REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Praktisi pasar modal sekaligus Co-founder PasarDana Hans Kwee menilai peringkat yang diberikan S&P Global dan Moody's kepada Danantara Investment Management (DIM) menunjukkan lembaga tersebut masih berada dalam kategori investment grade. Menurut Hans, penilaian tersebut tidak serta-merta mencerminkan memburuknya kondisi ekonomi Indonesia.

DIM baru-baru ini memperoleh peringkat kredit jangka panjang BBB dan jangka pendek A-2 dengan outlook stabil dari S&P Global. Sementara itu, Moody's memberikan peringkat Baa2 dengan outlook negatif.

Hans mengatakan, kedua lembaga pemeringkat global tersebut masih melihat DIM memiliki kapasitas yang memadai dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Menurut dia, outlook negatif yang diberikan Moody's lebih berkaitan dengan faktor tata kelola dan kepastian kebijakan dibanding kondisi fundamental ekonomi Indonesia.

Hans menjelaskan, sejumlah aspek yang menjadi perhatian, antara lain, konsistensi komunikasi kebijakan pemerintah, tata kelola badan usaha milik negara (BUMN), arah strategi investasi Danantara, serta pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke depan.

"Persoalan utama yang disoroti bukanlah kemampuan finansial Danantara saat ini, melainkan faktor governance dan kepastian kebijakan. Moody's dan S&P melihat adanya keterkaitan yang sangat kuat antara Danantara dan pemerintah sehingga risiko yang melekat pada keduanya juga dipersepsikan serupa," kata Hans saat diwawancarai melalui sambungan telepon, Rabu (3/6/2026).

Menurut Hans, penyelarasan peringkat DIM dengan Pemerintah Indonesia mencerminkan keyakinan bahwa negara akan memberikan dukungan apabila terjadi tekanan terhadap Danantara.

Hans menilai fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam jalur yang relatif kuat. Ia menyebut Indonesia tidak berada dalam kondisi resesi dan pertumbuhan ekonomi masih terjaga.

Selain itu, Hans mengatakan, inflasi juga masih terkendali di tengah tingginya harga energi global, sementara posisi fiskal pemerintah dinilai tetap sehat.

Ia menambahkan, neraca perdagangan Indonesia masih mencatatkan surplus meskipun mengalami penyusutan akibat meningkatnya impor energi. Kinerja sektor komoditas juga masih memberikan dukungan terhadap perekonomian nasional ketika harga komoditas global berada pada level yang menguntungkan.

"Dari sisi fundamental, ekonomi Indonesia tidak seburuk yang dikhawatirkan pasar. Pertumbuhan masih terjaga, inflasi terkendali, dan kondisi fiskal relatif baik. Hal yang menjadi perhatian investor saat ini lebih kepada tata kelola dan konsistensi kebijakan," ujar Hans.

Hans menyarankan pemerintah terus memperkuat komunikasi kebijakan, menjaga pengelolaan APBN tetap prudent, serta memperjelas strategi investasi Danantara untuk mempertahankan kepercayaan investor.

"Langkah ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan investor sekaligus membuka peluang perbaikan outlook di masa mendatang," kata Hans.

Bisnis.com, JAKARTA — Fitch Ratings menegaskan peringkat kredit sejumlah bank besar di Indonesia di level investment grade ‘BBB’ dengan outlook negatif, mencerminkan tekanan yang masih membayangi peringkat kedaulatan Indonesia.

Dalam laporan terpisah tertanggal 20 April 2026, Fitch mengafirmasi peringkat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, serta Bank Central Asia Tbk pada level ‘BBB’ dengan outlook negatif. Selain itu, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia juga ditegaskan pada level serupa.

Fitch menyebut outlook negatif tersebut sejalan dengan revisi outlook sovereign Indonesia menjadi negatif pada Maret 2026, yang dipicu meningkatnya ketidakpastian kebijakan fiskal dan risiko eksternal.

“Outlook negatif ini mencerminkan tekanan dari sisi eksternal, termasuk potensi kenaikan harga energi global akibat konflik geopolitik, yang dapat memengaruhi kemampuan bayar debitur,” tulis Fitch dalam laporannya.

Fitch menilai peringkat bank-bank BUMN seperti Bank Mandiri, BNI, dan BRI sangat dipengaruhi oleh ekspektasi dukungan pemerintah. Hal ini tercermin dari Government Support Rating (GSR) di level ‘bbb’, yang menunjukkan kemungkinan tinggi adanya bantuan luar biasa dari negara jika dibutuhkan.

Bank Mandiri, misalnya, dinilai memiliki peran sistemik tinggi sebagai bank terbesar di Indonesia dengan pangsa kredit sekitar 22% dan dana pihak ketiga 21%. Hal serupa juga berlaku bagi BRI yang dominan di segmen mikro, serta BNI sebagai salah satu bank terbesar nasional.

Sementara itu, Indo Eximbank dinilai memiliki peran kebijakan yang krusial dalam mendukung ekspor nasional, khususnya UMKM, serta memiliki landasan hukum kuat yang memastikan dukungan negara.

Di tengah outlook negatif, Fitch menilai fundamental perbankan nasional tetap solid. Lingkungan operasional dinilai masih kondusif dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,1% pada 2026 dan 5,0% pada 2027, jauh di atas median negara berperingkat ‘BBB’.

Kualitas aset perbankan juga relatif terjaga. Rasio kredit bermasalah (NPL) bank-bank besar umumnya berada di kisaran rendah, seperti Bank Mandiri di level 1,1% dan BCA sekitar 1,7%. Cadangan kerugian kredit juga dinilai memadai untuk meredam potensi peningkatan risiko.

Dari sisi profitabilitas, bank-bank besar dinilai tetap mampu mencetak kinerja solid, ditopang keunggulan franchise, pricing power, serta basis pendanaan yang kuat.

Tekanan dari Margin dan Modal

Meski demikian, Fitch mengingatkan adanya sejumlah tekanan ke depan. Margin bunga bersih (NIM) diperkirakan masih menghadapi tekanan, meski mulai mereda seiring mendekati akhir siklus penurunan suku bunga.

Selain itu, rasio permodalan berpotensi tertekan akibat tingginya pembagian dividen. Bank Mandiri, misalnya, mencatat payout ratio hingga 78% dari laba, sementara BNI sekitar 65%. Kondisi ini dinilai dapat mengurangi ruang penyangga modal dalam jangka menengah.

Di sisi lain, pertumbuhan kredit diperkirakan melambat dalam 12–18 bulan ke depan sejalan dengan normalisasi sektor dan meningkatnya kehati-hatian terhadap risiko.

Berbeda dengan bank BUMN, peringkat Bank Central Asia Tbk lebih didorong oleh kekuatan fundamental internal (viability rating).

Fitch menyoroti keunggulan BCA dalam pendanaan murah (CASA tinggi), kualitas aset yang sangat baik, serta rasio permodalan yang sangat kuat dengan CET1 mencapai sekitar 29%.

Namun demikian, outlook negatif tetap melekat akibat keterkaitan dengan peringkat sovereign Indonesia.

Fitch menegaskan bahwa pergerakan peringkat bank-bank tersebut sangat bergantung pada peringkat kedaulatan Indonesia. Penurunan rating sovereign berisiko langsung menekan peringkat bank, terutama yang bergantung pada dukungan pemerintah.

Sebaliknya, revisi outlooksovereign menjadi stabil dapat mendorong perubahan outlook bank menjadi stabil. Namun, peluang kenaikan peringkat dinilai terbatas dalam jangka pendek mengingat outlook masih negatif.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengeklaim lembaga pemeringkat S&P Global Ratings memberi sinyal bahwa peringkat utang Indonesia bakal dipertahankan dalam dua tahun ke depan.

Hal itu disampaikan Purbaya usai bertemu dengan S&P di Washington DC, Amerika Serikat (AS), di sela-sela kehadirannya di Pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional dan Grup Bank Dunia (IMF-World Bank Spring Meeting) 2026 pekan lalu.

Purbaya menyebut S&P mempertahankan peringkat utang Indonesia di kategori BBB atau masih layak investasi (investment grade) dengan prospek stabil (Stable). S&P diklaim melihat fondasi ekonomi Indonesia bagus di tengah gejolak dan komitmen Indonesia untuk tetap mengendalikan fiskal.

"Artinya dua tahun ke depan enggak akan berubah peringkatnya. Mungkin bisa +++ atau - [negatif], tetapi enggak berubah peringkat BBB-nya. Artinya masih investment grade surat utang yang dikeluarkan Pak Suminto itu [Dirjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko]," terang Purbaya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Namun demikian, S&P dipastikan akan tetap melihat perkembangan Indonesia ke depannya secara reguler. Lembaga itu juga akan datang ke Indonesia pada Juni 2026 mendatang untuk melihat apakah Indonesia konsisten dalam menjalankan kebijakannya.

Namun demikian, Purbaya mengakui bahwa salah satu perhatian yang diberikan S&P kepada Indonesia adalah rasio pembayaran utang terhadap penerimaan negara.

Untuk itu, Purbaya menjanjikan perbaikan dalam kinerja pemungutan pajak. Dia menilai kondisinya kini sudah mengalami perbaikan seperti pertumbuhan 30% (yoy) pada masing-masing Januari-Februari 2026.

Hal itu kendati pertumbuhan tinggi tidak lepas dari efek basis rendah pada kinerja penerimaan Januari-Februari 2025.

"Jadi dia [S&P] bilang salah satu elemen matrik yang agak mengganggu itu [rasio pembayaran bunga utang ke penerimaan], tetapi masih enggak parah katanya. Dia bilang gitu," ujar mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Adapun pada 2025, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum mempublikasikan realisasi pembayaran bunga utang sepanjang 2025 maupun 2026 sampai dengan 31 Maret.

Namun, pemerintah diestimasi membayar bunga utang sekitar Rp514,4 triliun pada 2025. Angka ini didapatkan dengan mengurangi total defisit APBN Rp695,1 triliun dan keseimbangan primer Rp180,7 triliun.

Apabila estimasi pembayaran bunga utang ini dibandingkan dengan total penerimaan negara (pajak, bea cukai, PNBP, hibah) senilai Rp2.756,3 triliun, maka bisa diestimasi bahwa rasio pembayaran bunga utang mencapai sekitar 18,7% terhadap penerimaan negara.

Rasio ini meningkat dari 2024 lalu yang mencapai 17,11%. Sementara itu, dari sekitar delapan tahun belakangan, estimasi rasio pembayaran bunga utang terhadap penerimaan negara pada 2025 merupakan yang tertinggi sejak awal pandemi Covid-19 yaitu 20,8%.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyebut lembaga pemeringkat S&P Global Ratings mempertahankan peringkat utang Indonesia di level investment grade, dengan disertai catatan penting yang perlu diwaspadai.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan S&P mengonfirmasi bahwa peringkat kredit Indonesia tetap berada di level BBB dengan outlook stabil.

Serta S&P tetap menyoroti risiko dari tingginya rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara.

“Mereka mendiskusikan lebih dalam bahwa rating pembayaran bunga dibanding income-nya di atas 15 persen,” ujar Purbaya dalam keterangannya pada Kamis (16/4/2026).

Meski demikian, pemerintah menilai kondisi tersebut masih dapat dikendalikan dan belum berada pada level yang membahayakan fiskal.

“Saya bilang itu akan kita monitoring terus dan pastikan keadaan ekonomi tetap baik dan fiskal akan tetap kita jaga dan tidak memburuk dari sisi pembayaran,” lanjutnya.

Di sisi lain, S&P memang mengonfirmasi peringkat utang Indonesia tetap berada di level triple B (BBB) dengan outlook stabil.

Status ini menunjukkan Indonesia masih dinilai layak investasi dengan risiko gagal bayar relatif rendah.

Namun, di balik penilaian tersebut, S&P sebelumnya juga menggali secara detail konsistensi pemerintah dalam menjaga defisit anggaran di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Mereka menanyakan cukup detail kondisi fiskal kita termasuk defisit tahun ini dan tahun lalu utamanya mereka ingin melihat apakah kita konsisten menjaga di bawah 3 persen dari PDB,” kata Purbaya.

Pemerintah mengeklaim disiplin fiskal tetap terjaga, dengan defisit yang diperkirakan turun dari 2,9 persen menjadi sekitar 2,8 persen dalam laporan keuangan pemerintah.

Meski demikian, sinyal kehati-hatian tetap muncul.

Tingginya rasio bunga utang terhadap pendapatan menunjukkan ruang fiskal bisa semakin tertekan jika penerimaan negara tidak tumbuh sejalan.

Purbaya mengatakan pemerintah mengandalkan perbaikan kinerja penerimaan pajak dan bea cukai untuk menjaga keseimbangan tersebut.

“Ketika kita beritahu bahwa dua bulan tahun ini pertumbuhan pajak 30 persen dan di bulan Januari-Maret dibanding tahun lalu tumbuh 20 persen, mereka sepertinya cukup puas,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga mengeklaim telah melakukan restrukturisasi organisasi perpajakan dan kepabeanan untuk meningkatkan kinerja penerimaan.

Meski indikator makro dinilai membaik dan rating tetap stabil, catatan S&P soal beban bunga utang menjadi pengingat bahwa tekanan fiskal belum sepenuhnya mereda.

Apalagi, di tengah ketidakpastian global, kemampuan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesehatan fiskal akan menjadi kunci untuk mempertahankan kepercayaan investor ke depan.

KEPUTUSAN Fitch Ratings menurunkan outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif dengan tetap mempertahankan peringkat di level BBB adalah sebuah peristiwa yang tidak bisa dibaca secara hitam-putih.

Di satu sisi, Indonesia masih berada dalam kategori investment grade yaitu sebuah status yang menandakan kelayakan investasi dan kemampuan membayar utang yang relatif terjaga. Namun, di sisi lain, perubahan outlook menjadi negatif adalah sinyal peringatan. Ia bukan vonis, tetapi lampu kuning yang menyala terang di tengah jalan ekonomi yang sedang ditempuh.

Di dunia keuangan global, reputasi adalah mata uang kedua setelah uang itu sendiri. Lembaga pemeringkat seperti Fitch tidak sekadar memberi angka, melainkan membentuk persepsi. Persepsi dalam sistem ekonomi modern, sering kali lebih menentukan daripada realitas itu sendiri.

Maka ketika Fitch mengubah prospek Indonesia menjadi negatif, pesan yang disampaikan kepada investor global adalah kemungkinan ada risiko yang meningkat, ada ketidakpastian yang perlu diperhitungkan, ada potensi pelemahan ke depan jika kebijakan tidak dikelola dengan hati-hati.

Tulisan ini mencoba membaca keputusan tersebut secara lebih jernih, yaitu apa maknanya, mengapa terjadi, dan bagaimana dampaknya terhadap investasi di Indonesia, baik investasi portofolio maupun investasi langsung. Lebih dari itu, tulisan ini juga hendak mengajak kita berpikir kritis, yaitu apakah ini sekadar respons pasar terhadap dinamika fiskal atau ada persoalan struktural yang lebih dalam?

Untuk memahami implikasinya, kita perlu membedakan dua istilah penting yaitu rating dan outlook. Rating adalah penilaian atas kemampuan suatu negara membayar kewajiban utangnya. Level BBB menempatkan Indonesia pada batas bawah kategori investment grade. Level ini berarti bahwa Indonesia masih dianggap layak investasi, tetapi dengan risiko moderat.

Sementara itu, outlook adalah proyeksi arah rating dalam 12–24 bulan ke depan. Ketika outlook berubah dari stabil menjadi negatif, artinya peluang penurunan rating meningkat. Dengan kata lain, BBB hari ini bisa saja menjadi BBB- atau bahkan turun ke kategori non-investment grade jika kondisi memburuk.

Di sinilah letak signifikansinya. Pasar tidak hanya melihat kondisi hari ini, tetapi juga membaca arah. Dalam investasi, arah sering lebih menentukan daripada posisi. Fitch menyoroti meningkatnya ketidakpastian kebijakan dan risiko terhadap kredibilitas kerangka fiskal Indonesia.

Beberapa faktor yang sering dikaitkan dengan perubahan ini antara lain potensi pelebaran defisit anggaran, tekanan pembiayaan program-program prioritas yang membutuhkan dana besar, ketidakpastian terhadap kesinambungan disiplin fiskal, dan dinamika global yang mempersempit ruang fiskal negara berkembang.

Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia dikenal relatif disiplin menjaga rasio utang terhadap PDB. Dibandingkan dengan banyak negara berkembang lain, posisi fiskal Indonesia masih tergolong moderat. Namun, pasar tidak hanya melihat rasio hari ini. Mereka membaca tren dan komitmen jangka panjang terhadap kehati-hatian fiskal.

Jika ada indikasi bahwa batas defisit bisa lebih fleksibel atau pembiayaan program besar tidak diimbangi dengan peningkatan penerimaan negara, maka risiko fiskal dinilai meningkat. Bukan berarti Indonesia berada di ambang krisis, tetapi risiko persepsinya bertambah.

Dampak pertama dari perubahan outlook biasanya terlihat pada pasar keuangan. Investor portofolio yang menanamkan dana di saham dan obligasi sangat sensitif terhadap perubahan sentimen. Begitu outlook menjadi negatif, premi risiko cenderung naik.

Terdapat beberapa konsekuensi yang muncul dari perubahan outlook ini, mulai dari imbal hasil (yield) obligasi pemerintah yang bisa meningkat, rupiah berpotensi mengalami tekanan, hingga indeks saham bisa mengalami koreksi. Kondisi ini dapat terjadi karena investor meminta kompensasi lebih tinggi atas risiko yang dinilai meningkat.

Dalam bahasa sederhana ialah jika risiko bertambah, harga pinjaman juga naik. Kenaikan yield obligasi pemerintah berarti biaya utang negara menjadi lebih mahal. Jika pemerintah harus membayar bunga lebih tinggi, ruang fiskal untuk belanja produktif bisa tertekan. Dalam jangka panjang, ini bisa menciptakan lingkaran yang tidak ideal, yaitu bunga naik, beban fiskal meningkat, ruang pembangunan menyempit.

Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa dampak ini sangat bergantung pada respons kebijakan. Jika pemerintah mampu menunjukkan komitmen kuat terhadap stabilitas fiskal, tekanan pasar bisa bersifat sementara.

Berbeda dengan investor portofolio, investor asing langsung yang masuk melalui foreign direct investment biasanya melihat faktor yang lebih luas. Mereka mempertimbangkan mulai dari stabilitas politik, kepastian regulasi, kualitas infrastruktur, ukuran pasar domestik, ketersediaan tenaga kerja, dan konsistensi kebijakan jangka panjang.

Bagi investor FDI, perubahan outlook mungkin bukan faktor tunggal penentu keputusan. Namun, dapat menjadi bagian dari mosaik persepsi risiko. Jika outlook negatif dipersepsikan sebagai tanda ketidakpastian kebijakan, maka keputusan investasi bisa ditunda. Penundaan adalah kata kunci. Tidak selalu berarti pembatalan, tetapi bisa berarti sikap wait and see.

Dalam konteks persaingan regional, misalnya dengan Vietnam atau India, penundaan bisa berarti peluang yang berpindah. Rating negara menjadi referensi bagi banyak perusahaan domestik yang ingin menerbitkan obligasi global. Jika outlook negara negatif, biaya pendanaan korporasi juga bisa meningkat.

Investor global biasanya menilai risiko perusahaan tidak jauh dari risiko negara tempat mereka beroperasi. Dengan demikian, perusahaan Indonesia yang ingin mencari pendanaan di pasar internasional mungkin harus membayar bunga lebih tinggi. Hal ini bisa berdampak pada ekspansi usaha, investasi baru, hingga penciptaan lapangan kerja.

Di sisi lain, kita juga perlu bersikap kritis terhadap dominasi lembaga pemeringkat global. Pengalaman krisis keuangan 2008 menunjukkan bahwa lembaga rating pun tidak selalu sempurna dalam membaca risiko. Terdapat dimensi politik dan persepsi global yang kadang memengaruhi penilaian.

Namun, dalam sistem keuangan internasional saat ini, rating tetap menjadi referensi utama. Banyak dana pensiun dan manajer investasi global terikat aturan internal untuk hanya berinvestasi di negara dengan peringkat tertentu. Maka, terlepas dari kritik yang mungkin ada, keputusan Fitch tetap memiliki konsekuensi nyata.

Indonesia memiliki ambisi pertumbuhan tinggi. Target pertumbuhan 7–8 persen kerap menjadi wacana dalam diskursus pembangunan. Untuk mencapainya, dibutuhkan belanja besar baik untuk infrastruktur, pendidikan, maupun program sosial.

Namun di sinilah dilema muncul. Pertumbuhan tinggi membutuhkan stimulus fiskal, tetapi stimulus fiskal yang berlebihan bisa meningkatkan risiko utang. Jika pembiayaan tidak diimbangi dengan penerimaan yang kuat dan efisiensi belanja, kredibilitas fiskal bisa dipertanyakan.

Keputusan Fitch seolah mengingatkan bahwa ambisi pertumbuhan harus dibarengi disiplin fiskal. Pembangunan tidak hanya soal ekspansi, tetapi juga keberlanjutan. Pertanyaan berikunya ialah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah?

Pertama, pemerintah perlu memperkuat komunikasi kebijakan. Pasar sangat sensitif terhadap sinyal. Transparansi dan konsistensi dapat meredam ketidakpastian.

Kedua, reformasi penerimaan negara menjadi krusial. Rasio pajak Indonesia relatif rendah dibandingkan dengan negara dengan level pendapatan serupa. Tanpa peningkatan penerimaan, ruang fiskal akan selalu terbatas.

Ketiga, efisiensi belanja negara harus menjadi prioritas. Program besar perlu didesain dengan perhitungan matang, memastikan dampaknya terhadap pertumbuhan dan penerimaan jangka panjang.

Keempat, menjaga independensi dan kredibilitas institusi ekonomi, baik otoritas fiskal maupun moneter menjadi kunci. Kepercayaan investor bukan hanya soal angka, tetapi soal tata kelola.

Meski outlook negatif, Indonesia tetap memiliki kekuatan fundamental seperti pasar domestik besar, bonus demografi, sumber daya alam melimpah, hingga posisi strategis dalam rantai pasok global. Jika reformasi struktural berjalan konsisten, outlook negatif bisa kembali menjadi stabil. Bahkan rating bisa naik dalam jangka panjang.

Sejarah menunjukkan bahwa persepsi bisa berubah cepat ketika kebijakan tepat. Negara-negara yang dulu dipandang berisiko tinggi bisa menjadi tujuan investasi utama ketika reformasi berhasil.

Perubahan outlook oleh Fitch bukanlah akhir cerita, melainkan harus disikapi sebagai suatu peringatan dini. BBB masih berarti layak investasi. Namun, bayang-bayang negatif mengingatkan bahwa kepercayaan tidak boleh dianggap permanen. Dalam ekonomi global yang kompetitif, reputasi fiskal adalah aset strategis. Menjaganya membutuhkan konsistensi, kehati-hatian, dan keberanian melakukan reformasi.

Bagi investor, keputusan ini menjadi bahan evaluasi risiko. Bagi pemerintah, perubahan outlook ini harus menjadi momentum refleksi. Indonesia masih berdiri di jalur investment grade. Pertanyaannya bukan apakah kita mampu bertahan, tetapi apakah kita mampu membalikkan arah persepsi. Di situlah masa depan investasi Indonesia akan ditentukan.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Great Eastern General Insurance Indonesia (GEGI) angkat bicara terkait strategi perusahaan pada instrumen Surat Berharga Negara (SBN) di tengah penurunan rating utang Indonesia oleh lembaga pemeringkat internasional.

Finance Director Great Eastern General Insurance Indonesia, Andy Soen, mengatakan perusahaan tetap menjadikan SBN sebagai salah satu instrumen utama dalam portofolio investasinya.

Andy mengatakan, industri asuransi secara umum juga tetap meningkatkan pembelian SBN di tengah penurunan peringkat utang RI. Salah satu faktor pendukung hal ini adalah karakteristik SBN sebagai instrumen berisiko rendah.

Hal tersebut juga ditopang oleh fundamental ekonomi yang stabil dan peringkat utang Indonesia yang masih investment grade.

"Yield SBN juga kompetitif dengan pasar sekunder yang sangat likuid," katanya kepada Bisnis, dikutip Kamis (26/2/2026).

Andy melanjutkan, strategi investasi GEGI pada instrumen SBN akan tetap mengutamakan stabilitas. Perusahaan juga akan melakukan pengelolaan durasi yang terukur, serta mendiversifikasi jenis-jenis SBN.

Lebih lanjut, Andy menambahkan GEGI juga akan mengoptimalisasi akumulasi surat utang saat momentum yield sedang menarik.

Dia menambahkan, ke depannya pihaknya tidak melihat keperluan untuk bergeser dari SBN meski ada penurunan rating utang.

"Kami melihat tidak perlu melakukan perubahan drastis dari SBN dengan tetap fokus pada instrumen yang aman dan stabil untuk mendukung Kesehatan keuangan perusahaan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga pemeringkat Moody's Ratings memberikan outlook negatif kepada obligasi pemerintah berdenominasi renminbi (CNH) dan euro (EUR) di bawah program penerbitan senilai US$10 miliar. Moody's menyematkan peringkat Baa2 untuk obligasi tersebut.

Melalui pengumuman di situs resmi, Moody's menyampaikan bahwa obligasi dimaksud akan menjadi kewajiban langsung, tanpa syarat, dan tanpa jaminan dari Pemerintah Indonesia (penerbit), dan akan memiliki peringkat pari passu di antara obligasi tersebut dan dengan semua kewajiban tanpa jaminan dan tidak subordinasi lainnya dari pemerintah.

Hasil bersih dari obligasi tersebut dimaksudkan untuk tujuan pembiayaan umum.

"Peringkat tersebut mencerminkan peringkat penerbit jangka panjang Pemerintah Indonesia sebesar Baa2 dan prospek negatif," demikian dikutip dari situs resmi Moody's Ratings, Selasa (24/2/2026).

Untuk diketahui, peringkat Baa2 merupakan peringkat kredit kelas menengah atau medium grade dengan risiko kredit moderat. Peringkat ini masih masuk dalam kategori investment grade.

Menurut Moody's, peringkat Baa2 itu diberikan kepada obligasi pemerintah berdenominasi CHN dan EUR sebagai refleksi terhadap ketahanan ekonomi Indonesia, yang didukung oleh kekuatan struktural seperti sumber daya alam dan faktor demografis.

Namun demikian, lembaga itu menyoroti bahwa risiko terhadap kredibilitas kebijakan dan kekuatan institusional menjadi lebih nyata selama setahun terakhir karena berkurangnya prediktabilitas dan koherensi dalam pembuatan kebijakan.

Belum lagi, komunikasi kebijakan yang kurang efektif dinilai telah meningkatkan ketidakpastian investor.

"Peningkatan volatilitas pasar saham dan valuta asing yang terkait, jika berlanjut, dapat melemahkan kekuatan ekonomi dan fiskal melalui berkurangnya daya tarik investasi dan biaya pinjaman yang lebih tinggi," terang Moody's.

Di sisi lain, lembaga pemeringkat internasional itu memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5% dalam jangka pendek dan menengah. Defisit APBN juga tetap berada di bawah 3% terhadap PDB, sedangkan rasio utang di sekitar 40% terhadap PDB.

Akan tetapi, dari segi risiko defisit fiskal, Moody's melihat bahwa kebijakan pemerintah yang mendorong pertumbuhan dengan belanja menimbulkan risiko fiskal. Hal ini dipengaruhi oleh basis penerimaan negara yang lemah di tengah kebutuhan belanja jumbo untuk ketahanan pangan dan program perumahan.

Lemahnya basis penerimaan juga menjadi risiko bagi kemampuan bayar utang pemerintah. Dengan demikian, hal ini bisa membatasi fleksiblitas fiskal dan meningkatkan sensitivitas terhadap pergeseran kepercayaan pasar.

BPI Danantara juga menjadi sorotan lantaran dinilai adanya ketidakpastian terhadap pembuatan dan tata kelola SWF baru Indonesia itu.

Mengenai outlook negatif, Moody's mewanti-wanti kredibilitas kebijakan pemerintah Indonesia bisa semakin terkikis apabila pembuatan kebijakan menjadi semakin tidak bisa diprediksi.

"Jika berlanjut, tren ini dapat mengikis kredibilitas kebijakan Indonesia yang telah lama mapan, yang telah mendukung pertumbuhan ekonomi yang solid dan stabilitas makroekonomi, fiskal, dan keuangan," ujar Moody's.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan penyesuaian outlook oleh terhadap sejumlah bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tidak mencerminkan pelemahan fundamental kinerja perbankan nasional.

Regulator memastikan peringkat kredit (rating) bank-bank Himbara tetap berada pada level investment grade dengan kondisi permodalan, likuiditas, dan kualitas aset yang solid.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Dian Ediana Rae menjelaskan perubahan outlook tersebut lebih dipengaruhi faktor eksternal, terutama penurunan outlook sovereign Indonesia serta dinamika makroekonomi global. Dengan demikian, penyesuaian itu bukan disebabkan oleh penurunan kinerja internal masing-masing bank.

“Peringkat kredit tetap dipertahankan pada level investment grade, yang menunjukkan keyakinan kuat terhadap kondisi permodalan yang solid, likuiditas memadai, kualitas aset terjaga, serta profitabilitas yang resilien,” kata Dian, Senin (16/2/2026).

Hingga akhir 2025, Dian mencatat bahwa tingkat permodalan bank-bank Himbara tercatat berada pada kisaran 19% sampai dengan 21%. Angka ini jauh di atas ketentuan minimum sesuai profil risiko masing-masing bank.

Selain itu, mayoritas permodalan tersebut ditopang modal inti alias bank tier satu dengan rasio sekitar 17% sampai 20%, memberikan ruang ekspansi sekaligus bantalan dalam mengantisipasi potensi risiko ke depan.

Dari sisi likuiditas, rasio AL/NCD dan AL/DPK tercatat berada di atas ambang batas yang ditetapkan, masing-masing melampaui 50% dan 10%. Sementara itu, Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) juga berada di atas 100%, mencerminkan kecukupan likuiditas jangka pendek maupun menengah-panjang.

Pertumbuhan kredit mayoritas bank Himbara juga masih berada pada kisaran double digit dan melampaui rata-rata industri yang tercatat 9,69% secara tahunan.

Di sisi pendanaan, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sejumlah bank Himbara juga tumbuh dua digit, sejalan dengan perbaikan rasio dana murah (CASA) yang menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

Kualitas aset pun relatif terkendali dengan rasio kredit bermasalah (NPL) gross berada pada kisaran di bawah 1% hingga 3%, disertai pembentukan pencadangan yang memadai. OJK menilai hal tersebut mencerminkan penerapan manajemen risiko yang prudent di tengah tekanan suku bunga global dan dinamika ekonomi domestik.

Bagi investor, potensi tekanan terhadap margin bunga bersih (NIM) dan kenaikan biaya dana menjadi perhatian utama. Namun demikian, Dian memandang prospek profitabilitas bank-bank besar, termasuk Himbara, tetap berada pada jalur positif dan berkelanjutan.

Diversifikasi pendapatan melalui peningkatan fee-based income, optimalisasi transaksi digital, serta struktur pendanaan yang didominasi giro dan tabungan menjadi faktor penopang stabilitas laba.

Dian menambahkan, kerangka regulasi dan pengawasan perbankan nasional telah diselaraskan dengan standar internasional yang ditetapkan oleh Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). Penerapan tersebut secara berkala juga dievaluasi melalui asesmen internasional guna memastikan konsistensi dan efektivitas pengawasan.

Dengan fundamental yang kuat dan pengawasan yang konsisten, Dian optimistis bank-bank Himbara tetap memiliki kapasitas memadai untuk mendukung pembiayaan perekonomian nasional serta menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah ketidakpastian global.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan penyesuaian outlook oleh terhadap sejumlah bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tidak mencerminkan pelemahan fundamental kinerja perbankan nasional.

Regulator memastikan peringkat kredit (rating) bank-bank Himbara tetap berada pada level investment grade dengan kondisi permodalan, likuiditas, dan kualitas aset yang solid.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Dian Ediana Rae menjelaskan perubahan outlook tersebut lebih dipengaruhi faktor eksternal, terutama penurunan outlook sovereign Indonesia serta dinamika makro ekonomi global. Dengan demikian, penyesuaian itu bukan disebabkan oleh penurunan kinerja internal masing-masing bank.

“Peringkat kredit tetap dipertahankan pada level investment grade, yang menunjukkan keyakinan kuat terhadap kondisi permodalan yang solid, likuiditas memadai, kualitas aset terjaga, serta profitabilitas yang resilien,” kata Dian kepada Bisnis, Senin (16/2/2026).

Hingga akhir 2025, Dian mencatat bahwa tingkat permodalan bank-bank Himbara tercatat berada pada kisaran 19% sampai dengan 21%. Angka ini jauh di atas ketentuan minimum sesuai profil risiko masing-masing bank.

Selain itu, mayoritas permodalan tersebut ditopang modal inti alias bank tier satu dengan rasio sekitar 17% sampai 20%, memberikan ruang ekspansi sekaligus bantalan dalam mengantisipasi potensi risiko ke depan.

Dari sisi likuiditas, rasio AL/NCD dan AL/DPK tercatat berada di atas ambang batas yang ditetapkan, masing-masing melampaui 50% dan 10%. Sementara itu, Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) juga berada di atas 100%, mencerminkan kecukupan likuiditas jangka pendek maupun menengah-panjang.

Pertumbuhan kredit mayoritas bank Himbara juga masih berada pada kisaran double digit dan melampaui rata-rata industri yang tercatat 9,69% secara tahunan.

Di sisi pendanaan, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sejumlah bank Himbara juga tumbuh dua digit, sejalan dengan perbaikan rasio dana murah (CASA) yang menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

Kualitas aset pun relatif terkendali dengan rasio kredit bermasalah (NPL) gross berada pada kisaran di bawah 1% hingga 3%, disertai pembentukan pencadangan yang memadai. OJK menilai hal tersebut mencerminkan penerapan manajemen risiko yang prudent di tengah tekanan suku bunga global dan dinamika ekonomi domestik.

Bagi investor, potensi tekanan terhadap margin bunga bersih (NIM) dan kenaikan biaya dana menjadi perhatian utama. Namun demikian, Dian memandang prospek profitabilitas bank-bank besar, termasuk Himbara, tetap berada pada jalur positif dan berkelanjutan.

Diversifikasi pendapatan melalui peningkatan fee-based income, optimalisasi transaksi digital, serta struktur pendanaan yang didominasi giro dan tabungan menjadi faktor penopang stabilitas laba.

Dian menambahkan, kerangka regulasi dan pengawasan perbankan nasional telah diselaraskan dengan standar internasional yang ditetapkan oleh Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). Penerapan tersebut secara berkala juga dievaluasi melalui asesmen internasional guna memastikan konsistensi dan efektivitas pengawasan.

Dengan fundamental yang kuat dan pengawasan yang konsisten, Dian optimistis bank-bank Himbara tetap memiliki kapasitas memadai untuk mendukung pembiayaan perekonomian nasional serta menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah ketidakpastian global.

sinyal risiko dari Moody’s seharusnya diperlakukan sebagai kesempatan untuk melakukan koreksi arah, bukan sekadar pembelaan narasi.

Jakarta (ANTARA) - Perubahan outlook peringkat kredit Indonesia oleh Moody’s dari stabil menjadi negatif tidak bisa dibaca sekadar sebagai catatan teknis lembaga pemeringkat. Ini adalah alarm dini tentang kredibilitas kebijakan fiskal Indonesia ke depan, terutama ketika APBN semakin memikul peran besar sebagai instrumen utama pembangunan dan stabilisasi ekonomi.

Meski peringkat kredit tetap bertahan di level Baa2 atau investment grade, arah pandang Moody’s memberi pesan bahwa risiko kebijakan kini dipersepsikan meningkat

Perubahan ini terjadi di tengah data fundamental ekonomi yang sebenarnya menunjukkan ketangguhan domestik. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 mencapai 5,11 persen, jauh di atas pertumbuhan global dan menjadi yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Bahkan pertumbuhan ekonomi pada Q4 tahun 2025 tercatat 5,39 persen, dan menjadi rekor pasca pandemi Covid-19.

Namun, pertumbuhan tinggi saja tidak cukup untuk menutup kekhawatiran lembaga pemeringkat. Moody’s secara eksplisit menyebut bahwa tantangan terbesar terletak pada ketidakpastian kebijakan, tata kelola pemerintahan, risiko defisit fiskal yang melebar, serta potensi menurunnya efektivitas kebijakan publik terutama ketika pemerintah lebih menekankan pada ekspansi belanja dibandingkan pada penguatan basis penerimaan.

Dalam konteks Indonesia, APBN bukan hanya alat stabilisasi ekonomi, tetapi juga instrumen utama untuk menjalankan agenda pembangunan nasional. Pandangan Moody’s mengingatkan bahwa credibility policy atau kepercayaan terhadap kredibilitas kebijakan sama pentingnya dengan angka pertumbuhan itu sendiri. Ketika pasar kehilangan kejelasan tentang arah fiskal jangka menengah, persepsi risiko meningkat meskipun indikator makro secara agregat terlihat kuat.

Tekanan APBN

Mengurai kekhawatiran tersebut membutuhkan pemahaman yang realistis terhadap posisi APBN saat ini. Realitasnya, penerimaan negara terutama dari pajak belum menunjukkan daya tangkap yang memadai. Selama ini data pertumbuhan tax ratio Indonesiacenderung stagnan selama bertahun-tahun, di mana rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berada di kisaran sekitar 10 persen, yaitu: 10,38 persen pada tahun 2022, 10,31 persen pada tahun 2023, dan 10,08 persen pada tahun 2024. Angka pertumbuhan ini relatif rendah dibandingkan standar internasional yang umumnya di atas 15 persen.

Rasio pajak yang rendah terlihat bukan sekadar isu statistik, tetapi mencerminkan tantangan struktural dalam kapasitas fiskal. Hasil riset akademik menunjukkan bahwa tren rasio pajak Indonesia telah menurun dari era sebelumnya, misalnya dari 11,59 persen pada 2019 menjadi sekitar 10 persen di era yang lebih baru. Ini menandakan perlunya reformasi yang lebih mendalam untuk memperluas basis pajak dan memperkuat administrasi perpajakan.

Di sisi lain, realisasi APBN 2025 menunjukkan dinamika yang tidak sederhana. Hingga November 2025, pendapatan negara tercatat sekitar Rp2.351,5 triliun, sementara belanja negara mencapai Rp2.911,8 triliun, sehingga defisit mencapai 2,35 persen terhadap PDB. Secara nominal, defisit ini masih di bawah batas aman 3 persen, tetapi ketergantungan pada pembiayaan utang untuk menutup gap ini semakin terlihat.

Bahkan pemerintah menargetkan defisit APBN 2026 sekitar 2,68 persen terhadap PDB, di mana bagian pendapatan negara masih bergantung pada performa pajak yang belum maksimal. Penelitian lembaga internasional pun telah memperingatkan bahwa tanpa mobilisasi pendapatan yang lebih kuat, risiko defisit anggaran diperkirakan akan meningkat pada tahun 2026 dan 2027.

Situasi ini menciptakan dua tekanan sekaligus. Secara eksternal, lembaga pemeringkat menilai bahwa ketergantungan pada pembiayaan utang tanpa penguatan penerimaan jangka menengah akan meningkatkan risiko fiskal. Secara internal, masyarakat dan pelaku usaha mulai bertanya seberapa kuat struktur APBN dapat mendukung program prioritas tanpa memicu tekanan inflasi atau memaksa kebijakan moneter longgar yang dapat menimbulkan distorsi lain.

Koreksi Kebijakan

Outlook negatif seharusnya menjadi momentum refleksi, bukan sekadar bahan pembelaan. Bagi pemerintah, sinyal dari Moody’s perlu diterjemahkan sebagai dorongan untuk memperjelas kembali arah kebijakan fiskal dan memperkuat fondasi APBN. Kunci utamanya terletak pada tiga hal: tax ratio, kualitas belanja, dan kredibilitas kebijakan jangka menengah.

Pertama, penguatan tax ratio bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Selama penerimaan negara bertumpu pada basis yang sempit, setiap ekspansi belanja akan selalu berujung pada tekanan defisit. Reformasi perpajakan perlu melampaui pendekatan jangka pendek dan bersifat struktural: memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan, serta menciptakan kepastian kebijakan yang memberi sinyal jelas kepada dunia usaha. Tanpa itu, APBN akan terus berada dalam posisi defensif, dan persepsi risiko fiskal akan sulit ditekan.

Kedua, kualitas belanja negara harus menjadi fokus utama. Moody’s tidak mempermasalahkan besarnya belanja, tetapi efektivitasnya. Belanja yang produktif yang mendorong pertumbuhan jangka panjang dan meningkatkan kapasitas ekonom akan dinilai berbeda dibanding belanja yang bersifat konsumtif dan tidak berkelanjutan. Dalam konteks agenda fiskal saat ini, berarti pengelolaan APBN harus semakin selektif dengan memastikan setiap rupiah belanja benar-benar memperkuat basis ekonomi, bukan sekadar meredam tekanan jangka pendek.

Ketiga, pemerintah perlu memperkuat komunikasi dan konsistensi kebijakan fiskal jangka menengah. Lembaga pemeringkat dan investor global membutuhkan peta jalan yang jelas: bagaimana defisit akan dikelola, bagaimana utang dijaga, dan bagaimana reformasi penerimaan dijalankan dalam beberapa tahun ke depan? Tanpa narasi kebijakan yang kuat dan konsisten, pasar akan mengisi kekosongan itu dengan asumsi risiko.

Tren pemeringkatan Moody’s selama tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki modal kepercayaan yang besar. Stabilitas peringkat Baa2 dalam periode tahun 2023–2025 membuktikan bahwa fondasi ekonomi Indonesia cukup kokoh. Perubahan outlook pada tahun 2026 tidak menghapus modal tersebut, tetapi mengingatkan bahwa kepercayaan itu tidak bersifat permanen. Ia harus terus dipelihara melalui kebijakan yang kredibel dan terukur.

Pada akhirnya, peringkat kredit bukan tujuan, melainkan cermin. Ia mencerminkan sejauh mana APBN dikelola secara berkelanjutan, sejauh mana tax ratio mampu menopang agenda pembangunan, dan sejauh mana kebijakan fiskal dijalankan dengan konsistensi. Jika pemerintah mampu menjawab tantangan ini dengan reformasi nyata, outlook negatif dari Moody’s justru dapat menjadi titik balik untuk memperkuat kembali kredibilitas fiskal Indonesia. Bukan awal dari kemunduran, melainkan peringatan yang datang tepat waktu.

Kepercayaan pasar

Keputusan Moody’s memberikan outlook negatif harus dibaca dalam konteks yang lebih luas. Bukan sebagai kritik atas performa ekonomi saat ini, tetapi sebagai panggilan untuk memperkuat pondasi fiskal Indonesia secara fundamental. Indonesia memiliki modal besar: pertumbuhan ekonomi yang kuat, demografi yang menguntungkan, dan struktur ekonomi yang semakin adaptif pascapandemi.

Saat ini yang dibutuhkan bukan hanya sekedar mempertahankan angka-angka makro yang baik, tetapi memastikan bahwa APBN dirancang untuk berkelanjutan dan tax ratio ditingkatkan secara struktural. Ini bukan hanya tentang angka, tetapi tentang kepercayaan yang meliputi kepercayaan pasar, kepercayaan investor, dan kepercayaan rakyat Indonesia atas kebijakan ekonominya di masa depan.

Data ekonomi menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki fondasi yang relatif kuat. Pertumbuhan di atas 5 persen pada 2025, inflasi yang terkendali, serta rasio utang pemerintah yang masih moderat adalah modal penting. Namun Moody’s mengingatkan bahwa modal ini bisa tergerus apabila tekanan belanja tidak diimbangi oleh penguatan penerimaan negara. Tax ratio yang stagnan di sekitar 10 persen menjadi titik lemah struktural yang terus berulang dalam berbagai kajian internasional dan akademik

Saat ini yang perlu menjadi perhatian bersama para pihak terkait adalah bagaimana outlook pemeringkatan dapat berubah kembali menjadi stabil, dan hal itu terjadi bukan karena satu kebijakan populis atau lonjakan pertumbuhan sesaat, tetapi karena keyakinan bahwa negara mampu membiayai agenda pembangunannya secara berkelanjutan. Dengan kata lain, kepercayaan pasar dibangun dengan menekankan pentingnya penguatan basis penerimaan negara guna mendukung belanja-belanja prioritas dan menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi

Untuk itu sinyal risiko dari Moody’s seharusnya diperlakukan sebagai kesempatan untuk melakukan koreksi arah, bukan sekadar pembelaan narasi.

Selama APBN dikelola dengan kehati-hatian, tax ratio diperkuat secara struktural, dan agenda fiskal dijalankan dengan konsistensi, Indonesia masih memiliki peluang besar untuk menjaga status investment grade sekaligus memperkuat fondasi ekonominya. Di titik inilah kepercayaan pasar dan kepentingan nasional sebenarnya bertemu.

*) Dr. M. Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan rilisan laporan dari lembaga pemeringkat kredit internasional Moody's Ratings hingga S&P.

Penjelasan Airlangga itu disampaikan di Istana Negara usai dipanggil Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Rabu (11/2/2026). Dalam pertemuan itu, Airlangga turut melaporkan kepada Presiden terkait pengumuman Moody's Ratings hingga S&P.

"Dilaporkan kepada Bapak Presiden bahwa dari seluruh rating, baik Moody's, Fitch, S&P, penilaiannya masih investment grade. Memang ada outlook yang negatif dari Moody's. Nah ini tentu perlu diperhatikan," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (11/2/2026).

Dia menjelaskan bahwa Presiden meminta agar kementerian terkait memberikan penjelasan yang diperlukan, utamanya tentang penerimaan negara yang juga berpotensi meningkat serta terkait dengan rencana pemerintah ke depan.

"Oleh karena itu, Bapak Presiden tadi minta agar kita membuat penjelasan yang lebih lengkap dalam bentuk sarasehan ekonomi yaitu Indonesia Economic Outlook yang akan diselenggarakan pada Jumat nanti [13/2/2026]. Dan nanti akan diberikan penjelasan mengenai pemerintah terkait juga program-program," kata Airlangga.

Dalam pertemuannya dengan Presiden, Airlangga juga melaporkan terkait dengan perkembangan kondisi ekonomi Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia sepanjang 2025 tumbuh sebesar 5,11% secara tahunan (year on year/YoY).

Adapun, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV/2025 mencapai level 5,39% YoY. Angka itu lebih tinggi dari tiga kuartal sebelumnya yaitu 4,87% pada kuartal I/2025; 5,12% pada kuartal II/2025; dan 5,04% pada kuartal III/2025.

"Kemudian juga kita melaporkan berkait dengan ekspansi ekonomi termasuk di sektor manufaktur yang masih berada di level ekspansi 52,6," ujarnya.

Kemudian, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) naik 3,5 poin dari 123,5 pada Desember 2025 menjadi 127 pada Januari 2026.

Sebelumnya, lembaga pemeringkat kredit internasional seperti Moody's Ratings dan S&P mengeluarkan outlook terbaru terhadap Indonesia pada awal 2026. Kebijakan makroekonomi dan fiskal pada tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan dari kedua lembaga tersebut.

Laporan pertama diterbitkan oleh Moody's Ratings, Kamis (5/2/2026). Lembaga itu mengumumkan bahwa outlook terhadap rating Indonesia dari kategori 'stable' ke 'negative'.

Akan tetapi, saat ini peringkatnya dipertahankan di level Baa2. Artinya, surat utang jangka panjang yang diterbitkan pemerintah Indonesia masih dalam kategori investment grade. Risikonya dinilai moderat dan dipandang memiliki medium grade.

Namun demikian, perubahan outlook dari stabil ke negatif oleh Moody's dipengaruhi oleh penyusunan kebijakan pemerintah yang semakin tidak bisa diprediksi. Akibatnya, hal itu dikhawatirkan bisa mengurangi efektivitas kebijakan dan pelemahan tata kelola.

"Jika berlanjut, tren ini dapat mengikis kredibilitas kebijakan Indonesia yang telah lama terbangun, yang telah mendukung pertumbuhan ekonomi yang solid serta stabilitas makroekonomi, fiskal, dan keuangan," dikutip dari keterangan resmi Moody's.

Selain prediktabilitas, Moody's menilai komunikasi kebijakan pemerintah kurang efektif sehingga menaikkan risiko kredibilitas di antara investor. Hal ini turut digambarkan pada volatilitas di pasar keuangan dan valuta asing.

Dari sisi pengelolaan fiskal, lembaga itu menyoroti adanya risiko fiskal di balik penggunaan belanja pemerintah guna mendorong pertumbuhan. Sebab, belanja besar-besaran itu dibarengi dengan rendahnya basis penerimaan.

Sebagaimana diketahui, APBN 2025 lalu ditutup dengan defisit 2,92% terhadap PDB atau melebar dari yang ditetapkan di UU yakni 2,53%.

Tekanan-tekanan terhadap sempitnya ruang pemerintah memperluas basis penerimaan disertai dengan semakin besarnya program-program rakyat. Contohnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Perumahan Rakyat. Masalahnya, Moody's menilai pendanaan program-program tersebut justru berasal dari pemotongan dan pengalihan prioritas anggaran.

Perubahan outlook juga dipengaruhi oleh arah pembiayaan, tata kelola dan investasi sovereign wealth fund (SWF) baru yakni Danantara. Menurut Moody's, hal ini tidak lepas dari agenda ambisius Danantara meski baru berdiri belum lama ini.

Oleh karena itu, pengembangan kelembagaan Danantara ke depannya akan semakin memperjelas tata kelola dan operasi superholding BUMN itu.

Adapun, perkembangan lain seperti kemungkinan pelebaran defisit APBN menembus batas 3% hingga peran dan mandat baru Bank Indonesia (BI) dinilai bisa ikut memengaruhi persepsi investor.

"Perkembangan ini berpotensi untuk mengurangi investasi langsung asing dan melemahkan stabilitas makroekonomi, fiskal, dan pasar keuangan," dikutip dari laporan Moody's.

Di sisi lain, S&P Global Ratings menyatakan prospek peringkat utang Indonesia masih berada pada level stabil. Kendati demikian, S&P memberikan peringatan keras terkait risiko pelemahan posisi fiskal.

Dilansir Bloomberg, Analis Sovereign S&P Global Ratings, Rain Yin menyatakan bahwa penurunan kualitas fiskal lebih lanjut dapat menjadi faktor penekan bagi peringkat kredit Indonesia ke depannya.

"Pelemahan fiskal lebih lanjut dapat memberikan tekanan ke bawah [downward pressure] yang lebih besar pada peringkat utang Indonesia, kecuali terdapat perbaikan penyeimbang pada metrik kredit lainnya," ujarnya dalam tanggapan tertulis kepada Bloomberg, Jumat (6/2/2026).

S&P merincikan bahwa indikator risiko fiskal tersebut dapat tecermin dari dua hal utama. Pertama, apabila defisit APBN secara umum meningkat lebih dari 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya. Kedua, apabila beban pembayaran bunga utang (interest payments) secara konsisten melampaui 15% dari total pendapatan negara.

Terkait volatilitas pasar saham dan nilai tukar yang terjadi belakangan ini, S&P menilai hal tersebut belum secara material memengaruhi pandangan lembaga tersebut terhadap peringkat utang RI.

Yin menekankan bahwa pihaknya tidak memperkirakan ekonomi dan kinerja fiskal Indonesia akan terdampak negatif secara signifikan, dengan catatan pemerintah mampu merespons situasi untuk memitigasi dampak terhadap kepercayaan investor.

"Outlook kami terhadap Indonesia adalah stabil. Ini berarti kami melihat risiko kenaikan atau penurunan peringkat agak seimbang, dengan mempertimbangkan potensi pertumbuhan negara yang kuat dibandingkan dengan basis ekspor dan pendapatan fiskal yang relatif sempit," jelasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta perbankan memberikan penjelasan kepada lembaga pemeringkat Moody’s terkait outlook yang negatif.

“Ya, kalau itu kan nanti perlu penjelasan dari masing-masing perbankan kepada Moody’s,” ujar Airlangga di sela Opening Ceremony ABAC (APEC Business Advisory Council) Meeting I 2026 di Jakarta, Sabtu (7/2/2026).

Menurut Airlangga, seluruh lembaga pemeringkat perlu menerima penjelasan mengenai berbagai hal yang menjadi perhatian mereka. Oleh karena itu, pihak perbankan perlu memberikan jawaban yang memadai kepada Moody’s.

“Tentu kalau (terkait) korporasi, masing-masing korporasi yang merespons. Kalau dari segi nasional, Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade bagi Moody’s,” ujar Airlangga.

Pernyataan tersebut disampaikan untuk merespons langkah Moody’s yang mengubah outlook lima bank asal Indonesia, yakni BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN, dari stabil menjadi negatif.

“Moody’s Ratings mengubah outlook untuk lima bank Indonesia menjadi negatif menyusul perubahan outlook di tingkat sovereign,” tulis Moody’s dalam laporannya yang diakses di Jakarta, Sabtu.

Sebelumnya, Moody’s mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level Baa2, satu tingkat di atas batas investment grade, dengan penyesuaian outlook dari stabil menjadi negatif.

Dalam laporannya, Moody’s menekankan pentingnya menjaga prediktabilitas pengambilan kebijakan, komunikasi publik, serta kualitas koordinasi antarkementerian dan lembaga di tengah perubahan kebijakan dan tata kelola perekonomian yang sedang berjalan.

Moody’s juga menyoroti pentingnya memperkuat basis penerimaan negara guna mendukung belanja prioritas serta menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Merespons hal tersebut, Airlangga juga meminta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) untuk menjelaskan kepastian arah fiskal Indonesia kepada lembaga pemeringkat Moody’s.