REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pelemahan nilai tukar rupiah tidak mengganggu pasokan bahan bakar minyak (BBM) nasional. Cadangan BBM saat ini disebut masih berada jauh di atas batas minimal operasional sehingga kebutuhan masyarakat tetap dapat terpenuhi.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan stok BBM subsidi maupun nonsubsidi masih dalam kondisi aman. Pemerintah terus memantau perkembangan pasar energi global dan pergerakan nilai tukar rupiah untuk menjaga ketahanan pasokan energi nasional.

“Kalau untuk ketersediaan BBM, ini kan kita ada indikator ketersediaan cadangan operasional minimal. Ini cadangan minimal kita, cadangan yang ada saat ini jauh di atas cadangan minimal,” kata Yuliot di Jakarta, dikutip Sabtu (30/5/2026).

Menurut Yuliot, kondisi tersebut berlaku untuk seluruh jenis BBM. Stok Pertalite dan Solar CN48 berada di atas cadangan operasional minimum, begitu pula Pertamax, Pertamax Turbo, dan CN51 yang tersedia dalam jumlah memadai.

Pemerintah juga terus mendorong peningkatan produksi minyak dan gas bumi domestik serta memperkuat kapasitas kilang nasional. Langkah tersebut ditempuh untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor sekaligus memperkuat ketahanan energi di tengah gejolak pasar global.

“Untuk kenaikan harga BBM yang untuk subsidi, ini kan sudah disampaikan, ini menurut perhitungan kita kan ada produksi dalam negeri yang kita dorong itu peningkatan, kilang di dalam negeri pun itu juga kita juga sudah siapkan,” ujar Yuliot.

Ia menjelaskan pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026 yang mengatur pengadaan minyak mentah, BBM jadi, dan LPG. Regulasi tersebut memberikan fleksibilitas lebih besar dalam pemenuhan kebutuhan energi nasional.

Melalui aturan itu, minyak mentah milik kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang sebelumnya diekspor dapat diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri dengan harga mengacu pada Indonesian Crude Price (ICP).

“Kalau ada komitmen ekspor yang dari perusahaan KKKS itu bisa dipasarkan di dalam negeri dan harganya itu sesuai dengan harga ICP. Jadi untuk ini tidak merugikan perusahaan KKKS sendiri,” tutur Yuliot.

Selain mengandalkan pasokan domestik, pemerintah tetap membuka opsi impor melalui Pertamina dan Pertamina Patra Niaga apabila diperlukan. Regulasi baru tersebut juga memungkinkan badan layanan umum (BLU) sektor energi ikut berperan dalam pengadaan energi nasional.

Menurut Yuliot, pemerintah akan mengoptimalkan peran BLU yang sudah ada, termasuk Lemigas, untuk mendukung ketahanan pasokan energi. Dengan skema tersebut, Lemigas memiliki ruang untuk melakukan pengadaan minyak, termasuk dari pasar internasional. "Jadi dari regulasi ini bisa melakukan impor,” kata Yuliot.

Pemerintah meyakini kombinasi peningkatan produksi domestik, penguatan kapasitas kilang, serta fleksibilitas pengadaan energi akan menjaga pasokan BBM tetap aman di tengah tekanan nilai tukar rupiah dan dinamika pasar energi global.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Energi Nasional (DEN) tengah memproses revisi peraturan presiden (Perpres) mengenai cadangan penyangga energi (CPE) untuk membuka ruang partisipasi swasta dalam penyediaan stok energi strategis nasional.

Sekretaris Jenderal DEN Dadan Kusdiana mengatakan, ketentuan dalam Perpres No 96/2024 tentang Cadangan Penyangga Energi yang berlaku saat ini mengatur bahwa CPE hanya dapat dilakukan oleh pemerintah melalui pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Skema tersebut membuat pengelolaan cadangan energi menjadi kurang fleksibel, terutama ketika pemerintah menghadapi keterbatasan fiskal.

Melalui revisi regulasi, pemerintah ingin membuka opsi pendanaan di luar APBN dengan melibatkan pihak nonpemerintah, termasuk swasta.

“Kita ingin melakukan terobosan karena cadangan penyangga energi ini penting, apalagi dalam kondisi ketidakpastian dari sisi pasokan global,” katanya dalam Konferensi Pers The Launch of IIGCE 2026 di Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Menurut Dadan, keputusan untuk merevisi aturan tersebut merupakan hasil sidang anggota DEN yang menilai percepatan pembentukan cadangan energi nasional semakin mendesak, terutama di tengah ketidakpastian pasokan energi global.

Meski demikian, Dadan mengatakan, pemerintah tetap akan memegang peran utama dalam pengelolaan cadangan energi tersebut. Keterlibatan swasta lebih diarahkan pada penyediaan fasilitas dan memastikan ketersediaan stok, termasuk pembangunan infrastruktur penyimpanan energi.

“Kalau mengelolanya nanti tugas pemerintah. Tetapi untuk memastikan ada stoknya, termasuk fasilitas storage, itu kita membuka opsi tidak hanya berbasis APBN,” ujarnya.

Dia melanjutkan, proses revisi peraturan tersebut telah berjalan sekitar 3 hingga 4 bulan sejak dibahas dalam sidang anggota DEN pada tahun lalu. Saat ini, pemerintah tengah memfinalisasi rancangan regulasi sebelum diajukan kepada Presiden.

Dadan menuturkan, pemerintah menargetkan cadangan energi nasional minimal setara dengan kebutuhan impor selama 1 bulan.

“Secara prinsip minimal kita ingin ada cadangan 1 bulan volume impor, baik crude [minyak mentah], BBM, maupun LPG,” katanya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan Presiden Prabowo Subianto menempatkan kepentingan rakyat sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, meski di tengah gejolak energi global.

“Presiden selalu memperhatikan bahwa kepentingan rakyat dibawa, terutama kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu ini harus mendapat atensi lebih dalam rangka membuat kebijakan agar semuanya bisa berjalan dengan baik,” ujar Bahlil dalam konferensi pers terkait kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menyikapi kondisi geopolitik global, dipantau secara daring dari Jakarta, Selasa.

Di tengah tantangan dan dinamika geopolitik global, pemerintah terus berupaya menjaga agar sektor energi nasional tetap berjalan baik dan tetap berpihak kepada rakyat.

Cadangan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) pun dijaga agar tetap berada di atas standar nasional.

Selain itu, penerapan program mandatori Biodiesel 50 persen (B50), campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit dengan 50 persen solar, pada tahun ini juga diperkirakan akan menciptakan surplus stok solar di dalam negeri.

"Beberapa negara lain telah melakukan berbagai macam kebijakan dalam rangka efisiensi di negaranya, kita bersyukur kepada Allah SWT atas petunjuk dan arahan Bapak Presiden, cadangan BBM kita semuanya di atas standar minimal nasional," kata Bahlil.

Di sisi lain, Kementerian ESDM juga akan mempercepat kajian kebijakan agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan harga energi dunia yang bergerak cepat, khususnya di sektor minyak dan gas bumi (migas).

Bahlil mengungkapkan masih membahas penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dengan Pertamina dan badan usaha pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta.

“Untuk BBM yang nonsubsidi, sampai dengan hari ini kami dengan tim Pertamina maupun dengan SPBU swasta lain, sedang melakukan pembahasan sampai waktu selesai,” ujar Bahlil.

Sementara itu, untuk menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah juga memutuskan tidak melakukan penyesuaian harga BBM subsidi. Artinya, harga Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) atau solar dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) atau pertalite tetap sama seperti saat ini.

"Pemerintah, atas arahan Bapak Presiden, dan hasil rapat, penyesuaian harga untuk BBM subsidi tidak ada penyesuaian naik ataupun turun. Artinya flat (tetap), masih memakai harga sekarang,” ucap Bahlil.

Bahlil juga mengajak masyarakat untuk ikut mendukung upaya pemerintah dengan menggunakan energi secara wajar dan bijak, termasuk dalam konsumsi BBM.

Sejalan dengan itu, pemerintah memberlakukan efisiensi penggunaan energi melalui pembelian wajar, atau pembatasan pembelian JBKP (Pertalite subsidi) maksimal 50 liter per hari per kendaraan.

Pembatasan ini juga berlaku untuk pembelian JBT (solar subsidi) bagi mobil pribadi, sementara untuk kendaraan umum penumpang dan barang tidak ada perubahan.

“Jadi yang untuk 50 liter tadi, itu untuk per mobil, itu tidak berlaku untuk angkutan truk. Truk kan harus lebih banyak, angkutan umum, bis, itu pasti lebih dari itu standarnya,” ujar Bahlil.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan sejumlah hal penting terkait kebijakan di sektor energi. Bahlil menegaskan tidak ada penyesuaian harga untuk BBM subsidi.

"Penyesuaian harga untuk BBM subsidi tidak ada, baik naik ataupun turun. Artinya, tetap atau flat, masih menggunakan harga saat ini," ujar Bahlil saat konferensi pers terkait kebijakan pemerintah dalam menyikapi kondisi geopolitik global secara virtual pada Selasa (31/3/2026).

Sementara itu, untuk BBM nonsubsidi, Bahlil mengatakan hingga saat ini Kementerian ESDM bersama tim Pertamina maupun SPBU swasta lainnya masih melakukan pembahasan. Ia menyebutkan hasilnya akan segera disampaikan kepada publik.

"Waktunya kapan? Tunggu dulu. Artinya apa? Belum juga ada penyesuaian harga. Masih tetap sama," sambung Bahlil.

Oleh karena itu, Bahlil meminta seluruh masyarakat menunggu informasi resmi dari pemerintah. Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam mencerna informasi yang beredar.

"Saya mohon agar kita juga harus lebih cerdas dalam mengelola informasi. Tujuannya apa? Agar kita tetap stabil," ucap Bahlil.

Bahlil menambahkan, cadangan BBM saat ini berada di atas standar minimum nasional, baik solar, bensin, gas, avtur, maupun LPG.

"Artinya, sekalipun kita tahu semua ketegangan geopolitik yang belum kita ketahui kapan berakhir, dan beberapa negara lain telah melakukan berbagai kebijakan dalam rangka efisiensi, kita bersyukur kepada Allah SWT atas petunjuk dan arahan Bapak Presiden, cadangan BBM kita semuanya di atas standar minimum nasional," kata Bahlil.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan cadangan energi Indonesia dalam kondisi aman dengan berada di atas standar minimum nasional.

Cadangan energi itu mencakup bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin, solar, maupun avtur, serta elpiji atau liquefied petroleum gas (LPG).

"Cadangan BBM kita semuanya di atas standar minimum nasional, baik itu solar maupun bensin, termasuk dengan gas, termasuk dengan avtur, termasuk juga dengan LPG," kata Bahlil dalam konferensi pers secara daring dari Seoul, Korea Selatan, Selasa (31/3/2026).

Ia menuturkan, terjaganya cadangan energi nasional juga didukung implementasi program mandatori B50 (campuran 50 persen minyak sawit dan 50 persen solar) yang akan membuat Indonesia mengalami surplus solar pada tahun ini.

Hal itu seiring dengan mulai beroperasinya Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan yang meningkatkan kapasitas produksi kilang dari 260.000 barrel per hari menjadi 360.000 barrel per hari.

"Jadi ini menjadi kabar baik begitu RDMP di Kalimantan Timur sudah kita operasikan," kata dia.

Maka dari itu, Bahlil menekankan, kondisi energi nasional dalam posisi aman meski saat ini pasokan dan harga energi global sedang bergejolak seiring memanasnya konflik di Timur Tengah.

"Artinya, sekalipun kita tahu semua bahwa ketegangan geopolitik yang belum kita tahu kapan selesai, dan beberapa negara lain telah melakukan berbagai macam kebijakan dalam rangka efisiensi negaranya, kita bersyukur kepada Allah atas petunjuk dan arahan Bapak Presiden, cadangan BBM kita semuanya di atas standar minimal nasional," ucap Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA — Praktisi mewanti-wanti pemerintah agar tetap waspada terhadap kemungkinan kelangkaan atau krisis bahan bakar minyak (BBM) imbas ketegangan geopolitik Timur Tengah.

Terlebih, pemerintah belum memiliki rencana untuk memangkas kuota pembelian BBM subsidi untuk masyarakat. Padahal, langkah serupa telah dijalankan sebagai negara tetangga seperti Malaysia.

Praktisi Migas Hadi Ismoyo berpendapat, dalam kondisi perang seperti ini, semua skenario terburuk bisa terjadi. Oleh karena itu, pemerintah jangan terlalu percaya diri.

"Cadangan kita cuma 20 hari, walau sudah cukup memadai tetapi belum ideal. Jadi harus waspada untuk selalu menghimbau para pihak melakukan penghematan energi sesuai kemampuan dan karakter perusahaan dan komunitas masing masing," ucap Hadi kepada Bisnis, Minggu (29/3/2026).

Menurutnya, situasi bisa lebih menakutkan jika membayangkan skenario terburuk terjadi di mana Selat Hormuz dan Selat Bab El Mandab keduanya di tutup total.

Oleh karenanya, Mantan sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu mengingatkan pemerintah untuk mulai memikirkan solusi jangka pendek, menengah, dan panjang dari ancaman krisis minyak.

"Dalam jangka pendek penghematan BBM dan pembatasan selektif perlu mulai dilakukan tahap demi tahap agar end user mulai paham, betapa kita masuk dalam suasana sense of crisis," kata Hadi.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti menilai bahwa langkah pemerintah belum membatasi kuota BBM subsidi sudah tepat. Menurutnya, hal itu demi mengurangi ketidakpastian dan panic situation.

"Tidak ada pembatasan subsidi BBM saat ini saya kira itu berita baik, yang menunjukkan adanya kepedulian pemerintah terhadap masyarakat saat ini dalam situasi Daya beli yang sedang turun," ujar Yayan.

Hal ini, kata dia, setidaknya menahan stabilisasi makro seperti menahan inflasi dan menahan gejolak ekonomi. Menurutnya, langkah pemerintah tidak membatasi BBM subsidi menjadi indikasi stabilisasi domestik di tengah-tengah inflasi global.

"Saya sangat apresiasi affirmative action ini. Semoga bisa bertahan hingga krisis energi global ini cepat berakhir," kata Yayan.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut bahwa Indonesia belum akan mengikuti langkah Malaysia untuk memangkas kuota subsidi BBM imbas perang di Timur Tengah.

Hal tersebut disampaikan Bahlil usai bertemu Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, serta Menteri Investasi Rosan Roeslani di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Jumat (27/3/2026).

“Sampai dengan sekarang kita belum ada opsi untuk membatasi [BBM] subsidi. Artinya belum ada kenaikan [harga] untuk subsidi. Masih tetap sama,” kata Bahlil.

.

JAKARTA, KOMPAS.com – Krisis bahan bakar di Australia kian memburuk dalam beberapa hari terakhir, ditandai dengan ratusan hingga lebih dari 500 stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) yang kehabisan stok.

Sementara itu, pemerintah Australia mengambil langkah darurat dengan memesan pasokan energi dari Amerika Serikat (AS) untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade.

Gangguan pasokan ini bukan semata karena ketersediaan minyak global, melainkan juga dipicu persoalan distribusi dan lonjakan permintaan di dalam negeri.

Lebih dari 500 SPBU di Australia kehabisan bahan bakar

Berdasarkan laporan Anadolu Agency, dikutip pada Sabtu (28/3/2026), krisis bahan bakar di Australia telah meluas dengan lebih dari 500 SPBU dilaporkan kehabisan setidaknya satu jenis bahan bakar.

Bahkan, sejumlah SPBU dilaporkan kosong total.

Menteri Energi Australia Chris Bowen mengatakan sebanyak 520 SPBU mengalami kekurangan pasokan bahan bakar.

“Sebanyak 520 stasiun pengisian bahan bakar di seluruh negeri mengalami kekurangan setidaknya satu jenis bahan bakar,” ujarnya, seperti dikutip ABC Australia.

Di negara bagian New South Wales, situasi menjadi salah satu yang paling terdampak. Dari sekitar 2.400 SPBU, sebanyak 32 dilaporkan tidak memiliki bahan bakar sama sekali, 313 kekurangan setidaknya satu jenis bahan bakar, dan 187 lainnya kehabisan diesel.

Pemerintah setempat menyebut, seluruh SPBU yang benar-benar kehabisan stok berada di wilayah regional, menunjukkan tekanan distribusi yang lebih berat di luar kota besar.

Otoritas menekankan, kondisi ini bukan akibat kelangkaan total pasokan energi, melainkan lebih pada gangguan distribusi. Kondisi ini diperparah oleh meningkatnya permintaan dalam waktu singkat.

SHUTTERSTOCK/SVEN HANSCHE Ilustrasi kapal tanker.

Gangguan distribusi dan pelepasan cadangan

Pemerintah federal Australia telah mengambil sejumlah langkah untuk mengatasi tekanan pasokan tersebut.

Salah satunya adalah dengan melonggarkan standar bahan bakar diesel selama enam bulan guna meningkatkan fleksibilitas pasokan.

Selain itu, pemerintah juga telah melepaskan sebagian cadangan bahan bakar nasional untuk membantu menstabilkan distribusi di pasar domestik.

Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat suplai bahan bakar ke SPBU yang mengalami kekosongan, terutama di wilayah-wilayah yang paling terdampak.

Namun demikian, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa distribusi masih menjadi tantangan utama, terutama di daerah regional yang memiliki keterbatasan infrastruktur logistik.

Australia pesan bahan bakar darurat dari AS

Dalam perkembangan terpisah, Australia untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade memesan pasokan bahan bakar darurat dari Amerika Serikat.

Pakar energi dari Macquarie University’s Transforming Energy Markets Research Centre, Lurion De Mello, mengatakan beberapa kapal pengangkut bahan bakar dari AS telah dan akan tiba di Australia.

“Minyak mentah pernah tiba dari Amerika ke pantai kita sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya bahan bakar olahan berupa bensin, solar, atau mungkin bahan bakar jet datang ke Australia (dari AS dalam beberapa dekade)," jelas De Mello, dikutip dari Sky News Australia.

Menurut dia, pengiriman ini menandai perubahan penting dalam pola pasokan energi Australia.

“Saya sudah lama tidak melihat kiriman apa pun datang,” ujarnya.

PIXABAY/TED ERSKI Ilustrasi kapal

De Mello juga menyebutkan, setidaknya tiga kapal tambahan sedang dalam perjalanan dari AS menuju Australia.

“Tiga kapal lainnya sedang menuju Australia dari AS,” katanya.

Ia menilai langkah ini tidak lepas dari keterbatasan opsi pasokan dari kawasan Asia yang selama ini menjadi sumber utama impor bahan bakar Australia.

“Saya kira kita mulai kehabisan pilihan pasokan dari Asia, jadi Amerika mengirimkan kargo dalam jumlah besar,” tutur De Mello.

Dampak geopolitik dan rantai pasok global

Krisis BBM di Australia tidak terlepas dari dinamika global, terutama ketegangan geopolitik yang memengaruhi distribusi minyak mentah dan produk turunannya.

Gangguan pasokan global telah memicu lonjakan harga energi dan meningkatkan biaya impor bahan bakar bagi negara-negara yang bergantung pada pasokan luar negeri, termasuk Australia.

Selain itu, model rantai pasok “just-in-time” yang selama ini digunakan juga membuat sistem distribusi lebih rentan terhadap gangguan mendadak.

Ketika permintaan meningkat secara tiba-tiba atau terjadi hambatan distribusi, stok di tingkat SPBU dapat cepat terkuras sebelum pasokan baru tiba.

Dampak pada wilayah regional

Wilayah regional menjadi pihak yang paling terdampak dalam krisis ini. Keterbatasan akses distribusi membuat pasokan bahan bakar lebih sulit dijangkau dibandingkan dengan wilayah perkotaan.

SPBU yang benar-benar kehabisan stok mayoritas berada di luar kota besar di negara tersebut, memperlihatkan kesenjangan distribusi yang signifikan.

Kondisi ini berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi lokal, terutama sektor transportasi, logistik, dan pertanian yang sangat bergantung pada ketersediaan bahan bakar.

Britannica Kota Sydney

Respons pemerintah dan upaya stabilisasi

Pemerintah Australia menegaskan, secara keseluruhan pasokan bahan bakar nasional masih mencukupi, meskipun distribusinya tidak merata.

Untuk meredam krisis, selain memesan pasokan dari luar negeri, pemerintah juga mengambil langkah-langkah antara lain sebagai berikut.

• Melepaskan cadangan BBM nasional
• Melonggarkan standar bahan bakar untuk memperluas sumber pasokan
• Meningkatkan koordinasi distribusi dengan pelaku industri
• Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahan bakar dapat segera disalurkan ke wilayah yang mengalami kekurangan.

Namun, para pejabat mengakui bahwa tantangan distribusi masih menjadi isu utama yang perlu ditangani dalam jangka pendek.

Indikasi kerentanan sistem energi

Krisis ini juga menyoroti kerentanan sistem energi Australia yang sangat bergantung pada impor bahan bakar.

Dengan cadangan domestik yang terbatas dan ketergantungan pada rantai pasok global, gangguan kecil sekalipun dapat berdampak signifikan terhadap ketersediaan energi di dalam negeri.

Kondisi tersebut menjadi perhatian bagi pembuat kebijakan, terutama dalam merumuskan strategi jangka panjang untuk meningkatkan ketahanan energi nasional.

Seiring dengan meningkatnya ketidakpastian global, tekanan terhadap sistem pasokan energi diperkirakan masih akan berlanjut dalam waktu dekat.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot, memastikan ketahanan stok BBM nasional saat ini berada di atas ketentuan minimum yang telah ditetapkan pemerintah. Hal itu disampaikannya saat meninjau ketersediaan energi di Rest Area 379 A Batang-Semarang.

“Cadangan minimal sesuai regulasi adalah 21 hari. Sementara saat ini, cadangan yang kita siapkan bersifat fluktuatif, berada di kisaran 27 hingga 28 hari,” ujarnya dalam keterangannya, Jumat (20/3/2026).

Ia menjelaskan bahwa angka tersebut terus dijaga melalui distribusi yang berkelanjutan, baik dari kilang domestik maupun pasokan impor.

Dengan demikian, kebutuhan BBM selama masa Ramadan dan Idulfitri aman dan masyarakat diharapkan tidak khawatir terhadap ketersediaan BBM selama periode mudik dan libur Idulfitri.

Lebih lanjut, Yuliot menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah menerapkan kebijakan untuk menjaga stabilitas dan menjaga ketenangan di tengah masyarakat.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, mengungkapkan Pertamina senantiasa berupaya menjaga pasokan energi.

Namun demikian, dalam menghadapi konflik Timur Tengah, Pertamina mengimbau masyarakat untuk bijak menggunakan energi dan membeli sesuai kebutuhan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan cadangan BBM nasional saat ini berada di kisaran 27 hingga 28 hari.

Hal itu dikatakan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung saat mengecek ketersediaan BBM di Rest Area KM 379A Batang, Rabu (18/3/2026). Dia memastikan bahwa kebutuhan masyarakat khususnya menjelang libur panjang Idulfitri, dapat terpenuhi dengan baik.

"Hari ini saya melakukan pengecekan ketersediaan BBM dan juga keandalan kelistrikan untuk sistem Jawa Tengah. Jadi, untuk ketersediaan BBM, cadang minimal itu justru jauh sudah terlewati. Masyarakat bisa dengan aman menikmati mudik lebaran 2026 ini," kata Yuliot dikutip dari keterangan resmi.

Dia menjelaskan bahwa kondisi tersebut menunjukkan pasokan energi, baik untuk kebutuhan transportasi maupun kelistrikan, masih berada pada tingkat yang aman. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir, termasuk menghindari pembelian secara berlebihan atau panic buying.

Dia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak memberlakukan pembatasan pembelian BBM selama periode libur Lebaran. Kebijakan ini berlaku baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, sehingga masyarakat dapat memperoleh BBM sesuai dengan kebutuhan. "Kita belum ada pembatasan. Itu baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat, juga oleh pemerintah daerah," jelas Yuliot.

Kendati demikian, Yuliot mengimbau masyarakat untuk tetap tertib saat mengisi BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), terutama jika terjadi antrean.

"Jadi, untuk masyarakat yang mengantre di SPBU, tolong bersabar, jangan ada kericuhan. Tentu kita melayani secepat mungkin," ungkapnya.

Selain BBM, Yuliot juga memastikan bahwa pasokan listrik dalam kondisi terkendali. Dia menyebut daya mampu sistem kelistrikan saat ini mencapai 52 gigawatt, sementara beban puncak berada di angka 35%.

Dengan demikian, masih tersedia cadangan atau risk margin sekitar 48% dari rata-rata kebutuhan harian. "Jadi, kita memiliki cadangan atau risk margin sekitar 48%. Jadi, masyarakat yang perlu khawatir," jelasnya.

Menurut Yuliot, pemerintah terus bekerja keras menjaga kestabilan pasokan energi agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dari Sabang hingga Merauke, termasuk dalam mendukung kelancaran mudik dan perayaan Idulfitri.

Dia menegaskan bahwa ketersediaan energi menjadi perhatian utama pemerintah, terutama pada periode meningkatnya kebutuhan seperti menjelang hari raya.

"Jadi, kita mengharapkan ketersediaan BBM bagi masyarakat itu bisa terpenuhi dari Sabang sampai dengan Merauke, bagi masyarakat yang merayakan Idulfidri. Ini kita bekerja keras untuk menjaga ketersediaan energi," tuturnya.

Ketegangan di Timur Tengah kembali menunjukkan betapa rentannya sistem energi dunia terhadap disrupsi pasokan bahan bakar fosil, seperti yang pernah terjadi ketika perang Rusia dan Ukraina pada 2022.

Indonesia, sebagai salah satu negara yang bergantung pada impor minyak, juga tidak terkecuali. Ketika konflik geopolitik mengganggu jalur perdagangan energi global, seperti Selat Hormuz yang dilalui sekitar seperlima perdagangan minyak dunia, harga minyak pun melonjak dan menimbulkan gejolak di pasar energi global.

Kerentanan ini semakin terasa bagi Indonesia karena hampir setengah kebutuhan minyak nasional masih dipenuhi dengan impor, di mana sebagian di antaranya berasal dari kawasan Timur Tengah. Situasi ini diperparah dengan cadangan BBM Indonesia yang masih sangat terbatas, yaitu 23 hari. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan banyak negara importir energi lainnya, seperti Jepang dengan cadangan sekitar 254 hari, Korea Selatan 219 hari, dan China 115 hari.

Lonjakan harga minyak global juga akan menekan fiskal negara melalui subsidi energi. Dalam RAPBN 2026, pemerintah menganggarkan subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp381,3 triliun dengan asumsi harga minyak US$70 per barel, sementara harga Brent telah menembus USD 93 per barel per 7 Maret 2026.

Pemerintah memperkirakan setiap kenaikan US$1 per barel harga minyak dapat menambah beban APBN sekitar Rp10,3 triliun. Tekanan ini akan semakin besar ketika Indonesia mengalihkan sebagian impor minyak ke Amerika Serikat, yang memiliki biaya logistik US$1 hingga US$3 per barel, lebih mahal dibandingkan US$0,7 per barel sebelumnya.

Selain itu, lonjakan harga minyak juga akan memicu kenaikan harga energi fosil lainnya, yaitu gas dan batu bara. Data Trading Economics menunjukkan bahwa pada 4 Maret 2026 harga minyak naik sekitar 14,9%, sementara pada periode yang sama, harga batu bara meningkat sebesar 11,5% dan gas alam 3,2%.

Kenaikan harga batu bara juga dapat terjadi ketika sektor kelistrikan di berbagai negara beralih ke batu bara sebagai sumber alternatif ketika harga atau pasokan gas terganggu. Situasi serupa terjadi saat perang Rusia-Ukraina dan kini mulai terlihat kembali, seperti di Bangladesh. Lonjakan harga batu bara global juga pernah menyebabkan krisis pasokan bagi sektor kelistrikan Indonesia ketika produsen lebih memilih mengekspor batu bara ke pasar internasional.

Lonjakan harga energi fosil tidak hanya berdampak pada sistem energi nasional, tetapi juga menambah tekanan fiskal negara. Dengan bauran energi nasional yang masih didominasi oleh energi fosil sebesar 84 persen, Indonesia sangat rentan terhadap gejolak harga energi global yang dapat memicu biaya energi domestik, peningkatan subsidi, serta tekanan terhadap stabilitas ekonomi.

Oleh karena itu, krisis ini seharusnya menjadi peluang bagi Indonesia dalam mempercepat transisi menuju sumber energi terbarukan domestik untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

Untuk memaksimalkan momentum ini, Indonesia perlu melakukan dua langkah utama, yaitu mempercepat elektrifikasi transportasi dan transisi energi terbarukan di sektor kelistrikan. Dua langkah ini juga sejalan dengan agenda Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Transisi Energi yang baru saja dibentuk, yaitu pembangunan 100 GW tenaga surya dan konversi motor listrik.

Langkah pertama, percepatan elektrifikasi pada sektor transportasi, yang masih sangat bergantung pada BBM. Hingga 2025, jumlah kendaraan listrik mencapai 207.748 unit, masih di bawah 1% dari total kendaraan bermotor.

Namun, peningkatan adopsi kendaraan listrik di Indonesia sangat potensial, mencapai 18% dari penjualan mobil baru pada 2025, lebih tinggi daripada rata-rata kawasan ASEAN sebesar 17% berdasarkan data PwC.

Tren ini menunjukkan bahwa elektrifikasi transportasi semakin realistis sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada BBM impor, meskipun adopsinya masih perlu dipercepat.

Langkah kedua, elektrifikasi transportasi juga perlu diiringi dengan percepatan transisi energi di sektor kelistrikan, yang saat ini masih didominasi oleh pembangkit energi fosil sebesar 85%.

Tanpa listrik yang bersih, elektrifikasi hanya akan memindahkan konsumsi energi dari BBM ke pembangkit berbasis fosil. Karena itu, percepatan pengembangan energi terbarukan, terutama energi surya yang dapat dikembangkan secara domestik, menjadi penting untuk semakin memperkuat ketahanan energi nasional.

Untuk mendukung langkah ini, pemerintah dapat memaksimalkan potensi pendanaan dari tambahan pungutan produksi batu bara. Kebijakan ini sangat relevan ketika perusahaan batu bara memperoleh windfall profit dari kenaikan harga batu bara global, seperti yang dapat terjadi dalam konflik Timur Tengah.

Berdasarkan perhitungan SUSTAIN, pungutan tambahan tersebut berpotensi menghasilkan tambahan penerimaan negara sebesar Rp84,5 triliun hingga Rp353,7 triliun per tahun. Dana ini dapat digunakan untuk mendanai program transisi energi, misalnya sebagai dana awal untuk proyek 100 megawatt PLTS di 18.000 desa selama empat tahun pemerintahan Presiden Prabowo. Jika kedua langkah ini dijalankan, pemerintah juga dapat menekan subsidi energi yang selama ini membebani APBN.

Selain itu, agenda transisi energi juga perlu disinergikan dengan agenda ekonomi Indonesia, yaitu sebagai strategi transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau. Pengembangan industri manufaktur sebagai rantai pasok kendaraan listrik dan energi terbarukan, terutama panel surya dan baterai, perlu dieskalasi untuk memanfaatkan momentum ini.

Lokalisasi industri manufaktur juga perlu dilakukan dengan memastikan penciptaan lapangan kerja hijau dan transfer teknologi untuk industri dalam negeri. Untuk itu, pemerintah perlu memberikan insentif bagi produsen maupun konsumen untuk meningkatkan permintaan dan kepastian pasar sehingga dapat mendorong pengembangan industri energi terbarukan dan kendaraan listrik.

Pada akhirnya, krisis di Timur Tengah kembali menunjukkan bahwa ketergantungan Indonesia pada bahan bakar fosil membuat sistem energi nasional sangat rentan terhadap gejolak geopolitik global.

Karena itu, krisis ini seharusnya menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat transisi menuju energi terbarukan sebagai strategi untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi kerentanan ekonomi terhadap guncangan eksternal.

Jika dimanfaatkan dengan tepat dan disinergikan dengan agenda ekonomi nasional, transisi energi juga membuka jalan bagi transformasi ekonomi Indonesia menuju industri hijau yang lebih berdaya saing secara global.

Bisnis.com, JAKARTA - Panic buying bahan bakar minyak (bbm) terjadi di tengah masyarakat setelah muncul isu bahwa stok hanya cukup sampai 20 hari imbas konflik di Timur Tengah.

Isu ini memicu antrean panjang di sejumlah SPBU di beberapa daerah di Indonesia termasuk di Jember, Jawa Timur.

Antrean panjang kendaraan roda dua dan roda empat terjadi di beberapa SPBU Jember pada Jumat (6/3) pagi hingga siang.

Panic buying juga terjadi di wilayah Aceh, imbas kekeliruan pernyataan stok dan kenaikan harga BBM di tengah konflik Timur Tengah.

CEK FAKTA

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan stok BBM hanya sampai 20 hari karena terkait dengan kemampuan daya tampung (storage) yang dimiliki Indonesia.

"Memang sejak dahulu, sudah sejak lama, bahwa kemampuan storage kita, daya tampung BBM kita di Republik Indonesia ini tidak lebih dari 21 sampai 25 hari," katanya dikutip dari Antaranews, Sabtu.

Menurut Bahlil, standar nasional minimal berada di angka 20–21 hari, sementara maksimalnya sekitar 25 hari. Dalam rapat bersama Dewan Energi Nasional (DEN), rata-rata ketahanan stok BBM nasional tercatat berada di level 22–23 hari.

Ia menjelaskan bahwa keterbatasan stok bukan disebabkan ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan pasokan, melainkan karena kapasitas tangki penyimpanan yang belum mencukupi untuk menampung cadangan lebih besar.

“Kalau kita mau tambah, kita simpan di mana? Storage-nya memang belum cukup,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Bahlil meminta agar pemberitaan terkait stok BBM tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Ia mengatakan bahwa persoalannya terletak pada infrastruktur penyimpanan, bukan pada ketersediaan pasokan energi.

Sejalan dengan itu, PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga memastikan pasokan BBM nasional saat ini berada dalam kondisi aman di tengah kebutuhan Ramadhan dan Lebaran 2026 hingga dinamika geopolitik global.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan bahwa ketersediaan BBM yang berada pada kisaran sekitar 21 hari merupakan stok atau pasokan operasional yang secara normal dikelola dalam sistem logistik energi nasional. Hal ini guna menjamin kelancaran distribusi energi ke seluruh wilayah Indonesia.

"Stok sekitar 21 hari yang dikelola Pertamina Patra Niaga merupakan stok BBM yang secara normal selalu dijaga dalam sistem logistik energi nasional. Stok ini terus dilakukan top-up/re-fill atau penambahan produk melalui produksi dari kilang domestik maupun pengadaan impor yang telah direncanakan jauh hari sebelumnya, secara rutin dan berkala, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan BBM," ujar Roberth.

Ia menambahkan, Pertamina memiliki sistem pengelolaan rantai pasok energi yang terintegrasi, mulai dari pengadaan minyak mentah dan produk BBM, pengolahan di kilang, transportasi, hingga distribusi ke berbagai wilayah Indonesia.

Sistem tersebut memastikan ketersediaan energi tetap terjaga dan dapat diakses masyarakat secara merata.

Oleh sebab itu pihaknya meminta masyarakat untuk tidak panic buying karena justru akan menimbulkan terganggunya distribusi yang seharusnya normal.

Pemerintah berencana meningkatkan cadangan Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional hingga setara 90 hari. Upaya ini akan dilakukan melalui penambahan fasilitas penyimpanan (storage) baru yang mampu menampung pasokan hingga tiga bulan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan kemampuan penyimpanan BBM nasional selama ini hanya mampu menampung stok maksimal 25 hari. Kondisi tersebut membuat cadangan energi Indonesia relatif terbatas dibandingkan sejumlah negara lain.

"Kemampuan daya tampung BBM kita sejak lama hanya maksimal di 25 hari. Cadangan nasional kita minimal 20 sampai 23 hari, sekarang sudah 23 hari, jadi sebenarnya sudah di atas standar minimal," ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (4/3).

Ia mengatakan keterbatasan utama bukan pada ketersediaan pasokan BBM, melainkan pada fasilitas penyimpanan. Karena itu pemerintah berencana menambah infrastruktur storage agar stok energi nasional dapat ditingkatkan secara signifikan.

"Teman-teman sering bilang kenapa tidak stok sampai 60 hari. Mau taruh di mana? Storage kita tidak punya. Makanya arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) sekarang kita segera membangun storage supaya cadangan kita bisa sampai tiga bulan," kata Bahlil.

Menurutnya, pembangunan fasilitas penyimpanan ini merupakan bagian dari upaya memperbaiki sistem ketahanan energi nasional tanpa saling menyalahkan kebijakan sebelumnya.

Ia menyebut salah satu opsi lokasi pembangunan storage baru berada di wilayah Sumatera. Saat ini pemerintah masih mengkaji rencana tersebut melalui studi kelayakan.

"Dulu pernah saya jelaskan juga ke teman-teman media, salah satu alternatif terbaiknya di wilayah Sumatera," ujarnya.

Dewan Pakar Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) Ardian Nengkoda menyebut sekitar 84 persen minyak yang menuju Asia melewati Selat Hormuz. Jika jalur tersebut terganggu, pengiriman minyak dari negara-negara produsen seperti Arab Saudi, Irak, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, hingga Iran dapat terhambat.

Ketidakpastian tersebut juga tercermin dari lonjakan harga minyak mentah global. Berdasarkan data Reuters, harga minyak jenis Brent naik US$3,66 atau sekitar 4,7 persen menjadi US$81,40 per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) menguat US$3,33 atau 4,7 persen menjadi US$74,56 per barel.

Ardian memperingatkan jika gangguan distribusi minyak berlangsung lebih lama, tekanan terhadap harga energi global dapat meningkat. Kondisi ini berpotensi berdampak pada biaya logistik, harga pangan, hingga stabilitas ekonomi berbagai negara pengimpor energi, termasuk Indonesia.