Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara berkomitmen untuk mengawal stabilitas pasar modal nasional di tengah dinamika pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Strategi komunikasi yang solid dan kebijakan yang terukur kini menjadi fokus utama demi mempertahankan kepercayaan investor global maupun domestik.

Langkah Danantara untuk bergerak menenangkan pelaku pasar bergulir setelah rencana implementasi eksportir tunggal komoditas melalui DSI sempat memicu tekanan besar pada saham-saham sektor tambang dan komoditas.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga perdagangan Selasa (26/5/2026), IDX Energy yang mencerminkan kinerja saham emiten pertambangan mencatatkan penurunan paling dalam sepanjang tahun berjalan 2026 dengan kontraksi mencapai 35,86% secara year to date (YtD).

Pelaku pasar sebelumnya mengkhawatirkan kebijakan ini dapat mengarah pada kontrol harga dan pemangkasan margin produsen, jika pemerintah menerapkan skema harga tetap seperti model Domestic Market Obligation (DMO).

Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara, Pandu Sjahrir, menjelaskan bahwa pergerakan instrumen di pasar modal memang sangat sensitif dan berkaitan erat dengan fluktuasi nilai tukar mata uang.

Oleh karena itu, dia menyatakan pembentukan sentimen positif menjadi faktor penting agar tidak memicu gejolak lanjutan di pasar keuangan.

“Sekarang kita juga harus juga membangun confidence yang ada. Nah itu dari sisi komunikasi menjadi penting, dari sisi policy juga lebih penting,” ujar Pandu dalam sebuah diskusi, dikutip Kamis (28/5/2026).

Pandu menilai, kecemasan pasar atau risiko koreksi yang sempat membayangi awal mula pengumuman DSI merupakan hal wajar dalam mekanisme pasar.

Berkaca dari sentimen indeks global seperti MSCI yang volatilitasnya kini sudah mereda, Danantara Indonesia optimistis pasar akan segera memberikan respons positif seiring dengan kejelasan fungsi lembaga.

Untuk memastikan ekosistem investasi tetap kondusif, Danantara terus mengintensifkan koordinasi dengan regulator dan jajaran pemerintah.

Langkah tersebut dilakukan agar seluruh aktivitas komersial para pelaku usaha di lapangan tetap berjalan normal tanpa hambatan (business as usual) menjelang implementasi tenggat per 1 Juni mendatang.

Untuk membangun kepastian di tengah pelaku pasar, Pandu menuturkan bahwa Danantara telah merancang garis waktu kerja DSI secara ketat.

Adapun, fase awal eksekusi dan review atas ekosistem perdagangan komoditas dijadwalkan berjalan mulai 1 Juni sampai dengan September 2026.

Setelah melewati masa transisi tersebut, DSI ditargetkan untuk memulai aksi operasional penuh atau full action untuk aktivitas membeli dan menjual komoditas ke pasar global per 1 Januari 2027.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto telah melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih yang keenamnya. Dalam reshuffle-nya kali ini, deretan posisi di bagian komunikasi Presiden dirombak.

Prabowo kemudian melantik deretan posisi baru yang diemban hasil reshuffle pada awal pekan ini, Selasa (27/4/2026). Pelantikan itu mengacu kepada Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 50, 51, 52, dan 53 Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri serta Wakil Menteri Negara periode 2024-2029.

Muhammad Qodari dari Kepala Staf Kepresidenan (KSP) berpindah jabatan menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI menggantikan Angga Raka Prabowo.

Kemudian, posisi KSP diisi Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman. Dudung yang juga menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional rangkap jabatan.

Lalu, masuk Hasan Nasbi yang menjadi Penasehat Khusus Presiden bidang Komunikasi. Hasan Nasbi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Presidential Communication Office (PCO).

Sebelum reshuffle kali ini, terdapat sejumlah perombakan dalam urusan komunikasi Istana. Pada 17 September 2025, seiring dengan mundurnya Hasan Nasbi dari Kepala PCO, Prabowo melantik Angga Raka Prabowo sebagai Kepala PCO. Lembaga tersebut kemudian berganti nama menjadi Bakom RI.

Kemudian, dalam reshuffle yang ketiga itu, Prabowo juga melantik Muhammad Qodari sebagai KSP menggantikan Letjen TNI (Purn) Anto Mukti Putranto.

Selain itu, pada 8 Oktober 2025, Prabowo melantik Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan yakni Dirgayuza Setiawan.

Pengamat politik Adi Prayitno mengatakan dalam reshuffle kali ini, terlihat Prabowo memang berupaya untuk meningkatkan kinerja komunikasi pemerintah. Sebab, menurutnya secara umum komunikasi pemerintah selama ini belum maksimal.

"Banyak sekali isu krusial yang jadi sorotan publik jarang direspon dengan baik. Bahkan ketika Presiden diserang kanan kiri, badan komunikasi pemerintah sering tidak muncul pasang badan membela," katanya kepada Bisnis pada Rabu (29/4/2026).

Dia berharap reshuffle kali ini semakin memperkuat komunikasi pemerintah. Sehingga hal-hal positif dan segala apapun yang sudah diperbuat pemerintah bisa disampaikan dengan baik.

"Termasuk tim komunikasi terbaru ini mulai harus head to head dengan influencer, pegiat media sosial, yang kerap kritis ke program pemerintah," katanya.

Pengamat Politik dari Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan bidang komunikasi memang diperlukan. Akan tetapi, tidak lantas menjadi prioritas. Justru kapasitas elit yang perlu didahulukan. Apabila menteri yang ada di kabinet sudah mapan dalam kerja, maka komunikasi akan mengikuti dengan sendirinya.

"Komunikasi Presiden selama ini buruk, bukan karena Presiden yang tidak bekerja, melainkan tokoh-tokoh di bidang komunikasi yang terlalu banyak dan tidak satupun yang mampu menerjemahkan pesan Presiden," katanya.

Dia menilai alangkah lebih baiknya, Presiden cukup miliki satu juru bicara. Sementara, juru bicara itu dinilai harus sebagai tokoh yang dekat dengan Presiden secara harian.

Strategi Komunikasi Punggawa Baru

Dalam acara serah terima jabatan (sertijab) Kepala Bakom RI, Muhammad Qodari mengatakan bahwa mengacu Perpres No. 96 Tahun 2025 yang mengatur pembentukan Bakom RI, lembaga tersebut dibuat untuk menjalankan orkestrasi komunikasi pemerintah.

"Ke depan saya berharap Bakom dapat proaktif, dalam komunikasi program pemerintah. Hal ini karena program Presiden banyak dan baru. Paradigma baru harus dijelaskan secara intensif," katanya dalam sambutannya di acara sertijab Kepala Bakom RI pada Selasa (28/4/2026).

Dia bercerita bahwa dalam satu acara, ada pengamat yang mengatakan bahwa Presiden Prabowo terkesan mengajak berperang seiring penunjukan Qodari dan Hasan Nasbi di posisi komunikasi Pemerintah.

Menurut pengamat tersebut berdasarkan cerita Qodari, baik Qodari dan Hasan Nasbi merupakan tipikal penyerang. Qodari pun mengomentari pernyataan pengamat tersebut bahwa dirinya memang berupaya aktif memberikan perimbangan informasi.

Terpisah, seusai pelantikan, Qodari juga mengatakan bahwa jabatan sebagai Kepala Bakom RI berat karena program Presiden Prabowo banyak. Tugasnya kemudian di Bakom RI adalah menjelaskan program-program mulai dari latar belakangnya hingga sebab-sebabnya. Ditambah, terdapat tantangan komunikasi di era media sosial.

"Media sosial pada hari ini juga sebagian berperilaku seperti pers. Tetapi dengan regulasi yang mungkin berbeda dengan teman-teman yang ada di pers. Dan pada titik itu tentu ini suatu tantangan tersendiri dan apa dan bagaimananya tentu nanti kita akan pikirkan ke depan," ujar Qodari.

Adapun, Qodari juga sempat menjawab terkait reshuffle terbaru dari Prabowo yang didominasi perombakan posisi di bidang komunikasi. Menurutnya, perombakan posisi di bidang komunikasi Prabowo dilakukan karena program Prabowo yang sangat banyak, sangat masif, sangat fundamental, bahkan paradigma baru.

"Dan karena itu memang sangat perlu sebuah kegiatan komunikasi yang amat sangat masif. Jadi hemat saya bukan dari caranya, bukan dari orangnya, tetapi dari tugasnya memang yang sangat-sangat besar dan karena itu dari proses-proses yang sudah ada kita akan belajar," tuturnya.

Sementara itu, usai dilantik, Dudung mengatakan bahwa terdapat tugas-tugas KSP ke depan, yakni mensukseskan program strategis nasional serta memastikan program unggulan Presiden Prabowo bisa secara tuntas dan cepat terlaksana.

"Selanjutnya juga, sebagai KSP tentunya nanti saya sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah, sehingga apa yang menjadi keluhan-keluhan ini saya akan buka 24 jam laporan-laporan dari masyarakat," katanya kepada wartawan di Istana Negara pada Senin (27/4/2026).

Dia juga mengatakan yang menjadi tugasnya adalah mengevaluasi dan memonitor program-program kementerian serta lembaga, termasuk bekerjasama dengan kementerian dan pemerintah-pemerintah daerah.

Tujuannya, adalah agar jangan sampai ada hal-hal yang menjadi prioritas Presiden Prabowo kemudian terjadi masalah-masalah birokrasi.

Dudung juga mengatakan akan berupaya memangkas birokrasi yang berbelit.

"Saya mohon bantuan untuk kerjasama dengan seluruh masyarakat dan seluruh kelembagaan apabila ada hal-hal yang program-program KSP yang tidak berjalan dengan semestinya nanti kita akan sidak dan kita tuntaskan," ujarnya.

Adapun, Hasan Nasbi mengatakan bahwa sebagai pembantu Presiden, dirinya akan bekerja sama yang sangat erat dengan Bakom RI serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) guna memperkuat bidang komunikasi.

"Supaya pesan-pesan yang ingin ke publik itu bisa lebih baik lagi, bisa jauh lebih sampai dan bisa dipahami oleh masyarakat. Termasuk juga mungkin nanti dari pemerintah tentu akan dan harus juga meluruskan hal-hal, berita-berita, pemahaman atau informasi yang tidak benar terhadap pemerintah," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Muhammad Qodari telah melakukan serah terima jabatan (sertijab) menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI dari yang sebelumnya dijabat Angga Raka Prabowo pada Selasa (28/4/2026).

Dia sendiri sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Posisinya di KSP kemudian digeser oleh Dudung Abdurachman.

Qodari mengatakan bahwa mengacu Perpres No. 96 Tahun 2025 yang mengatur pembentukan Bakom RI, lembaga tersebut dibuat untuk menjalankan orkestrasi komunikasi pemerintah.

"Ke depan saya berharap Bakom dapat proaktif, dalam komunikasi program pemerintah. Hal ini karena program Presiden banyak dan baru. Paradigma baru harus dijelaskan secara intensif," katanya dalam sambutannya di acara sertijab Kepala Bakom RI pada Selasa (28/4/2026).

Dia bercerita bahwa dalam satu acara, ada pengamat yang mengatakan bahwa Presiden Prabowo terkesan mengajak berperang seiring penunjukan Qodari dan Hasan Nasbi di posisi komunikasi Pemerintah. Seiring dengan penunjukan Qodari sebagai Kepala Bakom RI, Hasan Nasbi pun ditunjuk Presiden Prabowo sebagai Penasehat Khusus Presiden bidang Komunikasi.

Menurut pengamat tersebut berdasarkan cerita Qodari, baik Qodari dan Hasan Nasbi merupakan tipikal penyerang. Qodari pun mengomentari pernyataan pengamat tersebut bahwa dirinya memang berupaya aktif memberikan perimbangan informasi.

Dia mengatakan bahwa era komunikasi saat ini, terutama dengan adanya media sosial berbeda dengan era 10-20 tahun lalu. Hal ini kemudian memberikan tantangan, termasuk bagi Bakom RI dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

"Karena informasi terus datang, maka harus melakukan perimbangan, memberikan perspektif dan pandangan-pandangan," ujarnya.

Adapun, Angga Raka Prabowo yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengatakan bahwa kerja Bakom RI tidak lah mudah. Sebab, banyak program Prabowo yang mesti diterangkan ke publik.

Namun, menurutnya Qodari mampu untuk mengemban tugas tersebut dalam upaya mengembangkan Bakom RI.

"Saya yakin Bakom RI akan lebih baik dalam mengawal dan terangkan ke publik program-program Presiden Prabowo," kata Angga Raka.

Bisnis.com, JAKARTA — Hasan Nasbi resmi kembali ke lingkar Istana setelah dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Media oleh Presiden RI Prabowo Subianto dalam reshuffle kabinet Merah Putih, Senin (27/4/2026).

Hasan mengaku kembali bertemu dengan para pejabat lain yang dilantik dalam kesempatan tersebut.

“Ketemu lagi dengan teman-teman di Istana. Barusan kami berenam baru saja selesai menjalani pelantikan oleh Bapak Presiden,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa posisi yang diembannya adalah penasihat khusus, bukan utusan khusus seperti yang sempat beredar.

“Tadi teman media nanya kan utusan khusus apa bukan? Saya bilang mungkin khusus-khusus, tapi bukan utusan, tapi jadi penasihat khusus,” katanya.

Perkuat Strategi Komunikasi Pemerintah

Dalam perannya, Hasan akan fokus memperkuat strategi komunikasi pemerintah agar pesan kebijakan lebih efektif tersampaikan ke publik. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga.

“Sebagai pembantu Presiden saya akan kerja sama yang erat dengan abang Kabakom yang baru Bang Qodari, mungkin juga dengan Bu Menkomdigi dan Wamenkomdigi untuk memperkuat bidang komunikasi,” ujarnya.

Hasan menyebut, penguatan komunikasi menjadi penting di tengah dinamika informasi publik yang semakin kompleks.

“Supaya pesan-pesan yang ingin diketahui publik bisa jauh lebih baik lagi, bisa lebih sampai dan bisa dipahami masyarakat,” katanya.

Selain itu, dia menilai pemerintah juga perlu aktif meluruskan informasi yang keliru di tengah masyarakat.

“Termasuk juga nanti dari pemerintah harus juga meluruskan hal-hal, berita-berita pemahaman atau info yang tidak benar terhadap pemerintah,” ujarnya.

Fokus pada Strategi dan Substansi

Hasan menjelaskan bahwa perannya lebih menitikberatkan pada aspek strategis dan substansi komunikasi, sementara fungsi operasional tetap berada di lembaga terkait.

“Kalau ototnya ada di Bakom, ada di Menkomdigi, kita mungkin akan bantu pemerintah dalam soal strategi, soal yang sifatnya mungkin ke substansi,” katanya.

Siap Jika Diminta Jadi Jubir Istana

Terkait kemungkinan kembali menjadi juru bicara pemerintah, Hasan menyatakan kesiapan jika mendapat penugasan langsung dari Presiden.

“Yang jadi jubir kan ada Pak Mensesneg, ada Ka Bakom itu yang setahu saya jadi jubir. Tapi kalau diperintahkan Presiden untuk maju lagi saya siap,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia juga membuka kemungkinan untuk kembali aktif berinteraksi dengan media jika diminta oleh pimpinan lembaga terkait.

“Kalau diperintahkan Ka Bakom lagi maju lagi ketemu teman media, insyaallah saya siap,” kata Hasan.

Bisnis.com, JAKARTA - Public Relations (PR) adalah bidang komunikasi yang sering kali dihubungkan dengan perusahaan, pemerintah, atau tokoh terkenal. Namun, PR memiliki peran yang sangat vital dalam kehidupan sehari-hari yang sering terabaikan.

Public Relations adalah alat komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Ini membantu individu dan komunitas berkomunikasi dengan lebih baik, mengatasi konflik, membangun reputasi, dan memahami serta memengaruhi opini publik. PR memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada yang mungkin kita sadari dalam kehidupan sehari-hari kita.

Public Relations (PR) juga merupakan upaya perusahaan untuk memelihara hubungan yang positif dan saling menguntungkan dengan berbagai pemangku kepentingan seperti media, karyawan, pelanggan, dan masyarakat luas. Biasanya PR merupakan divisi atau departemen tersendiri dari sebuah perusahaan, terutama perusahaan yang sudah besar dan membutuhkan banyak sumber daya dalam menjalin relasi dengan publik.

Tujuan dari PR adalah untuk membangun citra positif perusahaan atau organisasi di mata publik, serta menjaga dan meningkatkan hubungan baik antara perusahaan atau organisasi dengan pemangku kepentingan, seperti pelanggan, investor, media, pemerintah, dan masyarakat umum.

Dalam praktiknya, PR mencakup berbagai kegiatan, termasuk penyusunan strategi komunikasi, pengelolaan media, manajemen krisis, pengelolaan acara, dan kegiatan promosi. Dalam melaksanakan tugasnya, PR bekerja dengan berbagai departemen di perusahaan atau organisasi, seperti pemasaran, keuangan, dan manajemen, untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan konsisten dengan visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan.

Dilansir dari laman universitas esa unggul, berikut peran penting public relations untuk perusahaan

1. Membangun dan Menjaga Hubungan Sosial:

Aspek penting dalam kehidupan sehari-hari adalah membangun dan menjaga hubungan sosial. PR membantu individu, keluarga, dan komunitas berkomunikasi secara efektif. Dengan komunikasi yang baik, PR membantu membangun kepercayaan, menyelesaikan konflik, dan meningkatkan hubungan antarpribadi.

2. Membantu dalam Pengambilan Keputusan:

Dalam berbagai aspek kehidupan, kita sering dihadapkan pada keputusan yang krusial. PR membantu dengan menyediakan informasi yang relevan dan akurat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pilihan yang tersedia, individu dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana terkait karier, pendidikan, kesehatan, dan banyak aspek lainnya.

3. Mengelola Krisis dan Konflik:

Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menghadapi berbagai jenis krisis atau konflik, mulai dari perselisihan dalam keluarga hingga masalah di tempat kerja. PR memiliki peran penting dalam membantu mengatasi situasi-situasi ini. Mereka membantu individu atau organisasi menghadapi krisis, menyampaikan informasi yang benar, dan meminimalkan dampak negatif.

4. Membangun Reputasi:

Reputasi adalah salah satu aset terpenting dalam kehidupan pribadi dan profesional. PR membantu dalam membangun, merawat, dan memperbaiki reputasi. Ini berlaku dalam konteks pekerjaan, bisnis, atau dalam komunitas tempat individu tinggal.

5. Memahami dan Mempengaruhi Opini Publik:

PR membantu dalam memahami pandangan dan pendapat publik tentang berbagai isu. Dengan pemahaman ini, individu dapat memengaruhi pendapat publik melalui komunikasi yang tepat. Hal ini juga berlaku dalam mempengaruhi kebijakan atau keputusan pemerintah dalam kehidupan sehari-hari.

6. Menyampaikan Informasi yang Akurat:

Dalam era informasi digital, PR juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa informasi yang disampaikan adalah akurat dan dapat dipercaya. PR membantu menyaring informasi yang benar dari yang salah, membantu individu membuat keputusan yang lebih baik, dan menghindari penyebaran informasi palsu.

7. Meningkatkan Kesadaran akan Isu-isu Sosial:

PR juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu sosial. Ini mencakup isu-isu seperti lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan lainnya. PR membantu dalam menyampaikan informasi dan memberi kesadaran masyarakat akan pentingnya isu-isu ini.

Peran penting PR juga dirasakan oleh Takeda yang baru saja mendapatkan penghargaan PR INDONESIA Awards (PRIA) 2026, dalam kategori “Public Affairs: Stakeholder Management” dan “Public Relations: Community-Based Development”.

PR INDONESIA Awards (PRIA) merupakan ajang kompetisi Public Relations (PR) prestisius di Indonesia yang diselenggarakan sejak 2016, sebagai upaya mengapresiasi kinerja komunikasi organisasi dan korporasi yang berdampak dan berkelanjutan.

Penghargaan pada kategori Public Affairs: Stakeholder Management diberikan atas upaya Takeda dalam membangun dan menjaga kolaborasi yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi profesi, dan mitra strategis lainnya, untuk mendukung transformasi dan prioritas kesehatan masyarakat di Indonesia.

Sementara itu, penghargaan pada kategori Public Relations: Community-Based Development diberikan atas program Women at the Center (WAC) atau Perempuan Indonesia Hidup Tanpa Kekerasan (PIHAK), sebuah inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR) global Takeda yang diimplementasikan di Indonesia bersama United Nations Population Fund (UNFPA). Program ini bertujuan untuk memperkuat akses terhadap layanan manajemen kasus bagi penyintas kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan melalui penguatan kapasitas penyedia layanan serta kolaborasi lintas sektor.

Revi Renita, Head of Public Affairs and Communications PT Takeda Innovative Medicines, menyampaikan, penghargaan ini bukan semata apresiasi atas program komunikasi, tetapi juga pengakuan atas pentingnya membangun kemitraan yang kuat dan berkelanjutan untuk mendukung prioritas kesehatan di Indonesia.

"Bagi kami, pengakuan selama tiga tahun berturut-turut ini mencerminkan kerja tim yang solid serta kolaborasi yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dengan pemerintah, organisasi profesi, dan mitra seperti UNFPA, dalam menghadirkan program yang berdampak bagi masyarakat.” paparnya.

CEO PR INDONESIA, Asmono Wikan, menyampaikan bahwa partisipasi dalam PR INDONESIA Awards terus meningkat setiap tahunnya.

Pada penyelenggaraan tahun ini, PR INDONESIA menerima lebih dari 550 karya dari berbagai institusi dan organisasi, baik publik maupun swasta, di seluruh Indonesia.

“Peningkatan jumlah partisipasi setiap tahun menunjukkan bahwa praktik komunikasi strategis di Indonesia terus berkembang. Penghargaan yang diterima Takeda tahun ini mencerminkan pendekatan komunikasi yang tidak hanya kuat secara strategi, tetapi juga mampu menunjukkan dampak nyata, baik dalam pengelolaan hubungan dengan pemangku kepentingan maupun dalam inisiatif pemberdayaan masyarakat melalui program CSR.”

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Sulselbar kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan Top Digital Corporate Brand Award 2026 dalam kategori Perusahaan Perbankan – Digital Corporate Bank. Penghargaan tersebut diberikan dalam ajang Top Digital Corporate Brand Award 2026 yang diselenggarakan oleh InfoEkonomi.id bekerja sama dengan TRAS N CO Indonesia pada Kamis, 5 Maret 2026, di Sheraton Jakarta Soekarno-Hatta Airport Hotel.

Ajang penghargaan ini diberikan kepada perusahaan yang dinilai berhasil membangun dan memperkuat corporate brand di ranah digital. Penilaian dilakukan melalui riset Top Digital Corporate Brand Index 2026 yang mengukur kekuatan brand digital berdasarkan sejumlah parameter, di antaranya Search Engine Aspect, Social Media Aspect, dan Website Aspect.

Keberhasilan Bank Sulselbar meraih penghargaan ini menjadi bukti komitmen perusahaan dalam memperkuat transformasi digital serta membangun reputasi korporasi yang kredibel dan adaptif di era digital.

Pemimpin Departemen Humas & CSR Bank Sulselbar, Acho Mallingkai, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolaboratif berbagai pihak dalam menjaga reputasi dan memperkuat kehadiran Bank Sulselbar di ruang digital.

“Penghargaan ini merupakan hasil dari strategi komunikasi yang kami jalankan secara konsisten, termasuk memperkuat kolaborasi internal tim serta menjalin hubungan yang baik dengan rekan-rekan media dan pers. Di sisi lain, kami juga terus menjaga integritas dan transparansi dalam setiap aktivitas komunikasi perusahaan, karena reputasi merupakan aset penting bagi industri perbankan,” ujar Acho Mallingkai.

Ia menambahkan, Bank Sulselbar akan terus memperkuat strategi digital dan komunikasi korporasi guna membangun kepercayaan publik serta menghadirkan layanan perbankan yang semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Melalui berbagai langkah transformasi digital yang dilakukan, Bank Sulselbar berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi layanan serta memperkuat brand perusahaan sebagai bank pembangunan daerah yang modern, terpercaya, dan berdaya saing di tingkat nasional.

Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana kebijakan redenominasi kini kembali bergulir, setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan rampungnya Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah alias Redenominasi pada 2026-2027 dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025.

"RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada 2027," dikutip dari PMK 70/2025, Jumat (7/11/2025).

Dalam PMK 70/2025 disebutkan bahwa urgensi pembentukan RUU Redenominasi ialah untuk efisiensi perekonomian, yang dapat dicapai melalui peningkatan daya saing nasional.

Lalu, urgensi lainnya untuk menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian nasional, menjaga nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat, serta meningkatkan kredibilitas Rupiah.

Dalam PMK 70/2025, Purbaya juga menetapkan penanggung jawab penyusunan RUU Redenominasi ialah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, dengan target penuntasan kerangka regulasi pada 2026.

Meski begitu, kebijakan penyederhanaan penulisan nominal mata uang rupiah dengan menghilangkan tiga digit nol bukanlah hal baru, sebab sejak 2013 rencana ini telah digulirkan bersama dengan Bank Indonesia. Redenominasi itu dilakukan seperti mengubah angka Rp 1.000 menjadi Rp 1.

Meski terdengar sederhana, kebijakan redenominasi bisa gagal membuat perekonomian suatu negara mengalami guncangan. Dikutip dari Bulletin of Monetary Economics and Banking, Vol. 17, No. 2 [2014] redenominasi akan dianggap gagal jika negaranya berakhir mengalami inflasi tinggi atau hiperinflasi setelah kebijakan diterapkan.

Contohnya ialah Ghana saat memberlakukan kebijakan redenominasi pada 2007 silam. Tingkat inflasinya meningkat sebesar lima persen satu tahun setelah redenominasi. Dalam buletin itu disebutkan Salah satu faktor penyebab kegagalan redenominasi di Ghana adalah 70% uang beredar yang di Ghana berada di luar sistem perbankan.

Transaksi tunai di Ghana lebih dominan dibandingkan dengan transaksi melalui perbankan. Kondisi ini diperparah oleh pemerintah yang belum juga dapat mengganti mata uang yang baru dengan mata uang yang lama setelah dua tahun redenominasi.

Sementara itu, dalam Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik Indonesia Treasury Review Volume 2 Nomor 4 Tahun 2017, contoh negara lain yang disebut gagal dalam melakukan redenominasi ialah Brazil.

Brazil tercatat telah melakukan 6 kali redenominasi yaitu pada 1967 1970, 1986, 1989, 1993, dan 1994. Pelaksanaan redenominasi Brazil di periode 1990an tidak berhasil karena buruknya fundamental perekonomian dan tidak mampunya pemerintah Brazil mengelola indikator makroekonomi. Inflasi yang tinggi hingga 500% per tahun menyebabkan perekonomian Brazil hanya tumbuh pada kisaran 0-1% pada periode 1990-1992.

Selain itu, Pemerintah Brazil mengambil kebijakan defisit fiskal untuk membiayai pembangunan dengan money creation atau mencetak uang, sehingga terjadi ketidaksesuaian pertumbuhan jumlah uang beredar dengan kapasitas perekonomian Brazil.

Rusia juga disebut gagal dalam melakukan kebijakan redenominas pada 1998, namun penyebabnya dilaksanakan saat perekonomian internasional tidak stabil sehingga membuat pelaksanaannya tidak berhasil.

Jatuhnya mata uang Asia mengakibatkan efek spillover yang menyebabkan pemerintah tidak mampu untuk membayar utang luar negerinya karena tekanan
terhadap Rubel sebagai dampak Redenominasi.

Rusia pun tidak mampu meyakinkan masyarakat akan manfaat Redenominasi mata uangnya sehingga efek domino dari sentimen negatif atas ketidakmampuan pemerintah Rusia dalam mengelola kebijakan semakin membuat mata uangnya terpuruk.

"Oleh karena itu, dari dua kasus ini setidaknya ada 3 faktor yang dibutuhkan agar kebijakan Redenominasi bisa berhasil: (1) Indikator makroekonomi yang kuat, (2) Kondisi eksternal yang mendukung (3) Strategi komunikasi kebijakan publik yang baik," dikutip dari Indonesia Treasury Review.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) kini makin meluas di berbagai sektor. Laporan 2024 Work Trend Index Annual Report dari Microsoft dan LinkedIn mencatat sebanyak 75% pekerja perusahaan global telah menggunakan AI dalam aktivitas profesional mereka.
Di Indonesia, survei PwC’s Global Workforce Hopes and Fears Survey 2025 juga menunjukkan 69% pekerja telah memanfaatkan AI selama setahun terakhir. Tak bisa dimungkiri, kehadiran teknologi ini turut mengubah cara brand membangun strategi komunikasi dan pemasaran ke konsumen, baik itu pembuatan konten, membaca perilaku audiens, hingga layanan pelanggan yang kini semakin cepat dan efisien.
Meski begitu, kedekatan emosional dinilai tetap menjadi hal yang sulit digantikan oleh teknologi. Konsultan branding sekaligus CEO Haloka Group, Stephanie Regina, menilai AI memang memungkinkan banyak pekerjaan dilakukan secara cepat hanya dengan mengetik prompt (instruksi, pertanyaan, atau topik diskusi yang Anda ketikkan ke dalam alat AI generatif untuk mendapatkan respons).
Namun, menurutnya, sebuah brand, terutama yang bergerak di ranah business to consumer (B2C), tetap harus mampu membangun komunikasi yang terasa manusiawi dengan audiens.

Oleh karena itu, pemilik brand perlu memahami batas antara penggunaan AI secara masif untuk efisiensi, dan area-area yang tetap membutuhkan sentuhan manusia agar hubungan emosional dengan konsumen tetap terjaga.
Sebab, hingga kini teknologi belum mampu sepenuhnya menggantikan interaksi antarmanusia. Percakapan langsung dengan konsumen, termasuk memahami kebutuhan, keresahan, dan ekspektasi mereka secara mendalam, tetap menjadi elemen penting yang tidak bisa diabaikan bagi sebuah brand.
"Di era sekarang, AI bisa digunakan untuk mengumpulkan data supaya lebih cepat. Namun, ini tetap butuh sentuhan manusia, karena kita yang punya taste, nilai, dan paham budayanya," katanya dalam konferensi pers IdeaFest 2026: “ReHumanize” beberapa waktu lalu di Jakarta.
Oleh karena itu, pemanfaatan AI akan optimal ketika digunakan untuk level pra-produksi, seperti mencari data, menggali kebutuhan konsumen, dan sebagainya. Namun, data yang dikumpulkan oleh AI perlu diolah melalui kreativitas manusia agar bisa diterjemahkan menjadi produk atau layanan yang relevan dan disukai konsumen.
Sebab tanpa sentuhan kreatif tersebut, data hanya akan menjadi kumpulan informasi yang dingin dan tidak memiliki daya hidup. Menurutnya, proses kreatif memang harus tetap menjadi domain manusia agar brand bisa tetap dekat dengan konsumen.
"Jadi kreativitas berperan untuk mengubah hal penting menjadi menarik agar bisa memberikan dampak yang scalable untuk audien dan konsumen," imbuhnya.
Jebakan Viralitas
Serial Entrepreneur dan Creative Prompt Patrick Effendy menilai bahwa saat ini tidak sedikit pelaku usaha yang memanfaatkan AI hanya untuk mengejar viralitas. Padahal, menurutnya, fokus utama entrepreneur seharusnya tidak berhenti pada tren tersebut.
Dengan kecanggihan AI saat ini, mereplikasi formula viral memang makin mudah. Namun, sebaiknya jangan fokuskan perhatian sepenuhnya pada viralitas sebuah brand.
Sebab, yang perlu menjadi perhatian utama tetaplah konsumen itu sendiri. Alih-alih sekadar mengejar konten yang viral, pelaku usaha dinilai lebih penting untuk memahami kebutuhan dan masalah konsumen, lalu menghadirkan solusi yang benar-benar bisa dijawab oleh brand.
"Jadi, apa pun bisnisnya, dari entertainment sampai F&B, sebaiknya tidak memaksakan algoritma. Winning content memang bisa direplikasi, tapi kalau tidak melihat momentum budaya dan konteksnya, tidak akan masuk," katanya.
Terlebih, dirinya melihat ada fenomena menarik yang berkembang di internet dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, algoritma kini semakin terfragmentasi, sehingga setiap komunitas memiliki pasar dan audiensnya masing-masing.
Pada akhirnya, virality juga tidak selalu berbanding lurus dengan hasil penjualan. Ada konten yang viral hingga jutaan views tetapi tidak memberikan dampak bisnis yang berarti. Sebaliknya, kini banyak Key Opinion Consumer (KOC) atau pengusaha lokal dengan pengikut relatif kecil yang justru mampu menghasilkan penjualan besar melalui live selling, bahkan hingga ratusan juta rupiah per hari, dan fenomena ini banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia.
Sebagai entrepreneur, tentu setiap pelaku usaha menginginkan peningkatan pendapatan yang signifikan dengan biaya yang tetap efisien. Kondisi tersebut kini semakin mungkin terjadi, terutama dengan hadirnya teknologi digital dan AI. Bahkan, saat ini banyak individual entrepreneur yang dapat menghasilkan pendapatan besar hanya dari rumah melalui perangkat komputer mereka.
Namun, dirinya menegaskan bahwa dalam praktiknya, entrepreneur tetap perlu memegang etika dan nilai dalam menjalankan bisnis. AI tidak seharusnya hanya dimanfaatkan untuk mengejar keuntungan semata hingga berpotensi merugikan pihak lain.
Setiap aktivitas bisnis idealnya tetap memberikan dampak positif bagi orang lain, karena dari situlah pertumbuhan yang berkelanjutan akan terbentuk. Karena itu, konsep human in the loop selalu menjadi prinsip penting, di mana pengambilan keputusan tetap melibatkan manusia di setiap tahap dan proses.