Bisnis.com, JAKARTA - Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menjadi salah satu akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada 2026.

Skema ini dirancang untuk membantu pelaku usaha memperoleh tambahan modal dengan bunga yang lebih ringan karena mendapat dukungan subsidi dari pemerintah.

Dengan suku bunga sekitar 6% per tahun serta pilihan tenor yang fleksibel hingga lima tahun, KUR BRI menjadi pilihan yang relatif terjangkau bagi UMKM yang ingin mengembangkan usahanya.

Melansir laman resminya, KUR BRI terdiri atas beberapa kategori yang disesuaikan dengan kebutuhan dan skala usaha pelaku UMKM. Untuk usaha yang masih dalam tahap awal, tersedia KUR Super Mikro dengan plafon pinjaman hingga Rp10 juta dan tenor berkisar antara 12 hingga 36 bulan.

Sementara itu, KUR Mikro ditujukan bagi pelaku usaha yang membutuhkan tambahan modal lebih besar, dengan plafon mulai dari Rp10 juta hingga Rp50 juta serta jangka waktu pinjaman antara 36 hingga 60 bulan.

Adapun bagi usaha yang sudah berkembang, KUR Kecil dapat menjadi pilihan dengan plafon pinjaman mulai dari Rp50 juta hingga Rp500 juta dan tenor hingga 60 bulan.

Syarat Pengajuan KUR BRI

Untuk mengajukan pinjaman KUR BRI, calon debitur perlu memenuhi sejumlah ketentuan berikut:

• Warga Negara Indonesia (WNI) berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah
• Memiliki usaha produktif yang telah berjalan minimal 6 bulan
• Tidak sedang menerima kredit produktif dari bank lain (kecuali kredit konsumtif)
• Tidak memiliki riwayat kredit bermasalah dalam sistem Otoritas Jasa Keuangan (SLIK)

Tabel Angsuran KUR BRI

Berikut tabel angsuran yang bisa menjadi gambaran bagi calon nasabah KUR BRI dalam menyesuaikan cicilan per bulan dengan kemampuan keuangan dan pilihan tenor pinjaman:

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon pembiayaan hingga Rp500 juta. KUR BRI ini menjadi salah satu solusi pembiayaan utama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Tanah Air.

Dengan bunga rendah dan skema cicilan yang relatif terjangkau, program ini diharapkan dapat mendukung pengembangan usaha produktif. Selain bunga rendah dan proses yang relatif mudah, KUR BRI juga tanpa biaya administrasi tertentu sehingga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan daya saing usaha.

Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya menyebut, BRI secara konsisten berperan dalam memperkuat sektor UMKM melalui penyaluran KUR.

Sebagai bank dengan penyaluran KUR terbesar, BRI tercatat telah menyalurkan KUR sebesar Rp31,42 triliun hingga akhir Februari 2026. Nilai itu setara 17,46% dari total alokasi KUR BRI pada 2026 sebesar Rp180 triliun yang ditetapkan oleh pemerintah.

Penyaluran tersebut telah menjangkau lebih dari 643.000 debitur UMKM di seluruh Indonesia. “BRI berkomitmen untuk terus mendukung agenda pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Akhmad dalam keterangannya, belum lama ini.

Secara umum, KUR BRI 2026 terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu KUR Supermikro, KUR Mikro, dan KUR Kecil. KUR Supermikro ditujukan bagi pelaku usaha ultra kecil dengan kebutuhan modal terbatas.

Sementara itu, KUR Mikro dan KUR Kecil menyasar usaha yang sudah berkembang dan membutuhkan pembiayaan lebih besar. Khusus KUR Kecil, plafon tinggi hingga Rp500 juta menjadikannya pilihan utama bagi UMKM yang ingin naik kelas.

Untuk diketahui, sejak 2026 pemerintah resmi menetapkan anggaran KUR sebesar Rp300 triliun dengan bunga tetap 6%. Skema baru itu menegaskan tiga kategori penyaluran, mulai dari KUR di bawah Rp10 juta, Rp10 juta sampai Rp100 juta, serta Rp100 juta sampai Rp500 juta.

Adapun, salah satu skema yang paling diminati adalah KUR Kecil BRI. Produk ini menawarkan plafon pinjaman hingga Rp500 juta, angka yang cukup besar untuk mendukung ekspansi usaha, mulai dari penambahan kapasitas produksi hingga penguatan distribusi dan aset bisnis.

Fleksibilitas tenor juga menjadi keunggulan, karena pelaku usaha dapat menyesuaikan jangka waktu pinjaman dengan kemampuan finansialnya.

Sebagai referensi bagi calon debitur, berikut tabel angsuran KUR BRI April 2026 yang dapat menjadi acuan penting untuk melihat simulasi cicilan per bulan hingga plafon Rp100 juta.

Tabel Angsuran KUR BRI

Simulasi Angsuran KUR BRI 2026 (Plafon Rp500 Juta)

Berikut gambaran cicilan bulanan dengan bunga 6 persen per tahun:

• Tenor 12 bulan: Rp44.166.667 per bulan
• Tenor 24 bulan: Rp23.333.333 per bulan
• Tenor 36 bulan: Rp16.388.889 per bulan
• Tenor 48 bulan: Rp12.916.667 per bulan
• Tenor 60 bulan: Rp10.833.333 per bulan

Simulasi ini dapat dijadikan acuan awal untuk menghitung kemampuan bayar sebelum mengajukan pinjaman. Meski demikian, angka cicilan bisa sedikit berbeda tergantung hasil analisis bank dan profil risiko debitur.

Dalam praktiknya, KUR Kecil BRI memiliki dua jenis pembiayaan utama, yakni kredit modal dan kredit investasi. Kredit Modal Kerja digunakan untuk kebutuhan operasional seperti pembelian bahan baku atau biaya produksi dengan tenor maksimal empat tahun.

Sementara itu, Kredit Investasi ditujukan untuk pengembangan usaha jangka panjang, seperti pembelian alat atau ekspansi bisnis, dengan tenor hingga lima tahun.

Adapun, KUR BRI diperuntukkan bagi calon nasabah yang memiliki usaha produktif dan layak, serta belum pernah menerima kredit atau pembiayaan investasi maupun modal kerja yang bersifat komersial. Namun, terdapat beberapa pengecualian yang tetap diperbolehkan, seperti kredit konsumtif untuk keperluan rumah tangga.

Ketentuan ini bertujuan menjaga agar KUR benar-benar menyasar pelaku usaha yang membutuhkan dukungan modal dari perbankan.

Syarat Mengajukan KUR BRI

• Memiliki usaha produktif dan layak
• Usaha telah berjalan minimal 6 bulan
• Tidak sedang menerima kredit produktif dari bank lain
• Tidak memiliki pinjaman aktif di fintech lending
• Memiliki izin usaha (IUMK, NIB, atau dokumen resmi lainnya)
• Bersedia menyediakan agunan tambahan sesuai ketentuan

Secara lebih terperinci, simak syarat sesuai dengan kategori KUR.

KUR Mikro Bank BRI

• Individu (perorangan) yang melakukan usaha produktif dan layak
• Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan
• Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan, Kartu Kredit
• Persyaratan administrasi yakni Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan surat ijin usaha

KUR Kecil Bank BRI

• Mempunyai usaha produktif dan layak
• Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan, Kartu Kredit
• Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan
• Memiliki Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau surat izin usaha lainnya yang dapat dipersamakan
• Setelah calon debitur telah memenuhi persyaratan yang ada, berikut persyaratan lain yang harus dipenuhi.

Persyaratan Lain

KUR Mikro Bank BRI

1. Maksimum pinjaman sebesar Rp50 juta per debitur
2. Jenis Pinjaman: Kredit Modal Kerja (KMK) dengan maksimum masa pinjaman 3 tahun dan Kredit Investasi (KI) dengan maksimum masa pinjaman 5 tahun.
3. Suku bunga 6% efektif per tahun
4. Bebas biaya administrasi dan provisi

KUR Kecil Bank BRI

1. Pinjaman Rp50 juta-Rp 500 juta
2. Jenis Pinjaman: Kredit Modal Kerja (KMK) dengan maksimum masa pinjaman 4 tahun dan Kredit Investasi (KI) dengan maksimum masa pinjaman 5 tahun.
3. Suku bunga 6% efektif per tahun
4. Agunan sesuai dengan peraturan bank

Lantas, bagaimana cara mengajukan KUR BRI? Debitur dapat melakukan pengajuan baik secara daring (online) atau langsung mengunjungi kantor cabang BRI terdekat (offline). Keduanya memiliki alur yang berbeda, tetapi tetap melalui proses verifikasi dari pihak bank.

Pengajuan Secara Online

Pengajuan online cocok bagi calon debitur yang ingin proses awal lebih praktis tanpa harus datang ke bank.

Berikut langkah-langkahnya:

• Akses situs resmi KUR BRI (kur.bri.co.id)
• Pilih menu pengajuan pinjaman
• Login atau daftar akun menggunakan email
• Isi data diri dan informasi usaha secara lengkap
• Upload dokumen seperti KTP, KK, dan izin usaha
• Pilih jenis KUR dan nominal pinjaman
• Kirim pengajuan dan tunggu proses verifikasi
• Setelah pengajuan dikirim, pihak BRI akan melakukan pengecekan data. Jika lolos tahap awal, petugas biasanya akan menghubungi calon debitur untuk proses lanjutan, termasuk survei usaha sebelum pencairan dana.

Pengajuan Secara Offline

Bagi yang ingin proses lebih langsung, pengajuan juga bisa dilakukan dengan datang ke kantor cabang BRI terdekat.

Berikut tahapannya:

• Datang ke kantor BRI
• Membawa dokumen identitas dan izin usaha
• Mengisi formulir pengajuan KUR
• Mengikuti wawancara dengan petugas
• Menunggu proses survei dan analisis kelayakan
• Jika disetujui, dana akan dicairkan ke rekening

Pada metode ini, calon debitur bisa langsung berkonsultasi dengan petugas bank terkait jenis pinjaman, plafon, hingga simulasi cicilan. Pada dasarnya, baik pengajuan online maupun offline tetap memiliki tahapan inti yang sama, yaitu verifikasi data dan survei usaha. Perbedaannya hanya terletak pada proses awal pengajuan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kenyamanan calon debitur.

Dengan plafon besar, bunga ringan, dan tenor fleksibel, KUR Kecil BRI 2026 menjadi peluang strategis bagi pelaku UMKM yang ingin mempercepat pertumbuhan bisnis.

Namun, sebelum mengajukan pinjaman, penting untuk memastikan kondisi usaha sudah stabil serta memiliki perencanaan keuangan yang matang agar cicilan tetap lancar dan usaha dapat berkembang secara berkelanjutan.

IDXChannel - Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus bagi pelaku industri kreatif berbasis kekayaan intelektual (KI). Kebijakan ini dirancang untuk memperluas akses pembiayaan sekaligus mengakui nilai ekonomi dari karya intelektual.

Dalam skema tersebut, sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) kini dapat dimanfaatkan sebagai agunan tambahan dalam pengajuan kredit perbankan. Langkah ini menjadi terobosan, mengingat sebelumnya aset KI belum dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.

“Dulu sertifikat kekayaan intelektual kita belum bisa dijaminkan ke bank sebagai pinjaman. Sekarang sudah bisa, meskipun belum menjadi jaminan utama, tetapi dapat digunakan sebagai pendukung,” ujar Teuku dalam acara Halal bi Halal Forum Bisnis Negara Islam Asia Pasific B57+ di Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Untuk mendukung implementasinya, pemerintah telah menyiapkan alokasi dana sebesar Rp10 triliun pada 2026. Program ini menyasar pelaku usaha kreatif berbasis inovasi agar lebih mudah mengakses pembiayaan formal.

Setiap wirausaha dalam sektor ini nantinya dapat mengajukan pembiayaan hingga Rp500 juta. Plafon tersebut diharapkan mampu membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, serta memperkuat daya saing.

Teuku menegaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya mendorong sistem pembiayaan yang lebih inklusif di sektor ekonomi kreatif. Pemerintah pun optimistis langkah ini akan mempercepat pertumbuhan industri kreatif dan meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

(Shifa Nurhaliza Putri)

Bisnis.com, DENPASAR – Babi Guling Depot Betty yang didirikan sejak 2001 silam sukses bertahan selama 25 tahun berkat ketekunan, dukungan modal dan adaptasi teknologi.

Depot Betty awalnya hanya warung sederhana yang menjual babi guling sekaligus daging mentah di pasar tradisional Pancasari. Namun tongkat estafet usaha beralih pada 2013, saat I Putu Bayu Ekayana mengambil alih usaha keluarga di tengah kondisi kesehatan sang ibu yang menurun.

“Awalnya saya bingung, karena latar belakang saya di hospitality, bukan kuliner. Saya bartender dulu, jadi sangat jauh dari dunia masak,” jelas Putu, Jumat (17/4/2026).

Meski tanpa dasar kuliner, Bayu memilih belajar dari nol. Ia tidak mengubah resep utama warisan keluarga, melainkan memperkuat aspek yang sering diabaikan pelaku usaha kecil, pelayanan, kebersihan, dan standar higienitas.

Langkah tersebut menjadi titik balik. Berlokasi di jalur strategis Denpasar–Bedugul yang merupakan jalur nasional sekaligus rute wisata, Bayu melihat peluang memperluas pasar, tidak hanya masyarakat lokal tetapi juga wisatawan.

Kini, Depot Betty telah berkembang menjadi beberapa titik usaha, dengan fokus utama di kawasan Bedugul sebagai destinasi wisata. Di saat banyak usaha kuliner tumbang dalam 3–5 tahun pertama, Depot Betty justru mampu bertahan hingga 25 tahun sejak berdiri.

Menurut Bayu, kunci utamanya adalah konsistensi menjaga kualitas rasa, pelayanan, serta keterbukaan terhadap kritik pelanggan. “Kami sangat terbuka dengan komplain. Dari situ kami tahu apa yang harus diperbaiki,” jelasnya.

Dalam operasionalnya, Depot Betty saat ini menghabiskan 5–6 ekor babi per hari dari seluruh outlet. Bahan baku diperoleh dari peternak lokal di kawasan Pancasari, Candikuning, hingga Baturiti.

Menariknya, Bayu sangat selektif dalam memilih jenis babi. Ia lebih memilih jenis seperti saddleback, chester, dan yorkshire karena kandungan lemaknya dinilai menghasilkan tekstur kulit yang lebih renyah saat diproses menjadi babi guling.
“Lemak itu penting untuk hasil akhir. Kulit jadi lebih kriuk,” ujarnya.

Di balik pertumbuhan Depot Betty, akses pembiayaan menjadi faktor krusial. Bayu mengaku mulai bekerja sama dengan perbankan sejak 2014, setahun setelah mengambil alih usaha. Melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari BRI, Ia memperoleh tambahan modal untuk mengembangkan usaha sekaligus merapikan manajemen keuangan.

“Dari awal kami dibantu dari sisi modal. Bahkan sampai pelunasan kredit juga berjalan lancar,” ungkapnya.

Kemudahan akses KUR dari BRI yang kini semakin inklusif dinilai menjadi angin segar bagi pelaku UMKM, terutama sektor kuliner yang membutuhkan perputaran modal cepat. Program ini tidak hanya membantu ekspansi usaha, tetapi juga menjaga keberlanjutan bisnis keluarga agar tidak terhenti di tengah jalan.

Selain permodalan, transformasi digital menjadi faktor penting lain dalam menjaga keberlanjutan usaha. Depot Betty kini telah mengadopsi sistem pembayaran non-tunai di seluruh outletnya. Dengan digitalisasi, semua pemasukan tercatat. Jadi lebih mudah kontrol keuangan dan risiko kehilangan bisa ditekan.

Bagi UMKM dengan mobilitas tinggi seperti usaha kuliner, fleksibilitas ini menjadi nilai tambah dalam menjaga efisiensi operasional.

Tren ini juga sejalan dengan perubahan perilaku konsumen. Ia mencatat sekitar 50% transaksi kini sudah menggunakan metode non-tunai, didominasi generasi muda, namun juga mulai diikuti kelompok usia lebih tua. "Sekarang bukan hanya Gen Z, orang tua juga sudah banyak pakai non-tunai karena praktis,” tambahnya.

Meski memiliki peluang memperluas pasar ke segmen wisatawan premium, Bayu mengaku saat ini masih fokus menjaga stabilitas usaha. Baginya, bertahan di tengah gempuran bisnis kuliner baru justru menjadi prioritas utama dibanding ekspansi agresif. "Kami fokus bagaimana usaha ini tetap berjalan dengan baik. Memaksimalkan yang sudah ada dulu,” tegasnya.

Sementara itu, Regional CEO BRI Region 17 Denpasar, Hery Noercahya menjelaskan bahwa digitalisasi menjadi kunci utama bagi UMKM untuk dapat bertahan dan berkembang di tengah dinamika pasar saat ini.

“BRI berkomitmen untuk terus mendorong digitalisasi UMKM melalui penyediaan layanan perbankan digital, pendampingan, serta ekosistem yang terintegrasi. Hal ini diharapkan dapat membantu UMKM naik kelas dan memperluas akses pasar, baik di tingkat nasional maupun global,” ujar Hery.

Dalam implementasinya, BRI menghadirkan berbagai layanan digital seperti aplikasi super apps BRImo, QRIS, serta platform pemberdayaan UMKM yang memudahkan pelaku usaha dalam melakukan transaksi keuangan secara efisien dan aman.

Sementara dalam perkembangan lain, jumlah produksi daging babi karkas di Bali mencapai 46,91 juta ton pada 2025. Dari total sembilan kabupaten/kota di Bali, produsen utama daging babi dikontribusi Kabupaten Gianyar (15,58 juta ton), Kota Denpasar (8,8 juta ton), dan Kabupaten Bangli (6,38 juta ton).

Adapun pada 2024, Badan Pusat Statistik mencatat produksi daging babi karkas di Pulau Dewata mencapai 59,45 juta ton dan pada 2023 sebanyak 61,51 juta ton.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan pembangunan fisik Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih baru mencapai 5.714 titik, sementara lebih dari 25 ribu lainnya masih dalam tahap konstruksi.

"Saya sampaikan di sini, yang 1.000 meter yang sesuai standar, sudah ada 35.408 titik. Dalam proses pembangunan 25.625 titik, yang sudah selesai 5.714 titik," ujar pria yang akrab disapa Zulhas itu dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (20/4).

Ia menjelaskan pemerintah masih terus melakukan pendataan lahan untuk pembangunan Kopdes, terutama di wilayah dengan keterbatasan lahan seperti perkotaan.

Kondisi kepemilikan tanah yang beragam serta luas lahan yang belum memenuhi standar menjadi tantangan tersendiri dalam percepatan pembangunan.

"Nanti akan disesuaikan itu perlindungan berikutnya. Karena di kota-kota itu tanahnya mahal. Ada yang tanahnya punya kota daerah, ada yang punya instansi lain, ada berbagai macam kepemilikan," ujarnya.

Zulhas menambahkan pemerintah juga tengah merampungkan regulasi pendukung untuk mempercepat implementasi program.

Beberapa aturan yang telah terbit antara lain Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Koperasi, sementara regulasi teknis lain masih dalam tahap finalisasi.

"Peraturan Menteri Keuangan sudah selesai, Peraturan Menteri Koperasi sudah selesai, tinggal kami nunggu lagi nanti peraturan Direksi Agrinas Pangan untuk dilakukan audit nilainya berapa," ujarnya.

Ia menegaskan keberadaan Kopdes Merah Putih dirancang sebagai infrastruktur ekonomi desa yang berfungsi memperpendek akses masyarakat terhadap logistik, pembiayaan, dan pasar.

Pemerintah menargetkan setelah 30 ribu unit Kopdes Merah Purih terbentuk, koperasi tersebut dapat langsung beroperasi sebagai penopang aktivitas ekonomi desa.

"Intinya, saya ulangi lagi, KDMP (Kopdes) itu adalah infrastruktur pemerintah. Pertama, untuk memudahkan akses masyarakat desa terhadap pusat-pusat logistik sebetulnya. Dua, mendekatkan masyarakat desa kepada pusat-pusat keuangan. Tiga, mendekatkan masyarakat desa kepada akses ekonomi," jelasnya.

Pemerintah menyiapkan peran strategis Kopdes sebagai off-taker hasil produksi masyarakat desa. Koperasi akan membeli komoditas seperti gabah dan jagung ketika harga di bawah ketetapan pemerintah, kemudian menyalurkannya ke Perum Bulog.

Selain itu, Kopdes Merah Putih juga akan dilengkapi fasilitas pendukung seperti cold storage untuk hasil perikanan, serta menjadi agen distribusi kebutuhan pokok seperti LPG dan pupuk.

Skema ini diharapkan dapat mempermudah akses petani dan nelayan tanpa harus bergantung pada rantai distribusi yang panjang.

Di sektor keuangan, koperasi desa juga akan terhubung dengan layanan perbankan seperti BRILink atau BNILink, sehingga masyarakat dapat mengakses pembiayaan formal dengan bunga yang lebih rendah, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) sekitar 6 persen.

Tak hanya itu, penyaluran bantuan sosial (bansos) pemerintah ke depan juga direncanakan melalui Kopdes. Bantuan seperti beras dan bantuan tunai akan didistribusikan lewat koperasi desa agar lebih tepat sasaran karena berbasis data dan kedekatan dengan masyarakat setempat.

Adapun pemerintah menargetkan pembangunan 30 ribu Kopdes dapat rampung dalam beberapa tahap hingga 2027.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon pembiayaan hingga Rp100 juta. Simak tabel angsuran KUR BRI April 2026 beserta syarat pengajuannya.

Mulai 2026, pemerintah resmi menetapkan anggaran KUR sebesar Rp300 triliun dengan bunga tetap 6%. Skema baru itu menegaskan tiga kategori penyaluran, mulai dari KUR di bawah Rp10 juta, Rp10 juta sampai Rp100 juta, serta Rp100 juta sampai Rp500 juta.

Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya menyampaikan, BRI secara konsisten berperan dalam memperkuat sektor UMKM melalui penyaluran KUR.

Sebagai bank dengan penyaluran KUR terbesar, BRI tercatat telah menyalurkan KUR sebesar Rp31,42 triliun hingga akhir Februari 2026. Nilai itu setara 17,46% dari total alokasi KUR BRI pada 2026 sebesar Rp180 triliun yang ditetapkan oleh pemerintah.

Penyaluran tersebut telah menjangkau lebih dari 643.000 debitur UMKM di seluruh Indonesia.

“BRI berkomitmen untuk terus mendukung agenda pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Akhmad dalam keterangannya, dikutip pada Sabtu (18/4/2026).

Melansir laman resminya, bank dengan kode emiten BBRI itu memiliki dua jenis KUR yaitu KUR Mikro Bank BRI dan KUR Kecil Bank BRI. Perbedaan dari kedua jenis KUR ini yakni pada batas plafon pinjaman.

KUR Mikro Bank BRI merupakan kredit modal kerja atau investasi kepada debitur yang memiliki usaha produktif dan layak, tetapi belum memiliki agunan tambahan (unbankable). Produk ini menyediakan plafond hingga Rp50 juta.

Sementara, KUR Kecil Bank BRI merupakan kredit modal kerja atau investasi kepada debitur yang memiliki usaha produktif dan layak, tetapi belum memiliki agunan tambahan (unbankable) dengan plafon lebih dari Rp50 juta hingga Rp500 juta.

Sebagai referensi bagi calon debitur, tabel angsuran KUR BRI April 2026 menjadi acuan penting untuk melihat simulasi cicilan per bulan hingga plafon Rp100 juta.

Berikut tabel angsuran yang dapat dijadikan acuan bagi calon nasabah KUR BRI guna mengukur kemampuan membayar cicilan per bulan.

Tabel Angsuran KUR BRI

Lalu apa saja syarat dan cara mengajukan KUR BRI 2026? Berikut syarat dan cara pengajuannya.

Persyaratan Calon Debitur:

KUR Mikro Bank BRI

1. Individu (perorangan) yang melakukan usaha produktif dan layak
2. Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan
3. Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan, Kartu Kredit
4. Persyaratan administrasi yakni Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan surat ijin usaha

KUR Kecil Bank BRI

1. Mempunyai usaha produktif dan layak
2. Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan, Kartu Kredit
3. Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan
4. Memiliki Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau surat izin usaha lainnya yang dapat dipersamakan

Setelah calon debitur telah memenuhi persyaratan yang ada, berikut persyaratan lain yang harus dipenuhi.

Persyaratan:

KUR Mikro Bank BRI

1.Maksimum pinjaman sebesar Rp50 juta per debitur

2.Jenis Pinjaman:

• Kredit Modal Kerja (KMK) dengan maksimum masa pinjaman 3 tahun
• Kredit Investasi (KI) dengan maksimum masa pinjaman 5 tahun

3.Suku bunga 6% efektif per tahun

4.Bebas biaya administrasi dan provisi

KUR Kecil Bank BRI

1.Pinjaman Rp50 juta-Rp 500 juta

2.Jenis Pinjaman:

• Kredit Modal Kerja (KMK) dengan maksimum masa pinjaman 4 tahun
• Kredit Investasi (KI) dengan maksimum masa pinjaman 5 tahun

3.Suku bunga 6% efektif per tahun

4.Agunan sesuai dengan peraturan bank

Lantas, bagaimana cara mengajukan KUR BRI? Debitur dapat melakukan pengajuan baik secara daring (online) atau langsung mengunjungi kantor cabang BRI terdekat (offline). Simak caranya:

Cara Pengajuan KUR BRI Via Online

1. Buka laman https://kur.bri.co.id. Login dengan akun terdaftar
2. Klik “Ajukan Pinjaman KUR”, baca halaman syarat dan ketentuan, lalu klik “Saya adalah nasabah BRI” serta “Setuju dan Ajukan Pinjaman”
3. Klik kotak “I'm not a Robot” lalu isi data diri dan data usaha secara lengkap
4. Unggah dokumen yang diminta, seperti KTP, surat keterangan usaha, pas foto, dan foto usaha
5. Klik “Selanjutnya”, lalu klik “Hitung Angsuran” untuk melihat jumlah angsuran yang akan dibayar
6. Klik “Ajukan Pinjaman” dan kemudian muncul halaman pengajuan informasi mengenai disetujui tidaknya pinjaman yang diajukan
7. Setelah pengajuan KUR BRI secara online selesai, nasabah menunggu jadwal survei secara fisik oleh petugas.

Cara Pengajuan KUR BRI Via Offline

1. Kunjungi kantor cabang BRI terdekat dengan membawa dokumen yang diperlukan
2. Jika belum memiliki rekening BRI, calon nasabah bisa membuka rekening baru di tempat yang sama
3. Sampaikan maksud Anda untuk mengajukan KUR kepada petugas bank
4. Ikuti proses wawancara dan verifikasi data yang akan dilakukan oleh petugas bank

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (bank bjb) menghimpun pipeline pembiayaan dari 118 calon debitur dengan total plafon Rp52 miliar pada gelaran Forum Bisnis Perumahan, salah satunya melalui Kredit Program Perumahan (KPP).

Corporate Secretary bank bjb Herfinia menyatakan dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis, bahwa capaian tersebut mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap produk pembiayaan bank bjb serta kepercayaan terhadap layanan yang diberikan.

KPP diberikan dalam bentuk kredit investasi berdurasi 5 tahun atau kredit modal kerja berdurasi 4 tahun dengan plafon di atas Rp500 juta hingga Rp5 miliar bagi para pengembang perumahan, penyedia jasa konstruksi, dan pedagang bahan bangunan berskala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Pembiayaan tersebut bisa digunakan untuk pengadaan tanah, pembelian bahan bangunan, maupun pengadaan barang dan jasa.

Selain itu, KPP juga dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM perseorangan dengan plafon di atas Rp10 juta hingga Rp500 juta untuk pembelian rumah, pembangunan rumah, dan renovasi rumah.

Alan, salah satu calon debitur yang juga merupakan pengusaha toko bahan bangunan di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, mengapresiasi kemudahan proses pengajuan kredit di bank bjb.

“Alhamdulillah, proses permohonan kredit ke bank bjb cepat serta komunikasi dalam kelengkapan berkas enak dan komunikatif,” ujarnya.

Calon debitur lainnya yang juga memiliki usaha yang sama, Fitriah, mengungkapkan bahwa ia sedang melakukan proses pengajuan KPP dengan plafon Rp1 miliar.

“Sebelumnya, orang tua saya (juga) merupakan nasabah bank bjb dengan usaha kontrakan yang dibiayai kredit dari bank bjb hingga saat ini sudah memiliki 14 kamar. Hatur nuhun (terima kasih) bank bjb,” ucapnya.

Dalam gelaran Forum Bisnis Perumahan yang juga dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tersebut, bank bjb juga meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2026.

Corporate Secretary bank bjb Herfinia mengatakan, program tersebut bertujuan untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memperbaiki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi layak, aman, dan sehat.

Ia menuturkan, bantuan stimulan tersebut memicu keswadayaan dan gotong royong warga, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan pembelian bahan bangunan setempat.

Bank BUMD tersebut juga bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengimplementasikan Program Pembiayaan Perumahan serta Pemberdayaan Ekonomi Rakyat.

Herfinia menyatakan, pihaknya optimistis dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempermudah akses perumahan, memperkuat sektor riil, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Informasi lebih lanjut mengenai bjb KUR dapat diperoleh dengan mengunjungi kantor cabang bank bjb terdekat atau melalui call center bjb Call 14049 atau kunjungi laman resmi bank bjb infobjb.id/KUR.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Mandiri menjadi salah satu penyalur utama dana bantuan pemerintah bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program ini ditujukan bagi pelaku usaha yang memiliki potensi dan kelayakan kredit, namun belum memiliki agunan yang cukup.

Pada tahun 2026, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. mencatat penyaluran KUR sebesar Rp7,35 triliun hingga Februari 2026. Pembiayaan tersebut telah menjangkau 59.327 pelaku UMKM di seluruh Indonesia, sekaligus menegaskan peran perseroan sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan.

Capaian ini setara dengan 17,92% dari target penyaluran KUR Bank Mandiri tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp41 triliun. Di tengah dorongan pemerintah untuk memperkuat ekonomi inklusif, realisasi awal ini menjadi sinyal kuat bahwa akselerasi pembiayaan sektor produktif terus berlanjut.

Direktur Consumer Banking Bank Mandiri, Saptari, menegaskan bahwa KUR tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan UMKM agar lebih berdaya saing serta mampu menciptakan lapangan kerja.

Dominasi Sektor Produksi

Secara sektoral, penyaluran KUR Bank Mandiri masih didominasi oleh sektor produksi dengan porsi 61,83% atau senilai Rp4,54 triliun. Rinciannya sebagai berikut:

• Sektor pertanian: Rp2,21 triliun
• Jasa produksi: Rp1,65 triliun
• Industri pengolahan: Rp568 miliar
• Perikanan: Rp107 miliar

Komposisi ini menunjukkan fokus kuat pada sektor strategis yang menopang ketahanan pangan serta aktivitas ekonomi riil.

Secara kumulatif, sejak program KUR diluncurkan pemerintah pada 2008 hingga Februari 2026, Bank Mandiri telah menyalurkan total Rp310,59 triliun kepada 3,65 juta debitur. Pembiayaan berbunga rendah ini menjadi salah satu katalis utama dalam meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas pasar UMKM di Indonesia.

Jenis KUR Bank Mandiri 2026

1. KUR Super Mikro

Plafon kredit: Maksimal Rp10 juta

Tenor:

• Kredit Modal Kerja (KMK): maks. 3 tahun
• Kredit Investasi (KI): maks. 5 tahun
• Suku bunga: 3% efektif per tahun
• Jaminan: Usaha atau objek yang dibiayai

Syarat usaha:

• Usaha berjalan kurang dari 6 bulan
• Wajib mengikuti pendampingan/pelatihan
• Bergabung dengan kelompok usaha
• Memiliki keluarga dengan usaha produktif

Akumulasi plafon: Tidak dibatasi

2. KUR Mikro

Plafon kredit: Rp10 juta – Rp100 juta

Tenor:

• KMK: maks. 3 tahun
• KI: maks. 5 tahun
• Suku bunga efektif per tahun:
• 6% (penerima pertama)
• 7% (penerima kedua)
• 8% (penerima ketiga)
• 9% (penerima keempat)

Jaminan: Usaha atau objek yang dibiayai

Syarat usaha:

• Minimal telah berjalan 6 bulan
• Khusus korban PHK: wajib ikut pelatihan dan usaha min. 3 bulan

3. KUR Kecil

Plafon kredit: Rp100 juta – Rp500 juta

Tenor:

• KMK: maks. 4 tahun
• KI: maks. 5 tahun
• Suku bunga efektif per tahun:
• 6% (penerima pertama)
• 7% (penerima kedua)
• 8% (penerima ketiga)
• 9% (penerima keempat)

Jaminan: Usaha atau objek yang dibiayai
Akumulasi plafon: Tidak dibatasi

Syarat Pengajuan KUR Bank Mandiri

Berikut dokumen dan persyaratan yang perlu disiapkan:

• Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU)
• Nomor Induk Kependudukan (NIK) / e-KTP
• NPWP (wajib untuk pinjaman di atas Rp50 juta)
• Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
• Fotokopi surat/akta nikah atau cerai (jika ada)
• Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (wajib untuk KUR Kecil atau plafon di atas Rp100 juta)

Bagi calon debitur, khususnya yang mengajukan KUR Kecil dengan plafon di atas Rp100 juta, diwajibkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagai bagian dari perlindungan sosial.

Tabel Simulasi Cicilan KUR Bank Mandiri

Dikutip dari data tahun 2025, simulasi cicilan KUR Bank Mandiri sebagai berikut:

Program KUR Bank Mandiri terus menjadi solusi pembiayaan bagi UMKM di Indonesia. Dengan bunga rendah, persyaratan yang relatif mudah, serta dukungan pemerintah, program ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan usaha kecil sekaligus memperkuat ekonomi nasional ke depan.

Berikut pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang saat mengajukan KUR

1. Apa itu KUR Bank Mandiri dan siapa yang bisa mengajukannya?

KUR Bank Mandiri adalah program kredit dari pemerintah yang disalurkan melalui Bank Mandiri untuk membantu pembiayaan pelaku UMKM. Program ini ditujukan bagi usaha yang layak dan produktif, namun memiliki keterbatasan agunan. Pelaku usaha mikro, kecil, hingga menengah yang telah menjalankan usaha dapat mengajukan KUR sesuai kategori yang tersedia.

2. Berapa bunga dan plafon pinjaman KUR Bank Mandiri 2026?

Bunga KUR Bank Mandiri tergolong rendah, mulai dari 3% per tahun untuk KUR Super Mikro dan 6%–9% per tahun untuk KUR Mikro dan KUR Kecil, tergantung jumlah pinjaman dan frekuensi penerimaan. Sementara itu, plafon pinjaman bervariasi, mulai dari maksimal Rp10 juta untuk KUR Super Mikro hingga Rp500 juta untuk KUR Kecil.

3. Apa saja syarat utama mengajukan KUR Bank Mandiri?

Beberapa syarat utama yang harus dipenuhi antara lain memiliki usaha aktif, melampirkan dokumen seperti e-KTP, NIB atau SKU, serta NPWP untuk pinjaman di atas Rp50 juta. Selain itu, untuk pinjaman di atas Rp100 juta, calon debitur juga diwajibkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

KOMPAS.com - Pemerintah menyatakan bahwa program pinjaman KUR Perumahan (Kredit Usaha Rakyat) di bawah Rp 100 juta masyarakat tak perlu memberikan jaminan.

Hal ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk kesejahteraan masyarakat.

"Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan program KUR Perumahan yang belum pernah ada sebelumnya. Untuk pinjaman di bawah Rp 100 juta, masyarakat tidak perlu memberikan jaminan dengan bunga hanya 0,5 persen per bulan atau 6 persen per tahun," jelas Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dikutip dari Kompas.com, Senin (13/4/2026).

Bunga yang rendah sengaja diberikan pemerintah sebagai upaya memutus rantai rentenir.

Sehingga masyarakat mempunyai opsi pembayaran kredit yang aman, ringan, dan mudah dengan hadirnya program KUR Perumahan.

"Kita tidak perlu memaki rentenir. Solusinya adalah menciptakan program yang lebih murah, lebih mudah, dan lebih cepat sehingga rakyat bahagia karena terlepas dari jeratan utang," jelasnya.

Pinjaman KUR Perumahan disalurkan melalui bank Himbara.

Tabel KUR BRI April 2026

KUR BRI menyediakan pinjaman Rp 1 juta-Rp 100 juta dengan tenor cicilan 12 sampai 60 bulan.

Perlu dicatat jika angka pada tabel KUR BRI April 2026 merupakan estimasi dan tentunya bisa berbeda melalui hasil analisis kredit dari pihak bank.

Pinjaman Rp 1 juta

• 12 bulan: Rp 86.527
• 18 bulan: Rp 58.685
• 24 bulan: Rp 44.773
• 36 bulan: Rp 30.877
• 48 bulan: Rp 23.946
• 60 bulan: Rp 19.801

Pinjaman Rp 5 juta

• 12 bulan: Rp 432.634
• 18 bulan: Rp 293.425
• 24 bulan: Rp 223.863
• 36 bulan: Rp 154.385
• 48 bulan: Rp 119.731
• 60 bulan: Rp 99.006

Pinjaman Rp 10 juta

• 12 bulan: Rp 865.267
• 18 bulan: Rp 586.850
• 24 bulan: Rp 447.726
• 36 bulan: Rp 308.771
• 48 bulan: Rp 239.462
• 60 bulan: Rp 198.012

Pinjaman Rp 20 juta

• 12 bulan: Rp 1.730.535
• 18 bulan: Rp 1.173.700
• 24 bulan: Rp 895.452
• 36 bulan: Rp 617.542
• 48 bulan: Rp 478.925
• 60 bulan: Rp 396.024

Pinjaman Rp 30 juta

• 12 bulan: Rp 2.595.802
• 18 bulan: Rp 1.760.550
• 24 bulan: Rp 1.343.177
• 36 bulan: Rp 926.313
• 48 bulan: Rp 718.387
• 60 bulan: Rp 594.036

Pinjaman Rp 40 juta

• 12 bulan: Rp 3.461.070
• 18 bulan: Rp 2.347.399
• 24 bulan: Rp 1.790.903
• 36 bulan: Rp 1.235.084
• 48 bulan: Rp 957.850
• 60 bulan: Rp 792.048

Pinjaman Rp 50 juta

• 12 bulan: Rp 4.326.337
• 18 bulan: Rp 2.934.249
• 24 bulan: Rp 2.238.629
• 36 bulan: Rp 1.543.855
• 48 bulan: Rp 1.197.312
• 60 bulan: Rp 990.060

Pinjaman Rp 60 juta

• 12 bulan: Rp 5.191.605
• 18 bulan: Rp 3.521.099
• 24 bulan: Rp 2.686.355
• 36 bulan: Rp 1.852.626
• 48 bulan: Rp 1.436.775
• 60 bulan: Rp 1.188.072

Pinjaman Rp 70 juta

• 12 bulan: Rp 6.056.872
• 18 bulan: Rp 4.107.949
• 24 bulan: Rp 3.134.081
• 36 bulan: Rp 2.161.397
• 48 bulan: Rp 1.795.968
• 60 bulan: Rp 1.386.084

Pinjaman Rp 80 juta

• 12 bulan: Rp 6.922.140
• 18 bulan: Rp 4.694.799
• 24 bulan: Rp 3.581.806
• 36 bulan: Rp 2.470.168
• 48 bulan: Rp 1.915.700
• 60 bulan: Rp 1.548.096

Pinjaman Rp 90 juta

• 12 bulan: Rp 7.787.407
• 18 bulan: Rp 5.281.649
• 24 bulan: Rp 4.029.532
• 36 bulan: Rp 2.778.939
• 48 bulan: Rp 2.155.162
• 60 bulan: Rp 1.782.108

Pinjaman Rp 100 juta

• 12 bulan: Rp 8.652.675
• 18 bulan: Rp 5.868.499
• 24 bulan: Rp 4.477.258
• 36 bulan: Rp 3.087.710
• 48 bulan: Rp 2.394.624
• 60 bulan: Rp 1.980.120

BRI punya tiga jenis KUR pada 2026, yakni:

• KUR Super Mikro: untuk pelaku usaha pemula dengan plafon kecil
• KUR Mikro: pinjaman hingga Rp 100 juta
• KUR Kecil: plafon Rp 100 juta hingga Rp 500 juta

Ketiga jenis KUR tersebut punya suku bunga efektif 6 persen per tahun.

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "Hapus SLIK OJK untuk Pinjaman di Bawah Rp 1 Juta, Maruarar Sirait: Singkirkan Birokrasi Lambat" dan "Tabel KUR BRI April 2026 Pinjaman Rp 1 Juta–Rp 100 Juta, Lengkap Cicilan per Bulan"

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah mengubah PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi bank khusus UMKM dinilai pengamat berisiko mengacaukan ekosistem yang telah dibangun sebelumnya.

Tanpa adanya pendampingan UMKM, langkah tersebut dinilai hanya memperpanjang birokrasi dan berpotensi membuat UMKM bingung.

Ekonom sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Budi Frensidy justru melihat ini berpotensi memperumit, bukan menyederhanakan, setidaknya dalam jangka pendek.

SHUTTERSTOCK/BLEAKSTAR Ilustrasi UMKM, strategi bisnis UMKM.

Selama ini sinergi Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Permodalan Nasional Madani (PNM) sudah membentuk ekosistem UMKM yang relatif terintegrasi yakni dari ultra mikro ke mikro dan komersial.

"Memisahkan PNM ke Kementerian Keuangan Republik Indonesia berisiko memutus rantai pembinaan dan pembiayaan yang sudah berjalan serta menambah layer koordinasi fiskal dan operasional," kata dia kepada Kompas.com, Senin (13/4/2026).

Ia menambahkan, efisiensi baru bisa tercapai kalau desain kelembagaannya jelas dan tidak menambah birokrasi.

"Kalau tidak, ini justru menjadi langkah mundur dalam orkestrasi UMKM," tutup Budi.

Pemindahan struktur PNM harus disertai penguatan pendampingan UMKM

Ekonom sekaligus Dosen Binus University Moch Doddy Ariefianto mengatakan, rencana pemindahan struktur PNM di bawah Kemenkeu, atau menjadi special mission vehicle (SMV) dapat membantu UMKM ketika disertai dengan memperkuat pendampingan.

SHUTTERSTOCK/ARIEF BUDI KUSUMA Ilustrasi UMKM kuliner.

Rencana ini juga akan meningkatkan efisiensi ketika benar-benar terjadi penyederhanaan rantai penyaluran.

"Kalau sekadar memindahkan kepemilikan tanpa desain operasional yang jelas, risikonya justru menambah birokrasi dan biaya transisi," ucap dia.

Ia menjabarkan, pemerintah mencatat penyaluran KUR pada semester I-2025 mencapai Rp 131,84 triliun kepada 2,28 juta debitur.

Penyaluran KUR tersebut mencatat rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) sebesar 2,38 persen.

Dari jumlah pembiayaan tersebut, sebanyak 60 persen penyaluran masuk ke sektor produksi.

Doddy menjelaskan, target KUR 2025 dinaikkan menjadi Rp 286,61 triliun dan per 15 November 2025 realisasinya sudah Rp 238,7 triliun atau 83,2 persen.

"Artinya, masalah utama UMKM bukan semata 'kurang lembaga', melainkan bagaimana membuat kanal yang ada lebih murah, cepat, dan tepat sasaran," imbuh dia.

Di sisi lain, ia menjelaskan, PNM bukan institusi kecil yang mudah dipindahkan begitu saja.

Dalam keterbukaan informasi PNM per Juli 2025, program Mekaar tercatat sudah menjangkau 9,07 juta nasabah dan memiliki 6.999 kantor layanan.

"Karena itu, bila dipindah ke struktur baru di bawah Kemenkeu atau SMV, akan ada biaya transisi kelembagaan, penyesuaian tata kelola risiko, sistem IT, model bisnis, dan koordinasi pengawasan," ungkap dia.

Perubahan bentuk PNM tidak sentuh akar masalah KUR

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menilai perubahan bentuk PNM tidak menyentuh akar persoalan KUR.

SHUTTERSTOCK/BASTIAN AS Ilustrasi UMKM, pelaku UMKM.

Menurut dia, persoalan utama tidak terletak pada lembaga penyalur, melainkan pada kualitas permintaan kredit dan desain intermediasi.

BRI selama ini menjadi tulang punggung penyaluran KUR.

Bank ini memiliki jaringan luas dan kapasitas manajemen risiko yang kuat.

Rizal menilai keterbatasan akses UMKM terhadap KUR tidak semata karena seleksi ketat dari bank.

Faktor struktural menjadi penghambat.

Faktor tersebut meliputi lemahnya informasi kredit, tingginya informalitas usaha, serta keterbatasan kapasitas pelaku usaha.

"Artinya, mengganti atau menambah institusi tidak otomatis memperbaiki targeting, bahkan berisiko menciptakan duplikasi dan inefisiensi kelembagaan," tutur dia.

Ia menegaskan sikap selektif bank merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian untuk menjaga kualitas aset.

Risiko kredit bermasalah berpotensi meningkat jika penyaluran dipaksa lebih longgar tanpa perbaikan fundamental.

"Jadi problemnya bukan BRI terlalu ketat, tetapi ekosistem pembiayaan UMKM yang belum siap menyerap kredit secara sehat," ungkap dia.

Industri penjaminan siap dukung penyaluran kredit UMKM

Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila mengatakan, ekosistem UMKM banyak berpengaruh signifikan pada perekonomian Indonesia.

Di sisi lain, KUR saat ini hanya dapat disalurkan oleh segelintir bank tertentu saja.

SHUTTERSTOCK/BASTIAN AS Ilustrasi UMKM yang memproduksi kerajinan tangan.

Ia menambahkan, saat ini manajemen risiko untuk UMKM sudah mulai berjalan.

"Kalau dilihat UMKM yang kami perhitungkan bukan hanya sekadar penyaluran, tetapi bagaimana mendorong bagaimana UMKM yang menerima penyaluran dana ini bisa berkembang dan naik kelas," ujar dia dalam acara PPDP Regulatory Dissemination Day, Senin (13/4/2026).

Dalam ekosistem perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun (PPDP), sektor penjaminan menjadi sangat krusial terhadap UMKM.

"Bagaimana caranya kita mendorong ekosistem penjaminan ini bisa memberikan nilai tambah untuk UMKM karena UMKM ini juga menjadi salah satu program yang sangat didorong oleh pemerintah," ungkap Iwan.

Iwan berharap kehadiran Jamkrida dapat menopang pertumbuhan UMKM.

Pasalnya, Jamkrida dinilai sangat mengetahui karakteristik bisnis yang dikelola UMKM di daerah tersebut.

Hal ini termasuk di dalamnya mendorong Jamkrida, Jamkrindo, dan Askrindo turut mengambil bagian menjamin risiko dari kredit yang disalurkan pemerintah.

Salah satu hal yang dilakukan regulator adalah menyesuaikan permodalan Jamkrida untuk dapat menopang risiko kredit di daerah.

"Bagaimana caranya kami mendorong supaya mekanisme co-balancing itu bisa memitigasi risiko yang tidak bisa di-cover oleh Jamkrida. Jadi kalau misalnya Jamkrindo kemudian melakukan co-balancing kepada Jamkrida, harapannya risk management dari Jamkrindo ini bisa kita tularkan pada Jamkrida, tanpa perlu membentuk terlalu banyak komite," terang Iwan.

OJK dukung Kemenkeu ubah PNM jadi bank UMKM

Secara umum, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung rencana Menkeu Purbaya untuk mengubah PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi bank khusus usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi ketika ditemui di Bekasi, Jawa Barat, Senin (9/2/2026).

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, OJK pada prinsipnya mengikuti arah kebijakan pemerintah dan siap mendukung langkah yang dinilai memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

"Itu kan kemarin disampaikan Pak Menteri Keuangan di DPR. Yang intinya kita mendukung," ujar Friderica saat ditemui di Menara Bank Mega, Selasa (7/4/2026).

Dalam hal ini, OJK akan memberikan dukungan dari sisi pengawasan sesuai dengan kewenangan OJK, termasuk jika nantinya PNM bertransformasi menjadi bank.

Dia menyebut, selama ini PNM sudah berada dalam pengawasan OJK sebagai lembaga keuangan dengan karakteristik khusus atau sui generis.

Rencana Menkeu Purbaya ubah PNM jadi bank khusus UMKM

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana mengubah PT PNM menjadi bank khusus UMKM, setelah mengambil PNM dari induk usahanya yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.

Saat ini, Purbaya sedang mengusulkan ke Danantara Indonesia untuk menjadikan PNM sebagai Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kemenkeu.

Melalui langkah ini, Kemenkeu ingin mengubah PNM menjadi penyalur utama kredit usaha rakyat (KUR) dari yang sebelumnya hanya menyalurkan pembiayaan ke usaha ultra mikro.

"Jadi PNM jadi bank mungkin di bawah SMI (PT Sarana Multi Infrastruktur) atau PIP. Di bawah kita dia akan menyalurkan KUR," ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Dalam waktu beberapa tahun setelah diambil alih, Purbaya berencana mengubah PNM menjadi bank khusus UMKM.

KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui di Kantor Kemenkeu pada Selasa (7/4/2026)

Untuk kemudian dibangun ekosistem pengembangan UMKM secara terintegrasi.

"Kalau saya inject situ 4 tahun, 5 tahun berturut-turut, dia sudah jadi satu bank yang punya modal Rp 200 triliun. Itu sudah bank besar," ucapnya.

Purbaya mengeklaim rencana pembentukan bank UMKM dari PNM ini telah dilaporkan dan disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kini Purbaya tengah mengupayakan melobi Danantara Indonesia agar Kemenkeu dapat mengambilalih PNM.

Purbaya juga meminta dukungan dari Komisi XI DPR RI untuk dapat merealisasikan rencana ini.

"Kalau ambil alih nanti lapor ke sini (Komisi XI) boleh apa enggak? Tapi tentunya kita sudah diskusi dan persiapkan semuanya. Jadi SMI dan PIP sudah saya perintahkan untuk mempelajari itu. Kita sedang diskusi dengan Danantara sekarang. Sinyal dari atas sih katanya boleh aja ambil tapi kita akan matangkan lagi ke depan," tutup dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah sedang menyiapkan langkah baru guna memperkuat pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengkaji rencana pengambilalihan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dari holding Danantara.

Upaya ini dilakukan agar penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat lebih terarah. Dalam beberapa tahun ke depan, PNM bahkan disiapkan untuk bertransformasi menjadi bank khusus UMKM.

Purbaya mengatakan opsi pertukaran aset sempat dibahas, yakni dengan PT Geo Dipa Energi yang saat ini berada di bawah Kementerian Keuangan. Namun, skema tersebut masih dalam tahap awal pembahasan.

“Tadi sudah sempat diskusi bagaimana kalau tukar dengan Geo Dipa, tapi itu masih kita bicarakan lagi. Yang jelas fokusnya bagaimana Kementerian Keuangan bisa mengambil alih PNM,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Bagi pelaku UMKM, lanjut Purbaya, rencana ini memberi harapan akses pembiayaan yang lebih terjangkau. Ia menegaskan bank UMKM yang akan dibentuk tidak akan berorientasi pada keuntungan semata.

“Ini bukan profit oriented. Tidak rugi, tapi tidak gila-gilaan bunganya. Yang penting pembiayaannya berkesinambungan dan betul-betul membantu UMKM,” jelas Purbaya.

Ia menambahkan bank tersebut tetap akan menerapkan prinsip kehati-hatian agar dapat berkelanjutan. Pemerintah juga ingin membangun ekosistem pembiayaan yang menyeluruh, tidak sekadar menyalurkan kredit.

Meski demikian, rencana pertukaran aset masih menunggu perhitungan lebih lanjut, termasuk nilai yang akan disepakati. “Nanti dilihat nilainya. Kalau barter mungkin lebih kecil, kita lihat nanti masih diskusi,” ujarnya.

Sebagai informasi, Geo Dipa selama ini bergerak di sektor energi panas bumi dan berperan dalam pengembangan energi bersih nasional. Jika rencana ini terealisasi, pemerintah memberi sinyal penguatan peran negara dalam pembiayaan UMKM, sektor yang menjadi penopang utama ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp2,72 triliun hingga Maret 2026.

Berdasarkan komposisinya, penyaluran KUR BTN didominasi oleh KUR kecil sebesar Rp2,04 triliun atau sekitar 75%, sementara KUR mikro mencapai Rp687 miliar atau 25%.

Dari sisi sektor, penyaluran terbesar mengalir ke perdagangan besar dan eceran dengan porsi 59,22%, diikuti sektor akomodasi serta makanan dan minuman sebesar 12,36%, serta konstruksi sebesar 10,08%.

"BTN juga mencatat peningkatan kualitas debitur melalui program KUR naik kelas, hingga Maret 2026, sebanyak 4.719 debitur berhasil meningkatkan skala usahanya, baik melalui peralihan dari KUR mikro ke KUR kecil maupun peningkatan plafon pembiayaan," kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu pada saat media briefing di Bandung, Kamis (9/4/2026).

Penyaluran KUR menjadi bagian dari strategi BTN dalam memperluas bisnis di luar sektor perumahan, sejalan dengan transformasi menuju beyond mortgage.

Di sisi lain, BTN mencatat penyaluran 6 juta unit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sejak 1976 hingga April 2026 dengan nilai total mencapai Rp530 triliun.

Nixon menyampaikan bahwa capaian tersebut mencerminkan kontribusi jangka panjang BTN dalam membangun ekosistem perumahan nasional yang berkelanjutan.

Menurutnya, BTN tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tetapi juga menghadirkan solusi keuangan terintegrasi bagi masyarakat.

BTN juga menghadirkan inovasi melalui bundling KPR dengan kebutuhan isi rumah, serta memperluas layanan keuangan dari berbagai fase kehidupan nasabah, mulai dari tabungan, transaksi digital, hingga pembiayaan dan investasi.

Sementara itu, Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar menambahkan bahwa permintaan hunian layak masih tinggi, meski sektor perumahan menghadapi tantangan dari sisi pasokan seperti ketersediaan lahan dan perizinan.

Dari sisi debitur, mayoritas KPR subsidi berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan rata-rata penghasilan sekitar Rp4,9 juta per bulan, yang mencakup pekerja informal maupun formal.

Selain KPR, BTN juga memperkuat ekosistem perumahan melalui Kredit Program Perumahan (KPP). Hingga Maret 2026, penyaluran KPP mencapai Rp2,17 triliun kepada lebih dari 3.291 debitur, dengan rincian Rp1,47 triliun untuk sisi supply seperti pengembang dan kontraktor, serta Rp700 miliar untuk sisi demand seperti pembelian dan renovasi rumah.

Dalam transformasi digital, BTN mengembangkan platform Bale Properti yang menyediakan layanan pencarian hingga pengajuan KPR secara end-to-end.

Platform ini telah memfasilitasi lebih dari 521 listing properti dan sekitar 780 pengajuan KPR online per bulan, dengan waktu pemrosesan rata-rata tiga hari.

BTN juga menghadirkan inovasi berbasis keberlanjutan, termasuk program pembayaran angsuran KPR berbasis pengelolaan sampah, serta program BTN Housingpreneur untuk meningkatkan kapasitas pengembang perumahan skala kecil dan menengah.

Ke depan, BTN menargetkan penyaluran KPR sebanyak 240.950 unit pada 2026, sebagai upaya memperkuat ekosistem perumahan dan menghadirkan pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat.