JAKARTA - Hasil survei Poltracking Indonesia menunjukkan sebanyak 42,4% masyarakat setuju Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold ) minimal 20% kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah nasional pada pemilu sebelumnya. Dari survei tersebut masyarakat ingin ada figur-figur baru yang bisa meramaikan pesta demokrasi Tanah Air.

“Jadi alias tanpa adanya ambang batas lagi publik yang setuju, itu 42,4%, sementara yang tidak setuju di 25,6%,” kata Peneliti Poltracking Indonesia, Yoki Alvetro dalam Rilis Temuan Survei Nasional: Evaluasi Kinerja Pemerintah & Isu Aktual Strategis di akun YouTube Poltracking TV, Kamis (4/6/2026). Presidential Threshold Dihapus, Capres Tunggal Pupus

Dari data Poltracking, angka 42,4% merupakan gabungan dari yang sangat setuju sebesar 3,7% dan cukup setuju 38,7%. Sementara itu, gabungan tidak setuju atau 25,6% yaitu kurang setuju dengan angka 20,8% dan sangat tidak setuju 4,8%.

Seperti diketahui bersama, berdasarkan aturan sebelumnya, pada UU No 7/2017, partai politik atau gabungan partai harus menguasai paling sedikit 20% kursi di DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Kemudian, aturan itu dihapus MK pada 2024 silam. MK resmi mengeluarkan Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ketentuan presidential threshold sebesar 20% tersebut. MK menyatakan, aturan tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

Alhasil, dengan dihapusnya aturan tersebut, seluruh partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa harus memenuhi syarat persentase perolehan kursi atau suara di parlemen. Oleh sebab itu, masyarakat setuju jika presidential threshold dihapuskan.

Efeknya besar kemungkinan akan ada wajah-wajah baru yang akan bersaing menjadi Presiden Indonesia ke depan. “Jadi dari data temuan ini, 42,4% publik setuju jadi kita tidak ada lagi presidential threshold sebagaimana di pilpres-pilpres sebelumnya,” ujarnya. Mantan Komisioner KPU Bicara Ambang Batas Parlemen: Idealnya 0 %

Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka langsung pada periode 11-17 Mei 2026. Dengan jumlah sampel sebanyak 1.220 responden, margin of error 2,9% pada tingkat kepercayaan 95% . Metode sampel survei menggunakan multistage random sampling.

JAKARTA - Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Ferdinand Hutahaean menyebut jika Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tengah menunjukkan karakter aslinya sebagai pengkhianat politik di balik rencananya yang ingin melakukan safari ke sejumlah daerah di Indonesia. Jokowi dinilai ingin menjadikan Presiden Prabowo Subianto sebagai target berikutnya setelah sebelumnya mengkhianati PDIP sebagai partainya dahulu.

Hal ini disampaikan Ferdinand dalam program Interupsi bertajuk 'Bersiap 2029, Jokowi: Siap Keliling Indonesia' yang ditayangkan iNews, Kamis (28/5/2026).

"Jokowi ini bagi kami justru sedang menunjukkan karakter aslinya siapa, bahwa memang karakter pengkhianat itu kembali muncul setelah dulu mengkhianati PDI Perjuangan dan sekarang tampaknya Jokowi ini akan mengkhianati Prabowo Subianto demi Gibran," kata Ferdinand.

Lihat video: Jokowi Makin Kuat Setelah Tak Lagi Menjabat Presiden

Ferdinand memaparkan analisisnya ini didasarkan pada ambisi besar Jokowi untuk mengamankan kepentingan politik keluarganya, khususnya masa depan Gibran Rakabuming yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden (Wapres). Ferdinand menilai segala langkah yang diambil Jokowi saat ini adalah demi memuluskan jalan menuju kontestasi politik 2029.

"Semua itu dilakukan oleh Jokowi demi hasratnya, dari ambisinya, dan demi semua kepentingan politik keluarganya," ujarnya.

Lihat video: Penanganan Kasus Ijazah Jokowi Kacau, Refly: Akibat Kesalahan Administrasi Penyidik



Ferdinand menyoroti sikap diam Jokowi saat Prabowo Subianto menjadi sasaran serangan politik, cacian, dan bulian yang terjadi belakangan ini. Alih-alih membela, Jokowi justru dianggap menikmati situasi tersebut untuk memperkuat posisinya sendiri melalui safari politik ke berbagai daerah.

"Justru Jokowi mengambil momen ini, menikmati situasi serangan politik terhadap Prabowo dan justru dia mau safari politik ke daerah membangun struktur-struktur untuk pemenangan keluarganya pada 2029," tuturnya.

Ferdinand juga menggunakan istilah keras dengan menyebut Jokowi tengah melakukan tindakan "menusuk dari belakang" terhadap Prabowo. Di saat Prabowo berada di bawah tekanan politik, Jokowi dianggap justru sedang sibuk mempersiapkan barisan untuk kepentingan pribadi dan dinastinya.

"Nah itulah yang saya maksud dengan pengkhianatan kepada Prabowo bahwa dengan kondisi tekanan politik kepada Pak Prabowo saat ini justru Jokowi mau menusuk Pak Prabowo dari belakang. Itulah realita yang kalau kami lihat," katanya.

BERLIN - Kanselir Jerman Friedrich Merz mengatakan bahwa ia tidak akan lagi merekomendasikan Amerika Serikat sebagai tujuan bagi anak-anaknya untuk belajar atau bekerja, dengan alasan apa yang ia gambarkan sebagai memburuknya “iklim sosial” di Amerika.

Berbicara di konferensi pemuda Katolik di Wuerzburg pada hari Jumat, pemimpin konservatif itu mengatakan AS telah menjadi sangat terpolarisasi dan tujuan yang kurang menarik bagi kaum muda.

AS Bukan Lagi Negeri Kesempatan untuk Belajar dan Bekerja, Ini 3 Alasannya

1. Banyak Warga AS Kesulitan Mencari Pekerjaan

“Saya sangat mengagumi Amerika,” kata Merz dalam sebuah diskusi panel. “Saat ini kekaguman saya tidak bertambah.” Merz juga berpendapat bahwa bahkan warga Amerika yang berpendidikan tinggi pun semakin kesulitan mencari pekerjaan, menunjukkan bahwa AS bukan lagi “negeri kesempatan” seperti dulu.

“Saya tidak akan merekomendasikan kepada anak-anak saya saat ini untuk pergi ke AS, mendapatkan pendidikan di sana, dan bekerja di sana,” katanya.

Data pasar tenaga kerja terbaru tampaknya mendukung setidaknya sebagian dari kritik Merz. Bank Federal Reserve New York melaporkan awal bulan ini bahwa pengangguran di antara pemegang gelar berusia 22-27 tahun berada di sekitar 5,7%, sementara pengangguran terselubung berada di atas 41%.

2. Banyak Pemutusan Hubungan Kerja

Hampir setengah dari lulusan muda sekarang bekerja di pekerjaan yang tidak memerlukan gelar, sementara perekrutan untuk peran profesional tingkat pemula telah melambat tajam, menurut The Washington Post. Pada saat yang sama, PHK karyawan kerah putih di sektor-sektor seperti teknologi, keuangan, dan layanan korporasi telah meningkat di tengah adopsi AI dan pemangkasan biaya perusahaan.

Pernyataan Merz patut diperhatikan karena ia telah lama dianggap sebagai salah satu politisi konservatif Jerman yang paling pro-Amerika, setelah sebelumnya mendukung hubungan transatlantik yang erat dan bekerja secara ekstensif dengan raksasa keuangan AS, BlackRock. Pernyataan tersebut juga muncul di tengah perselisihan publik dengan Presiden AS Donald Trump mengenai perang di Iran.

3. Kalah Perang dengan Iran

Pada bulan April, Merz mengatakan Washington telah "dipermalukan" oleh kepemimpinan Iran, dengan alasan bahwa Iran tidak memiliki strategi yang koheren untuk konflik tersebut. Trump menanggapi dengan mengatakan kepada kanselir Jerman untuk fokus pada masalah domestik Jerman dan konflik Ukraina daripada mengkritik kebijakan AS.

Awal bulan ini, Pentagon mengumumkan penarikan 5.000 pasukan AS dari Jerman. Namun, bahkan setelah pengurangan tersebut, sekitar 31.000 personel Amerika akan tetap ditempatkan di negara itu – lebih banyak daripada di Italia, Inggris, dan Spanyol jika digabungkan.

Jerman terus menjadi tuan rumah pusat komando AS, pangkalan udara, dan pusat logistik yang penting bagi operasi NATO, yang menyoroti ketergantungan Berlin yang berkelanjutan pada AS meskipun hubungan semakin tegang.

JAKARTA - Tokoh nasional Anies Baswedan mengaku belum memikirkan Pilpres 2029 . Menurut Anies, saat ini dirinya fokus bekerja untuk orang banyak, antara lain dengan membangun jembatan.

Awalnya, Anies ditanya oleh seorang peserta Kuliah Umum bertema 'Kepemimpinan Transformasional dan Masa Depan Indonesia' yang digelar di Auditorium KH Ahmad Dahlan Kampus 1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) GKB 2, Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (24/4/2026). Anies ditanya apakah akan maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

"Ini masih tahun 26 (2026) Bu Farhana," jawab Anies, dikutip dari YouTube UMSIDA1912.

Anies melanjutkan, "Pokoknya begini. Bagian kita itu bekerja untuk orang banyak. Saat ini saya bekerja membangun jembatan di mana-mana, bekerja bikin think tank untuk perkotaan. Jadi biarkan nanti proses 29 (Pilpres 2029) kita lihat nanti."

Diketahui, belakangan Anies terlibat dalam pembangunan jembatan di sejumlah daerah. Terakhir, melalui akun Instagram-nya, Anies mengunggah Jembatan Titian Persatuan Cilojami (Cilonok-Jamilega) yang berada di Kabupaten Bandung Barat dan Cianjur, Jawa Barat.

"Di antara Kampung Jamilega dan Kampung Cilonok, warga menyeberang di atas bambu yang sudah lapuk belasan tahun. Setiap pagi, anak-anak sekolah. Setiap sore, ibu-ibu pulang dari ladang. Satu sungai, dua kampung, satu doa yang sama agar selamat sampai seberang," demikian dikutip dari akun Instagram @aniesbaswedan.

Anies menambahkan, "Hari itu doa mereka dijawab oleh kita semua yang dekat. Jembatan Titian Persatuan berdiri karena ratusan orang yang tidak kenal satu sama lain percaya pada satu hal sederhana. Tempat-tempat yang jangkauannya jauh, yang sering terlupakan, tidak boleh dibiarkan sendirian."

Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 itu juga mengucapkan terima kasih untuk setiap tangan yang ikut membangun. "Terima kasih untuk warga Jamilega dan Cilonok yang menyambut kami dengan hati terbuka. Aksi kecil hari ini, dampak besar esok hari. Mari lanjutkan dengan jembatan berikutnya."

WASHINGTON - Mantan Wakil Presiden AS Kamala Harris mengatakan Presiden AS Donald Trump dipaksa berperang dengan Iran oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu “dalam upaya lemah untuk mengalihkan perhatian publik [Amerika] dari kasus Epstein.”

Mengapa Perang Iran Tidak Diinginkan Rakyat AS? Ini 4 Pemicunya

1. Terbujuk Rayuan PM Netanyahu

Berbicara di Huntington Place, Detroit, pada acara makan siang perempuan selama konvensi dukungan Partai Demokrat Michigan pada hari Sabtu, Harris mengatakan: "Trump memasuki perang, dan dia ditarik ke dalamnya oleh Bibi Netanyahu, mari kita perjelas hal itu, bahwa rakyat Amerika tidak menginginkannya. Di antara banyak konsekuensinya adalah kenaikan harga bensin."

2. Mengalihkan Fokus Rakyat AS dari Skandal Epstein

Merujuk pada terpidana pelaku kejahatan seksual Jeffrey Epstein, ia menyatakan bahwa dengan melancarkan agresi terhadap Iran, Trump ingin mengalihkan fokus opini publik AS dari keterlibatannya dengan Epstein ke perang yang memengaruhi setiap aspek kehidupan sehari-hari Amerika.

Survei menunjukkan bahwa mayoritas calon pemilih AS percaya Trump memerintahkan agresi baru terhadap Iran setidaknya sebagian untuk mengalihkan perhatian dari skandal Epstein.

Kamala Harris mengecam Trump karena membahayakan hubungan Amerika dengan sekutu dan menyebutnya sebagai "pria yang tidak aman."

3. Membahayakan Prajurit AS

Ia lebih lanjut mengecam presiden AS karena membahayakan anggota militer Amerika dan memicu apa yang ia gambarkan sebagai "perang internal" yang merugikan publik, karena kenaikan harga bensin terus membebani rumah tangga.

"Kita berurusan dengan pemerintahan presiden yang paling korup, tidak berperasaan, dan tidak kompeten dalam sejarah Amerika Serikat," tambah Harris.

"Pria itu tidak mengerti seperti apa kekuatan sejati itu, dan ia selalu berusaha menutupi kekurangannya, mencoba berpura-pura bahwa pada dasarnya, ia adalah semacam bos mafia… Berbicara jujur, dapat dipercaya, konsisten. Ia telah gagal dalam semua hal," ia memperingatkan.

4. Mendapatkan Perlawanan Sengit dari Iran

Agresi kriminal AS-Israel terhadap Iran dimulai pada 28 Februari dengan serangan udara yang menewaskan pejabat dan komandan senior Iran, termasuk Pemimpin Republik Islam Ayatollah Seyyed Ali Khamenei.

Angkatan bersenjata Iran menanggapi dengan meluncurkan operasi rudal dan drone hampir setiap hari yang menargetkan lokasi di wilayah pendudukan Israel serta pangkalan dan aset militer AS di seluruh wilayah tersebut.

Lebih lanjut, Iran membalas serangan tersebut dengan menutup Selat Hormuz, yang mengakibatkan peningkatan signifikan harga minyak dan produk turunannya.

Pada tanggal 8 April, Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran (SNSC) mengumumkan bahwa telah tercapai kesepakatan gencatan senjata sementara yang dimediasi oleh Pakistan setelah AS menerima proposal 10 poin Iran.

Delegasi tingkat tinggi dari Iran yang dipimpin oleh Ketua Parlemen Mohammad Baqer Qalibaf berpartisipasi dalam negosiasi dengan delegasi AS yang dipimpin oleh Wakil Presiden JD Vance.

Meskipun telah dilakukan diskusi intensif selama 21 jam, negosiasi berakhir tanpa kesepakatan, dengan Iran menyebutkan "tuntutan yang berlebihan" dari pihak AS.

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tegas menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto masih sangat kuat untuk ditandingi dalam kontestasi Pilpres 2029. Hal ini disampaikan menanggapi target besar kader PKB yang ingin menjadikannya sebagai presiden atau wakil presiden pada Pilpres 2029 .

"Haduuuh, sudah, kita belum berpikir 2029 soal saya pribadi, sekarang partai dululah," kata Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (10/4/2026) malam.

Cak Imin juga secara lugas menyatakan bahwa kemungkinan Prabowo kembali menjadi presiden di periode kedua sangatlah besar. Sehingga, PKB harus menyadari hal tersebut.

"2029 Pak Prabowo masih maju dan masih sangat kuat, karena itu ya PKB harus realistis. Pak Prabowo kalau maju pasti menang, dan kita dukung yang menanglah," ujarnya.

Saat ditanya apakah ingin menjadi calon pendamping Prabowo di Pilpres 2029, Cak Imin hanya tertawa sambil menyudahi sesi wawancara terkait langkah politiknya di pemilu mendatang.

Diketahui, pada Pilpres 2024 Cak Imin mendampingi Anies Baswedan. Duet ini meraih 24,95 persen suara, kalah dari Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang meraih 58,59 persen suara.

JAKARTA - Momen Idulfitri 1447 dimanfaatkan Anies Baswedan untuk silaturahmi ke kediaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, Jawa Barat. Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan bahwa tidak ada urusan politik, khususnya koalisi, dalam silaturahmi tersebut.

Herzaky menyatakan kembali bahwa tidak ada pembicaraan khusus antara SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), maupun kader Partai Demokrat lainnya dengan Anies saat silaturahmi.

"Tidak perlu diartikan atau dibawa ke mana-mana. Apalagi sampai diarahkan ke rencana koalisi ke depan ataupun urusan pemilu. Kejauhan mikirnya," kata Herzaky kepada wartawan, Kamis (26/3/2026).

Dia menyampaikan bahwa Partai Demokrat hari ini fokus untuk menyukseskan program-program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan menjalankan amanah yang dipercayakan oleh Presiden.

"Koalisi hari ini dengan Pak Prabowo, begitu juga dengan rencana koalisi ke depannya. Jadi, jangan dispekulasikan ke mana-mana," tegasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Anies, Angga Putra Fidrian, menyampaikan bahwa dalam pertemuan itu, Anies, AHY dan SBY membicarakan persoalan umum belaka. "Obrolan tentang hal-hal yang umum-umum saja, tentang keluarga, tentang Idulfitri," ucap Angga saat dihubungi, Rabu (25/3/2026).

Selain itu, kata Angga, ketiganya turut membahas persoalan terkini. Namun, ia tak merinci topik khusus yang dibahas. "Update situasi terkini," pungkasnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum serta melakukan pembenahan di berbagai sektor pemerintahan. Prabowo juga menegaskan jika ada yang ingin menggantinya tunggu di 2029.

Hal itu disampaikan Prabowo saat berdiskusi dengan jurnalis dan pengamat di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, dikutip Sabtu (21/3/2026). Mulanya, Prabowo menjawab pertanyaan terkait dengan teror penyiraman air keras kepada aktivis KontraS Andrie Yunus.

“Begini, saya ingin menegakkan hukum. Saya ingin menegakkan hukum. Bagaimana kita tegakkan hukum kalau kita biarkan seperti ini? Kalau itu dari aparat. Dan saya ingin kasih tahu bahwa memang aparat kita ya banyak kekurangannya,” kata Prabowo.

Prabowo kemudian mengungkapkan bahwa masih banyak kekurangan di tubuh aparat negara. Ia bahkan menyinggung adanya fenomena “deep state” hingga pejabat setingkat direktur jenderal yang berani melawan menteri.

“Kita menemukan deep state, kita menemukan ada dirjen-dirjen yang berani ngelawan menteri. Akhirnya kita pecat kan, banyak sekali dirjen-dirjen. Ada dirjen-dirjen yang merasa untouchable,” ujarnya.

“Ada lembaga-lembaga yang merasa enggak boleh diaudit. Ini sedang saya…ini pekerjaan tidak ringan. Tapi kan saya tidak mau sedikit-sedikit mengeluh atau sedikit-sedikit mencari simpati rakyat, ya kan? Ini pekerjaan saya, saya dilantik untuk itu, saya bersihkan,” lanjut Prabowo.

Kemudian, Prabowo mengatakan jika langkah tegas telah diambil, termasuk mencopot sejumlah pejabat yang dinilai tidak sejalan dengan upaya reformasi birokrasi. Menurutnya, pembenahan juga tengah dilakukan di sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang selama ini dinilai menjadi salah satu titik lemah.

“BUMN saya sedang bersihkan. BUMN selama ini salah satu kebobolan kita paling besar. Memang ini masalah Indonesia gitu lho. Di mana-mana. Iya kan?” katanya.

Prabowo menambahkan bahwa hingga saat ini dirinya masih mendapatkan dukungan dari masyarakat. Ia menilai, jika dukungan tersebut tidak ada, masyarakat dapat dengan mudah menyuarakan penolakan secara terbuka.

“Tapi percayalah bahwa tidak ada niat dari pemerintah, apalagi yang saya pimpin, untuk lakukan seperti itu. Come on, apa sih? Bener nggak? Rakyat kita nggak bodoh. Saya mau ingatkan ya, sampai hari ini rakyat yang di bawah itu dukung saya. Kalau memang rakyat tidak suka sama saya, bisa turun ke jalan rame-rame. Tapi mereka tahu, kalau rusuh, semua negara yang rugi,” ujarnya.

Prabowo kemudian menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan seharusnya dilakukan sesuai aturan konstitusi. “Mau ganti saya? Tunggu dong 2029. Jadi negara yang beradab. Sabar. Tapi yang saya lihat ya, Mbak Nana harus objektif juga sebagai seorang tokoh, bahwa destabilisasi, disinformasi itu bagian dari bernegara,” tegasnya.

JAKARTA - Relawan Antar Generasi (RANGER) memanfaatkan momentum Ramadan sebagai ruang konsolidasi strategis lintas generasi melalui kegiatan buka puasa bersama (Bukber) yang digelar di Kemanggisan, Jakarta Barat, Selasa (17/3/2026). Kegiatan yang dihadiri pengurus dan anggota dari berbagai latar belakang tersebut tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi.

Tetapi juga berkembang menjadi forum refleksi arah kepemimpinan nasional di tengah dinamika politik menuju 2029. Ketua Umum RANGER, Iswadi dalam pernyataannya secara tegas menyampaikan pandangan sekaligus dorongan agar Pramono Anung maju sebagai calon Presiden pada Pilpres 2029 mendatang.

“Ini bukan sekadar wacana, tetapi penilaian berbasis rekam jejak. Pramono Anung adalah figur yang bekerja dalam senyap namun berdampak besar. Pengalaman beliau di legislatif dan eksekutif menjadikannya salah satu sosok paling siap untuk memimpin Indonesia,” ujar Iswadi dalam keterangannya, Rabu (18/3/2026).

Menurutnya, Indonesia ke depan membutuhkan pemimpin dengan kombinasi kuat antara pengalaman, stabilitas, serta kemampuan mengelola kompleksitas pemerintahan. Dalam konteks tersebut, Pramono dinilai memiliki keunggulan dalam komunikasi politik, menjaga kesinambungan kebijakan, serta merawat stabilitas nasional.

“Beliau bukan hanya memahami sistem, tetapi juga mampu menggerakkan sistem. Kepemimpinan seperti ini yang dibutuhkan, bukan sekadar figur populer, melainkan figur yang teruji dalam kerja nyata,” lanjutnya.

Tak hanya sebatas pernyataan dukungan, mereka juga secara resmi menyampaikan deklarasi sikap organisasi terkait arah dukungan politik menuju 2029.

“Ini adalah komitmen moral dan politik kami sebagai relawan lintas generasi. Kami siap bergerak, mengonsolidasikan kekuatan, dan bekerja secara total untuk memenangkan Pramono Anung pada 2029,” tegasnya.

Lebih lanjut, Iswadi mengungkapkan bahwa pikaknya bukanlah organisasi baru. Sejak berdiri pada 2020, RANGER telah aktif bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan, dengan jaringan keanggotaan yang terus berkembang di sejumlah wilayah seperti Jakarta, Cirebon, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Sukabumi.

Menurutnya, rekam jejak sosial tersebut menjadi fondasi kuat bagi mereka dalam membangun gerakan yang tidak hanya berorientasi pada kegiatan kemasyarakatan, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap arah kepemimpinan nasional.

Momentum buka puasa bersama ini pun menjadi simbol bahwa ruang-ruang sosial kemasyarakatan mulai berkembang menjadi titik awal pembicaraan serius terkait arah kepemimpinan nasional ke depan.

TEHERAN - Brigadir Jenderal Ahmad Vahidi memiliki pekerjaan yang termasuk paling kuat dan berpengaruh di Iran – dan pekerjaan yang selalu dibayangi oleh bayang-bayang kematian.

Vahidi mengambil alih komando Korps Garda Revolusi Islam Iran pada saat yang sangat menantang, di tengah perang gabungan AS-Israel di negaranya yang telah menewaskan lebih dari 1.000 orang, menghancurkan kota-kota Iran, dan membunuh sebagian besar pemimpin militer senior negara itu.

Pekerjaannya sangat berbahaya. Qassem Soleimani, komandan lama Pasukan Quds elit IRGC, misalnya, tewas dalam serangan drone AS pada tahun 2020 yang diperintahkan oleh Presiden AS Donald Trump.

Mohammad Pakpour, kepala IRGC terakhir, juga tewas selama fase awal serangan gabungan Israel-AS pada 28 Februari. Pakpour diangkat hanya setelah Israel membunuh pendahulunya, Hossein Salami, selama perang 12 hari pada Juni 2025.

Perubahan kepemimpinan di puncak IRGC ini menggarisbawahi risiko yang melekat pada salah satu posisi paling berpengaruh dalam lembaga militer Iran. Sekarang, Vahidi diberi tanggung jawab yang bahkan Soleimani, tokoh ikonik di Iran, tidak pernah harus emban: Memimpin ujung tombak militer Iran dalam perang yang sesungguhnya.

Siapa Ahmad Vahidi? Panglima Baru IRGC yang Berani Berbeda dengan Pendahulunya

1. Ahli Intelijen

Melansir Al Jazeera, pengangkatan Vahidi sebagai kepala IRGC yang baru tidak mengejutkan. Pada bulan Desember, mendiang Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei – yang tewas pada hari pertama perang, pada 28 Februari – menunjuknya sebagai wakil kepala. Sebelumnya, ia menjabat sebagai wakil kepala angkatan darat Iran.

Sebagai produk dari IRGC sejak awal berdirinya pada akhir tahun 1970-an, Vahidi naik pangkat selama tahun 1980-an, memegang posisi kunci di bidang intelijen dan militer. Media pemerintah Iran melaporkan bahwa ia memimpin Pasukan Quds elit dari tahun 1988 hingga 1997.

Ia kemudian menyerahkan kepemimpinan Pasukan Quds kepada Soleimani, yang mengambil alih komando pada tahun 1998 dan secara luas dianggap telah memperluas pengaruh Iran di Timur Tengah, hingga ia dibunuh pada tahun 2020.

Vahidi tampaknya telah bersumpah secara terbuka untuk menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Revolusi Islam. Ketika ia diangkat sebagai wakil kepala IRGC pada bulan Desember, ia mengatakan, “Menjaga Revolusi Islam adalah salah satu kebajikan terbesar di dunia, dan kejahatan terbesar yang telah dilakukan adalah menentang sistem Islam.”

Dalam wawancara tahun 2025 dengan Press TV Iran, yang menandai peringatan ke-46 Revolusi Islam, ia menggambarkan pemberontakan itu sebagai "ledakan cahaya" yang mengubah sejarah dan takdir kawasan dan dunia.

Ia telah menunjukkan pragmatisme ketika hal itu melayani tujuan strategis Teheran.

Pada pertengahan tahun 1980-an, Vahidi dilaporkan ikut serta dalam kontak rahasia antara perwakilan Iran dan perantara yang dekat dengan pemerintahan Presiden Ronald Reagan saat itu yang terkait dengan skandal Iran-Contra yang lebih luas, di mana pejabat AS secara diam-diam memfasilitasi pengiriman senjata ke Iran.

Ali Alfoneh, seorang ahli Iran di Arab Gulf States Institute, sebuah lembaga think tank yang berbasis di Washington, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Vahidi "sangat akrab" dengan Israel dan AS melalui keterlibatannya dalam pembicaraan tersebut.

2. Berani Berbeda

Tidak seperti dua pendahulunya, Vahidi bukanlah semata-mata tokoh militer.

Ia juga pernah memegang peran politik senior, menjabat sebagai menteri pertahanan di bawah mantan Presiden Mahmoud Ahmadinejad. Ia diangkat sebagai menteri dalam negeri di bawah mendiang Presiden Ebrahim Raisi, dan meninggalkan jabatannya pada tahun 2024.

Alfoneh mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Vahidi adalah seorang "birokrat yang cakap", yang latar belakangnya menjadikannya "pemimpin kunci di masa perang dan komandan utama Garda Revolusi yang ideal, yang jauh lebih dari sekadar organisasi militer."

Namun, masa baktinya di IRGC dan di jabatan politik telah menimbulkan tuduhan yang terus menghantuinya.

Pada akhir tahun 2000-an, Interpol mengeluarkan pemberitahuan merah untuknya atas permintaan otoritas Argentina atas dugaan perannya dalam pemboman pusat komunitas Yahudi AMIA di Buenos Aires pada tahun 1994, yang menewaskan 85 orang.

Iran membantah keterlibatannya dalam serangan itu, dan Kementerian Luar Negeri Iran menolak pemberitahuan Interpol sebagai "tidak berdasar".

AS dan Uni Eropa menjatuhkan sanksi kepadanya atas tindakan keras Iran yang mematikan terhadap warga Yahudi. Protes nasional menyusul pembunuhan Mahsa Amini pada tahun 2022. Amini meninggal dalam tahanan polisi setelah ditangkap karena tidak sepenuhnya menutupi rambutnya.

Mohammad Ali Shabani, pemimpin redaksi media berita Timur Tengah Amwaj, mengatakan dalam sebuah unggahan di X bahwa Pakpour dan Salami, pendahulu Vahidi, adalah "guru sekolah dibandingkan dengan orang ini".

“Orang ini brutal. Kelompok garis keras tidak membuang waktu untuk mengisi kekosongan berkat Israel,” tambah Shabani.

3. Memperkuat Kepemimpinan IRGC yang Terdesentralisasi

Ketika mendiang Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei menunjuk Vahidi sebagai wakil IRGC pada bulan Desember, salah satu tugas utamanya adalah mempersiapkan angkatan bersenjata Iran untuk kemungkinan serangan lain dari AS dan Israel.

Pengalamannya yang luas di seluruh lembaga pemerintahan dan keamanan Iran memberinya pengaruh yang luas di dalam negara, kata para analis, sebuah keuntungan yang sangat signifikan sekarang, setelah kematian banyak pemimpin senior Iran dan tokoh militer veteran.

Tantangan itu digarisbawahi oleh komentar Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, yang dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera menyatakan bahwa beberapa unit militer Iran telah menjadi "independen dan agak terisolasi", beroperasi berdasarkan instruksi umum daripada dikendalikan secara ketat oleh pemerintah sipil.

Alfoneh mengatakan kepada Al Jazeera bahwa mantan kepala IRGC, Mayor Jenderal Mohammad-Ali Jafari, sengaja mendesentralisasi IRGC untuk memastikan "organisasi tersebut dapat bertahan dari pemenggalan kepala dan bahkan jatuhnya ibu kota, Teheran".

"Brigadir Jenderal Vahidi berada di posisi yang tepat untuk mengkoordinasikan kegiatan struktur yang terdesentralisasi tersebut dengan bantuan para komandan kunci dan veteran IRGC, yang bersama-sama membentuk kepemimpinan kolektif informal di dalam organisasi," tambahnya.

Nader Hashemi, direktur Pusat Alwaleed untuk Pemahaman Muslim-Kristen di Universitas Georgetown dan penulis buku Sectarianization: Mapping the New Politics of the Middle East, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa para pemimpin Iran sedang mencari "kandidat yang paling andal dan terpercaya" sebagai kepala IRGC, seseorang yang dapat mempertahankan kesinambungan institusional setelah pembunuhan para pemimpin senior dan "menginspirasi para prajurit untuk terus berjuang meskipun menghadapi rintangan militer yang sangat besar".

"Kelangsungan hidup Republik Islam bergantung pada IRGC," tambah Hashemi. "Mereka diciptakan untuk momen seperti ini. Masa depan Republik Islam bergantung pada kemampuan mereka untuk melawan balik dan bertahan dari serangan ini."

JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD mendorong DPR melalui Komisi II segera menyelesaikan pembahasan Revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) dan RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Ia mengingatkan DPR dan pemerintah sebagai pembuat undang-undang bahwa setidaknya RUU Pemilu harus sudah rampung pada Maret 2027.

"Makanya sebab itu saya setuju Pak Jimly tadi, kita selesaikan aja di bulan eh, ya di tahun ini, di tahun ini," kata Mahfud dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menekankan, tahapan Pemilu 2029 akan dimulai pada Juni 2027. Sementara masih ada pekerjaan rumah mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pemilu nasional dan lokal, salah satunya pemilu lokal yang diundur paling lambat 2,5 tahun dari Pemilu 2029.

Ia mengatakan, partai tentu akan menunggu keputusan DPR bagaimana aturan kepemiluan, pemilu pusat atau daerah yang akan dituangkan dalam RUU Pemilu. Oleh sebab itu, RUU Pemilu tidak bisa dibuat dadakan, karena berpotensi akan kembali digugat di MK.

"Tidak bisa misalnya kita berpikir, ‘Udahlah, Undang-Undang Pilkada tuh kan masih 2,5 tahun kemudian’. Enggak bisa begitu. Harus satu undang-undangnya ini karena pendaftaran partai untuk di tingkat pusat dan di daerah kan ditentukan oleh undang-undang yang akan dibuat sekarang ini," pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dinilai berpotensi menjadi matahari baru dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2029. Akademisi Universitas Nasional (Unas) Jakarta Firdaus Syam mengungkapkan analisisnya mengenai Menhan Sjafrie secara budaya politik memiliki peluang sebagai matahari baru dalam Pilpres 2029.

“Hal tersebut disebabkan, karena ia memegang posisi strategis dan punya karakter petarung karena berasal dari Indonesia Timur,” kata Firdaus Syam dalam diskusi publik yang digelar DPP Indonesia Youth Congress, bertajuk ‘Posisi Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dalam Pilpres 2029: Jabatan Strategis dan Modal Politik’ di Tamarin Hotel, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2026).

Firdaus melilhat sosok Sjafrie ini adalah pejuang dan petarung. Dia berpendapat bahwa orang-orang Sulawesi itu pada dasarnya berani-berani, cerdas, dan pejuang, misalnya seperti BJ Habibie, Jusuf Kalla (JK), Andi Muhammad Jusuf Amir, hingga Sjafrie Sjamsoeddin.

Peneliti Politik Milenial dan Penulis Buku Demokrasi dan Populisme Islam Gian Kasogi mengatakan bahwa Sjafrie adalah elite politik yang memiliki posisi strategis, jaringan inti Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin hingga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias Kang Dedi Mulyadi (KDM) masuk bursa kandidat Pilpres 2029 berdasarkan hasil survei terbaru lembaga Indonesian Public Institute (IPI). Survei tersebut digelar pada 30 Januari 2026 hingga 5 Februari 2026 terhadap 1.241 responden yang merupakan masyarakat berusia 17 tahun - 65 tahun dan berasal dari 35 Provinsi di Indonesia.

Teknik sampling yang digunakan pada riset ini adalah Multistage Random Sampling. Metode ini adalah teknik sampling di mana pemilihan sampel dilakukan dalam beberapa tahap (stage), dari unit besar ke unit yang lebih kecil, dan setiap tahap dilakukan secara acak (random).

Berdasarkan teknik sampling tersebut, sampel berasal dari 35 provinsi di Indonesia yang terdistribusi secara proporsional. Margin of error dari ukuran sampel tersebut sebesar 2,78 % pada tingkat kepercayaan sekitar 95 %.

“Berdasarkan hasil survei terbaru kami, sejumlah wajah-wajah baru masuk dalam bursa bakal capres 2029 seperti Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa," kata Peneliti IPI Abdan Sakura dalam konferensi pers rilis hasil survei bertajuk 'Peta Elektabilitas Calon Presiden 2029' di Semanggi, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Sejumlah wajah baru tersebut masuk dalam sepuluh besar tokoh untuk menjadi bakal capres 2029. Sjafrie berada di urutan ke-7 dengan tingkat elektabilitas di angka 7,5 persen disusul Purbaya Yudhi Sadewa 4,9 persen dan Sherly Tjoanda 3,8 persen.

"Elektabilitas Sjafrie Sjamsoeddin bersaing ketat dengan sejumlah tokoh kepala daerah, seperti Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang berada di urutan ke-4 dengan elektabilitas 8,5 persen, lalu Gubernur Jakarta sekarang Pramono Anung di urutan ke-5 (elektabilitas 7,8 persen) dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (7,9 persen)," kata Abdan.

Lebih lanjut Abdan menuturkan bahwa munculnya wajah-wajah baru tersebut tidak terlepas dari sejumlah faktor mempengaruhi elektabilitas mereka seperti kepemimpinan, ketokohan, rekam jejak, publikasi media, integritas, visi - misi dan program kerja. Dia mencontohkan 4 indikator yang memperkuat elektabilitas Sjafrie Sjamsoeddin seperti kepemimpinan dan ketokohannya di angka 44 persen, rekam jejak kepemimpinan 17 persen, rekomendasi lingkungan dan media 12 persen serta integritas 10 persen.