JAKARTA - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, pihaknya masih menunggu hasil pembahasan tim perumus yang terdiri dari pengusaha dan buruh untuk menindaklanjuti RUU Ciptaker (Cipta Kerja). Dasco menyampaikan, elemen buruh dan Apindo telah sepakat akan membuat tim perumus dari Undang-Undang Tenaga Kerja yang baru dalam menyikapi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kemudian hasil rumusan itulah yang kemudian dibawa ke DPR untuk kemudian disinkronkan dengan naskah akademik yang sekarang ini sedang dibuat, dan kemudian tim dari Serikat Pekerja, Apindo, maupun DPR kemudian akan membuat tim bersama untuk menggodok dan kemudian melakukan pembahasan,” kata Dasco di Jakarta, Minggu (7/6/2026).

Oleh karena itu, lanjut berkata, pembahasan tim perumus harus bisa dirampungkan bila ingin RUU Ciptaker disahkan dalam waktu dekat.

“Nah jadi kalau kemudian itu undang-undangnya ingin cepat selesai seperti yang ditargetkan juga oleh Presiden bulan Oktober paling lambat harus selesai, ya kita sama-sama,” ucap Dasco.

“Terutama pada saat ini saya belum tahu perkembangannya terakhir bagaimana hasil tim dari Apindo dan ketua-ketua Serikat Pekerja yang ditugaskan untuk melakukan rumusan-rumusan tentang apa-apa yang penting yang akan dimasukkan dalam undang-undang yang baru,” jelasnya.

Cianjur (ANTARA) - Koperasi Perajin Tahu Tempe Indonesia (Kopti) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mencatat kenaikan harga kedelai lebih terkendali dibandingkan sebelumnya dimana harga merangkak naik akibat melemahnya nilai rupiah terhadap Dolar Amerika.

Ketua Kopti Cianjur Hugo Siswaya saat dihubungi di Cianjur Minggu, mengatakan sejak nilai tukar rupiah melemah harga bahan baku kedelai terus merangkak naik, sehingga dampaknya mulai memberatkan pelaku usaha di Cianjur karena biaya operasional membengkak.

Pihaknya menilai kenaikan harga saat ini merangkak tidak seperti sebelumnya langsung melambung tinggi, namun tetap dirasakan berat bagi sekitar 300 pengusaha tahu dan tempe di Cianjur, sehingga mereka berharap ada upaya dari pemerintah untuk menstabilkan harga.

"Meski kenaikan lebih terkendali dibandingkan dengan sebelumnya namun tetap saja berdampak terhadap pelaku usaha tahu tempat di Cianjur, kami berharap pemerintah turun tangan secepatnya guna menstabilkan harga kedelai di pasaran," katanya.

Dia menjelaskan, berbagai upaya dilakukan pelaku usaha guna menekan kenaikan biaya operasional yang terus mengalami kenaikan, sehingga tidak sedikit yang memilih berhenti berproduksi karena merugi.

Ia mengungkapkan, ada sekitar 50 pengusaha tahu yang berhenti sementara karena tidak mampu lagi membeli bahan baku, sementara yang lain masih bertahan dengan mengurangi ukuran tahu atau mengurangi skala produksinya.

Sementara pemilik Pabrik Tahu di Kecamatan Cianjur Taufik Munandar, mengatakan sejak nilai tukar rupiah melemah berdampak terhadap bahan baku kedelai impor yang bergantung pada nilai tukar mata uang, dimana harga satu kilogram kedelai mencapai Rp10.500.

Kenaikan harga kedelai yang terus merangkak naik membuat ongkos produksi mengalami kenaikan sedangkan angka penjualan terus menurun, kondisi tersebut membuat pihaknya menghentikan produksi sejak dua bulan terakhir karena terus merugi.

"Biasanya setiap hari kami dapat mengolah 100 sampai 200 kilogram kedelai menjadi tahu atau tempe dengan melibatkan 14 orang pekerja, namun sejak harga kedelai terus merangkak naik, biaya operasional membengkak sedangkan pendapatan menurun," katanya.

Dia dan ratusan pengusaha tahu tempe di Cianjur, berharap pemerintah dapat segera membantu menstabilkan harga kedelai di pasaran agar para pelaku usaha dapat kembali berproduksi.

Pewarta: Ahmad Fikri
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (Persero) memasuki fase baru transformasi organisasi seiring dengan penyesuaian struktur dan penguatan kepemimpinan di berbagai lini perusahaan. Langkah ini dinilai menjadi bagian dari upaya Perusahaan untuk menjawab tantangan yang semakin kompleks sebagai perusahaan yang mengemban mandat pemberdayaan jutaan perempuan pengusaha ultra mikro di Indonesia.

Di tengah perubahan lanskap ekonomi, digitalisasi, serta tuntutan efisiensi dan tata kelola yang semakin tinggi, PNM tidak hanya melakukan pembaruan pada struktur organisasi, tetapi juga memperkuat fondasi kepemimpinan yang mampu mengawal transformasi jangka panjang. Penyesuaian organisasi tersebut juga tercermin dalam struktur korporasi terbaru sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan efektivitas operasional.

Ada tiga sosok baru yang masuk dalam Jajaran Dewan Komisaris dan Direksi. Dua di antaranya mengisi posisi Komisaris yaitu Marsudi Syuhud menjabat sebagai Komisaris Independen serta Temmy Satya Permana sebagai Komisaris. Selain itu, PNM juga memperkenalkan sosok baru dalam jajaran manajemen yaitu L. Dodot Patria Ary Suprianto sebagai Direktur Operasional dan Hubungan Kelembagaan dengan Kindaris sebagai Direktur Utama dan Sunar Basuki sebagai Wakil Direktur Utama.

Direktur Utama PNM, Kindaris, menegaskan transformasi Perusahaan tidak dapat hanya bertumpu pada perubahan sistem maupun proses bisnis. Menurutnya, faktor penentu keberhasilan organisasi justru terletak pada kualitas manusianya.

"Di tengah berbagai perubahan yang terjadi, PNM terus melakukan penguatan dan pembaruan di berbagai aspek organisasi. Namun pada akhirnya, perubahan yang paling menentukan adalah perubahan pada manusianya, bagaimana kita terus belajar, beradaptasi, membuka diri terhadap cara berpikir baru, dan bertumbuh menjadi pemimpin yang mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi fondasi perusahaan ini," ujarnya dalam prosesi pengucapan sumpah dan pelantikan pejabat PT Permodalan Nasional Madani (Persero) di Jakarta (3/6).

Pernyataan tersebut mencerminkan arah transformasi yang tengah dibangun PNM. Sebagai perusahaan yang melayani perempuan prasejahtera melalui program pembiayaan dan pemberdayaan, PNM menghadapi tantangan yang berbeda dengan lembaga keuangan pada umumnya. Pertumbuhan bisnis harus berjalan beriringan dengan misi sosial untuk menciptakan dampak nyata bagi masyarakat.

Karena itu, transformasi yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian target bisnis, tetapi juga pada penguatan budaya kerja yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada kebermanfaatan. Kindaris menambahkan, kepemimpinan di PNM harus mampu menjaga keseimbangan antara profesionalisme korporasi dan empati terhadap masyarakat yang dilayani.
"Kita bekerja dengan hati. Kita hadir untuk memberdayakan. Kita tumbuh bersama jutaan perempuan prasejahtera yang setiap harinya berjuang untuk keluarganya. Oleh karena itu, setiap keputusan yang kita ambil sebagai pemimpin harus selalu berpijak pada empati, keteladanan, dan keberpihakan pada kemajuan bersama," katanya.

Penguatan organisasi ini juga datang pada momentum penting setelah perubahan status perusahaan menjadi Persero. Perubahan tersebut membawa konsekuensi baru bagi PNM untuk semakin adaptif, agile, dan mampu menjawab ekspektasi pemegang saham sekaligus menjaga mandat pemberdayaan yang selama ini menjadi identitas perusahaan.

Kindaris optimistis bahwa modal terbesar PNM tetap terletak pada budaya gotong royong dan kolaborasi yang telah tumbuh selama lebih dari dua dekade. Menurutnya, setiap proses perubahan akan menghadirkan tantangan, tetapi juga membuka peluang untuk menciptakan organisasi yang lebih kuat dan berdampak.

"Perjalanan ke depan tentu tidak selalu mudah. Akan ada target yang harus dicapai, perubahan yang harus dijalankan, dan tantangan yang harus diselesaikan. Namun saya percaya, dengan semangat kolaborasi dan budaya saling menguatkan yang selama ini menjadi kekuatan PNM, kita akan mampu melewati setiap proses transformasi dengan baik," ujarnya.

Dengan semangat baru tersebut, PNM menegaskan bahwa transformasi bukan hanya tentang perubahan struktur organisasi ataupun pergantian jabatan. Lebih dari itu, transformasi adalah upaya membangun organisasi yang semakin relevan, tangguh, dan mampu menghadirkan dampak yang lebih luas bagi jutaan keluarga Indonesia yang menjadi bagian dari perjalanan pemberdayaan PNM.

#PNMuntukUMKM

#PNMPemberdayaanUMKM

JAKARTA, KOMPAS.com-Industri mebel dan kerajinan nasional masih menghadapi tantangan berat di pasar global.

Produk furnitur buatan Indonesia dinilai masih lebih mahal hingga 30 persen dibandingkan produk sejenis dari Vietnam dan China.

Kondisi tersebut membuat daya saing industri furnitur nasional tertinggal dari para pesaing utama di kawasan.

Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), Abdul Sobur, mengatakan selisih harga tersebut salah satunya dipengaruhi tingkat adopsi teknologi yang masih tertinggal.

Penggunaan mesin modern, otomasi produksi, dan efisiensi manufaktur di China dan Vietnam membuat biaya produksi kedua negara tersebut lebih rendah.

Akibatnya, produk mereka bisa dijual dengan harga lebih kompetitif di pasar internasional.

“Kami menyadari di balik produk yang kami tampilkan masih ada pekerjaan rumah besar sekali. Kalau di-compare dengan negara lain seperti misalnya Vietnam, Malaysia, apalagi Cina, barang-barang yang kita produksi itu dianggap relatif mahal, bisa selisih 30 persen lebih mahal. Salah satunya indikatornya karena teknologi," ujar Sobur lewat keterangan pers, Jumat malam (5/6/2026).

Sobur mengatakan HIMKI mendorong transformasi industri berbasis teknologi untuk mengejar ketertinggalan tersebut.

Pengembangan industri furnitur dan kerajinan nasional tidak bisa dilakukan secara parsial.

Menurut dia, Indonesia perlu membangun ekosistem industri yang utuh dari hulu hingga hilir.

HIMKI menempatkan Indonesia Forestry and Woodworking Machinery Expo (Indowood Expo) 2026 sebagai salah satu platform strategis dalam pembangunan ekosistem tersebut.

Indowood berperan sebagai platform hulu industri.

Pameran tersebut mempertemukan pelaku usaha dengan teknologi manufaktur, mesin produksi, bahan baku, perangkat keras, fitting, bahan finishing, perangkat lunak industri, otomasi, serta solusi peningkatan produktivitas dan efisiensi.

Sementara itu, Indonesia International Furniture Expo (IFEX) berperan sebagai platform hilir industri.

IFEX mempertemukan produsen Indonesia dengan pembeli internasional, jaringan distribusi global, dan pasar ekspor dunia.

Sobur menilai Indowood dan IFEX bukan dua pameran yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari satu rantai nilai yang saling terhubung.

Ke depan, HIMKI mendorong Indowood berkembang menjadi Indonesia Woodworking and Furniture Manufacturing Technology Platform.

Platform tersebut diharapkan menjadi pusat transfer teknologi, edukasi industri, benchmarking internasional, peningkatan produktivitas, pengembangan sumber daya manusia (SDM), dan percepatan modernisasi manufaktur furnitur Indonesia.

Sobur mengatakan tantangan terbesar industri furnitur nasional saat ini bukan hanya persoalan pasar.

Tantangan utama juga terletak pada kecepatan transformasi teknologi dan peningkatan produktivitas.

Persaingan global yang semakin ketat membuat kemampuan industri mengadopsi teknologi baru dan meningkatkan efisiensi produksi menjadi faktor penting untuk memenangkan pasar.

Karena itu, keberhasilan Indowood tidak hanya diukur dari jumlah peserta pameran, luas area pameran, maupun jumlah pengunjung.

Keberhasilan platform tersebut perlu tercermin dari kemampuannya mendorong adopsi teknologi di kalangan pelaku industri.

Indowood juga diharapkan memperkuat rantai pasok nasional, meningkatkan investasi pada mesin dan peralatan produksi, serta memperkuat daya saing industri furnitur Indonesia di pasar global.

Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, HIMKI akan mengintegrasikan Indowood dengan berbagai program pengembangan industri.

Program tersebut mencakup IFEX sebagai platform pemasaran global, buyer mission, pelatihan dan pengembangan SDM, industrial benchmarking, factory visit, serta berbagai inisiatif peningkatan produktivitas bagi anggota HIMKI.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level Rp18.000 per dolar AS mulai memicu kekhawatiran di kalangan pelaku usaha ritel karena berpotensi meningkatkan harga barang dan menambah tekanan terhadap daya beli masyarakat yang masih lemah.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) Solihin berharap nilai tukar rupiah dapat bergerak lebih stabil guna memberikan kepastian bagi dunia usaha, khususnya sektor ritel yang sangat bergantung pada kestabilan harga dan pasokan barang.

"Harapan kita semua, saya sebagai Ketum APRINDO mengharapkan kondisinya stabil. Nggak sport jantung gitu. Naik-naik-naik gitu. Stabil," kata Solihin seperti dikutip, Jumat (5/6/2026).

Meski menghadapi tekanan ekonomi yang semakin besar, Solihin meminta pelaku usaha tetap menjaga optimisme dan semangat menjalankan bisnis. Menurut dia, dunia usaha harus siap menghadapi berbagai tantangan, termasuk fluktuasi nilai tukar dan perlambatan daya beli masyarakat.

Kekhawatiran serupa disampaikan Presiden Direktur PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) Hans Prawira. Ia menilai pelemahan rupiah memberikan tekanan kepada para pemasok yang selama ini berupaya menahan kenaikan harga produk di tengah kondisi konsumsi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.

"Daya beli kita saat ini juga tidak dalam kondisi yang lebih baik dibanding tahun lalu, di samping tentunya kita semua tahu exchange rate USD yang terus menguat, lemahnya rupiah. Ini yang terus terang tantangan buat kita karena beberapa supplier sepertinya juga tidak akan mampu lagi menahan harga," ujar Hans.

Menurut Hans, Alfamart telah menerima informasi dari sejumlah pemasok mengenai kemungkinan penyesuaian harga dalam waktu dekat. Kondisi tersebut berpotensi memperberat sektor ritel karena terjadi di saat kemampuan belanja masyarakat masih terbatas.

Sementara itu, Direktur Keuangan PT Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) Suantopo Po mengatakan pelemahan rupiah akan berdampak langsung terhadap produk yang menggunakan bahan baku atau komponen impor. Sejumlah komoditas seperti susu, kedelai, dan kacang hijau dinilai rentan mengalami kenaikan biaya akibat penguatan dolar AS.

"Ya, memang kita ketahui bahwa hari ini mungkin dolar itu sudah Rp18.000. Tentu saja banyak produk yang menggunakan komponen impor pasti akan mengalami kenaikan harga," kata Suantopo.

Ia menambahkan penyesuaian harga di tingkat ritel pada akhirnya akan mengikuti kebijakan produsen atau prinsipal. Jika pemasok menaikkan harga untuk menutup kenaikan biaya produksi akibat pelemahan rupiah, maka harga jual kepada konsumen juga berpotensi ikut meningkat, sehingga menambah tantangan bagi industri ritel di tengah kondisi daya beli yang belum sepenuhnya pulih.

JAKARTA - Dua pengusaha dari PT KEM Temurila dan Miki Mahfud divonis 1,5 tahun penjara dalam kasus suap pengurusan sertifikasi K3 di Kemnaker. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan keduanya bersalah dalam kasus tersebut.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Temurila dan terdakwa II Miki Mahfud oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1,5 tahun," ujar Ketua Majelis Hakim Nur Sari Baktiana saat membacakan amar putusan, Kamis (4/6/2026).

Majelis hakim juga menghukum Temurila dan Miki membayar denda Rp200 juta subsider 90 hari pidana kurungan. Miki merupakan suami dari auditor ahli pratama di KPK.

Vonis ini lebih rendah dibanding tuntutan jaksa, yakni tuntutan hukuman pidana penjara masing-masing 3 tahun dan denda Rp250 juta subsider 90 hari kurungan.

Adapun pertimbangan memberatkan vonis ialah perbuatan Temurila dan Miki telah menciderai tatanan birokrasi menjadi birokrasi pelayanan publik yang transaksional, tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan korupsi.

Kemudian, Temurila dan Miki mengakui telah mengetahui adanya tradisi pemberian uang sejak bekerja di perusahaan sebelumnya, namun secara sadar bersepakat untuk meneruskan tradisi tersebut demi kelancaran operasional PT Kem.

"Sedangkan hal meringankan di antaranya kedua terdakwa belum pernah dihukum, para terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan, serta mampu menjaga wibawa pengadilan. Para terdakwa adalah tulang punggung keluarga," ujar hakim.

Hakim menyatakan Temurila dan Miki terbukti memberikan uang nonteknis ke pegawai Kemnaker untuk mengurus sertifikat K3 senilai Rp 4,7 miliar. Hakim menyatakan Temurila dan Miki bersalah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 127 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

"Di mana hasil tindak pidana yang diserahkan kepada pejabat Kemnaker berupa uang nonteknis sejumlah Rp4.786.460.000 dan telah beralih kepada pejabat Kemnaker dan berdasarkan pengakuan para terdakwa tidak pernah ditampung kembali dalam rekening terdakwa maupun rekening PT KEM," ujar hakim.

Sebelumnya, Mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer (Noel) divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Selain itu, Noel juga dikenakan pidana tambahan sejumlah Rp200 juta yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Noel juga dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti senilai Rp3,4 miliar. Apabila tidak dapat membayar uang pengganti dalam 1 bulan setelah putusan, harta benda Noel dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Bila Noel tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Hery Gunardi membagikan tips memulai usaha dari perspektif seorang bankir senior dalam Jogja Financial Festival di Jogja Expo Center, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (23/5/2026).

Acara ini dihadiri 1.000 peserta dari kalangan pengusaha UMKM, mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum. Hery menjelaskan, terdapat lima tips yang bisa diikuti masyarakat untuk memulai usaha.

Pertama, calon pengusaha memulai dari industri dengan entry barrier yang rendah alias tidak sulit. Artinya, calon pengusaha bisa mencoba jenis-jenis usaha yang persaingannya tidak ketat dan keras.

"Jadi kalau memang mau masuk mulai usaha, masuklah ke industri yang entry barrier enggak susah." kata Hery yang bersanding dengan Chairman & Founder CT Corp, Chairul Tanjung dalam sesi Education Class.

Kedua, sambungnya, pemahaman tentang perilaku pasar. Calon pengusaha atau wirausahawan harus memahami lanskap usaha yang dituju, baik pembeli/klien maupun pesaingnya.

"Siapa pemainnya? Siapa pesaingnya? Siapa yang pegang market share paling besar? Kenapa dia bisa besar? Kenapa dia bisa lebih maju? Nah kita belajar dari yang sudah maju." kata Hery.

Ketiga, calon pengusaha harus memiliki manajemen bisnis dan keuangan bagus, sekalipun baru merintis. Dari pengalamannya memimpin BRI, banyak UMKM gagal disebabkan oleh pencatatan keuangan yang lemah.

"Kebanyakan masih belum memisahkan antara catatan belanja pribadi dengan belanja usaha, itu catatannya sama. Jadi tidak tahu ini untung yang mana, rugi yang mana. Karena dipakai uangnya untuk hari-hari. Yang benar, catatan keuangan pribadi dan usaha dipisah, jadi kelihatan usaha ini ada untung atau tidak " ujar Hery.

Keempat, dia mengingatkan, momen krusial bisnis atau usaha baru dalam 6 bulan pertama bukan di laba. Hal penting dalam masa awal merintis adalah cash flow. Ia mengingatkan agar produksi barangnya harus lancar, sehingga pembayaran tidak terlambat.

"Jadi misalnya gini, Bapak sebenarnya potensi punya cash flow bagus, tapi Bapak masih ngutang ke pelanggan, akhirnya cash-nya kan terlambat. Nah biasanya habis napas itu karena cash-nya tidak cukup," katanua. Maka, tata kelola manajemen harus bagus dan disiplin.

Terakhir, dia menyarankan para perintis mau mengembangkan usahanya dengan memahami teknologi. Dia pun mencontohkan penggunaan media sosial untuk menjual produk.

"Termasuk tadi juga menggunakan teknologi supaya biaya variabel bisa turun, bisa bersaing. Dan teknologi misalnya digunakan pakai internet, kemudian bisa jualan di TikTok, Instagram, dan juga lakukan inovasi-inovasi dari sisi digital dan online seperti itu," katanya.

Senada dengan Hery, Chairul Tanjung (CT) pun menekankan pemahaman teknologi bagi para pengusaha maupun mereka yang akan memulai usaha. Menurut CT, pengusaha yang sukses lahir karena berhasil membuat produk unik dengan pasar besar.

Aspek yang tidak kalah penting, produk itu cocok dengan generasinya. "Nah itu akan hidup. Dan jangan lupa manfaatkan teknologi untuk adik-adik ini sekarang," ujar CT.

CT menyampaikan, menjual barang saat ini sudah tidak memerlukan toko fisik. Sebab, mayoritas konsumen dari generasi milenial, generasi Z hingga generasi alfa, sangat tergantung kepada e-commerce.

"Namanya TikTok itu berpengaruh sangat luar biasa dalam namanya promosi barang, namanya jualan, sudah mengalahkan jauh Instagram, apalagi Facebook. Jadi, harus paham teknologi," kata CT.

kita harus memiliki data yang kuat mengenai kebutuhan anggota dan potensi usaha di setiap daerah agar solusi pembiayaan yang diberikan benar-benar tepat sasaran

Jakarta (ANTARA) - Calon Ketua Umum (Caketum) Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) periode 2026-2029 Reynaldo Bryan memaparkan strategi untuk memastikan akses permodalan dapat menjangkau pengusaha di seluruh daerah.

Menurut Reynaldo, persoalan utama yang masih dihadapi banyak pengusaha daerah saat ini adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan usaha. Untuk itu, ia menyiapkan program yang berfokus pada pemetaan kebutuhan anggota dan potensi ekonomi daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan serta langkah konkret organisasi ke depan.

"Saya rasa memang yang menjadi permasalahan di daerah itu adalah akses permodalan. Ketika kita terpilih nanti, kita harus memiliki data yang kuat mengenai kebutuhan anggota dan potensi usaha di setiap daerah agar solusi pembiayaan yang diberikan benar-benar tepat sasaran," ujar Reynaldo dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan strategi tersebut akan dijalankan melalui dua pendekatan, yakni solusi jangka pendek dan jangka panjang agar kebutuhan pembiayaan pelaku usaha dapat terjawab secara berkelanjutan.

Untuk jangka pendek, Reynaldo berkomitmen mengoptimalkan kekuatan jaringan Hipmi dengan menggalang dukungan dari internal organisasi serta para senior Hipmi yang telah berhasil membangun usaha di berbagai sektor.

"Kita akan menyusun skema pembiayaan yang melibatkan kekuatan internal Hipmi. Senior-senior Hipmi yang telah sukses harus menjadi bagian dari solusi untuk membantu teman-teman pengusaha di daerah agar mendapatkan akses permodalan yang lebih cepat dan tepat sasaran," katanya.

Sementara itu, dalam jangka panjang, ia mengatakan Hipmi harus mengambil peran lebih strategis dalam mendorong lahirnya kebijakan pemerintah yang berpihak kepada pelaku usaha, khususnya UMKM dan pengusaha muda di daerah.

Menurut dia, masih banyak calon wirausahawan yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk berusaha, namun terkendala persyaratan pembiayaan yang sulit dijangkau.

Ke depan, lanjut dia, Hipmi harus mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah agar akses kredit semakin inklusif.

"Saya membayangkan suatu saat masyarakat yang memiliki kemampuan dan rekam jejak yang baik, bahkan hanya dengan ijazah sekalipun, dapat memperoleh akses Kredit Usaha Rakyat dan pembiayaan produktif lainnya untuk memulai atau mengembangkan usahanya," ujar Reynaldo.

Ia menyampaikan keberhasilan pembangunan ekonomi nasional tidak dapat dilepaskan dari tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di daerah. Oleh karena itu, pemerataan akses permodalan harus menjadi agenda prioritas organisasi.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (MUNAS) XVIII HIPMI yang akan digelar pada 10 Juni 2026, Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI akan menyelenggarakan debat ketiga sekaligus debat pamungkas Calon Ketua Umum BPP HIPMI masa bakti 2026–2029 pada Rabu, 3 Juni 2026 di Jakarta. Debat ketiga akan mengangkat tema “Menggalang Kekuatan Investasi, Hilirisasi, Pembiayaan, dan Pasar Modal di Tengah Tantangan Ekonomi Global”.

Melalui tema tersebut, para kandidat diharapkan dapat menawarkan berbagai gagasan dan strategi dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional sekaligus menjawab tantangan dunia usaha di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Ketua Umum BPP HIPMI, Akbar Himawan Buchari menyampaikan, bahwa debat calon ketua umum merupakan momentum penting untuk menghadirkan berbagai gagasan dan perspektif yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi nasional di tengah dinamika ekonomi global yang terus berkembang.

Caketum HIPMI Reynaldo: Pariwisata Penggerak Ekonomi Nasional



“Debat ini menjadi ruang bagi para kandidat untuk menyampaikan gagasan, visi, dan solusi yang dapat memberikan kontribusi bagi masa depan perekonomian Indonesia. Di tengah tantangan dan ketidakpastian ekonomi global yang terus berkembang, HIPMI diharapkan dapat terus menghadirkan pemikiran-pemikiran strategis serta melahirkan kepemimpinan yang mampu menjawab kebutuhan dunia usaha dan bangsa ke depan,” ujarnya.

Ketua Organizing Committee (OC) MUNAS XVIII HIPMI, Arief Satria Kurniagung menyampaikan, bahwa debat ketiga akan menjadi momentum penting bagi para kandidat untuk menyampaikan gagasan terbaiknya terkait masa depan HIPMI dan dunia usaha nasional.

“Dalam debat ketiga nanti, kami berharap para kandidat dapat menghadirkan gagasan terbaiknya terkait masa depan HIPMI, penguatan dunia usaha, serta kontribusi pengusaha muda dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Debat terakhir ini akan menjadi momentum penting menjelang pemilihan Ketua Umum BPP HIPMI periode 2026-2029,” ujarnya.



Sementara itu, Ketua Steering Committee (SC) MUNAS XVIII HIPMI, Tri Febrianto Damu menegaskan, bahwa debat terakhir di Jakarta akan menjadi bagian penting dalam rangkaian proses demokrasi organisasi menjelang pelaksanaan MUNAS XVIII HIPMI.

Akademisi Sebut Anthony Leong Kuasai Panggung Debat Caketum Hipmi



“Debat ketiga menjadi kesempatan terakhir bagi para kandidat untuk menyampaikan visi, program, dan arah kepemimpinan organisasi di hadapan anggota HIPMI. Kami berharap seluruh rangkaian proses ini dapat semakin memperkuat tradisi demokrasi dan melahirkan kepemimpinan terbaik bagi HIPMI ke depan,” katanya.

Debat pamungkas ini menjadi penutup dari rangkaian debat Calon Ketua Umum BPP HIPMI masa bakti 2026–2029 sebelum memasuki agenda utama MUNAS XVIII HIPMI yang akan menentukan nahkoda baru organisasi pengusaha muda terbesar di Indonesia tersebut.

Debat ketiga akan disiarkan secara langsung pada Rabu, 3 Juni 2026 pukul 19.00 hingga 21.00 WIB sehingga dapat disaksikan oleh anggota HIPMI maupun masyarakat luas. Kehadiran siaran langsung tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan diskusi sekaligus memperkenalkan berbagai gagasan strategis yang ditawarkan para kandidat kepada publik.

Para pengusaha di Tanah Air memberikan enam catatan penting terkait kebijakan pemerintah untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas Sumber Daya Alam (SDA) strategis menjadi satu pintu lewat BUMN PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Rencananya, aturan eksportir tunggal SDA strategis ini akan berlaku sepenuhnya mulai 1 Januari 2027. Pada tahap awal, SDA strategis itu meliputi sawit (CPO), batu bara, dan paduan besi. 

Catatan bersama ini disampaikan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Indonesian Mining Association (IMA), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA), Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki).

"Kami memahami bahwa kebijakan ini bertujuan meningkatkan transparansi perdagangan, mencegah praktek under-invoicing dan transfer pricing, serta memastikan Devisa Hasil Ekspor (DHE) SDA memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional. Dalam semangat tersebut, seluruh asosiasi siap berperan sebagai mitra konstruktif Pemerintah," tulis para pengusaha dalam keterangan resmi, Senin (1/6).

Demi menjaga stabilitas industri, kepastian berusaha, dan kesinambungan arus ekspor nasional, para pengusaha memandang perlu perhatian khusus pada aspek-aspek strategis. Berikut 6 masukan pengusaha buat pemerintah:

Para pengusaha berharap pelaksanaan kebijakan hendaknya dilakukan secara bertahap, transparan, dan akuntabel, dengan mempertimbangkan keunikan masing-masing sektor.

Komoditas batu bara, nikel, dan ferro-nickel/ferro-alloy, juga kelapa sawit, memiliki struktur kontrak, rantai pasok, mekanisme pembiayaan, dan profil pembeli internasional yang sangat beragam.

Selama masa transisi, aktivitas ekspor diharapkan tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku, disertai penguatan pengawasan dan integrasi sistem digital oleh pemerintah dan DSI.

Diperlukan jaminan kepastian atas kontrak yang sedang berjalan, kontrak jangka panjang, mekanisme pembayaran, serta ketentuan pengapalan dan asuransi. Kejelasan mengenai kewajiban DHE, Domestic Market Obligation (DMO), dan perlakuan terhadap skema perdagangan internasional (FTA, perjanjian bilateral, ketentuan WTO) juga mendesak untuk ditetapkan.

"Pemerintah perlu menerbitkan petunjuk teknis yang transparan guna menghilangkan spekulasi negatif dan menjaga kepercayaan pasar internasional terhadap Indonesia sebagai pemasok komoditas global," kata para pengusaha.

Operasional DSI diharapkan dijalankan secara transparan dan akuntabel, tanpa menimbulkan beban biaya tambahan bagi pelaku usaha. Peran DSI sebagai fasilitator dan penguat data ekspor nasional perlu ditegaskan secara jelas untuk membangun kepercayaan dunia usaha dan pasar internasional.

Penanganan under-invoicing dan transfer pricing harus dilakukan secara sistemik melalui teknologi informasi modern, dengan penegakan hukum yang ditujukan pada pelaku pelanggaran secara spesifik.

Pengusaha menyatakan platform ekspor terintegrasi perlu dirancang sebagai closed-loop system yang mencakup seluruh rantai industri hulu-hilir, terhubung dengan semua instansi terkait, serta menjamin transparansi, kredibilitas, dan kerahasiaan data masing-masing pelaku industri.

Para pengusaha mengusulkan pembentukan forum koordinasi teknis yang melibatkan pemerintah, DSI, otoritas keuangan, dan asosiasi pelaku usaha.

Forum ini membahas rincian teknis secara komprehensif, meliputi cakupan komoditas, mekanisme penetapan harga, Service Level Agreement (SLA), penyelesaian pembayaran dan perselisihan, serta tahapan transisi menuju implementasi penuh.

Sosialisasi kepada para pembeli dan importir internasional mengenai kebijakan tata kelola ekspor ini perlu segera dilaksanakan, baik oleh pemerintah maupun DSI. Asosiasi sektor siap mendukung dan memfasilitasi upaya sosialisasi tersebut.

Pada intinya, APINDO, IMA, APBI, FINI, dan GAPKI menegaskan tekad untuk mendukung Pemerintah melalui masukan teknis yang konstruktif, sosialisasi kebijakan kepada seluruh anggota, serta pengawalan masa transisi agar berjalan tertib dan tidak mengganggu kelancaran ekspor nasional.

"Melalui dialog terbuka dan implementasi yang terukur, kami meyakini kebijakan ini akan memperkuat tata kelola SDA, meningkatkan daya saing ekspor, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional," pungkas pengusaha.

IDXChannel - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bersama Indonesian Mining Association (IMA), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI - ICMA), Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengungkapkan harapannya pada mekanisme Devisa Hasil Ekspor (DHE) SDA bagi perekonomian nasional.

Dalam mekanisme yang baru, ekspor SDA hanya melalui satu pintu, yaitu PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Terkait peran DSI, Ketua UmumAPINDO, Shinta Kamdani, mengatakan harapan para pengusaha agar operasional perusahaan tersebut dijalankan secara transparan dan akuntabel tanpa menimbulkan biaya tambahan bagi dunia usaha.

Selain itu, para pengusaha menilai peran DSI sebagai fasilitator dan penguat data ekspor nasional perlu ditegaskan secara jelas.

"Peran DSI sebagai fasilitator dan penguat data ekspor nasional perlu ditegaskan secara jelas untuk membangun kepercayaan dunia usaha dan pasar internasional," kata Shinta dalam pernyataan bersama, Senin (1/6/2026).

Di sisi lain, asosiasi menilai penanganan praktik under-invoicing dan transfer pricing harus dilakukan secara sistemik melalui pemanfaatan teknologi informasi modern. Mereka mengusulkan pembangunan platform ekspor terintegrasi berbasis closed-loop system yang mencakup seluruh rantai industri dari hulu hingga hilir, terhubung dengan seluruh instansi terkait, serta mampu menjamin transparansi dan kerahasiaan data pelaku usaha.

"Kami mengusulkan pembentukan forum koordinasi teknis yang melibatkan Pemerintah, DSI, otoritas keuangan, dan asosiasi pelaku usaha. Forum ini membahas rincian teknis secara komprehensif, meliputi cakupan komoditas, mekanisme penetapan harga, Service Level Agreement (SLA), penyelesaian pembayaran dan perselisihan, serta tahapan transisi menuju implementasi penuh," tambah Shinta.

Selain itu, pemerintah dan DSI didorong untuk segera melakukan sosialisasi kepada pembeli dan importir internasional terkait kebijakan tata kelola ekspor yang baru. Asosiasi sektor menyatakan siap mendukung dan memfasilitasi proses sosialisasi tersebut.

Secara keseluruhan, Shinta menyampaikan dukungan atas langkah pemerintah dalam memperkuat tata kelola ekspor komoditas SDA strategis. Dia mengatakan bahwa kebijakan penguatan tata kelola ekspor bertujuan meningkatkan transparansi perdagangan, mencegah praktik under-invoicing dan transfer pricing, serta

"Dalam semangat tersebut, seluruh asosiasi siap berperan sebagai mitra konstruktif Pemerintah," ujarnya.

Meski mendukung kebijakan tersebut, pengusaha menilai pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertahap, transparan, dan akuntabel dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor. Mengingat komoditas pertambangan, batu bara, nikel, ferro-nickel, ferro-alloy, dan kelapa sawit memiliki struktur kontrak, rantai pasok, mekanisme pembiayaan, serta profil pembeli internasional yang berbeda-beda.

"Selama masa transisi, aktivitas ekspor diharapkan tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku, disertai penguatan pengawasan dan integrasi sistem digital oleh Pemerintah dan PT DSI," ungkapnya

Selain itu, dunia usaha meminta pemerintah memberikan kepastian hukum terhadap kontrak yang sedang berjalan maupun kontrak jangka panjang, termasuk terkait mekanisme pembayaran, pengapalan, asuransi, kewajiban DHE, Domestic Market Obligation (DMO), serta berbagai skema perdagangan internasional seperti perjanjian perdagangan bebas (FTA), perjanjian bilateral, dan ketentuan WTO.

Asosiasi juga mendorong pemerintah segera menerbitkan petunjuk teknis yang jelas dan transparan guna menghindari spekulasi negatif di pasar serta menjaga kepercayaan pembeli internasional terhadap Indonesia sebagai pemasok komoditas global.

"APINDO, IMA, APBI, FINI, dan GAPKI menegaskan tekad untuk mendukung Pemerintah melalui masukan teknis yang konstruktif, sosialisasi kebijakan kepada seluruh anggota, serta pengawalan masa transisi agar berjalan tertib dan tidak mengganggu kelancaran ekspor nasional. Melalui dialog terbuka dan implementasi yang terukur, kami meyakini kebijakan ini akan memperkuat tata kelola SDA, meningkatkan daya saing ekspor, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional," kata dia.

(Febrina Ratna Iskana)

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersama Indonesian Mining Association (IMA), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI - ICMA), Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyampaikan dukungan atas langkah Pemerintah dalam memperkuat tata kelola ekspor komoditas Sumber Daya Alam (SDA) strategis. Diketahui BUMN ekspor, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) resmi beroperasi mulai hari ini, 1 Juni 2026.

Pengoperasian PT DSI terbagi dalam dua fase, yakni pertama mulai 1 Juni sampai tutup tahun 2026, PT DSI memiliki fungsi pengawasan. Sementara fase 2, mulai 1 Januari 2027, perseroan mulai melakukan ekspor komoditas yang dibeli dari para perusahan yang sebelum melakukan ekspor secara mandiri.

Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani mengatakan, bahwa kebijakan penguatan tata kelola ekspor bertujuan meningkatkan transparansi perdagangan, mencegah praktik under-invoicing dan transfer pricing, serta mengoptimalkan kontribusi Devisa Hasil Ekspor (DHE) SDA bagi perekonomian nasional.

"Dalam semangat tersebut, seluruh asosiasi siap berperan sebagai mitra konstruktif Pemerintah," kata Shinta dalam pernyataan bersama, Senin (1/6/2026).

Danantara Janji Ajak Diskusi Pengusaha Tentukan Acuan Harga Komoditas yang Dibeli PT DSI



Meski mendukung kebijakan tersebut, pengusaha menilai pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertahap, transparan, dan akuntabel dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor. Mengingat komoditas pertambangan, batu bara, nikel, ferro-nickel, ferro-alloy, dan kelapa sawit memiliki struktur kontrak, rantai pasok, mekanisme pembiayaan, serta profil pembeli internasional yang berbeda-beda.

"Selama masa transisi, aktivitas ekspor diharapkan tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku, disertai penguatan pengawasan dan integrasi sistem digital oleh Pemerintah dan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI)," ungkapnya.

Selain itu dunia usaha meminta pemerintah memberikan kepastian hukum terhadap kontrak yang sedang berjalan maupun kontrak jangka panjang, termasuk terkait mekanisme pembayaran, pengapalan, asuransi, kewajiban DHE, Domestic Market Obligation (DMO), serta berbagai skema perdagangan internasional seperti perjanjian perdagangan bebas (FTA), perjanjian bilateral, dan ketentuan WTO.

Asosiasi juga mendorong pemerintah segera menerbitkan petunjuk teknis yang jelas dan transparan guna menghindari spekulasi negatif di pasar serta menjaga kepercayaan pembeli internasional terhadap Indonesia sebagai pemasok komoditas global.

Atasi Kebocoran Data Ekspor, Mahfud MD Dorong Penguatan PT DSI



Terkait peran DSI, para pelaku usaha berharap operasional perusahaan tersebut dijalankan secara transparan dan akuntabel tanpa menimbulkan biaya tambahan bagi dunia usaha. Mereka menilai peran DSI sebagai fasilitator dan penguat data ekspor nasional perlu ditegaskan secara jelas.

"Peran DSI sebagai fasilitator dan penguat data ekspor nasional perlu ditegaskan secara jelas untuk membangun kepercayaan dunia usaha dan pasar internasional," tambah Shinta.

Di sisi lain, asosiasi menilai penanganan praktik under-invoicing dan transfer pricing harus dilakukan secara sistemik melalui pemanfaatan teknologi informasi modern. Mereka mengusulkan pembangunan platform ekspor terintegrasi berbasis closed-loop system yang mencakup seluruh rantai industri dari hulu hingga hilir, terhubung dengan seluruh instansi terkait, serta mampu menjamin transparansi dan kerahasiaan data pelaku usaha.

"Kami mengusulkan pembentukan forum koordinasi teknis yang melibatkan Pemerintah, DSI, otoritas keuangan, dan asosiasi pelaku usaha. Forum ini membahas rincian teknis secara komprehensif, meliputi cakupan komoditas, mekanisme penetapan harga, Service Level Agreement (SLA), penyelesaian pembayaran dan perselisihan, serta tahapan transisi menuju implementasi penuh," tambah Shinta.

Selain itu, pemerintah dan DSI didorong untuk segera melakukan sosialisasi kepada pembeli dan importir internasional terkait kebijakan tata kelola ekspor yang baru. Asosiasi sektor menyatakan siap mendukung dan memfasilitasi proses sosialisasi tersebut.

"Apindo, IMA, APBI, FINI, dan GAPKI menegaskan tekad untuk mendukung Pemerintah melalui masukan teknis yang konstruktif, sosialisasi kebijakan kepada seluruh anggota, serta pengawalan masa transisi agar berjalan tertib dan tidak mengganggu kelancaran ekspor nasional. Melalui dialog terbuka dan implementasi yang terukur, kami meyakini kebijakan ini akan memperkuat tata kelola SDA, meningkatkan daya saing ekspor, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional," pungkas Shinta.