Jakarta (ANTARA) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai penguatan kerja sama ekonomi syariah antara Indonesia-Malaysia membuka peluang penyerapan tenaga kerja baru di kawasan Asia Tenggara, terutama melalui pengembangan sektor pangan, usaha kecil menengah (UKM), hingga industri halal.

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf saat menerima delegasi dari Malaysia untuk penjajakan kerja sama ekonomi syariah dan bisnis halal mengatakan penyerapan tenaga kerja tersebut dapat dioptimalkan melalui ekonomi masyarakat berbasis akar rumput atau grassroots economy.

"Basis massa NU yang luas hingga tingkat desa menjadi modal penting untuk mendukung berbagai agenda strategis pemerintah sekaligus menciptakan aktivitas ekonomi baru di masyarakat," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.

Ia mengemukakan kerja sama dengan Malaysia dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat di akar rumput. Kedua negara akan saling berbagi pengetahuan dan teknologi untuk membantu mewujudkan target agenda prioritas pemerintah, yang akan lebih mudah tercapai melalui kolaborasi dan dukungan masyarakat.

Ia menjelaskan kolaborasi yang dilakukan mencakup pengembangan produksi pangan, pembinaan UKM, dukungan investasi masyarakat, hingga peningkatan literasi bisnis internasional.

Seluruh program tersebut, menurutnya, berpotensi memperluas kesempatan kerja di sektor ekonomi syariah dan bisnis halal.

PBNU juga menekankan seluruh kerja sama akan dijalankan dalam kerangka syariah compliance sehingga dapat memperkuat industri halal regional.

Delegasi yang dipimpin senator di Dewan Negara Malaysia Mujahid bin Yusof Rawa mengemukakan Asia Tenggara memiliki peluang besar menjadi kekuatan ekonomi baru dunia karena kawasan ini relatif stabil dan damai, dengan dilengkapi keberagaman masyarakat dan budaya yang menjadi peluang besar bagi pengembangan bisnis halal.

"Langkah berikutnya, kita perlu mengubah stabilitas kawasan menjadi kesejahteraan ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat luas. Kita mau mengangkat peace (kedamaian) ini kepada prosperity, kesejahteraan ekonomi dan masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, penguatan ekonomi syariah lintas negara akan menciptakan efek berantai terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat, termasuk melalui pembukaan lapangan kerja dan perluasan aktivitas perdagangan halal.

"Kami juga membuka peluang kerja sama di bidang keuangan syariah dan perbankan Islam. Inisiatif ini merupakan bagian dari pendekatan people to people (dari masyarakat untuk masyarakat) yang melengkapi hubungan antarpemerintah di ASEAN yang telah berjalan selama ini," katanya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

Kami telah membahas sejumlah peluang kerja sama konkret, mulai dari pengembangan bisnis berbasis ekonomi syariah, pertanian, hingga kerja sama keilmuan...

Jakarta (ANTARA) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bekerja sama dengan Malaysia memperkuat ekonomi syariah dan bisnis halal di Asia Tenggara agar bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja dan mampu bersaing di tingkat global.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf saat menerima kunjungan balasan delegasi Malaysia untuk memperkuat kerja sama kedua negara melalui pendekatan people to people (dari masyarakat untuk masyarakat).

"Kami telah membahas sejumlah peluang kerja sama konkret, mulai dari pengembangan bisnis berbasis ekonomi syariah, pertanian, hingga kerja sama keilmuan, karena Indonesia dan Malaysia ini memiliki kehendak bersama untuk membangun kerja sama di dalam pengembangan bisnis dalam rangka ekonomi syariah dan bisnis halal," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.

Yahya mengemukakan salah satu agenda yang dibahas adalah kemungkinan penyelenggaraan ekspo halal internasional di Indonesia. PBNU juga menyiapkan platform Nahdlatul Ulama Harvest Maslaha, sebuah wadah investasi syariah global untuk menampung berbagai inisiatif kerja sama antara NU dan pihak Malaysia.

Menurutnya, NU memiliki kekuatan di akar rumput dengan basis massa besar, yang dapat menjadi penggerak berbagai program strategis pemerintah, terutama di sektor ekonomi masyarakat.

"Kerja sama internasional dengan Malaysia dapat membantu transfer pengetahuan dan teknologi untuk mendukung peningkatan produksi pangan, pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), hingga perluasan literasi bisnis internasional bagi masyarakat," paparnya.

Yahya juga mengatakan kerja sama internasional untuk berbagi pengetahuan dan teknologi ini dapat membantu agenda-agenda prioritas nasional agar lebih mudah mencapai target dengan dukungan masyarakat dari tingkat bawah hingga level internasional.

Sementara itu Senator di Dewan Negara Malaysia Mujahid bin Yusof Rawa mengatakan kunjungan delegasi Malaysia ke Jakarta menunjukkan keseriusan kedua pihak dalam membangun kolaborasi ekonomi di kawasan Nusantara dan Asia Pasifik.

Mantan Menteri Agama Malaysia itu menilai kawasan Asia Tenggara memiliki modal stabilitas dan perdamaian yang tinggi sehingga perlu didorong menuju kesejahteraan ekonomi bersama.

"Kita mau mengangkat persatuan dalam kedamaian di dua negara ini menuju prosperity, untuk kesejahteraan ekonomi dan masyarakat," kata Mujahid.

Kunjungan ini, menurutnya, sekaligus membuka peluang kerja sama di bidang keuangan dan perbankan syariah. Selain itu inisiatif yang menggunakan pendekatan people to people ini akan melengkapi hubungan government to government (antarpemerintah) yang selama ini telah berjalan di kawasan Asia Tenggara.

"Kolaborasi dengan NU dipilih karena organisasi ini memiliki jaringan luas, sejarah panjang, serta basis syariah yang kuat. Selain itu NU bisa menjadi akses kepada masyarakat tidak hanya di Indonesia, tetapi juga dunia," ucap Mujahid.

Ke depan, kerja sama serupa juga akan diperluas ke Thailand, Singapura, Kamboja, Vietnam, serta negara Asia lainnya, untuk memperkuat posisi Nusantara sebagai kekuatan ekonomi baru dunia berbasis ekonomi syariah dan halal.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA – Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)KH Said Aqil Siraj angkat suara terkait kans dirinya untuk maju sebagai kandidat dalam pemilihan ketua umum maupun Rais Aam PBNU pada gelaran Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang rencananya akan digelar pada Agustus 2026 mendatang.

Said, yang pernah duduk sebagai Ketua Umum PBNU untuk dua periode masa khidmat berturut-turut, yakni pada medio 2010–2021 menyatakan bahwa dirinya tidak akan maju kembali sebagai calon pimpinan organisasi kemasyarakatan agama terbesar di Indonesia tersebut.

"Saya enggak akan maju, siapa yang bilang? Enggak, enggak akan maju, enggak," ungkap Said usai menghadiri Pelantikan dan Konsolidasi DPW-DPD Partai Perindo Jawa Timur, Minggu (17/5/2026).

Komisaris Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tersebut juga mengungkapkan bahwa pemilihan sosok calon ketua umum PBNU periode masa khidmat berikutnya sudah sepatutnya menjalankan prinsip regenerasi. Menurutnya, kursi ketua umum PBNU harus diisi oleh figur Nahdliyin yang masih muda dan berkompeten untuk dapat menduduki jabatan tersebut.

"Iya. Sudah tua, sudah tua. Saya sudah tua. 73 [tahun] umur saya. Jadi, 73 [tahun]. Tinggal gantian lah, regenerasi yang lebih cerdas," tegasnya.

Lebih lanjut, Said juga menepis kabar bahwa dirinya akan dimajukan sebagai calon Rais Aam PBNU dalam penyelenggaraan Muktamar NU Agustus nanti.

Santer dikabarkan bahwa Said akan dimajukan sebagai calon Rais Aam oleh salah satu poros internal di tubuh NU, yang didukung oleh jaringan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan IKA PMII.

Selain itu, Pengasuh Pondok Pesantren Sabilur Rosyad (Gasek) sekaligus mantan Ketua PWNU Jawa Timur KH Marzuki Mustamar juga dikabarkan telah menaruh dukungannya kepada Said Aqil sebagai calon Rais Aam PBNU untuk periode masa khidmat berikutnya

Said mengklaim bahwa dirinya belum pantas untuk maju sebagai calon pemimpin tertinggi dalam jajaran Syuriyah PBNU tersebut. Ia juga berkelakar bahwa dirinya enggan untuk maju sebagai kandidat Rais Aam karena harus menggunakan penutup kepala atau udeng karena tidak pernah memakainya selama ini.

"Ya, sama aja. Artinya saya belum pantas jadi Rais Aam. Orang itu harus kiai pakai udeng-udeng. Lah saya 'kan enggak pernah pakai udeng-udeng," tutupnya sembari tertawa.

CIREBON - Kehadiran tiga tokoh besar Nahdlatul Ulama (NU) dalam satu forum kaderisasi di Cirebon menjadi perhatian Nahdliyin. Ketiga tokoh tersebut yakni, Gus Miftah, Gus Yusuf Chudlori, dan KH Imam Jazuli.

Ketiganya terlihat duduk berdampingan saat mengikuti Pendidikan Menengah Kepemimpinan Nahdlatul Ulama (PMKNU) yang berlangsung di Ballroom Hotel Aston Cirebon pada 13–17 Mei 2026.

Ketiganya mengikuti PMKNU yang merupakan jenjang sakral bagi kader organisasi. Langkah ini menunjukkan sinyal kuat mengenai masa depan nakhoda PBNU di tangan para pemimpin muda berbakat.

Ketiga ulama ini tampil kompak mengenakan kemeja putih formal yang dipadu dengan peci hitam khas kaum santri. Suasana akrab menyelimuti mereka di bawah bimbingan instruktur senior PBNU, KH Masyhuri Malik.

Kehadiran mereka menegaskan bahwa setiap tokoh besar harus tetap tunduk pada supremasi organisasi melalui jalur kaderisasi resmi. Peristiwa ini memancing perhatian serius dari seluruh warga Nahdliyin di berbagai penjuru tanah air.

PMKNU bertujuan mencetak kader yang memiliki wawasan ke-NU-an luas serta ideologi Aswaja yang sangat kuat. Pelatihan kepemimpinan ini mempersiapkan peserta agar memahami nilai kebangsaan dan siap menjadi penggerak utama di tengah masyarakat.

Lihat video: Duduki Kursi Ketum PBNU Lagi, Gus Yahya Angkat Bicara



"Yang dimaksud PMKNU adalah Pendidikan Menengah Kepemimpinan Nahdlatul Ulama. Ini merupakan program kaderisasi atau pelatihan kepemimpinan di lingkungan Nahdlatul Ulama untuk mencetak kader NU yang punya wawasan ke-NU-an, kuat secara ideologi Aswaja, mampu memimpin organisasi, memahami kebangsaan, dan siap menjadi penggerak masyarakat," kata Gus Miftah, Kamis (14/5/2026).

Forum ini sering kali menjadi tempat lahirnya para aktivis, politisi ulung, hingga calon pemimpin nasional dari kultur pesantren. Kehadiran Gus Miftah dan kawan-kawan membuktikan betapa pentingnya pematangan kompetensi organisatoris bagi seorang tokoh populer.

Masyarakat melihat kebersamaan ini sebagai bentuk soliditas lintas spektrum yang sangat positif bagi kemajuan jamiyah ke depan. “Kami melihat ada berbagai kesamaan dalam memajukan jamiyah,” ucap salah seorang Nahdliyin yang memantau jalannya kegiatan tersebut.

Gus Yusuf mewakili unsur pesantren dan budayawan, sementara KH Imam Jazuli dan Gus Miftah memperkuat spektrum pendidikan modern serta dai milenial. Perpaduan karakter ini mampu menyatukan massa Nahdlatul Ulama yang sangat beragam di era digital sekarang.

Momen di Cirebon ini bukan sekadar formalitas pelatihan rutin, melainkan sebuah pesan tentang kualitas kepemimpinan yang terukur. “Ini bukan sekadar formalitas pengaderan,” ujar salah satu peserta yang berada di lokasi hotel tersebut.

Dia menambahkan pimpinan NU masa depan tidak hanya butuh popularitas tetapi juga harus terdidik secara organisatoris. “Kehadiran beliau-beliau adalah pesan kuat bahwa masa depan NU berada di tangan pemimpin yang tak hanya populer, tapi juga terdidik secara organisatoris,” ucap dia.

SEMARANG - Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor menggelar pendidikan jenjang tertinggi Kursus Banser Pimpinan (Susbanpim) Angkatan VIII. Kegiatan ini dilaksanakan di Pusdik Binmas Polri Semarang pada 12 – 17 Mei 2026.

Pendidikan ini diikuti puluhan peserta dari berbagai daerah se-Indonesia seperti dari Bali, Kalteng, Kepri, Riau, Jambi, Sumsel, Lampung, Banten, Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, hingga DIY.

Kegiatan ini dibuka secara langsung Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin dan dihadiri Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn) Ahmad Luthfi, perwakilan PWNU, dan pengurus PW Ansor Jateng.

Dalam sambutannya, Addin mencanangkan tahun ini sebagai momentum besar bagi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan transformasi total pola kaderisasi di tubuh organisasi. Menurut Addin, kemajuan sebuah organisasi maupun peradaban sangat bergantung pada kualitas manusianya.

"Tidak ada peradaban yang maju, tidak ada organisasi yang maju tanpa membangun sumber daya manusia," tegasnya, Kamis (14/5/2026).

Sebagai langkah konkret, PP GP Ansor telah merencanakan 10 agenda kaderisasi tingkat tinggi hingga Desember 2026 yang tersebar di berbagai zona wilayah Indonesia, mulai dari jenjang LI 1, PKN, hingga Susbanpim dan Sesko.

Lihat video: Jadi Lembaga Think Tank Kebijakan Prabowo-Gibran, GP Ansor Luncurkan Asta Cita Center



“Transformasi ini tidak hanya menyasar kuantitas, tetapi juga kualitas melalui pembaruan kurikulum, metodologi, narasumber, hingga pola kerja organisasi,” paparnya.

Dalam kesempatan tersebut, Addin memberikan penekanan khusus mengenai jati diri Barisan Ansor Serbaguna (Banser). Addin menyebut Banser bukanlah sekadar pasukan berseragam, melainkan sebuah persaudaraan perjuangan yang diikat oleh nilai, tradisi, loyalitas, dan komando yang tertib. Addin juga menekankan pentingnya disiplin organisasi.

"Sebuah kalimat menjadi bermakna karena ada struktur, fungsi, dan posisi. Begitu pula organisasi; tidak bisa berjalan tanpa struktur, pasukan tidak bisa bergerak tanpa komando, dan gerakan tidak akan berhasil tanpa pembagian tugas," jelasnya.

Addin mengingatkan tugas utama kader adalah membangun cerita baik atau legasi yang bermanfaat bagi generasi mendatang. Addin menekankan misi besar GP Ansor melampaui urusan administratif, yakni menjaga bangsa, negeri, agama, dan Nahdlatul Ulama.

“Seluruh peserta agar menjaga disiplin moral dan menjadi sumber inspirasi bagi pasukan di daerah masing-masing. Jadilah pemimpin bagi dirinya dan berikan contoh bahwa sahabat-sahabat adalah sumber inspirasi, sumber moral, dan sumber keteladanan," tegasnya.

JAKARTA - Kritik tajam dilontarkan A’wan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Abdul Muhaimin terhadap kondisi struktur PBNU saat ini dalam diskusi interaktif bertajuk “NU di Persimpangan: Menjaga Peran Civil Society di Era Baru” di Jakarta, Selasa (12/5/2026). Dia mengaku prihatin terhadap melemahnya peran advokasi NU di tengah berbagai persoalan rakyat.

Dirinya menyinggung kasus Wadas hingga polemik proyek strategis nasional (PSN) di PIK 2 yang menurutnya justru dikawal oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Muhammadiyah. “Saya sedih sebagai A’wan. Kasus Wadas itu dikawal LBH Muhammadiyah, yang mengawal kasus PSN di PIK 2 juga LBH Muhammadiyah. Ke mana NU-nya?” ujarnya.

Menurutnya, NU saat ini kehilangan bargaining position dalam percaturan kebijakan politik dan ekonomi nasional, termasuk dalam memperjuangkan kepentingan pesantren yang dinilai masih terpinggirkan. “NU hari ini tidak memiliki bargaining position dalam kebijakan politik-ekonomi, apalagi pesantren yang sampai sekarang masih terpinggirkan,” katanya.

KH Abdul Muhaimin juga mengkritik pola kepemimpinan di tubuh PBNU yang dinilainya semakin sentralistik. “Struktur PBNU sekarang saya lihat seperti one man show. Acara apa pun, yang datang ya itu-itu saja,” tegasnya.

Pengasuh Ponpes Nurul Ummahat Yogyakarta itu kemudian memaparkan tiga persoalan utama yang menurutnya sedang dihadapi PBNU saat ini. Pertama, PBNU dinilai telah menyimpang dari qonun asasi. Kedua, menyimpang dari khittah perjuangan organisasi. Ketiga, keluar dari semangat AD/ART organisasi.

“Ada tiga problem besar. PBNU hari ini saya kira sudah menyimpang dari qonun asasi, menyimpang dari khittah, dan keluar dari AD/ART,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menyebut kondisi tersebut sebagai situasi yang berbahaya bagi masa depan organisasi. “Kepemimpinan NU saat ini sama saja bunuh diri massal. Dinamika advokasi di jajaran NU mati. Kalaupun ada pergerakan, sifatnya lokalistik. Padahal resources NU itu lengkap,” katanya.

KH Abdul Muhaimin menilai persoalan yang dihadapi NU bukan semata soal politik organisasi, tetapi juga menyangkut persoalan teologis dan spiritual yang berdampak pada hilangnya daya tawar NU di tengah umat. “Jadi ada persoalan teologis-spiritual di tubuh NU yang membuat organisasi ini tidak bisa didinamisasi menjadi bargaining position di tengah umat,” pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA — Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftachul Akhyar secara resmi telah mendorong pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) untuk digelar pada 1–5 Agustus 2026 mendatang.

Langkah tersebut ditempuh usai adanya pertemuan dan konsolidasi antara Rais Aam dengan sejumlah kiai sepuh dari jajaran Syuriyah PBNU di kediamannya, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (5/5/2026) malam. Pertemuan tersebut bertujuan untuk memastikan percepatan pelaksanaan agenda akbar itu demi menjaga soliditas dan keberlanjutan kepemimpinan organisasi kemasyarakatan agama terbesar di Indonesia itu.

Katib PBNU KH Ahmad Tajul Mafakhir menyampaikan bahwa pertemuan yang terselenggara di antara para kiai sepuh tersebut merupakan bagian dari musyawarah guna menjamin agenda besar jam’iyah berjalan lancar dan membawa kemaslahatan.

"Rais Aam telah mendorong agar Muktamar ke-35 NU dilaksanakan pada 1-5 Agustus 2026 mendatang dan usulan ini telah disetujui oleh Ketua Umum PBNU," tegas Ahmad dalam keterangannya, Kamis (7/5/2026).

Menindaklanjuti arahan tersebut, Rais Aam juga telah memanggil Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf ke kantor pusat PBNU guna membahas persiapan teknis muktamar. Seluruh jajaran pengurus diminta segera menuntaskan kebutuhan administratif maupun operasional agar agenda tersebut terlaksana sesuai jadwal.

"Rais Aam PBNU meminta agar persiapan teknis segera dituntaskan, sehingga pelaksanaan Muktamar ke-35 NU tidak mengalami hambatan," jelasnya.

Sejumlah kiai sepuh yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain adalah KH Anwar Iskandar, KH Afifuddin Muhajir, KH Aniq Muhammadun, KH Sadid Jauhari, KH Muhibbul Aman Aly, KH Tonthowi Jauhari Musaddad, hingga KH Imam Buchori.

Sebagai informasi, Muktamar NU ke-35 ini menjadi agenda krusial bagi PBNU untuk menentukan arah strategis organisasi dalam lima tahun ke depan serta pemilihan nahkoda baru di tingkat Tanfidziyah maupun Syuriyah.

Diberitakan sebelumnya, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa penetapan waktu pelaksanaan muktamar pada Agustus mendatang adalah hasil kesepakatan atas berbagai aspirasi yang disampaikan oleh masing-masing Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang NU di seluruh penjuru tanah air dalam rapat pleno yang telah digelar sebelumnya.

"Sesuai dengan hasil rapat, keputusan ya, sesuai dengan keputusan rapat pleno dan rapat gabungan, penyelenggaraan direncanakan pada bulan Agustus. Ini sejalan dengan aspirasi wilayah. Oleh karena itu, kita sekarang sedang bekerja keras ya di bawah arahan Rais Aam untuk menyelenggarakan muktamar pada bulan Agustus," ungkap Gus Ipul usai meninjau pembangunan gedung Sekolah Rakyat di Kedungcowek, Surabaya, Minggu (3/5/2026).

Lebih lanjut, Gus Ipul yang juga menjabat sebagai Menteri Sosial RI tersebut mengungkapkan bahwa susunan kepanitiaan yang akan mengurus pelaksanaan agenda-agenda sentral organisasi tersebut telah terbentuk sepenuhnya atas usaha yang dilakukan oleh panitia kecil.

Susunan kepanitiaan tersebut, tutur Gus Ipul, telah diserahkan panitia kepada Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar selaku pimpinan tertinggi dalam struktur Syuriyah dan Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

Seperti diketahui, panitia kecil tersebut adalah pimpinan Steering Committee (SC) atau Komite Pengarah, dengan KH Said Asrori menjabat sebagai Ketua SC dan Prof. Mohammad Nuh sebagai Sekretaris SC. Kemudian, Ketua Organizing Committee (OC) atau ketua panitia adalah Gus Ipul sendiri dan Sekretaris OC dijabat oleh Amin Said Husni.

"Ya, jadi panitia, juga panitia inti sudah terbentuk, susunan panitia lengkapnya juga sudah selesai. Tinggal menunggu persetujuan Rais Aam dan ketua umum," ujarnya.

Mengenai lokasi pelaksanaan Muktamar NU mendatang, Gus Ipul mengaku bahwa hal tersebut belum diputuskan secara resmi. Sudah terdapat pihak-pihak yang mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah dari helatan tersebut, walau Gus Ipul enggan menyebutkan secara detail.

Menurutnya, hal mengenai tempat pelaksanaan Muktamar NU ke-35 tersebut akan diputuskan oleh panitia yang telah terbentuk atau berdasarkan titah dari Rais Aam maupun Ketum PBNU.

"Belum diputuskan kalau itu. Tunggu aja banyak alternatif, banyak juga yang meminta kesediaan menjadi tuan rumah. Jadi, lagi proses tentu nanti akan dibahas melalui rapat atau diputuskan oleh Rais Aam dan ketua umum. Intinya, kita fokus pada penyelenggaraan Muktamar pada bulan Agustus yang akan datang, tegasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf angkat suara terkait perkembangan persiapan Muktamar NU ke-35 yang direncanakan akan berlangsung pada Agustus mendatang.

Gus Ipul sapaan akrabnya menegaskan bahwa waktu pelaksanaan dari agenda akbar tersebut adalah hasil kesepakatan atas berbagai aspirasi yang disampaikan oleh masing-masing Pengurus Wilayah NU di seluruh penjuru tanah air dalam rapat pleno yang telah digelar sebelumnya.

"Sesuai dengan hasil rapat keputusan ya, sesuai dengan keputusan rapat pleno dan rapat gabungan, penyelenggaraan direncanakan pada bulan Agustus. Ini sejalan dengan aspirasi wilayah. Oleh karena itu, kita sekarang sedang bekerja keras ya di bawah arahan Rais Aam untuk menyelenggarakan muktamar pada bulan Agustus," ungkap Gus Ipul usai meninjau pembangunan gedung Sekolah Rakyat di Kedungcowek, Surabaya, Minggu (3/5/2026).

Lebih lanjut, Gus Ipul yang juga menjabat sebagai Menteri Sosial RI tersebut mengungkapkan bahwa susunan kepanitiaan yang akan mengurus pelaksanaan agenda-agenda sentral organisasi tersebut telah terbentuk sepenuhnya atas usaha yang dilakukan oleh panitia kecil.

Susunan kepanitiaan tersebut, tutur Gus Ipul, telah diserahkan panitia kepada Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar selaku pimpinan tertinggi dalam struktur Syuriyah dan Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

Seperti diketahui, panitia kecil tersebut adalah pimpinan Steering Committee (SC) atau Komite Pengarah. KH Said Asrori menjadi Ketua SC dan Prof. Mohammad Nuh sebagai Sekretaris SC. Kemudian Ketua Organizing Committee (OC) atau ketua panitia adalah Gus Ipul dan Sekretaris OC dijabat oleh Amin Said Husni.

"Ya, jadi panitia, juga panitia inti sudah terbentuk susunan panitia lengkapnya juga sudah selesai. Tinggal menunggu persetujuan Rais Aam dan ketua umum," bebernya.

Mengenai lokasi pelaksanaan Muktamar NU mendatang, Gus Ipul mengaku bahwa hal tersebut belum diputuskan secara resmi. Sudab terdapat pihak-pihak yang mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah dari helatan tersebut, walau Gus Ipul enggan untuk menyebutkan secara detail.

Menurutnya, hal mengenai tempat pelaksanaan Muktamar NU ke-35 tersebut akan diputuskan oleh panitia yang telah terbentuk atau berdasarkan pada titah dari Rais Aam maupun Ketum PBNU.

"Belum diputuskan kalau itu. Tunggu aja banyak alternatif, banyak juga yang meminta kesediaan menjadi tuan rumah. Jadi, lagi proses tentu nanti akan dibahas melalui rapat atau diputuskan oleh Rais Aam dan ketua umum. Intinya kita fokus untuk penyelenggaraan Muktamar pada bulan Agustus yang akan datang," tegasnya.

Ketika ditanya mengenai peluangnya untuk maju sebagai kandidat dalam bursa pemilihan Ketua Umum PBNU selanjutnya, Gus Ipul mengeklaim bahwa dirinya tidak akan mencalonkan diri.

"Oh, enggak. Kalau itu enggak itu, enggak ya, enggak potongan," pungkasnya.

BANGKALAN - Peringati Harlah ke-92, Gerakan Pemuda (GP) Ansor melakukan gowes sepeda dari Bangkalan ke Jombang. Kegiatan ini menempuh jarak sekitar 123 Km dengan melintasi 6 kabupaten/kota.

Kegiatan bertajuk Ziarah Akbar & Sepeda (Satukan energi Pemuda Indonesia) ini diikuti oleh ribuan peserta yang terdiri dari unsur kader, komunitas sepeda, hingga organsisasi kepemudaan lintas iman.

Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Addin Jauharudin menyampaikan, kegiatan ini ditujukan untuk mengingat peran para ulama NU yang telah memberikan teladan, terutama bagi anak muda, untuk mengambil peran lebih dalam khidmat untuk umat.

“Kita ingin mengenang perjalanan yang tidak mudah, penuh tawadu seperti yang dilakukan oleh Kiai As’ad, yang membawa isyarah pendirian NU dari Mbah Kholil Bangkalan kepada Mbah Hasyim Asyari,” katanya, Rabu (29/4/2026).

Menurut Addin, ini bukan sekadar teladan yang tidak hanya berlaku bagi kalangan anak muda NU sebagai generasi penerus. Tetapi juga untuk semua karena di dalamnya tersirat pesan perjuangan dan keyakinan yang demikian kuat dan luhur.

“Mungkin kala itu, Kiai As’ad masih seumuran kita anak muda. Dan inilah nilai penting, bahwa dengan keyakinan dan ketakdziman, bisa mencapai mimpi-mimpi kita, bisa berperan untuk hal yang besar, untuk negeri,” imbuhnya.

Lihat video: Jadi Lembaga Think Tank Kebijakan Prabowo-Gibran, GP Ansor Luncurkan Asta Cita Center



Addin mengatakan melalui gowes, diharapkan agenda ini menjadi hub anak muda, tidak hanya untuk memahami perjuangan dalam betangan sejarah. Tapi juga tentang pengembangan diri melalui kreativitas dan inovasi diri.

“Dengan menjadikan setiap kegiatan sebagai hub anak muda, maka kami meyakini jika energi anak muda itu disatukan akan bisa berdampak sedemikian besar bagi Indonesia,” pungkasnya.

Kegiatan ini juga menjadi ajang peningkatan ekenomi UMKM. Di setiap pos istirahat, lokasi dan hidangan yang disajikan dirancang untuk menunjang dan memperkenalkan potensi daerah.

“Ada di beberapa titik yang menyediakan makanan khas daerah, dengan lokasi yang di dalamnya banyak berjejer produk UMKM. Termasuk juga oleh teman-teman lintas iman, di mana kita diperbolehkan istirahat di halaman gereja,” ucapnya.

Mengawali perjalanan dari Bangkalan, para peserta juga melakukan ziarah dan silaturahmi dengan para dzuriah Syaikhona Cholil Bangkalan. Di titik finish, peserta juga menggelar kegiatan yang sama di Kompleks Makam Pahlawan Nasional, KH. Abdul Wahab Hasbullah.

Untuk menjaga keterhubungan kader Ansor dengan para ulama, Addin meminta kepada seluruh kader agar menziarahi para ulama yang menyebarkan Islam di daerah masing-masing.

“Dalam momentum Harlah ini, mari lakukan ziarah serentak kepada para penyebar Islam di daerah masing-masing, muassis NU setempat, makam makam kesultanan dan lakukan silaturahmi dengan para kiai dan pimpinan pondok pesantren,” katanya

JAKARTA - Warga NU sekaligus Kiai Kampung HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur membeberkan perkembangan yang terjadi menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU). Dia sengaja menggunakan istilah paslon (pasangan calon) dalam membaca dinamika Muktamar ke-35 NU.

"Istilah ini memang tidak dikenal secara formal dalam struktur organisasi NU. Namun, dalam praktik politik organisasi, ia justru membantu menjelaskan realitas yang sedang berlangsung," ujarnya dalam keterangannya, Rabu (29/4/2026).

Secara normatif, kata dia, Rais Aam dipilih melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA). Akan tetapi, lanjut dia, dalam realitas politik internal, komposisi AHWA tidak sepenuhnya steril. "Ia kerap dikondisikan, dipengaruhi, bahkan diatur melalui relasi dan kepentingan yang melibatkan calon Rais Aam dan calon Ketua Umum," ujarnya.

Dengan kata lain, dia mengatakan, meskipun pemilihan Rais Aam dilakukan oleh AHWA, arah pilihan AHWA sendiri tidak terlepas dari konfigurasi awal yang dibentuk oleh para aktor utama. Dalam perkembangan terkini, dia mengungkapkan adanya pergerakan Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf, yang tidak menginginkan dua kiai alim NU masuk sebagai anggota AHWA, yaitu: KH. Nurul Huda Jazuli dan KH. Kafabihi Makhrus.

"Informasi ini, tentu saja, perlu dibaca sebagai bagian dari dinamika internal yang masih cair. Namun, dalam pembacaan politik organisasi, hal semacam ini menunjukkan bahwa komposisi AHWA menjadi arena strategis yang sangat menentukan," kata pengusaha rokok ini.

Lihat video: Bukan Sekadar Dukungan, Prabowo Akui Jadi Lebih Berani Bela Rakyat Saat di Tengah NU



Menurut narasi yang berkembang, kata dia, kedua kiai tersebut dipersepsikan memiliki kecenderungan memilih Said Aqil Siradj sebagai Rais Aam, sementara Gus Ipul menghendaki Miftachul Akhyar tetap berada di posisi tersebut. "Di titik ini, terlihat jelas bahwa pertarungan Muktamar bukan hanya terjadi di ruang pemilihan, tetapi sudah berlangsung jauh sebelumnya—di ruang-ruang penentuan siapa yang berhak memilih," imbuhnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, jika dinamika ini ditarik lebih luas, maka pada hari ini—dan tentu masih bisa berubah hingga pelaksanaan Muktamar—komposisi persaingan “paslon” pimpinan NU dapat dibaca sebagai berikut.

Pertama, Yahya Cholil Staquf tetap berada dalam posisi mencalonkan diri sebagai Ketua Umum. Namun demikian, ia masih berada dalam proses mencari pasangan yang tepat untuk posisi Rais Aam.



Kedua, Saifullah Yusuf berada dalam posisi mempertahankan dirinya sebagai Sekretaris Jenderal, dengan kecenderungan mendorong Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam, sambil tetap mencari konfigurasi yang ideal untuk posisi Ketua Umum.

Ketiga, terdapat jaringan yang beririsan dengan Partai Kebangkitan Bangsa yang mendorong skema Ketua Umum tertentu dengan Said Aqil Siradj sebagai Rais Aam.

Keempat, muncul pula pembacaan terhadap jaringan yang beririsan dengan Kementerian Agama, yang mempertimbangkan figur Menteri Agama, Nazaruddin Umar, sebagai calon Ketua Umum, sementara posisi Rais Aam masih terbuka untuk dikonfigurasikan.

Kelima, tidak menutup kemungkinan munculnya paslon alternatif, yang biasanya lahir dari kompromi di detik-detik akhir ketika tidak ada satu poros pun yang mampu mendominasi secara penuh.

Dia menjelaskan, dinamika ini semakin menarik ketika dikaitkan dengan pernyataan-pernyataan dalam forum IKA PMII. Jika pidato-pidato dalam forum tersebut bukan sekadar retorika, maka terbuka kemungkinan adanya koalisi antara jaringan PKB di NU, jaringan Kementerian Agama, serta figur seperti Said Aqil Siradj.

"Dalam skenario seperti ini, jika figur-figur seperti Muhaimin Iskandar, Nusron Wahid, dan Nazaruddin Umar benar-benar berpadu dalam satu konfigurasi, maka bukan tidak mungkin hasil Muktamar telah selesai sebelum forum resmi berlangsung," ungkapnya.

Namun, lanjut dia, sebagaimana tradisi NU, semua itu tetap harus berhadapan dengan faktor kiai pesantren—yang sering kali menjadi penentu akhir di luar kalkulasi formal. "Pertanyaan lain yang juga menarik adalah mengapa Yahya Cholil Staquf tidak kembali berpasangan dengan Miftachul Akhyar seperti sebelumnya, sekaligus mempertahankan Saifullah Yusuf sebagai Sekretaris Jenderal," jelasnya.

Dia menuturkan, dalam dinamika organisasi, perubahan konfigurasi semacam ini biasanya mencerminkan adanya ketegangan atau perbedaan orientasi yang tidak selalu tampak ke permukaan. "Ia bisa berasal dari perbedaan strategi, perebutan kue, perbedaan jaringan, atau bahkan perbedaan cara membaca arah NU ke depan," katanya.

Dalam skenario lain, ujar dia, jika strategi yang dibangun oleh Gus Ipul lebih berhasil dibandingkan dinamika yang berkembang di IKA PMII, maka bisa saja muncul konfigurasi alternatif, misalnya Nazaruddin Umar sebagai calon Ketua Umum dan Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam. Sementara itu, di sisi lain, Yahya Cholil Staquf telah melakukan komunikasi dengan Buya Said Aqil Siradj untuk posisi Rais Aam, meskipun hingga saat ini belum dijawab.

"Disebutkan pula bahwa Gus Yahya merasa masih memiliki modal awal dukungan sekitar 40 persen. Dalam politik organisasi, angka semacam ini penting sebagai basis awal, tetapi tidak selalu menentukan hasil akhir," kata dia.

Dia menambahkan, jika pada akhirnya Said Aqil Siradj memilih berada dalam konfigurasi lain, maka terbuka kemungkinan bagi Gus Yahya untuk mencari alternatif, seperti Asep Saifuddin Halim atau Ma'ruf Amin untuk posisi Rais Aam. "Semua dinamika ini menunjukkan satu hal: bahwa Muktamar NU bukan sekadar forum pemilihan, tetapi arena pertemuan berbagai kepentingan, jaringan, dan orientasi," tegasnya.

Menurut dia, istilah paslon yang digunakannya pada akhirnya, bukan sekadar istilah teknis. Istilah itu adalah cara untuk membaca bahwa dalam NU, kepemimpinan tidak pernah berdiri sendiri.

"Ia selalu merupakan hasil dari konfigurasi dua poros sekaligus: Rais Aam dan Ketua Umum. Dan di balik konfigurasi itu, selalu ada pertarungan yang lebih dalam—tentang arah NU ke depan. Menarik membaca dinamika menuju Muktamar NU, bukan?" pungkasnya.

REMBANG - Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Ma’hadul Ilmi As-Syar’iyati (MIS) Sarang, Rembang, KH Achmad Rosikh Roghibi atau Gus Rosikh menegaskan pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) harus dijaga dari berbagai kepentingan politik praktis. Termasuk orientasi ekonomi yang berpotensi mencederai nilai-nilai luhur organisasi.

Muktamar sebagai forum permusyawaratan tertinggi NU semestinya menjadi ruang yang sakral, diisi oleh semangat keikhlasan dan tanggung jawab keumatan, bukan arena perebutan kekuasaan ataupun transaksi berbasis cuan.

“NU ini berdiri di atas fondasi perjuangan para ulama. Kalau Muktamar sudah disusupi kepentingan politik dan kepentingan materi, maka arah perjuangan NU akan menyimpang dari khittahnya,” ujarnya, Selasa (28/4/2026).

Gus Rosikh, menekankan pentingnya mengembalikan kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kepada dzuriyah muasis, yakni keturunan para pendiri NU, yang dinilai memiliki kedekatan historis, kultural, dan spiritual dengan nilai-nilai dasar organisasi.

Menurut Gus Rosikh, dzuriyah muassis tidak hanya membawa legitimasi genealogis, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga warisan perjuangan para ulama pendiri NU agar tetap berada di jalur yang benar.

“Sudah saatnya PBNU kembali dipimpin oleh dzuriyah muassis yang memahami betul ruh perjuangan NU. Ini bukan soal eksklusivitas, tapi soal menjaga kesinambungan nilai dan amanah para pendiri,” tegasnya.

Gus Rosikh juga mengingatkan dominasi kepentingan politik dalam tubuh NU berisiko menimbulkan polarisasi di kalangan warga nahdliyin serta mengikis kepercayaan publik terhadap independensi organisasi.

"Saya mengajak seluruh elemen NU untuk bersama-sama menjaga marwah Muktamar agar tetap bersih, jujur, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Saya berharap proses kepemimpinan di PBNU ke depan benar-benar mencerminkan integritas, kapasitas keilmuan, serta komitmen terhadap nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah," ucapnya.

Dengan demikian, NU diharapkan tetap menjadi kekuatan moral dan sosial yang mampu menjaga persatuan bangsa serta menghadirkan Islam yang rahmatan lil alamin di tengah dinamika zaman.

KH Achmad Rosikh Roghibi atau Gus Rosikh dikenal penggerak Bahtsul Masail Pesantren di Jawa Tengah juga menegaskan pelaksanaan Muktamar NU ke depan harus terbebas dari kepentingan politik praktis maupun orientasi materi.

Muktamar sebagai forum tertinggi dalam organisasi NU semestinya menjadi ruang musyawarah yang suci dan berlandaskan nilai-nilai keikhlasan, bukan ajang kontestasi kepentingan kelompok atau transaksi yang berorientasi pada keuntungan finansial.

“NU ini didirikan oleh para ulama dengan niat ibadah, bukan untuk kepentingan politik sesaat atau mencari cuan. Kalau Muktamar sudah dicampuri kepentingan seperti itu, maka ruh keulamaannya akan luntur,” ujarnya.

Gus Rosikh menekankan pentingnya mengembalikan marwah PBNU sebagai representasi dari dunia pesantren. PBNU harus kembali berpijak pada nilai-nilai kepesantrenan yang menjunjung tinggi akhlak, keilmuan, serta kemandirian ulama.

Gus Rosikh juga mengingatkan dominasi kepentingan politik dalam tubuh organisasi berpotensi menjauhkan NU dari khittahnya sebagai jam’iyah diniyah ijtima’iyah. Hal ini, menurutnya, dapat berdampak pada melemahnya kepercayaan warga nahdliyin terhadap kepemimpinan organisasi.

“PBNU harus kembali ke pesantren, kembali ke ulama yang benar-benar hidup dalam tradisi keilmuan dan pengabdian. Jangan sampai NU hanya menjadi alat kepentingan kekuasaan,” tegasnya.

Gus Rosikh mengajak seluruh elemen warga NU untuk menjaga integritas Muktamar sebagai forum yang bermartabat. Gus Rosikh mendorong agar proses pemilihan kepemimpinan dilakukan secara jujur, transparan, dan berlandaskan pada kapasitas keilmuan serta keteladanan, bukan kekuatan modal.

"Saya berharap NU dapat tetap menjadi pilar utama dalam menjaga nilai-nilai keislaman yang moderat, serta berperan sebagai penyejuk di tengah dinamika sosial dan politik bangsa," katanya.

JAKARTA - Forum Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia mendesak Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar segera Muktamar paling lambat awal Agustus 2026. Para ketua PWNU se-Indonesia menyampaikan desakan itu dengan mendatangi langsung kantor PBNU di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa (28/4/2026).

Ketua PWNU Jawa Tengah Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin menyampaikan bahwa kehadiran para ketua PWNU itu bagian dari konsolidasi pimpinan wilayah dalam merespons dinamika internal organisasi. Gus Rozin menambahkan ada keprihatinan mendalam bahwa pasca kesepakatan islah belum ada progres yang berarti untuk memecahkan kebuntuan komunikasi pada elite PBNU.

Forum ini sudah berdiskusi beberapa kali dan tidak menemukan solusi lain kecuali melalui pelaksanaan muktamar sesegera mungkin. Aspirasi tersebut disampaikan dan diterima Rais Aam PBNU, Miftachul Akhyar secara daring. Dan diterima secara langsung oleh Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf di ruang kerjanya.

Forum menilai keterlambatan pelaksanaan Muktamar berpotensi mengganggu konsolidasi organisasi serta menghambat fokus NU dalam menjalankan peran strategis di tingkat kebangsaan dan keummatan.

Menurut Gus Rozin, kurang lebih ada tiga poin pernyataan sikap yang disampaikan Forum Ketua PWNU se-Indonesia kepada PBNU. Pertama, PBNU diminta melaksanakan Muktamar pada akhir Juli atau awal Agustus 2026 sesuai keputusan Rapat Pleno PBNU pada 29 Januari 2026.

“Jika hingga Agustus 2026 Muktamar tidak terlaksana, PWNU bersama PCNU akan menyatakan mosi tidak percaya kepada PBNU,” kata Gus Rozin saat dihubungi di Jakarta.

Kedua, lanjut dia, PBNU diminta konsisten menindaklanjuti keputusan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah pada 18 Maret 2026. Hal itu mencakup pembentukan panitia Munas/Konbes dan Muktamar, serta percepatan penerbitan dan penyelesaian surat keputusan (SK).

Ketiga, Steering Committee diminta menetapkan peserta Muktamar, meliputi PWNU, PCNU, dan PCINU, paling lambat satu bulan sebelum pelaksanaan. Sikap tersebut didukung 23 Ketua PWNU dari berbagai provinsi, mulai dari Aceh hingga Papua Pegunungan.

Dukungan itu menjadi sinyal kuat bahwa struktur wilayah menginginkan kepastian arah kepemimpinan organisasi. Forum Ketua PWNU menegaskan percepatan Muktamar menjadi langkah krusial untuk menjaga legitimasi kepemimpinan dan soliditas organisasi.

Ketidakpastian yang berlarut dinilai berpotensi menurunkan kepercayaan struktural di tingkat wilayah dan cabang. “Ini bukan sekadar agenda organisasi, tetapi menyangkut masa depan jam’iyah dan peran strategis NU bagi bangsa,” demikian pernyataan yang mengemuka dalam forum tersebut.

“Forum ini murni inisiatif para ketua PWNU, tidak dikoordinir secara khusus. Bahkan kedatangan mereka ke Jakarta juga atas biaya sendiri, padahal ada yang dari Aceh dan Papua Pegunungan,” pungkasnya.