"Kami mengembalikan sebesar Rp7 miliar di tahap awal," katanya dalam konferensi pers secara daring, Minggu (19/4).

Ia memastikan BNI akan menyelesaikan pengembalian sisa dananya pada pekan depan di hari kerja Senin sampai Jumat.

"Penyelesaian akan kami lakukan dalam jangka waktu minggu ini. Kita berproses dan dipastikan minggu ini, Senin sampai Jumat, di hari kerja akan kita kembalikan," ujar Munadi.

Munadi mengatakan BNI akan menjadikan hasil penyelidikan aparat perangkat hukum sebagai landasan objektif dalam menentukan nilai kerugian.

Lalu, proses pengembalian dana akan dituangkan dalam perjanjian hukum yang disepakati kedua belah pihak.

"Mekanisme penyelesaian mengedepankan prinsip transparan, terukur, dan akuntabel, guna memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang ada," ujar Munadi.

Munadi menjelaskan sejak awal terungkapnya kasus ini pada Februari 2026, BNI secara aktif melakukan langkah-langkah penyelesaian, termasuk menyerahkan pengembalian dana awal kepada CU Paroki Aek Nabara sebagai wujud itikad baik dan tanggung jawab kepada nasabah.

"Sejak awal, BNI tidak tinggal diam. Kami terus menjalankan proses penyelesaian secara hati-hati agar hasilnya tidak hanya cepat, tetapi juga sah secara hukum dan memberikan kepastian bagi semua pihak," ujar Munadi.

Munadi juga menegaskan kasus ini terungkap dari hasil pengawasan internal perseroan dan langsung ditindaklanjuti dengan pelaporan kepada aparat penegak hukum.

Dalam prosesnya, pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan diamankan oleh pihak kepolisian.

Adapun produk yang digunakan oleh pelaku bukan merupakan produk resmi BNI dan tidak pernah tercatat dalam sistem operasional perseroan.

Peristiwa ini merupakan tindakan individu yang dilakukan di luar sistem, kewenangan, dan prosedur resmi perbankan.

Dia juga memastikan seluruh dana nasabah yang tersimpan dalam produk resmi BNI tetap aman dan tidak terdampak oleh peristiwa ini.

Kita berproses dan dipastikan minggu ini, Senin sampai Jumat di hari kerja akan kita kembalikan

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menargetkan pengembalian dana nasabah BNI anggota Credit Union (CU) Paroki di Aek Nabara, Sumatera Utara, yang terdampak dugaan penyimpangan dana sekitar Rp28 miliar dapat diselesaikan pada pekan ini.

Direktur Human Capital and Compliance BNI Munadi Herlambang mengatakan penyelesaian dilakukan berdasarkan perkembangan penyidikan aparat penegak hukum yang telah memberikan kejelasan nilai kerugian.

“Penyelesaian akan kami lakukan dalam jangka waktu minggu ini. Kita berproses dan dipastikan minggu ini, Senin sampai Jumat di hari kerja akan kita kembalikan,” kata Munadi dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Minggu.

Ia menjelaskan BNI telah melakukan pengembalian dana tahap awal sebesar Rp7 miliar sebagai bentuk itikad baik kepada nasabah.

Menurut dia, proses pengembalian sisa dana dilakukan dengan mengedepankan prinsip transparan, terukur, dan akuntabel agar memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Munadi mengatakan dasar penyelesaian mengacu pada hasil penyelidikan aparat penegak hukum yang menjadi landasan objektif dalam menentukan nilai kerugian.

Ia menambahkan mekanisme pengembalian dana akan dituangkan dalam perjanjian hukum yang disepakati kedua belah pihak.

Kasus tersebut, lanjut dia, pertama kali terungkap pada Februari 2026 melalui hasil pengawasan internal BNI.

Munadi menegaskan peristiwa itu merupakan tindakan oknum individu yang melakukan transaksi di luar sistem, di luar kewenangan, dan di luar prosedur resmi perbankan.

“Produk yang digunakan dalam kasus ini bukan merupakan produk resmi BNI dan tidak tercatat dalam sistem operasional Bank BNI,” ujarnya.

Ia juga memastikan seluruh dana nasabah yang tersimpan dalam produk resmi BNI tetap aman dan tidak terdampak oleh peristiwa tersebut.

Direktur Network and Retail Funding BNI Rian Eriana Kaslan menambahkan pihaknya akan terus mengawal proses penyelesaian hingga tuntas.

BNI juga, lanjut dia, memperkuat sistem pengawasan internal serta meningkatkan edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat.

“Kami mengimbau masyarakat untuk semakin meningkatkan kewaspadaan, khususnya terhadap penawaran investasi yang tidak melalui kanal resmi perbankan,” ucap Rian.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta BNI segera menuntaskan penyelesaian kasus yang dialami nasabah di BNI Kantor Cabang Pembantu Aek Nabara, Sumatera Utara.

OJK juga menyatakan telah memanggil direksi dan manajemen BNI untuk meminta penjelasan serta menegaskan agar langkah penyelesaian dilakukan secara cepat, menyeluruh, transparan, dan bertanggung jawab.

OJK kemudian meminta bank tersebut melakukan investigasi internal secara menyeluruh, termasuk pendalaman atas aspek kepatuhan, pengendalian internal, dan tata kelola.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026