REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Vice President Corporate Communication PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Anne Purba mengatakan pihaknya terus bersikap kooperatif dan mendukung seluruh proses investigasi serta penanganan yang saat ini masih berjalan terkait kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur. Anne mengatakan KAI terus menerima perkembangan proses investigasi yang dilakukan KNKT dan Kepolisian selama Posko Informasi yang berlangsung hingga 11 Mei 2026, termasuk berbagai dinamika informasi yang berkembang di ruang publik pascakejadian tersebut.

"KAI memahami besarnya perhatian dan berbagai pertanyaan publik terhadap peristiwa ini," ujar Anne dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Namun demikian, Anne meminta seluruh pihak perlu memberikan ruang bagi proses investigasi resmi agar berjalan objektif, menyeluruh, dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dia memahami peristiwa ini menimbulkan banyak perhatian dan pertanyaan dari masyarakat.

"Namun kami mengajak seluruh pihak untuk menunggu hasil investigasi resmi dari KNKT dan aparat berwenang, agar setiap informasi yang berkembang tetap berdasarkan fakta dan hasil investigasi yang objektif," kata Anne.

Anne menambahkan, KAI akan terus mendukung seluruh proses yang dilakukan oleh pihak berwenang serta tetap menjalankan langkah-langkah keselamatan dan penegakan aturan di perlintasan sebidang sesuai regulasi yang berlaku. KAI, sambung Anne, juga terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait hingga hasil resmi investigasi disampaikan oleh pihak yang berwenang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan. saat ini Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) masih melakukan proses investigasi terhadap kecelakaan kereta listrik (KRL) dengan Kereta Api Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi pada Senin (27/4/2026) lalu.

Dia mengatakan, proses investigasi KNKT dilakukan secara menyeluruh, objektif, dengan mengumpulkan fakta dan informasi di lapangan, mempertimbangkan berbagai hal serta analisis komprehensif.

“Mari kita sama-sama hormati proses tersebut dan tunggu hasil investigasi untuk mengetahui secara pasti penyebab terjadinya kecelakaan,” kata Menhub dalam keterangan tertulis, Senin (4/5/2026).

Menhub mengimbau masyarakat dan seluruh pihak terkait untuk menunggu investigasi KNKT yang akan memberikan hasil secara menyeluruh terkait penyebab terjadinya kecelakaan hingga rekomendasi keselamatan.

Sebelumnya, KNKT telah melakukan simulasi sistem persinyalan kereta api sebagai bagian dari investigasi pascainsiden kecelakaan kereta rel listrik (KRL) dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur.

Simulasi persinyalan dilakukan untuk memahami kemungkinan penyebab teknis, khususnya terkait fungsi dan respons sistem persinyalan saat kejadian.

Hingga saat ini, proses-proses investigasi lainnya masih terus dilakukan KNKT.

Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil investigasi guna meningkatkan keselamatan operasional perkeretaapian.

Sebagai informasi, pada Senin malam (27/4/2026) Kereta Api (KA) Argo Bromo Anggrek menabrak kereta rel listrik (KRL) yang tengah terhenti.

Kejadian tersebut langsung membuat penumpang yang berada di kedua kereta maupun peron stasiun panik dan histeris.

Tabrakan yang cukup kuat membuat lokomotif KA Argo Bromo masuk ke dalam gerbong KRL belakang sehingga menimbulkan kerusakan parah.

Adapun gerbong khusus perempuan mengalami kerusakan paling parah.

Sejumlah penumpang di dalamnya kesulitan mengevakuasi diri karena akses keluar tertutup besi, terganjal bangku dan banyak bagian gerbong yang rusak parah. Atas insiden tersebut sebanyak 16 orang meninggal dunia.

Bisnis.com, PURWOKERTO — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap perusahaan taksi Green SM menyusul insiden kecelakaan kereta di wilayah Bekasi pada Senin (27/4/2026).

Dalam keterangan tertulis yang diunggah melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet (@sekretariat.kabinet) pada Selasa (28/4/2026), Teddy menjelaskan bahwa proses evakuasi korban telah dilakukan secara intensif, cepat, dan penuh kehati-hatian sejak kejadian pada malam sebelumnya. Petugas gabungan juga terus bekerja di lokasi guna memastikan seluruh korban dapat dievakuasi dengan aman.

“Sejak kejadian tadi malam, proses evakuasi dilakukan secara intensif, cepat, dan hati-hati, termasuk upaya penyelamatan terhadap korban yang sempat terjebak di dalam gerbong,” ujarnya.

Seluruh korban dilaporkan telah mendapatkan perawatan intensif di 12 rumah sakit di sekitar Bekasi. Pada pagi harinya, Presiden Prabowo Subianto turut menjenguk para korban yang dirawat di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Dalam kunjungan tersebut, Presiden memberikan instruksi langsung agar seluruh korban luka mendapatkan perawatan optimal hingga pulih. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan perkeretaapian guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

“Pagi-pagi ini, Bapak Presiden pun telah langsung menjenguk korban kecelakaan tabrakan kereta api yang dirawat di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, Kota Bekasi, Jawa Barat,” kata Teddy.

Terkait insiden ini, Menteri Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyatakan akan mengevaluasi pihak perusahaan taksi Green SM yang diduga terlibat dalam kecelakaan tersebut.

“Menteri Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Darat telah menyampaikan akan mengevaluasi pihak perusahaan taksi Green,” ungkapnya.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk segera melakukan penataan menyeluruh, termasuk peningkatan sistem pengamanan di perlintasan kereta api. Sebagai langkah konkret, Presiden juga menyetujui pembangunan flyover di wilayah Bekasi untuk mengurangi risiko kecelakaan, mengingat tingginya kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut.

“Presiden Prabowo menyetujui pembangunan flyover di wilayah Bekasi guna mengurangi risiko kecelakaan,” tandas Teddy.

JAKARTA, KOMPAS.com - CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Perkasa Roeslani memastikan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan perkeretaapian pascakecelakaan kereta api di Bekasi Timur yang terjadi pada Senin malam.

Rosan mengatakan keselamatan menjadi prioritas utama pemerintah, bahkan di atas aspek kenyamanan layanan transportasi publik.

Evaluasi, kata dia, akan mencakup seluruh sistem yang terkait dengan keamanan operasional.

“Pertama-tama kita sangat prihatin dengan kecelakaan kereta api yang kemarin malam terjadi, dan kita akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap, terutama, keselamatan segala sistem yang ada,” ujar Rosan ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (28/4/2026).

Menurut Rosan, evaluasi terhadap sistem keselamatan sejatinya terus dilakukan, namun insiden ini menjadi momentum untuk memperkuat langkah mitigasi risiko secara lebih komprehensif.

“Memang kita selalu mengevaluasi secara menyeluruh lah, gitu ya. Karena keselamatan itu kan memang adalah hal yang paling utama dalam rangka kita, selain meningkatkan kenyamanan, tapi keselamatan adalah yang nomor satu,” katanya.

Senada dengan Rosan, Kepala Badan Pengelola BUMN Dony Oskaria akan memprioritaskan aspek keselamatan, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh perlintasan wajib diperbaiki dan dilengkapi pintu pengaman.

Ia mengatakan pembenahan perlintasan sebenarnya sudah menjadi agenda yang disiapkan pemerintah sebelum insiden terjadi.

Menurut Dony, fokus penguatan keselamatan memang telah menjadi prioritas pemerintah tahun ini, namun insiden terbaru membuat evaluasi akan diperluas.

Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto juga telah memberi sinyal akan ada tambahan dukungan untuk memperkuat keseluruhan proses keamanan transportasi.

Dari sisi manajemen operator, Dony mengatakan evaluasi juga akan dilakukan, namun penyebab insiden tetap menunggu hasil investigasi pihak berwenang.

“Ini sebetulnya sudah masuk dalam program kerja kita tahun ini sebagaimana diarahkan bapak presiden kepada kurang lebih 1.800 lintasan kereta selama itu wajib diperbaiki harus ada pintunya,” ujar dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menyampaikan bahwa pembenahan keselamatan perkeretaapian menjadi fokus dan masuk program kerja tahun ini, menyusul terjadinya kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, pada Senin (27/4) malam.

"Sebetulnya sudah masuk dalam program kerja kita tahun ini, sebagaimana diarahkan Presiden terkait kurang lebih 1.800 perlintasan kereta yang selama ini memang wajib diperbaiki, harus ada pintunya," kata Dony saat dijumpai wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Dengan peristiwa kecelakaan ini, ia menyampaikan Pemerintah memperkuat upaya peningkatan keselamatan transportasi massal secara menyeluruh, termasuk melakukan evaluasi terhadap sistem yang ada. "Apalagi dengan kejadian ini, kita melakukan evaluasi total terhadap keamanan transportasi massal kita," kata Dony.

Ia juga memastikan seluruh aspek akan dievaluasi, termasuk dari sisi manajemen, dengan mencermati penyebab dan dampak kejadian, sembari menunggu hasil investigasi resmi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

"Tadi malam saya juga ke sana, ke Stasiun Bekasi Timur, kita turut berduka cita dan prihatin terhadap kecelakaan yang terjadi," kata Dony.

Sementara itu, CEO Danantara Rosan Roeslani juga menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan kereta yang terjadi. Ia menegaskan evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh, terutama terhadap sistem keselamatan yang ada.

Menurut dia, keselamatan merupakan aspek utama dalam operasional, di samping peningkatan kenyamanan dan menjadi hal yang terus dievaluasi. "Kita melakukan evaluasi secara menyeluruh, terutama keselamatan segala sistem yang ada, dan memang kita selalu mengevaluasi secara menyeluruh," kata Rosan.

Pada Senin (27/4/2026) malam terjadi kecelakaan antara Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) Argo Bromo Anggrek dengan Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur. Berdasarkan data dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) hingga pukul 08.45 WIB, kecelakaan kereta listrik dan kereta api di wilayah Stasiun Bekasi Timur ini mengakibatkan 14 orang meninggal dunia dan 84 orang mengalami luka-luka.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan belasungkawa kepada para korban kecelakaan usai menjenguk korban yang saat ini dirawat di RSUD Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa pagi. Presiden juga menegaskan bahwa Pemerintah segera melakukan investigasi.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengungkapkan anggaran sekitar Rp 4 triliun yang disiapkan untuk memperbaiki 1.800 titik perlintasan kereta api di Pulau Jawa guna meningkatkan keselamatan transportasi publik.

Presiden menjelaskan bahwa ribuan titik perlintasan tersebut merupakan warisan infrastruktur sejak zaman Belanda yang sudah puluhan tahun tidak mendapatkan penanganan menyeluruh.

Menurut Prabowo, langkah ini diambil karena Pemerintah menyadari banyak lintasan kereta api yang hingga saat ini tidak memiliki penjagaan sehingga rawan kecelakaan. Prabowo menginstruksikan jajarannya untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut dengan dua skema penanganan, yakni pembangunan pos jaga atau pembuatan jembatan layang.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala BP BUMN Dony Oskaria menyatakan pemerintah dan operator perkeretaapian akan melakukan evaluasi menyeluruh pasca kecelakaan KRL yang terjadi. Ia menegaskan, peristiwa ini menjadi momentum untuk mempercepat agenda peningkatan keselamatan transportasi massal.

“Pertama-tama kami turut berduka cita dan prihatin atas kecelakaan yang terjadi. Ini sebetulnya sudah masuk dalam program kerja tahun ini, sebagaimana arahan Prabowo Subianto, di mana sekitar 1.800 lintasan kereta wajib diperbaiki dan dilengkapi dengan pintu pengaman,” ujar Dony, Selasa (28/4/2026).

Ia menambahkan, pemerintah pada tahun ini memang memprioritaskan aspek keselamatan (safety) dalam sektor transportasi, termasuk perkeretaapian. Insiden tersebut, lanjutnya, mendorong dilakukannya evaluasi total terhadap sistem keamanan transportasi massal di Indonesia.

“Dengan kejadian ini, kita akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keamanan transportasi massal. Presiden juga telah menyampaikan akan ada tambahan dukungan untuk memperkuat sistem keselamatan,” katanya.

Dari sisi manajemen, Dony memastikan evaluasi internal juga akan dilakukan, meski penyelidikan penyebab utama tetap menjadi kewenangan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

“Kami akan menunggu hasil investigasi KNKT, yang nantinya menjadi dasar evaluasi manajemen, termasuk melihat penyebab dan dampak dari kejadian tersebut,” jelasnya.

Terkait pendanaan, Dony menyebut dukungan anggaran berasal dari pemerintah serta internal BUMN. Ia menjelaskan, penguatan prasarana perkeretaapian menjadi tanggung jawab pemerintah melalui Kementerian Perhubungan, sementara BUMN juga menyiapkan anggaran pendukung.

Senada, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa penanganan insiden ini sejalan dengan arahan Prabowo Subianto agar dilakukan pembenahan menyeluruh, baik dari sisi strategis hingga teknis operasional. Pemerintah, kata dia, telah mengidentifikasi sejumlah titik rawan, khususnya lintasan sebidang antara rel kereta dan jalan raya.

“Kami mendorong [KNKT] agar proses investigasi dilakukan secara transparan, sehingga dapat diketahui secara jelas penyebab insiden serta langkah pencegahan ke depan,” ujarnya.

AHY menambahkan, salah satu fokus pembenahan adalah peningkatan keselamatan di lintasan sebidang, termasuk penyediaan petugas penjaga di setiap titik rawan. Dalam jangka panjang, pemerintah juga mendorong solusi infrastruktur seperti pembangunan flyover di lokasi strategis dan padat lalu lintas.

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) meminta pemerintah segera mengambil langkah untuk menutup perlintasan sebidang yang kerap menjadi sumber utama kecelakaan kereta dengan kendaraan lainnya.

Ketua Umum MTI Haris Muhammadun menyampaikan, kecelakaan yang melibatkan satu taksi listrik, dua kereta Commuter Line (KRL), dan satu kereta jarak jauh tersebut harusnya menyadarkan pemerintah akan pentingnya merealisasikan program penghapusan perlintasan sebidang.

“Tidak perlu diskusi perlintasan sebidang lagi. Setop sudah rapat-rapat perlintasan sebidang,” tegasnya kepada Bisnis, Selasa (28/4/2026).

Pasalnya, sudah banyak korban jiwa dan harta benda termasuk sarana dan prasarana perkeretaapian akibat perlintasan sebidang. MTI pun menyampaikan duka cita mendalam atas musibah tersebut.

Meski saat ini sudah banyak perlintasan sebidang yang ditutup dan digantikan flyover maupun sejenisnya, namun masih ratusan perlintasan yang masih bebas dilalui kendaraan.

Haris mendorong pemerintah maupun swasta dapat bersinergi dalam mengatasi hal tersebut. Misalnya dari realisasi pembangunan Flyover Soebianto yang melalui Stasiun Tenjo di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Bukan sekali dua kali, pada 20 Februari lalu terjadi insiden KA Bandara di perlintasan sebidang Poris Pelawad. Bahkan pada Januari 2026, terjadi rentetan insiden tertemper di sejumlah lokasi dalam satu waktu bersamaan.

Pada Rabu (21/1) pukul 02.47 WIB, ketika KA 177B (Menoreh) relasi Semarang Tawang–Pasarsenen tertemper kendaraan truk di perlintasan sebidang JPL 329 (resmi dan tidak dijaga) pada petak jalan Babakan–Waruduwur Km 201+400 jalur hilir.

Akibat insiden tersebut, masinis dan asisten masinis mengalami luka parah saat menjalankan tugas, dengan kondisi yang membahayakan keselamatan jiwa.

Pada hari yang sama, KAI Divisi Regional (Divre) I Sumatra Utara melaporkan peristiwa nahas yang terjadi antara KA Sribilah Utama relasi Stasiun Rantau Prapat–Stasiun Medan dengan sebuah minibus.

Insiden tersebut terjadi di perlintasan tidak terjaga di kilometer 83+300, tepatnya pada petak jalan antara Stasiun Laut Tador—Stasiun Tebing Tinggi, pada pukul 18.24 WIB.

Sebagai pengingat, perlintasan kereta api di Indonesia telah diatur secara ketat dalam peraturan perundang-undangan. Pengguna jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 23/2007 tentang Perkeretaapian serta UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Meski demikian, KAI mencatat berdasarkan evaluasi keselamatan hingga Desember 2025, masih terdapat 276 titik rawan di seluruh jaringan perkeretaapian.