CIREBON - Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon resmi melayangkan surat permohonan kepada Ketua Panitia Muktamar NU ke-35 Syaifullah Yusuf, agar Cirebon Raya ditetapkan sebagai lokasi penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35. Surat tersebut diajukan sebagai bentuk respons atas aspirasi besar kalangan Nahdliyin di wilayah Cirebon dan sekitarnya yang menginginkan muktamar organisasi Islam terbesar di Indonesia itu digelar di tanah para ulama dan pesantren tua.

Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Cirebon Aziz Hakim Syaerozi mengatakan, pengajuan tersebut lahir setelah adanya musyawarah gabungan berbasis kawasan yang melibatkan unsur pengurus PCNU se-Cirebon Raya, meliputi Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Indramayu.

“Kami berkesimpulan tegas untuk mengajukan kawasan Cirebon Raya sebagai tempat Muktamar NU ke-35. Ini merupakan aspirasi nahdliyin, seluruh pesantren dan dari berbagai kalangan, baik yang berada di Cirebon maupun di luar daerah,” ujarnya, Kamis (21/5/2026).

Menurut Kiai Aziz, Cirebon memiliki banyak faktor pendukung yang dinilai layak untuk menjadi tuan rumah perhelatan akbar Nahdlatul Ulama tersebut, mulai dari nilai historis, kekuatan pesantren, hingga kesiapan infrastruktur.

“Cirebon memiliki hubungan historis yang kuat dengan perjalanan NU. Salah satu pendiri dan tokoh besar NU berasal dari wilayah Cirebon, yakni KH M. Abbas Abdul Jamil dan KH Abdullah Abbas. Melalui kiprah kedua ulama tersebut, Cirebon menjadi salah satu daerah perintis perkembangan NU di Jawa Barat,” katanya.

Selain itu, kawasan Cirebon juga dikenal sebagai pusat pesantren tua yang telah melahirkan ribuan santri dan ulama yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Beberapa pesantren besar yang disebutkan antara lain Buntet Pesantren, Pesantren Babakan, Pesantren Benda, dan Pesantren Gedongan yang usianya telah melampaui satu abad.

“Cirebon bukan hanya punya nilai sejarah NU yang kuat, tetapi juga memiliki basis pesantren yang sangat besar dan nahdliyin yang mengakar,” terangnya.

Dari sisi kesiapan fasilitas, PCNU Kabupaten Cirebon menyebut kawasan Cirebon Raya telah memiliki lebih dari 30 hotel berbintang tiga hingga lima. Bahkan sedikitnya delapan hotel besar disebut memiliki total kapasitas lebih dari 1.900 kamar dan ballroom yang mampu menampung sekitar 6.000 orang.

Tak hanya itu, faktor aksesibilitas juga menjadi pertimbangan utama. Cirebon dinilai strategis karena dapat dijangkau melalui berbagai moda transportasi, mulai dari kendaraan pribadi, bus, kereta api hingga bandara yang siap beroperasi selama 24 jam.

“Posisi Cirebon yang dekat dengan ibu kota dan kota-kota besar lainnya membuat kawasan ini sangat ideal untuk penyelenggaraan Muktamar NU ke-35,” ungkapnya.

KH Aziz berharap surat permohonan tersebut dapat menjadi pertimbangan serius bagi panitia pusat dalam menentukan lokasi muktamar NU pada bulan Agustus mendatang.

“Semoga permohonan ini bisa menjadi pertimbangan penting bagi panitia dan dukungan semua masyayikh dan pengurus NU se-Indonesia dalam memutuskan tempat pelaksanaan Muktamar NU ke-35,” ucapnya.

SITUBONDO - Jelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) harus menjadi rumah bersama. Hal itu merupakan pesan masyayikh NU dan pesantren serta amanat awal pendirian jam’iyyah Nahdlatul Ulama oleh kiai-kiai besar kharismatik dari pesantren di Indonesia.

Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyyah Sukorejo, Asembagus Situbondo yang juga Wakil Rais Syuriyah PWNU Jawa Timur KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy atau Ra Azaim meminta supaya NU merangkul semua kadernya. Hal ini disampaikannya dalam obrolan saat menerima kunjungan silaturahmi KH Abdussalam Shohib (Gus Salam), di kediamannya.

“Ra Azaim meminta agar NU ke depan merangkul semua potensi yang dimiliki kader-kader NU,” kata pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan KH Mas Cholil Nawawi yang turut mendampingi Gus Salam, Kamis (14/5/2026).

Menurut Mas Cholil, permintaan itu menggambarkan agar PBNU ke depan berorientasi untuk merangkul dan menyatukan kader-kader potensial dalam khidmah demi kemashlahatan umat. Dan, dalam konteks ini, agar menghindari ketegangan dan konflik kepentingan dalam penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU, nanti.

Mas Cholil menuturkan, Ra Azaim mengingatkan agar kepemimpinan PBNU ke depan senantiasa berpedoman pada khittah sebagai marwah perjuangan. Khittah NU 1926 bukan manuskrip di museum yang hanya dilihat atau dibaca, tapi dihidupi agar bisa membangkitkan. Khittah NU merupakan petunjuk arah dimana NU boleh lari mengejar zaman, tapi jangan sampai kehilangan arah pulang.

Terkait dengan kunjungannya ke Pesantren Sukorejo Situbondo, KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam membenarkan kunjungannya ke Ra Azaim dan KH Afifuddin Muhajir, Wakil Rais Aam PBNU. Gus Salam menceritakan kunjungan itu bagian dari safari silaturahmi selama dua hari di Madura serta masyayikh NU dan pesantren di Jawa Timur.

Lihat video: FULL Pidato Prabowo di Acara Mujahadah Kubro Satu Abad Nahdlatul Ulama



“Minggu, 10 Mei 2026 saya ngaji kitab kifayatul atqiya’ dalam majelis rutin alumni di Bangkalan. Sekalian sowan ke masyayikh sepuh di Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Lalu ke Situbondo, nanti ke Paiton dan Sidoarjo,” kata Gus Salam.

“Di Situbondo saya ngaji tentang NU ke Kiai Afifuddin Muhajir. Luar biasa pandangan beliau tentang peran strategis NU ke depan,” tambahnya.

Gus Salam menuturkan, KH Afifuddin Muhajir menekankan tiga peran strategis sekaligus arah pergerakan serta perjuangan NU ke depan. Pertama, NU harus menjadi benteng Islam ala Ahlussunnah wal Jama’ah, penjaga moral bangsa, dan pelindung NKRI.

“Islam moderat, mengajarkan rahmatan lil ‘alamin, menerima Pancasila dalam bingkai NKRI, dan meneladankan moralitas bagi kehidupan berbangsa, bisa menjadi sistem pertahanan ideologis bagi negara. Kokoh memegang prinsip seperti Gus Dur, namun lentur dalam bersikap. Terbuka dalam pemikiran, namun tidak melompati pagar pembatas akidah,” ucapnya.

Peran strategis kedua menurut Kiai Afif, kata Gus Salam, NU harus bisa memberi fatwa berkala kepada umat terkait problem sosial keagamaan-kebangsaan. Dan, peran strategis ketiga adalah NU harus mandiri dalam ekonomi dan independen dalam sikap berbangsa-bernegara sesuai koridor fiqhiyyah.

“Seperti Mbah Sahal Mahfudz dengan fikih sosialnya. Banyak kiai NU yang dengan literasi fiqhiyyahnya bisa memberi pedoman kepada umat tentang kemashlahatan di bidang ekonomi, pertanian, pendidikan, lingkungan, kebudayaan, dan bahkan bidang politik. Kepada pemerintah turut memberi nasihat, perspektif dan gagasan agar penyelenggaraan negara benar-benar ditujukan bagi kemakmuran rakyat serta mendapat kepercayaan mereka,” tambahnya

Gus Salam, NU harus mandiri agar berdaulat dan tidak mudah didikte. Mandiri bukan berarti menjauh dari pemerintah, tapi menjadi mitra kritis yang menukung bila maslahat, dan meluruskan bila ada mudarat. Semua yang ditegaskan KH Afifuddin Muhajir adalah implementasi Khittah NU 1926 yang telah diteladankan para pendahulu NU.

Saat ditanya tentang tujuan safarinya di berbagai daerah jelang muktamar ke35 NU, Gus Salam mengatakan, disamping ikhtiar menjalakan permintaan dan perintah guru-kiainya untuk khidmah NU melalui muktamar, juga merangkai kembali semua kekuatan NU sekaligus menggali permasalahan dan harapan-harapan mereka.

JAKARTA - Kritik tajam dilontarkan A’wan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Abdul Muhaimin terhadap kondisi struktur PBNU saat ini dalam diskusi interaktif bertajuk “NU di Persimpangan: Menjaga Peran Civil Society di Era Baru” di Jakarta, Selasa (12/5/2026). Dia mengaku prihatin terhadap melemahnya peran advokasi NU di tengah berbagai persoalan rakyat.

Dirinya menyinggung kasus Wadas hingga polemik proyek strategis nasional (PSN) di PIK 2 yang menurutnya justru dikawal oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Muhammadiyah. “Saya sedih sebagai A’wan. Kasus Wadas itu dikawal LBH Muhammadiyah, yang mengawal kasus PSN di PIK 2 juga LBH Muhammadiyah. Ke mana NU-nya?” ujarnya.

Menurutnya, NU saat ini kehilangan bargaining position dalam percaturan kebijakan politik dan ekonomi nasional, termasuk dalam memperjuangkan kepentingan pesantren yang dinilai masih terpinggirkan. “NU hari ini tidak memiliki bargaining position dalam kebijakan politik-ekonomi, apalagi pesantren yang sampai sekarang masih terpinggirkan,” katanya.

KH Abdul Muhaimin juga mengkritik pola kepemimpinan di tubuh PBNU yang dinilainya semakin sentralistik. “Struktur PBNU sekarang saya lihat seperti one man show. Acara apa pun, yang datang ya itu-itu saja,” tegasnya.

Pengasuh Ponpes Nurul Ummahat Yogyakarta itu kemudian memaparkan tiga persoalan utama yang menurutnya sedang dihadapi PBNU saat ini. Pertama, PBNU dinilai telah menyimpang dari qonun asasi. Kedua, menyimpang dari khittah perjuangan organisasi. Ketiga, keluar dari semangat AD/ART organisasi.

“Ada tiga problem besar. PBNU hari ini saya kira sudah menyimpang dari qonun asasi, menyimpang dari khittah, dan keluar dari AD/ART,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menyebut kondisi tersebut sebagai situasi yang berbahaya bagi masa depan organisasi. “Kepemimpinan NU saat ini sama saja bunuh diri massal. Dinamika advokasi di jajaran NU mati. Kalaupun ada pergerakan, sifatnya lokalistik. Padahal resources NU itu lengkap,” katanya.

KH Abdul Muhaimin menilai persoalan yang dihadapi NU bukan semata soal politik organisasi, tetapi juga menyangkut persoalan teologis dan spiritual yang berdampak pada hilangnya daya tawar NU di tengah umat. “Jadi ada persoalan teologis-spiritual di tubuh NU yang membuat organisasi ini tidak bisa didinamisasi menjadi bargaining position di tengah umat,” pungkasnya.

REMBANG - Menjelang Muktamar ke-35 NU , Pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar 2, Sarang Rembang, Jawa Tengah KH Abdullah Ubab Maimoen meminta para kader NU yang dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi Ketua Umum PBNU dalam Muktamar ke-35 NU tak saling serang. Kiai Ubab meminta para caketum bisa membangun kepercayaan nahdliyyin dengan cara santun dan beretika pesantren.

Gus Ubab sapaan akrabnya mengimbau para kandidat Ketum PBNU harus menggunakan cara mendapat kepercayaan dari muktamirin dan bisa diterima dengan baik. Kemudian, pelaksanaan muktamar dan mekanisme pemilihan pimpinan NU dilakukan dengan proses yang baik dan benar-benar dipercaya.

“Jangan sampai saling menjelek-jelekkan antarcalon. Bahkan, jangan banding-bandingkan secara negatif seperti pemilihan pejabat hingga pertengkaran terbawa hingga setelah pemilihan,” ujar Gus Ubab, Senin (11/5/2026).

Gus Ubab Maimoen yang juga salah satu Mustasyar PBNU berharap pemilihan pimpinan PBNU nanti sebagaimana terpilihnya KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur melalui muktamar. Dan, saat ditanya siapa sosok yang tepat memimpin NU, dia menyatakan tidak memiliki pilihan.

“Saya ingin prosesnya mulus, menjadi Ketua Umum PBNU dengan jalan mulus, purna pun juga berakhir mulus. Seperti Gus Dur saat menjadi maupun berakhir dengan mulus,” katanya.

“Saya tidak ada pilihan. Saya senang saja Gus Salam atau KH Abdussalam Shohib nyalon. Jadi, siapa pun yang jadi, tentu Allah yang mengatur dan menghendakinya,” tuturnya.

Pernyataan KH Abdullah Ubab Maimoen disampaikan usai KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam sowan silaturrahmi untuk memohon nasihat, restu dan doa dari beliau. Kunjungan Gus Salam ini satu rangkaian kunjungannya selama dua hari di Jawa Tengah.

Diawali ziarah Sunan Bonang, kemudian berurutan sowan silaturahmi KH M Said Abdurrochim, KH Abdullah Ubab Maimoen, KH Abdul Qoyyum Manshur. Sedangkan pertemuan dengan PCNU se-Karesidenan Semarang dan Pati dilaksanakan Jumat 8 Mei 2026 pukul 14.00 WIB disusul Karesidenan Pekalongan dan Banyumas pukul 20.00 WIB.

Kemudian, Sabtu 9 Mei 2026, diawali sowan KH Ahmad Chalwani Nawawi, Rais Aaly Jatman, pengasuh PP An-Nawawi Berjan, Purworejo sekaligus Mursyid thoriqoh Qodiriyyah wa Naqsyabandiyah. Dan, pukul 14.00 WIB pertemuan dengan PCNU se-Karesidenan Kedu dan Surakarta.

Gus Salam bersyukur bisa sowan silaturahmi kepada para sesepuh NU dan pesantren di Jawa Tengah. Di samping ziarah makbaroh para auliya, termasuk Mbah Dalhar Watucongol Magelang, juga bisa bertemu dengan ketua-ketua PCNU se-Jawa Tengah untuk mandapat masukan dan menyerap harapan mereka.

“Saya sowan ke KH Ali Qoishor Abdul Haq Dalhar sebelum ziarah makbaroh. Karena Mbah Dalhar adalah ulama besar dan kharismatik sezaman dengan Mbah Hasyim Asy’ari,” kata Gus Salam.

“Kami ingin tabarrukan karena peran dan perjuangan Mbah Dalhar mewarisi para pendahulunya, Laskar Kiai semasa Pangeran Diponegoro sekaligus menyerap nuansa spiritualitas Islam di kerajaan Mataram saat menghadapi kolonial Belanda,” ujarnya.

Menurut Gus Salam, para pendiri jam’iyyah Nahdlatul Ulama adalah para ulama keturunan dari laskar kiai di barisan Pangeran Diponegoro dalam menghadapi kolonial Belanda. Baginya, jiwa perjuangan dan pengkhidmatan ulama terhadap rakyat dan Tanah Air tercermin dan menjiwai pendirian NU. Karenanya, perkumpulan ulama itu disebuh ‘Nahdlah’ yang berarti bangkit-berjuang.

Ditanya tentang hasil pertemuan dengan ketua-ketua PCNU se-Jawa Tengah, Gus Salam menggambarkan hampir sebagian besar PCNU prihatin terhadap kondisi NU, terutama PBNU saat ini. Mereka menginginkan kondisi damai, nyaman dan bersatu kembali untuk berkhidmah sebagaimana sebelum-sebelumnya.

Misalnya PCNU di Karesidenan Kedu. Di samping prihatin dengan kondisi NU beberapa tahun ini, dan entah bermula dari mana dan sebab apa. Mereka berharap ada rekonsiliasi nasional di tubuh NU supaya tidak ada lagi ketegangan-ketegangan.

“PCNU di Karesidenan Surakarta berharap pemimpin NU ke depan adalah sosok yang humanis, mau mendengarkan dan bisa memberi arahan sesuai konteks dan kearifan masing-masing daerah. Jangan sosok yang otoriter dan high profile,” kata Gus Salam.

REMBANG - Jelang muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) sejumlah tokoh muncul sebagai calon Ketua Umum (Ketum) PBNU. Selain soal figur calon, gagasan, visi, dan orientasi dalam menggerakkan NU ke depan turut menjadi fokus masyayikh NU dan Nahdliyyin.

Hal itu disampaikan Pengasuh Pondok Pesantren Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Mambaul Ma’arif KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam usai silaturahmi dengan PCNU se-karesidenan Semarang dan Pati di kediaman Rais Syuriyah PWNU Jawa Tengah sekaligus PP Al-Itqon Bugen, Semarang KH Ubaidillah Shodaqoh.

Gus Salam menyampaikan rasa syukurnya bisa sowan kepada guru kiai PP Ma'hadul 'Ulum Asy-Syar'iyyah (MUS) Sarang dan KH Abdul Qoyyum Manshur Lasem, Rembang.

“Dulu saya tabarrukan ngaji kitab di PP MUS Sarang. Alhamdulillah tadi pagi saya bisa sowan silaturahmi ke KH M Said Abdurrochim, mohon restu, nasehat, dan doa untuk berikhtiar khidmat NU dalam Muktamar ke-35,” kata Gus Salam Jumat (8/5/2026).

Dalam pertemuan dengan PCNU se-karesidenan Semarang dan Pati, Gus Salam mengaku mendapat banyak masukan, nasehat, dan harapan dari pengurus PCNU.

"Salah satunya, PCNU Blora yang mengapresiasi banyaknya kader NU yang maju menjadi kandidat calon Ketua Umum PBNU. Ini menunjukkan NU tidak kehilangan banyak kader unggul,” tambahnya.

Terpisah, Pengasuh PP Ma'hadul ilmi Asy-Syar'i (MIS) Sarang Rembang, KH Achmad Rosikh Roghibi atau yang dikenal Gus Rosikh menyampaikan kiai-kiai pengasuh pondok pesantren di Sarang sepakat mendukung, merestui dan mendoakan KH Abdus Salam Shohib untuk menakhodai PBNU dalam Muktamar ke-35, mendatang.

“Gus Salam dinilai oleh kiai-kiai Sarang adalah figur paling tepat yang memiliki kepedulian terhadap masa depan jam’iyah, khususnya dalam menjaga nilai-nilai Islam Aswaja, sekaligus merespons tantangan zaman," kata Gus Rosikh yang turut mendampingi Gus Salam, saat sowan.

Gus Rosikh menjelaskan, NU di abad kedua membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya kuat secara personal, tetapi juga jelas secara visi dan arah gerakannya. Menurut Gus Rosikh, dalam membaca dinamika jelang Muktamar ke-35 NU ini, banyak pihak hanya fokus pada siapa sosok yang akan memimpin, bukan apa gagasan yang dibawa dan mengapa gagasan itu penting.

“NU di abad kedua ini tidak cukup hanya dengan sopir yang piawai dan navigator yang paham peta global, tetapi juga membutuhkan mesin baru dengan pengemudi yang benar-benar memahami arah dan tujuan jam’iyah,” ujar Gus Rosikh.

Gus Rosikh juga menekankan pentingnya kepemimpinan PBNU yang berasal dari dzuriyah muasis yakni keturunan para pendiri NU serta kiai yang memiliki kedekatan nyata dengan kehidupan pesantren, kepedulian tinggi terhadap kemajuan pesantren dan lembaga pendidikan didalamnya, terutama TPQ dan madrasah diniyyah.

"Hal itu penting untuk menjaga kesinambungan antara nilai, tradisi, dan ruh perjuangan NU agar tidak tercerabut dari akar historisnya," paparnya.

Atas dasar itu, Gus Rosikh menyampaikan dukungan kepada Gus Salam karena dinilai memiliki kapasitas, kepedulian dan kedekatan dengan pesantren.

“Saya yakin, kalau kiai-kiai pondok pesantren se-Indonesia, santri dan warga Nahdliyin memahami kepribadian Gus Salam dengan baik, mereka akan menilainya sangat layak dan tepat untuk menakhodai PBNU,” ungkapnya.

Dalam penelusurannya, figur Gus Salam memiliki rekam jejak yang tidak hanya kuat di level organisasi dan relasi pemerintahan, tetapi juga memiliki akar yang jelas di dunia pesantren. Hal itu, menurutnya penting untuk memastikan kebijakan dan arah program PBNU ke depan, tetap berpijak pada kepentingan umat dan khazanah keilmuan pesantren.

Karenanya, Gus Rosikh mengajak seluruh elemen NU tidak terjebak dalam polarisasi sempit dan pragmatis jelang Muktamar. Supaya NU tidak terjebak dalam masalah dan konflik baru di masa depan. Sebaliknya, sebagai momentum reflektif bagi struktur gerakan NU di tengah disrupsi, krisis moral, hingga geopolitik global yang terus berubah.

“NU butuh pemimpin yang tidak hanya kuat secara simbolik, tapi punya roadmap yang jelas. Dan muktamar ke-35 harus menghasilkan konsensus ideologis dan strategis agar NU tetap relevan, berdaya, dan menjadi pemandu umat,” katanya.

“Yang terpenting, pemimpin NU adalah sosok penjaga warisan para muasis, merawat pesantren, dan bisa membawa NU tetap dengan jati dirinya sebagai jam’iyah diniyah ijtima’iyyah,” sambungnya.

Saat ditanya, apakah Gus Salam juga sowan ke KH Musthofa Bishri atau Gus Mus dinPP Raoudlotut Tholibin, Leteh Rembang, Gus Salam mengiyakan, namun Gus Mus sakit sehingga tidak bisa menemui.

Bisnis.com, SURABAYA — Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftachul Akhyar secara resmi telah mendorong pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) untuk digelar pada 1–5 Agustus 2026 mendatang.

Langkah tersebut ditempuh usai adanya pertemuan dan konsolidasi antara Rais Aam dengan sejumlah kiai sepuh dari jajaran Syuriyah PBNU di kediamannya, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (5/5/2026) malam. Pertemuan tersebut bertujuan untuk memastikan percepatan pelaksanaan agenda akbar itu demi menjaga soliditas dan keberlanjutan kepemimpinan organisasi kemasyarakatan agama terbesar di Indonesia itu.

Katib PBNU KH Ahmad Tajul Mafakhir menyampaikan bahwa pertemuan yang terselenggara di antara para kiai sepuh tersebut merupakan bagian dari musyawarah guna menjamin agenda besar jam’iyah berjalan lancar dan membawa kemaslahatan.

"Rais Aam telah mendorong agar Muktamar ke-35 NU dilaksanakan pada 1-5 Agustus 2026 mendatang dan usulan ini telah disetujui oleh Ketua Umum PBNU," tegas Ahmad dalam keterangannya, Kamis (7/5/2026).

Menindaklanjuti arahan tersebut, Rais Aam juga telah memanggil Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf ke kantor pusat PBNU guna membahas persiapan teknis muktamar. Seluruh jajaran pengurus diminta segera menuntaskan kebutuhan administratif maupun operasional agar agenda tersebut terlaksana sesuai jadwal.

"Rais Aam PBNU meminta agar persiapan teknis segera dituntaskan, sehingga pelaksanaan Muktamar ke-35 NU tidak mengalami hambatan," jelasnya.

Sejumlah kiai sepuh yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain adalah KH Anwar Iskandar, KH Afifuddin Muhajir, KH Aniq Muhammadun, KH Sadid Jauhari, KH Muhibbul Aman Aly, KH Tonthowi Jauhari Musaddad, hingga KH Imam Buchori.

Sebagai informasi, Muktamar NU ke-35 ini menjadi agenda krusial bagi PBNU untuk menentukan arah strategis organisasi dalam lima tahun ke depan serta pemilihan nahkoda baru di tingkat Tanfidziyah maupun Syuriyah.

Diberitakan sebelumnya, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa penetapan waktu pelaksanaan muktamar pada Agustus mendatang adalah hasil kesepakatan atas berbagai aspirasi yang disampaikan oleh masing-masing Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang NU di seluruh penjuru tanah air dalam rapat pleno yang telah digelar sebelumnya.

"Sesuai dengan hasil rapat, keputusan ya, sesuai dengan keputusan rapat pleno dan rapat gabungan, penyelenggaraan direncanakan pada bulan Agustus. Ini sejalan dengan aspirasi wilayah. Oleh karena itu, kita sekarang sedang bekerja keras ya di bawah arahan Rais Aam untuk menyelenggarakan muktamar pada bulan Agustus," ungkap Gus Ipul usai meninjau pembangunan gedung Sekolah Rakyat di Kedungcowek, Surabaya, Minggu (3/5/2026).

Lebih lanjut, Gus Ipul yang juga menjabat sebagai Menteri Sosial RI tersebut mengungkapkan bahwa susunan kepanitiaan yang akan mengurus pelaksanaan agenda-agenda sentral organisasi tersebut telah terbentuk sepenuhnya atas usaha yang dilakukan oleh panitia kecil.

Susunan kepanitiaan tersebut, tutur Gus Ipul, telah diserahkan panitia kepada Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar selaku pimpinan tertinggi dalam struktur Syuriyah dan Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

Seperti diketahui, panitia kecil tersebut adalah pimpinan Steering Committee (SC) atau Komite Pengarah, dengan KH Said Asrori menjabat sebagai Ketua SC dan Prof. Mohammad Nuh sebagai Sekretaris SC. Kemudian, Ketua Organizing Committee (OC) atau ketua panitia adalah Gus Ipul sendiri dan Sekretaris OC dijabat oleh Amin Said Husni.

"Ya, jadi panitia, juga panitia inti sudah terbentuk, susunan panitia lengkapnya juga sudah selesai. Tinggal menunggu persetujuan Rais Aam dan ketua umum," ujarnya.

Mengenai lokasi pelaksanaan Muktamar NU mendatang, Gus Ipul mengaku bahwa hal tersebut belum diputuskan secara resmi. Sudah terdapat pihak-pihak yang mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah dari helatan tersebut, walau Gus Ipul enggan menyebutkan secara detail.

Menurutnya, hal mengenai tempat pelaksanaan Muktamar NU ke-35 tersebut akan diputuskan oleh panitia yang telah terbentuk atau berdasarkan titah dari Rais Aam maupun Ketum PBNU.

"Belum diputuskan kalau itu. Tunggu aja banyak alternatif, banyak juga yang meminta kesediaan menjadi tuan rumah. Jadi, lagi proses tentu nanti akan dibahas melalui rapat atau diputuskan oleh Rais Aam dan ketua umum. Intinya, kita fokus pada penyelenggaraan Muktamar pada bulan Agustus yang akan datang, tegasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf angkat suara terkait perkembangan persiapan Muktamar NU ke-35 yang direncanakan akan berlangsung pada Agustus mendatang.

Gus Ipul sapaan akrabnya menegaskan bahwa waktu pelaksanaan dari agenda akbar tersebut adalah hasil kesepakatan atas berbagai aspirasi yang disampaikan oleh masing-masing Pengurus Wilayah NU di seluruh penjuru tanah air dalam rapat pleno yang telah digelar sebelumnya.

"Sesuai dengan hasil rapat keputusan ya, sesuai dengan keputusan rapat pleno dan rapat gabungan, penyelenggaraan direncanakan pada bulan Agustus. Ini sejalan dengan aspirasi wilayah. Oleh karena itu, kita sekarang sedang bekerja keras ya di bawah arahan Rais Aam untuk menyelenggarakan muktamar pada bulan Agustus," ungkap Gus Ipul usai meninjau pembangunan gedung Sekolah Rakyat di Kedungcowek, Surabaya, Minggu (3/5/2026).

Lebih lanjut, Gus Ipul yang juga menjabat sebagai Menteri Sosial RI tersebut mengungkapkan bahwa susunan kepanitiaan yang akan mengurus pelaksanaan agenda-agenda sentral organisasi tersebut telah terbentuk sepenuhnya atas usaha yang dilakukan oleh panitia kecil.

Susunan kepanitiaan tersebut, tutur Gus Ipul, telah diserahkan panitia kepada Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar selaku pimpinan tertinggi dalam struktur Syuriyah dan Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

Seperti diketahui, panitia kecil tersebut adalah pimpinan Steering Committee (SC) atau Komite Pengarah. KH Said Asrori menjadi Ketua SC dan Prof. Mohammad Nuh sebagai Sekretaris SC. Kemudian Ketua Organizing Committee (OC) atau ketua panitia adalah Gus Ipul dan Sekretaris OC dijabat oleh Amin Said Husni.

"Ya, jadi panitia, juga panitia inti sudah terbentuk susunan panitia lengkapnya juga sudah selesai. Tinggal menunggu persetujuan Rais Aam dan ketua umum," bebernya.

Mengenai lokasi pelaksanaan Muktamar NU mendatang, Gus Ipul mengaku bahwa hal tersebut belum diputuskan secara resmi. Sudab terdapat pihak-pihak yang mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah dari helatan tersebut, walau Gus Ipul enggan untuk menyebutkan secara detail.

Menurutnya, hal mengenai tempat pelaksanaan Muktamar NU ke-35 tersebut akan diputuskan oleh panitia yang telah terbentuk atau berdasarkan pada titah dari Rais Aam maupun Ketum PBNU.

"Belum diputuskan kalau itu. Tunggu aja banyak alternatif, banyak juga yang meminta kesediaan menjadi tuan rumah. Jadi, lagi proses tentu nanti akan dibahas melalui rapat atau diputuskan oleh Rais Aam dan ketua umum. Intinya kita fokus untuk penyelenggaraan Muktamar pada bulan Agustus yang akan datang," tegasnya.

Ketika ditanya mengenai peluangnya untuk maju sebagai kandidat dalam bursa pemilihan Ketua Umum PBNU selanjutnya, Gus Ipul mengeklaim bahwa dirinya tidak akan mencalonkan diri.

"Oh, enggak. Kalau itu enggak itu, enggak ya, enggak potongan," pungkasnya.

JAKARTA - Dinamika internal organisasi kian menghangat menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang akan digelar pada Agustus 2026. Warga NU sekaligus Kiai Kampung HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur mengungkapkan sejumlah manuver mulai terlihat—baik dalam bentuk pencalonan diri maupun pengusungan figur tertentu.

"Yang menarik, pola kontestasi kali ini semakin terang dibaca dalam format berpasangan, yakni antara calon Ketua Umum dan calon Rais Aam. Karena itu, tidak berlebihan jika kita menyebutnya sebagai paslon,” kata Gus Lilur dalam keterangannya, Jumat (1/5/2026).

Dia menuturkan, Rais Aam memang dipilih melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA). Namun, lanjut dia, dalam praktik politik organisasi, komposisi AHWA sering kali dikondisikan, dipengaruhi, bahkan diatur melalui relasi dan kepentingan yang melibatkan calon Rais Aam dan calon Ketua Umum.

"Saya mencermati dari dekat percaturan para aktor utama dalam Muktamar ke-35 ini. Dari hasil pencermatan tersebut, dinamika di lapangan saat ini dapat dibaca sebagai berikut," ungkapnya.

Pertama, calon Ketua Umum petahana, Yahya Cholil Staquf. "Pada posisi saat ini, ia sedang mencari pasangan untuk posisi Rais Aam yang dapat memperkuat basis dukungan sekaligus memperluas legitimasi," ujar Gus Lilur.

Kedua, Rais Aam petahana, Miftachul Akhyar. Ia berada dalam konfigurasi bersama Sekretaris Jenderal petahana, Saifullah Yusuf. "Pada tahap ini, keduanya tengah mencari figur yang akan diusung sebagai calon Ketua Umum," katanya.

Lihat video: Duduki Kursi Ketum PBNU Lagi, Gus Yahya Angkat Bicara



Ketiga, muncul figur yang disokong oleh kekuatan penguasa, yakni Menteri Agama Nazaruddin Umar. "Saat ini ia dalam proses mencari pasangan untuk posisi Rais Aam," imbuhnya.

Keempat, terdapat poros yang disokong oleh jaringan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan IKA PMII. Dalam kelompok ini masih berlangsung kontestasi internal di antara sejumlah nama, yaitu KH. Abdussalam Shohib, KH. Yusuf Chudhori, KH. Imam Jazuli, dan KH. Abdul Ghoffar Rozin.

"Namun satu hal yang relatif sudah mengerucut adalah pengusungan KH. Said Aqil Siradj sebagai calon Rais Aam," ucapnya.

Kelima, kekuatan yang disokong oleh jejaring PWNU Jawa Timur, yang mendorong figur KH Abdul Hakim Mahfuz. "Pada posisi saat ini, poros ini masih dalam tahap mencari pasangan untuk posisi Rais Aam," katanya.

Keenam, muncul pula calon alternatif yang juga berakar pada jejaring NU Jawa Timur, yaitu KH Marzuki Mustamar. "Berbeda dengan poros sebelumnya, konfigurasi ini sudah lebih jelas dengan memastikan dukungan kepada Said Aqil Siradj sebagai calon Rais Aam," jelasnya.

Gus Lilur mengatakan, jika dinamika aktor di atas dilihat dari perspektif kekuatan suara, maka peta kontestasi menjadi semakin menarik. "Secara garis besar, jaringan PKB–IKA PMII diperkirakan memiliki sekitar 250 suara secara nasional," ujarnya.

Sementara itu, kata dia, jaringan yang beririsan dengan Kementerian Agama memiliki sekitar 130 suara. Adapun jaringan petahana Ketua Umum diperkirakan menguasai sekitar 20 persen suara, atau sekitar 100 suara.

Sementara Rais Aam petahana bersama Sekjen petahana juga memiliki basis sekitar 100 suara. Di luar itu, terdapat sekitar 70–80 suara yang masih mengambang.

"Membaca peta ini, terlihat bahwa peluang kemenangan relatif lebih besar berada pada jaringan PKB–IKA PMII. Peluang tersebut akan semakin menguat apabila mampu membangun koalisi dengan jaringan Kementerian Agama," ungkapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, jika kedua kekuatan ini berpadu, maka potensi suara yang dapat dihimpun bisa mencapai sekitar 400 suara—angka yang secara praktis sangat menentukan. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu.

Di satu sisi, Menteri Agama memiliki kepentingan untuk maju sebagai Ketua Umum, tetapi belum menemukan pasangan Rais Aam. Di sisi lain, jaringan PKB–PMII juga ingin mengusung calon Ketua Umum sendiri, meskipun telah relatif solid dalam menentukan Rais Aam, yakni Said Aqil Siradj.

"Di sinilah pertanyaan kompromi menjadi krusial. Apakah mungkin terjadi skenario di mana jaringan PKB–PMII melepas ambisi pada posisi Ketua Umum dan menyerahkan posisi tersebut kepada Nazaruddin Umar, untuk kemudian berpasangan dengan Said Aqil Siradj sebagai Rais Aam?" katanya.

Dia menambahkan, jika konfigurasi ini benar-benar terjadi, dan mendapatkan dukungan dari Muhaimin Iskandar dan Nusron Wahid, maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Muktamar NU sudah “selesai sebelum dimulai”.

Namun, menurut dia, dinamika Muktamar NU tidak pernah berjalan dalam satu jalur tunggal. Selalu ada kemungkinan munculnya poros tandingan.

Maka dari itu, menurut dia, jangan meremehkan kekuatan petahana. Dalam skenario tertentu, kata dia, Yahya Cholil Staquf dapat membangun pasangan alternatif dengan figur seperti KH Asep Saifuddin Chalim atau KH Ma'ruf Amin sebagai Rais Aam.

Konfigurasi semacam ini berpotensi menjadi rival kuat bagi poros Nazaruddin–Said. "Selain itu, tidak dapat diabaikan juga kemungkinan munculnya pasangan lain, seperti KH Zulfa Mustofa yang berpasangan dengan Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam," ujar dia.

Begitu pula peluang pasangan alternatif dari Jawa Timur, yakni KH Marzuki Mustamar yang bisa saja berpasangan dengan KH Ma'ruf Amin, yang tetap memiliki basis kultural yang luas.

"Pertanyaan yang kemudian mengemuka adalah: apakah para kandidat dalam jaringan PKB–IKA PMII seperti Gus Rozin, Salam, Jazuli, dan Yusuf bersedia melepas ambisi untuk posisi Ketua Umum demi membuka jalan bagi Nazaruddin Umar dalam kerangka koalisi yang lebih besar?" katanya.

"Ataukah Muhaimin Iskandar tetap akan mendorong konfigurasi sendiri tanpa kompromi?" sambungnya.

Di titik ini, dia berpendapat, Muktamar NU akan sangat ditentukan oleh dua kekuatan utama: jaringan PKB–IKA PMII dan jaringan Kementerian Agama. "Jika kedua jaringan ini berpadu, maka kekuatan lain berpotensi hanya menjadi pelengkap dalam kontestasi," jelasnya.

Gus Lilur mengatakan, di tengah seluruh dinamika ini, satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah pentingnya menjaga kemandirian NU dari intervensi kekuasaan. "Kita harus belajar dari Muktamar sebelumnya, bahwa ketika intervensi penguasa masuk, maka kepemimpinan NU hancur lebur," ujarnya.

Dia menegaskan, Muktamar ke-35 tidak boleh mengulang nasib buruk itu. Ia seharusnya menjadi momentum untuk memastikan bahwa NU tetap berdiri sebagai organisasi yang mandiri, tidak menjadi alat politik praktis, dan tidak tunduk pada kepentingan kekuasaan jangka pendek.

Dia melanjutkan, NU adalah fondasi republik ini. Ia lahir, tumbuh, dan berkontribusi dalam pembentukan negara. Karena itu, kehormatan NU harus tetap dijaga—terutama di hadapan kekuasaan negara.

Membaca dinamika menuju Muktamar NU ke-35 adalah membaca pertemuan antara kepentingan, jaringan, dan nilai. Peta “paslon” yang terbentuk hari ini mungkin masih akan berubah. Namun satu hal yang pasti: arah NU ke depan akan sangat ditentukan oleh keputusan yang diambil dalam forum tersebut.

"Semoga Muktamar ke-35 benar-benar menjadi ruang untuk mengembalikan NU sebagai organisasi yang berdaulat, bermartabat, dan bebas dari intervensi. Mari wujudkan NU yang berdikari dan bebas intervensi. Sebab hanya dengan begitu, NU bisa berdiri kokoh sebagai kekuatan moral bangsa," pungkasnya.

JAKARTA - Warga NU sekaligus Kiai Kampung HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur membeberkan perkembangan yang terjadi menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU). Dia sengaja menggunakan istilah paslon (pasangan calon) dalam membaca dinamika Muktamar ke-35 NU.

"Istilah ini memang tidak dikenal secara formal dalam struktur organisasi NU. Namun, dalam praktik politik organisasi, ia justru membantu menjelaskan realitas yang sedang berlangsung," ujarnya dalam keterangannya, Rabu (29/4/2026).

Secara normatif, kata dia, Rais Aam dipilih melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA). Akan tetapi, lanjut dia, dalam realitas politik internal, komposisi AHWA tidak sepenuhnya steril. "Ia kerap dikondisikan, dipengaruhi, bahkan diatur melalui relasi dan kepentingan yang melibatkan calon Rais Aam dan calon Ketua Umum," ujarnya.

Dengan kata lain, dia mengatakan, meskipun pemilihan Rais Aam dilakukan oleh AHWA, arah pilihan AHWA sendiri tidak terlepas dari konfigurasi awal yang dibentuk oleh para aktor utama. Dalam perkembangan terkini, dia mengungkapkan adanya pergerakan Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf, yang tidak menginginkan dua kiai alim NU masuk sebagai anggota AHWA, yaitu: KH. Nurul Huda Jazuli dan KH. Kafabihi Makhrus.

"Informasi ini, tentu saja, perlu dibaca sebagai bagian dari dinamika internal yang masih cair. Namun, dalam pembacaan politik organisasi, hal semacam ini menunjukkan bahwa komposisi AHWA menjadi arena strategis yang sangat menentukan," kata pengusaha rokok ini.

Lihat video: Bukan Sekadar Dukungan, Prabowo Akui Jadi Lebih Berani Bela Rakyat Saat di Tengah NU



Menurut narasi yang berkembang, kata dia, kedua kiai tersebut dipersepsikan memiliki kecenderungan memilih Said Aqil Siradj sebagai Rais Aam, sementara Gus Ipul menghendaki Miftachul Akhyar tetap berada di posisi tersebut. "Di titik ini, terlihat jelas bahwa pertarungan Muktamar bukan hanya terjadi di ruang pemilihan, tetapi sudah berlangsung jauh sebelumnya—di ruang-ruang penentuan siapa yang berhak memilih," imbuhnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, jika dinamika ini ditarik lebih luas, maka pada hari ini—dan tentu masih bisa berubah hingga pelaksanaan Muktamar—komposisi persaingan “paslon” pimpinan NU dapat dibaca sebagai berikut.

Pertama, Yahya Cholil Staquf tetap berada dalam posisi mencalonkan diri sebagai Ketua Umum. Namun demikian, ia masih berada dalam proses mencari pasangan yang tepat untuk posisi Rais Aam.



Kedua, Saifullah Yusuf berada dalam posisi mempertahankan dirinya sebagai Sekretaris Jenderal, dengan kecenderungan mendorong Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam, sambil tetap mencari konfigurasi yang ideal untuk posisi Ketua Umum.

Ketiga, terdapat jaringan yang beririsan dengan Partai Kebangkitan Bangsa yang mendorong skema Ketua Umum tertentu dengan Said Aqil Siradj sebagai Rais Aam.

Keempat, muncul pula pembacaan terhadap jaringan yang beririsan dengan Kementerian Agama, yang mempertimbangkan figur Menteri Agama, Nazaruddin Umar, sebagai calon Ketua Umum, sementara posisi Rais Aam masih terbuka untuk dikonfigurasikan.

Kelima, tidak menutup kemungkinan munculnya paslon alternatif, yang biasanya lahir dari kompromi di detik-detik akhir ketika tidak ada satu poros pun yang mampu mendominasi secara penuh.

Dia menjelaskan, dinamika ini semakin menarik ketika dikaitkan dengan pernyataan-pernyataan dalam forum IKA PMII. Jika pidato-pidato dalam forum tersebut bukan sekadar retorika, maka terbuka kemungkinan adanya koalisi antara jaringan PKB di NU, jaringan Kementerian Agama, serta figur seperti Said Aqil Siradj.

"Dalam skenario seperti ini, jika figur-figur seperti Muhaimin Iskandar, Nusron Wahid, dan Nazaruddin Umar benar-benar berpadu dalam satu konfigurasi, maka bukan tidak mungkin hasil Muktamar telah selesai sebelum forum resmi berlangsung," ungkapnya.

Namun, lanjut dia, sebagaimana tradisi NU, semua itu tetap harus berhadapan dengan faktor kiai pesantren—yang sering kali menjadi penentu akhir di luar kalkulasi formal. "Pertanyaan lain yang juga menarik adalah mengapa Yahya Cholil Staquf tidak kembali berpasangan dengan Miftachul Akhyar seperti sebelumnya, sekaligus mempertahankan Saifullah Yusuf sebagai Sekretaris Jenderal," jelasnya.

Dia menuturkan, dalam dinamika organisasi, perubahan konfigurasi semacam ini biasanya mencerminkan adanya ketegangan atau perbedaan orientasi yang tidak selalu tampak ke permukaan. "Ia bisa berasal dari perbedaan strategi, perebutan kue, perbedaan jaringan, atau bahkan perbedaan cara membaca arah NU ke depan," katanya.

Dalam skenario lain, ujar dia, jika strategi yang dibangun oleh Gus Ipul lebih berhasil dibandingkan dinamika yang berkembang di IKA PMII, maka bisa saja muncul konfigurasi alternatif, misalnya Nazaruddin Umar sebagai calon Ketua Umum dan Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam. Sementara itu, di sisi lain, Yahya Cholil Staquf telah melakukan komunikasi dengan Buya Said Aqil Siradj untuk posisi Rais Aam, meskipun hingga saat ini belum dijawab.

"Disebutkan pula bahwa Gus Yahya merasa masih memiliki modal awal dukungan sekitar 40 persen. Dalam politik organisasi, angka semacam ini penting sebagai basis awal, tetapi tidak selalu menentukan hasil akhir," kata dia.

Dia menambahkan, jika pada akhirnya Said Aqil Siradj memilih berada dalam konfigurasi lain, maka terbuka kemungkinan bagi Gus Yahya untuk mencari alternatif, seperti Asep Saifuddin Halim atau Ma'ruf Amin untuk posisi Rais Aam. "Semua dinamika ini menunjukkan satu hal: bahwa Muktamar NU bukan sekadar forum pemilihan, tetapi arena pertemuan berbagai kepentingan, jaringan, dan orientasi," tegasnya.

Menurut dia, istilah paslon yang digunakannya pada akhirnya, bukan sekadar istilah teknis. Istilah itu adalah cara untuk membaca bahwa dalam NU, kepemimpinan tidak pernah berdiri sendiri.

"Ia selalu merupakan hasil dari konfigurasi dua poros sekaligus: Rais Aam dan Ketua Umum. Dan di balik konfigurasi itu, selalu ada pertarungan yang lebih dalam—tentang arah NU ke depan. Menarik membaca dinamika menuju Muktamar NU, bukan?" pungkasnya.

REMBANG - Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Ma’hadul Ilmi As-Syar’iyati (MIS) Sarang, Rembang, KH Achmad Rosikh Roghibi atau Gus Rosikh menegaskan pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) harus dijaga dari berbagai kepentingan politik praktis. Termasuk orientasi ekonomi yang berpotensi mencederai nilai-nilai luhur organisasi.

Muktamar sebagai forum permusyawaratan tertinggi NU semestinya menjadi ruang yang sakral, diisi oleh semangat keikhlasan dan tanggung jawab keumatan, bukan arena perebutan kekuasaan ataupun transaksi berbasis cuan.

“NU ini berdiri di atas fondasi perjuangan para ulama. Kalau Muktamar sudah disusupi kepentingan politik dan kepentingan materi, maka arah perjuangan NU akan menyimpang dari khittahnya,” ujarnya, Selasa (28/4/2026).

Gus Rosikh, menekankan pentingnya mengembalikan kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kepada dzuriyah muasis, yakni keturunan para pendiri NU, yang dinilai memiliki kedekatan historis, kultural, dan spiritual dengan nilai-nilai dasar organisasi.

Menurut Gus Rosikh, dzuriyah muassis tidak hanya membawa legitimasi genealogis, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga warisan perjuangan para ulama pendiri NU agar tetap berada di jalur yang benar.

“Sudah saatnya PBNU kembali dipimpin oleh dzuriyah muassis yang memahami betul ruh perjuangan NU. Ini bukan soal eksklusivitas, tapi soal menjaga kesinambungan nilai dan amanah para pendiri,” tegasnya.

Gus Rosikh juga mengingatkan dominasi kepentingan politik dalam tubuh NU berisiko menimbulkan polarisasi di kalangan warga nahdliyin serta mengikis kepercayaan publik terhadap independensi organisasi.

"Saya mengajak seluruh elemen NU untuk bersama-sama menjaga marwah Muktamar agar tetap bersih, jujur, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Saya berharap proses kepemimpinan di PBNU ke depan benar-benar mencerminkan integritas, kapasitas keilmuan, serta komitmen terhadap nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah," ucapnya.

Dengan demikian, NU diharapkan tetap menjadi kekuatan moral dan sosial yang mampu menjaga persatuan bangsa serta menghadirkan Islam yang rahmatan lil alamin di tengah dinamika zaman.

KH Achmad Rosikh Roghibi atau Gus Rosikh dikenal penggerak Bahtsul Masail Pesantren di Jawa Tengah juga menegaskan pelaksanaan Muktamar NU ke depan harus terbebas dari kepentingan politik praktis maupun orientasi materi.

Muktamar sebagai forum tertinggi dalam organisasi NU semestinya menjadi ruang musyawarah yang suci dan berlandaskan nilai-nilai keikhlasan, bukan ajang kontestasi kepentingan kelompok atau transaksi yang berorientasi pada keuntungan finansial.

“NU ini didirikan oleh para ulama dengan niat ibadah, bukan untuk kepentingan politik sesaat atau mencari cuan. Kalau Muktamar sudah dicampuri kepentingan seperti itu, maka ruh keulamaannya akan luntur,” ujarnya.

Gus Rosikh menekankan pentingnya mengembalikan marwah PBNU sebagai representasi dari dunia pesantren. PBNU harus kembali berpijak pada nilai-nilai kepesantrenan yang menjunjung tinggi akhlak, keilmuan, serta kemandirian ulama.

Gus Rosikh juga mengingatkan dominasi kepentingan politik dalam tubuh organisasi berpotensi menjauhkan NU dari khittahnya sebagai jam’iyah diniyah ijtima’iyah. Hal ini, menurutnya, dapat berdampak pada melemahnya kepercayaan warga nahdliyin terhadap kepemimpinan organisasi.

“PBNU harus kembali ke pesantren, kembali ke ulama yang benar-benar hidup dalam tradisi keilmuan dan pengabdian. Jangan sampai NU hanya menjadi alat kepentingan kekuasaan,” tegasnya.

Gus Rosikh mengajak seluruh elemen warga NU untuk menjaga integritas Muktamar sebagai forum yang bermartabat. Gus Rosikh mendorong agar proses pemilihan kepemimpinan dilakukan secara jujur, transparan, dan berlandaskan pada kapasitas keilmuan serta keteladanan, bukan kekuatan modal.

"Saya berharap NU dapat tetap menjadi pilar utama dalam menjaga nilai-nilai keislaman yang moderat, serta berperan sebagai penyejuk di tengah dinamika sosial dan politik bangsa," katanya.

JAKARTA - Forum Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia mendesak Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar segera Muktamar paling lambat awal Agustus 2026. Para ketua PWNU se-Indonesia menyampaikan desakan itu dengan mendatangi langsung kantor PBNU di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa (28/4/2026).

Ketua PWNU Jawa Tengah Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin menyampaikan bahwa kehadiran para ketua PWNU itu bagian dari konsolidasi pimpinan wilayah dalam merespons dinamika internal organisasi. Gus Rozin menambahkan ada keprihatinan mendalam bahwa pasca kesepakatan islah belum ada progres yang berarti untuk memecahkan kebuntuan komunikasi pada elite PBNU.

Forum ini sudah berdiskusi beberapa kali dan tidak menemukan solusi lain kecuali melalui pelaksanaan muktamar sesegera mungkin. Aspirasi tersebut disampaikan dan diterima Rais Aam PBNU, Miftachul Akhyar secara daring. Dan diterima secara langsung oleh Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf di ruang kerjanya.

Forum menilai keterlambatan pelaksanaan Muktamar berpotensi mengganggu konsolidasi organisasi serta menghambat fokus NU dalam menjalankan peran strategis di tingkat kebangsaan dan keummatan.

Menurut Gus Rozin, kurang lebih ada tiga poin pernyataan sikap yang disampaikan Forum Ketua PWNU se-Indonesia kepada PBNU. Pertama, PBNU diminta melaksanakan Muktamar pada akhir Juli atau awal Agustus 2026 sesuai keputusan Rapat Pleno PBNU pada 29 Januari 2026.

“Jika hingga Agustus 2026 Muktamar tidak terlaksana, PWNU bersama PCNU akan menyatakan mosi tidak percaya kepada PBNU,” kata Gus Rozin saat dihubungi di Jakarta.

Kedua, lanjut dia, PBNU diminta konsisten menindaklanjuti keputusan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah pada 18 Maret 2026. Hal itu mencakup pembentukan panitia Munas/Konbes dan Muktamar, serta percepatan penerbitan dan penyelesaian surat keputusan (SK).

Ketiga, Steering Committee diminta menetapkan peserta Muktamar, meliputi PWNU, PCNU, dan PCINU, paling lambat satu bulan sebelum pelaksanaan. Sikap tersebut didukung 23 Ketua PWNU dari berbagai provinsi, mulai dari Aceh hingga Papua Pegunungan.

Dukungan itu menjadi sinyal kuat bahwa struktur wilayah menginginkan kepastian arah kepemimpinan organisasi. Forum Ketua PWNU menegaskan percepatan Muktamar menjadi langkah krusial untuk menjaga legitimasi kepemimpinan dan soliditas organisasi.

Ketidakpastian yang berlarut dinilai berpotensi menurunkan kepercayaan struktural di tingkat wilayah dan cabang. “Ini bukan sekadar agenda organisasi, tetapi menyangkut masa depan jam’iyah dan peran strategis NU bagi bangsa,” demikian pernyataan yang mengemuka dalam forum tersebut.

“Forum ini murni inisiatif para ketua PWNU, tidak dikoordinir secara khusus. Bahkan kedatangan mereka ke Jakarta juga atas biaya sendiri, padahal ada yang dari Aceh dan Papua Pegunungan,” pungkasnya.

JAKARTA - Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) pada 2026 diprediksi menjadi arena pertarungan tiga poros kekuatan besar yang saling berebut pengaruh, mulai dari lingkar kekuasaan negara hingga basis kultural pesantren. Dinamika ini disebut-sebut sebagai salah satu yang paling kompleks dalam sejarah suksesi kepemimpinan NU.

Direktur Eksekutif Institute for Strategy and Political Studies (INTRAPOLS), Bustomi Menggugat menyebut Muktamar kali ini bukan sekadar pergantian figur. Melainkan pertarungan arah organisasi di tengah perubahan lanskap politik nasional pasca-2024.

“Ini sudah seperti ‘perang tiga poros’. Ada yang bermain di level kekuasaan, ada yang di birokrasi, dan ada yang kembali menguatkan basis pesantren. Semuanya sedang bergerak,” kata Bustomi dalam keterangannya di Surabaya, Senin (27/4/2026).

Bustomi memetakan setidaknya tiga kekuatan utama yang saat ini mulai intens melakukan konsolidasi di tingkat wilayah (PWNU) dan cabang (PCNU).

Poros pertama adalah adalah poros petahana (incumbent) yang masih bertumpu pada figur KH Yahya Cholil Staquf. Kelompok ini mengandalkan capaian digitalisasi organisasi serta peran global NU, termasuk keterlibatan dalam forum-forum internasional seperti R20. Namun, kritik terhadap kecenderungan sentralisasi dinilai menjadi tantangan serius.

Poros kedua adalah poros birokrasi yang mengerucut pada nama Nasaruddin Umar, Menteri Agama saat ini. Sosok ini dinilai memiliki kedekatan dengan lingkar pemerintahan dan dianggap mampu menjaga hubungan harmonis antara NU dan negara.

“Poros ini kuat di jalur komunikasi dengan kekuasaan. Mereka menawarkan stabilitas dan sinergi,” ujar lanjut alumnus magister ilmu politik FISIP UNAIR ini.

Sementara itu, poros ketiga adalah poros kultural dan grass root alias akar rumput, yang diisi oleh tokoh seperti mantan Ketua PWNU Jatim KH Marzuqi Mustamar dan figur muda asal Jombang KH Abdussalam Shobih atau yang akrab disapa Gus Salam. Kelompok ini mengusung narasi 'kembali ke pesantren' dan penguatan otonomi cabang.

“Mereka bermain di wilayah emosional dan ideologis. Basis kelompok ini kuat di akar rumput karena pendekatannya lebih langsung,” tegas pria asal Madura ini.

Isu Tambang Jadi Pemicu (H2)

Di balik pertarungan tiga poros tersebut, isu pengelolaan konsesi tambang oleh PBNU menjadi salah satu faktor pemicu utama. Menurut Bustomi, wilayah-wilayah dengan kekayaan sumber daya alam seperti Kalimantan dan Sumatera kini jauh lebih kritis dalam menentukan pilihan.

Mereka menuntut keseimbangan antara kemandirian ekonomi organisasi dan komitmen terhadap nilai-nilai keumatan.

“Isu tambang ini membelah. Ada yang melihatnya sebagai peluang kemandirian, tapi ada juga yang khawatir soal dampak sosial dan lingkungan,” ujarnya.

Bustomi menegaskan bahwa suara di tingkat PWNU dan PCNU akan sangat ditentukan oleh tiga isu mulai dari isu finansial, netralitas politik menuju Pilpres 2029, serta isu kesejahteraan.

Menurutnya, isu kesejahteraan misalnya akan menjadi faktor paling konkret yang dirasakan langsung oleh pengurus di daerah, meski sering luput dari perhatian elit di pusat.

“Yang menentukan nanti bukan hanya narasi besar, tapi siapa yang bisa menjawab kebutuhan riil di bawah. Ini juga penting diperhatikan oleh poros-poros tersebut,” katanya.

Selain pertarungan di level struktural, Bustomi juga menyoroti potensi 'perang data' di media sosial yang akan mewarnai Muktamar. Infografis, survei, hingga video pendek diprediksi menjadi alat utama dalam membentuk opini.

“Ruang digital akan jadi arena baru. Persepsi bisa dibentuk lewat data, tapi juga bisa dimanipulasi dan itu telah, sedang dan akan terus berlangsung” ujarnya.

Ia juga mengingatkan potensi praktik politik uang yang kerap muncul dalam momentum Muktamar. Menurutnya, transparansi publik perlu diperkuat untuk menjaga integritas forum tertinggi organisasi tersebut.

“Harus ada keberanian untuk menolak dan mengungkap praktik money politics. Kalau perlu, viralkan agar ada efek jera,” tegasnya.

Muktamar ke-35 NU, lanjut dia, akan menjadi penentu arah besar organisasi apakah tetap bergerak dengan pola komando dan hierarkis atau kembali menguatkan basis kultural dari bawah.

“Ini bukan sekadar kontestasi elite. Ini soal masa depan NU,” tandas Bustomi.