JAKARTA - Warga NU sekaligus Kiai Kampung HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur membeberkan perkembangan yang terjadi menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU). Dia sengaja menggunakan istilah paslon (pasangan calon) dalam membaca dinamika Muktamar ke-35 NU.

"Istilah ini memang tidak dikenal secara formal dalam struktur organisasi NU. Namun, dalam praktik politik organisasi, ia justru membantu menjelaskan realitas yang sedang berlangsung," ujarnya dalam keterangannya, Rabu (29/4/2026).

Secara normatif, kata dia, Rais Aam dipilih melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA). Akan tetapi, lanjut dia, dalam realitas politik internal, komposisi AHWA tidak sepenuhnya steril. "Ia kerap dikondisikan, dipengaruhi, bahkan diatur melalui relasi dan kepentingan yang melibatkan calon Rais Aam dan calon Ketua Umum," ujarnya.

Dengan kata lain, dia mengatakan, meskipun pemilihan Rais Aam dilakukan oleh AHWA, arah pilihan AHWA sendiri tidak terlepas dari konfigurasi awal yang dibentuk oleh para aktor utama. Dalam perkembangan terkini, dia mengungkapkan adanya pergerakan Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf, yang tidak menginginkan dua kiai alim NU masuk sebagai anggota AHWA, yaitu: KH. Nurul Huda Jazuli dan KH. Kafabihi Makhrus.

"Informasi ini, tentu saja, perlu dibaca sebagai bagian dari dinamika internal yang masih cair. Namun, dalam pembacaan politik organisasi, hal semacam ini menunjukkan bahwa komposisi AHWA menjadi arena strategis yang sangat menentukan," kata pengusaha rokok ini.

Lihat video: Bukan Sekadar Dukungan, Prabowo Akui Jadi Lebih Berani Bela Rakyat Saat di Tengah NU



Menurut narasi yang berkembang, kata dia, kedua kiai tersebut dipersepsikan memiliki kecenderungan memilih Said Aqil Siradj sebagai Rais Aam, sementara Gus Ipul menghendaki Miftachul Akhyar tetap berada di posisi tersebut. "Di titik ini, terlihat jelas bahwa pertarungan Muktamar bukan hanya terjadi di ruang pemilihan, tetapi sudah berlangsung jauh sebelumnya—di ruang-ruang penentuan siapa yang berhak memilih," imbuhnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, jika dinamika ini ditarik lebih luas, maka pada hari ini—dan tentu masih bisa berubah hingga pelaksanaan Muktamar—komposisi persaingan “paslon” pimpinan NU dapat dibaca sebagai berikut.

Pertama, Yahya Cholil Staquf tetap berada dalam posisi mencalonkan diri sebagai Ketua Umum. Namun demikian, ia masih berada dalam proses mencari pasangan yang tepat untuk posisi Rais Aam.



Kedua, Saifullah Yusuf berada dalam posisi mempertahankan dirinya sebagai Sekretaris Jenderal, dengan kecenderungan mendorong Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam, sambil tetap mencari konfigurasi yang ideal untuk posisi Ketua Umum.

Ketiga, terdapat jaringan yang beririsan dengan Partai Kebangkitan Bangsa yang mendorong skema Ketua Umum tertentu dengan Said Aqil Siradj sebagai Rais Aam.

Keempat, muncul pula pembacaan terhadap jaringan yang beririsan dengan Kementerian Agama, yang mempertimbangkan figur Menteri Agama, Nazaruddin Umar, sebagai calon Ketua Umum, sementara posisi Rais Aam masih terbuka untuk dikonfigurasikan.

Kelima, tidak menutup kemungkinan munculnya paslon alternatif, yang biasanya lahir dari kompromi di detik-detik akhir ketika tidak ada satu poros pun yang mampu mendominasi secara penuh.

Dia menjelaskan, dinamika ini semakin menarik ketika dikaitkan dengan pernyataan-pernyataan dalam forum IKA PMII. Jika pidato-pidato dalam forum tersebut bukan sekadar retorika, maka terbuka kemungkinan adanya koalisi antara jaringan PKB di NU, jaringan Kementerian Agama, serta figur seperti Said Aqil Siradj.

"Dalam skenario seperti ini, jika figur-figur seperti Muhaimin Iskandar, Nusron Wahid, dan Nazaruddin Umar benar-benar berpadu dalam satu konfigurasi, maka bukan tidak mungkin hasil Muktamar telah selesai sebelum forum resmi berlangsung," ungkapnya.

Namun, lanjut dia, sebagaimana tradisi NU, semua itu tetap harus berhadapan dengan faktor kiai pesantren—yang sering kali menjadi penentu akhir di luar kalkulasi formal. "Pertanyaan lain yang juga menarik adalah mengapa Yahya Cholil Staquf tidak kembali berpasangan dengan Miftachul Akhyar seperti sebelumnya, sekaligus mempertahankan Saifullah Yusuf sebagai Sekretaris Jenderal," jelasnya.

Dia menuturkan, dalam dinamika organisasi, perubahan konfigurasi semacam ini biasanya mencerminkan adanya ketegangan atau perbedaan orientasi yang tidak selalu tampak ke permukaan. "Ia bisa berasal dari perbedaan strategi, perebutan kue, perbedaan jaringan, atau bahkan perbedaan cara membaca arah NU ke depan," katanya.

Dalam skenario lain, ujar dia, jika strategi yang dibangun oleh Gus Ipul lebih berhasil dibandingkan dinamika yang berkembang di IKA PMII, maka bisa saja muncul konfigurasi alternatif, misalnya Nazaruddin Umar sebagai calon Ketua Umum dan Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam. Sementara itu, di sisi lain, Yahya Cholil Staquf telah melakukan komunikasi dengan Buya Said Aqil Siradj untuk posisi Rais Aam, meskipun hingga saat ini belum dijawab.

"Disebutkan pula bahwa Gus Yahya merasa masih memiliki modal awal dukungan sekitar 40 persen. Dalam politik organisasi, angka semacam ini penting sebagai basis awal, tetapi tidak selalu menentukan hasil akhir," kata dia.

Dia menambahkan, jika pada akhirnya Said Aqil Siradj memilih berada dalam konfigurasi lain, maka terbuka kemungkinan bagi Gus Yahya untuk mencari alternatif, seperti Asep Saifuddin Halim atau Ma'ruf Amin untuk posisi Rais Aam. "Semua dinamika ini menunjukkan satu hal: bahwa Muktamar NU bukan sekadar forum pemilihan, tetapi arena pertemuan berbagai kepentingan, jaringan, dan orientasi," tegasnya.

Menurut dia, istilah paslon yang digunakannya pada akhirnya, bukan sekadar istilah teknis. Istilah itu adalah cara untuk membaca bahwa dalam NU, kepemimpinan tidak pernah berdiri sendiri.

"Ia selalu merupakan hasil dari konfigurasi dua poros sekaligus: Rais Aam dan Ketua Umum. Dan di balik konfigurasi itu, selalu ada pertarungan yang lebih dalam—tentang arah NU ke depan. Menarik membaca dinamika menuju Muktamar NU, bukan?" pungkasnya.

Komisaris Utama (Komut) Pt Kereta Api Indonesia (KAI) Said Aqil Siradj menekankan bahwa pembuatan palang pintu adalah tanggung jawab pemerintah setempat. Ia menilai palang pintu menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan kereta di Bekasi Timur.

"(Kewajiban) Pemerintah daerah, pemerintah setempat. Ya perbatasan Kemenhub, berkoordinasi dengan kepala daerah, Kemendagri juga. Itu bukan kewajiban KAI," ujar Said Aqil seusai menjenguk korban di RSUD Bekasi, Selasa (28/4) dilansir dari Detik.

Ia juga menegaskan bahwa tugas KAI hanya sebatas menjalankan kereta dan menarik tiket penumpang.

"Jadi banyak orang enggak paham, saya sendiri sebelum jadi Komut enggak paham. Saya kira palang itu kewajiban KAI, (ternyata) bukan," imbuh dia.

Said menjelaskan pihaknya kerap mengingatkan dan mengajak pemerintah daerah untuk membuat palang pintu sesuai prosedur. Namun, hal itu belum terlaksana.

"Ya kita sudah sering sekali mengimbau, malah waktu di Jawa Timur semua kumpul bupati-bupati yang ada sebidang itu. Waktunya, oke, kolaborasi, ya tapi belum ada pelaksanaannya," ungkapnya.

[Gambas:Youtube]

Said juga tak menampik bahwa untuk membuat palang pintu kereta api membutuhkan anggaran yang besar. Namun, ia menekankan hal itu demi keselamatan nyawa.

"Bikin palang yang bagus itu Rp3 miliar, satu. Bukan barang murah," katanya.

Dia menuturkan, insiden kecelakaan kereta (KA) Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur akan menjadi perhatian. Besok pihaknya akan melakukan evaluasi.

"Pasti kita akan ada rapat besok, jam 9, dievaluasi. Alhamdulillah Presiden sudah cepat sekali nengok ke sini," tandasnya.

JAKARTA - Center For Dialogue And Cooperation Among Civilization (CDCC) dan Global Fulcrum Of Wasatiyyat Islam menyerukan pembentukan Aliansi Global untuk kemanusiaan yang adil dan beradab. Diketahui, inisiatif ini lahir sebagai respons atas kegagalan tata dunia lama dalam mencegah perang di Timur Tengah.

Ketua Poros Dunia Wasatiyyat Islam Din Syamsuddin menyatakan inisiasi tersebut didukung oleh tokoh-tokoh besar seperti Jusuf Kalla, Said Aqil Sirojd, hingga Mahfud MD. Tujuannya, guna menjadikan Tanah Air sebagai penggerak bagi bangsa-bangsa yang merindukan keadilan.

"Kita serukan kepada dunia untuk adanya Aliansi Global Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Ini sila kedua dari Pancasila kita," ungkap Din Syamsuddin di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Senin (13/4/2026).

Menurut Din, dunia Islam harus mengambil peran kepemimpinan dalam aliansi ini demi menghentikan agresi militer di Timur Tengah. "Dunia Islam untuk tampil bersatu, berada di depan, menjadi motor, menjadi leading sector, mengajak bangsa-bangsa yang cinta perdamaian dan keadilan," tambahnya.

Perang yang melanda Iran dan Palestina dijadikan momentum evaluasi bagi umat Islam Indonesia untuk memberikan kesaksian kepada dunia.

"Inilah saatnya bagi umat Islam untuk memberi kesaksian kepada dunia sebagai Umat Terbaik (khaira ummah) dan Umat Tengahan (ummatan wasathan)," jelasnya mengutip poin seruan.

Lihat video: NEGOSIASI TERHENTI, IRAN TETAP PEGANG KUNCI SELAT HORMUZ



Seruan tersebut disusun dalam enam poin di mana lebih dari 50 ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim Indonesia ikut menandatanganinya, termasuk mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla.

Rencananya, naskah seruan yang telah akan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan Inggris ini akan segera dikirimkan ke berbagai markas besar organisasi dunia di New York dan Jeddah.

"Kita akan kirim ke PBB, ke berbagai pihak, mungkin ke seluruh negara anggota OKI. Jadi ini bukan hanya untuk audiens di dalam negeri Indonesia," tegas Din.

JAKARTA - Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), diskursus mengenai sosok ideal Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bergulir. Jabatan Rais Aam dinilai bukan sekadar posisi struktural melainkan simbol marwah, otoritas tertinggi Syuriyah sekaligus penentu arah strategis jam’iyah pewaris para Nabi ini di tengah dinamika nasional dan global.

Pandangan tersebut disampaikan Pengasuh Pondok Bina Insan Mulia Cirebon KH Imam Jazuli. Menurut dia, pemilihan Rais Aam harus berangkat dari kriteria yang tegas sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (Ahwa), bukan semata pertimbangan popularitas figur.

Dalam kepengurusan NU, kata dia, Syuriyah adalah lembaga tertinggi yang memegang kendali organisasi para ulama ini seutuhnya. Syuriyah PBNU dipimpin seorang Rais Aam yang biasanya dipilih berdasarkan kriteria yang ketat.

“Dalam struktur NU, Rais Aam bukan sekadar jabatan administratif. Ia adalah simbol marwah, pemimpin spiritual, dan pengambil kebijakan strategis jam’iyah. Karena itu, yang paling penting bukan siapa orangnya, tetapi apakah ia memenuhi kriteria,” katanya, Sabtu (24/1/2026).

Dia menyebut empat pilar utama yang harus dimiliki Rais Aam PBNU yakni alim, faqih, zahid, serta berwibawa dan berpengalaman dalam organisasi yang diperkuat dengan nilai muru’ah, futuwwah, dan muharrikan atau penggerak.

Berdasarkan kriteria tersebut, KH Imam Jazuli menilai KH Said Aqil Siradj sebagai sosok yang paling memenuhi syarat untuk memimpin Syuriyah NU pada periode mendatang. “Jika kriteria itu diterapkan secara objektif, maka KH Said Aqil Siradj muncul sebagai figur yang paling lengkap dan paripurna,” ujarnya.

Lihat video: Konflik Internal PBNU Memanas!



Dari sisi keilmuan, Kiai Said Aqil disebut sebagai ulama alim dan faqih dengan latar belakang pendidikan dari Universitas Ummul Qura, Mekkah, serta penguasaan mendalam terhadap khazanah keilmuan Islam klasik (turats) dan pemikiran kontemporer.

“Pemikiran beliau mencerminkan Islam wasathiyah. Teguh pada tradisi pesantren, tetapi mampu merespons modernitas tanpa kehilangan jati diri NU. Sehingga, kefaqihan KH Said Aqil bersifat solutif dan kontekstual, sehingga mampu memberikan jawaban atas persoalan umat di era perubahan sosial yang cepat,” terangnya.

Dalam aspek spiritualitas, Kiai Said Aqil dinilai memiliki karakter zahid, yakni tidak terikat ambisi duniawi meskipun memiliki kapasitas dan akses kekuasaan.

“Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia, tetapi menempatkan dunia sebagai sarana ibadah. Jabatan bagi Kiai Said adalah amanah dan khidmah, bukan tujuan,” kata Kiai Imjaz, sapaan akrabnya.

Pengalaman panjang Kiai Said Aqil sebagai Ketua Umum PBNU selama dua periode (2010–2021) juga menjadi poin penting. Menurut KH Imam Jazuli, pengalaman itu membuatnya memahami NU secara utuh, baik dalam aspek struktural, ideologis, maupun kultural.

“Beliau bukan hanya paham AD/ART, tetapi juga pelaku sejarah modernisasi NU. Ia tahu bagaimana mengelola jam’iyah sebesar NU tanpa keluar dari khittah 1926. Di bawah kepemimpinannya, gagasan kemandirian NU melalui penguatan pendidikan tinggi, rumah sakit, dan jejaring internasional dinilai sebagai visi strategis jangka panjang,” ujarnya.

Dia juga menyoroti peran Kiai Said Aqil sebagai muharrikan, penggerak organisasi yang mampu membawa Islam moderat NU ke tingkat global. Sikapnya yang konsisten menjaga NKRI dan melawan ekstremisme dinilai sebagai bentuk futuwwah dan muru’ah seorang Rais Aam.

“NU ke depan membutuhkan Rais Aam yang berani bersikap tegas, meskipun pahit, demi keselamatan jam’iyah dan jamaah. Kiai Said memiliki keberanian moral itu,” tegasnya.

Dia menambahkan, Muktamar ke-35 NU membutuhkan sosok Rais Aam yang tidak lagi berada pada tahap belajar, tetapi telah matang secara keilmuan, pengalaman, dan visi kepemimpinan.

“Dengan rekam jejak nasional dan internasional, Kiai Said Aqil Siradj adalah standar emas Rais Aam PBNU. Menempatkannya sebagai Rais Aam merupakan langkah strategis agar NU tetap menjadi jangkar stabilitas nasional dan kompas moral umat,” ucapnya.

JAKARTA - Menteri Agama(Menag) Nasaruddin Umar mendorong kajian ontologi pendidikan sebagai rumusan arah barupesantren. Hal itu penting sebelum Direktorat Jenderal Pesantren berjalan sebagai satuan kerja Eselon I di Kementerian Agama.

Nasaruddin menekankan fondasi konseptual lembaga baru ini harus dibangun melalui kajian ontologis tiga arus besar pendidikan sekuler, pendidikan Islam, dan pendidikan pesantren.

Nasaruddin menyebut Ditjen Pesantren sebagai cek kosong yang memerlukan pengisian matang agar tidak melahirkan kebijakan prematur.

“Road map pesantren dan pendidikan Islam harus jelas. Jangan sampai jalannya sama, tetapi memakai nama berbeda,” ujarnya pada Halaqah Penguatan Kelembagaan Ditjen Pesantren di Kampus II UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Sabtu (21/11/2025).

Nasaruddin berharap forum halaqah ini melahirkan gagasan yang solid untuk menentukan arah masa depan pesantren, sekaligus mengintegrasikan keragaman pandangan yang saat ini berkembang dalam dunia pendidikan.

Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Rosihon Anwar, menambahkan kampus terus menguatkan ekosistem pesantren melalui berbagai program, termasuk Ma’had Al-Jamiah.

"Saya berharap halaqah menjadi ruang konsolidasi nasional untuk menenun masa depan pesantren sekaligus menjaga ketahanan tradisi keilmuan di tengah dinamika zaman," ujarnya.

Selain membuka halaqah, Nasaruddin juga meluncurkan Sentra Analisis dan Riset Pesantren Indonesia (Santi) sebagai pusat kajian strategis untuk memperkuat riset dan pemikiran seputar pendidikan pesantren.

Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam, Arskal Salim menambahkan halaqah ini menjadi ruang terbuka bagi para kiai, ajengan, pengelola pesantren, alumni pesantren, akademisi, dan pemerintah untuk menyampaikan pandangan dan masukan berharga.

“Halaqah ini memberikan ruang bagi kita semua untuk memberikan masukan-masukan yang berharga bagi kemajuan pesantren. Sehingga menghadirkan gagasan yang lebih konkret dan inovatif tentang bagaimana membentuk arah penguatan pesantren,” ujarnya.

Hadir dalam halaqah ini tokoh-tokoh nasional, salah satunya mantan Ketua PBNU KH Said Aqil Siradj yang menegaskan penguatan pesantren tidak boleh hanya berhenti pada aspek administratif, tetapi harus berdiri di atas bangunan epistemologi yang kokoh.

Menurut Kiai Said, pemahaman agama perlu berlandaskan tiga pendekatan klasik yang telah menjadi tradisi besar dalam keilmuan Islam yaitu Bayan berupa pendekatan tekstual berbasis wahyu dan hadis; Burhan yakni pendekatan rasional yang menguatkan teks melalui logika dan penalaran dan Irfan yakni pendekatan spiritual yang memberikan kedalaman makna melalui pengalaman batin.

“Tiga epistemologi ini tidak boleh berjalan sendiri. Teks tanpa nalar tidak cukup, dan nalar tanpa kedalaman spiritual juga tidak memadai,” ujarnya.

Integrasi ketiganya dipandang sangat relevan untuk membentuk santri yang kuat secara intelektual, matang secara spiritual, dan terampil membaca realitas.

Halaqah ini menjadi bagian dari langkah Kementerian Agama menyiapkan kerangka besar Ditjen Pesantren sebagai institusi yang akan menangani pembinaan pesantren secara nasional.

Melalui kajian ontologi pendidikan, pemerintah berharap penyusunan kebijakan tidak hanya responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi juga berakar pada tradisi keilmuan yang telah menghidupi pesantren berabad-abad lamanya.

Turut hadir sebagai narasumber KH Said Aqil Siradj, Direktur Nasional Gusdurian Indonesia Alissa Qutrotunnada Wahid. Pimpinan Ponpes Miftahul Huda Tasikmalaya KH Aziz Afandi serta Pimpinan Ponpes Al-Muhajirin Purwakarta KH Abun Bunyamin.

JAKARTA - Sekretaris Eksekutif Said Aqil Sirodj (SAS) Institute Abi Rekso merespons keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) menutup portal mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Kamis 6 November lalu. Abi Rekso menilai penutupan ini karena adanya permasalahan besar dalam pengelolaan anggaran MBG.

Abi Rekso mengatakan, sudah banyak aduan masyarakat terkait adanya pungutan liar (pungli) dalam program MBG. Menurut dia, jika terorganisir praktik pungli ini bisa menjadi dugaan kuat korupsi oknum pejabat BGN. Dia mengatakan, pungli-pungli itu juga yang menjadi latar belakang terjadinya keracunan masal program MBG ini.

“Ini saatnya teman-teman KPK dan Kejaksaan mulai bergerak untuk melakukan pengembangan atas dugaan korupsi di dalam program MBG. Program MBG ini mulia, tetapi tidak akan tercapai jika dijalankan oleh orang-orang yang serakah,” ujar Abi Rekso, Jumat (7/11/2025).

Dia pun meyakini penutupan portal ini atas dasar perintah Presiden Prabowo Subianto, dan pada saatnya oknum-oknum pejabat BGN yang selama ini diduga kuat melakukan praktik korupsi akan ditindak tegas secara hukum.

Adapun penutupan ini juga diperkuat oleh pernyataan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya. Dalam keterangan pers, Sony Sonjaya belum secara tuntas dan lugas apa yang menjadi latar belakang utama adanya penutupan portal kerja sama mitra dapur.

Kendati Presiden Prabowo memberikan target pembentukan SPPG sebanyak 30.000 dapur. Dan hingga hari ini capaian klaim Sony Sonjaya baru mencapai 8.471 dapur. Masih belum mencapai 30% dari angka yang ditargetkan Presiden Prabowo.