JAKARTA - Warga NU sekaligus Kiai Kampung HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur membeberkan perkembangan yang terjadi menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU). Dia sengaja menggunakan istilah paslon (pasangan calon) dalam membaca dinamika Muktamar ke-35 NU.

"Istilah ini memang tidak dikenal secara formal dalam struktur organisasi NU. Namun, dalam praktik politik organisasi, ia justru membantu menjelaskan realitas yang sedang berlangsung," ujarnya dalam keterangannya, Rabu (29/4/2026).

Secara normatif, kata dia, Rais Aam dipilih melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA). Akan tetapi, lanjut dia, dalam realitas politik internal, komposisi AHWA tidak sepenuhnya steril. "Ia kerap dikondisikan, dipengaruhi, bahkan diatur melalui relasi dan kepentingan yang melibatkan calon Rais Aam dan calon Ketua Umum," ujarnya.

Dengan kata lain, dia mengatakan, meskipun pemilihan Rais Aam dilakukan oleh AHWA, arah pilihan AHWA sendiri tidak terlepas dari konfigurasi awal yang dibentuk oleh para aktor utama. Dalam perkembangan terkini, dia mengungkapkan adanya pergerakan Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf, yang tidak menginginkan dua kiai alim NU masuk sebagai anggota AHWA, yaitu: KH. Nurul Huda Jazuli dan KH. Kafabihi Makhrus.

"Informasi ini, tentu saja, perlu dibaca sebagai bagian dari dinamika internal yang masih cair. Namun, dalam pembacaan politik organisasi, hal semacam ini menunjukkan bahwa komposisi AHWA menjadi arena strategis yang sangat menentukan," kata pengusaha rokok ini.

Lihat video: Bukan Sekadar Dukungan, Prabowo Akui Jadi Lebih Berani Bela Rakyat Saat di Tengah NU



Menurut narasi yang berkembang, kata dia, kedua kiai tersebut dipersepsikan memiliki kecenderungan memilih Said Aqil Siradj sebagai Rais Aam, sementara Gus Ipul menghendaki Miftachul Akhyar tetap berada di posisi tersebut. "Di titik ini, terlihat jelas bahwa pertarungan Muktamar bukan hanya terjadi di ruang pemilihan, tetapi sudah berlangsung jauh sebelumnya—di ruang-ruang penentuan siapa yang berhak memilih," imbuhnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, jika dinamika ini ditarik lebih luas, maka pada hari ini—dan tentu masih bisa berubah hingga pelaksanaan Muktamar—komposisi persaingan “paslon” pimpinan NU dapat dibaca sebagai berikut.

Pertama, Yahya Cholil Staquf tetap berada dalam posisi mencalonkan diri sebagai Ketua Umum. Namun demikian, ia masih berada dalam proses mencari pasangan yang tepat untuk posisi Rais Aam.



Kedua, Saifullah Yusuf berada dalam posisi mempertahankan dirinya sebagai Sekretaris Jenderal, dengan kecenderungan mendorong Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam, sambil tetap mencari konfigurasi yang ideal untuk posisi Ketua Umum.

Ketiga, terdapat jaringan yang beririsan dengan Partai Kebangkitan Bangsa yang mendorong skema Ketua Umum tertentu dengan Said Aqil Siradj sebagai Rais Aam.

Keempat, muncul pula pembacaan terhadap jaringan yang beririsan dengan Kementerian Agama, yang mempertimbangkan figur Menteri Agama, Nazaruddin Umar, sebagai calon Ketua Umum, sementara posisi Rais Aam masih terbuka untuk dikonfigurasikan.

Kelima, tidak menutup kemungkinan munculnya paslon alternatif, yang biasanya lahir dari kompromi di detik-detik akhir ketika tidak ada satu poros pun yang mampu mendominasi secara penuh.

Dia menjelaskan, dinamika ini semakin menarik ketika dikaitkan dengan pernyataan-pernyataan dalam forum IKA PMII. Jika pidato-pidato dalam forum tersebut bukan sekadar retorika, maka terbuka kemungkinan adanya koalisi antara jaringan PKB di NU, jaringan Kementerian Agama, serta figur seperti Said Aqil Siradj.

"Dalam skenario seperti ini, jika figur-figur seperti Muhaimin Iskandar, Nusron Wahid, dan Nazaruddin Umar benar-benar berpadu dalam satu konfigurasi, maka bukan tidak mungkin hasil Muktamar telah selesai sebelum forum resmi berlangsung," ungkapnya.

Namun, lanjut dia, sebagaimana tradisi NU, semua itu tetap harus berhadapan dengan faktor kiai pesantren—yang sering kali menjadi penentu akhir di luar kalkulasi formal. "Pertanyaan lain yang juga menarik adalah mengapa Yahya Cholil Staquf tidak kembali berpasangan dengan Miftachul Akhyar seperti sebelumnya, sekaligus mempertahankan Saifullah Yusuf sebagai Sekretaris Jenderal," jelasnya.

Dia menuturkan, dalam dinamika organisasi, perubahan konfigurasi semacam ini biasanya mencerminkan adanya ketegangan atau perbedaan orientasi yang tidak selalu tampak ke permukaan. "Ia bisa berasal dari perbedaan strategi, perebutan kue, perbedaan jaringan, atau bahkan perbedaan cara membaca arah NU ke depan," katanya.

Dalam skenario lain, ujar dia, jika strategi yang dibangun oleh Gus Ipul lebih berhasil dibandingkan dinamika yang berkembang di IKA PMII, maka bisa saja muncul konfigurasi alternatif, misalnya Nazaruddin Umar sebagai calon Ketua Umum dan Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam. Sementara itu, di sisi lain, Yahya Cholil Staquf telah melakukan komunikasi dengan Buya Said Aqil Siradj untuk posisi Rais Aam, meskipun hingga saat ini belum dijawab.

"Disebutkan pula bahwa Gus Yahya merasa masih memiliki modal awal dukungan sekitar 40 persen. Dalam politik organisasi, angka semacam ini penting sebagai basis awal, tetapi tidak selalu menentukan hasil akhir," kata dia.

Dia menambahkan, jika pada akhirnya Said Aqil Siradj memilih berada dalam konfigurasi lain, maka terbuka kemungkinan bagi Gus Yahya untuk mencari alternatif, seperti Asep Saifuddin Halim atau Ma'ruf Amin untuk posisi Rais Aam. "Semua dinamika ini menunjukkan satu hal: bahwa Muktamar NU bukan sekadar forum pemilihan, tetapi arena pertemuan berbagai kepentingan, jaringan, dan orientasi," tegasnya.

Menurut dia, istilah paslon yang digunakannya pada akhirnya, bukan sekadar istilah teknis. Istilah itu adalah cara untuk membaca bahwa dalam NU, kepemimpinan tidak pernah berdiri sendiri.

"Ia selalu merupakan hasil dari konfigurasi dua poros sekaligus: Rais Aam dan Ketua Umum. Dan di balik konfigurasi itu, selalu ada pertarungan yang lebih dalam—tentang arah NU ke depan. Menarik membaca dinamika menuju Muktamar NU, bukan?" pungkasnya.

BANDUNG - Pengasuh PP Daarul Ma’arif, Margaasih Bandung, Jawa Barat KH Sofyan Yahya atau Ajengan Sofyan menekankan pentingnya kemandirian Nahdlatul Ulama (NU). Hal itu agar NU tidak bergantung kepada pihak eksternal.

Pesan tersebut disampaikan Ketua PWNU Jawa Barat periode 1999-2006 tersebut saat menerima kunjungan pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Mamba’ul Ma’arif, Denanyar, Jombang, Jawa Timur (Jatim) sekaligus cucu pendiri NU KH Bishri Syansuri KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam.

Dalam silaturahmi ini, Gus Salam didampingi dzurriyah PP Lirboyo Kediri. Kunjungan tersebut merupakan ikhtiar menjalankan perintah guru dan kiai di pesantren Jawa Timur untuk menjadi Ketua Umum PBNU dalam Muktamar ke-35 NU.

“NU sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakat harus bangkit dengan kemandiriannya, agar kuat. Dan, tidak bergantung pada pihak eksternal,” kata Gus Ayis, panggilan KH Arif Afifuddin, cucu Mbah Yai Abdul Karim, pendiri PP Lirboyo Kediri menirukan pesan Ajengan Sofyan.

Gus Ayis yang mendampingi Gus Salam menjelaskan, Ajengan Sofyan selalu memperhatikan perkembangan NU. Beliau memiliki harapan besar agar NU benar-benar mandiri sebagai jam’iyyah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab besar, sebagaimana karakter pesantren dibangun diatas kemandiriannya. Karenanya, NU dan Pesantren tidak bisa dipisahkan.

“Ketua Umum PBNU harus dari kader pesantren. Dan, saatnya dzurriyah muassis NU tampil menjadi pimpinan tanfidziyah PBNU,” ujar Gus Ayis.

Lihat video: Harlah NU ke-100! Tokoh Nasional & Menteri Hadir di Momen Bersejarah



Terpisah, Gus Salam menyatakan sowan ke KH Sofyan Yahya untuk tabarrukan teladan pengalaman beliau dalam memimpin NU Jawa Barat. Termasuk memohon doa restu atas iktiarnya dalam Muktamar ke-35.

“Ajengan Sofyan memberi penegasan bahwa NU adalah benteng akhlak dan moralitas dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Dan, harus tetap dijaga sampai kapan pun serta dalam kondisi apa pun. Semua dinamika Muktamar harus dilandasi akhlak yang baik dan terhindar dari money politics,” tambahnya menirukan pesan Ajengan Sofyan.

Sedangkan, Mustasyar PBNU sekaligus Pengasuh PP Nurul Huda, Cibojong Cisurupan, Garut KH M. Nuh Addawami ini menuturkan menjadi pengurus dalam jam’iyyah NU harus mampu berperan sebagai dokter bagi mereka yang sakit.

Di samping sebagai dokter, pengurus juga berperan sebagai orang tua yang membimbing keluarganya, menjadi sahabat sejati bagi warga NU yang ingin berkeluh kesah, dan sekaligus menjadi motivator bagi warga Nahdliyyin.

“Jadilah pengurus, bukan pemimpin. Karena didalam NU yang dibutuhkan adalah pengurus yang mengurusi kebutuhan warga, melayani segala keluhan umat,” kata Gus Salam menirukan pesan Ajengan KH M. Nuh Addawami yang juga pernah menjabat sebagai Rais Syuriyah PWNU Jawa Barat 2016-2021.

Gus Salam menambahkan, pesan Ajengan Addawami merupakan penegasan reflektif dari dawuh pendiri NU hadratussyeikh KH M. Hasyim Asy’ari.

“Barangsiapa yang mau mengurus NU, akan aku anggap sebagai santriku. Siapa yang menjadi santriku, akan kudoakan khusnul khatimah beserta anak-cucunya,” ucapnya.

Sebagai santri, kata Gus Salam, dirinya mengikuti arahan, perintah dan nasihat guru-kiai serta masyayikh NU. ”Ketika saya diperintah untuk ikhtiar menjadi Ketua Umum PBNU melalui muktamar ke35, nanti, saya tetap sam’an wa tho’atan. Bila saya ditakdirkan menjadi pimpinan PBNU, kelak sesungguhnya saya bukanlah pemimpin, tapi santri yang meladeni atau mengurus NU. Pemimpin NU tetaplah Hadratussyeikh Mbah Hasyim As’ari, Mbah Wahab, Mbah Bishri dan Para Pendahulu NU,” ucapnya.

BANTEN - Jelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), banyak gagasan hebat muncul dari komunitas NU arus bawah. Salah satunya dari struktural dan komunitas NU di Banten.

Gagasan itu diorientasikan untuk membangkitkan dan menggairahkan NU melalui strategi kaderisasi berjenjang, massif, dan sistematis. Kemudian diikuti gerakan nahdliyyin sesuai inisiatif, kreasi dan inovasi berbasis kearifan lokal.

“Dalam bahasa saya, membangkitkan dan menggairahkan NU dilakukan dengan ideologisasi; ngelmuni lagi secara baik dan efektif tentang ber-NU, bergerak di dalam NU dan bekhidmat melalui NU demi kemashlahatan dan kemajuan umat,” kata Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar, Jombang, Jawa Timur KH Abdussalam Shohib, dipanggil Gus Salam, Selaa (21/4/2026).

Peta jalan menggairahkan NU itu disampaikan Gus Salam beberapa saat setelah dirinya sowan ke Pengasuh Pondok Pesantren (PP) Roudlotul Ulum Cidahu Pandeglang Banteng, sekaligus Mustasyar PBNU Abuya Muhtadi Dimyati. Gus Salam juga telah sowan dan silaturahmi ke Rais Syuriyah PWNU Banten untuk mohon doa restu dan dukungan serta mohon izin untuk bertemu dengna tanfidziyah PWNU-PCNU se-Banten.

Di banyak kesempatan bersilaturahmi dengan masyayikh dan struktur NU, Gus Salam selalu menegaskan ikhtiarnya untuk mendapatkan kepercayaan menjadi Ketua Umum PBNU melalui gelaran Muktamar ke-35, Agustus 2026. Hal itu dilakukan Gus Salam untuk memenuhi permintaan, sekaligus perintah para guru dan kiainya agar maju sebagai kandidat Ketua Umum PBNU.

“Abuya Muhtadi Dimyati, ulama sepuh Pakubumi Banten, berpesan agar Ulama-NU turut menjaga ketentraman masyarakat dan perbaikan ekonomi bangsa,” cerita Gus Salam tentang nasehat Abuya Muhtadi Dimyati.

“Saya menangkap pesan itu sebagai perintah agar NU ke depan memberi tekanan dan penegasan prioritas program untuk lebih menguatkan sabuk pengaman di tengah masyarakat, sekaligus bersama pemerintah membangkitkan kemandirian dan kedaulatan ekonomi bangsa,” tambahnya.

Sejalan dengan nasehat Abuya Muhtadi, dalam forum silaturahmi dan dialog di kediaman KH Ahmad Imron, dikenal Gus Imron, Pengasuh PP Daarul Falahiyah Cisoka Tangerang Banten, ketua-ketua PCNU se Banten menyampaikan pentingnya sinergi; gerakan padu dengan pola kemitraan dan berbagi peran antara PBNU hingga PCNU pada hal-hal konkret dan produktif.

Forum silaturahmi dan dialog antara Gus Salam dengan Ketua PWNU dan PCNU se-Banten tersebut dilaksanakan Sabtu, 18 April 2026 malam. Dimulai pukul 20:30 hingga 24:00 WIB, silaturahmi dan dialog berjalan penuh keakraban dan gayeng disertai canda dan humor khas santri-kiai pesantren.

“Kiai-kiai PCNU berharap sinergi PBNU hingga struktur bawah dijalankan untuk melayani kepentingan nyata dan konkret dirasakan masyarakat-nahdliyyin, khususnya di bidang keagamaan, sosial budaya dan ekonomi,” ungkapnya.

Gus Salam menyebut banyak sekali inisiatif produktif dan inovasi NU dibawah. Yang diperlukan pengakuan afirmatif, memfasilitasi dan mendampingi pengembangannya. Bukan mengendalikan disertai birokrasi struktural yang ribet, apalagi dibumbui tekanan bersifat instruktif-doktrinal. Hindari kesan intimidatif dan sikap arogan dalam mengkoordinasikan dan mengonsolidasi gerakan pelayanan NU arus bawah. Ini akan memicu cidera ruh berjam’iyyah yang tidak mudah diobati,” ucapnya.

Dialog tersebut diikuti ketua PWNU Banten, para ketua PCNU dari Tangerang Selatan, Kota Tangeran, Kabupaten Tangerang, Lebak, Pandeglang, Kota Serang, Kabupaten Serang dan ketua PW GP Ansor NU Banten.

Silaturahmi ini mencairkan kebekuan dari situasi NU dalam beberapa waktu terakhir. Ukhuwwah nahdliyyah kembali terbentuk sebagai langkah merawat persaudaraan struktur dan warga NU yang sempat terusik oleh konflik di internal PBNU yang dirasakan tidak produktif, bahkan menguras energi berjam’iyyah.

“Alhamdulillah. Kita saling mendialogkan bagaimana menjaga dan merawat jati diri Nahdlatul Ulama dengan menghidupkan kembali ghirah berjuang di NU. Saya tetap menyampaikan pentingnya rekonsiliasi menyeluruh. Disertai upaya revitalisai dan rekontruksi ruhul ma’had wal jam’iyyah (pesantren dan jam’iyyah), ruhul jihad; dengan kesungguhan dan ketangguhan berjuang, dan ruhul khidmah; mengabdi untuk melayani demi kemashlahatan umat,” tambahnya.

JAKARTA - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta (PWNU DIY) menerima kunjungan KH Abdussalam Shohib, cucu pendiri NU KH Bishri Syansuri, Denanyar, Jombang. Kegiatan tersebut berlangsung di aula Gedung PWNU DIY Rabu malam, 15 April 2026.

Tampak para Masyayikh dari PP Al-Falah Ploso dan PP Lirboyo, Kediri Jawa Timur menyertai kedatangan KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam. Kedatangan Gus Salam berserta rombongan disambut langsung Katib PWNU KH Mukhtar Salim bersama jajaran pengurus lainnya.

"Saya datang jelang waktu isya' disambut Kiai Mukhtar, kemudian disusul pengurus yang lain. Alhamdulillah, sebelum acara dimulai Masyayikh Ploso dan Lirboyo, Kediri bisa ngobrol gayeng dengan pengurus," kata Gus Salam, Sabtu (18/4/2026).

Dzurriyah PP Al-Falah Ploso, sekaligus Ketua PCNU Kabupaten Kediri KH M. Makmun Mahfudz mewakili Gus Salam menyampaikan ucapan terima kasih kepada PWNU DIY yang telah menerima dan menyambut kedatangan silaturahmi Gus Salam dan rombongan.

“Saya mengenalkan sosok Gus Salam sebagai cucu pendiri NU Mbah Bishri Syansuri. Gus Salam juga bagian dari keluarga PP. Al-Falah Ploso dan PP. Lirboyo, Kediri. Saya sampaikan niatan silaturahmi Gus Salam, kaitan ikhtiarnya sebagai kandidat Ketua Umum PBNU melalui muktamar yang akan datang,” tambahnya

“Gus Salam berikhtiar maju sebagai Ketua Umum PBNU atas permintaan dan perintah dari para guru-kiainya. Karenanya dia mohon doa restu dari pengurus PWNU dan PCNU se-Yogyakarta,” ujarnya.

Lihat video: Prabowo: Saya Lebih Berani di Tengah NU, Setiap Negara dalam Bahaya, NU Menyelamatkan



Sementara itu, Gus Salam menyampaikan perkenalannya melalui gagasan dan pikiran tentang jam’iyyah Nahdlatul Ulama. Dia menjelaskan tentang kondisi NU saat ini dan proyeksinya kedepan.

“Alhamdulillah, saya berkesempatan menyampaikan pemikiran dan gagasan tentang NU ke depan yang dimulai dari landasan dan pentingnya rekonsiliasi secara menyeluruh,” kata Gus Salam

Rekonsiliasi dijalankan dengan memulihkan hubungan semua unsur di jam’iyyah Nahdlatul Ulama demi menjaga persatuan.

"Persatuan itu bisa dibangun kembali bila semuanya dengan penuh kesadaran bisa mengabaikan ego pribadi dan kelompok serta perbedaan-perbedaan yang membatasi untuk bisa bersatu,” ucapnya.

Dilandasi argumentasi teologis, filosofis, dan ragam keteladan, Gus Salam menuturkan dengan kebersamaan, NU bisa merajut kembali usaha-usaha untuk mengembalikan marwah, wibawa dan khidmah perjuangan jam’iyyah di tengah masyarakat berdasar garis perjuangan muassis dan pendahulu NU.

“Saya yakin, dengan meneladani dan menjalankan 5 wasiat Mbah Ali Maksum, Rais Aam PBNU 1981-1984, menantu KH. M. Munawwir Al-Hafid, pendiri PP Al-Munawwir, Krapyak Yogyakarta, kita bisa mengembalikan marwah, wibawa dan kebesaran NU,” ujar Gus Salam.

Lima wasiat Mbah Ali Maksum sangat mashur di kalangan NU karena mencerminkan dan menggambar ruhul alma’had (jiwa pesantren), ruhul jihad (jiwa berjuang) dan ruhul Khidmah (jiwa mengabdi dan melayani) untuk kemashlahatan umat.

Presentasi perkenalan pemikiran Gus Salam disertai dialog gayeng ala NU dan pesantren. Secara bergiliran mulai dari PWNU dan PCNU se-Yogyakarta diminta memberi tanggapan-pemikiran terkait kondisi NU saat ini dan harapan ke depan di bawah kepemimpin baru PBNU.

Suasana hangat dan akrab terasa sepanjang dialog antara Gus Salam dengan pengurus PWNU-PCNU se-Yogyakarta. Mulai dari isu-isu bersifat dogmatis, ideologis, administratif hingga aksi-aksi nyata penopang kemandirian NU terdiskusikan dengan gayeng. Termasuk isu sensitif mengenai AHWA dan mekanisme pemilihan pimpinan PBNU, juga terlontar dari auidens.

Rais PWNU DIY KH. Mas’ud Masduki menyimpulkan ketegangan di NU segera diakhiri, sebaliknya saling berangkulan untuk kebaikan NU melalui khidmah secara konsisten disertai keikhlasan.

“Kita di NU sudah lama berkonflik, kemudian terjadi ishlah. Kini, saatnya bersalam-salaman,” pungkas Kiai Mas’ud disambut senyum-tawa hadirin karena kata bersalam-salaman, identik dengan nama Gus Salam.

JAKARTA - Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) kembali dilaporkan ke polisi. Kali ini, giliran sejumlah organisasi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil Sumatera Utara (Sumut) yang melaporkan JK.

Laporan atas dugaan tindak pidana penistaan agama itu disampaikan mereka ke Polda Sumut pada Selasa (14/4/2026). Perwakilan aliansi sekaligus Ketua Sinode Gereja Laskar Kristus Indonesia (GLKRI) Bishop Dikson Panjaitan mengatakan bahwa JK telah melakukan penistaan terhadap agama Kristen.

Pernyataan yang dimaksud adalah narasi yang disampaikan JK saat berceramah di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Maret 2026 lalu. JK membahas konflik Poso dan Ambon yang berkaitan dengan umat Kristen dan muslim.



Bishop menjelaskan, membunuh bukanlah ajaran yang dianut umat Kristen. Hal tersebut justru bertentangan dengan ajaran dalam Alkitab.

"Pernyataan Pak Jusuf Kalla ini sungguh menistakan. Karena sudah menyangkut kepada substansi daripada kitab suci itu sendiri. Karena ajaran Kristen itu khas dengan ajaran cinta kasih. Justru yang lebih kontras, Kristen itu diajarkan untuk mengasihi musuh, kasihilah musuhmu," kata Bishop saat dihubungi, Rabu (15/4/2026).

Maka itu, Bishop menuturkan, ujaran yang disampaikan JK sangat melukai hati umat Kristen. Terlebih, kata dia, pemeluk agama Kristen tidak memusuhi umat muslim.

"Apalagi beliau (JK) mengatakan Kristen membunuh Islam, padahal Islam bukan musuh, sampai sekarang jujur bahwa orang Kristen itu pada umumnya tidak pernah menganggap Islam itu musuh. Walaupun mungkin mereka ada yang sebagian menganggap itu, jadi itu sangat melukai perasaan umat Kristen di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja," katanya.

Bishop pun memastikan, laporan dari Aliansi Masyarakat Sipil ini tidak berkaitan dengan pihak mana pun, termasuk kelompok ormas di Jakarta yang lebih dahulu melaporkan JK ke polisi.

"Yang kita laporkan murni adalah satu dorongan dari kita sendiri, tapi kita bersyukur karena ada kawan kita mendukung dari aliansi masyarakat sipil Sumut. Sehingga kami bisa satu hati, sepakat, ramai untuk bahas ini dan diambil satu kesimpulan bahwa saya sebagai pelapor," imbuhnya.

Dirinya pun berharap dengan adanya laporan ini bisa mencegah sikap intoleransi tumbuh di Indonesia. Aliansi Sipil Sumut berencana menggelar aksi damai untuk mengawal proses hukum yang berlangsung.

Juru Bicara (Jubir) JK, Husain Abdullah menjelaskan, inti ceramah JK pada 5 Maret lalu merupakan pembelajaran tentang cara mendamaikan pihak-pihak yang bertikai, merujuk pada pengalaman konflik di Poso dan Ambon. Ia menjelaskan, JK saat itu mengungkapkan realitas sosiologis yang berkembang di tengah konflik, di mana kedua pihak—baik Muslim maupun Kristen—menggunakan jargon agama untuk membenarkan tindakan kekerasan.

“Inti pesan yang disampaikan Pak JK saat ceramah di UGM (5/3) adalah semacam pembelajaran bagaimana mendamaikan dua pihak yang bertikai. Pak JK mengungkapkan pendapat orang-orang yang bertikai pada saat kerusuhan Poso dan Ambon. Atau realitas sosiologis saat terjadi konflik. Bukan pendapat pribadi Pak JK," ujar pria yang akrab disapa Uceng ini.

"Realitasnya saat itu, kedua pihak yang berkonflik (islam dan kristen) menggunakan jargon agama untuk saling membunuh. Pemahaman mereka atau mereka beranggapan, baik yang islam maupun yg kristen jika membunuh lawan atau terbunuh akan masuk surga," jelas Uceng.

Karena itu, kata dia, konflik Poso dan Ambon disebut konflik bernuansa SARA, yang sulit dihentikan. Bahkan, memakan korban jiwa ribuan orang dimana sebanyak 2.000 orang tewas di Poso, sedangkan di Ambon mencapai 5.000 orang tewas.

Dalam ceramahnya, kata dia, JK menegaskan bahwa pemahaman tersebut harus diluruskan. Ia menyampaikan bahwa tindakan saling membunuh tidak dibenarkan dalam agama mana pun.

"Untuk mengatasinya, kata Pak JK di depan jamaah Mesjid UGM, pemahaman kelompok yang bertikai ini harus diluruskan. Karena keduanya telah melakukan kekeliruan," katanya.

"Maka Pak JK mengatakan anda semua akan masuk neraka jika saling membunuh bukan masuk surga. Karena tidak ada agama yang mengajarkan untuk bertindak demikian," tambahnya.

Dia menegaskan, apa yang disampaikan JK bukanlah pendapat pribadi, melainkan gambaran kondisi nyata yang berkembang saat konflik, sekaligus pendekatan yang digunakan untuk meredam pertikaian. "Jadi apa yang disampaikan Pak JK bukan pendapat pribadi tetapi realitas sosial saat itu yang berkembang diantara mereka yang saling berkonflik," katanya.

"Inilah yang disampaikan Pak JK sebagai lesson learned. Mengisahkan pendekatan yang ia lakukan ketika hendak mendamaikan pihak yang bertikai di Poso maupun di Ambon, dengan terlebih dahulu mengubah paradigma yang memotivasi mereka saat berkonflik," pungkasnya.

JAKARTA - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Iskandar mengajak seluruh ormas Islam senantiasa menjaga stabilitas nasional. Salah satunya menjaga lisan dan perbuatan yang berpotensi dapat menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Hal ini disampaikan KH Anwar dalam silaturahmi nasional ormas Islam dan halalbihalal Idulfitri 1447 H MUI di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Dia menyampaikan saat ini Presiden Prabowo Subianto bersama seluruh kabinet pemerintahannya tengah bertekad membawa Indonesia menjadi negara yang maju, makmur, dan sejahtera.

"Kewajiban kita sebagai tokoh umat Islam menyediakan situasi yang memungkinkan pemimpin negara ini membangun dengan tenang, membangun dengan baik, membangun dengan konstruktif. Itu yang dibutuhkan," katanya.

Karena itu, dia mengingatkan kepada seluruh pemimpin ormas Islam memiliki kewajiban berhati-hati dalam menyikapi suatu hal tentang bangsa dan negara.

KH Anwar menyinggung para pemimpin umat memiliki umat yang sangat banyak. "Kita harus hati-hati, ibarat sopir kita ini sopir bus, bukan sopir pembalap. Kalau pembalap nyopir kendaraan kencang banget, nabrak, yang mati ya dia sendiri. Tapi, kalau sopir bus, kalau ada kecelakaan yang susah bukan hanya sopir, penumpangnya juga ikut susah," ungkapnya.

"Karena itu dibutuhkan satu kearifan dan kebijakan kita semuanya seperti yang ditaujihatkan tadi itu bisa menjaga agar apa yang kita ucapkan, yang kita lakukan, yang kita putuskan itu tidak akan menimbulkan kegaduhan di mana-mana," sambungnya.

JAKARTA - Muktamar XXI Mathla’ul Anwar yang berlangsung pada 11-13 April 2026 di Kota Serang, Banten menetapkan KH Jazuli Juwaini sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Mathla’ul Anwar (PBMA) periode 2026-2031. Penetapan ini menjadi momentum penting dalam perjalanan organisasi sekaligus penanda dimulainya arah baru kepemimpinan dalam menjawab tantangan umat di era disrupsi global.

Proses pemilihan berlangsung demokratis dan dinamis di Hotel Le Dian, Kota Serang. Terpilihnya Jazuli Juwaini tidak hanya menjadi hasil dari proses demokrasi organisasi, tetapi juga mencerminkan harapan besar para muktamirin terhadap kepemimpinan yang mampu membawa Mathla’ul Anwar lebih adaptif, progresif, dan relevan dengan perkembangan zaman.

Jazuli Juwaini menyampaikan rasa syukur sekaligus komitmennya untuk mengemban amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. “Dengan memohon ridho Allah SWT, saya menerima amanah ini dengan penuh kesungguhan. Insya Allah akan saya jalankan sebaik-baiknya untuk kemajuan Mathla’ul Anwar ke depan,” ujarnya, Senin (14/4/2026).

Sebagai Ketua Umum terpilih, Jazuli menegaskan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi prioritas utama dalam kepemimpinannya. Menurutnya, kualitas SDM merupakan fondasi utama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

“Penguatan SDM menjadi prioritas utama. Mathla’ul Anwar harus mampu melahirkan generasi unggul yang tidak hanya kuat di tingkat nasional, tetapi juga mampu bersaing secara global,” tegasnya.

Jazuli juga menekankan pentingnya pembenahan manajemen organisasi secara menyeluruh dengan pendekatan profesionalisme. Struktur kepengurusan ke depan akan dibangun berdasarkan prinsip kapasitas dan tanggung jawab, guna memastikan efektivitas organisasi dalam menjalankan perannya.

Lihat video: Nasaruddin Umar: Presiden Prabowo Undang Ormas Islam ke Istana



Selain itu, Jazuli menegaskan komitmennya untuk memperkuat tiga pilar utama Mathla’ul Anwar, yakni pendidikan, dakwah, dan sosial, sebagai basis gerakan dalam membangun peradaban umat.

“Risalah tiga—pendidikan, dakwah, dan sosial—akan kita kokohkan sebagai kekuatan utama organisasi dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Dalam struktur kepemimpinan hasil Muktamar, KH. Embay Mulya Syarief ditetapkan sebagai Ketua Majelis Amanah PBMA periode 2026-2031, yang diharapkan menjadi penopang nilai, arah, dan kesinambungan visi organisasi ke depan.

Muktamar XXI Mathla’ul Anwar sendiri tidak hanya menjadi forum pemilihan kepemimpinan, tetapi juga ruang strategis untuk merumuskan arah kebijakan organisasi ke depan. Berbagai isu penting dibahas, mulai dari penguatan kelembagaan, kaderisasi, hingga respons terhadap dinamika global seperti digitalisasi, perubahan sosial, dan tantangan ekonomi umat.

Dalam konteks tersebut, Jazuli menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan lintas organisasi. Ia menilai bahwa tantangan umat dan bangsa tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi yang kuat antara organisasi, pemerintah, dan masyarakat.

“Ketidakpastian global tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak. Sinergi adalah kunci untuk menghadapi persoalan umat, bangsa, dan negara,” jelasnya.

Rangkaian Muktamar XXI berlangsung dengan partisipasi luas dari kader dan pengurus Mathla’ul Anwar dari seluruh Indonesia. Suasana forum berlangsung khidmat, dinamis, dan mencerminkan kedewasaan dalam berdemokrasi.

Ketua OC Muktamar XXI Mathla’ul Anwar, Asep Rohmatullah memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib, aman, dan kondusif.

“Seluruh tahapan Muktamar berjalan sesuai rencana. Dinamika yang ada dapat diselesaikan dengan baik melalui komunikasi dan koordinasi yang konstruktif,” ujarnya.

Muktamar ini juga menegaskan posisi Mathla’ul Anwar sebagai organisasi keagamaan yang memiliki kontribusi nyata dalam pembangunan umat, khususnya melalui penguatan pendidikan berbasis madrasah, dakwah yang moderat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

Ke depan, Mathla’ul Anwar diharapkan mampu semakin memperkuat perannya sebagai kekuatan peradaban yang tidak hanya menjaga nilai, tetapi juga menghadirkan solusi atas berbagai persoalan umat dan bangsa.

“Ini bukan hanya pergantian kepemimpinan, tetapi momentum konsolidasi untuk memperkuat peran umat dalam membangun peradaban dan kemandirian bangsa,” demikian ditegaskan dalam penutup Muktamar.

Dengan kepemimpinan baru, Mathla’ul Anwar diharapkan mampu melangkah lebih progresif, memperkuat kapasitas internal, serta memperluas kontribusi nyata bagi Indonesia di tengah dinamika global yang terus berubah.

SERANG - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar membuka Muktamar XXI Mathla’ul Anwar di Plaza Aspirasi KP3B, Kota Serang, Banten, Sabtu, 11 April 2026. Kegiatan berskala nasional ini dihadiri ribuan peserta dari seluruh Indonesia dan menjadi momentum strategis dalam menentukan arah organisasi ke depan.

Menag Nasaruddin Umar menegaskan pentingnya peran organisasi keagamaan dalam menyiapkan masa depan umat. Nasaruddin menyampaikan pembangunan umat tidak dapat dilakukan oleh negara semata, melainkan membutuhkan kolaborasi dengan organisasi masyarakat keagamaan.

“Mempersiapkan umat masa depan bukan sesuatu yang bisa dilakukan sendiri oleh negara, tetapi harus melalui kerja sama,” ujarnya, Minggu (12/4/2026).

Hadir dalam pembukaan antara lain Gubernur Banten Andra Soni, Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah, unsur TNI dan Polri, tokoh nasional, serta jajaran pimpinan Mathla’ul Anwar dari seluruh Indonesia.

Ketua Umum Pengurus Besar Mathla’ul Anwar, Embay Mulya Syarief, menegaskan bahwa Muktamar XXI merupakan momentum penting dalam sejarah organisasi, terlebih karena untuk pertama kalinya diselenggarakan di ibu kota Provinsi Banten. “Muktamar ini bukan hanya agenda rutin, tetapi momentum strategis untuk memperkuat arah organisasi dalam menjawab tantangan zaman,” jelasnya.

Mengusung tema “Membangun Peradaban Umat Menuju Kemandirian Bangsa,” Muktamar XXI diarahkan untuk menghasilkan keputusan-keputusan strategis yang memperkuat peran Mathla’ul Anwar dalam tiga bidang utama, pendidikan, dakwah, dan sosial.

Gubernur Banten Andra Soni menegaskan Mathla’ul Anwar merupakan bagian penting dari sejarah dan pembangunan peradaban umat di Indonesia. Andra menyebut organisasi ini telah berkontribusi nyata sejak sebelum kemerdekaan, khususnya dalam pengembangan pendidikan Islam berbasis madrasah.

“Mathla’ul Anwar bukan sekadar organisasi, tetapi warisan ulama dan pilar peradaban umat yang terus hidup dan berkembang,” tegasnya.

Data organisasi menunjukkan bahwa di Provinsi Banten saja terdapat ratusan madrasah Mathla’ul Anwar sebagai bentuk nyata kontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara nasional, jaringan pendidikan, dakwah, dan sosial Mathla’ul Anwar terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam penguatan kapasitas umat.

Ketua OC Muktamar XXI Mathla'ul Anwar, Asep Rohmatulloh, menegaskan seluruh rangkaian kegiatan telah dipersiapkan secara matang dan terstruktur.

“Seluruh tahapan Muktamar disusun secara sistematis, mulai dari aspek administrasi, teknis pelaksanaan, hingga agenda persidangan, agar berjalan tertib, efektif, dan berkualitas,” ujarnya.

Ia juga memastikan bahwa pelaksanaan Muktamar berlangsung dalam suasana aman dan kondusif, dengan dukungan berbagai pihak, baik pemerintah daerah, aparat keamanan, maupun seluruh elemen organisasi.

Muktamar XXI juga menjadi ruang konsolidasi nasional bagi seluruh kader untuk memperkuat arah gerakan organisasi di tengah dinamika global, termasuk transformasi digital, perubahan sosial, dan tantangan ekonomi umat yang semakin kompleks.

Selain itu, dinamika yang sempat terjadi di lapangan, termasuk terkait penertiban atribut Muktamar, telah diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi yang konstruktif.

“Seluruh dinamika telah diselesaikan dengan baik melalui dialog. Saat ini seluruh tahapan Muktamar berjalan sesuai rencana dan dalam kondisi kondusif,” jelas Asep Rohmatulloh.

Muktamar ini tidak hanya menjadi forum organisasi, tetapi juga ruang strategis untuk merumuskan arah kebijakan ke depan, termasuk penguatan kelembagaan, kaderisasi, serta kontribusi nyata Mathla’ul Anwar dalam kehidupan keagamaan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan.

Ke depan, Mathla’ul Anwar diharapkan mampu memperkuat perannya sebagai organisasi yang adaptif terhadap perubahan zaman, sekaligus tetap berakar pada nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan.

“Muktamar ini diharapkan tidak hanya menghasilkan kepemimpinan baru, tetapi juga melahirkan arah kebijakan yang mampu menjawab tantangan zaman dan memperkuat peran umat dalam membangun bangsa,” katanya.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan Muhammadiyah menjadi salah satu pihak yang memodernisasi halalbihalal . Hal itu terjadi di daerah kelahirannya, Kediri, Jawa Timur.

"Modernisasi tentang halalbihalal itu betul-betul saya bersaksi dilakukan oleh Muhammadiyah," kata Pramono saat menghadiri kegiatan Halalbihalal Bersama Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta, Sabtu (4/4/2026).

Awalnya, Pramono mengaku lahir dan besar di Kediri. Selain Muhammadiyah, dua organisasi keislaman yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia (LDII) juga kuat di daerahnya.

Saat dia kecil, kata Pramono, halalbihalal dilakukan dengan berkunjung dari satu rumah ke rumah lainnya. "Tujuannya apa? Dapat rengginang dan dapat sangu. Saya ikut pada waktu itu," ujarnya.

Seiring berjalannya waktu, Muhammadiyah menggelar halalbihalal yang terpusat di suatu tempat, seperti gedung maupun aula. "Di situlah kemudian ada tausiah, ada ceramah. Saya juga ikut pada waktu itu. Dari rumah ke rumahnya ikut, tausiahnya yang diadakan Muhammadiyah juga ikut, di Burengan LDII karena di situ juga ikut. Inilah yang kemudian membuka pandangan saya tentang Islam," ucapnya.

Dengan berkelakar Pramono melanjutkan, bersyukur Muhammadiyah satu pandangan dengan pihak-pihak lain tentang kebaikan pelaksanaan hingga waktu halalbihalal.

"Bahwa saya membayangkan kalau Muhammadiyah tidak memulai tentang halalbihalal, kemudian Muhammadiyah berbeda seperti menghitung untuk bulan puasa Ramadan dan Idulfitri. Kebayang nggak? Apalagi kalau kemudian Muhammadiyah mengatakan bahwa halalbihalal itu bid'ah, aduh pusing kita, pusing sekali," kata Pramono, disambut tepuk tangan dan tawa hadirin.

JAKARTA - Ratusan orang dan organisasi masyarakat sipil menggalang petisi keadilan untuk aktivis KontraS Andrie Yunus . Petisi ini merupakan solidaritas dan tuntutan keadilan atas kasus yang dinilai sebagai kekerasan serius terhadap pembela Hak Asasi Manusia (HAM).

Hingga saat ini, petisi bertajuk "Keadilan untuk Andrie Yunus, Militer Harus Tunduk pada Peradilan Umum" telah ditandatangani 125 individu dari berbagai latar belakang baik akademisi, aktivis, dan unsur masyarakat lainnya, serta 156 organisasi masyarakat sipil termasuk organisasi mahasiswa dan lembaga non-pemerintah.

Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar mengatakan, peristiwa ini merupakan tanda bahaya serius bagi demokrasi dan ruang sipil yang harus segera direspons secara kolektif.

"Kekerasan dan teror terhadap masyarakat sipil, termasuk jurnalis dan aktivis bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri melainkan telah berulang kali terjadi," ujarnya, Kamis (2/4/2026).

Dia juga menyoroti persoalan mendasar terkait independensi peradilan. Jika penyelesaian kasus ini diserahkan kepada peradilan militer, maka problem utama yang muncul adalah lemahnya independensi.

"Momentum kasus ini harus dimanfaatkan untuk kembali menguatkan tuntutan reformasi sektor keamanan dan pertahanan secara menyeluruh," katanya.

Zainal juga menilai peradilan militer memiliki perbedaan mendasar dibandingkan peradilan umum, terutama dalam hal keterbukaan dan mekanisme pengawasan yang cenderung terbatas. Kondisi ini berkontribusi pada lemahnya akuntabilitas publik.

Pengamat Sosial Politik Sukidi menuturkan kehadiran masyarakat sipil dalam forum ini merupakan bentuk kesadaran publik untuk bersolidaritas dan membersamai Andrie Yunus sebagai bagian dari komunitas sipil yang lebih luas.

"Teror terhadap aktivis tidak lagi dapat dilihat semata sebagai gejala otoritarianisme melainkan telah mengarah pada praktik totalitarianisme yang mengancam kebebasan sipil secara fundamental," katanya.

Guru Besar Universitas Brawijaya Ali Safaat menambahkan kasus ini harus menjadi perhatian bersama dan didorong penyelesaiannya secara berkeadilan bagi korban.

"Pentingnya pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang melibatkan unsur masyarakat sipil guna menjamin transparansi, independensi, dan akuntabilitas dalam proses pengungkapan kasus," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Aksi pemalakan THR oleh organisasi masyarakat (ormas) jelang hari raya Idulfitri dinilai telah meresahkan. Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menyebut akan mengambil langkah tegas dengan menindak ormas-ormas yang meminta THR.

Masyarakat juga bisa melaporkan aksi permintaan THR dari ormas maupun oknum tertentu ke kepolisian.

"Nanti saya akan cek dulu. Kalau memang itu terbukti ada bentuk pelanggarannya, tentunya dari kepolisian akan mengambil langkah-langkah penindakan," ujar Dedi di Gedung Bina Graha pada Rabu (11/3/2026).

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir juga mengatakan secara prinsip, pembagian THR merupakan bentuk kemurahan hati. Namun, apabila kemudian masyarakat terganggu, maka bisa melapor ke hotline 110.

Dia menambahkan, pihaknya akan melakukan imbauan terhadap ormas maupun pihak yang meminta THR. Dengan begitu, upaya preemtif itu diharapkan dapat meminimalisir keresahan masyarakat.

Selanjutnya, Isir menyatakan bakal memproses hukum apabila ormas maupun pihak terkait tersebut tetap meminta THR dengan cara yang meresahkan.

"Kalau kemudian itu sudah terstruktur dan itu meresahkan sekali, ya tidak tertutup kemungkinan opsi untuk terkait dengan penegakan hukum akan kita lakukan. Tapi itu terakhir lah," imbuhnya.

Di samping itu, Isir memastikan bahwa Polri bakal memaksimalkan pelayanan selama serangkaian mudik Lebaran 2026. Salah satunya adalah dengan menyediakan penitipan parkir di kantor polisi terdekat, baik itu Polres maupun Polsek jajaran.

"Kita siap memberikan pelayanan kemanusiaan dalam bentuk Operasi Ketupat 2026 sehingga pelaksanaan mudik, perayaan Idul Fitri dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar," pungkasnya.

JAKARTA - Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo memastikan pihaknya akan turun tangan menindaklanjuti keluhan terkait organisasi kemasyarakatan ( ormas ) yang memaksa pengusaha memberi Tunjangan Hari Raya ( THR ). Dedi mengatakan, pihaknya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu jika ada keluhan maupun laporan.

"Nanti saya akan cek dahulu, kalau memang itu terbukti, ada bentuk pelanggarannya, tentu dari kepolisian akan mengambil langkah-langkah penindakan," tegas Dedi di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, masyarakat bisa segera menghubungi hotline Polri jika menemukan praktik pemaksaan THR. "Nanti silakan kemudian nomor 110 dihubungi, hotline 110 dihubungi dan disampaikan," kata Johnny kepada awak media.

Johnny menjelaskan, setelah menerima laporan, kepolisian akan melakukan langkah preemtif, seperti memberikan imbauan kepada pihak yang meminta THR agar tidak mengulangi perbuatannya.

"Artinya kita mengimbau kalau ada yang kemudian tadi entah bersurat dan sebagainya dan itu mengganggu dirasakan, kita mengimbau untuk ya mbok ya ojo lah, jangan, gitu ya."

Namun, kata Johnny, jika praktik tersebut dinilai sudah terstruktur dan sangat meresahkan, bahkan mengarah pada dugaan pemerasan, pihaknya tidak menutup kemungkinan mengambil langkah penegakan hukum.

"Kalau kemudian itu sudah terstruktur dan itu meresahkan sekali, ya tidak tertutup kemungkinan opsi untuk terkait dengan penegakan hukum akan kita lakukan. Tapi itu terakhirlah. Jadi itu terkait dengan kalau ada permintaan kontribusi terkait dengan perayaan Idulfitri ini. Saya pikir itu. Pergunakan layanan 110, jangan lupa."