JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengusulkan agar sejumlah jabatan utama di lingkungan Polri dapat diisi kalangan sipil dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Usulan tersebut bertujuan memperkuat profesionalisme, supremasi sipil, serta tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis.

"Saya usulkan salah satu muatan materi revisi UU Polri adalah dibukanya jabatan untuk pejabat utama di kepolisian yang dapat diisi kalangan sipil," ujar Pigai, Jumat (5/6/2026).

Namun, jabatan yang dimaksud bukan yang berkaitan dengan tugas pokok operasional kepolisian. Menurut dia, posisi tersebut mencakup bidang dukungan manajerial dan administrasi strategis seperti perencanaan, pengelolaan sumber daya manusia, pengawasan internal, transformasi digital, pengelolaan keuangan, personalia, hingga tata kelola organisasi yang setara dengan jabatan pimpinan tinggi madya atau eselon I.

"Tentunya jabatan yang bisa diisi sipil seperti administrasi, keuangan, inspektorat, atau personalia yang tidak terkait langsung dengan tugas utama kepolisian," kata Pigai.

Dia menilai keterlibatan profesional sipil dalam jabatan-jabatan tersebut merupakan praktik yang berkembang di berbagai negara demokratis modern. Selain itu, usulan tersebut juga sejalan dengan semangat reformasi yang menempatkan kepolisian sebagai institusi sipil yang profesional, modern, dan demokratis.

Kebijakan itu diperlukan untuk menjaga keseimbangan karena selama ini anggota Polri juga dapat menduduki jabatan strategis di institusi sipil.

"Kalau selama ini anggota Polri bisa jadi pejabat di institusi sipil, kementerian, dan lembaga, maka sebaiknya juga ada dari kalangan sipil yang bisa menduduki jabatan utama di institusi Polri," ucapnya.

Hukum di Indonesia hari-hari ini tidak lagi tampil sebagai panglima keadilan. Hukum kita lebih mirip pedang di tangan penguasa untuk menebas siapa pun yang dianggap menghalangi ambisi mereka. Banyak kejadian yang membawa kita ke kesimpulan ini.

Dari semua kejadian itu kita menyaksikan hukum digunakan sebagai alat pembungkam masyarakat sipil dan oposisi, sementara konstitusi ditekuk-tekuk demi kepentingan elite. Siapa pun yang merasa ada yang salah dengan cara negara ini dijalankan, dia tidak sendirian.

Pola yang berulang ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan insidental, melainkan sistemis. Maka, kita sedang berada dalam situasi yang mendesakkan urgensi bahwa hukum yang bermasalah tersebut harus dibongkar hingga ke akarnya.

Pertanyaannya kemudian bukan lagi apakah ini masalah, tapi bagaimana membongkarnya. Jawabannya bukan sekadar perbaikan administratif. Kita memerlukan perubahan fundamental, yang harus dimulai dari tiga hal utama: mengembalikan kedaulatan sipil, menegakkan konstitusi, dan membatalkan hukum yang menindas rakyat.

Mengembalikan kedaulatan sipil adalah langkah pertama yang tak bisa ditawar. Selama ini garis antara pertahanan dan keamanan negara sering kabur.

Kita membutuhkan pemisahan yang tegas antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai alat keamanan negara. Tanpa pemisahan ini militerisasi dalam kehidupan sipil bakal terus menghantui kita.

Pemisahan ini hanya langkah awal. Tanpa perubahan struktur yang lebih luas, masalah yang sama akan terus berulang.

Untuk mencegah pengulangan itu, kita perlu mereformasi sektor keamanan secara menyeluruh. Ini mencakup polisi, militer, hingga intelijen. Salah satu langkah radikal tapi krusial adalah penghapusan komando teritorial. ​​

Struktur komando daerah militer yang selama ini merambah hingga ke pelosok desa harus dihapus dan digantikan dengan postur pertahanan yang lebih sesuai strategi pertahanan nasional yang berbasis kelautan dan kepulauan. TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan negara harus melindungi segenap rakyat, bukan mengawasi rakyat layaknya musuh negara.

Namun, persoalan hukum tak berhenti pada aparat keamanan. Ia juga ditentukan oleh bagaimana kekuasaan kehakiman bekerja.

Karenanya, menegakkan konstitusi dan keadilan yang independen perlu untuk memastikan bahwa lembaga yang menjalankan hukum memiliki kemerdekaan--supaya hukum bisa benar-benar tegak.

Kita harus memastikan kemerdekaan kekuasaan kehakiman, bebas dari campur tangan kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Sistem checks and balances harus dihidupkan kembali agar tidak ada satu lembaga pun yang terlalu perkasa dan korup.

Ketika hukum tak independen, dampaknya terlihat jelas dalam dua hal: pelanggaran hak asasi manusia yang tak terselesaikan dan sistem politik yang dikuasai oligarki.

Tersebab oleh hal itu, menegakkan konstitusi juga berarti menuntaskan utang sejarah kita: menyelesaikan persoalan-persoalan pelanggaran hak asasi manusia berat yang selama ini dipetieskan.

Selain itu, kita membutuhkan reformasi partai politik dan sistem kepartaian. Ini mendesak agar partai tidak lagi menjadi kendaraan bagi oligarki, serta memastikan pemilihan umum berjalan jujur dan adil tanpa manipulasi sistemik.

Tetapi semua prinsip itu akan tampak kosong kalau produk hukumnya sendiri tetap menindas. Dalam hal ini, menjadi penting menghentikan penggunaan hukum untuk membungkam kritik dan suara-suara yang berbeda di tengah masyarakat.

Untuk itulah diperlukan langkah yang tujuannya membatalkan hukum penindas rakyat. Di sini, kita harus berani menyebutkan bahwa banyak produk hukum kita saat ini yang lahir bukan untuk menyejahterakan rakyat; hukum itu semata-mata untuk merampok sumber daya alam dan memperkaya segelintir elite belaka. Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Modal Asing, dan berbagai kebijakan serupa yang merusak lingkungan dan merampas ruang hidup masyarakat harus segera dicabut.

Kebijakan yang koruptif dan merugikan masyarakat–program-program yang tampak manis di permukaan namun sarat potensi penyelewengan, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Proyek Strategis Nasional, hingga lumbung pangan (food estate)–harus dihentikan. Kita perlu mengembalikan hak-hak masyarakat atas tanah dan keanekaragaman hayati mereka.

Namun hukum yang tak adil mustahil lahir kalau ruang berpikir dan bersuara terus dibatasi.

Dengan terus mengurung ruang yang memungkinkan orang berpikir dan berpendapat secara bebas, situasi hukum kita tak bakal membaik. Kita harus menghapuskan kontrol kekuasaan atas perguruan tinggi agar kampus kembali menjadi laboratorium nalar yang merdeka.

Jaminan kemerdekaan berekspresi dan pers adalah harga mati, termasuk pembatasan konglomerasi media yang selama ini menyetir narasi publik sesuai kepentingan pemilik modal.

Semua langkah tersebut pada akhirnya tak dapat diserahkan hanya kepada institusi. Memperbaiki hukum di Indonesia bukanlah pekerjaan rumah bagi ahli hukum di ruang sidang saja.

Ini adalah tuntutan revolusioner bagi setiap warga negara yang merindukan keadilan. Kita harus bergerak menuntut kembalinya kedaulatan sipil dan konstitusi yang murni. Hukum harus kembali menjadi milik rakyat, bukan milik mereka yang mampu membelinya atau mereka yang memegang tongkat kekuasaan.

Saatnya kita menyadari bahwa hukum yang menindas tak bakal berhenti dengan sendirinya. Ia harus dihentikan. Keberanian kolektif kitalah yang menentukannya.

---

Opini ini adalah ringkasan dari diskusi antara beberapa akademisi dari berbagai bidang keilmuan mengenai masalah hukum kita hari ini, sebagai bagian dari Forum Intelektual AntarDisiplin, 13 April 2026, di FKUI, Salemba, Jakarta.

Beberapa waktu yang lalu masyarakat disuguhkan diskusi menarik ketika presiden mengundang para pemerhati masyarakat, termasuk tokoh media, untuk menyikapi perkembangan ekonomi, politik dan hukum di tanah air. Salah satu perdebatan menarik adalah antara presiden dan salah satu jurnalis terkait dampak demonstrasi Agustus 2025, yang antara lain berujung kerusuhan berupa pembakaran gedung DPRD di Makassar.

Dalam kesempatan ini, Presiden menyatakan peristiwa tersebut sudah dapat dikatakan sebagai “makar”. Di sinilah poin menarik yang perlu penguraian intelektual lebih lanjut agar sistem bernegara kita tidak mengarah kepada interpretasi tunggal yang dapat membunuh demokrasi karena demonstrasi sering disalahgunakan oleh kekuasaan dengan melabelinya sebagai makar.

Pertama, demonstrasi merupakan sarana ekspresi ketidakpuasan warga dan mekanisme koreksi terhadap kekuasaan yang bukan hanya dilindungi oleh konstitusi tetapi juga hak dasar yang tidak dapat disimpangi dengan ada atau tidak adanya negara. Dari perspektif filosofis John Locke, penyampaian pendapat dan bahkan resistensi sipil merupakan bentuk hak kebebasan berekspresi dan partisipasi politik warga yang merupakan bagian dari hak-hak alamiah dasar manusia.

Pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi merupakan pelanggaran terhadap kontrak sosial warga dan penguasa untuk menjamin kebebasan. Tindakan pembungkaman yang berlebihan dapat mengurangi legitimasi pemerintah yang oleh Locke sendiri dimungkinkan right to revolution sebagai jalan terakhir. Dalam hal ini Locke membenarkan hak rakyat untuk mengganti penguasa berdasarkan prinsip moralitas.

Namun di sisi lain, filsuf Thomas Hobbes dapat membenarkan tindakan represi pemerintah terhadap demonstrasi dengan alasan ketertiban. Kontrak sosial bagi Hobbes bukanlah kewajiban pemerintah menjamin kebebasan, melainkan menuntut warga agar tunduk pada penguasa demi menjaga stabilitas yang dianggap sebagai kebaikan bersama. Oleh karenanya, Hobbesian sangat menentang bentuk-bentuk pembangkangan sipil ataupun penggulingan kekuasaan melalui revolusi atau makar.

Untuk mengatasi dilema filosofis ini, prinsip rule of law yang mengedepankan keadilan substantif dapat kita gunakan sebagai pisau analisis. Dari perspektif hukum ada perbedaan yang mendasar antara penyampaian berpendapat di muka publik, demonstrasi yang berujung pengrusakan atau kerusuhan dan makar.

Kebebasan menyampaikan ekspresi politik merupakan hak dasar individu yang di Indonesia telah diperkuat dan dilindungi oleh konstitusi, Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, di mana setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Kekerasan dalam demonstrasi, baik berupa pengrusakan bahkan yang berujung dengan korban jiwa merupakan tindak pidana terhadap ketertiban umum yang antara lain diatur dalam Pasal 256 KUHP (demonstrasi yang berujung rusuh), Pasal 327 KUHP (pengrusakan gedung), Pasal 521-526 KUHP (pengrusakan gedung) dengan pidana bervariasi dari 6 bulan sampai dengan 5 tahun jika mengakibatkan hilangnya nyawa. Orang yang melakukan perbuatan ini, baik dari masyarakat maupun aparat yang menyusup harus dihukum berdasarkan konstruksi pidana umum ini.

Sementara makar memiliki derajat kejahatan lebih tinggi, ia merupakan tindak pidana terhadap keamanan negara dengan sanksi pidana yang lebih berat, diatur dalam Pasal 191-193 KUHP dengan sanksi berat hingga 20 tahun penjara. Makar bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dan harus ada tindakan awal berupa ancaman nyata.

Retorika dan orasi politik untuk mengganti pemerintah bukanlah suatu ancaman nyata kecuali diikuti dengan penggunaan senjata yang mengancam demi merebut atau menumbangkan kekuasaan. Penggunaan senjata juga haruslah mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, dalam arti, jika aparat memiliki senjata otomatis dan kendaraan perang, penggunaan batu dan bom molotov oleh pendemo bukanlah sesuatu yang proporsional yang dapat mengancam eksistensi kekuasaan.

Oleh karena itu pengklasifikasian peristiwa yang terjadi dalam suatu demonstrasi harus dilakukan secara hati-hati dan pada tempatnya, jika tidak, hal ini berpotensi disalahgunakan sebagai bentuk kriminalisasi terhadap warga dan oposisi serta pengkerdilan terhadap demokrasi. Menggeneralisasi semua pelaku demonstrasi sebagai pelaku makar merupakan tindakan yang keliru dan menyesatkan.

Dalam “Power/Knowledge” (1980), Michel Foucault menyatakan bahwa kekuasaan dan pengetahuan memiliki hubungan timbal balik. Kekuasaan itu dihasilkan dari bentuk pengetahuan yang diterima dalam masyarakat dan pengetahuan akan kebenaran itu sendiri tidak akan eksis tanpa adanya relasi kekuasaan.

Kebenaran bukanlah sesuatu yang netral melainkan suatu manufakturisasi narasi dan informasi yang menghasilkan regime of truth dalam suatu masyarakat. Regime of truth ini yang akan menentukan mana yang benar, mana yang fakta, siapa yang boleh bicara, dan seterusnya. Jadi dari perspektif foucauldian, siapa yang menguasai narasi, ia menguasai realitas.

Dalam hal ini, kekuasaan nampak berupaya membentuk suatu realitas dengan menyederhanakan narasi tuntutan publik yang kompleks menjadi isu keamanan negara dengan labelisasi “makar”, suatu stigma pembelahan untuk memperoleh simpati publik sekaligus menghancurkan gerakan masyarakat kritis. Sejatinya tidak semua demonstrasi itu makar, bahkan yang berujung kerusuhan, dan tidak semua narasi makar itu netral.

Narasi makar yang dibangun oleh kekuasaan nampak dimaksudkan untuk menghindari diskursus substansi tuntutan publik. Tuntutan rakyat 17+8 yang berisi antara lain reformasi DPR, TNI dan Kepolisian besar-besaran serta perampasan aset koruptor. Alih-alih anggota parlemen arogan yang menyulut demonstrasi kembali menduduki kursi empuk kekuasaannya, tanpa terasa perhatian rakyat telah berhasil dialihkan oleh narasi kekuasaan ini.

Narasi makar telah berhasil merekonstruksi makna hak menyampaikan pendapat di muka umum eskalasi menjadi suatu ancaman yang serius terhadap keamanan negara. Konsekuensi lebih lanjut gerakan masyarakat sipil terdelegitimasi, konsolidasi elit semakin kuat.

Masyarakat diberikan pilihan antara “dengan kita yang benar” atau “dengan mereka yang salah”. Penggunaan narasi makar yang berlebihan tidak hanya problematis secara hukum, tetapi juga secara moral yang berpotensi melanggar prinsip keadilan.

Narasi seperti ini oleh penulis dalam artikel sebelumnya “Sesat Logika untuk Menyingkirkan Demokrasi dan Keadilan” merupakan juga suatu bentuk “abuse of legal reasoning”. Tujuannya mendistorsi makna untuk membungkam oposisi dan pembenaran penggunaan instrumen hukum secara represif.

Narasi “makar”, “antek asing”, “tidak patriotis” dan sebagainya merupakan cara-cara penundukan ekspresi warga yang membahayakan fondasi demokrasi yang menjunjung pluralitas pendapat dan mengancam persatuan dengan menciptakan polarisasi.

Kriminalisasi terhadap pelaku unjuk rasa melalui narasi makar mencerminkan ketegangan antara kebutuhan akan stabilitas dan komitmen terhadap kebebasan. Ketika hukum digunakan untuk membungkam kritik, prinsip rule of law bergeser menuju rule by law dimana hukum sebagai instrumen kekuasaan belaka. Dalam jangka panjang, pergeseran ini tidak hanya merugikan warga negara, tetapi menggerus legitimasi negara dan demokrasi.

Dinamika geopolitik global seringkali berkembang cepat dan tidak terduga. Konflik bersenjata, eskalasi militer antarnegara, hingga ketegangan regional dapat menciptakan efek berantai yang memengaruhi stabilitas keamanan internasional, termasuk juga stabilitas nasional sebuah negara. Dalam kondisi seperti ini, setiap negara harus memastikan kesiapan sistem pertahanannya. Namun, dalam negara demokrasi yang menganut prinsip supremasi sipil, pertanyaan penting yang harus dijawab adalah: siapa yang berwenang menentukan langkah strategis tersebut?

Perdebatan ini muncul ketika instruksi kesiapsiagaan militer dikeluarkan secara luas oleh pimpinan militer tanpa didahului arahan dari otoritas sipil tertinggi negara. Pada 1 Maret 2026, Panglima TNI mengeluarkan telegram dengan nomor TR/283/2026 berisi instruksi Siaga 1 dalam merespons ketegangan dan aksi saling serang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel.

Dalam konteks Indonesia, konstitusi telah menempatkan presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UUD 1945. Dengan demikian, setiap keputusan strategis yang berkaitan dengan pengerahan kekuatan militer pada dasarnya berada di bawah kewenangan presiden. Kesiapsiagaan militer tentu bukan hal yang keliru. Setiap institusi pertahanan harus mampu mengantisipasi perubahan situasi keamanan, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun dari dinamika internasional.

Presiden Sebagai Simbol Supremasi Sipil

Persoalan muncul apabila peningkatan status kesiapsiagaan atau penetapan kondisi kedaruratan dilakukan secara sepihak oleh institusi militer tanpa instruksi dari presiden sebagai pemimpin tertinggi sipil sekaligus panglima tertinggi militer. Manuver atau deklarasi siaga maupun darurat oleh militer seringkali dijadikan basis bagi militer dalam mengambil alih kendali dari tangan sipil, seperti yang ditulis Erick Nordlinger dalam Soldiers In Politics: Military Coups and Governments (1977). Situasi seperti ini berpotensi menimbulkan pertanyaan publik mengenai apakah prinsip supremasi sipil masih dijalankan secara konsisten dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.

Dalam sistem demokrasi modern, hubungan antara militer dan otoritas sipil dibangun di atas prinsip bahwa militer berada di bawah kendali politik sipil. Ini sebagaimana hubungan sipil- militer ideal , yang menuntut profesionalisme militer dan Objective Civilian Control kaum sipil atas militer oleh Samuel P. Huntington (1957).

Militer memang memiliki profesionalisme dalam bidang pertahanan dan keamanan. Namun arah kebijakan strategis tetap ditentukan oleh pemimpin sipil yang memperoleh legitimasi dari rakyat melalui mekanisme demokratis. Oleh karena itu, keputusan yang memiliki implikasi strategis nasional, termasuk peningkatan status kesiapsiagaan militer yang menjangkau berbagai komando dan satuan di seluruh wilayah negara, seharusnya didasarkan pada arahan Presiden.

Instruksi yang melibatkan banyak unsur strategis dalam tubuh militer, seperti Panglima Komando Utama Operasi, Komando Pertahanan Udara Nasional, Badan Intelijen Strategis, satuan intelijen TNI, hingga badan pelaksana pusat, menunjukkan bahwa keputusan tersebut bukan sekadar langkah administratif internal. Terlebih jika instruksi tersebut juga mencakup koordinasi dengan kementerian sipil seperti Kementerian Luar Negeri dalam hal evakuasi warga negara Indonesia di luar negeri. Rantai koordinasi yang luas seperti ini secara substansial menyentuh ranah kebijakan negara, bukan semata urusan operasional internal militer.

Penempatan presiden sebagai panglima tertinggi militer bukan sekadar formalitas konstitusional. Posisi tersebut merupakan manifestasi nyata dari prinsip supremasi sipil dalam sistem demokrasi. Dengan menempatkan militer di bawah kendali pemimpin sipil, negara memastikan bahwa penggunaan kekuatan bersenjata tetap berada dalam koridor hukum, akuntabilitas politik, dan kepentingan masyarakat luas.

Prinsip ini juga menjadi salah satu pelajaran penting dari sejarah politik banyak negara, termasuk Indonesia, mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara profesionalisme militer dan kontrol demokratis.

Dalam konteks ini, penting pula untuk menegaskan bahwa status sipil presiden tidak ditentukan oleh latar belakang profesinya di masa lalu. Seorang presiden yang pernah menjadi perwira militer tetap merupakan pemimpin sipil ketika menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Pangkat militer yang pernah dimiliki tidak lagi bersifat aktif ketika seseorang telah menjadi purnawirawan. Oleh karena itu, dalam kapasitasnya sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto bertindak sebagai otoritas sipil yang memegang kendali tertinggi atas institusi militer.

Dari sudut pandang tata negara dan hubungan sipil-militer, langkah-langkah yang berkaitan dengan pengerahan kesiapsiagaan militer secara nasional semestinya mengikuti hierarki komando yang jelas dan konstitusional. Panglima TNI memiliki peran penting dalam menjalankan kebijakan pertahanan negara, namun kebijakan tersebut tetap harus berangkat dari keputusan politik yang ditetapkan oleh Presiden sebagai Panglima Tertinggi.

Potensi Pembatasan Ruang Gerak Sipil

Kondisi kedaruratan dalam instruksi Siaga 1 oleh militer juga berpotensi membuka ruang bagi pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dalam kerangka hukum Indonesia, OMSP merupakan salah satu tugas TNI yang dapat dilaksanakan dalam berbagai situasi, termasuk penanganan ancaman non-militer dan keadaan darurat tertentu.

Namun dalam praktiknya, operasi semacam ini dapat berdampak pada ruang gerak sipil apabila tidak diatur secara ketat dan berada di bawah pengawasan otoritas sipil. Jangan sampai, militer menjadi alat bagi kekuasaan untuk membungkam aktivitas-aktivitas demokrasi seperti pengawasan aktivitas siber bahkan hingga kebebasan berserikat dengan alasan kedaruratan dan kondisi siaga.

Oleh karena itu, penetapan kondisi kesiapsiagaan yang berpotensi mengarah pada pelaksanaan OMSP seharusnya tetap berada dalam kerangka keputusan politik otoritas sipil koordinasi antara eksekutif dan legislatif.

Pertanyaan mengenai apakah panglima militer seharusnya mendahului presiden dalam merespons dinamika geopolitik global pada akhirnya kembali pada prinsip dasar sistem demokrasi itu sendiri.

Kesiapan menghadapi perubahan situasi keamanan global memang penting. Namun, langkah tersebut harus tetap dijalankan dalam kerangka hukum yang berlaku, menghormati hierarki konstitusional, serta menjunjung tinggi prinsip supremasi sipil dan perlindungan terhadap kebebasan sipil.

Menjaga keseimbangan antara kesiapsiagaan pertahanan dan kepatuhan terhadap prinsip demokrasi merupakan fondasi penting bagi negara hukum. Tanpa keseimbangan tersebut, respons terhadap ancaman eksternal justru dapat menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola kekuasaan di dalam negeri.

Penutup

Respons terhadap dinamika geopolitik global memang menuntut kesiapsiagaan negara, termasuk dari institusi militer. Namun dalam negara demokrasi yang menjunjung prinsip supremasi sipil, setiap langkah strategis yang berkaitan dengan pengerahan maupun peningkatan kesiapsiagaan militer harus tetap berada dalam kerangka konstitusi dan hierarki yang jelas.

Presiden, dalam hal ini yang posisinya sebagai panglima tertinggi atas militer merupakan otoritas sipil yang memiliki kewenangan utama dalam menentukan arah kebijakan tersebut. Karena itu, inisiatif yang berdampak luas terhadap struktur komando militer nasional seharusnya berangkat dari keputusan politik presiden sebagai bentuk supremasi sipil, bukan didahului oleh komando militer.

Menjaga disiplin konstitusional dalam hubungan sipil–militer bukan hanya soal prosedur formal, tetapi juga merupakan fondasi penting bagi tegaknya demokrasi, akuntabilitas kekuasaan, dan perlindungan kebebasan masyarakat sipil di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Rektor Universitas Paramadina, Didik Junaedi Rachbini mengenang sosok Agus Widjojo sebagai intelektual militer yang menyebutkan bahwa kekuasaan politik harus sepenuhnya berada di tangan sipil yang dipilih secara demokratis.

Didik mengenal Agus saat merancang dan melaksanakan seminar angkatan darat di Bandung pada 1990-an. Kala itu, Didik yang baru menyelesaikan kuliah doktor kerap bertukar pikiran dengan Agus.

"Pertemuan yang berhari-hari dengannya memberi kesan bahwa Agus Widjojo merupakan jenderal intelektual yang fasih pemikiran politik dan militer dalam konteks perubahan zaman," ujar Didik dalam keterangan tertulis, Senin (9/2/2026).

Dikenang Didik, Agus merupakan elite TNI yang menjunjung tinggi profesionalisme TNI sekaligus supremasi sipil. Dengan begitu, Agus pun dikenal sebagai jenderal TNI modern, khususnya era transisi reformasi.

Sebagai penutup era Dwifungsi ABRI, Pemikiran Agus yang modern itu bertujuan agar seluruh elemen masyarakat bisa seimbang dengan trias politica yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif.

"Bagi Agus kekuasaan politik harus sepenuhnya berada di tangan sipil yang dipilih secara demokratis. Institusi militer mesti tunduk pada konstitusi dan hukum, bukan penjaga kekuasaan, melainkan alat negara untuk pertahanan," ungkapnya.

Lebih jauh, Didik mengemukakan pemikiran Agus lainnya soal keterlibatan TNI tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Sebab, hal tersebut justru melemahkan profesionalisme sebagai prajurit.

Adapun, sebagai mantan Gubernur Lemhannas, Agus juga dinilai sukses menyebarkan pemikirannya soal dinamika sistem modern, geoekonomi hingga geopolitik.

"Di lembaga ini fungsi intelektual dan strategisnya terus berjalan menyebar ke kalangan elit pemimpin pemerintahan," pungkasnya.

Sekadar informasi, Agus Widjojo meninggal dunia pada Minggu (8/2/2026). Dubes RI untuk Filipina itu menghembuskan nafasnya terakhirnya di RSPAD Gatot Subroto.

Bisnis.com, JAKARTA - Duta besar Indonesia untuk Filipina Letjen Purnawirawan TNI Agus Widjojo meninggal dunia pada Minggu (8/2/2026).

Mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) periode 2016-2022 menghembuskan nafas di RSPAD Gatot Subroto karena sakit.

"innalillahi wa inna ilaihi rajiun, segenap keluarga besar Lemhanas RI berdukacita atas wafatnya Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo," tulis Gubernur Lemhanas, Ace Hasan Syadzily di akun Instagram miliknya, Senin (9/2/2026).

Ace menuliskan secara singkat sosok Agus yang memiliki sederet karier mentereng di dunia militer.

Ace menjelaskan Agus dikenal sebagai sosok intelek militer dan bagian tokoh reformasi TNI.

Menurutnya, Agus turut andil menyusun peran, fungsi, dan desain reformasi TNI untuk menyesuaikan sistem demokrasi di negara Indonesia.

"Pemikirannya mewarnai bagaimana TNI dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Beliau salah satu perwira TNI yang mendorong supremasi sipil," sambung Ace.

Agus juga dikenang sebagai sosok pemberani dalam menyampaikan gagasan yang berhubungan sipil dengan militer, salah satunya mengkritisi dwifungsi ABRI saat di era orde baru. Begitupun saat menjabat sebagai Gubernur Lemhanas

"Di Lemhanas selama menjadi gubernur, beliau sangat dikenal bersahaja dan memimpin dengan baik lembaga ini," tandasnya.

JAKARTA - DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) menegaskan bahwa posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden merupakan desain ketatanegaraan yang sah, konstitusional, dan sesuai dengan prinsip demokrasi. Hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP GAMKI Sahat Martin Philip Sinurat di Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Menurut Sahat, GAMKI berpandangan penempatan Polri langsung di bawah Presiden justru menjadi bagian penting dari penguatan supremasi sipil dalam sistem demokrasi.

"Tantangan utama Polri bukan perubahan posisi lembaga tapi penguatan reformasi internal Desain ini bertujuan menjaga netralitas, profesionalisme, dan independensi Polri dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Serta memastikan terjaminnya pelayanan publik yang bebas dari intervensi kepentingan politik sektoral. sehingga penempatan Polri di bawah Presiden wujud penguatan supremasi sipil," ujar Sahat.

Selain itu kata dia, struktur komando Polri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden memungkinkan adanya kendali komando yang cepat, efektif, dan tidak berbelit-belit. Sekaligus menghadirkan mekanisme pengawasan yang jelas dan terpusat dalam sistem pemerintahan.

"Pemisahan Polri dari TNI merupakan capaian penting perjuangan reformasi yang harus terus dijaga. Oleh karena itu, setiap wacana atau upaya perubahan struktur kelembagaan Polri perlu dilakukan secara sangat hati-hati, agar tidak menggerus semangat reformasi, demokratisasi, dan supremasi sipil yang telah diperjuangkan bersama," sebutnya.

Selain itu, lanjut Sahat, tantangan utama Polri saat ini bukanlah perubahan posisi kelembagaan, melainkan penguatan reformasi internal, peningkatan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas. Serta penerapan sanksi tegas terhadap oknum-oknum Polri yang terbukti melanggar hukum dan kode etik.

Dalam konteks tersebut, GAMKI menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah transformasi Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) sebagai upaya strategis untuk membangun institusi kepolisian yang semakin profesional, dipercaya, dan dicintai oleh rakyat.

GAMKI menegaskan dukungannya terhadap posisi Polri sebagaimana desain ketatanegaraan saat ini, serta mendorong pemerintah untuk terus memperkuat institusi Polri demi tegaknya hukum, keadilan, dan demokrasi di Indonesia.

"GAMKI mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga konsensus kebangsaan dan tidak menggulirkan wacana-wacana yang berpotensi menimbulkan kegaduhan politik serta mengganggu stabilitas nasional," pungkasnya.

JAKARTA - Barisan Penggerak Supermasi Sipil (Bapersipil), kelompok yang fokus pada isu kemanusiaan dan persatuan bangsa siap bergerak. Organisasi ini sengaja dibentuk guna melawan politisasi bencana Sumatera dan meluruskan sejarah supermasi sipil .

“Kita akan mengadakan pertemuan koalisi aktivis dan masyarakat dalam rangka menolak politisasi bencana Sumatera,” kata Perwakilan Bapersipil, Rizal Ebiet dalam keterangan tertulis, Minggu (4/1/2026). Pembentukan Satgas Kuala untuk Normalisasi Sungai Disetujui, Anggaran Disiapkan Rp60 Triliun

Ebiet menjelaskan, Bapersipil sebelum dideklarasikan terlebih dulu telah melakukan pemetaan. Tujuannya mengidentifikasi tokoh-tokoh kunci aktivis 98 yang masih memiliki integritas dan pengaruh di berbagai sektor baik politik, hukum ataupun akademisi.

Dalam rangkaian itu, kata Ebiet, pihaknya bakal menggelar konsolidasi sekaligus diskusi untuk menguji kembali sejarah supermasi sipil. “Menyatukan persepsi apakah ada yang salah dalam perjalanan reformasi kita selama ini,” tutur Ebiet.

Sejumlah rangkaian kegiatan juga akan dilakukan seperti dialog tanpa baper dan konsolidasi kemah aspirasi kebangsaan serta ikrar gotong royong di Sentul, Hambalang Bogor. Pengagas Bapersipil Ade Adriansyah Utama menambahkan bencana bukan ajang saling menyalahkan, melainkan momentum nasional untuk bersatu dan menghadirkan solusi.

“Arahan Presiden Prabowo sangat jelas, negara harus hadir dan membantu masyarakat terdampak bencana secara maksimal. Ini harus diterjemahkan di lapangan melalui kerja nyata dan kolaborasi semua pihak,” katanya. Cipayung Plus Dorong Reformasi Berkeadilan dan Penegakan Supremasi Sipil

Oleh karenanya, sambung Ade, keterlibatan aktif masyarakat menjadi fondasi utama dalam memperkuat solidaritas kemanusiaan. “Kami mendorong agar semangat gotong royong terus diperkuat,” tuturnya.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan pemerintah tengah merancang Peraturan Pemerintah (PP) yang akan mengatur penempatan anggota Polri di jabatan sipil. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghormati rencana pembuatan PP tersebut.

"Tentunya sebagai institusi yang taat hukum, kami tentunya sangat menghormati apa yang nanti akan menjadi keputusan PP," kata Sigit dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, Ketua Lembaga Negara, beserta Komisi Percepatan Reformasi Polri di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Sabtu (20/12/2025).

Sigit menegaskan, Polri memiliki semangat untuk menjadi institusi yang taat hukum. Komitmen sudah sejak lama bahkan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penugasan personel di jabatan sipil.

"Di situ kemudian menghapus frasa 'penugasan' dari kepolisian. Sehingga tentunya iktikad kami adalah sebagai institusi yang taat dan menghormati putusan MK, maka perlu ada pengaturan terkait apa yang dimaksud. Sehingga kemudian kami menyusun Perpol, yang sebelumnya tentunya kita mulai dengan konsultasi-konsultasi dengan pihak-pihak terkait. Sehingga kemudian langkah-langkah kami, kita harapkan tidak masalah," ujar Sigit.

Sigit memastikan, Polri tetap menyerap aspirasi yang ada, termasuk kekurangan untuk diperbaiki. Karenanya, Sigit menghormati keputusan pemerintah terkait Perpol dan PP tersebut.

"Karena memang kami hanya bisa membuat Perpol yang hanya bisa mengatur tentang kepolisian, sementara di situ ada undang-undang lain yang Polri tidak bisa mengaturnya," ucap Sigit.

Sigit pun tak masalah jika nanti ketentuan itu dimasukkan ke revisi UU Polri. "Ataukah nanti ada rencana selanjutnya apabila memang itu akan dimasukkan di revisi Undang-Undang Kepolisian, prinsipnya kami dari institusi Polri akan sangat menghormati hasil-hasil yang nanti akan diputuskan," ujar Sigit.

Bisnis.com, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi menutup celah hukum penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil melalui Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025, tetapi dalam penerapannya menuai perdebatan karena bersinggungan dengan aturan sektoral dan kebijakan internal Polri.

Hasil dari ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta kembali menjadi panggung bagi satu perdebatan lama yang tak pernah benar-benar selesai sejak Reformasi 1998 sejauh mana batas antara polisi dan jabatan sipil dalam negara demokratis.

Ketukan palu Ketua MK Suhartoyo menandai dibacakannya Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025, yang secara tegas menyatakan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak dapat menduduki jabatan di luar institusi kepolisian selama masih berstatus aktif.

Frasa kunci yang dipersoalkan mengenai “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan ini langsung mengguncang satu praktik yang selama bertahun-tahun berlangsung nyaris tanpa perdebatan serius penempatan perwira aktif Polri di kementerian dan lembaga sipil.

Namun, sebagaimana banyak putusan MK lainnya, palu hakim tidak otomatis mengakhiri polemik. Dia justru membuka babak baru perdebatan tafsir, benturan regulasi, dan tarik-menarik kepentingan antara supremasi sipil dan kebutuhan koordinasi negara.

Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menyebut keberadaan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” sebagai sumber ketidakpastian hukum.

Norma tersebut, menurut MK, justru memperluas makna Pasal 28 ayat (3) yang sejatinya sudah tegas bahwa anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun.

“Penambahan frasa tersebut memperluas makna norma dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi anggota Polri maupun bagi aparatur sipil negara di luar kepolisian,” ujar Ridwan dalam sidang pleno di Gedung MK, Jakarta, Kamis (13/11/2025).

MK juga menilai frasa itu berpotensi melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan satu kalimat penjelasan, seorang polisi aktif dapat menduduki jabatan yang tertutup bagi warga sipil lain.

Putusan ini tidak bulat. Dua hakim Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah menyampaikan dissenting opinion. Hakim Arsul Sani mengajukan concurring opinion. Namun, mayoritas hakim bersepakat bahwa norma penugasan Kapolri telah melampaui batas konstitusional.

Gugatan Warga dan Bayang-bayang Dwifungsi

Perkara ini diajukan oleh Syamsul Jahidin dan Christian Adrianus Sihite, dua warga negara yang memandang praktik penugasan polisi aktif di jabatan sipil sebagai ancaman serius bagi netralitas aparatur negara.

Dalam permohonannya, mereka menyinggung sederet contoh: anggota Polri aktif yang menduduki posisi strategis di KPK, BNN, BNPT, BSSN, hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan tanpa mengundurkan diri atau pensiun.

Menurut para pemohon, praktik ini tidak hanya menciptakan ketimpangan kesempatan bagi warga sipil, tetapi juga membuka kembali bayang-bayang dwifungsi Polri sebuah konsep yang secara ideologis ingin dikubur pasca-Reformasi.

Polisi, dalam kerangka negara demokratis, memang ditempatkan sebagai alat negara yang bersifat sipil. Namun, ketika seragam kepolisian tetap melekat di ruang-ruang birokrasi sipil, garis pembatas itu kembali kabur.

Legislator: Hormati MK, Tapi Jangan Tergesa

Di Senayan, putusan MK disambut dengan sikap hati-hati. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Nasdem Rudianto Lallo menyatakan menghormati putusan MK, tetapi menilai implementasinya tidak bisa serta-merta dilakukan tanpa penyelarasan regulasi.

“Putusan MK itu ya kita menghormati. Tapi tidak serta-merta diberlakukan begitu saja. Kita harus lihat dulu norma-norma yang ada di undang-undang lain,” ujarnya, Jumat (13/11/2025).

Rudianto menyoroti bahwa UU Polri masih memberikan ruang penugasan perwira aktif, selama berkaitan dengan fungsi kepolisian dan dilakukan atas perintah Kapolri. Dengan pendekatan acontrario, dia menilai jabatan yang relevan dengan tugas kepolisian masih dimungkinkan diisi perwira aktif.

Bagi Rudianto, penugasan lintas lembaga justru bagian dari penguatan sinergi antarinstitusi, sejalan dengan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 tentang fungsi keamanan negara.

Namun, sikap ini juga menegaskan satu hal: putusan MK belum sepenuhnya menjadi titik temu, melainkan awal dari perdebatan legislasi baru.

Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2025

Di tengah dinamika itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah lebih dulu menandatangani Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 tentang anggota Polri yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa peraturan tersebut masih sejalan dengan regulasi yang berlaku, bahkan setelah putusan MK.

Menurut Trunoyudo, sejumlah aturan masih membuka ruang penugasan, antara lain mulai dari UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, khususnya Pasal 28 ayat (3); UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang memungkinkan jabatan tertentu diisi anggota Polri; dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Berdasarkan regulasi tersebut, Polri mencatat 17 kementerian/lembaga yang dapat diisi anggota Polri, mulai dari Kemenko Polkam hingga lembaga strategis seperti BNN, BIN, BSSN, OJK, PPATK, dan KPK.

Untuk mencegah rangkap jabatan, Polri melakukan mutasi struktural, menjadikan perwira tersebut sebagai pati atau pamen dalam penugasan khusus.

Namun, di titik inilah polemik kembali mengeras apakah pengalihan jabatan administratif dapat menghapus status “polisi aktif”?

Mantan Kapolri Badrodin Haiti melihat persoalan ini secara lebih lugas. Menurutnya, implementasi putusan MK sepenuhnya berada di tangan Kapolri.

“Kalau secara hukum, sudah banyak pakar yang bicara. Bunyinya jelas dan harus dilaksanakan. Tapi dilaksanakan atau tidak, itu tergantung Kapolri,” ujarnya.

Badrodin mengingatkan bahwa sejak pemisahan TNI dan Polri pada 2000, polisi secara formal sudah menjadi bagian dari sipil. Namun, dalam praktik, kultur kepolisian masih belum sepenuhnya mencerminkan civilian police.

“Budaya militernya masih kental. Ini sering menjadi problem dalam pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat,” katanya.

Pandangan senada sebelumnya pernah disampaikan Mahfud MD, mantan Ketua MK dan mantan Menko Polhukam. Dalam berbagai kesempatan, Mahfud menegaskan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, serta harus menjadi rujukan utama dalam penataan relasi sipil-militer-polisi.

Menurut Mahfud, penempatan aparat bersenjata aktif di jabatan sipil berpotensi melahirkan konflik kepentingan dan distorsi tata kelola demokrasi.

“Kalau mau jabatan sipil, ya lepaskan dulu status kepolisian. Itu prinsip negara hukum,” kata Mahfud.

Data Mabes Polri menyebutkan sekitar 300 anggota Polri aktif saat ini menduduki jabatan manajerial di kementerian dan lembaga. Angka itu berasal dari total 4.132 personel yang ditugaskan di luar struktur Polri.

Di ruang publik, sentimen masyarakat relatif jelas. Survei big data Continuum INDEF menunjukkan 83,96 persen publik mendukung putusan MK, sementara 16,04 persen bersikap kritis.

Menariknya, publik juga menuntut prinsip yang sama diberlakukan pada institusi lain, terutama TNI.

Polemik polisi aktif mengisi jabatan sipil sesungguhnya bukan sekadar soal tafsir hukum. Dia adalah cermin dari ketegangan lama dalam demokrasi Indonesia: antara kebutuhan koordinasi negara dan tuntutan supremasi sipil.

Putusan MK telah memberi garis tegas di atas kertas. Namun, bagaimana garis itu ditegakkan dalam praktik, akan menentukan arah reformasi kepolisian ke depan.

Apakah Indonesia akan melangkah menuju polisi sipil sepenuhnya, atau tetap membiarkan ruang abu-abu tempat seragam dan jabatan sipil saling bertukar? Jawaban itu, kini, bukan lagi di tangan hakim konstitusi melainkan di ruang kebijakan, kepemimpinan, dan keberanian menegakkan prinsip negara hukum.

JAKARTA - Direktur Eksekutif Center for Indonesian Strategic Action (CISA) Herry Mendrofa menilai beberapa langkah transformasi kelembagaan yang dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di tubuh Polri patut diapresiasi. Dengan konsep Presisi (Prediktif, Responsif, dan Transparan), kata Herry, Kapolri telah membawa perubahan positif bagi institusi Polri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Dia mengungkapkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Polri telah mengalami perubahan signifikan dalam menjalankan tugasnya sebagai institusi kepolisian yang profesional dan modern. “Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat integritas, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/11/2025).

Dia pun membeberkan beberapa langkah transformasi yang telah dilakukan oleh Kapolri, antara lain pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri pada September 2025, yang terdiri dari 52 perwira tinggi dan menengah untuk memperkuat akuntabilitas dan responsibilitas institusi kepolisian.



Kedua, modernisasi pelayanan, mulai dari SIM dan SKCK online, tilang elektronik, hingga kanal pengaduan berbasis teknologi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, serta memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan kepolisian.

Ketiga, penguatan Integritas dan Pelayanan Publik, dengan memimpin prosesi Renungan Nilai-Nilai Ksatria Bhayangkara untuk memperkuat komitmen moral Polri dalam meningkatkan integritas dan pelayanan publik.

Keempat, pemberantasan narkoba, dengan berhasil mengungkap 49.306 kasus narkoba, menangkap 65.572 tersangka, dan menyita 214,84 ton berbagai jenis narkotika pada 2025. Hal ini menunjukkan komitmen Polri dalam memberantas kejahatan narkoba dan meningkatkan keamanan masyarakat.

“Terlepas dari segala kritik yang diarahkan ke institusi Polri selama ini, kita patut memberi apresiasi pada Polri di bawah leadership Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang dengan konsep Presisi telah secara konsisten menjadikan Polri sebagai representasi supremasi sipil dalam demokrasi Indonesia kekinian,” ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, kebijakan society policing merupakan salah satu terobosan yang mendorong perubahan kultural di tubuh Polri dalam rangka menyatukan semangat dan perjuangan menjaga ketertiban dan keamanan bersama masyarakat. Dengan demikian, lanjut dia, Polri dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Dia berharap Kapolri dapat terus membawa Polri menjadi institusi yang lebih profesional, modern, dan humanis, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Dia juga juga berharap agar Kapolri dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat integritas, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. “Dengan demikian, kita dapat membangun Indonesia yang lebih aman, damai, dan sejahtera,” pungkasnya.

JAKARTA - Pengamat militer Selamat Ginting mengatakan bahwa perang antarnegara saat ini bukan lagi perang antarinfanteri, tetapi sudah berkembang menjadi perang hybrid . Karena itu, dibutuhkan kolaborasi simbiosis antara sipil dan militer.

Dia menuturkan, perang hybrid ini melibatkan unsur politik, psikologis, ekonomi, siber, dan kebudayaan. Menurutnya, dalam perang hybrid ini batas antara sipil dan militer jadi kabur. Karena itu, perlu kolaborasi interdependensi antara sipil dan militer .

"Inilah dunia kontemporer yang betul-betul kita menyaksikan perubahan mendasar dalam peperangan, tidak lagi generasi ketiga antarinfantri tetapi generasi kelima perang hibrida," kata Selamat Ginting saat diskusi yang digelar Partai Negoro di kawasan Tebet, Jaksel, Kamis (30/10/2025).

Dia menunjuk digunakannya sound horeg dalam perang Thailand lawan Kamboja beberapa waktu lalu. Dia juga memuji sistem hankamrata yang dikembangkan para pendiri bangsa, yakni TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, sementara rakyat jadi pendukung.

Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menganggap tidak relevan mempertentangkan relasi sipil dan militer. Menurut Margarito, yang jadi masalah itu kalau dalam kehidupan kenegaraan ada kekurangan di sana-sini.

Kekurangan itu, tutur Margarito, yang mesti kita perbaiki dengan cara beradab dan bermartabat agar kita terus melangkah maju. "TNI, Polri, Jaksa dan lain-lain itu organ pemerintah, dan Presiden diberikan kewenangan menggunakannya untuk tujuan hidup berbangsa dan bernegara," tegas Margarito.

Ia mengingatkan UUD 1945 juga tidak mempertentangkan sipil dan militer. Menurut Margarito, semua hal dalam negara ini adalah urusan pemerintah, dan yang menyelenggarakannya adalah presiden.

"Presiden diberi kewenangan menggunakan semua organ pemerintah, termasuk TNI dan Polri," kata Margarito dalam diskusi yang juga menghadirkan sejumlah pembicara antara lain Kol (Purn) Sri Rajasa, TB Massa Djafar, dan Muhammad Fadil.