JAKARTA - Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) meminta polemik terkait ceramah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) tidak diperpanjang. Diketahui, buntut dari ceramah tersebut, JK dilaporkan berbagai pihak ke polisi.

Koordinator Presidium MN KAHMI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai situasi saat ini sudah mulai meresahkan karena melebar ke berbagai arah yang berpotensi mengadu domba antarumat beragama.

"Ada indikasi untuk memecah belah antara kekuatan umat Islam dengan kekuatan yang lain," kata Doli seusai menyambangi kediaman JK di Brawijaya, Jakarta Selatan, Senin (27/4/2026).

Padahal, kata dia, ceramah JK tidak ada maksud untuk melakukan penistaan agama terhadap agama lain. Hal itu terbukti dengan pernyataan sejumlah tokoh agama kristen hingga Katolik seusai bertemu dengan JK.

"Jadi ya kita sebetulnya berharap supaya masalah ini tidak melebar ke mana-mana lah, ya, tidak juga masuk ke ranah hukum," ujarnya.

Doli melanjutkan, "Toh juga sudah dibukti, sudah bisa dilihat ya apa pernyataannya Pak Jusuf Kalla itu, kan nggak ada urusan dengan menghasut atau mengadu domba antarumat beragama di kita gitu. Jadi apa lagi yang mau dipersoalkan?"

Lebih lanjut, MN KAHMI mengajak seluruh elemen bangsa untuk berhenti berpolemik dan mengalihkan fokusnya pada masalah krusial yang tengah dihadapi negara. Doli menyoroti dampak perang di Timur Tengah yang berpotensi memicu krisis energi, ekonomi, hingga pangan di Indonesia.

"Kan kita negara ini kan negara yang memang sudah teramat ini teruji. Kita apa namanya, negara yang cukup beragam, penuh dengan toleransi. Jadi kekuatan kita justru di situ, jangan itu yang diusik. Kira-kira gitulah," pungkasnya.

JAKARTA - Sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) Katolik menggelar pertemuan dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK). Pertemuan tersebut turut membahas terkait pelaporan terhadap JK ke polisi terkait dugaan penistaan agama dalam ceramah di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Ketua Umum DPP Perkumpulan Alumni Margasiswa Republik Indonesia (DPP PATRIA) PMKRI Agustinus Tamo Mbapa menyampaikan bahwa dalam pertemuannya dengan JK, dia melihat bahwa laporan tersebut tidaklah berdasar karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

"Pada saat pertemuan tadi dengan Bapak Jusuf Kalla, sangat jelas bahwa ada konteks yang diedit oleh kelompok tertentu sehingga terkesan Bapak Jusuf Kalla bicara soal dogmatis, soal ajaran agama," kata Agustinus seusai pertemuan di kediaman JK, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Senin (27/4/2026).

Dari perbincangan tersebut, dia memastikan tidak ada pernyataan JK yang menyudutkan agama tertentu. Bahkan, kata Agustinus, yang disampaikan JK justru pesan perdamaian.

"Ternyata di akhir ceramah beliau, beliau menyampaikan bahwa tidak ada satu agama pun yang mengajarkan kekerasan, apalagi membunuh kepada sesamanya," ujarnya.

Oleh karenanya, dia mengimbau kepada seluruh pihak yang turut melaporkan JK ke polisi untuk menghentikan perkara tersebut. Ia tak ingin justru terjadi keterbelahan di masyarakat.

"Bagi rekan-rekan kemarin yang melaporkan Bapak Jusuf Kalla, bagi kami para sahabat segera dicabut karena itu bukan bicara soal dogmatis, itu hanya editan," tuturnya.

Dia menambahkan, "Untuk itu kami harapkan kepada para sahabat jangan terlibat polarisasi untuk kepentingan politik tertentu. Bagi kami kebersamaan kebangsaan itu lebih utama. Yang terakhir kami mengimbau seluruh elemen bangsa untuk tidak terprovokasi."

Ketua Umum Vox Point Indonesia Yohanes Handojo Budhisedjati yang turut hadir dalam pertemuan itu juga menyebut bahwa JK memiliki kiprah dalam membangun kemanusiaan di Tanah Air.

"Pak Jusuf Kalla sebagai salah satu tokoh bangsa, kita tahu persis kiprah Pak Jusuf Kalla tidak hanya omon-omon, tidak hanya bicara, tapi dia pelaku sejarah mendamaikan konflik yang kita tahu sangat berdarah ya, di Poso, di Ambon, di Aceh," tutur Yohanes.

JAKARTA - Pihak kepolisian masih menyelidiki laporan terhadap Ade Armando dan Permadi Arya alias Abu Janda terkait dugaan penghasutan dan provokasi buntut potongan ceramah Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK). Polisi akan meneliti video ceramah JK utuh untuk mendalami pelaporan tersebut.

“Barang bukti akan dianalisa dan diuji. Polri memiliki Lab digital forensik yang kredibel dan tersertifikasi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Kamis (23/4/2026).

Budi menambahkan, pollisi juga akan melakukan permintaan keterangan pelapor dan sejumlah saksi. Polisi sudah menyiapkan administrasi penyelidikan pelaporan tersebut. "Menyiapkan mindik (administrasi penyelidikan), meminta keterangan pelapor, keterangan saksi dan barang bukti," ujar dia.

Adapun laporan itu dilayangkan Aliansi Profesi Advokat Maluku. Mereka melaporkan Permadi Arya (Abu Janda) dan Ade Armando buntut mengunggah ceramah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di Universitas Gadjah Mada (UGM). Laporan polisi itu dilayangkan ke Polda Metro Jaya pada Senin (20/4/2026).

Laporan teregister dengan nomor LP/B/2767/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA. Pelapor diwakili oleh seorang advokat bernama Paman Nurlette yang menilai bahwa Abu Janda dan Ade Armando mengunggah video ceramah JK di UGM yang dipotong-potong.

Lihat video: ANGKAT BICARA! Jusuf Kalla Kumpulkan Tokoh Poso & Maluku, Klarifikasi Ceramah!



Nurlette menuturkan unggahan keduanya diduga membuat kegaduhan pada ruang publik. Apalagi keduanya juga diduga menambah narasi hasutan yang memperparah keonaran di ruang publik.

"Perlu kami tegaskan dengan potongan video ceramah Pak JK yang diposting kemudian disertai dengan narasi penghasutan, provokasi, manipulatif, provokatif, dan konfrontatif, itu membentuk persepsi negatif masyarakat di ruang interaksi sosial," ujar Nurlette di Polda Metro Jaya, Senin (20/4/2026).

JAKARTA - Sejumlah tokoh lintas agama mendorong penyelesaian polemik pernyataan 'mati syahid' yang disampaikan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tidak perlu dibawa ke jalur hukum. Pihak-pihak yang merasa keberatan atas pernyataan JK disarankan mengedepankan dialog.

Pendeta Shepard Supit dari Himpunan Warga Gereja Indonesia (HAGAI) mengatakan, ajaran Kekristenan tidak mendorong umatnya membawa persoalan ke ranah hukum. Sebaliknya, penyelesaian melalui dialog dan pendekatan damai lebih diutamakan.

"Kalau ada sesuatu yang dianggap tidak cocok itu biasanya kita memanggil dengan empat mata. Kami selalu mengedepankan dialog," ucapnya saat konferensi pers bersama sejumlah tokoh lintas agama di Jakarta Pusat, Sabtu (18/4/2026).

Dia melanjutkan, dalam perspektif iman Kristiani, konsep penodaan agama masih bersifat relatif dan belum memiliki batasan yang tegas. "Di dalam Kristiani itu istilah penodaan agama itu memang masih menjadi satu perdebatan juga. Apa itu penodaan agama? Kapan itu terjadi dan bagaimana ukurannya?" ujar Supit.

Supit menjelaskan, berbagai perbedaan pandangan teologis kerap muncul. Menurutnya, perbedaan tersebut tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai penodaan agama.

"Kalau itu dianggap penodaan agama, akan sangat banyak yang terlapor. Itu sebabnya kalau saya boleh simpulkan, dari sisi iman Kristiani bahwa memang penodaan agama itu masih sangat relatif sekali," katanya.

Ketua Kesatuan Aksi Pemuda Kristen Indonesia (KAPKI) Imanuel Ebenhaezer Lubis turut mengimbau agar polemik ini tidak langsung dibawa ke proses hukum. "Jika ditampar pipi kananmu, kasihlah pipi kirimu. Kami tidak pernah mengajarkan membalas kejahatan dengan kejahatan," ujarnya.

Ia menyarankan pihak-pihak yang merasa keberatan atas pernyataan JK untuk mengedepankan dialog. "Sebaiknya isu-isu yang seperti ini ajaklah berdialog beliau. Cara itu lebih wise, lebih berhikmat. Ajaklah berbicara, jangan dulu melaporkan," kata Imanuel.

Konferensi pers tersebut dihadiri oleh sejumlah organisasi lintas elemen, yakni Kesatuan Aksi Pemuda Kristen Indonesia (KAPKI), Perkumpulan Gereja-Gereja di Jakarta (PGGJ), Perkumpulan Generasi Penerus Bangsa (GPB), Himpunan Warga Gereja Indonesia (HAGAI), serta Perhimpunan Advokat Tri Brata Indonesia.

Sebelumnya, pernyataan JK soal 'mati syahid' dalam ceramah di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) menuai polemik dan berujung pelaporan ke Polda Metro Jaya oleh Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI) bersama sejumlah organisasi lainnya.

JAKARTA - Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) kembali dilaporkan ke polisi. Kali ini, giliran sejumlah organisasi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil Sumatera Utara (Sumut) yang melaporkan JK.

Laporan atas dugaan tindak pidana penistaan agama itu disampaikan mereka ke Polda Sumut pada Selasa (14/4/2026). Perwakilan aliansi sekaligus Ketua Sinode Gereja Laskar Kristus Indonesia (GLKRI) Bishop Dikson Panjaitan mengatakan bahwa JK telah melakukan penistaan terhadap agama Kristen.

Pernyataan yang dimaksud adalah narasi yang disampaikan JK saat berceramah di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Maret 2026 lalu. JK membahas konflik Poso dan Ambon yang berkaitan dengan umat Kristen dan muslim.



Bishop menjelaskan, membunuh bukanlah ajaran yang dianut umat Kristen. Hal tersebut justru bertentangan dengan ajaran dalam Alkitab.

"Pernyataan Pak Jusuf Kalla ini sungguh menistakan. Karena sudah menyangkut kepada substansi daripada kitab suci itu sendiri. Karena ajaran Kristen itu khas dengan ajaran cinta kasih. Justru yang lebih kontras, Kristen itu diajarkan untuk mengasihi musuh, kasihilah musuhmu," kata Bishop saat dihubungi, Rabu (15/4/2026).

Maka itu, Bishop menuturkan, ujaran yang disampaikan JK sangat melukai hati umat Kristen. Terlebih, kata dia, pemeluk agama Kristen tidak memusuhi umat muslim.

"Apalagi beliau (JK) mengatakan Kristen membunuh Islam, padahal Islam bukan musuh, sampai sekarang jujur bahwa orang Kristen itu pada umumnya tidak pernah menganggap Islam itu musuh. Walaupun mungkin mereka ada yang sebagian menganggap itu, jadi itu sangat melukai perasaan umat Kristen di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja," katanya.

Bishop pun memastikan, laporan dari Aliansi Masyarakat Sipil ini tidak berkaitan dengan pihak mana pun, termasuk kelompok ormas di Jakarta yang lebih dahulu melaporkan JK ke polisi.

"Yang kita laporkan murni adalah satu dorongan dari kita sendiri, tapi kita bersyukur karena ada kawan kita mendukung dari aliansi masyarakat sipil Sumut. Sehingga kami bisa satu hati, sepakat, ramai untuk bahas ini dan diambil satu kesimpulan bahwa saya sebagai pelapor," imbuhnya.

Dirinya pun berharap dengan adanya laporan ini bisa mencegah sikap intoleransi tumbuh di Indonesia. Aliansi Sipil Sumut berencana menggelar aksi damai untuk mengawal proses hukum yang berlangsung.

Juru Bicara (Jubir) JK, Husain Abdullah menjelaskan, inti ceramah JK pada 5 Maret lalu merupakan pembelajaran tentang cara mendamaikan pihak-pihak yang bertikai, merujuk pada pengalaman konflik di Poso dan Ambon. Ia menjelaskan, JK saat itu mengungkapkan realitas sosiologis yang berkembang di tengah konflik, di mana kedua pihak—baik Muslim maupun Kristen—menggunakan jargon agama untuk membenarkan tindakan kekerasan.

“Inti pesan yang disampaikan Pak JK saat ceramah di UGM (5/3) adalah semacam pembelajaran bagaimana mendamaikan dua pihak yang bertikai. Pak JK mengungkapkan pendapat orang-orang yang bertikai pada saat kerusuhan Poso dan Ambon. Atau realitas sosiologis saat terjadi konflik. Bukan pendapat pribadi Pak JK," ujar pria yang akrab disapa Uceng ini.

"Realitasnya saat itu, kedua pihak yang berkonflik (islam dan kristen) menggunakan jargon agama untuk saling membunuh. Pemahaman mereka atau mereka beranggapan, baik yang islam maupun yg kristen jika membunuh lawan atau terbunuh akan masuk surga," jelas Uceng.

Karena itu, kata dia, konflik Poso dan Ambon disebut konflik bernuansa SARA, yang sulit dihentikan. Bahkan, memakan korban jiwa ribuan orang dimana sebanyak 2.000 orang tewas di Poso, sedangkan di Ambon mencapai 5.000 orang tewas.

Dalam ceramahnya, kata dia, JK menegaskan bahwa pemahaman tersebut harus diluruskan. Ia menyampaikan bahwa tindakan saling membunuh tidak dibenarkan dalam agama mana pun.

"Untuk mengatasinya, kata Pak JK di depan jamaah Mesjid UGM, pemahaman kelompok yang bertikai ini harus diluruskan. Karena keduanya telah melakukan kekeliruan," katanya.

"Maka Pak JK mengatakan anda semua akan masuk neraka jika saling membunuh bukan masuk surga. Karena tidak ada agama yang mengajarkan untuk bertindak demikian," tambahnya.

Dia menegaskan, apa yang disampaikan JK bukanlah pendapat pribadi, melainkan gambaran kondisi nyata yang berkembang saat konflik, sekaligus pendekatan yang digunakan untuk meredam pertikaian. "Jadi apa yang disampaikan Pak JK bukan pendapat pribadi tetapi realitas sosial saat itu yang berkembang diantara mereka yang saling berkonflik," katanya.

"Inilah yang disampaikan Pak JK sebagai lesson learned. Mengisahkan pendekatan yang ia lakukan ketika hendak mendamaikan pihak yang bertikai di Poso maupun di Ambon, dengan terlebih dahulu mengubah paradigma yang memotivasi mereka saat berkonflik," pungkasnya.

JAKARTA - Tuduhan penistaan agama terhadap Mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) dinilai lebih cenderung bernuansa politis. Menurut Analis Kebijakan Publik dan Politik Nasional sekaligus Ketua Indonesia Youth Epicentrum atau Pusat Perkumpulan Pemuda Indonesia Nasky Putra Tandjung, tuduhan terhadap JK tidak proporsional, objektif, dan kontruktif dalam menilai persoalan secara komprehensif.

Nasky berpendapat, polemik yang muncul akibat penafsiran ceramah JK di Universitas Gadjah Mada (UGM) sangat berlebihan, dan kuat dugaan adanya upaya penggiringan opini liar, framing negatif secara sistematif yang menyudutkan personal JK. Alumnus INDEF School Of Political Ecocomy Jakarta itu menganggap terlalu berlebihan, reaksioner, dan sarat emosional menanggapi pernyataan JK tersebut dengan narasi yang agitatif dan provokatif yang justru menjadi trigger konflik yang lebih luas.

“Upaya hukum dengan melaporkan Pak JK ke kepolisian juga cenderung tidak berdasar mengingat Pak JK tidak menuding, menghujat, dan melecehkan apalagi sampai memvonis buruk agama tertentu. Tentu tuduhan penistaan agama sangat tidak mendasar dan mengada-ada," kata Nasky dalam keterangan persnya, Rabu (15/4/2026).

Dia menilai pernyataan JK justru mengajak rakyat dan umat di Indonesia yang heterogen dan majemuk bisa mengambil esensi dan substansi dari relasi antaragama yang dinamis dan bisa bertemu pada satu titik nilai-nilai universal, yakni kemanusiaan.

"Pak JK lebih bicara mengajak semua anak bangsa bisa melakukan refleksi dan evaluasi sekaligus menemukan solusi dari pelbagai fenomena kehidupan keagamaan secara luas berbasis data dan fakta yang pernah terjadi dan mengantisipasi peristiwa konflik agama berulang, ditengah tensi tinggi konstelasi dan konfigurasi politik baik secara nasional maupun global," katanya.

Penulis buku "Anak Muda dan Perubahan: Politik Kaum Muda" ini mengatakan, terkadang karena kepentingan politik dan kekuasaan, orang atau kelompok tertentu, sering menjadikan agama sebagai isu dan strategi untuk menciptakan konflik dan peperangan.

"Oleh sebab itu, sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil (civil society), kita semua berharap agar persoalan ini tidak berkembang menjadi isu yang dapat memecah belah kerukunan antarumat beragama. Justru momentum ini harus dijadikan sebagai ruang untuk memperkuat dialog, mempererat persaudaraan, dan menjaga nilai-nilai Pancasila," ujar penulis buku Polri Presisi ini.

Dia mengungkapkan, pengalaman JK dalam menyelesaikan konflik sosial di Indonesia, seperti di Poso dan Aceh, menjadi bukti kapasitasnya sebagai tokoh perdamaian. Nasky menilai, tudingan yang menyebut JK tidak memahami nilai-nilai agama lain juga tidak tepat.

Dia menegaskan bahwa konteks pernyataan harus dipahami secara utuh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. "Kami percaya bahwa Jusuf Kalla akan memberikan penjelasan secara bijak, dan proses yang berjalan akan menghasilkan kejelasan yang adil bagi semua pihak," imbuhnya.

Nasky menekankan bahwa dalam negara hukum, setiap tuduhan harus dibuktikan, bukan dimanipulasi melalui framing di media sosial. Founder Nasky Milenial Center ini menyebut taktik semacam itu bukan hal baru.

Dalam konteks global, kata dia, dikenal istilah decapitation strategy, yakni serangan terhadap pejabat yang menjadi pilar kekuatan kebijakan dalam pelayanan publik. “Jika menggunakan pendekatan public choice theory, serangan seperti ini bukan peristiwa netral. Ada aktor-aktor yang berupaya menggeser peta kekuasaan dengan menyerang figur kunci yang selama ini berpihak pada kepentingan nasional,” jelasnya.

Menurutnya, serangan terhadap JK harus dibaca sebagai upaya pembunuhan karakter. Ia juga menyinggung konsep policy sabotage, yakni strategi aktor eksternal yang tidak mampu menyerang JK secara langsung, sehingga menargetkan kredibilitas dan integritasnya selama ini bagi rakyat dan NKRI.

“Kami mengajak serta menghimbau publik lebih cermat melihat fenomena ini. Literasi publik harus ditingkatkan agar masyarakat tidak mudah termakan opini dan framing negatif terkait narasi tendensius, upaya adu domba dan provokatif tanpa empiris yang ditujukan pada Pak JK,” ungkapnya.

Dia juga mengajak untuk menjaga stabilitas dan kondusifitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap kokoh, kuat di tengah bekerja keras membangun negeri dan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Pemerintah tidak akan mungkin bekerja sendiri.

Ia membutuhkan tim yang solid, mitra politik yang loyal, dan tokoh-tokoh kuat yang bisa menjaga api perubahan tetap menyala. “Jangan biarkan satu demi satu pejabat publik kita dihancurkan hanya karena kita lalai membaca taktik lawan. Demokrasi sejati hanya bisa berdiri di atas kebenaran, bukan di atas fitnah yang dibungkus opini,” pungkasnya.

JAKARTA - Juru Bicara Aliansi Advokat Lintas Agama Indonesia (AALAI) Ade Dermawan mengungkapkan sebanyak 17 laporan polisi (LP) terkait pernyataan Jusuf Kalla (JK) saat ceramah di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Maret 2026. Video ceramah tersebut dinilai menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Laporan tersebut terus bertambah sejak malam sebelumnya dan berasal dari berbagai daerah. “Hari ini kita akan menyampaikan beberapa poin terkait narasi atau diksi yang cukup mengganggu bagi teman-teman di tingkat daerah. Saya bisa menyampaikan bahwa dari per semalam tak henti-hentinya kami menerima WA, WhatsApp dari grup kami, itu total yang kami hitung 17 LP yang sudah dibuat dalam rangkaian persoalan ini,” ujar Ade, Senin (13/4/2026).

Banyaknya laporan tersebut menunjukkan adanya keresahan yang meluas di masyarakat, sehingga perlu penanganan secara hati-hati agar tidak memicu konflik yang lebih besar.

“Sehingga hal ini kami merasa bahwa untuk menghindari konflik horizontal yang lebih jauh tentunya kita harus betul-betul bisa menyampaikan hal-hal ini dengan cara-cara yang dibenarkan hukum,” katanya.

Sebelumnya, AALAI telah melayangkan somasi terbuka kepada Jusuf Kalla terkait ceramah yang beredar dan dinilai menimbulkan penafsiran sensitif antarumat beragama.

Dalam somasi tersebut, AALAI memberikan tenggat waktu 2x24 jam kepada JK untuk memberikan klarifikasi, meluruskan pernyataan, serta menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.

AALAI juga menegaskan akan mempertimbangkan langkah hukum apabila somasi tersebut tidak direspons di tengah meningkatnya laporan yang masuk dari berbagai daerah.

JAKARTA - Aliansi Advokat Lintas Agama Indonesia (AALAI) melayangkan somasi terbuka kepada mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) terkait beredarnya video ceramah yang dinilai menimbulkan polemik antarumat beragama. Somasi ini diberikan setelah muncul penafsiran di masyarakat yang mengaitkan ajaran agama tertentu dengan tindakan kekerasan.

“Kami menyampaikan somasi terbuka kepada Bapak Jusuf Kalla atau Bapak JK sehubungan dengan pernyataan yang beredar di ruang publik yang telah menimbulkan penafsiran di tengah masyarakat bahwa terdapat ajaran dalam agama Kristen yang dikaitkan dengan pembenaran tindakan kekerasan terhadap umat Islam,” ujar Ketua AALAI Zevrijn Boy Kanu di Jakarta Timur, Senin (13/4/2026).

Menurut dia, pernyataan yang menyangkut ajaran agama merupakan isu yang sangat sensitif dan tidak bisa disampaikan secara sembarangan, terlebih tokoh nasional seperti JK.

“Kami berpandangan bahwa pernyataan yang berkaitan dengan ajaran agama merupakan hal yang sangat prinsipil dan sensitif sehingga menuntut tingkat kehati-hatian, akurasi, dan tanggung jawab publik yang tinggi, terlebih apabila disampaikan oleh tokoh nasional,” ungkapnya.

Dia menilai pernyataan tersebut telah memicu kegelisahan di tengah masyarakat dan berpotensi mengganggu hubungan antarumat beragama di Indonesia.

Somasi ini merupakan langkah awal sebagai bentuk peringatan sekaligus upaya menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman.

“Bahwa pernyataan tersebut terlepas dari maksud dan konteksnya telah; satu, menimbulkan kegelisahan dan keresahan serius di tengah masyarakat khususnya umat Kristiani Indonesia; kedua, berpotensi menciptakan stigma dan kesalahpahaman antarumat beragama; ketiga, mengandung risiko terganggunya kerukunan nasional dan stabilitas sosial; dan keempat, bertentangan dengan semangat toleransi, Bhinneka Tunggal Ika, dan nilai-nilai konstitusional yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap agama,” ujar Zevrijn.

Bisnis.com, JAKARTA — Juru Bicara Wakil Presiden RI periode 2014–2019 Jusuf Kalla, Husain Abdullah, memberikan klarifikasi terkait potongan video ceramah yang viral di media sosial dan dinilai keluar dari konteks aslinya.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (13/4/2026), Husain menyebut hingga kini belum ada tanggapan langsung dari JK karena masih berada di luar kota. Namun, ia menegaskan pentingnya publik mengkaji secara utuh isi ceramah sebelum menarik kesimpulan.

“Belum ada tanggapan karena masih kunjungan luar kota. Tapi sebelum melaporkan, sebaiknya mengkaji sebaik-baiknya konten yang sedang viral, karena terpotong dan diberi narasi yang melenceng dari substansinya,” ujarnya.

Husain menjelaskan, pernyataan JK dalam ceramah di Universitas Gadjah Mada pada 5 Maret 2026 sejatinya merupakan bagian dari pembelajaran tentang upaya mendamaikan konflik, khususnya yang pernah terjadi di Poso dan Ambon.

“Pak JK mengungkapkan pendapat orang-orang yang bertikai pada saat kerusuhan Poso dan Ambon. Bukan pendapat pribadi Pak JK,” jelas Husain.

Ia memaparkan bahwa pada masa konflik, kedua kelompok yang bertikai menggunakan narasi agama untuk membenarkan tindakan kekerasan. Baik pihak Muslim maupun Kristen saat itu meyakini bahwa membunuh lawan atau gugur dalam konflik akan membawa mereka ke surga.

Menurutnya, realitas pada saat itu menunjukkan bahwa kedua pihak menggunakan jargon agama untuk saling membunuh dengan keyakinan bahwa membunuh lawan atau terbunuh dalam konflik akan membawa mereka ke surga.

Husain menambahkan bahwa konflik bernuansa SARA tersebut menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar, yakni sekitar 2.000 orang di Poso dan hingga 5.000 orang di Ambon.

Dalam konteks itulah, JK menyampaikan pendekatan yang digunakan untuk meredam konflik, yakni dengan meluruskan pemahaman keagamaan yang keliru di kedua belah pihak.

“Untuk mengatasinya, pemahaman kelompok yang bertikai ini harus diluruskan. Karena keduanya telah melakukan kekeliruan,” ujarnya.

Husain menegaskan, pernyataan JK yang menyebut pelaku kekerasan tidak akan masuk surga, melainkan neraka, merupakan bagian dari strategi komunikasi untuk menghentikan kekerasan berbasis tafsir agama.

“Maka Pak JK mengatakan, anda semua akan masuk neraka jika saling membunuh, bukan masuk surga. Karena tidak ada agama yang mengajarkan untuk bertindak demikian,” katanya.

Ia menambahkan bahwa apa yang disampaikan JK merupakan lesson learned dari pengalaman dalam mendamaikan konflik, dengan menekankan pentingnya perubahan paradigma sebagai kunci penyelesaian. Menurutnya, upaya mendamaikan pihak yang bertikai harus diawali dengan mengubah paradigma yang selama ini memotivasi mereka saat berkonflik.

Sebelumnya, Polemik terkait potongan video ceramah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada terus berlanjut. Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI) bersama sejumlah lembaga dan organisasi kemasyarakatan menyatakan sikap tegas atas pernyataan tersebut.

Dalam konferensi pers yang digelar Minggu (12/4/2026), GAMKI bersama berbagai organisasi seperti Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI), Asosiasi Pendeta Indonesia (API), hingga sejumlah kelompok masyarakat lainnya menyampaikan keberatan atas isi ceramah yang dinilai menimbulkan kegaduhan.

Polemik bermula dari potongan video ceramah JK di Masjid Kampus UGM, khususnya pada menit 9 hingga 10, yang menyinggung konflik di Poso dan Ambon. Dalam potongan tersebut, JK menyebut bahwa konflik kerap dipicu oleh pemahaman sebagian pihak yang mengaitkan tindakan kekerasan dengan imbalan spiritual.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum DPP GAMKI Sahat Sinurat membacakan tiga poin sikap resmi organisasi.

“Pertama, menyatakan bahwa agama Kristen tidak pernah mengajarkan membunuh orang Islam akan syahid masuk surga, justru agama Kristen mengajarkan untuk mengasihi sesama manusia bahkan musuh sekalipun,” ujar Sahat.

Poin kedua, GAMKI mengecam keras pernyataan tersebut yang dinilai telah melukai perasaan umat Kristen serta memicu kegaduhan di ruang publik.

Sementara poin ketiga, GAMKI bersama organisasi lain menyatakan akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan JK ke kepolisian.

Usai menyampaikan pernyataan sikap, perwakilan organisasi langsung bergerak dari sekretariat DPP GAMKI menuju Polda Metro Jaya untuk melayangkan laporan resmi.

Bisnis.com, JAKARTA — Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) bersama 19 lembaga dan organisasi masyarakat Kristen melaporkan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla ke Polda Metro Jaya.

Ketua Umum GAMKI Sahat Martin Philip Sinurat mengatakan pelaporan ini dipicu oleh pernyataan JK saat mengisi Ramadan Public Lecture bertajuk "Strategi Diplomasi Indonesia dalam Memitigasi Potensi Eskalasi Perang Regional Multipolar” di Masjid Kampus UGM, Kamis (5/3/2026), yang dinilai melukai perasaan umat Kristen.

“Kami dari Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia tadi datang melaporkan Bapak Jusuf Kalla. Kami hadir dari GAMKI, juga mewakili sekitar 19 lembaga Kristen," ujar Sahat di Polda Metro Jaya, dikutip Senin (13/4/2026).

Adapun, perkataan yang dipersoalkan itu adalah istilah mati syahid dalam konflik yang terjadi pada 2000-an silam terkait Poso dan Ambon.

Dalam hal ini, Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik Stefanus Asat Gusma menegaskan ajaran Kristen dan Katolik tidak mengenal kekerasan, apalagi pembunuhan terhadap sesama manusia.

"Kalau di Kristen-Katolik, bahkan kita rela mengorbankan nyawa, Yesus rela mengorbankan nyawa untuk menebus dosa manusia, bahkan orang-orang yang menyakiti Yesus. Itu ajaran kasih," imbuhnya.

Oleh sebab itu, pelaporan ini dilakukan karena dikhawatirkan pernyataan JK itu bisa meluas dan membuat gaduh publik. Dia pun meminta agar pihak JK segera merespons ini dengan baik pelaporan ini.

“Justru karena kita mengampuni, kita tidak mau kemudian ini menjadi kegaduhan di media sosial. Karena bahkan kita lihat di media sosial, Pak Jusuf Kalla itu kemudian dicerca, dimaki oleh banyak netizen. Sehingga kita letakkan ini di ranah hukum," pungkasnya.

JAKARTA - DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) bersama lembaga kristen dan organisasi kemasyarakatan (ormas) lain menyoroti video ceramah Mantan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Kamis (5/3/2026). Mereka bakal melaporkan JK ke polisi.

Berikut penggalan pernyataan JK yang disoroti mereka:

“Kenapa agama gampang menjadi alasan konflik kayak di Poso, Ambon? Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang atau mematikan itu syahid. Semua pihak. Kristen juga berpikir begitu. ‘Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid’. Akhirnya susah berhenti,” ujar Jusuf Kalla.

Atas pernyataan itu, GAMKI menggelar pernyataan sikap dan konferensi pers bersama Dewan Pakar Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI), Asosiasi Pendeta Indonesia (API), Gerakan Perjuangan Masyrakat Pluralisme, DPP Si Pitung, DPP Horas Bangso Batak, DPP Pasukan Manguni Makasiouw.



Kemudian, DPP Aliansi Timur Indonesia, Tim Manguni, Timur Indonesia Bersatu, Pemuda Batak Bersatu, Advokat Raja-Raja Batak, Gaharu Nusantara Bersinar, Diaspora, Tegas Jaga Indonesia, Patriot Garda Indonesia, Badan Kerja Sama Gereja dan Lembaga, Forum Jurnalis Batak, Garda Borgo Manguni, Seknas Indonesia Maju, dan Kejayaan Nusantara Cerdas.

Ketua Umum DPP GAMKI Sahat Sinurat menyampaikan tiga hal menyangkut ceramah JK tersebut. “Pertama, menyatakan bahwa agama Kristen tidak pernah mengajarkan membunuh orang Islam akan syahid masuk surga, justru agama Kristen mengajarkan untuk mengasihi sesama manusia bahkan musuh sekalipun," ujar Sahat di Sekretariat DPP GAMKI, Jakarta, Minggu (12/4/2026).

Kedua, mengecam keras pernyataan Jusuf Kalla yang menyakiti hati kami umat Kristen dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. "Ketiga, bersama ini kami yang terdiri dari berbagai Lembaga Kristen dan Organisasi Masyarakat akan melaporkan Bapak Jusuf Kalla ke-Kepolisian RI," kata Sahat yang menyatakan langsung menuju Polda Metro Jaya.

Perwakilan lembaga Kristen dan ormas berangkat dari Sekretariat DPP GAMKI kawasan Menteng, Jakarta Pusat ke Polda Metro Jaya seusai membacakan tiga poin itu.

Klarifikasi Jubir Jusuf Kalla

Juru Bicara (Jubir) Jusuf Kalla, Husain Abdullah menjelaskan saat berpidato di Masjid UGM pada Kamis (5/3/2026) JK menceritakan pengalamannya bagaimana menyelesaikan konflik Poso dan Ambon yang bernuansa SARA. “JK menceritakan kedua pihak yang bertikai saat itu sulit untuk dihentikan karena menggunakan jargon agama sebagai alasan pembenar,” kata Husain Abdullah kepada SindoNews, Minggu (12/4/2026).

“Karena itu, untuk mendamaikan kedua pihak baik Islam maupun Kristen yang bertikai, perlu diluruskan pandangannya yang menganggap mereka sedang terlibat perang suci dan masuk surga jika membunuh dan dibunuh,” kata pria yang akrab disapa Uceng ini.

Dia menambahkan, pada suatu kesempatan tatap muka dengan pelaku konflik dan tokoh masyarakat di Poso dan Ambon, JK menegaskan, "kalian semua akan masuk neraka jika saling membunuh, bukan masuk surga. Tidak ada agama yang mengajarkan bahwa saling membunuh seperti yang sedang berlangsung saat itu, pelakunya masuk masuk surga."

“Dengan penegasan ini, mendorong kedua pihak bersedia untuk berunding dan menyelesaikan konflik, yang dimediasi langsung oleh M. Jusuf Kalla,” katanya.

Uceng juga merespons GAMKI bersama Lembaga Kristen melaporkan JK ke polisi. “Sebaiknya saudara-saudara kita dari GAMKI, Lembaga Kristen dan ormas tersebut, mendalami baik-baik konteks pidato lengkap Pak JK di UGM 5/3 lalu,” kata Uceng.

“Sekaligus menanyakan kepada tokoh-tokoh perdamaian Ambon dan Poso yang masih hidup. Bagaimana fakta sosiologis kedua pihak yang bertikai saat itu, baik di Poso maupun di Ambon yang menggunakan jargon atau simbol simbol agama,” sambungnya.

Karena itu, kata dia, konflik Poso maupun Ambon keduanya disebut konflik bernuansa SARA. “JK hadir mendamaikan justru dengan terlebih dahulu meluruskan pandangan yang mereka jadikan dasar untuk saling membunuh. Bahwa tidak ada satupun agama yang membolehkan umatnya saling membunuh. Bukannya akan mendapatkan surga tapi justru masuk neraka,” pungkasnya.