REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar energi dari Departemen Teknik Sistem Energi Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Eko Adhi Setiawan, menilai Indonesia perlu memulai pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) secara bertahap melalui proyek awal 10 gigawatt (GW) sebelum mengejar target ambisius 100 GW PLTS yang dicanangkan pemerintah. Menurut Eko, pendekatan bertahap penting agar Indonesia memiliki model implementasi yang terbukti berhasil sebelum masuk ke skala yang jauh lebih besar.

Ia mengatakan pembangunan PLTS 10 GW saja sudah menjadi lompatan besar bagi Indonesia di tingkat Asia. "Saya senang kalau ada target 100 GW dan baterai 320 GWh (gigawatt hour). Tapi saya mencoba menurunkan itu menjadi 10 GW dulu sebagai fase pembuktian," kata Eko dalam media briefing, Jumat (29/5/2026).

Ia mengatakan target 10 GW lebih realistis dari sisi kesiapan sumber daya manusia (SDM), operasi dan pemeliharaan sistem, hingga pembangunan ekosistem industri energi surya nasional. Dengan kapasitas yang lebih terkendali, pengembangan SDM lokal dan koordinasi antarlembaga juga dinilai lebih mudah dilakukan.

Menurut Eko, pengembangan PLTS nasional membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari sekolah menengah kejuruan, politeknik, perguruan tinggi, PLN, Pertamina, pemerintah daerah, hingga vendor teknologi energi.

"Potensi ekonominya bisa lebih terfokus dan pembangunan SDM lokalnya bisa dikejar," ujarnya.

Ia memperkirakan proyek awal 10 GW dapat menjangkau ribuan desa dengan kapasitas PLTS sekitar 0,8 hingga 1 megawatt per desa. Sementara kapasitas baterai yang dibutuhkan diperkirakan berkisar antara 1 sampai 3 megawatt hour (MWh) per desa.

Dengan pendekatan itu, implementasi proyek disebut lebih realistis dibandingkan mengejar target puluhan gigawatt dalam waktu singkat. Eko mengatakan proyek percontohan tersebut juga dapat menjadi dasar evaluasi sebelum program diperluas secara nasional.

Menurut dia, prioritas pengembangan PLTS desa harus diarahkan pada wilayah yang memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi produktif masyarakat. Ia menilai kebutuhan energi tiap desa berbeda sehingga desain sistem tidak bisa diseragamkan.

Eko menjelaskan desa pesisir dan desa perikanan membutuhkan dukungan listrik untuk cold storage, pabrik es, pengolahan ikan, hingga penerangan dermaga. Sementara desa pertanian membutuhkan sistem pompa air, irigasi, serta fasilitas pengering hasil panen.

"Tidak boleh semua desa disamakan. Harus melihat karakteristik ekonominya," katanya.

Untuk pulau kecil dan wilayah terpencil, PLTS dan baterai dapat digunakan menggantikan genset diesel sekaligus mendukung penyediaan air bersih dan listrik rumah tangga. Adapun desa wisata memerlukan listrik untuk mendukung homestay, kuliner, penerangan, stasiun pengisian daya kendaraan listrik, internet, dan fasilitas wisata lainnya.

Sementara bagi desa dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), listrik dibutuhkan untuk mengoperasikan mesin produksi, pengemasan produk, hingga pendingin penyimpanan hasil usaha. Eko juga menyoroti kondisi desa-desa yang sebenarnya telah tersambung jaringan listrik PLN tetapi memiliki kualitas tegangan rendah dan sering mengalami pemadaman.

Menurutnya, PLTS dan baterai dapat berfungsi sebagai sumber daya cadangan atau backup power untuk menjaga aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan. Ia mengatakan proyek awal 10 GW perlu diperlakukan sebagai fase pembuktian untuk mengetahui dampak nyata pengembangan energi surya terhadap masyarakat desa.

"Nanti akan jelas auditnya. Apakah setelah pemasangan PLTS biaya energi menjadi lebih murah, apakah produksi ekonomi lokal meningkat, apakah pendapatan masyarakat bertambah," katanya.

Selain itu, fase awal tersebut juga penting untuk menentukan ukuran atau sizing sistem PLTS dan baterai yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurut Eko, banyak proyek microgrid di desa gagal karena sistem yang dipasang terlalu besar atau overspec.

Ia mengatakan kesalahan tersebut sering muncul karena perencana proyek menggunakan asumsi kebutuhan listrik yang tidak sesuai dengan pola konsumsi masyarakat desa. "Membangun sistem listrik di daerah yang belum pernah mendapat akses listrik jauh lebih sulit dibandingkan membangun di kota," ujarnya.

Menurut Eko, masyarakat di wilayah yang belum pernah menikmati listrik sering kali belum dapat memperkirakan kebutuhan energinya di masa depan. Karena itu, desain sistem kelistrikan desa harus dilakukan secara bertahap dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.

"Kalau di kota lebih mudah karena pola konsumsi listriknya sudah terlihat. Kalau di desa yang belum ada listrik, masyarakat sendiri sering bingung nanti listrik dipakai untuk apa," katanya.

Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah menggelar akad massal 1.000 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Ekonomi Kreatif dan Bursa Wirausaha Bali yang mendapat pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Akad dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, dan Wakil Menteri UMKM Helfi Nurhasan.

Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyebut akad massal tersebut sebagai langkah besar dalam memperkuat ekosistem UMKM Bali agar naik kelas dan semakin kompetitif.

"Saya bangga melihat akad ini. Bali memiliki ekosistem yang memberi kesempatan tumbuh bersama. UMKM adalah pahlawan ekonomi nasional karena menopang 60% pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata Muhaimin Iskandar, Rabu (13/5/2026).

Dia juga mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap UMKM dari pungutan liar, hambatan usaha, hingga premanisme agar pelaku usaha dapat berkembang dengan aman dan percaya diri.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan pemerintah terus mendorong kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif nasional. Ia menyebut penyaluran KUR sektor ekonomi kreatif secara nasional telah mencapai Rp8,9 triliun.

Menurutnya, penguatan sektor ekonomi kreatif membutuhkan pendekatan heksa helix melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, akademisi, komunitas, media, serta pelaku usaha.

"Pemerintah tidak bisa sendiri. Kami terus mendorong akses pembiayaan, perlindungan HAKI, pembinaan, penguatan kapasitas, dan jejaring usaha agar pelaku ekonomi kreatif Indonesia bisa go global," kata Teuku Riefky.

Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman menambahkan kehadiran program Sapa UMKM menjadi bentuk nyata pendekatan kementerian kepada pelaku usaha kecil dan menengah.

"Sapa UMKM bukan sekadar aplikasi, tetapi bentuk kehadiran Kementerian UMKM agar bisa berinteraksi dengan pelaku UMKM kapan pun dan di mana pun," ujarnya.

Kegiatan akad massal tersebut merupakan yang keempat digelar di Indonesia dan melibatkan sekitar 2.000 pelaku UMKM dan ekonomi kreatif dari seluruh Bali.

Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak 15 kepala daerah, badan usaha, dan usaha kecil menengah (UKM) menerima penghargaan Paritrana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Award dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan). Program ini sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan inovasi dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja.

Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat menegaskan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi pekerja dari risiko sosial ekonomi.

“Pekerja rentan memiliki risiko sosial ekonomi yang sangat tinggi. Apabila mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia, keluarganya berpotensi terperosok ke dalam kemiskinan baru. Karena itu, program jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi jaring pengaman penting untuk menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga mereka,” ujar Muhaimin dalam keterangan tertulis, Jumat (8/5/2026).

Ia menambahkan, tanpa perlindungan jaminan sosial, risiko kecelakaan kerja maupun kematian dapat mendorong keluarga pekerja jatuh ke dalam kemiskinan.

“Hadirnya jaminan sosial ketenagakerjaan memastikan keluarga pekerja tetap dapat melanjutkan kehidupan secara layak,” lanjutnya.

Hingga kini, BPJS Ketenagakerjaan telah melindungi sekitar 47,4 juta pekerja. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6,7 juta pekerja rentan memperoleh perlindungan melalui dukungan APBD, APBDes, Program SERTAKAN, kolaborasi pemangku kepentingan, serta Dana Bagi Hasil (DBH).

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat menyampaikan apresiasi menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Dukungan ini menjadi wujud komitmen bersama untuk memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja Indonesia, sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia serta mendukung Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang percepatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem,” ujar Saiful.

Menurut Saiful, perlindungan bagi pekerja rentan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan gerakan bersama yang melibatkan seluruh pihak. Karena itu, BPJS Ketenagakerjaan mengajak pemerintah daerah, badan usaha, dan pemangku kepentingan lainnya berkolaborasi dalam Gerakan Perlindungan 10 Juta Pekerja Rentan Terlindungi.

“Kami mengajak Kementerian dan Lembaga, Kepala Daerah dan seluruh pihak terkait dalam Gerakan 10 juta Pekerja Rentan Terlindungi. Gerakan ini merupakan bagian dari penguatan perlindungan sosial nasional,” imbuhnya.

Untuk mencapai target tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menyiapkan sejumlah langkah strategis, mulai dari penguatan regulasi dan imbauan pemerintah daerah hingga perluasan literasi jaminan sosial ketenagakerjaan di tingkat komunitas melalui organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, RT/RW, dan berbagai simpul sosial lainnya.

Selain itu, keterlibatan dunia usaha, lembaga zakat, komunitas sosial, dan masyarakat luas juga terus diperkuat melalui Gerakan SERTAKAN sebagai bentuk gotong royong nasional dalam melindungi pekerja rentan.

Saiful mengatakan BPJS Ketenagakerjaan juga terus memperkuat strategi lembaga melalui pendekatan 3C, yakni coverage, care, dan credibility. Dari sisi coverage, perluasan perlindungan dilakukan melalui pendekatan berbasis komunitas dan ekosistem, terutama bagi pekerja informal dan rentan.

Pada aspek care, pihaknya akan memastikan kualitas layanan dan manfaat program dapat diakses secara cepat dan mudah. Sementara dari sisi credibility, penguatan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas terus dilakukan guna menjaga kepercayaan publik.

“Karena perlindungan pekerja adalah fondasi penting bagi keluarga yang lebih sejahtera, masyarakat yang lebih tangguh, dan Indonesia yang lebih kuat,” tutup Saiful.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) mulai mempercepat penataan kabel udara yang dinilai semrawut di berbagai wilayah perkotaan.

Program yang menjadi arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi itu ditargetkan mulai berjalan bertahap pada 2026 melalui kolaborasi lintas sektor.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, Pemprov Jabar dalam waktu dekat akan mengundang seluruh pemangku kepentingan untuk menyusun langkah terpadu penataan jaringan utilitas.

Pihak yang akan dilibatkan antara lain APJATEL, penyedia layanan internet, provider telekomunikasi, hingga PLN.

"Pak Gubernur sudah memberikan arahan. Secepatnya kami akan mengundang semua komponen, mulai dari APJATEL, provider internet, hingga PLN untuk duduk bersama," kata Herman kepada Bisnis, Rabu (6/5/2026).

Menurut dia, langkah awal yang dilakukan adalah menyelaraskan rencana pembangunan jaringan utilitas dengan program penataan jalan dan trotoar yang tengah disiapkan pemerintah daerah.

"Kita akan overlay dan sinergikan rencana mereka dengan rencana Pemda dalam penataan jalan dan trotoar," katanya.

Menurutnya penataan kabel akan dilakukan melalui tiga tahapan utama. Pertama, rapat koordinasi dan konsolidasi seluruh pemangku kepentingan. Kedua, penyusunan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) sebagai dasar kerja sama.

Ketiga, integrasi perencanaan teknis sebelum masuk tahap eksekusi di lapangan. "Setelah konsolidasi dan ada kesepakatan, kita buat MoU. Berikutnya integrasi perencanaan teknis antara provider, PLN, APJATEL, dan pemerintah daerah, baru eksekusi," ujarnya.

Ia menegaskan, program tersebut tidak akan ditunda hingga akhir periode pemerintahan, melainkan mulai berjalan secara bertahap sejak tahun ini. "2026 sudah mulai operasional, tidak ditunda-tunda," katanya.

Menurut Herman, sejumlah pekerjaan penataan sebenarnya sudah mulai berjalan paralel di lapangan. Pemprov Jabar juga telah melakukan komunikasi informal dengan beberapa pihak agar pekerjaan utilitas yang sedang berlangsung tidak mengganggu estetika maupun fungsi ruang publik.

Dia mencontohkan penanganan penggalian kabel di sekitar Gedung Sate yang sempat menjadi sorotan. "Kami sudah komunikasi dengan APJATEL agar pekerjaan yang berjalan jangan sembarangan. Seperti di depan Gedung Sate kemarin, setelah kami komunikasikan langsung dirapikan," ujarnya.

Ke depan, Pemprov Jabar meminta seluruh pekerjaan utilitas terkoordinasi penuh dengan rencana penataan trotoar dan jalan yang dilakukan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR). Gubernur Dedi Mulyadi menekankan agar tidak ada lagi ego sektoral dalam pembangunan infrastruktur utilitas.

"Pak Gubernur mengharapkan tidak boleh ada ego sektoral. Semua harus terintegrasi dan bersinergi. Tidak pakai lama," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pergelaran Jakarta Marketing Week akan kembali berlangsung pada Mei 2026 mendatang. Ajang pemasaran tahunan ini akan kembali dengan tajuk ANTAM Presents The 14th Annual Jakarta Marketing Week (JAKMW) 2026.

Founder & Chair MCorp Hermawan Kartajaya menyampaikan bahwa Jakarta Marketing Week tahun ini akan mengusung tema “Jakarta, The Global City: Inclusive, Creative, & Collaboration” sebagai bagian dari upaya mendorong transformasi Jakarta menjadi kota global. Pihaknya menargetkan kehadiran lebih dari 400.000 audiens lintas generasi selama lima hari, yakni pada 6-10 Mei 2026.

“Prinsip utama kota global adalah tidak boleh ada yang merasa ditinggalkan, dan tidak ada yang merasa diistimewakan. Jakarta harus menjadi kota yang inklusif, kreatif, dan tumbuh lewat kolaborasi lintas sektor,” kata Hermawan dalam konferensi pers di MarkPlus Main Campus, Jakarta Selatan, Rabu (29/4/2026).

Menurutnya, aspek ekonomi dan investasi turut berperan dalam memperkuat posisi Jakarta sebagai bagian dari jaringan kota global. Hal ini dapat didorong melalui kolaborasi strategis lintas kota dan institusi.

Sementara itu, M. Adityo Kusumowardhono, Precious Metal Commercial Division Head PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. (ANTM) menyampaikan bahwa emas kini tidak hanya dipandang sebagai komoditas, tetapi sebagai bagian dari ekosistem investasi yang semakin inklusif.

Sebagai Title Partner JAKMW 2026, Adityo menyebut bahwa ekosistem yang terintegrasi secara global dapat memicu masyarakat untuk memiliki peluang yang lebih besar dalam pasar investasi.

“Kami ingin menghadirkan akses investasi yang lebih luas melalui ekosistem emas yang terintegrasi, dari tambang hingga ke tangan konsumen, sekaligus memperkuat konektivitas dengan pasar global,” ujar Adityo.

Adapun, ajang JAKMW 2026 juga menggandeng sejumlah sektor yang relevan dengan tujuan tersebut. Terdapat PAM Jaya dari sektor utilitas, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) dari aspek konektivitas, hingga LSPR Institute of Communication and Business yang mendukung perspektif pendidikan.

Terdapat pula Teater Abang None untuk memperkuat dimensi budaya, Transjakarta dari sisi mobilitas publik, hingga Ismaya Group dari sektor gaya hidup.

Selama penyelenggaraannya, JAKMW 2026 akan menghadirkan rangkaian program yang menggabungkan konferensi, kompetisi, hingga pertunjukan kreatif dalam satu platform kolaboratif.

Seluruh rangkaian JAKMW 2026 dapat diakses secara gratis tanpa dipungut biaya, sehingga masyarakat dapat berkunjung secara langsung di lokasi acara yang terletak di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan.

Bisnis.com, PEKANBARU — PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit (RU) II Dumai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Dumai pada 2026 melalui penguatan personel, peralatan, dan koordinasi lintas lembaga.

Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui Apel Siaga Pengendalian Karhutla 2026 yang digelar di Lapangan Bapor Komplek Perumahan Pertamina (Komperta) Bukit Datuk. Kegiatan ini melibatkan lebih dari 500 personel gabungan dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, serta unsur perusahaan.

General Manager Kilang Dumai, Iwan Kurniawan, mengatakan pengendalian karhutla menjadi aspek penting karena berpengaruh terhadap lingkungan sekaligus operasional kilang yang termasuk objek vital nasional.

“Karhutla merupakan risiko nyata yang harus diantisipasi secara serius karena berdampak langsung terhadap keandalan operasional dan keselamatan lingkungan serta masyarakat. Dampak asap dapat mengganggu kesehatan pekerja dan aktivitas operasional,” ujarnya Senin (27/4/2026).

Menurutnya, melalui fungsi Health, Safety, Security, and Environment (HSSE), perusahaan memperkuat kesiapsiagaan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peralatan, serta sistem respons di lapangan.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq dalam arahannya menekankan pentingnya sinergi berbagai pihak dalam menghadapi potensi karhutla, terutama menjelang musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Niño.

“Peran swasta sangat dibutuhkan untuk memperkuat upaya pengendalian karhutla bersama TNI/Polri, BPBD, dan masyarakat,” tegasnya.

Sepanjang 2026, Kilang Dumai mencatat telah menangani sejumlah titik karhutla di wilayah Dumai, antara lain di Tanjung Palas, Parit Paman, dan Kelurahan Bukit Timah. Penanganan dilakukan oleh tim Fire Brigade dengan dukungan armada Auxiliary Fire Truck (AFT) serta suplai air lebih dari 10 kali pengiriman dengan kapasitas 5.000–6.000 liter per trip.

Perusahaan juga menyalurkan bantuan peralatan penanggulangan karhutla. Pada Maret 2026, dua unit nozzle gambut diserahkan kepada Polres Dumai. Sebelumnya, BPBD Dumai juga menerima bantuan 10 unit nozzle gambut, tiga pompa portabel, dan lima selang pemadam.

Nozzle gambut merupakan alat yang digunakan untuk menginjeksikan air ke dalam tanah guna memadamkan api bawah permukaan.

“Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama agar pengendalian karhutla dapat berjalan efektif dan berkelanjutan,” tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi tantangan pada kesiapan rantai pasok pangan di tengah peningkatan kebutuhan nasional. Koordinasi lintas sektor dinilai menjadi kunci agar ekspansi program tidak memicu gangguan distribusi dan pasokan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Abdul Rivai Ras menilai penguatan kolaborasi diperlukan untuk menjaga keberlanjutan program. Hal itu disampaikan dalam APPMBGI Summit 2026 di Gedung APPMBGI, Kalisari, Jakarta Timur, Sabtu (25/4/2026).

Rivai mengatakan, program MBG membutuhkan dukungan luas dari berbagai pihak. “Program sebesar makan bergizi gratis tidak mungkin dikerjakan pemerintah sendirian. Ini membutuhkan dukungan semua lapisan masyarakat. APPMBGI hadir sebagai kekuatan sosial-ekonomi yang ikut memastikan program ini berjalan baik, terukur, dan berkelanjutan,” kata Rivai.

Rivai menyoroti kerentanan rantai pasok pangan nasional seiring meningkatnya permintaan untuk MBG. Ia mengatakan tekanan tersebut berpotensi mengganggu sistem distribusi jika tidak dikelola dengan tepat. “Namun, implementasi di lapangan menyimpan tantangan yang harus dijawab secara serius, terutama dalam aspek tata kelola dan keamanan pasokan,” kata Rivai.

Menurut dia, koordinasi antara pemasok, pengelola dapur, dan pelaku usaha pendukung perlu diperkuat. “Kita ingin memastikan program MBG tidak merusak rantai pasok yang sudah ada, tetapi justru memperkuat ekosistem ekonomi rakyat,” kata Rivai.

Forum ini juga menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan yang menyoroti aspek berbeda dalam pelaksanaan MBG. Kepala Bappisus Aris Marsudiyanto menekankan perlunya MBG diposisikan sebagai kebijakan strategis lintas sektor yang menggabungkan pengawasan dan efektivitas implementasi.

Direktur Operasi Perum Bulog Andi Afdal menyoroti pentingnya menjaga stabilitas pasokan dan integrasi cadangan pangan nasional. Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Then Suyanti menekankan aspek higienitas dan standar operasional dapur untuk menjamin keamanan pangan.

Ketua Umum PERSAGI Doddy Izwardy menilai keberhasilan program tidak hanya diukur dari volume distribusi, tetapi juga kualitas gizi. “Gizi bukan hanya soal kenyang, tetapi soal kualitas generasi,” kata Doddy.

Kepala Pusat Riset Ekonomi Industri, Jasa, dan Perdagangan BRIN Umi Muamanah menambahkan pentingnya membangun ekosistem industri pendukung yang efisien dan adaptif melalui integrasi riset dan inovasi.

Forum juga menyoroti keterlibatan petani, nelayan, UMKM pangan, hingga sektor logistik sebagai penggerak ekonomi dalam rantai nilai MBG. Penguatan sistem digital dan pemetaan geospasial dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi distribusi serta mengantisipasi tekanan pasokan di berbagai wilayah.

Bisnis.com, JAKARTA — Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) mendorong program SPRIN (Selamatkan Perempuan Indonesia) berkembang menjadi gerakan nasional dalam momentum peringatan Hari Kartini guna menjawab tingginya angka kematian ibu serta berbagai persoalan kesehatan perempuan di Indonesia.

Dorongan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa (21/4/2026). Acara ini turut dihadiri Prof. Dr. dr. Budi Wiweko, Ketua Umum Pengurus Pusat Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) dan Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan, serta berbagai pemangku kepentingan lintas sektor.

Dalam data yang dipaparkan, kondisi kesehatan perempuan di Indonesia masih memprihatinkan. Setiap hari, rata-rata 22 ibu meninggal akibat komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas atau setara satu kematian setiap jam.

Selain itu, angka kematian ibu (AKI) masih berada di kisaran 189 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan AKI tertinggi di Asia Tenggara.

Di sisi lain, beban penyakit seperti kanker serviks juga masih tinggi. Setiap tahun, lebih dari 36.000 kasus baru terdeteksi dengan lebih dari 21.000 kematian atau sekitar satu perempuan meninggal setiap 25 menit.

Ketua Umum POGI, Budi Wiweko, menjelaskan bahwa kondisi ini menjadi alasan utama lahirnya SPRIN. Program ini tidak hanya berfokus pada layanan kesehatan, tetapi juga perubahan pola pikir masyarakat.

“SPRIN bukan sekadar program, melainkan sebuah gerakan kolektif untuk mendorong perubahan nyata dan berkelanjutan. Kami ingin mengubah cara pandang masyarakat bahwa kesehatan perempuan adalah pondasi pembangunan bangsa,” ujarnya dalam konferensi pers SPRIN, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Dia menambahkan bahwa perempuan yang sehat akan berdampak langsung pada kualitas keluarga dan generasi. Oleh karena itu, SPRIN didorong menjadi gerakan nasional yang melibatkan banyak pihak.

“Ke depan, SPRIN kami dorong menjadi Gerakan Nasional dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan. Kami juga menargetkan pembentukan Satgas agar program berjalan terstruktur dan berkelanjutan,” lanjutnya.

Dalam implementasinya, SPRIN akan diperkuat melalui SPRIN Summit 2026 sebagai forum tahunan. Kegiatan ini akan menjadi wadah evaluasi dan penguatan komitmen bersama lintas sektor.

Selain itu, POGI juga tengah menyiapkan Rumah Perempuan Indonesia (R-PRIN). Fasilitas ini dirancang sebagai pusat edukasi, layanan, dan pemberdayaan perempuan secara terpadu.

“R-PRIN diharapkan menjadi pusat layanan terpadu yang mendukung keberlanjutan gerakan ini,” jelas Budi.

Adapun pelaksanaan SPRIN dilakukan melalui pendekatan kolaborasi lintas sektor atau model pentahelix. Model ini melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga media.

Sejumlah pihak yang terlibat antara lain Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), FISIP UI, Pegadaian, serta KADIN. Kolaborasi ini diharapkan memperluas jangkauan program ke berbagai daerah.

Menurut Budi, terdapat empat tantangan utama yang menjadi fokus penanganan. Tantangan tersebut meliputi tingginya angka kematian ibu, mutu layanan yang belum merata, kesenjangan akses, serta rendahnya literasi masyarakat.

“Melalui SPRIN, kami mendorong pendekatan terintegrasi mulai dari peningkatan kesadaran hingga memastikan layanan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, SPRIN memiliki 10 fokus utama yang dijalankan secara bertahap. Program ini dirancang untuk menjangkau berbagai kelompok perempuan dari remaja hingga lansia.

Berikut fokus utama SPRIN:
- Skrining DNA HPV dan vaksinasi HPV massal
- Edukasi kesehatan reproduksi
- Pemberian suplemen ibu hamil
- Program perencanaan kehamilan
- Skrining anemia
- Pemeriksaan kesehatan menopause
- Podcast edukasi kesehatan
- Sertifikasi mutu layanan
- Pendidikan kader kesehatan (SPRINTER)
- Program finansial untuk kesehatan reproduksi

Sejumlah inisiatif juga telah dijalankan untuk mendukung program ini. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai pihak dan dilakukan di sejumlah wilayah.

Di antaranya adalah vaksinasi HPV di 10 titik cabang POGI, pemberian suplemen, hingga gerakan kader kesehatan. Selain itu, terdapat pula program kolaborasi untuk menekan angka kematian ibu, bayi, dan stunting.

Ketua Umum POGI juga menegaskan bahwa dalam pelaksanaannya, pihaknya menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor. Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci agar program dapat berjalan lebih luas, efektif, dan berkelanjutan.

“Kolaborasi adalah kunci utama agar dampak program semakin luas. Kami ingin memastikan lebih banyak perempuan mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak,” kata Budi.

SPRIN juga mengusung semangat “When we educate a woman, we educate a nation” sebagai dasar gerakan. Prinsip ini menegaskan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa.

“Ketika perempuan sehat dan berdaya, maka keluarga dan generasi juga akan lebih kuat. Menyelamatkan perempuan hari ini berarti menyelamatkan masa depan Indonesia,” tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perindustrian, Eko S.A. Cahyanto mengatakan pameran Gaikindo Indonesia International Commercial Vehicle (GIICOMVEC) 2026 merupakan gerbang untuk menjalin kolaborasi lintas sektor guna memperkuat industri otomotif nasional.

“Melalui GIICOMVEC 2026, kami mengharapkan pembangunan kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah, pelaku industri, asosiasi, dan seluruh pemangku kepentingan,” kata Eko S.A. Cahyanto pada pembukaan pameran GIICOMVEC 2026 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Dia melanjutkan bahwa sinergi yang terjalin di lintas sektor ini merupakan fondasi penting untuk memperkuat struktur industri meningkatkan efisiensi, serta mengembangkan teknologi kendaraan komersial yang adaptif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, pemerintah melalui Kemenperin mendukung penuh kegiatan tahunan ini untuk memenuhi komitmen jalinan kolaborasi lintas sektor yang bertujuan membangun industri dalam negeri tumbuh lebih cepat.

Di lokasi yang sama Ketua Umum Gaikindo Putu Juli Ardika menyambut baik dukungan pemerintah untuk menghidupkan industri otomotif yang merupakan salah satu pendorong peningkatan ekonomi tanah air.

Sejalan dengan itu, Putu juga menekankan pentingnya inovasi dalam sektor ini untuk menjaga momentum pertumbuhan nasional.

“Gaikindo sangat menyadari bahwa untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional ini, dibutuhkan dukungan kendaraan komersial yang tidak hanya tangguh, tetapi juga efisien dan mengadopsi teknologi masa depan,” ujar dia.

Dia menyebutkan bahwa penyelenggaraan GIICOMVEC 2026 dirancang sebagai ajang untuk menjelajahi solusi kendaraan komersial terkini dan peluang bisnis dalam satu tempat, yang mempertemukan industri dalam negeri dengan para pembeli profesional.

Selama penyelenggaraan GIICOMVEC dari 8-11 April 2026, pameran ini diikuti oleh 14 merek kendaraan komersial dari berbagai kategori, mulai dari light commercial vehicle, medium truck, heavy duty truck, hingga bus dan kendaraan khusus. Para partisipan, yakni Daihatsu, DFSK, Farizon, Ford, Foton, Hino, Isuzu, JAC Motor, Mitsubishi Fuso, Sany, Suzuki, Toyota, Wuling, dan Guangzi Auto.

Selain itu, lebih dari 35 merek industri pendukung juga turut berpartisipasi dengan menampilkan berbagai inovasi terbaru, mulai dari teknologi karoseri, suku cadang, hingga sistem manajemen armada digital.

Bisnis.com, JAKARTA — PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) menyatakan siap memperluas kolaborasi lintas sektor melalui pemanfaatan infrastruktur bersama (infrastructure sharing) guna merespons dinamika kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Perusahaan menunggu regulasi yang lebih komprehensif mengenai hal itu.

Group Head Corporate Communications & Sustainability XLSmart, Reza Mirza, mengungkapkan perusahaan membuka pintu kerja sama bagi berbagai pemangku kepentingan, tidak terbatas pada industri telekomunikasi saja.

Inisiatif tersebut bertujuan memperkuat ketahanan industri di tengah perubahan pola aktivitas digital masyarakat yang kian masif.

Reza menegaskan dukungan penuh perusahaan terhadap setiap kebijakan pemerintah, terutama yang digagas Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Namun, dia memberikan catatan penting mengenai aspek keadilan dan kepastian hukum dalam implementasinya di lapangan.

“Agar implementasi ini berjalan optimal dan berkeadilan, pemerintah Komdigi diharapkan menerbitkan regulasi yang komprehensif, transparan, serta memperhatikan kepentingan semua pihak terkait,” ujar Reza kepada Bisnis, Selasa (7/4/2026).

Pihak XLSmart meyakini penerapan berbagi infrastruktur tidak akan mengorbankan kualitas layanan pelanggan. Seluruh aspek teknis dan komersial, termasuk penentuan tarif, rencananya diatur melalui mekanisme perjanjian business-to-business (B2B).

Skema ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan sehingga setiap pihak memperoleh manfaat proporsional.

Dorongan percepatan infrastructure sharing sejatinya sejalan dengan visi Komdigi untuk meningkatkan efisiensi industri. Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, menilai kolaborasi ini krusial untuk menekan biaya operasional sekaligus meningkatkan efisiensi energi.

Kebijakan ini menjadi sangat relevan mengingat beban trafik data yang kian berat pada infrastruktur operator. Hingga 2025, XLSmart tercatat mengoperasikan lebih dari 225.000 BTS, bersaing ketat dengan Indosat Ooredoo Hutchison yang memiliki lebih dari 200.000 BTS, serta Telkomsel yang mengelola 269.066 BTS hingga kuartal III/2024.

Komdigi akan mengawal sinergi ini secara menyeluruh, mencakup infrastruktur pasif seperti menara dan ducting, hingga infrastruktur aktif layaknya jaringan serat optik. Fokus utamanya adalah penguatan konektivitas di kawasan padat yang menjadi pusat aktivitas digital selama pemberlakuan WFH satu hari dalam sepekan sejak 1 April 2026.

Selain koordinasi antar-operator, pemerintah tengah menggandeng pemerintah daerah untuk menyederhanakan regulasi pembangunan infrastruktur. Upaya ini meliputi percepatan perizinan menara serta penyediaan jaringan kabel bawah tanah yang lebih terintegrasi.

Wayan optimistis industri telekomunikasi nasional memiliki resiliensi kuat untuk beradaptasi dengan transformasi budaya kerja baru ini. “Kami yakin industri tetap mampu menjaga keterjangkauan tarif bagi pelanggan meskipun terjadi perubahan pola kerja masyarakat,” tuturnya.

Melalui integrasi infrastruktur ini, pemerintah menargetkan terciptanya iklim kompetisi yang sehat sekaligus memastikan akses internet tetap stabil bagi jutaan pekerja yang kini beralih ke ruang digital dari rumah masing-masing.

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menegaskan pentingnya dorongan investasi dan inovasi dalam kemitraan dengan Jepang guna mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan menghindari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan hubungan panjang antara Indonesia dan Jepang perlu ditingkatkan dengan langkah yang lebih progresif agar mampu menjawab tantangan ekonomi global ke depan.

“Indonesia harus keluar dari middle income trap. Dan salah satu caranya ialah dengan investasi dan inovasi supaya pertumbuhan bisa lebih daripada sebelumnya,” ujar Anindya dalam keterangan tertulis, Selasa (31/3/2026).

Dia juga menyoroti pentingnya ketahanan dunia usaha dalam menghadapi dinamika global, termasuk dampak konflik geopolitik yang berimbas pada stabilitas ekonomi.

Dalam situasi tersebut, pelaku usaha dituntut lebih adaptif sekaligus berani mengambil langkah strategis.

“Kita mengerti dan sensitif, bahwa sekarang pada saat ini kita fokus bergerak ke mana dengan berani hasil daripada perang di tengah-tengah. Tapi kami yakin masih ada jalan. Nah, jadi ini juga suatu hal yang bisa dibicarakan antara kedua negara untuk mengembangkan lebih baik lagi. Intinya bagaimana kita bisa bertahan dalam bisnis ini,” tuturnya.

Sejalan dengan itu, Kadin Indonesia menggelar Indonesia-Japan Strategic Partnership Forum di Tokyo, Jepang, bertepatan dengan kunjungan resmi Presiden RI Prabowo Subianto. Forum tersebut mengangkat tema penguatan kolaborasi nilai (value co-creation) dalam pengembangan sektor energi, industri, dan rantai pasok global.

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Kadin dengan berbagai mitra strategis Jepang, termasuk Japan External Trade Organization (JETRO), Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), serta Japan Business Federation (Keidanren), dengan dukungan KBRI Tokyo dan sejumlah organisasi bisnis lainnya.

Forum tersebut dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo yang dalam pidatonya menekankan pentingnya Jepang sebagai mitra strategis Indonesia. Dia mengapresiasi kontribusi perusahaan-perusahaan Jepang yang telah lama berinvestasi dan berperan dalam pembangunan ekonomi nasional.

“Jepang secara konsisten mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Banyak di antara Anda di ruangan ini telah menjadi bagian dari perjalanan tersebut. Anda telah lama berada di Indonesia. Anda mengenal Indonesia dengan baik masyarakatnya, pasarnya, budayanya, dan potensinya,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden juga menegaskan bahwa kemitraan kedua negara perlu terus ditingkatkan di tengah dunia yang semakin terhubung. Ia menilai kerja sama ekonomi yang kuat dapat menjadi fondasi bagi terciptanya stabilitas dan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan.

“Saya hadir di sini bukan hanya untuk melanjutkan kemitraan yang sudah ada, tetapi untuk mendorongnya ke tingkat yang lebih tinggi dan lebih cepat. Dunia semakin mengecil. Tidak ada pilihan lain selain kerja sama erat di semua bidang. Saya percaya hubungan ekonomi dan kemitraan yang kuat akan menghasilkan perdamaian dan persahabatan yang berkelanjutan. Jika kita memiliki kepentingan bersama, kita akan menjaga masa kini dan masa depan,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komite Bilateral Jepang Kadin IndonesiaMuhammad Lutfimenekankan bahwa arah kemitraan ke depan harus berfokus pada penguatan investasi yang konkret. Ia menyebut kolaborasi lintas sektor akan menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.

“Kemitraan Indonesia–Jepang ke depan harus terus mendorong investasi, menuju value co-creation yang konkret, di mana kolaborasi industri, energi, dan rantai pasok global secara langsung akan mendorong pertumbuhan, inovasi, dan daya saing Indonesia,” ujar Lutfi.

Dalam forum tersebut, sejumlah nota kesepahaman (MoU) strategis juga diumumkan, mencakup sektor energi, industri, keuangan, hingga teknologi. Nilai perdagangan antara Indonesia dan Jepang saat ini tercatat mencapai sekitar US$23,6 miliar yang mencerminkan besarnya potensi kerja sama yang masih dapat dikembangkan.

Berikut daftar kerja sama Indonesia-Jepang:

1. MoU antara Japan Chamber of Commerce and Industry (JCCI) dan Kadin Indonesia tentang kerja sama di bidang perdagangan dan investasi.

2. MoU antara INPEX dan PT Pertamina (Persero) tentang pengembangan Lapangan Gas Abadi di Blok Masela, Indonesia.

3. MoU antara INPEX dan PT Pertamina Hulu Energi terkait potensi kerja sama di sektor hulu minyak dan gas di Indonesia dan Asia Tenggara.

4. MoU antara Hayashi Kinzoku Co., Ltd. dan PT Eblo Teknologi Indonesia Development tentang pengembangan ekosistem semikonduktor, termasuk desain dan manufaktur chip elektronik dan AI.

5. MoU antara INPEX dan PT Supreme Energy Rajabasa terkait pengembangan proyek pembangkit listrik panas bumi Rajabasa.

6. MoU antara PT Bank SMBC Indonesia dan PT Pegadaian untuk mendukung ekosistem emas nasional dan inklusi keuangan.

7. MoU antara 2Way World dan PT Nose Herbal Indo dalam pengembangan Indonesia–Japan Strategic Beauty Partnership.

8. MoU antara SMBC Aviation Capital, Danantara, dan Mandiri Investment Management terkait pembentukan dana leasing aviasi.

9. MoU antara JETRO dan Danantara Investment Management untuk memperkuat hubungan kerja sama investasi.

10. MoU antara PT Kaltim Methanol Industri dan PT Pupuk Kalimantan Timur tentang produksi metanol berbasis pemanfaatan emisi CO2 (carbon capture utilization/CCU).

11. MoU antara JICA dan Pemerintah Indonesia tentang Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Hulula

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan dan peningkatan kualitas kemitraan ekonomi Indonesia–Jepang ke level yang lebih tinggi, seiring transformasi ekonomi nasional yang disebut memasuki fase pertumbuhan baru.

Dalam Forum Bisnis Indonesia–Jepang di Imperial Hotel Tokyo, Senin (30/3/2026), Prabowo menegaskan bahwa hubungan kedua negara tidak cukup hanya dipertahankan, tetapi harus diakselerasi untuk menjawab tantangan global yang semakin kompleks.

“Saya hadir bukan hanya untuk melanjutkan kemitraan yang sudah ada, tetapi untuk mendorongnya ke tingkat yang lebih tinggi dan lebih cepat,” ujar Presiden di hadapan pelaku usaha Jepang.

Menurutnya, dinamika global yang kian terhubung menuntut kolaborasi yang lebih erat lintas sektor. Ia menilai kemitraan ekonomi yang kuat tidak hanya berdampak pada pertumbuhan, tetapi juga menciptakan stabilitas jangka panjang.

“Jika kita memiliki kepentingan bersama, kita akan menjaga masa kini dan masa depan,” katanya.

Prabowo juga menyoroti perubahan signifikan Indonesia dalam dua dekade terakhir. Dia menegaskan bahwa Indonesia saat ini tampil lebih kompetitif dengan arah kebijakan yang semakin pro-investasi.

“Indonesia hari ini bukan lagi seperti 20 atau 25 tahun lalu. Kami bergerak lebih cepat, lebih kompetitif, dan sedang memasuki fase pertumbuhan baru,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, Presiden secara khusus memberikan apresiasi kepada investor Jepang yang dinilai memiliki karakter investasi berkualitas tinggi. Jepang disebut sebagai mitra strategis yang tidak hanya membawa modal, tetapi juga teknologi dan komitmen jangka panjang.

Prabowo juga menekankan bahwa kehadiran perusahaan Jepang selama puluhan tahun telah menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

Dia menyebut para pelaku usaha Jepang memahami karakter pasar dan masyarakat Indonesia, sehingga memiliki posisi unik dalam mendorong ekspansi kerja sama ke depan.

“Jepang membawa kualitas dalam investasi—disiplin, teknologi, dan komitmen jangka panjang. Itu sebabnya investasi Jepang sangat dihormati,” tandas Prabowo.