PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk (PADI) berencana melakukan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD I) atau rights issue.

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 2.261.449.305 saham baru atau sebesar 16,67% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD dengan nilai nominal Rp25.

Harga pelaksanaan Rp50 untuk setiap saham sehingga jumlah dana yang berpotensi diterima Perseroan dalam aksi ini adalah sebanyak-banyaknya Rp113.072.465.250.

"Dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD I ini setelah dikurangi biaya emisi efek seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, yaitu untuk memperkuat modal kerja bersih disesuaikan, termasuk penempatan kas dan setara kas, deposito berjangka, portofolio efek, biaya yang masih harus dibayar, investasi jangka pendek hingga lain-lain yang berkaitan dengan modal kerja dan biaya operasional kegiatan usaha," kata manajemen.

Setiap pemegang 5 saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 22 mei 2026 pukul 16.00 WlB berhak atas 1 HMETD, dimana setiap HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru.

Pencatatan Efek di Bursa Efek lndonesia pada 26 Mei 2026 sementara periode perdagangan HMETD berlangsung pada 26 Mei hingga 11 Juni 2026.

"Dalam PMHMETD Perseroan tidak terdapat pembeli siaga, sehingga dalam hal terdapat pemegang saham masyarakat yang tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya, maka tidak akan ada saham yang diterbitkan oleh Perseroan dan oleh karenanya saham tersebut akan tetap menjadi saham portepel Perseroan," ujar manajemen.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan sudah melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengenai kasus PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA) dan PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. (PADI).

Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan OJK justru bekerja sama dan berkoordinasi penuh dengan Bareskrim menangani kasus PIPA dan PADI. Menurut Hasan, setiap data yang dibutuhkan telah disampaikan ke Bareskrim.

“Tentu penegakan hukum menjadi salah satu agenda dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya besar kami melakukan reformasi integritas. Dalam konteks ini, tentu akan kami lakukan dengan terukur setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum, tentu akan dilakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Hasan usai Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Menurut Hasan, OJK sudah melakukan pemeriksaan dan bahkan penyidikan untuk kasus sejenis, dan bahkan sebagiannya sudah mengalami tindakan pembinaan maupun sanksi.

“Bahkan dengan jumlah denda dan juga pembatasan kegiatan, serta sanksi katakanlah pembatasan partisipasi dari pihak utama, pengurus, komisaris dan direksi yang kami batasi untuk tidak melakukan kegiatan di lingkungan industri jasa keuangan,” tutur Hasan.

Sebelumnya, Bareskrim Polri mengungkap sejumlah kasus dugaan pidana pasar modal. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak menjabarkan penyidik baru saja menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus manipulasi initial public offering (IPO) PIPA.

Mereka adalah eks staf Unit Evaluasi dan Pemantauan Perusahaan Tercatat 2 Divisi PP3 PT Bursa Efek Indonesia (BEI) berinisial Boi Hutagalung, financial advisor David Alusinsing, dan Project Manager PIPA dalam rangka IPO berinisial Ridwan Erviansyah.

Sebagai pengembangan kasus itu, Bareskrim Polri juga telah melakukan penggeledahan di kantor Shinhan Sekuritas pada Selasa (3/2/2026). Perusahaan itu bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek atau underwriter dalam IPO PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA).

Sementara itu, Bareskrim Polri juga menetapkan tiga tersangka dalam dugaan tindak pidana pasar modal oleh PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM) mencakup DJ selaku Direktur Utama PT MPAM, Edy Suwarno (ESO) selaku pemegang saham PT MPAM, PT Minna Padi Investama, dan PT Sanurhasta Mitra Tbk. (MINA), serta Eveline Listijosuputro (EL) yang merupakan istri dari ESO.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

IDXChannel - PT Bukit Uluwatu Villa Tbk (BUVA) dan PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA) menyatakan, tidak memiliki keterlibatan dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pasar Modal yang melibatkan PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM).

Pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan Tindak Pidana Pasar Modal tersebut adalah Edy Suwarno (ESO), Eveline Listijosuputro (EL) dan Djoko Joelijanto selaku Direktur Utama PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM).

"Perseroan menyampaikan klarifikasi bahwa seluruh pemberitaan yang mengaitkan perseroan dengan penetapan tersangka tersebut adalah tidak benar, menyesatkan, dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Perseroan tidak memiliki keterlibatan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan ESO, EL dan MPAM," ujar Corporate Secretary BUVA dan MINA masing-masing dalam keterbukaan informasi BEI, Kamis (5/2/2026).

Manajemen BUVA menerangkan, pada Juni 2023, PT Nusantara Utama Investama menjadi pengendali baru atas perseroan. Sejalan dengan perubahan pengendali tersebut, perseroan juga telah melakukan perubahan dalam susunan Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Sejak terjadinya perubahan pemegang saham pengendali, perseroan tidak memiliki hubungan dalam bentuk apapun dengan ESO, EL maupun MPAM," katanya.

Lebih lanjut, BUVA mengaku akan terus melakukan penjajakan secara cermat dan terukur atas peluang investasi yang akan dilakukan untuk mendukung proyek-proyek strategis di masa depan, dengan tujuan untuk menghasilkan nilai tambah yang berkelanjutan bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Sedangkan MINA memaparkan, sejak Februari 2025, pengendali utama perseroan telah beralih kepada PT Tirta Orisa Yasa melalui mekanisme Mandatory Tender Offer yang telah disampaikan kepada publik serta dilaporkan dan disetujui secara resmi oleh pihak regulator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Sejak perubahan pengendali utama tersebut, perseroan tidak pernah dan tidak sedang menjadi pihak dalam proses hukum, penyelidikan, maupun penyidikan atas dugaan Tindak Pidana Pasar Modal," kata manajemen MINA.

Perseroan juga menegaskan tidak terdapat pengendalian secara langsung maupun tidak langsung oleh ESO, EL, ataupun MPAM.

Seluruh kegiatan usaha dan pengambilan keputusan perseroan dilakukan secara independen oleh manajemen perseroan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan tetap mengedepankan kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

"Perseroan berkomitmen untuk menjaga integritas informasi publik dan memastikan bahwa setiap informasi material disampaikan secara transparan dan tepat waktu melalui mekanisme keterbukaan informasi, guna melindungi kepentingan pemegang saham, investor, dan pemangku kepentingan lainnya," katanya.

Sebagai informasi, Dirtipideksus Bareskrim Polri telah menetapkan sejumlah tersangka terkait para pejabat dari PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM) terkait kasus dugaan kejahatan pasar modal insider trading (jual beli saham lewat orang dalam).

Mereka yang ditetapkan tersangka adalah Direktur Utama (President Director) PT MPAM Djoko Joelijanto, pemegang saham PT MPAM Edy Suwarno dan istrinya, Eveline Listijosuputro sebagai tersangka dalam perkara yang sama.

“Telah menetapkan tersangka terhadap DJ (Direktur Utama PT MPAM), saudara ESO (pemegang saham di PT MPAM, PT Minna Padi Investama, PT Sanurhasta Mitra) dan saudari EL (istri ESO),” kata Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Para tersangka diduga telah mentransmisikan saham untuk underlying asset pada produk reksa dana yang berasal dari pasar negosiasi dan pasar reguler. PT MPAM menggunakan rekening akun milik reksa dana dengan lawan transaksi Edy Suwarno dan adiknya, inisial ESI.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sanurhasta Mitra Tbk. (MINA) angkat bicara usai dikaitkan dengan kasus dugaan pidana pasar modal yang tengah diusut Bareskrim.

Corporate Secretary Sanurhasta, Gunawan Angkawibawa mengatakan bahwa pihaknya tidak memiliki kaitan dengan kasus yang menyeret Edy Suwarno (ESO), Eveline Listijosuputro (EL), serta Direktur Utama PT Minna Padi Aset Management (MPAM) DJ.

"Perseroan menyatakan bahwa informasi tersebut tidak memiliki dasar fakta dan menyesatkan, karena Perseroan tidak terlibat sedikit pun dalam dugaan tindak pidana ataupun proses hukum yang menjerat pihak-pihak tersebut," ujar Gunawan dalam keterangan tertulis, Kamis (5/2/2026).

Gunawan pun menjelaskan bahwa pengendali perseroan telah mengalami pergantian kepada PT Tirta Orisa Yasa sejak Februari 2025. Pergantian entitas itu dilakukan melalui mekanisme mandatory tender offer dan disampaikan langsung kepada publik.

Oleh sebab itu, Sanurhasta tidak pernah terlibat dalam penegakan atas dugaan Tindak Pidana Pasar Modal sejak pergantian pengendali utama tersebut.

"Perseroan juga menegaskan bahwa tidak terdapat ikatan kontrak, kerja sama, maupun hubungan langsung dan tidak langsung dengan pihak ESO, EL, ataupun MPAM," imbuhnya.

Adapun, Gunawan menegaskan, seluruh kegiatan usaha perseroan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan mengedepankan prinsip Good Corporate Governance.

"Perseroan berkomitmen untuk menjaga integritas informasi publik dan memastikan bahwa setiap informasi material disampaikan secara transparan dan tepat waktu melalui mekanisme keterbukaan informasi, guna melindungi kepentingan pemegang saham, investor, dan pemangku kepentingan lainnya," pungkasnya.

Sekadar informasi, perseroan Sanurhasta disinggung dalam konstruksi perkara kasus insider trading yang menyeret Edy Suwarno Cs.

Berdasarkan keterangan Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan bahwa selain saham Minna Padi, Edy juga memiliki saham di PT Sanurhasta Mitra.

"Di mana saudara ESO ini merupakan pemegang saham di PT Minna Padi Aset Manajemen, juga pemegang saham di PT Minna Padi Investama, dan PT Sanurhasta Mitra," ujar Ade di Equity Tower, Selasa (3/2/2026).

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bukit Uluwatu Villa Tbk. (BUVA) menegaskan tidak ada keterkaitan perseroan dengan tersangka pelanggaran pasar modal yang baru-baru ini diumumkan oleh Bareskrim Polri di kasus PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM).

Corporate Secretary BUVA Rian Fachmi menegaskan seluruh pemberitaan yang mengaitkan perseroan dengan kasus tersebut tidak benar dan menyesatkan.

"Melalui siaran pers ini, Perseroan menyampaikan klarifikasi bahwa seluruh pemberitaan yang mengaitkan Perseroan dengan penetapan tersangka tersebut adalah tidak benar, menyesatkan, dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Perseroan tidak memiliki keterlibatan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan ESO, EL dan MPAM," ujarnya, Kamis (5/2/2026).

Rian menjelaskan bahwa pada Juni 2023 PT Nusantara Utama Investama menjadi pengendali baru BUVA. Sejalan dengan perubahan pengendali tersebut, perseroan juga telah melakukan perubahan dalam susunan Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian, sejak terjadinya perubahan pemegang saham pengendali, BUVA tidak memiliki hubungan dalam bentuk apapun dengan ESO, EL maupun MPAM.

Rian memastikan bahwa dalam menjalankan operasional perusahaan, BUVA melalui jajaran manajemen senantiasa mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengedepankan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance).

"Perseroan akan terus melakukan penjajakan secara cermat dan terukur atas peluang investasi yang akan dilakukan untuk mendukung proyek-proyek strategis di masa depan, dengan tujuan untuk menghasilkan nilai tambah yang berkelanjutan bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan," tandasnya.

Seperti diketahui, Bareskrim Polri mengungkap adanya dugaan insider trading yang melibatkan PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM). Perusahaan aset manajemen anak usaha PT Minna Padi Investama Tbk. (PADI) ini menggunakan saham PT Sanurhasta Mitra Tbk. (MINA) sebagai underlying reksa dana mereka.

Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak sebelumnya mengatakan pihaknya telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini yakni DJ selaku Direktur Utama PT MPAM, Edy Suwarno (ESO) selaku pemegang saham PT MPAM, PT Minna Padi Investama dan PT Sanurhasta Mitra, serta Eveline Listijosuputro (EL) yang merupakan istri dari ESO.

"Jadi ada tiga tersangka yang telah ditetapkan dalam penyidikan perkara a quo," ujar Ade di Equity Tower, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Dia menjelaskan, kasus ini berkaitan dengan praktik kongkalikong perdagangan saham. PT MPAM itu diduga dengan sengaja menjadi underlying asset produk reksadana dengan lawan transaksi akun milik ESO dan ESI (adik ESO).

Setelah itu, ESO yang merupakan pemegang saham di PT MPAM memiliki saham juga di PT Minna Padi Investama dan PT Sanurhasta Mitra. Sementara itu, ESI memiliki saham pada perusahaan yang terafiliasi PT MPAM.

Dalam hal ini, ESO menggunakan sarana manajer investasi miliknya, yaitu PT MPAM, untuk mengambil keuntungan dengan cara melakukan pembelian saham milik afiliasi PT MPAM dengan harga murah.

"Yang selanjutnya dijual kembali kepada reksadana PT MPAM lainnya dengan harga yang cukup tinggi," imbuhnya.

Adapun, Ade mengemukakan bahwa pihaknya telah memeriksa 44 saksi dan sejumlah ahli pidana hingga pasar modal terkait dengan perkara ini.

Selanjutnya, Bareskrim juga memblokir 14 sub-rekening saham milik PT MPAM dan afiliasinya. Total nilai saham pada rekening itu mencapai Rp467 miliar.

"Di antaranya, dari 14 sub-rekening efek yang dilakukan pemblokiran, 6 sub-rekening efek tersebut merupakan milik reksadana dengan jumlah aset saham kurang lebih sebesar Rp 467 Miliar. Ini merupakan harga efek per 15 Desember 2025," pungkasnya.

IDXChannel - PT Minna Padi Investama Tbk (PADI) buka suara soal kabar Direktur Utama Djoko Joelijanto (DJ) ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri. Hal ini terkait kasus yang menimpa PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM).

Dalam kasus dugaan "insider trading" tersebut, Polri resmi menetapkan DJ selaku Dirut MPAM, pemegang saham MPAM, PADI, dan PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), ESO, dan istri ESO, EL yang juga menjabat sebagai Komisaris MPAM.

Direktur PADI, Martha Susanti menjelaskan, Djoko Joelijanto bukan Dirut MPAM, melainkan Dirut PADI. Sementara MPAM dan PADI merupakan entitas yang berbeda.

"Oleh karena itu, pemberitaan yang menyebutkan bahwa Djoko Joelijanto sebagai tersangka tidak memiliki dasar yang akurat," kata Martha, Kamis (5/2/2026).

Berdasarkan penelusuran IDX Channel, Djoko Joelianto memang bukan Dirut Utama MPAM. Saat ini, Dirut MPAM dijabat Djajadi yang juga memiliki inisial DJ, sesuai informasi dari Bareskrim meski terdapat kesamaan inisial dengan Djoko Joelijanto.

Martha menegaskan, hingga saat ini, tidak ada dampak terhadap perseroan terkait kasus tersebut. Operasional tetap berjalan seperti biasa tanpa gangguan.

PADI memang masih berada dalam satu grup dengan Minna Padi Group. PADI memiliki 18,87 persen saham MPAM. Selain itu, ESO (Edy Suwarno) pernah menjadi pengendali PADI dan status itu kini dipegang istrinya, EL (Eveline Listijosoputro) dengan porsi 1,1 persen.

Martha mengakui pemberitaan yang tak akurat dan menyesatkan ini berdampak pada reputasi dan kredibilitas perseroan. Kondisi ini juga berdampak pada harga saham PADI.

Saham PADI tertekan dalam dua hari terakhir. Kemarin, harga sahamnya turun 10 persen ke level Rp117, sementara hari ini kembali turun 14,5 persen ke level Rp100.

(Rahmat Fiansyah)

Bisnis com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menggandeng Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengusut kasus dugaan pidana pasar modal.

Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan kerja sama dengan PPATK itu dilakukan untuk menelusuri transaksi keuangan dalam perkara pasar modal.

"Penyidik juga berkolaborasi dengan PPATK dalam rangka penelusuran transaksi keuangan dalam pengungkapan perkara ini," ujar Ade dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (5/2/2026).

Ade menambahkan, kolaborasi ini merupakan komitmen kepolisian untuk menekan kejahatan dalam praktik manipulasi pasar yang merugikan masyarakat hingga industri pasar modal di Indonesia.

Lebih jauh, penanganan perkara ini diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan keuangan sekaligus memperkuat perlindungan investor serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan nasional.

"Polri juga mengimbau masyarakat untuk selalu memahami profil risiko investasi dan memastikan bahwa setiap produk keuangan ditawarkan secara transparan serta sesuai dengan ketentuan regulator," pungkasnya.

Sekadar informasi, total ada tiga kasus dugaan tindak pidana pasar modal yang tengah ditangani Bareskrim saat ini.

Perinciannya, terkait dengan kasus manipulasi proses penawaran umum perdana alias IPO PT Multi Makmur Lemindo (PIPA); kasus perdagangan semu terkait PT Narada Aset Manajemen; dan insider trading terkait PT Minna Padi Aset Manajemen.

Bisnis.com, JAKARTA – Dua perusahaan manajer investasi, PT Narada Asset Management dan PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM) tengah menjadi sorotan karena berada di pusaran kasus dugaan tindak pidana pasar modal yang sedang diusut Polri. Sebelum kasus ini, dua perusahaan pengelola reksa dana itu sudah punya rapor merah dalam rekam jejaknya.

Dalam kasus paling anyar, Bareskrim Polri telah menetapkan tiga tersangka dalam dugaan tindak pidana pasar modal oleh MPAM, mencakup DJ selaku Direktur Utama PT MPAM, lalu Edy Suwarno (ESO) selaku pemegang saham PT MPAM, PT Minna Padi Investama dan PT Sanurhasta Mitra Tbk. (MINA), serta Eveline Listijosuputro (EL) yang merupakan istri dari ESO.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan dalam proses penyidikan diketahui bahwa saham yang ditransaksikan untuk dijadikan underlying asset produk reksa dana MPAM berasal dari pasar negosiasi dan pasar reguler.

Transaksi tersebut dilakukan menggunakan akun reksa dana antara ESO dan ESI yang merupakan adik dari ESO, serta perusahaan-perusahaan afiliasi PT MPAM.

“Dalam hal ini, ESO dan kawan-kawan menggunakan sarana manajer investasi miliknya, yaitu PT MPAM untuk mengambil keuntungan dengan cara melakukan pembelian saham milik afiliasi yang berada pada produk reksa dana PT MPAM dengan harga yang murah. Selanjutnya, dijual kembali kepada reksa dana PT MPAM lainnya dengan harga yang cukup tinggi,” ujarnya dikutip dari Antara.

Dalam penanganan perkara ini, penyidik telah memeriksa 44 orang saksi dan ahli, termasuk ahli pidana dan ahli pasar modal. Selain itu, penyidik memblokir 14 subrekening efek milik PT MPAM dan afiliasinya. Dari jumlah tersebut, enam subrekening efek merupakan milik reksa dana dengan nilai aset saham sekitar Rp467 miliar.

Selain itu, Bareskrim Polri juga menetapkan dua petinggi PT Narada Aset Manajemen sebagai tersangka dalam kasus dugaan pidana pasar modal terkait manipulasi reksa dana saham. Kasus ini berkaitan dengan insider trading PT Narada Aset Manajemen.

Modusnya, praktik perdagangan ini diduga dirancang untuk menciptakan gambaran semu terhadap harga saham, membuat harga yang terbentuk di pasar tidak mencerminkan nilai fundamental sebenarnya.

"Penyidik telah mengungkap fakta dugaan manipulasi terkait underlying asset produk reksadana, jadi underlying produk reksadana, yang berasal dari saham-saham proyek yang dikendalikan oleh pihak internal. Jadi, underlying produk reksadana yang berasal dari saham-saham proyek yang dikendalikan oleh pihak internal melalui jaringan afiliasi maupun nominee," kata Ade.

Menelisik kasus lama, PT Narada Asset Management pada 13 November 2019 silam pernah dibekukan atau sunpensi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena gagal membayar pembelian beberapa efek saham senilai Rp177,78 miliar. Kinerja reksa dananya juga anjlok, sehingga seluruh produk Narada disuspensi. Dua produk yang disorot saat itu yakni Narada Saham Indonesia dan Narada Campuran I.

Berdasarkan catatan Bisnis, nilai asset under management (AUM) Narada pernah mencapai titik tertinggi pada Oktober 2019, dengan capaian senilai Rp1,97 triliun. Selepasnya, torehan AUM perusahaan susut hingga Rp97,81 miliar pada Desember 2025.

Sementara itu, PT Minna Padi Asset Manajemen juga pernah mengalami kasus serupa. Pada 21 November 2019, OJK membubarkan 6 produk reksa dana Minna Padi AM lantaran menjanjikan hasil investasi pasti sebesar 11% dalam jangka waktu 6 bulan hingga 12 bulan pada 2 reksa dana, yaitu Minna Padi Pasopati Saham dan Minna Padi Pringgondani Saham.

Namun, perusahaan gagal bayar. Total dana kelola dari enam produk reksa dana tersebut senilai Rp5,72 triliun.

Berdasarkan catatan Bisnis, pada Desember 2019 silam, pihak Minna Padi AM menyampaikan ke nasabah bahwa mereka akan bertanggung jawab dan menjamin pengembalian dana nasabah minimal tabungan pokok dikembalikan. Akan tetapi, pada pertengahan Februari 2020 dalam pertemuan dengan nasabah yang membahas pengembalian uang nasabah Minna Padi AM, manajemen memutuskan pengembalian akan dilakukan dalam bentuk 20% cash, 30% dalam bentuk saham, dan 50% hangus.

Tawaran perusahaan itu dikomplain nasabah, sampai manajemen meminta izin kepada OJK pembayaran dimundurkan ke 18 Mei 2020. Kemudian, pada 15 Mei 2020 Minna Padi AM mengatakan nilai saham akan dibayar sesuai kemampuan dan sesuai kondisi pasar saat itu yang tertekan imbas pandemi Covid-19, yang berarti nilai pembayaran dan waktu pembayaran turun dan dimundur lagi.

Diberitakan Bisnis pada 16 Agustus 2020, salah satu sumber yang mengetahui perkembangan pelunasan kepada nasabah menyebutkan bahwa Minna Padi AM baru melunasi 20% dana nasabah dari ketentuan pembayaran sebesar Rp6 triliun. Semestinya, dana Rp6 triliun tersebut harus dilunasi dengan tenor sampai 18 Mei 2020.

Dalam prosesnya, pada 15 Mei 2020 sebenarnya Minna Padi AM telah melayangkan surat kepada OJK untuk membayar dengan batas kemampuan finansial yang dimiliki. Namun, hal ini ditolak oleh regulator. Perseroan telah menyatakan hal tersebut kepada para nasabah pada 5 Juni 2020. Kemudian perseroan sempat bermanuver dengan meminta izin untuk melaksanakan lelang terbuka sisa saham pada 22 Juni 2020.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham atau reksa dana. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. (PADI) memberikan klarifikasi soal disebutnya inisial DJ sebagai tersangka atas kasus insider trading dan perdagangan semu di pasar modal bukanlah direktur utama perseroan.

Melalui pernyataan resminya, manajemen menjelaskan Djoko Joelijanto merupakan Direktur Utama PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. dan tidak merangkap jabatan pada perusahaan lain.

Oleh karena itu, manajemen menyebut pemberitaan yang menyebutkan Djoko Joelijanto sebagai tersangka tidak memiliki dasar akurat dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

“Dalam pemberitaan yang menyebutkan bahwa inisial DJ merupakan Djoko Joelijanto, atas hal tersebut kami sampaikan klarifikasi bahwa berita tersebut adalah tidak benar,” tulis pernyataan tersebut dikutip, Rabu (4/2/2026).

Bisnis juga mengkonfirmasi kepada Direktur Utama PADI, Djoko Joelijanto. Djoko menegaskan bahwa entitas yang disebut dalam penyidikan Bareskrim adalah PT Minna Padi Aset Manajemen, bukan perusahaan sekuritas yang ia pimpin.

Menurutnya, PT Minna Padi Investama Sekuritas merupakan entitas yang berbeda dengan kegiatan usaha yang juga berbeda.

“Yang disebut oleh Bareskrim adalah Minna Padi Aset Manajemen, sedangkan kami adalah Minna Padi Investama Sekuritas. Saya menjabat sebagai Direktur Utama sekuritas, bukan aset manajemennya. Jadi kami tidak bisa memberikan komentar terkait hal tersebut,” ujar Djoko saat dikonfirmasi, Rabu (4/2/2026).

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tengah menyelidiki praktik kongkalikong perdagangan saham PT Minna Padi Asset Manajemen (MPAM).

Dalam perkara tersebut, MPAM diduga dengan sengaja menggunakan saham tertentu sebagai underlying asset produk reksa dana dengan lawan transaksi pihak terafiliasi.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak menyampaikan bahwa penyidik telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah DJ selaku Direktur Utama PT MPAM, ESO selaku pemegang saham PT MPAM, serta EL yang merupakan istri dari ESO.

Ade Safri menjelaskan bahwa kasus tersebut berkaitan dengan praktik manipulasi pasar melalui transaksi saham. PT MPAM diduga secara sengaja menjadikan saham tertentu sebagai underlying asset reksa dana, dengan lawan transaksi berasal dari rekening milik ESO dan ESI, yang merupakan adik dari ESO.

Lebih lanjut, ESO diketahui juga memiliki saham di PT Minna Padi Investama serta PT Sanurhasta Mitra. Sementara itu, ESI tercatat memiliki kepemilikan saham pada sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan PT MPAM.

Dalam skema tersebut, ESO diduga memanfaatkan PT MPAM sebagai manajer investasi untuk membeli saham-saham afiliasi dengan harga rendah, yang kemudian dijual kembali ke reksa dana lain yang dikelola MPAM dengan harga lebih tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menggeber kasus manipulasi pasar modal. Langkah ini setelah pemerintah menyatakan serius membenahi pasar keuangan Indonesia itu usai diancam oleh MSCI diturunkan ke frontier market alias pasar keuangan berisiko tinggi dengan imbal hasil tinggi pada Mei 2026 mendatang jika tidak berbenah. Turun kasta dari status emerging market yang disandang saat ini.

Aksi itu kemudian ditandai dengan penetapan tersangka dalam kasus PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM) dan PT Narada Asset Manajemen, serta pengembangan perkara lain yang berkaitan dengan penawaran umum perdana saham (IPO) PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA).
Tiga tersangka dalam dugaan tindak pidana pasar modal oleh PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM) mencakuo DJ selaku Direktur Utama PT MPAM, Edy Suwarno (ESO) selaku pemegang saham PT MPAM, PT Minna Padi Investama, dan PT Sanurhasta Mitra, serta Eveline Listijosuputro (EL) yang merupakan istri dari ESO.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol. Ade Safri Simanjuntak mengatakan, dalam proses penyidikan diketahui bahwa saham yang ditransaksikan untuk dijadikan underlying asset produk reksa dana MPAM berasal dari pasar negosiasi dan pasar reguler. Transaksi tersebut dilakukan menggunakan akun reksa dana antara ESO dan ESI yang merupakan adik dari ESO, serta perusahaan-perusahaan afiliasi PT MPAM.

“Dalam hal ini, ESO dan kawan-kawan menggunakan sarana manajer investasi miliknya, yaitu PT MPAM untuk mengambil keuntungan dengan cara melakukan pembelian saham milik afiliasi yang berada pada produk reksa dana PT MPAM dengan harga yang murah. Selanjutnya, dijual kembali kepada reksa dana PT MPAM lainnya dengan harga yang cukup tinggi,” dikutip dari Antara.

Dalam penanganan perkara ini, penyidik telah memeriksa 44 orang saksi dan ahli, termasuk ahli pidana dan ahli pasar modal. Selain itu, penyidik memblokir 14 subrekening efek milik PT MPAM dan afiliasinya. Dari jumlah tersebut, enam subrekening efek merupakan milik reksa dana dengan nilai aset saham sekitar Rp467 miliar.

Selain kasus Minna Padi, Dittipideksus Bareskrim Polri juga mengungkap dugaan manipulasi harga saham oleh PT Narada Asset Manajemen. Penyidik telah mengungkap fakta dugaan terkait dengan underlying asset produk reksa dana yang berasal dari saham-saham proyek yang dikendalikan oleh pihak internal.

"Melalui jaringan afiliasi maupun nominee,” kata Ade.

Pola tersebut diduga dirancang untuk menciptakan gambaran semu harga saham sehingga tidak mencerminkan nilai fundamental yang sebenarnya. “Temuan ini mengarah pada indikasi praktik manipulasi pasar yang dapat menimbulkan artificial demand (permintaan yang semu), distorsi harga serta persepsi kinerja portofolio yang tidak riil,” ucapnya.

Dalam perkara ini, penyidik menetapkan dua tersangka, yakni MAW selaku Komisaris Utama PT Narada Asset Manajemen dan DV selaku Direktur Utama PT Narada Adikara Indonesia. Penyidik juga memblokir dan menyita subrekening efek dengan nilai sekitar Rp207 miliar. “Ini adalah merupakan nilai efek per Oktober 2025,” katanya.

Dalam pengembangan kasus lain, Dittipideksus Bareskrim Polri menggeledah kantor PT Shinhan Sekuritas Indonesia di kawasan Jakarta Selatan terkait dugaan tindak pidana pasar modal. Penggeledahan tersebut merupakan rangkaian pengembangan dari perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam perkara tersebut, terdapat lima tersangka, dua di antaranya telah berstatus terpidana, yakni Junaedi selaku Direktur PT Multi Makmur Lemindo (MML) dan Mugi Bayu selaku mantan pejabat di Bursa Efek Indonesia.

Ade menyebutkan, PT MML dengan kode saham PIPA dinilai tidak layak melantai di Bursa Efek Indonesia karena valuasi aset tidak memenuhi persyaratan. Dugaan keterlibatan PT Shinhan Sekuritas Indonesia terkait perannya sebagai penjamin emisi efek. “Perolehan dana PT MML pada saat IPO adalah sebesar Rp97 miliar di mana selaku perusahaan penjamin emisi efek (underwriter) adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia,” ucapnya.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan menghormati langkah penegakan hukum yang dilakukan aparat. “OJK menghormati langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Anggota Dewan Komisioner OJK Hasan Fawzi.

Ia menegaskan OJK siap berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penguatan pengawasan dan integritas pasar modal.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menggeber kasus manipulasi pasar modal. Langkah ini setelah pemerintah menyatakan serius membenahi pasar keuangan Indonesia itu usai diancam oleh MSCI diturunkan ke frontier market alias pasar keuangan berisiko tinggi dengan imbal hasil tinggi pada Mei 2026 mendatang jika tidak berbenah. Turun kasta dari status emerging market yang disandang saat ini.

Aksi itu kemudian ditandai dengan penetapan tersangka dalam kasus PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM) dan PT Narada Asset Manajemen, serta pengembangan perkara lain yang berkaitan dengan penawaran umum perdana saham (IPO) PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA).
Tiga tersangka dalam dugaan tindak pidana pasar modal oleh PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM) mencakuo DJ selaku Direktur Utama PT MPAM, Edy Suwarno (ESO) selaku pemegang saham PT MPAM, PT Minna Padi Investama, dan PT Sanurhasta Mitra, serta Eveline Listijosuputro (EL) yang merupakan istri dari ESO.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol. Ade Safri Simanjuntak mengatakan, dalam proses penyidikan diketahui bahwa saham yang ditransaksikan untuk dijadikan underlying asset produk reksa dana MPAM berasal dari pasar negosiasi dan pasar reguler. Transaksi tersebut dilakukan menggunakan akun reksa dana antara ESO dan ESI yang merupakan adik dari ESO, serta perusahaan-perusahaan afiliasi PT MPAM.

“Dalam hal ini, ESO dan kawan-kawan menggunakan sarana manajer investasi miliknya, yaitu PT MPAM untuk mengambil keuntungan dengan cara melakukan pembelian saham milik afiliasi yang berada pada produk reksa dana PT MPAM dengan harga yang murah. Selanjutnya, dijual kembali kepada reksa dana PT MPAM lainnya dengan harga yang cukup tinggi,” dikutip dari Antara.

Dalam penanganan perkara ini, penyidik telah memeriksa 44 orang saksi dan ahli, termasuk ahli pidana dan ahli pasar modal. Selain itu, penyidik memblokir 14 subrekening efek milik PT MPAM dan afiliasinya. Dari jumlah tersebut, enam subrekening efek merupakan milik reksa dana dengan nilai aset saham sekitar Rp467 miliar.

Selain kasus Minna Padi, Dittipideksus Bareskrim Polri juga mengungkap dugaan manipulasi harga saham oleh PT Narada Asset Manajemen. Penyidik telah mengungkap fakta dugaan terkait dengan underlying asset produk reksa dana yang berasal dari saham-saham proyek yang dikendalikan oleh pihak internal.

"Melalui jaringan afiliasi maupun nominee,” kata Ade.

Pola tersebut diduga dirancang untuk menciptakan gambaran semu harga saham sehingga tidak mencerminkan nilai fundamental yang sebenarnya. “Temuan ini mengarah pada indikasi praktik manipulasi pasar yang dapat menimbulkan artificial demand (permintaan yang semu), distorsi harga serta persepsi kinerja portofolio yang tidak riil,” ucapnya.

Dalam perkara ini, penyidik menetapkan dua tersangka, yakni MAW selaku Komisaris Utama PT Narada Asset Manajemen dan DV selaku Direktur Utama PT Narada Adikara Indonesia. Penyidik juga memblokir dan menyita subrekening efek dengan nilai sekitar Rp207 miliar. “Ini adalah merupakan nilai efek per Oktober 2025,” katanya.

Dalam pengembangan kasus lain, Dittipideksus Bareskrim Polri menggeledah kantor PT Shinhan Sekuritas Indonesia di kawasan Jakarta Selatan terkait dugaan tindak pidana pasar modal. Penggeledahan tersebut merupakan rangkaian pengembangan dari perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam perkara tersebut, terdapat lima tersangka, dua di antaranya telah berstatus terpidana, yakni Junaedi selaku Direktur PT Multi Makmur Lemindo (MML) dan Mugi Bayu selaku mantan pejabat di Bursa Efek Indonesia.

Ade menyebutkan, PT MML dengan kode saham PIPA dinilai tidak layak melantai di Bursa Efek Indonesia karena valuasi aset tidak memenuhi persyaratan. Dugaan keterlibatan PT Shinhan Sekuritas Indonesia terkait perannya sebagai penjamin emisi efek. “Perolehan dana PT MML pada saat IPO adalah sebesar Rp97 miliar di mana selaku perusahaan penjamin emisi efek (underwriter) adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia,” ucapnya.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan menghormati langkah penegakan hukum yang dilakukan aparat. “OJK menghormati langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Anggota Dewan Komisioner OJK Hasan Fawzi.

Ia menegaskan OJK siap berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penguatan pengawasan dan integritas pasar modal.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

IDXChannel - PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk (PADI) mencatatkan perbaikan kinerja keuangan secara signifikan hingga akhir September 2025.

Emiten jasa perantara perdagangan efek ini mencatat lonjakan pendapatan usaha seiring menguatnya aktivitas transaksi pasar modal dan membaiknya kinerja perdagangan efek.

Hingga September 2025, pendapatan usaha PADI tercatat sebesar Rp38,47 miliar, meningkat tajam dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp17,44 miliar.

Manajemen PADI menjelaskan, lonjakan pendapatan terutama ditopang oleh berbaliknya laba belum terealisasi atas perdagangan efek menjadi positif Rp22,70 miliar, dari sebelumnya mencatatkan rugi Rp20,70 miliar per September 2024.

Selain itu, laba terealisasi dari perdagangan efek juga melonjak signifikan menjadi Rp8,78 miliar, dari hanya Rp387 juta pada periode yang sama tahun lalu.

Dari sisi penghasilan lain-lain, perseroan membukukan Rp603 juta hingga September 2025. Angka ini menurun dibandingkan Rp528 juta pada periode sebelumnya, seiring meningkatnya beban keuangan. Beban keuangan tercatat naik menjadi Rp953 juta dari sebelumnya hanya Rp24 juta per September 2024.

Seiring pertumbuhan pendapatan usaha, laba neto tahun berjalan PADI berbalik menjadi positif. Hingga September 2025, perseroan mencatatkan laba bersih sebesar Rp24,74 miliar, melonjak dari posisi rugi Rp29 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

"Peralihan dari rugi menjadi laba ini terutama didorong oleh peningkatan kinerja pendapatan usaha," kata manajemen PADI dalam keterbukaan informasi, Rabu (21/1/2026).

Sementara itu, penghasilan komprehensif lain tercatat sebesar Rp753 juta, turun 76,10 persen dibandingkan Rp3,15 miliar per September 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh melemahnya keuntungan nilai wajar atas aset keuangan yang diukur melalui penghasilan komprehensif lain.

Dengan demikian, total laba komprehensif hingga September 2025 mencapai Rp25,49 miliar, berbalik dari rugi komprehensif Rp25,85 miliar pada periode sebelumnya.

Sepanjang Januari-Desember 2025, perseroan mencatatkan kenaikan transaksi yang cukup signifikan, baik dari sisi laba yang telah terealisasi maupun laba belum terealisasi atas perdagangan efek.

Memasuki 2026, Minna Padi akan tetap fokus pada pengembangan layanan online trading dan berencana memperkuat edukasi dan sosialisasi pasar modal, sekaligus meningkatkan pembelajaran penggunaan platform online trading kepada nasabah maupun calon nasabah guna mendorong pertumbuhan transaksi yang berkelanjutan.

(DESI ANGRIANI)