Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan harga tembaga akan naik sampai dengan tahun 2032 yang disebabkan oleh ketimpangan antara pasokan dan permintaan (supply and demand).

“Sampai dengan tahun 2032, maka suplai tembaga dibanding dengan demand tembaga itu sudah mulai nggak imbang, maka harga pasti naik,” ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno dalam acara bertajuk “Unlocking Growth in The Middle Income Trap” di Jakarta, Selasa.

Berdasarkan data London Metal Exchange, harga tembaga pada 2022 berada di kisaran 7 ribu hingga sekitar 8 ribu dolar AS per ton. Harga tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan harga tembaga pada 2026 yang sempat mencapai level 13 ribu dolar AS per ton pada rentang Januari–Februari 2026.

Proyeksi serupa juga berlaku untuk bahan baku lainnya, sehingga Tri memandang industri pertambangan masih memiliki peluang untuk berkembang ke depannya, utamanya melalui industrialisasi.

Dalam kesempatan tersebut, Tri juga mengingatkan bahwasanya negara-negara yang saat ini merupakan negara maju, misalkan negara-negara G7, memanfaatkan bonus demografi dengan melakukan industrialisasi.

“Material berupa bahan baku dan lain sebagainya itu masih diperlukan bagi negara-negara di dunia ini. Kecuali mereka menggunakan daur ulang, pasti industri ini (pertambangan) masih dibutuhkan ke depannya,” ujar Tri.

Pernyataan tersebut menanggapi permasalahan deindustrialisasi yang dikhawatirkan mengganggu kebijakan hilirisasi Indonesia. Tri optimistis Indonesia masih memiliki peluang ke depannya.

Selain memiliki bahan baku, Tri juga menyampaikan pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia juga menjadi perhatian pemerintah untuk mendukung industrialisasi di Indonesia, sehingga Indonesia tidak terjebak di dalam middle income trap.

“Pengembangan untuk SDM itu sendiri, sekarang ini sudah mulai. Sudah mulai berkembang,” ucap Tri.

Diwartakan sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menyampaikan fenomena deindustrialisasi ditandai dengan penurunan pertumbuhan industri, PHK serta ketergantungan impor, yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi.

Deindustrialisasi dini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena produktivitas sektor jasa lebih rendah dibandingkan manufaktur.

Untuk itu, dia juga menyarankan agar pemerintah memperkuat kebijakan terkait pendidikan vokasi dan pelatihan kerja industri.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menegaskan pentingnya dorongan investasi dan inovasi dalam kemitraan dengan Jepang guna mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan menghindari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan hubungan panjang antara Indonesia dan Jepang perlu ditingkatkan dengan langkah yang lebih progresif agar mampu menjawab tantangan ekonomi global ke depan.

“Indonesia harus keluar dari middle income trap. Dan salah satu caranya ialah dengan investasi dan inovasi supaya pertumbuhan bisa lebih daripada sebelumnya,” ujar Anindya dalam keterangan tertulis, Selasa (31/3/2026).

Dia juga menyoroti pentingnya ketahanan dunia usaha dalam menghadapi dinamika global, termasuk dampak konflik geopolitik yang berimbas pada stabilitas ekonomi.

Dalam situasi tersebut, pelaku usaha dituntut lebih adaptif sekaligus berani mengambil langkah strategis.

“Kita mengerti dan sensitif, bahwa sekarang pada saat ini kita fokus bergerak ke mana dengan berani hasil daripada perang di tengah-tengah. Tapi kami yakin masih ada jalan. Nah, jadi ini juga suatu hal yang bisa dibicarakan antara kedua negara untuk mengembangkan lebih baik lagi. Intinya bagaimana kita bisa bertahan dalam bisnis ini,” tuturnya.

Sejalan dengan itu, Kadin Indonesia menggelar Indonesia-Japan Strategic Partnership Forum di Tokyo, Jepang, bertepatan dengan kunjungan resmi Presiden RI Prabowo Subianto. Forum tersebut mengangkat tema penguatan kolaborasi nilai (value co-creation) dalam pengembangan sektor energi, industri, dan rantai pasok global.

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Kadin dengan berbagai mitra strategis Jepang, termasuk Japan External Trade Organization (JETRO), Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), serta Japan Business Federation (Keidanren), dengan dukungan KBRI Tokyo dan sejumlah organisasi bisnis lainnya.

Forum tersebut dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo yang dalam pidatonya menekankan pentingnya Jepang sebagai mitra strategis Indonesia. Dia mengapresiasi kontribusi perusahaan-perusahaan Jepang yang telah lama berinvestasi dan berperan dalam pembangunan ekonomi nasional.

“Jepang secara konsisten mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Banyak di antara Anda di ruangan ini telah menjadi bagian dari perjalanan tersebut. Anda telah lama berada di Indonesia. Anda mengenal Indonesia dengan baik masyarakatnya, pasarnya, budayanya, dan potensinya,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden juga menegaskan bahwa kemitraan kedua negara perlu terus ditingkatkan di tengah dunia yang semakin terhubung. Ia menilai kerja sama ekonomi yang kuat dapat menjadi fondasi bagi terciptanya stabilitas dan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan.

“Saya hadir di sini bukan hanya untuk melanjutkan kemitraan yang sudah ada, tetapi untuk mendorongnya ke tingkat yang lebih tinggi dan lebih cepat. Dunia semakin mengecil. Tidak ada pilihan lain selain kerja sama erat di semua bidang. Saya percaya hubungan ekonomi dan kemitraan yang kuat akan menghasilkan perdamaian dan persahabatan yang berkelanjutan. Jika kita memiliki kepentingan bersama, kita akan menjaga masa kini dan masa depan,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komite Bilateral Jepang Kadin IndonesiaMuhammad Lutfimenekankan bahwa arah kemitraan ke depan harus berfokus pada penguatan investasi yang konkret. Ia menyebut kolaborasi lintas sektor akan menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.

“Kemitraan Indonesia–Jepang ke depan harus terus mendorong investasi, menuju value co-creation yang konkret, di mana kolaborasi industri, energi, dan rantai pasok global secara langsung akan mendorong pertumbuhan, inovasi, dan daya saing Indonesia,” ujar Lutfi.

Dalam forum tersebut, sejumlah nota kesepahaman (MoU) strategis juga diumumkan, mencakup sektor energi, industri, keuangan, hingga teknologi. Nilai perdagangan antara Indonesia dan Jepang saat ini tercatat mencapai sekitar US$23,6 miliar yang mencerminkan besarnya potensi kerja sama yang masih dapat dikembangkan.

Berikut daftar kerja sama Indonesia-Jepang:

1. MoU antara Japan Chamber of Commerce and Industry (JCCI) dan Kadin Indonesia tentang kerja sama di bidang perdagangan dan investasi.

2. MoU antara INPEX dan PT Pertamina (Persero) tentang pengembangan Lapangan Gas Abadi di Blok Masela, Indonesia.

3. MoU antara INPEX dan PT Pertamina Hulu Energi terkait potensi kerja sama di sektor hulu minyak dan gas di Indonesia dan Asia Tenggara.

4. MoU antara Hayashi Kinzoku Co., Ltd. dan PT Eblo Teknologi Indonesia Development tentang pengembangan ekosistem semikonduktor, termasuk desain dan manufaktur chip elektronik dan AI.

5. MoU antara INPEX dan PT Supreme Energy Rajabasa terkait pengembangan proyek pembangkit listrik panas bumi Rajabasa.

6. MoU antara PT Bank SMBC Indonesia dan PT Pegadaian untuk mendukung ekosistem emas nasional dan inklusi keuangan.

7. MoU antara 2Way World dan PT Nose Herbal Indo dalam pengembangan Indonesia–Japan Strategic Beauty Partnership.

8. MoU antara SMBC Aviation Capital, Danantara, dan Mandiri Investment Management terkait pembentukan dana leasing aviasi.

9. MoU antara JETRO dan Danantara Investment Management untuk memperkuat hubungan kerja sama investasi.

10. MoU antara PT Kaltim Methanol Industri dan PT Pupuk Kalimantan Timur tentang produksi metanol berbasis pemanfaatan emisi CO2 (carbon capture utilization/CCU).

11. MoU antara JICA dan Pemerintah Indonesia tentang Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Hulula

Kebijakan industri, jika dirancang dengan baik, dapat menjadi katalis pertumbuhan. Namun, jika salah arah, ia berpotensi menjadi ilusi mahal yang menghambat masa depan ekonomi Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Pertanyaan tentang kapan negara perlu campur tangan untuk mendorong industri tertentu bukanlah hal baru.

Sejak era kekaisaran hingga negara modern, pemerintah selalu tergoda untuk "memiringkan timbangan" demi mempercepat pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, perdebatan ini kembali relevan di tengah ambisi besar untuk menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045.

Pemerintah dihadapkan pada pilihan strategis: Sejauh mana intervensi industri perlu dilakukan, dan bagaimana melakukannya tanpa menimbulkan distorsi yang merugikan dalam jangka panjang?

Pengalaman global menunjukkan bahwa kebijakan industri bukanlah sesuatu yang bisa dihindari. Hampir semua negara, baik maju maupun berkembang, menggunakan instrumen ini dalam berbagai bentuk. Data terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 180 negara memiliki strategi yang secara eksplisit menargetkan sektor tertentu, mulai dari manufaktur, energi, hingga teknologi digital. Indonesia sendiri telah lama melakukannya, dari hilirisasi sumber daya alam seperti nikel dan bauksit, hingga pengembangan kendaraan listrik dan ekonomi digital.

Namun, keberhasilan kebijakan industri tidak pernah otomatis. Sejarah menunjukkan banyak kegagalan, terutama di negara berkembang yang menggunakan instrumen kebijakan secara terlalu luas dan kurang tepat sasaran.

Di sinilah letak tantangan Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah meningkatkan berbagai insentif fiskal mulai dari tax holiday, tax allowance, hingga subsidi energi dan pembiayaan industri. Pada 2024, misalnya, total insentif perpajakan yang diberikan pemerintah diperkirakan mencapai lebih dari Rp350 triliun.

Di sisi lain, subsidi energi masih berada di kisaran Rp300 triliun per tahun. Pertanyaannya: Apakah semua ini benar-benar mendorong transformasi ekonomi, atau justru menciptakan ketergantungan?

Masalah utama kebijakan industri di banyak negara berkembang adalah kecenderungan menggunakan "instrumen tumpul" seperti tarif tinggi dan subsidi luas yang dampaknya menyebar ke seluruh perekonomian.

Indonesia tidak sepenuhnya kebal terhadap masalah ini. Tarif impor untuk beberapa komoditas strategis masih relatif tinggi, sementara kebijakan pembatasan ekspor bahan mentah, seperti nikel, memicu respons negatif dari mitra dagang. Memang, kebijakan hilirisasi nikel telah meningkatkan nilai ekspor dari sekitar 3 miliar dolar AS pada 2015 menjadi lebih dari 30 miliar dolar AS pada 2023.

Namun, keberhasilan ini juga diiringi dengan risiko: Kebergantungan pada satu komoditas, tekanan lingkungan, serta potensi sengketa dagang internasional.

Bukti empiris

Di sisi lain, bukti empiris global menunjukkan bahwa dampak kebijakan industri terhadap pertumbuhan ekonomi relatif terbatas jika berdiri sendiri. Rata-rata kontribusinya hanya sekitar 1 persen terhadap PDB.

Dalam konteks Indonesia, dengan pertumbuhan ekonomi yang berkisar 5 persen per tahun, tambahan 1 persen tentu signifikan tetapi tidak cukup untuk mencapai target pertumbuhan 7–8 persen yang dibutuhkan untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap). Artinya, kebijakan industri harus dilihat sebagai pelengkap, bukan pengganti reformasi struktural yang lebih luas. Lalu, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah Indonesia?

Pertama, pemerintah harus beralih dari pendekatan "luas dan mahal" ke pendekatan yang lebih presisi dan berbasis kapasitas. Alih-alih memberikan subsidi besar-besaran, kebijakan seharusnya difokuskan pada penyediaan infrastruktur industri, kawasan ekonomi khusus, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.

Saat ini, produktivitas tenaga kerja Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga. Data menunjukkan bahwa produktivitas pekerja Indonesia hanya sekitar 60 persen dibanding Malaysia dan 40 persen dibanding Singapura. Tanpa peningkatan kualitas SDM, kebijakan industri apa pun akan sulit berhasil.

Kedua, pemerintah perlu memperkuat kapasitas institusi. Salah satu penyebab kegagalan kebijakan industri adalah lemahnya tata kelola dan koordinasi antarlembaga. Program insentif sering kali tidak dievaluasi secara sistematis, sehingga sulit mengetahui mana yang efektif dan mana yang tidak.

Indonesia perlu membangun mekanisme evaluasi berbasis data yang transparan. Misalnya, setiap insentif fiskal harus memiliki indikator kinerja yang jelas: berapa banyak investasi yang masuk, berapa lapangan kerja yang tercipta, dan seberapa besar peningkatan ekspor yang dihasilkan.

Ketiga, disiplin fiskal harus menjadi pertimbangan utama. Ruang fiskal Indonesia relatif terbatas dengan rasio penerimaan pajak terhadap PDB masih di bawah 11 persen. Dalam kondisi ini, setiap kebijakan subsidi atau insentif harus benar-benar selektif. Negara tidak bisa "membeli pertumbuhan" secara terus-menerus. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa subsidi yang tidak tepat sasaran justru membebani anggaran tanpa menghasilkan transformasi ekonomi yang nyata.

Keempat, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan industri tidak menggantikan reformasi fundamental. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan stabilitas makroekonomi tetap menjadi fondasi utama. Indonesia telah membuat kemajuan dalam beberapa aspek, misalnya inflasi yang relatif terkendali di kisaran 2–4 persen dan defisit fiskal yang dijaga di bawah 3 persen PDB.

Namun, tantangan besar masih ada, terutama dalam kualitas pendidikan dan efisiensi logistik. Biaya logistik Indonesia masih sekitar 23 persen dari PDB, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara maju yang berada di bawah 10 persen. Tanpa perbaikan di sektor ini, daya saing industri akan tetap terbatas.

Kelima, kebijakan industri harus bersifat sementara dan adaptif. Salah satu kesalahan umum adalah menjadikan kebijakan ini sebagai solusi permanen. Padahal, tujuan utamanya adalah “membeli waktu” untuk membangun daya saing. Pemerintah perlu menetapkan batas waktu yang jelas, misalnya 5 hingga 10 tahun untuk setiap program insentif. Setelah itu, industri yang didukung harus mampu bersaing tanpa bantuan negara. Jika tidak, maka kebijakan tersebut perlu dievaluasi atau dihentikan.

Keenam, Indonesia harus berhati-hati dalam menggunakan instrumen makro seperti manipulasi nilai tukar atau pembatasan perdagangan yang luas. Negara dengan kapasitas fiskal dan administratif terbatas sering kali gagal mengelola kebijakan semacam ini. Dalam era globalisasi dan rantai pasok internasional, langkah proteksionis yang berlebihan justru dapat merugikan ekspor dan investasi. Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara melindungi industri dalam negeri dan tetap terbuka terhadap perdagangan global.

Pada akhirnya, kebijakan industri bukanlah “peluru ajaib” yang bisa menyelesaikan semua masalah pembangunan. Ia hanyalah salah satu alat dalam kotak kebijakan ekonomi. Keberhasilannya sangat bergantung pada bagaimana alat tersebut digunakan, apakah dengan presisi seperti pisau bedah atau secara kasar seperti palu godam.

Bagi Indonesia, tantangan ke depan bukan sekadar memilih sektor mana yang akan didukung, tetapi memastikan bahwa dukungan tersebut dilakukan dengan cara yang tepat, terukur, dan berkelanjutan. Ambisi untuk menjadi negara maju pada 2045 membutuhkan lebih dari sekadar intervensi industri; ia membutuhkan negara yang mampu mengelola kebijakan secara cerdas, disiplin, dan adaptif.

Sejarah memberikan pelajaran penting: ketika jangkauan pemerintah melampaui kapasitasnya, kebijakan yang dimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan justru dapat menjadi beban. Oleh karena itu, kehati-hatian, pragmatisme, dan fokus pada fondasi ekonomi harus menjadi prinsip utama. Kebijakan industri, jika dirancang dengan baik, dapat menjadi katalis pertumbuhan. Namun, jika salah arah, ia berpotensi menjadi ilusi mahal yang menghambat masa depan ekonomi Indonesia.

*) Dr Aswin Rivai, Pemerhati Ekonomi dan Dosen FEB-UPN Veteran, Jakarta

Copyright © ANTARA 2026

Pertumbuhan ekonomi yang sejati harus mampu melindungi keberlangsungan masa depan bangsa, menjaga akal sehat masyarakat dari informasi menyesatkan, serta memastikan setiap keluarga memiliki akses terhadap kesejahteraan yang bermartabat

Jakarta (ANTARA) - Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,11 persen pada tahun 2025 sejatinya adalah sebuah prestasi di tengah kelesuan global. Namun angka ini sekaligus menjadi lonceng pengingat bahwa kita sedang berjalan di tempat dalam jebakan pertumbuhan yang medioker.

Jika ambisi menuju Indonesia Emas 2045 ingin tetap relevan, target pertumbuhan delapan persen bukan lagi sekadar retorika politik, melainkan kebutuhan eksistensial untuk meloloskan diri dari middle income trap.

Tantangan utamanya ada pada trilema anggaran: kebutuhan belanja besar untuk infrastruktur dan kesejahteraan, menjaga defisit agar tetap aman, serta ruang pajak yang terbatas agar rakyat tidak terbebani.

Menghadapi hal ini, Indonesia memerlukan resep ekonomi yang lebih berani, sebuah manifestasi "Soemitronomiks" modern yang mampu mengorkestrasi seluruh komponen Produk Domestik Bruto secara terukur.

Pembedahan terhadap rumus fundamental PDB = C + I + G + (X - M) memberikan peta jalan yang jelas bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Variabel pertama, konsumsi rumah tangga (C). Konsumsi rakyat tidak akan naik jika mereka masih terjebak utang konsumtif.

Di sinilah urgensi memutus rantai pinjaman daring yang destruktif menjadi langkah fundamental. Transformasi dari perilaku konsumsi berbasis utang menuju kemandirian sipil melalui literasi keuangan keluarga yang kokoh adalah fondasi utama.

Masyarakat harus didorong untuk mengadopsi kerangka pengambilan keputusan yang menjaga lima pilar utama: agama, kehidupan, keturunan, akal, dan harta. Dengan terjaganya pilar-pilar ini, konsumsi yang tercipta bukan lagi sekadar belanja impulsif yang menguntungkan platform asing, melainkan konsumsi produktif yang menggerakkan ekonomi lokal dan memperkuat daya tahan domestik terhadap gejolak global.

Variabel kedua, investasi (I). Investasi seringkali terhambat oleh kredit menganggur di perbankan nasional.

Perbankan Indonesia harus bertransformasi menjadi pure intermediary sejati yang tidak hanya pasif menunggu nasabah, tetapi aktif menjemput bola dan melakukan mitigasi risiko yang lebih cerdas.

Salah satu hambatan utama investasi di sektor UMKM adalah lemahnya akuntabilitas keuangan yang membuat mereka sulit mengakses permodalan. Solusinya adalah standardisasi model pelaporan keuangan yang mampu menyajikan laporan laba rugi, neraca, dan arus kas secara otomatis dan sederhana bagi pelaku usaha mikro.

Ketika UMKM menjadi bankabel, aliran investasi akan mengalir deras ke sektor riil, menciptakan lapangan kerja yang luas, dan memberikan efek pengganda yang jauh lebih besar daripada sekadar investasi di pasar modal yang spekulatif.

Dalam konteks keadilan produktif, instrumen keuangan syariah seperti wakaf saham sementara dapat menjadi terobosan untuk memperkuat kepemilikan aset di tangan pekerja.

Dengan mengintegrasikan wakaf saham dalam struktur korporasi, kita tidak hanya mendorong investasi yang berkelanjutan tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dinikmati secara merata oleh mereka yang berada di garis depan produksi. Ini adalah antitesis dari kapitalisme predator yang selama ini memperlebar jurang ketimpangan.

Sinkronisasi

Selain itu, sinkronisasi antara koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus dijadikan ujung tombak untuk menggerakkan ekonomi dari pinggiran. Desa mandiri yang mampu mengelola potensinya sendiri secara profesional akan menjadi mesin pertumbuhan baru yang mampu mendesentralisasikan PDB sehingga tidak lagi hanya bertumpu pada pulau Jawa.

Variabel Belanja Pemerintah (G) harus dinavigasi dengan ketajaman yang luar biasa melalui semangat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Efisiensi bukan berarti pemotongan anggaran yang membabi buta, melainkan pengalihan belanja dari pos seremonial yang tidak produktif menuju penguatan sektor-sektor strategis seperti kedaulatan pangan.

Pembentukan holding pangan yang solid adalah warisan ekonomi terpenting bagi generasi mendatang. Kita harus belajar dari tren global di mana tokoh-tokoh besar mulai berinvestasi secara masif di sektor pertanian.

Indonesia, dengan kekayaan agrarisnya, harus mampu mentransformasi sektor pertanian dari cara tradisional menuju korporatisasi pertanian modern yang efisien. Kedaulatan pangan bukan hanya soal perut, tetapi juga soal menjaga stabilitas harga domestik yang secara langsung akan melindungi daya beli masyarakat dari inflasi pangan.

Sementara itu, untuk memperkuat variabel Net Ekspor (X - M), penguatan nilai tukar rupiah harus dilakukan secara fundamental melalui hilirisasi dan diversifikasi produk ekspor. Kita tidak boleh lagi merasa puas hanya dengan menjual kekayaan alam mentah.

Strategi ini harus didukung oleh kualitas layanan publik yang efisien dan biaya logistik yang kompetitif. Penghematan biaya layanan melalui digitalisasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi akan menjadi insentif non-fiskal yang sangat kuat bagi para eksportir.

Rupiah yang stabil bukan didapat dari intervensi pasar uang semata, melainkan dari neraca perdagangan yang sehat dan kemandirian industri dalam negeri yang mampu mensubstitusi barang impor secara berkualitas.

Menggabungkan dua mesin penggerak ekonomi; sektor swasta yang lincah dan negara yang hadir sebagai penjamin keadilan, adalah kunci utama untuk mencapai target delapan persen.

Strategi "dua mesin" ini memungkinkan terciptanya pertumbuhan yang tinggi sekaligus pemerataan yang nyata. Stabilitas nasional yang dinamis hanya akan terwujud jika setiap warga negara merasakan manfaat langsung dari kenaikan angka PDB di atas kertas.

Pertumbuhan ekonomi yang sejati harus mampu melindungi keberlangsungan masa depan bangsa, menjaga akal sehat masyarakat dari informasi menyesatkan, serta memastikan setiap keluarga memiliki akses terhadap kesejahteraan yang bermartabat.

Pada akhirnya, keluar dari pusaran trilema anggaran membutuhkan kepemimpinan yang berani mengambil keputusan sulit namun tetap membumi. Lompatan dari 5,11 persen menuju delapan persen memang nampak bombastis, namun ia sangat realistik jika seluruh instrumen ekonomi diarahkan pada penguatan fundamental rakyat dan efisiensi birokrasi yang radikal.

Dengan mengintegrasikan kemandirian sipil, optimalisasi intermediasi perbankan, kedaulatan pangan melalui sinergi desa, dan efisiensi belanja negara, Indonesia akan memiliki napas baru untuk berlari kencang.

Ini bukan sekadar soal angka statistik, melainkan sebagai pembuktian bahwa Indonesia memiliki kedaulatan penuh untuk mengatur rumah tangganya sendiri menuju masa depan yang lebih gemilang dan berkeadilan bagi seluruh rakyatnya.

*) Baratadewa Sakti P, praktisi keuangan keluarga & pendamping keuangan bisnis UMKM

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — World Bank alias Bank Dunia mewanti-wanti Indonesia berpotensi terus terjebak dalam kutukan negara pendapatan menengah (middle income trap) jika tidak memperbaiki iklim bisnisnya.

Lead Country Economist World Bank untuk Indonesia dan Timor Leste David Knight menilai meskipun Indonesia telah mencatatkan progres pembangunan yang baik, kualitas iklim bisnis di Tanah Air masih tertinggal jauh dibandingkan indikator-indikator makro lainnya.

Menurutnya, Indonesia dan negara-negara dengan tingkat pendapatan serupa harus segera beralih ke mesin pertumbuhan baru yang bersifat endogen alias fokus pada produktivitas dan inovasi, bukan sekadar akumulasi faktor produksi.

"Apa yang membawa Indonesia sampai ke titik ini, tidak akan dan tidak bisa membawanya ke status negara berpendapatan tinggi," ujar Knight dalam Indonesia Economic Summit 2026 di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Salah satu sorotan tajam Bank Dunia tertuju pada struktur korporasi di Indonesia. Knight memaparkan temuan berbasis big data level perusahaan yang menunjukkan anomali dalam ekosistem bisnis RI.

Meskipun Indonesia memiliki sejumlah korporasi raksasa, ekosistem perusahaan besar dinilai jauh kurang dinamis dan kurang produktif dibandingkan negara-negara sepadan yang telah naik kelas.

Masalahnya, sambung Knight, data menunjukkan bahwa semakin besar dan tua sebuah perusahaan di Indonesia, tingkat produktivitasnya justru cenderung menurun. Padahal secara teoritis, skalabilitas seharusnya mendorong efisiensi dan penciptaan lapangan kerja yang lebih berkualitas.

"Ketika Anda membandingkan perusahaan kecil dengan yang lebih besar saat mereka tumbuh di Indonesia, mereka tidak menjadi lebih produktif seperti yang diharapkan," ungkap Knight.

Kondisi ini, lanjutnya, mengindikasikan adanya masalah dalam iklim kompetisi. Knight meyakini hambatannya bukan sekadar regulasi, melainkan ketiadaan level playing field atau kesetaraan perlakuan yang ditegakkan secara adil, baik di sektor keuangan, jasa, maupun pasar produk.

Distorsi dalam lingkungan sektor swasta ini disebut Knight sebagai biang kerok tingginya tingkat informalitas tenaga kerja di Indonesia. Mengacu pada definisi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), sekitar 83% pekerja di Indonesia berstatus informal alias salah satu angka tertinggi di antara negara-negara ekonomi besar dunia.

Tingginya informalitas ini menciptakan efek domino pada kesehatan fiskal negara. Knight menjelaskan bahwa basis pajak yang sempit akibat sektor informal menyebabkan rendahnya rasio penerimaan negara, yang pada akhirnya membatasi ruang gerak pemerintah untuk melakukan investasi produktif, pengembangan sektor keuangan, dan sistem inovasi.

Di samping itu, Knight menegaskan akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebenarnya sangat mungkin dicapai. Kuncinya bukan sekadar menambah investasi, melainkan reformasi struktural.

Bank Dunia mengestimasi, jika pemerintah sukses menjalankan paket reformasi iklim usaha dan produktivitas maka pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa terkerek hingga 10% lebih tinggi dalam periode implementasi lima tahun.

"Jika dilihat dalam periode implementasi lima tahun, itu bisa diterjemahkan menjadi 2% pertumbuhan lebih tinggi per tahun. Jadi, ini benar-benar sangat signifikan," ungkap Knight.

Bisnis.com, JAKARTA — World Bank alias Bank Dunia mewanti-wanti Indonesia berpotensi terus terjebak dalam kutukan negara pendapatan menengah (middle income trap) jika tidak memperbaiki iklim bisnisnya.

Lead Country Economist World Bank untuk Indonesia dan Timor Leste David Knight menilai meskipun Indonesia telah mencatatkan progres pembangunan yang baik, kualitas iklim bisnis di Tanah Air masih tertinggal jauh dibandingkan indikator-indikator makro lainnya.

Menurutnya, Indonesia dan negara-negara dengan tingkat pendapatan serupa harus segera beralih ke mesin pertumbuhan baru yang bersifat endogen alias fokus pada produktivitas dan inovasi, bukan sekadar akumulasi faktor produksi.

"Apa yang membawa Indonesia sampai ke titik ini, tidak akan dan tidak bisa membawanya ke status negara berpendapatan tinggi," ujar Knight dalam Indonesia Economic Summit 2026 di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Salah satu sorotan tajam Bank Dunia tertuju pada struktur korporasi di Indonesia. Knight memaparkan temuan berbasis big data level perusahaan yang menunjukkan anomali dalam ekosistem bisnis RI.

Meskipun Indonesia memiliki sejumlah korporasi raksasa, ekosistem perusahaan besar dinilai jauh kurang dinamis dan kurang produktif dibandingkan negara-negara sepadan yang telah naik kelas.

Masalahnya, sambung Knight, data menunjukkan bahwa semakin besar dan tua sebuah perusahaan di Indonesia, tingkat produktivitasnya justru cenderung menurun. Padahal secara teoritis, skalabilitas seharusnya mendorong efisiensi dan penciptaan lapangan kerja yang lebih berkualitas.

"Ketika Anda membandingkan perusahaan kecil dengan yang lebih besar saat mereka tumbuh di Indonesia, mereka tidak menjadi lebih produktif seperti yang diharapkan," ungkap Knight.

Kondisi ini, lanjutnya, mengindikasikan adanya masalah dalam iklim kompetisi. Knight meyakini hambatannya bukan sekadar regulasi, melainkan ketiadaan level playing field atau kesetaraan perlakuan yang ditegakkan secara adil, baik di sektor keuangan, jasa, maupun pasar produk.

Distorsi dalam lingkungan sektor swasta ini disebut Knight sebagai biang kerok tingginya tingkat informalitas tenaga kerja di Indonesia. Mengacu pada definisi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), sekitar 83% pekerja di Indonesia berstatus informal alias salah satu angka tertinggi di antara negara-negara ekonomi besar dunia.

Tingginya informalitas ini menciptakan efek domino pada kesehatan fiskal negara. Knight menjelaskan bahwa basis pajak yang sempit akibat sektor informal menyebabkan rendahnya rasio penerimaan negara, yang pada akhirnya membatasi ruang gerak pemerintah untuk melakukan investasi produktif, pengembangan sektor keuangan, dan sistem inovasi.

Di samping itu, Knight menegaskan akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebenarnya sangat mungkin dicapai. Kuncinya bukan sekadar menambah investasi, melainkan reformasi struktural.

Bank Dunia mengestimasi, jika pemerintah sukses menjalankan paket reformasi iklim usaha dan produktivitas maka pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa terkerek hingga 10% lebih tinggi dalam periode implementasi lima tahun.

"Jika dilihat dalam periode implementasi lima tahun, itu bisa diterjemahkan menjadi 2% pertumbuhan lebih tinggi per tahun. Jadi, ini benar-benar sangat signifikan," ungkap Knight.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak jauh dari level 5 persen selama 12 tahun terakhir.

Padahal ekonomi Indonesia sebelum itu dapat tumbuh 7-8 persen, bahkan sempat mencapai 10,92 persen pada 1968.

Asisten Gubernur Bank Indonesia (BI) Solikin M. Juhro menilai, kondisi tersebut mencerminkan persoalan struktural, terutama lemahnya basis industri nasional sehingga membuat Indonesia terjebak di middle income trap.

"Kenapa 12 tahun terakhir ini ekonomi kita kok, bahasanya itu letoy ya, masih 5 persen terus? Jadi memang ini identik kenapa kita ada ancaman middle income trap," ujarnya saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon Deputi Gubernur BI di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (23/1/2026).

Solikin menyebut, stagnansi pertumbuhan ekonomi selama lebih dari satu dekade menunjukkan ekonomi Indonesia cenderung kurang bertenaga untuk naik ke level pertumbuhan yang lebih tinggi.

Meski demikian, Indonesia masih berada dalam kelompok negara berpendapatan menengah dan belum terperosok ke jebakan pendapatan menengah bawah.

"Kita masih bersyukur masih di dalam middle income yang memang tentunya tetap kita jangan puas diri," kata Solikin.

Menurutnya, salah satu penyebab utama pertumbuhan yang stagnan ialah struktur industri yang semakin kehilangan daya saing.

Dia membandingkan kondisi saat ini dengan era Orde Baru, ketika industri nasional gencar melakukan ekspor.

"Sekarang industri kita sudah obsolet. Itu kenapa kita itu jarum saja kita impor," kata Solikin.

Selain lemahnya industri, pola konsumsi masyarakat juga dinilai tidak sejalan dengan kapasitas produksi domestik.

Solikin mengungkapkan, masyarakat Indonesia cenderung berperilaku seperti negara berpendapatan tinggi, dengan konsumsi produk dan impor jasa yang tinggi.

"Kita berperilaku sebagai orang high income, dikit-dikit ke Starbucks. Kita itu semua kan impor jasa," ucapnya.

Oleh karenanya, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke level yang lebih tinggi dan keluar dari middle income trap, Solikin menekankan pentingnya percepatan hilirisasi industri.

Penguatan struktur industri diyakini dapat meningkatkan nilai tambah, memperluas ekspor, dan memperbaiki kinerja ekonomi secara berkelanjutan.

Selain itu, pendalaman pasar keuangan juga menjadi faktor penting.

"Kita perlu tadi secara susunan mental, hilirisasi harus dipercepat, digerakkan, pasar keuangan juga harus diperdalam, instrumen-instrumen, dan juga berlaku kita di dalam kalau misalkan hedging dan sebagainya," tuturnya.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Bisnis.com, JAKARTA – Mimpi pemerintah untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah alias middle income trap menghadapi sejumlah kendala. Modal stimulus ekonomi tidak cukup, pemerintah perlu mempercepat akselerasi ekonomi dengan membenahi fondasi struktural yang selama ini menghambat ekonomi Indonesia tumbuh tinggi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang telah mencoba melakukan manuver untuk membenahi masalah struktural tersebut dengan mengguyur likuiditas hingga Rp275 triliun ke bank milik negara dan satu bank daerah. Namun demikian hingga 3 bulan pelaksanaan kebijakan tersebut, alih-alih mendorong ekonomi, proses transmisinya berjalan lambat.

Kredit perbankan yang diharapkan bisa mendorong aktivitas di sektor riil, pertumbuhannya masih mentok di kisaran 7%. Sementara itu, inflasi pada Desember lalu juga menunjukkan adanya kenaikan yang bisa menjadi sinyal mengenai alarm terhadap daya beli masyarakat.

Di sisi lain purchasing managers index (PMI) manufaktur Indonesia, kendati masih berada di zona ekspansi, pada Desember 2025 mengalami pelambatan dibandingkan dengan bulan November 2025. Posisi ini mirip dengan Desember tahun sebelumnya. Persoalan tidak sampai di situ, kinerja APBN 2025 yang meleset jauh dari ekspektasi, mempersempit ruang akselerasi belanja yang bisa berimbas kepada melesetnya target pertumbuhan ekonomi pada tahun depan.

Sejauh ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa masih cukup optimistis bahwa ekonomi 2026 akan jauh lebih baik dibandingkan tahun 2025. Dia menyebutkan momentum perbaikan ekonomi sudah tampak pada kuartal IV/2025.

Asumsi sementara, ekonomi pada kuartal tersebut akan tumbuh di kisaran 5,45%. Artinya, potensi pertumbuhan ekonomi 2025 akan berada di kisaran 5,12%. Angka ini jauh lebih baik dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang hanya tumbuh 5,03%.

Purbaya juga mengklaim bahwa trajektori pertumbuhan menunjukkan sinyal positif yang konsisten. Perkembangan tersebut, menurutnya,menjadi indikator vital bahwa fundamental ekonomi domestik mulai menemukan pijakan yang kuat.

Menurut mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu, fase perlambatan telah terlewati dan prospek ekonomi ke depan diprediksi akan jauh lebih solid. "Yang jelas adalah momentum pembalikan arah ekonomi sudah terjadi, jadi kita ke depan harusnya tumbuh akan lebih baik," katanya, Kamis (8/1/2026) lalu.

Dia juga memaparkan data bahwa kepercayaan investor di sektor keuangan juga terus membaik ditandai arus modal yang menguat di Triwulan IV. Yield SBN 10 tahun menurun ke 6,01%, dari akhir tahun 2024 yang masih di atas 7%. Sepanjang tahun 2025, investor non residen mencatat beli bersih atas SBN (inflow) sebesar Rp2,01 triliun (bulan Desember inflow Rp6,49 triliun). Sejalan dengan itu, IHSG menguat dan membukukan all time high menjelang akhir tahun.

“APBN terus merespons dinamika perekonomian dan dioptimalkan perannya dalam melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas perekonomian nasional tanpa mengorbankan disiplin fiskal. Kinerja APBN dan perekonomian tahun 2025 yang solid menjadi pondasi awal dalam melanjutkan berbagai program prioritas untuk mencapai Asta Cita dan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.”

Perlu Akselerasi

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti dalam siaran resminya belum lama ini menyoroti bahwa sebagian besar asumsi dasar ekonomi makro 2025 tidak tercapai sesuai perencanaan awal. Selain itu, pemulihan ekonomi domestik belum sepenuhnya solid dan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 diproyeksikan berada di kisaran 5 persen.

Dari sisi fiskal, perlambatan terjadi baik pada pendapatan negara maupun belanja pemerintah. Esther juga menyoroti besarnya alokasi anggaran program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih, yang memerlukan tata kelola dan pengawasan ketat agar tidak menambah risiko fiskal.

“Belanja negara harus benar-benar diarahkan pada kegiatan produktif dan berdampak nyata, bukan sekadar besar secara nominal tetapi minim kualitas,” tegas Esther Sri Astuti.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto menilai bahwa kebijakan moneter 2025 yang cenderung ekspansif melalui penurunan BI Rate belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal.

Dia menuturkan lemahnya transmisi kebijakan moneter disebabkan oleh tertahannya penyaluran kredit ke sektor riil, seiring tingginya daya tarik instrumen surat utang pemerintah dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Ketidaksesuaian antara target pertumbuhan ekonomi dan target pertumbuhan kredit menjadi kendala dalam mendorong akselerasi ekonomi di atas 5 persen.

“Selama likuiditas perbankan banyak terserap ke instrumen aman seperti SBN dan SRBI, maka kebijakan moneter tidak akan efektif mendorong pertumbuhan sektor riil,” ujar Eko.

Bisnis.com, JAKARTA – Mimpi pemerintah untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah alias middle income trap menghadapi sejumlah kendala. Modal stimulus ekonomi tidak cukup, pemerintah perlu mempercepat akselerasi ekonomi dengan membenahi fondasi struktural yang selama ini menghambat ekonomi Indonesia tumbuh tinggi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang telah mencoba melakukan manuver untuk membenahi masalah struktural tersebut dengan mengguyur likuiditas hingga Rp275 triliun ke bank milik negara dan satu bank daerah. Namun demikian hingga 3 bulan pelaksanaan kebijakan tersebut, alih-alih mendorong ekonomi, proses transmisinya berjalan lambat.

Kredit perbankan yang diharapkan bisa mendorong aktivitas di sektor riil, pertumbuhannya masih mentok di kisaran 7%. Sementara itu, inflasi pada Desember lalu juga menunjukkan adanya kenaikan yang bisa menjadi sinyal mengenai alarm terhadap daya beli masyarakat.

Di sisi lain purchasing managers index (PMI) manufaktur Indonesia, kendati masih berada di zona ekspansi, pada Desember 2025 mengalami pelambatan dibandingkan dengan bulan November 2025. Posisi ini mirip dengan Desember tahun sebelumnya. Persoalan tidak sampai di situ, kinerja APBN 2025 yang meleset jauh dari ekspektasi, mempersempit ruang akselerasi belanja yang bisa berimbas kepada melesetnya target pertumbuhan ekonomi pada tahun depan.

Sejauh ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa masih cukup optimistis bahwa ekonomi 2026 akan jauh lebih baik dibandingkan tahun 2025. Dia menyebutkan momentum perbaikan ekonomi sudah tampak pada kuartal IV/2025.

Asumsi sementara, ekonomi pada kuartal tersebut akan tumbuh di kisaran 5,45%. Artinya, potensi pertumbuhan ekonomi 2025 akan berada di kisaran 5,12%. Angka ini jauh lebih baik dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang hanya tumbuh 5,03%.

Purbaya juga mengklaim bahwa trajektori pertumbuhan menunjukkan sinyal positif yang konsisten. Perkembangan tersebut, menurutnya,menjadi indikator vital bahwa fundamental ekonomi domestik mulai menemukan pijakan yang kuat.

Menurut mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu, fase perlambatan telah terlewati dan prospek ekonomi ke depan diprediksi akan jauh lebih solid. "Yang jelas adalah momentum pembalikan arah ekonomi sudah terjadi, jadi kita ke depan harusnya tumbuh akan lebih baik," katanya, Kamis (8/1/2026) lalu.

Dia juga memaparkan data bahwa kepercayaan investor di sektor keuangan juga terus membaik ditandai arus modal yang menguat di Triwulan IV. Yield SBN 10 tahun menurun ke 6,01%, dari akhir tahun 2024 yang masih di atas 7%. Sepanjang tahun 2025, investor non residen mencatat beli bersih atas SBN (inflow) sebesar Rp2,01 triliun (bulan Desember inflow Rp6,49 triliun). Sejalan dengan itu, IHSG menguat dan membukukan all time high menjelang akhir tahun.

“APBN terus merespons dinamika perekonomian dan dioptimalkan perannya dalam melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas perekonomian nasional tanpa mengorbankan disiplin fiskal. Kinerja APBN dan perekonomian tahun 2025 yang solid menjadi pondasi awal dalam melanjutkan berbagai program prioritas untuk mencapai Asta Cita dan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.”

Perlu Akselerasi

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti dalam siaran resminya belum lama ini menyoroti bahwa sebagian besar asumsi dasar ekonomi makro 2025 tidak tercapai sesuai perencanaan awal. Selain itu, pemulihan ekonomi domestik belum sepenuhnya solid dan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 diproyeksikan berada di kisaran 5 persen.

Dari sisi fiskal, perlambatan terjadi baik pada pendapatan negara maupun belanja pemerintah. Esther juga menyoroti besarnya alokasi anggaran program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih, yang memerlukan tata kelola dan pengawasan ketat agar tidak menambah risiko fiskal.

“Belanja negara harus benar-benar diarahkan pada kegiatan produktif dan berdampak nyata, bukan sekadar besar secara nominal tetapi minim kualitas,” tegas Esther Sri Astuti.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto menilai bahwa kebijakan moneter 2025 yang cenderung ekspansif melalui penurunan BI Rate belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal.

Dia menuturkan lemahnya transmisi kebijakan moneter disebabkan oleh tertahannya penyaluran kredit ke sektor riil, seiring tingginya daya tarik instrumen surat utang pemerintah dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Ketidaksesuaian antara target pertumbuhan ekonomi dan target pertumbuhan kredit menjadi kendala dalam mendorong akselerasi ekonomi di atas 5 persen.

“Selama likuiditas perbankan banyak terserap ke instrumen aman seperti SBN dan SRBI, maka kebijakan moneter tidak akan efektif mendorong pertumbuhan sektor riil,” ujar Eko.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah cukup percaya diri keanggotaan sebagai Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) akan mengeluarkan Indonesia dari jebakan negara berpendapatan menengah alias middle income trap.

Sekadar catatan, produk Domestik Bruto alias PDB per kapita RI pada 2024 sebesar US$4.960,3 atau Rp78,6 juta pada tahun 2024. Sementara itu, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berada di kisaran 5%. Kalau menghitung capaian pandemi, angkanya bahkan berada di kisaran 4%-5%.

Adapun untuk keluar dari jebakan itu, realisasi pertumbuhan ekonomi harus berada di kisaran 6%-7% atau bahkan 8%. Persoalannya, hingga tahun ini, jangankan tumbuh 6% atau 7%, pertumbuhan ekonomi 5,2% agak sulit tercapai.

Pemerintah sendiri beralasan bahwa aksesi Indonesia ke dalam OECD akan memicu reformasi struktural dalam negeri, sehingga turut dukung upaya keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengakui bahwa Indonesia telah terjebak dalam status negara berpendapatan menengah selama 33 tahun, terhitung sejak periode 1992/1993. Tanpa intervensi kebijakan yang masif, sambungnya, risiko stagnasi pertumbuhan ekonomi kian nyata.

"Secara historis, hanya sebagian kecil negara yang berhasil keluar dari MIT. Tantangan umum yang dihadapi adalah pertumbuhan ekonomi yang lambat dan masalah daya saing," ujarnya dalam acara Penyerahan Hasil Kajian Sistemik Ombudsman RI, dikutip dari rilis Kemenko Perekonomian, Kamis (18/12/2025).

Susiwijono menjelaskan bahwa fenomena MIT umumnya dipicu oleh produktivitas yang stagnan, rendahnya inovasi, lemahnya daya saing, serta kelembagaan yang belum kokoh. Oleh karena itu, bergabungnya Indonesia dalam organisasi yang didominasi negara maju seperti OECD bisa menjadi katalisator perubahan mendasar.

Dia menjelaskan negara anggota OECD diwajibkan menerapkan standar tata kelola dan kebijakan yang harmonis sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

"Melalui aksesi OECD diharapkan akan secara langsung berdampak terhadap investasi [FDI], akses market global [trade openness], dan penguatan kelembagaan yang berkontribusi besar mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga mempercepat Indonesia keluar dari MIT," katanya.

Komparasi Regional

Dalam paparannya, Susiwijono membandingkan peta jalan negara-negara Asia dalam menapaki status negara maju (high income country). Jepang menjadi pionir di Asia yang lolos dari MIT pada 1964, disusul oleh empat 'Macan Asia' yakni Singapura, Hong Kong, Taipei, dan Korea Selatan.

Di kawasan Asean, Malaysia dengan Gross National Income (GNI) per kapita US$11.670 diproyeksikan keluar dari MIT pada 2028. Sementara itu, Thailand diperkirakan menyusul pada 2037.

"Sedangkan Indonesia, dengan pendapatan US$4.910 diperkirakan akan bisa keluar dari MIT pada tahun 2038–2045, tergantung pertumbuhan ekonomi ke depan," ungkap Susiwijono.

Meski tantangan struktural masih membayangi, Susiwijono optimistis fundamental ekonomi domestik tetap solid. Hal ini tercermin dari realisasi investasi sepanjang kuartal I hingga kuartal III/2025 yang menembus Rp1.434,3 triliun, tumbuh 13,7% secara tahunan (year-on-year/YoY).

Bahkan, sejak kuartal IV/2024, realisasi investasi konsisten berada di atas Rp450 triliun per kuartal dengan pertumbuhan dua digit. "Ini mengindikasikan meningkatnya kepercayaan investor, stabilitas ekonomi dan politik, serta efektivitas kebijakan pemerintah," tambahnya.

Sebagai informasi, proses aksesi Indonesia ke OECD saat ini telah memasuki tahap tinjauan teknis (technical review) untuk menyelaraskan regulasi domestik dengan standar global, setelah penyampaian Initial Memorandum pada Juni 2025 lalu.

Biaya Tinggi

Di sisi lain, proses aksesi OECD ternyata membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Direktur Jenderal Pembinaan dan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Masyita Cristalin, saat rapat di DPR pada 14 Juli 2025 lalu menyebut biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam aksesi itu mencapai 13,62 juta Euro atau Rp245,6 miliar yang akan dibagi dalam tiga termin pembayaran.

Adapun untuk menjamin pembiayaan berlangsung, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan aturan anyar terkait upaya Indonesia bergabung dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).

Ketentuan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 30/2025 tentang Perubahan atas Keppres No. 17/2024 tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD.

Dalam beleid yang diteken Prabowo pada 28 Oktober 2025 tersebut, pemerintah menyisipkan satu pasal krusial yang secara spesifik mengatur mekanisme "pembiayaan aksesi" yang sebelumnya tidak diatur secara rigid.

Pasal 10A ayat (1) menegaskan bahwa pemerintah wajib melakukan pembayaran biaya proses aksesi untuk setiap tahunnya. Kewajiban pembayaran ini terhitung sejak tanggal adopsi Peta Jalan Aksesi (Accession Roadmap) oleh Dewan OECD hingga Indonesia ditetapkan secara resmi sebagai anggota penuh.

"Biaya proses aksesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara," bunyi Pasal 10A ayat (4) dalam beleid tersebut, dikutip Senin (15/12/2025).

Secara teknis, regulasi ini merinci komponen biaya apa saja yang akan ditanggung oleh kas negara. Pasal 10A ayat (2) menjelaskan bahwa biaya proses aksesi mencakup biaya perjalanan, akomodasi, pertemuan, serta penyusunan dokumen dan koordinasi.

Tak hanya itu, pos komunikasi dan biaya atas kegiatan OECD lainnya yang terkait dengan rangka aksesi Indonesia juga masuk dalam tanggungan negara.

Mekanisme pembayarannya pun diatur ketat. Pemerintah menetapkan bahwa pencairan dana aksesi akan dilakukan berdasarkan tagihan (invoice) yang disampaikan langsung oleh OECD, serta didukung oleh bukti lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Struktur Tim Makin Gemuk

Selain urusan anggaran, Keppres 30/2025 juga merombak struktur Tim Nasional. Prabowo memperluas kursi Dewan Pengarah (Steering Committee) yang sebelumnya hanya diisi oleh tiga menteri koordinator di era Presiden Joko Widodo.

Kini, susunan pengarah menjadi jauh lebih "gemuk" dengan melibatkan enam menteri koordinator.

Jabatan Menko Polhukam yang dipecah membuat dua Menko baru masuk dalam jajaran pengarah, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, serta Menteri Koordinator Bidang Pangan kini juga resmi mendapatkan kursi pengarah.

Perubahan juga menyasar level teknis di Sekretariat Tim Nasional. Posisi Wakil Ketua Sekretariat dari unsur Kementerian Keuangan, yang dalam aturan lama (Keppres 17/2024) dipegang oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) kini dialihkan ke Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) aturan baru.

Adapun dua kursi Wakil Ketua Sekretariat lainnya tetap diisi oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian dan Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri.

"Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan [28 Oktober 2025]," tutup Pasal II.

Target Rampung 2027

Sementara itu, pemerintah ingin merampungkan proses aksesi dan resmi menjadi anggota penuh OECD pada 2027.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan saat ini Indonesia telah memasuki tahap tinjauan teknis (technical review), dengan fokus utama pada penyesuaian regulasi di sektor perdagangan hingga ekonomi digital.

"Bidang utama yang didahulukan peninjauannya adalah lingkungan, perdagangan, dan ekonomi digital, mengingat kompleksitas dan peran pentingnya dalam ketahanan nasional," ujarnya dalam konferensi pers usai melakukan pertemuan dengan perwakilan OECD di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Airlangga menjelaskan, target keanggotaan ini telah menjadi amanat Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Guna mempercepat proses, sambungnya, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 30/2025 yang mengatur penyesuaian tugas kementerian terkait aksesi tersebut.

Selain itu, pemerintah meluncurkan platform digital INA OECD sebagai wadah koordinasi antar-lembaga. "Indonesia adalah negara Asean pertama yang masuk proses aksesi, meski Thailand sudah menyusul dengan menyampaikan initial memorandum. Kita sedang berpacu," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Deputy Secretary-General OECD Frantisek Ruzicka merespons target keanggotaan penuh Indonesia di OECD pada 2027 itu. Menurutnya, kecepatan proses aksesi sepenuhnya bergantung pada kemampuan pemerintah Indonesia dalam mengadopsi dan mengimplementasikan legislasi yang sesuai standar OECD.

"Anda tahu lagu Don't Stop Believin'. Jadi kita harus yakin. Namun, kecepatan proses bergantung pada kemampuan kedua belah pihak, terutama pemerintah Indonesia untuk mengadopsi legislasi. Jika Indonesia terus berproses seperti saat ini, ada peluang besar keanggotaan itu akan terjadi dalam waktu dekat [foreseeable future]," kata Ruzicka pada kesempatan yang sama.

Ruzicka juga menyoroti stabilitas makroekonomi Indonesia, termasuk rasio utang publik yang rendah dan peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyatakan langkah aksesi Indonesia ke dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) akan memicu reformasi struktural dalam negeri, sehingga turut dukung upaya keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah alias middle income trap (MIT).

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengungkapkan bahwa Indonesia telah terjebak dalam status negara berpendapatan menengah selama 33 tahun, terhitung sejak periode 1992/1993. Tanpa intervensi kebijakan yang masif, sambungnya, risiko stagnasi pertumbuhan ekonomi kian nyata.

"Secara historis, hanya sebagian kecil negara yang berhasil keluar dari MIT. Tantangan umum yang dihadapi adalah pertumbuhan ekonomi yang lambat dan masalah daya saing," ujarnya dalam acara Penyerahan Hasil Kajian Sistemik Ombudsman RI, dikutip dari rilis Kemenko Perekonomian, Kamis (18/12/2025).

Susiwijono menjelaskan bahwa fenomena MIT umumnya dipicu oleh produktivitas yang stagnan, rendahnya inovasi, lemahnya daya saing, serta kelembagaan yang belum kokoh. Oleh karena itu, bergabungnya Indonesia dalam organisasi yang didominasi negara maju seperti OECD bisa menjadi katalisator perubahan mendasar.

Dia menjelaskan negara anggota OECD diwajibkan menerapkan standar tata kelola dan kebijakan yang harmonis sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

"Melalui aksesi OECD diharapkan akan secara langsung berdampak terhadap investasi [FDI], akses market global [trade openness], dan penguatan kelembagaan yang berkontribusi besar mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga mempercepat Indonesia keluar dari MIT," katanya.

Proyeksi dan Komparasi Regional

Dalam paparannya, Susiwijono membandingkan peta jalan negara-negara Asia dalam menapaki status negara maju (high income country). Jepang menjadi pionir di Asia yang lolos dari MIT pada 1964, disusul oleh empat 'Macan Asia' yakni Singapura, Hong Kong, Taipei, dan Korea Selatan.

Di kawasan Asean, Malaysia dengan Gross National Income (GNI) per kapita US$11.670 diproyeksikan keluar dari MIT pada 2028. Sementara itu, Thailand diperkirakan menyusul pada 2037.

"Sedangkan Indonesia, dengan pendapatan US$4.910 diperkirakan akan bisa keluar dari MIT pada tahun 2038–2045, tergantung pertumbuhan ekonomi ke depan," ungkap Susiwijono.

Meski tantangan struktural masih membayangi, Susiwijono optimistis fundamental ekonomi domestik tetap solid. Hal ini tecermin dari realisasi investasi sepanjang kuartal I hingga kuartal III/2025 yang menembus Rp1.434,3 triliun, tumbuh 13,7% secara tahunan (year-on-year/YoY).

Bahkan, sejak kuartal IV/2024, realisasi investasi konsisten berada di atas Rp450 triliun per kuartal dengan pertumbuhan dua digit. "Ini mengindikasikan meningkatnya kepercayaan investor, stabilitas ekonomi dan politik, serta efektivitas kebijakan pemerintah," tambahnya.

Sebagai informasi, proses aksesi Indonesia ke OECD saat ini telah memasuki tahap tinjauan teknis (technical review) untuk menyelaraskan regulasi domestik dengan standar global, setelah penyampaian Initial Memorandum pada Juni 2025 lalu.

Harryanto Aryodiguno, Ph.D

Associate Professor of International Relations, President University

PADA suatu sore yang teduh di Jakarta, ketika lampu-lampu gedung mulai menyala menembus langit gelap dan jalan layang dipenuhi kendaraan yang bergerak perlahan, kota ini memantulkan kesan bahwa sebuah bangsa sedang melaju. Dari balik jendela gedung di lantai empat puluh, denyut kota terlihat seperti pertanda kemajuan—peradaban yang terus tumbuh, ekonomi yang mengembang, dan masyarakat yang perlahan mendekati imajinasi Indonesia Emas 2045.

Namun di balik gemerlap itu, ada sebuah kesan keliru yang telah lama membungkus pikiran banyak pengambil Keputusan, yaitu keyakinan bahwa Indonesia dapat dibaca melalui kilau kota besar, seolah realitas nasional tercermin dari ritme urban di pusat modernitas. Kesan menipu ini kini kian menguat sebagai Ilusi Indonesia.

Dalam teori global governance, fenomena seperti ini sering disebut sebagai governance illusion. Keadaan ketika elite melihat bangsa bukan sebagaimana adanya, tetapi sebagaimana yang mereka bayangkan dari pusat kekuasaan, dengan semua bias kenyamanan dan simbol kemajuannya.

Dalam ruang yang nyaman dan bercahaya itu, Indonesia seolah tampak stabil. Namun hanya perlu melangkah jauh sedikit dari radius pusat kota untuk menyadari bahwa kenyataan jauh berbeda. Dari desa-desa yang tertinggal hingga kota-kota kabupaten yang bergulat dengan ketidakpastian, terbentang relung sosial yang sama sekali tidak tercermin dalam cahaya kaca gedung ibu kota.

Inilah kesenjangan tata kelola yang oleh para ilmuwan politik disebut sebagai capacity gap. Suatu kondisi ketika kemampuan negara menjalankan amanat pembangunan jauh tertinggal dari ambisi dan retorika yang dikumandangkan dari pusat.

Ilusi Indonesia menyempitkan cakrawala nasional. Ketika jalan kota besar macet, ia dianggap masalah nasional; ketika gedung baru berdiri megah, diasumsikan Indonesia telah melangkah maju. Padahal realitasnya jauh lebih kompleks.

Lebih dari 150 juta penduduk hidup dalam kemiskinan atau kerentanan; skor pendidikan stagnan selama dua dekade; dan sebagian besar anak muda terjebak dalam putaran pengangguran, setengah menganggur, atau pekerjaan informal tanpa perlindungan apa pun. Jika peradaban diukur dari kualitas manusia—sebagaimana ditegaskan oleh Amartya Sen dalam kerangka capability approach—maka Indonesia masih jauh dari tujuan peradabannya sendiri.

Krisis ini bukan datang tiba-tiba, melainkan hasil dari akumulasi pilihan kebijakan yang gagal menyentuh akar masalah. Dalam literatur global governance, terjadinya jurang antara visi dan realitas ini dikenal sebagai implementation gap.

Indonesia lihai menciptakan visi, tetapi lemah dalam mewujudkannya; ambisi besar disampaikan dari podium, namun terhambat oleh lemahnya institusi, minimnya kapasitas teknokrasi, dan budaya birokrasi yang masih terjerat feodalisme. Dalam suasana seperti ini, inovasi sering mati sebelum lahir, dan kritik dipandang ancaman alih-alih dorongan untuk berbenah.

Di balik semua ini, terdapat satu persoalan mendasar: negara kehilangan sense of crisis. Profesor Heike Holbig pernah menulis bahwa sebuah negara hanya mampu bertahan dalam turbulensi global ketika ia memiliki “kepekaan terhadap ancaman yang belum terlihat.”

Namun kepekaan itu sulit hadir bila elite hidup dalam ruang persepsi yang terpisah dari realitas sosial. Epistemic community—komunitas ahli yang seharusnya menjadi fondasi kebijakan berbasis pengetahuan—tidak berkembang dengan kuat karena meritokrasi tidak menjadi kultur dominan.

Dalam kondisi seperti ini, negara cenderung masuk ke dalam apa yang disebut Peter Evans sebagai weak state equilibrium.Kondisi stagnasi karena aktor-aktor kunci tidak memiliki insentif untuk memperbaiki institusi.

Feodalisme birokrasi memperparah keadaan. Dalam ruang-ruang rapat yang seharusnya menjadi arena adu gagasan, sering kali yang terjadi justru hierarki yang kaku: yang dekat lebih didengar daripada yang kompeten, yang patuh lebih dihargai daripada yang kritis.

Kebijakan pun tidak lahir dari kedalaman analisis, melainkan dari kenyamanan status quo. Mediokrasi perlahan menumpulkan daya saing bangsa, sementara nepotisme menggerogoti institusi dari dalam.

Semua ini membentuk lanskap sosial-politik yang membuat Indonesia kehilangan urgency mindset. Padahal, dalam studi pembangunan kontemporer, kapasitas suatu bangsa untuk melakukan self-correction—kemampuan melihat kelemahan diri secara jujur dan bertindak cepat—menjadi penentu apakah ia mampu keluar dari perangkap stagnasi. Negara-negara yang berhasil menembus middle-income trap, seperti Korea Selatan atau Singapura, mampu mempertahankan sense of crisis secara konsisten, bahkan ketika mereka telah berada di puncak prestasi.

Indonesia memiliki potensi besar, tetapi potensi bukanlah jaminan. Di banyak negara, dua dekade stagnasi literasi atau numerasi sudah dianggap darurat nasional. Di Indonesia, hal itu sering kali dianggap sebagai statistik yang dapat dinegosiasikan.

Seperti kata Albert Hirschman, “bangsa tumbuh bukan karena keajaiban, tetapi karena ketidaknyamanan yang memaksa mereka berubah.” Sayangnya, ketidaknyamanan itu sering teredam oleh kenyamanan yang diciptakan oleh Ilusi Indonesia.

Untuk mematahkan ilusi ini, bangsa harus mulai melihat dirinya dengan mata yang jernih. Ia harus berani mengakui bahwa krisis struktural itu nyata, bukan hasil rekayasa persepsi, bukan propaganda pihak luar, dan bukan sekadar pesimisme. Ia juga harus mengakui bahwa jalan keluar tidak akan lahir dari nepotisme, feodalisme, atau mediokrasi, tetapi dari meritokrasi yang memberi ruang bagi orang-orang paling kompeten untuk memimpin perubahan.

Indonesia dapat mengubah arah sejarahnya. Namun itu hanya mungkin terjadi bila negara membebaskan diri dari ilusi pusat, memperluas cakrawala tata kelola, dan membangun kapasitas manusia bukan sebagai slogan, tetapi sebagai strategi bertahan hidup di tengah dunia yang kian kompetitif.

Dalam kegelapan sore Jakarta, cahaya gedung masih berkilau. Tetapi masa depan bangsa tidak sedang menunggu di sana. Ia menunggu di tempat-tempat yang tidak terlihat dari jendela gedung tinggi—di kota kecil, di desa jauh, di sekolah sederhana, di pusat-pusat kesehatan daerah, di ruang-ruang belajar yang sunyi. Di sanalah masa depan dibangun, dan di sanalah sense of crisis harus ditemukan kembali.