Bisnis.com, JAKARTA — Ancaman siber kembali meningkat seiring ditemukannya kampanye malware canggih yang memanfaatkan iklan digital untuk menjebak korban. Peneliti dari Kaspersky GReAT mengungkap Trojan perbankan bernama GoPix kini menyebar melalui iklan berbahaya di Google Ads.

Malware yang telah aktif selama tiga tahun terakhir ini diketahui menargetkan nasabah lembaga keuangan di Brasil serta pengguna aset kripto. Modus yang digunakan terbilang kompleks, mulai dari teknik tanpa jejak di memori hingga pemanfaatan file Proxy AutoConfig (PAC) untuk melancarkan serangan man-in-the-middle.

““GoPix telah mencapai tingkat kecanggihan yang belum pernah terlihat sebelumnya pada malware yang berasal dari Brazil,” ujar Fabio Assolini, Kepala unit Amerika & Eropa di Kaspersky GReAT, dalam keterangannya, dikutip Bisnis, Senin (23/3/2026).

Infeksi awal dilakukan melalui kampanye iklan berbahaya. Pelaku menyamarkan tautan dengan memanfaatkan layanan populer seperti WhatsApp, Google Chrome, hingga layanan pos Brasil Correios guna menarik korban mengunjungi halaman palsu.

Setelah korban masuk ke halaman tersebut, GoPix akan melakukan penyaringan berbasis IP untuk menentukan apakah target bernilai atau hanya sistem analisis. Jika dinilai potensial, malware akan dikirimkan dan langsung beroperasi tanpa meninggalkan jejak signifikan di perangkat.

Sejak dipantau pada 2023, Fabio menyebut jumlah deteksi terus meningkat, dengan total sekitar 90.000 upaya infeksi hingga Maret 2026.

“Ancaman ini menggunakan metode infeksi tersembunyi dan mampu menghindari deteksi perangkat lunak keamanan, menggunakan teknik baru untuk tetap beroperasi,” jelasnya.

Dalam operasinya, GoPix mampu melakukan serangan man-in-the-middle untuk memantau dan memanipulasi transaksi keuangan, termasuk sistem pembayaran Pix dan slip Boleto di Brasil. Malware ini juga dapat mengintersepsi serta mengubah transaksi kripto, sehingga meningkatkan risiko kerugian finansial bagi korban.

Lebih jauh, GoPix diketahui mampu melewati sistem keamanan perbankan dengan menjaga persistensi di dalam sistem sekaligus menjalankan mekanisme pembersihan untuk menghambat proses forensik digital. Teknik yang digunakan bahkan menyerupai kelompok advanced persistent threat (APT), seperti memuat modul langsung ke memori dan menggunakan server command-and-control (C2) dengan masa aktif singkat.

Selain itu, malware ini dapat berpindah antarproses untuk menjalankan fungsi tertentu serta berpotensi menonaktifkan perangkat lunak keamanan, sehingga semakin sulit dideteksi.

Para peneliti mengingatkan bahwa ancaman serupa tidak menutup kemungkinan menyasar pengguna di luar Brasil. Untuk mengurangi risiko, pengguna disarankan lebih berhati-hati saat mengklik iklan di internet, terutama yang menawarkan unduhan aplikasi.

“Jika Anda tertarik pada suatu aplikasi, lebih aman untuk mengunduhnya dari toko aplikasi resmi,” tegas Fabio.

Pengguna juga dianjurkan menggunakan solusi keamanan digital yang mampu memverifikasi keaslian situs perbankan. Kemudian, rutin memperbarui perangkat lunak guna menutup celah keamanan dan sebaiknya mengunduh perangkat lunak dari sumber resmi.

Bisnis.com, KARAWANG — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menyiagakan sejumlah posko mudik dalam menyambut periode mudik Lebaran 2026.
Salah satu posko mudik BRI terletak di Rest Area KM 57, Karawang, Jawa Barat. Sederet layanan disiapkan BRI untuk memberikan kemudahan bagi nasabah dan masyarakat umum melakukan transaksi keuangan.
Ismi (31), penjaga posko BRI di Karawang, menjelaskan bahwa sebagian besar pemudik datang ke posko untuk melakukan pengisian ulang atau top-up BRIZZI. Ketertarikan pemudik melakukan top-up sejalan dengan upaya BRI memberikan sejumlah insentif bagi nasabah.
Ismi menerangkan, bagi nasabah yang melakukan pembukaan rekening BRI di posko dan melakukan transaksi dengan minimum nilai Rp250.000–Rp500.000, bakal mendapatkan voucer belanja senilai Rp25.000.
Belum lagi, bagi para pengguna yang melakukan transaksi melalui aplikasi Brimo di merchant yang tersedia di rest area KM 57, akan mendapatkan sejumlah barang sebagai hadiah.
"Lumayan ramai sih, karena kan BRI sudah banyak penggunanya. [Nasabah] lebih ke top-up BRIZZI dan redeem, karena hadiahnya menarik. Sama fasilitas-fasilitas di sini, ada kursi pijat, terus ada yang mau main PS [playstation] juga bisa sambil nunggu," katanya kepada Bisnis di rest area KM 57, Karawang, Kamis (19/3/2026).

BRI juga berupaya mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan mudik Lebaran 2026. Melalui top-up kartu BRIZZI senilai Rp100.000, pengguna bakal mendapatkan Rp120.000 sebagai saldo mereka. Artinya terdapat Rp20.000 yang diberikan BRI secara cuma-cuma kepada pengguna.
Sementara bagi pelanggan yang tidak memiliki kartu BRIZZI, proses pembelian kartu dapat dilakukan di posko dengan harga Rp50.000 dan mendapatkan saldo senilai Rp30.000.
BRIZZI sendiri merupakan kartu elektronik yang diterbitkan oleh BRI guna membantu masyarakat melakukan transaksi dengan mudah. Kartu ini diperuntukkan sebagai pengganti uang tunai yang berfungsi sebagai alat pembayaran yang dapat digunakan dalam transaksi belanja (purchase) atau transaksi lainnya yang dilakukan di penyedia barang atau jasa.
Batas maksimal saldo yang tersimpan pada kartu ini sebesar Rp2 juta tanpa saldo minimal. Sementara itu, batas nilai transaksi BRIZZI dalam satu bulan paling banyak Rp20 juta.
Naufal (26), seorang warga yang akan melakukan mudik ke Surabaya, mengaku terbantu dengan promo yang diberikan BRI kepada pemudik. Salah satunya tambahan dana pada saat melakukan pengisian ulang BRIZZI.
"Tadi saya sempat coba top up sih. Tadi isi Rp100.000 dapatnya Rp120.000. Lumayan kan, karena ini perjalanan masih jauh, nanti ada ke tol. Jadi tadi saya top up untuk bayar tol nanti," katanya, Kamis (19/3/2026).
Belum lagi, keberadaan fasilitas fisik bagi pemudik, seperti kursi pijat hingga permainan PS dinilai memberikan kenyamanan bagi para pemudik sembari menunggu waktu melanjutkan perjalanan.
Naufal berharap dapat menemukan posko mudik BRI lainnya di perjalanannya menuju Surabaya. Pasalnya, butuh waktu hingga berjam-jam lamanya bagi dia dan keluarganya untuk tiba di Kota Pahlawan itu. (*)

Jumlah mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik perbankan di Indonesia terus menurun seiring meningkatnya penggunaan layanan keuangan digital.

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menjelaskan hal itu juga berhubungan dengan pola konsumsi masyarakat yang berubah.

Menurut dia, masyarakat yang sebelumnya banyak melakukan transaksi melalui kantor cabang bank, mesin ATM, maupun layanan contact center kini mulai beralih ke layanan digital seperti online banking dan aplikasi mobile banking.

Huda kemudian menyebut terjadi penurunan jumlah kantor bank secara umum dan jumlah mesin ATM dalam rentang waktu 2018 hingga 2025.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwaa 1.399 unit mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tutup hanya dalam waktu setahun saja.

Berdasarkan Laporan Surveillance Perbankan Indonesia (LSPI) yang dirilis OJK, jumlah mesin ATM, CDM, dan CRM di Indonesia sampai kuartal III/2025 mencapai 89.774 unit, turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 91.173 unit.

"Mungkin kalau dulu kita war tiket kereta lebaran ya itu jam 12 malam kita harus ke ATM untuk bayar tiketnya, itu sekarang tidak lagi karena ada online banking sama mobile apps. Ini menurunkan dari jumlah mesin ATM yang ada di Indonesia, yang beroperasi di Indonesia," kata Huda dalam acara Digital Banking & Economic Outlook 2026 di Jakarta Selatan, Selasa (10/3).

Seiring dengan penurunan penggunaan ATM, transaksi pembayaran digital pun meningkat signifikan.

CELIOS memproyeksikan nilai transaksi pembayaran digital dapat mencapai sekitar Rp4.212,64 triliun pada 2026.

Angka tersebut melonjak dibandingkan nilai transaksi pada 2024 yang tercatat sekitar Rp2.503,96 triliun.

Selain pembayaran digital, pinjaman daring atau pinjaman online juga diproyeksikan terus meningkat.

CELIOS memperkirakan pertumbuhan sektor tersebut pada 2026 masih akan berada di kisaran 10 persen meskipun melambat dibandingkan periode sebelumnya.

"Jadi kita lihat dari sisi pinjaman, tapi dari sisi akun tabungan bank digital pun itu juga masih akan mengalami kenaikan untuk di tahun 2026," ujar Huda.

Sektor pinjaman bank digital sempat mencatat pertumbuhan tertinggi pada 2022 dengan lonjakan mencapai 113,94 persen. Kemudian diikuti oleh tren kenaikan volume pinjaman yang terus konsisten.

Meskipun laju pertumbuhan persentasenya melandai ke angka 10,12 persen pada proyeksi 2026, angka nominal pinjaman terus bertambah.

Di sisi penghimpunan dana, tabungan di bank digital juga menunjukkan perkembangan signifikan.

Pertumbuhan tabungan sempat melonjak hingga 915,82 persen pada awal 2021 dan tetap stabil di kisaran dua digit dalam beberapa tahun berikutnya.

CELIOS juga mencatat peningkatan layanan digital didukung oleh pertumbuhan pengguna ponsel dan penetrasi internet di Indonesia.

Pertumbuhan pengguna ponsel meningkat signifikan antara 2015 hingga 2018.

Namun, setelah tahun 2018, tingkat pertumbuhan mulai melambat walaupun jumlah pengguna tetap tinggi dan stabil dari 2019 hingga 2023.

Penetrasi internet meningkat pesat dari 24,23 persen pada 2013 menjadi sekitar 73,70 persen pada periode 2019 hingga 2020 sebelum kemudian cenderung stagnan.

Di sisi lain, pengeluaran konsumsi internet masyarakat juga terus meningkat, dari sekitar Rp84.297,06 pada 2018 menjadi Rp146.188,50 pada 2023.

Bisnis.com, JAKARTA — Penggunaan kartu ATM dan debit mengalami peningkatan di tengah masifnya adopsi layanan keuangan berbasis digital. Lantas seperti apa kondisinya di PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN)?

Per November 2025, Bank Indonesia (BI) melalui Statistik Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan Indonesia (SPIP) mencatat peningkatan pada kartu ATM dan debit, baik secara volume maupun nilai transaksi.

Dalam laporannya, otoritas moneter mencatat volume transaksi kartu ATM dan debit tumbuh 5,38% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi 554,85 juta dari periode yang sama tahun lalu sebanyak 526,51 juta.

Sejalan dengan meningkatnya volume transaksi, nilai transaksi kartu ATM dan debit juga ikut meningkat signifikan sebesar 17,68% YoY menjadi Rp631,68 triliun. Pada November 2024, nilai transaksi kartu ATM dan debit mencapai Rp536,80 triliun.

Jumlah kartu ATM dan debit juga meningkat. Per November 2025, jumlah kartu ATM dan debit tumbuh 3,85% YoY menjadi 328,93 juta kartu, dari periode yang sama tahun lalu 316,74 juta kartu.

EVP Secretariat & Corporate Communication BCA Hera F. Haryn memandang, penggunaan kartu debit masih memiliki peranan penting dan menjadi pilihan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan.

Dia mengungkapkan, jumlah kartu debit BCA mencapai 38 juta kartu hingga akhir Desember 2025, meningkat 4% YoY dibanding periode yang sama tahun lalu. Pada saat yang sama, nilai transaksi kartu debit BCA mencapai Rp182 triliun.

Melihat kondisi ini, Hera memperkirakan transaksi kartu debit masih akan terus tumbuh positif ke depannya. “Ini selaras dengan aktivitas transaksi nasabah yang terus meningkat dengan memanfaatkan kanal BCA yang beragam,” kata Hera kepada Bisnis, dikutip pada Selasa (17/2/2026).

Sementara itu, Consumer Funding & Wealth Business Head Bank Danamon Ivan Jaya melihat dinamika ini sebagai refleksi dari perubahan perilaku nasabah yang semakin digital-first, tetapi tetap mempertahankan kebutuhan tertentu dengan kartu debit.

Secara umum, Ivan menuturkan bahwa jumlah transaksi finansial dari nasabah ritel Danamon meningkat terutama dari aplikasi mobile banking D-Bank PRO yang naik 35% YoY, yang terutama ditunjang oleh kenaikan transaksi QRIS.

Pada saat yang sama, jumlah transaksi kartu debit hanya tumbuh antara 3%—5%. Dalam hal ini, dia mengungkapkan terjadi penurunan jumlah transaksi domestik kartu debit lebih dari 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini kemudian diimbangi oleh kenaikan transaksi kartu debit di luar negeri sekitar empat kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

Di sisi lain, Danamon mencatatkan kenaikan volume transaksi kartu debit yang mengalami pertumbuhan pada 2025, dibandingkan tahun sebelumnya.

“Ini adalah pertanda bahwa nasabah semakin percaya diri menggunakan kartu debit untuk transaksi bernilai besar, meski jumlah transaksi tidak banyak bertambah namun rata-rata nilai per transaksi meningkat,” tutur Ivan kepada Bisnis, dikutip pada Selasa (17/2/2026).

Selain itu, Ivan menuturkan bahwa pihaknya melihat adanya pergeseran pada volume transaksi luar negeri di Bank Danamon yang naik 195% YoY dibandingkan tahun sebelumnya seiring dengan banyaknya penggunaan kartu debit Danamon Global Currency Card.

Menurutnya, kondisi ini ditopang dengan faktor keamanan, kenyamanan, serta penerimaan luas kartu debit di merchant domestik maupun internasional.

Secara umum, Ivan menilai bahwa penggunaan kartu debit tetap relevan, kendati perannya bergeser menjadi alat pembayaran yang dipercaya untuk transaksi bernilai besar dan kebutuhan global.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) memastikan pemulihan kerugian korban dugaan fraud PT Dana Syariah Indonesia (DSI).

Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan pemulihan kerugian korban itu dilakukan dengan penelusuran aset hasil tindak pidana.

"Bareskrim Polri terus mengoptimalkan upaya asset tracing terutama untuk mengikuti jejak uang hasil tindak pidana, mengidentifikasi lokasi harta yang disembunyikan, dan mengamankannya untuk pemulihan kerugian para korban," ujar Ade dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (8/2/2026).

Dia menambahkan, penelusuran aset itu dilakukan dengan menggandeng stakeholder terkait seperti Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).

Nantinya, kerja sama dengan PPATK bertujuan untuk menelusuri transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana terkait PT DSI.

"Koordinasi lanjutan dengan PPATK untuk melakukan analisa aliran dana/ transaksi keuangan terkait dengan dugaan tindak pidana yang terjadi," pungkasnya.

Sekadar informasi, Bareskrim telah menyita seperti ratusan dokumen SHM dan SHGB dari peminjam yang dijaminkan di PT Dana Syariah Indonesia.

Adapun, secara total penyidik juga telah melakukan penyitaan sebesar Rp4,07 miliar dari 41 rekening yang telah diblokir hingga sejumlah kendaraan baik itu mobil maupun motor.

Bisnis com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menggandeng Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengusut kasus dugaan pidana pasar modal.

Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan kerja sama dengan PPATK itu dilakukan untuk menelusuri transaksi keuangan dalam perkara pasar modal.

"Penyidik juga berkolaborasi dengan PPATK dalam rangka penelusuran transaksi keuangan dalam pengungkapan perkara ini," ujar Ade dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (5/2/2026).

Ade menambahkan, kolaborasi ini merupakan komitmen kepolisian untuk menekan kejahatan dalam praktik manipulasi pasar yang merugikan masyarakat hingga industri pasar modal di Indonesia.

Lebih jauh, penanganan perkara ini diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan keuangan sekaligus memperkuat perlindungan investor serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan nasional.

"Polri juga mengimbau masyarakat untuk selalu memahami profil risiko investasi dan memastikan bahwa setiap produk keuangan ditawarkan secara transparan serta sesuai dengan ketentuan regulator," pungkasnya.

Sekadar informasi, total ada tiga kasus dugaan tindak pidana pasar modal yang tengah ditangani Bareskrim saat ini.

Perinciannya, terkait dengan kasus manipulasi proses penawaran umum perdana alias IPO PT Multi Makmur Lemindo (PIPA); kasus perdagangan semu terkait PT Narada Aset Manajemen; dan insider trading terkait PT Minna Padi Aset Manajemen.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merespons temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal modus pengemplang pajak di sektor tekstil dengan menaruh omzet di rekening karyawan hingga Rp12 triliun.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli mengapresiasi peran PPATK dalam mengungkap indikasi pengemplangan pajak di sektor tekstil tersebut.

Ia menyebut temuan itu merupakan bagian dari sinergi antarlembaga yang selama ini telah berjalan baik.

"DJP dan PPATK secara konsisten bekerja sama dalam pertukaran data dan informasi untuk memperkuat pengawasan serta penegakan hukum perpajakan," kata Rosmauli kepada CNNIndonesia.com, Jumat (30/1).

Terkait dugaan pengemplangan pajak ini, DJP akan menindaklanjuti sesuai kewenangannya.

Saat ini masih tahap pengembangan analisis dan penelaahan," pungkasnya.

PPATK menemukan aksi pengemplang pajak di sektor tekstil dengan modus menaruh omzet di rekening karyawan. Kepala Biro Humas PPATK Natsir Kongah menyebut aksi pengemplangan pajak itu ditemukan pihaknya pada tahun 2025.

Ia mengatakan dari temuan PPATK, para pelaku memakai rekening milik karyawan atau pribadi untuk menyembunyikan omzet sebesar Rp12,49 triliun.

"Pihak tertentu diduga menyembunyikan omzet hingga Rp12,49 triliun dengan menggunakan rekening karyawan atau pribadi untuk menerima transaksi hasil penjualan ilegal," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (29/1).

Di sisi lain, Natsir mengatakan pihaknya juga melakukan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Perpajakan lewat pemberian laporan transaksi keuangan.

Ia mengklaim lewat kerja sama tersebut telah berhasil mengoptimalkan penerimaan negara dengan total nilai mencapai Rp18,64 triliun selama periode 2020 hingga Oktober 2025.

Tak hanya itu, kata dia, di sepanjang tahun 2025 PPATK juga telah menghasilkan 173 Hasil Analisis, 4 Hasil Pemeriksaan, dan 1 Informasi terkait sektor fiskal dengan nilai transaksi yang dianalisis mencapai Rp934 triliun.

Turunnya total nominal deposit dan angka perputaran dana judol disebabkan karena penerapan strategi yang tepat dan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan sektor swasta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan judol di berbagai sisi,

Jakarta (ANTARA) - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat perputaran dana judi online (judol) pada 2025 menurun 20 persen secara tahunan (year on year/yoy) mencapai Rp286,84 triliun, dibanding periode sebelumnya sebesar Rp359,81 triliun.

Koordinator Kelompok Substansi Humas PPATK M. Natsir Kongah dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menjelaskan bahwa perputaran dana judol selama 2025 tersebut dilakukan dalam 422,1 juta kali transaksi.

Selain itu, PPATK mencatat bahwa tren penurunan perputaran dana judol juga diikuti dengan penurunan jumlah deposit judol yang pada tahun 2025 sebesar Rp36,01 triliun, menurun dari tahun 2024 sebesar Rp51,3 triliun.

Tercatat sebanyak 12,3 juta orang melakukan deposit judol melalui beberapa kanal seperti bank, dompet digital (e-wallet), dan QRIS.

Menurut PPATK, terdapat perubahan modus penyetoran deposit menggunakan QRIS yang meningkat signifikan dibandingkan melalui setoran di bank ataupun e-wallet.

“Turunnya total nominal deposit dan angka perputaran dana judol disebabkan karena penerapan strategi yang tepat dan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan sektor swasta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan judol di berbagai sisi,” kata Natsir.

Selain kasus judol, beberapa tindak pidana asal (TPA) yang menjadi fokus PPATK dan penyidik dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) termasuk terkait dengan green financial crime.

Dari sektor pertambangan, PPATK telah menyampaikan 27 hasil analisis dan 2 informasi terkait sektor ini dengan nominal transaksi mencapai 517,47 triliun.

Salah satu yang menjadi perhatian PPATK yakni dugaan penambangan emas tanpa izin (PETI) di berbagai wilayah Indonesia, termasuk distribusi emas ilegal yang tersebar di Papua, Kalimantan Barat, Sulawesi, Sumatera Utara, Pulau Jawa, dan pulau lainnya, serta terdapat praktik aliran emas hasil PETI menuju pasar luar negeri.

Selama periode 2023-2025, catat PPATK, total nilai nominal transaksi yang diduga terkait PETI mencapai Rp185,03 triliun, dengan total perputaran dana sebesar Rp992 triliun.

Pada sektor lingkungan hidup, PPATK telah menyampaikan 15 hasil analisis dan 1 hasil pemeriksaan dengan nominal transaksi dugaan pidana mencapai Rp198,70 triliun.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah kasus pada sektor komoditas strategis yang teridentifikasi sebagai salah satu faktor penyebab kelangkaan dan kenaikan komoditas strategis tersebut di tanah air.

Sementara pada sektor kehutanan, PPATK telah menyampaikan 3 hasil analisis kepada Kementerian Kehutanan dengan nilai transaksi yang dianalisis mencapai Rp137 miliar.

Nilai transaksi ini diduga merupakan transaksi jual beli kayu yang berasal dari penebangan pohon secara ilegal karena tidak ditemukan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu yang menjadi prasyarat utama legalitas usaha kehutanan.

Adapun selama tahun 2025, PPATK telah menyampaikan total 1.540 produk intelijen keuangan (PIK PPATK), di mana sebanyak 373 di antaranya atau sekitar 24,22 persen terkait dengan dugaan tindak pidana asal (TPA) korupsi dengan total perputaran nominal transaksi mencapai Rp180,87 triliun.

Selain itu, terdapat sebanyak 178 PIK PPATK (11,56 persen) terkait dugaan TPA di bidang perpajakan dengan total perputaran dana mencapai Rp934,52 triliun, serta 156 PIK PPATK (10,13 persen) terkait dugaan TPA penipuan dengan total nilai transaksi yang dianalisis mencapai Rp22,53 triliun.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

selama 2025, sebanyak 183.281 laporan masuk dalam kategori laporan transaksi keuangan mencurigakan

Jakarta (ANTARA) - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menerima total sebanyak 43.723.386 laporan transaksi keuangan dan laporan kepatuhan lainnya sepanjang 2025, meningkat 25,5 persen dari tahun 2024 yang sebanyak 35.650.984 laporan.

“PPATK berkomitmen untuk terus hadir dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, untuk melindungi kedaulatan bangsa dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia sebagai wujud bela negara,” kata Koordinator Kelompok Substansi Humas PPATK M. Natsir Kongah dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Dari total laporan yang diterima PPATK selama 2025, sebanyak 183.281 laporan masuk dalam kategori laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM). Jumlah ini meningkat 2,7 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Berdasarkan data LTKM yang diterima tahun 2025, PPATK mencatat indikasi tindak pidana asal (TPA) perjudian masih mendominasi sebesar 47,49 persen dari laporan yang diterima, diikuti TPA penipuan sebesar 18,71 persen, TPA korupsi 5,73 persen dan TPA lainnya.

Selanjutnya, selain LKTM, PPATK juga menerima laporan transaksi keuangan tunai (LTKT) sebanyak 3.557.473 laporan (turun 3,6 persen yoy) serta laporan transfer dana dari/ke luar negeri (LTKL) sebanyak 39.835.917 laporan (naik 25,7 persen yoy).

Di samping itu, laporan transaksi penyedia barang dan jasa (LT PBJ) sebanyak 125.093 laporan (turun 4,6 persen yoy), laporan pembawaan uang tunai (LPUT) sebanyak 7.418 laporan (turun 15,7 persen yoy), serta laporan penundaan transaksi (LPT) sebanyak 14.204 laporan (naik 484,8 persen yoy).

Adapun saat ini terdapat 46.101 pihak pelapor yang telah teregistrasi pada sistem pelaporan PPATK.

Pihak pelapor merupakan garda terdepan rezim anti pencucian uang yang memiliki kewajiban pelaporan, dan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ) termasuk di dalamnya pengkinian profil nasabah.

Sepanjang tahun 2025, PPATK telah berkolaborasi dengan Lembaga Pengawas dan/atau Pengatur (LPP) pihak pelapor dalam melaksanakan joint audit terhadap 33 penyedia jasa keuangan (PJK), 100 penyedia barang dan/atau jasa (PBJ) dan profesi, dan audit khusus terhadap 20 PJK, serta penyampaian rekomendasi pengenaan sanksi.

“Kolaborasi antara PPATK dan LPP dalam melakukan pembinaan terhadap pihak pelapor diharapkan dapat meningkatkan efektivitas rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (APUPPT PPSPM),” kata Natsir.

PPATK juga telah menyampaikan 994 hasil analisis, 17 hasil pemeriksaan, dan 529 informasi kepada penyidik dan kementerian/lembaga terkait, dengan total perputaran dana yang dianalisis sebesar Rp2.085,48 triliun, meningkat 42,88 persen dari tahun 2024 sebesar Rp1.459,65 triliun.

Peran kelembagaan PPATK ditunjukkan melalui kolaborasi penguatan pihak pelapor, pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari tindak pidana korupsi, narkotika, judi online, perdagangan orang, dan tindak pidana lainnya, serta tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT), dan penyampaian rekomendasi, yang mendukung pencapaian 1 tahun Presiden Prabowo Subianto.

Natsir menambahkan bahwa pelindungan terhadap rekening dana nasabah juga menjadi perhatian PPATK melalui penghentian sementara rekening dormant.

Upaya ini dilakukan dalam rangka menjaga dana dan rekening tersebut tidak disalahgunakan oleh para pelaku kejahatan.

Selain itu, PPATK juga ikut berkontribusi dalam penerimaan negara dari sektor pajak yang mencapai Rp18,64 triliun. Di sisi lain, PPATK memperoleh WTP ke-19 secara berturut- turut.

“Semua capaian ini tidak bisa diraih tanpa kolaborasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, termasuk Komite TPPU, dalam melaksanakan arahan Presiden Republik Indonesia untuk mewujudkan Indonesia maju tanpa pencucian uang menuju Indonesia Emas Tahun 2045,” kata Natsir.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan alasan pemerintah kembali mengaktifkan sejumlah penerima bantuan sosial (bansos) yang sebelumnya dicoret karena terindikasi menggunakan bantuan untuk judi online alias judol.

Gus Ipul menyebut sebanyak 3,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) tidak lagi menerima bantuan sosial (bansos) karena tidak memenuhi kriteria, 600 ribu di antaranya terdeteksi menggunakan bansos untuk judi online.

"Yang terlibat judi online itu sekitar 600 ribu lebih. Dari situ dilakukan konsolidasi dengan daerah, ada beberapa ribu yang diaktifkan kembali karena mereka benar-benar membutuhkan," ujar Gus Ipul di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (27/1).

Dari sekitar 600 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) yang terindikasi terlibat judi online, terdapat beberapa ribu rekening yang kembali diaktifkan setelah dilakukan konsolidasi dan verifikasi bersama pemerintah daerah.

"Dari 600 ribu itu nggak sampai 100 ribu yang diaktifkan kembali. Ada beberapa yang diaktifkan kembali setelah melalui ground check bersama daerah," ujar Gus Ipul.

Ia menjelaskan reaktivasi dilakukan karena penerima tersebut dinilai masih sangat membutuhkan bantuan sosial dan secara kriteria memenuhi syarat sebagai keluarga miskin atau rentan miskin.

Lebih lanjut, Gus Ipul mengungkapkan terdapat 477 penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang kembali diaktifkan. Selain itu, sebanyak 2.111 KPM direaktivasi sebagai penerima bantuan sembako.

"Untuk (program) PKH, 477 orang )yang diaktifkan kembali). Jadi ini yang memang dianggap sangat membutuhkan bantuan sosial," kata Gus Ipul.

Gus Ipul menegaskan reaktivasi tersebut dilakukan setelah dilakukan pengecekan lapangan dan penilaian ulang terhadap kondisi sosial ekonomi penerima. Ia menyebut sebagian penerima yang direaktivasi masih memenuhi kriteria sebagai keluarga miskin atau rentan miskin.

"Mungkin karena mereka nggak paham atau juga dimanfaatkan orang lain, padahal secara kriteria mereka sangat memenuhi untuk menerima bantuan sosial. Setelah dilakukan ground check dengan pemerintah daerah, itu diaktifkan kembali untuk menerima bantuan sosial. Tentu dengan pengawasan, dengan pendampingan," ujarnya.

Meski demikian, Kemensos memastikan akan memperketat pengawasan terhadap penerima bansos yang direaktivasi. Kemensos juga menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mencegah penyalahgunaan bantuan, termasuk untuk praktik judi online.

Sebelumnya, Gus Ipul menyatakan sekitar 600 ribu penerima bansos telah dicoret setelah terindikasi terlibat judi online berdasarkan hasil pendalaman bersama PPATK. Ia menegaskan pencoretan dilakukan terhadap penerima yang terbukti melanggar ketentuan.

Selain penerima yang terindikasi bermain judi online, Kemensos juga mencoret KPM yang dinilai tidak lagi layak menerima bansos, seperti aparatur sipil negara (ASN) dan penerima yang tercatat telah meninggal dunia.

Gus Ipul menambahkan pemerintah tetap membuka ruang reaktivasi bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan melalui mekanisme pengaduan dan verifikasi di tingkat RT, RW, kelurahan, hingga dinas sosial setempat, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki akurasi dan pemutakhiran data sosial ekonomi nasional.

Perusahaan pinjaman online (pinjol) PT Dana Syariah Indonesia (DSI) terindikasi melakukan kecurangan atau fraud.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan DSI melakukan kecurangan dengan delapan modus. Salah satunya, skema ponzi alias menggunakan dana penjaminan atau lender yang belum dialokasikan untuk membayar yang lain.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan sudah melaporkan DSI ke Bareskrim Polri dan Istana Negara pada Oktober 2025, setelah pemeriksaan langsung selesai dilakukan.

"Intinya memang kami melihat ada indikasi fraud. Oleh karena itu di 15 Oktober kami melaporkan ke Bareskrim masalah ini," katanya dalam Rapat Komisi III DPR RI, Kamis (15/1).

Hal serupa juga ditemukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono mengatakan DSI menggunakan skema ponzi berkedok syariah dalam menjalankan perusahaan.

"Kalau dari skemanya yang kami cermati ini adalah skema ponzi berkedok syariah. Jadi saya tidak mengecilkan harapan dari paguyuban, kami telah menghentikan transaksi dari DSI," ujarnya.

Danang menjelaskan skema ponzi terdeteksi setelah menelusuri total dana masyarakat yang berhasil dikumpulkan PT DSI pada periode 2021-2025 mencapai Rp7,478 triliun, di mana Rp6,2 triliun berhasil dikembalikan, dan sisanya Rp1,2 triliun belum dikembalikan dan berpotensi gagal bayar.

Dari total gagal bayar sekitar Rp1,2 triliun, sebesar Rp167 miliar digunakan untuk biaya operasional. Lalu, sebesar Rp796 miliar disalurkan ke pihak ketiga yang merupakan perusahaan terafiliasi pemilik dan Rp218 miliar dipindahkan ke perorangan atau entitas terafiliasi lainnya.

"Memang kalau dari aliran dana yang menikmati ini adalah afiliasi-afiliasi dari perusahaan tersebut," ujarnya.

Lantas apa itu skema ponzi yang digunakan DSI?

Melansir berbagai sumber, skema ponzi adalah modus investasi palsu di mana keuntungan yang diberikan kepada investor lama dibayar menggunakan uang dari investor baru, bukan dari keuntungan hasil usaha yang nyata.

Skema ini dicetuskan pertama kali oleh Charles Ponzi, pria asal Italia yang melakukan penipuan investasi di Amerika Serikat (AS) pada 1920.

Ia mengumpulkan investor dengan menjanjikan keuntungan 50 persen dalam 45 hari. Namun, keuntungan yang dibayarkan kepada para investor tersebut bukanlah laba dari usaha yang dijalankan, melainkan dana dari investor baru.

Pada skema ponzi, keuntungan hanya akan dirasakan pada peserta yang ikut di awal dan di tengah saja. Sedangkan peserta yang baru saja mendaftar cenderung akan menanggung kerugian.

Apabila semua peserta sudah mencapai level tertinggi dan tidak ada lagi anggota baru yang dapat direkrut, maka dengan sendirinya bisnis tersebut akan runtuh.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aktivitas investment banking di Asia melonjak tajam sepanjang 2025 dengan total nilai transaksi mencapai 933 miliar dolar AS, atau tumbuh 30 persen secara tahunan. Kinerja tersebut didorong pelonggaran suku bunga global dan menguatnya aktivitas merger dan akuisisi (M&A), khususnya di kawasan ASEAN.

Co-Head of Japan, Asia North and Australia (JANA) and Asia South Investment Banking Coverage Citigroup Jan Metzger mengatakan, perbaikan signifikan kondisi makroekonomi pada 2025 menjadi faktor kunci pemulihan aktivitas perbankan investasi di kawasan.

“Jika melihat kembali ke tahun 2025, kami menyaksikan perbaikan kondisi makroekonomi yang signifikan, yang mendorong pemulihan aktivitas investment banking,” ujarnya dalam Asia South Investment Banking Outlook 2026 yang diselenggarakan secara daring oleh Citi, Kamis (15/1/2026) lalu.

Ia menuturkan, pelonggaran suku bunga sepanjang tahun lalu turut menurunkan biaya modal dan memulihkan kepercayaan pasar, serta membuat pembiayaan ulang, ekspansi, dan aktivitas merger dan akuisisi menjadi lebih memungkinkan.

Secara regional, Asia dinilai menjadi penggerak utama aktivitas global, dengan Asia Selatan sebagai salah satu episentrumnya. “Kami memandang Asia secara keseluruhan, dan khususnya Asia Selatan, sebagai penggerak utama aktivitas global,” ujarnya.

Dari sisi struktur transaksi, dana yang dihimpun melalui penerbitan saham dan instrumen terkait ekuitas pada 2025 meningkat 38 persen menjadi 260 miliar dolar AS. Sementara itu, penerbitan obligasi primer tumbuh 23 persen menjadi 278 miliar dolar AS.

Metzger menjelaskan, aktivitas transaksi sempat tertahan pada paruh pertama 2025 akibat volatilitas pasar, namun meningkat tajam sejak kuartal ketiga hingga akhir tahun. Di ASEAN, merger dan akuisisi menjadi pendorong utama bisnis perbankan investasi, seiring menguatnya sejumlah tema struktural.

“Merger dan akuisisi menjadi penggerak utama bisnis kami di ASEAN, yang juga didukung oleh tema-tema besar seperti pembangunan pusat data dan penciptaan kekayaan sepanjang 2025,” kata Metzger.

Sepanjang 2025, Citi membantu klien-klien Asia menghimpun lebih dari 250 miliar dolar AS dari pasar modal global. Ia optimistis momentum tersebut berlanjut pada 2026, seiring menguatnya agenda transaksi di berbagai sektor.

“Pipeline kami saat ini merupakan salah satu yang terkuat yang pernah kami lihat di kawasan dalam waktu yang lama,” ujar Metzger. Ia menambahkan, aktivitas M&A diperkirakan tetap solid, khususnya di sektor teknologi, media, dan telekomunikasi (TMT), konsumer, serta kesehatan.