KOMPAS.com-Uni Eropa memperkirakan harga minyak dan gas masih akan bertahan di atas level sebelum perang Iran setidaknya hingga akhir 2027.

Kenaikan harga energi tersebut diperkirakan ikut mendorong harga barang dan jasa lain di kawasan Eropa.

Komisaris Ekonomi Uni Eropa Valdis Dombrovskis mengatakan, lonjakan harga energi menjadi penyebab utama naiknya proyeksi inflasi kawasan.

Inflasi Uni Eropa kini diperkirakan mencapai 3,1 persen pada tahun ini dan 2,4 persen pada 2027.

Angka itu jauh lebih tinggi dibanding proyeksi sebelumnya untuk tahun ini, yakni 1,9 persen.

“Kami memperkirakan bahwa inflasi energi ini secara bertahap juga akan merembes ke berbagai sektor ekonomi,” kata Dombrovskis seusai pertemuan menteri keuangan dari 21 negara anggota zona euro, Jumat (22/5/2026).

Zona euro merupakan kelompok negara Uni Eropa yang memakai mata uang euro. Menteri keuangan negara tersebut tergabung dalam forum Eurogroup.

Harga barang diperkirakan tetap tinggi

Presiden Bank Sentral Eropa atau European Central Bank, Christine Lagarde, mengatakan tekanan harga tidak akan langsung hilang meski perang di Timur Tengah berakhir dalam waktu dekat.

Menurut Lagarde, kenaikan harga energi akan memberi efek tertunda terhadap harga barang lain.

“Dan kemungkinan besar tingkat harga akan lebih tinggi pada akhir krisis ini, ketika kita melihat akhir dari krisis ini,” kata Lagarde.

Lagarde mengatakan, European Central Bank akan mengambil “semua langkah yang diperlukan” untuk menjaga stabilitas harga sesuai target inflasi 2 persen.

Meski begitu, ia tidak memberi sinyal tegas soal kemungkinan kenaikan suku bunga dalam waktu dekat.

“Kami akan terus mengikuti pendekatan yang bergantung pada data dan pertemuan demi pertemuan untuk menentukan sikap kebijakan moneter yang paling tepat guna mencapai target jangka menengah 2% kami,” ujar Lagarde.

Selat Hormuz jadi kunci

Presiden Eurogroup Kyriakos Pierrakakis mengatakan, akhir krisis bagi Uni Eropa berarti kembalinya pelayaran bebas melalui Selat Hormuz tanpa pungutan atau hambatan tambahan.

Selat Hormuz menjadi jalur penting bagi perdagangan energi dunia. Sekitar seperlima pasokan minyak dan gas global melewati jalur tersebut.

Perang Iran membuat jalur energi global terganggu. Kondisi itu memicu lonjakan harga minyak dan gas.

Dampaknya langsung terasa bagi Eropa yang masih bergantung pada impor energi.

Pertumbuhan ekonomi melemah

Pierrakakis mengatakan, ekonomi zona euro masih akan tumbuh, tetapi lajunya lebih lambat dari perkiraan sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi zona euro diperkirakan mencapai 0,9 persen pada tahun ini dan 1,2 persen pada 2027.

Angka tersebut lebih rendah dari proyeksi sebelumnya.

Meski begitu, Pierrakakis menegaskan ekonomi Eropa belum mengarah ke resesi.

Menurut dia, proyeksi terbaru masih “jelas jauh dari skenario resesi.”

Kenaikan proyeksi inflasi membuat pasar mulai memperkirakan European Central Bank berpotensi kembali menaikkan suku bunga untuk menahan tekanan harga.

Namun, Lagarde menegaskan keputusan European Central Bank tetap bergantung pada data ekonomi terbaru dan evaluasi setiap rapat kebijakan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Presiden COP31 Murat Kurum mendesak percepatan elektrifikasi di negara-negara di dunia. Elektrifikasi merupakan perubahan penting yang dibutuhkan untuk memerangi perubahan iklim dan melaksanakan komitmen konferensi iklim PBB sebelumnya.

Kurum adalah Menteri Lingkungan Hidup, Urbanisasi, dan Perubahan Iklim Turki. Ia akan memimpin sidang-sidang di konferensi iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, pada November 2026.

Ia mengatakan, krisis energi saat ini menegaskan pentingnya diversifikasi sumber energi nasional dan pengembangan energi terbarukan. Semua ini mengacu pada semakin pentingnya peran listrik sebagai sumber energi di seluruh dunia.

"Pemerintah, lembaga-lembaga internasional, dan sektor swasta semakin meningkatkan fokus pada elektrifikasi sebagai bagian terpenting dari transisi energi," ujar Kurum di Copenhagen Climate Ministers' Meeting, pada Rabu (20/5).

Ia mengatakan, saat ini sekitar 20% dari konsumsi energi final dunia dipenuhi dari energi listrik. Ia mengajak negara-negara di dunia untuk meningkatkan kontribusi listrik sebagai sumber energi secepat mungkin.

Konsumsi energi final mengacu pada energi yang dikonsumsi oleh pengguna akhir, seperti individu dan perusahaan-perusahaan untuk memanaskan atau mendinginkan bangunan, menyalakan lampu-lampu, perangkat listrik, dan peralatan rumah tangga, kendaraan, mesin-mesin, serta pabrik.

Dalam skenario “Net Zero Emissions by 2050”, Badan Energi Internasional (IEA) menyatakan rasio 20% konsumsi energi final harus ditingkatkan menjadi lebih dari 27% pada tahun 2030, dan lebih dari 50% pada pertengahan abad ini.

Dekarbonisasi Pembangkit Listrik

Pendorong utama peningkatan ini kemungkinan besar adalah dekarbonisasi transportasi - melalui percepatan peluncuran kendaraan listrik (EV) - dan pemanasan rumah tangga, dalam bentuk pompa panas bertenaga listrik.

“Untuk mencapai misi ini, dekarbonisasi pembangkit listrik sangatlah penting. Namun, itu saja tidak cukup. Kita juga perlu mengelektrifikasi berbagai proses dalam kehidupan kita,” kata Kurum.

“Kami ingin memulai percakapan global tentang elektrifikasi.”

COP31 akan diselenggarakan di kota resor pesisir Antalya, Turki, dari tanggal 9 hingga 20 November 2026.

Pernyataan Kurum semakin relevan di tengah krisis energi yang terjadi sejak Amerika Serikat (AS) dan Israel melancarkan serangan ke Iran pada akhir Februari lalu. Blokade terhadap Selat Hormuz, yang menjadi jalur penting bagi 20% pasokan minyak dan gas dunia, membuat harga komoditas energi dan turunannya melambung.

Konflik geopolitik di Timur Tengah yang berkepanjangan ini diperkirakan masih bakal menimbulkan gejolak di pasar minyak global. Beberapa negara telah melakukan antisipasi, dengan mencari pasokan minyak dan gas dari negara-negara lain di luar kawasan Timur Tengah. Sejumlah negara juga meningkatkan kapasitas energi terbarukan dalam bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi.

MOSKOW - Utusan Presiden Rusia Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, memperingatkan bahwa Eropa akan segera dihantam “tsunami krisis energi” setelah serangkaian "gempa politik". Peringatan ini muncul ketika guncangan energi yang disebabkan oleh perang Amerika Serikat (AS)-Israel terhadap Iran terus mengganggu pasokan di seluruh wilayah.

Sejak awal perang AS-Israel melawan Iran pada akhir Februari, patokan minyak mentah global telah melonjak sekitar 50%, memaksa harga bahan bakar ritel dan gas alam grosir mencapai rekor tertinggi.

Konflik Timur Tengah semakin memperburuk situasi kritis di negara-negara Eropa, yang telah secara drastis mengurangi impor energi Rusia sejak eskalasi perang Ukraina tahun 2022.

“Akan ada lebih banyak lagi karena tsunami krisis energi akan segera menghantam Uni Eropa/Inggris,” tulis Dmitriev di X, menanggapi seorang jurnalis Swedia yang mencatat bahwa partai sayap kanan Jerman, AfD, hampir sebesar gabungan CDU dan SPD dalam jajak pendapat terbaru, menyebut pergeseran itu sebagai “gempa politik".

Partai-partai arus utama tradisional di seluruh Eropa semakin kehilangan dukungan dari koalisi sayap kanan atau tengah-kanan selama beberapa tahun terakhir.

Menurut laporan Russia Today, Jumat (22/5/2026), guncangan energi terkait perang AS-Israel melawan Iran telah mendorong Inggris untuk mengeluarkan izin sementara untuk impor bahan bakar diesel dan jet asal Rusia untuk menstabilkan pasar yang terguncang oleh gangguan navigasi melalui Selat Hormuz. Rute Selat Hormuz menangani sekitar 20% minyak dan LNG global.

Keputusan Inggris yang diumumkan pada hari Rabu itu mencerminkan langkah serupa yang dilakukan AS awal pekan ini dengan memperpanjang pengecualian sanksi untuk pembelian minyak Rusia melalui jalur laut dalam jumlah terbatas.

Beberapa pejabat di seluruh Uni Eropa telah menyerukan pemulihan hubungan energi dengan Rusia untuk mengatasi krisis tersebut. Namun, Komisi Eropa telah menyatakan bahwa tidak akan ada kembali ke impor energi Rusia dan akan terus mengejar penghentian total penggunaan bahan bakar fosil Rusia pada tahun 2027.

Awal tahun ini, Dmitriev mengatakan bahwa Uni Eropa "mau tidak mau akan meminta" gas Rusia, karena harga energi diproyeksikan akan terus meningkat. Dia juga menyatakan bahwa blok tersebut adalah yang terakhir dalam antrean di antara konsumen energi Rusia karena Moskow memperluas proyek dengan negara lain.

JAKARTA - Pasar minyak global berisiko mencapai titik kritis dalam tiga bulan ke depan seiring menipisnya cadangan dan gangguan pasokan yang berkepanjangan. Tanpa terobosan perundingan damai konflik Iran, tekanan terhadap sistem energi dunia diperkirakan akan semakin meningkat. Kolumnis energi Reuters Ron Bousso memperingatkan, pasar minyak dunia menghadapi risiko lonjakan harga dan penurunan permintaan secara paksa jika krisis berlanjut.

"Pasar masih memiliki bantalan, tetapi terbatas dan terus terkuras dengan cepat. Setiap hari gangguan aliran melalui Selat Hormuz memperbesar tekanan pada sistem energi global," ujar dia dikutip dari Reuters, Jumat (20/5/2026).

Gangguan utama berasal dari tertutupnya Selat Hormuz yang selama ini menjadi jalur sekitar 20% pasokan minyak dan gas global. Hingga hampir tiga bulan sejak konflik AS-Israel dengan Iran pada 28 Februari, jalur strategis tersebut masih belum sepenuhnya pulih meski upaya gencatan senjata terus dilakukan.

Untuk mengatasi kekurangan pasokan sekitar 13 juta barel per hari, industri energi global mengandalkan sumber alternatif, pelepasan cadangan strategis, serta penurunan konsumsi. Badan Energi Internasional (IEA) bahkan telah mengoordinasikan pelepasan cadangan strategis sebesar 400 juta barel, sementara negara importir beralih ke pasokan dari Amerika Serikat (AS) dan Amerika Latin.

Namun, cadangan tersebut dinilai tidak akan bertahan lama. Data Administrasi Informasi Energi AS menunjukkan stok minyak global menyusut dengan laju tercepat 5,27 juta barel per hari pada Maret dan meningkat menjadi 8,62 juta barel per hari pada April, dengan penurunan diperkirakan mencapai puncak sekitar 9 juta barel per hari pada Mei.

Analis independen memperkirakan total penurunan cadangan dapat mencapai 1,2 miliar barel, yang berpotensi mendorong stok komersial ke bawah batas minimum operasional pada Agustus. Kondisi ini dapat mengganggu fungsi sistem penyimpanan dan distribusi energi secara global.

Laporan pasar minyak IEA memperkirakan defisit pasokan global mencapai 1,78 juta barel per hari pada 2026 dan bisa melebar hingga 6 juta barel per hari pada kuartal II, dengan asumsi Selat Hormuz kembali dibuka dalam waktu dekat.

Harga minyak sempat turun sekitar 6% setelah muncul sinyal negosiasi damai antara AS dan Iran mendekati tahap akhir. Meski demikian, harga minyak Brent tetap meningkat sekitar 50% sejak konflik dimulai dan berada di kisaran USD110 per barel, dengan potensi kenaikan lebih lanjut.

JPMorgan memperkirakan stok komersial di negara maju akan mencapai level tekanan operasional pada awal Juni, sementara Saudi Aramco mengingatkan risiko penurunan tajam stok bensin dan bahan bakar pesawat menjelang musim panas. Pasar energi global dinilai berada dalam fase rentan. Tanpa pemulihan pasokan dengan cepat, tekanan terhadap harga dan stabilitas energi berpotensi berlanjut hingga paruh kedua tahun ini.

Tiga kapal supertanker berhasil melintasi Selat Hormuz pada Rabu (20/5). Kapal tanker raksasa itu memuat minyak mentah menuju pasar Asia.

Ketiga supertanker itu memuat 6 juta barel minyak mentah. Setelah menunggu lebih dari dua bulan sejak gangguan di Selat Hormuz, muatan ketiga supertanker akhirnya bisa dikirim ke negara-negara Asia. Menurut data pelayaran LSEG dan Kpler, satu kapal lainnya sedang memasuki Selat Hormuz.

Ketiga kapal tanker yang berhasil melintas Hormuz termasuk segelintir supertanker yang berhasil keluar dari Teluk pada Mei ini, melalui jalur transit yang diperintahkan Iran untuk digunakan kapal-kapal.

Namun, di antara ketiga supertanker itu tak ada yang tujuannya Indonesia. Kapal yang berhasil keluar Selat Hormuz adalah Very Large Crude Carrier (VLCC) berbendera Korea Selatan Universal Winner.

VLCC Korsel ini membawa 2 juta barel minyak mentah Kuwait yang dimuat pada 4 Maret. Data Kpler menunjukkan kapal tanker itu menuju Ulsan, lokasi kilang terbesar Korsel milik SK Energy, untuk membongkar muatan pada 9 Juni.

Sedangkan dua supertanker lainnya yang berhasil melintas Selat Hormuz mengangkut muatan menuju China.

Sekitar 10 kapal melintasi selat dalam 24 jam terakhir, termasuk kapal kargo kecil dan kapal tanker kimia yang memasuki Teluk, menurut data Kpler dan analisis satelit dari SynMax.

Kemarin, asosiasi industri pelayaran mengeluarkan panduan baru bagi kapal yang ingin berlayar melalui Selat Hormuz. Panduan itu menyoroti berbagai bahaya navigasi, termasuk risiko serangan, ancaman drone dan ranjau, kemacetan lalu lintas yang tidak menentu, hingga berkurangnya pengawasan militer.

"Ratusan kapal masih belum dapat melintasi Selat Hormuz dan jika kondisi navigasi kembali normal, pergerakan seluruh kapal tersebut di dalam selat bisa menjadi bahaya navigasi yang signifikan," kata asosiasi tersebut, dikutip Reuters, Rabu (21/5).

Perang Iran melawan agresi AS dan Israel yang dimulai pada 28 Februari, telah memangkas drastis pelayaran melalui Selat Hormuz, jalur yang biasanya dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dan energi dunia.

Sebelum perang dimulai, lalu lintas pelayaran melalui Selat Hormuz rata-rata mencapai 125 hingga 140 pelayaran per hari.

Sementara beberapa hari terakhir, lalu lintas pelayaran rata-rata hanya sekitar 10 kapal masuk dan keluar selat setiap hari, termasuk kapal kargo, kapal tanker kimia dan gas petroleum cair. Kapal tanker minyak mentah masih menjadi bagian kecil dari total volume pelayaran, menurut analisis Reuters berdasarkan data pelacakan kapal.

Saat ini, sekitar 20 ribu pelaut masih terjebak di dalam kawasan Teluk di atas ratusan kapal.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA, KOMPAS.com - Krisis geopolitik di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga minyak dunia mulai mengubah peta industri otomotif global.

Di tengah kenaikan harga bahan bakar dan kekhawatiran terhadap keamanan energi, penjualan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) justru menunjukkan akselerasi.

Laporan terbaru International Energy Agency (IEA) memperkirakan hampir 30 persen mobil yang terjual secara global pada 2026 akan berupa kendaraan listrik.

Proyeksi itu muncul di tengah gejolak energi akibat konflik di Timur Tengah yang mendorong harga minyak mentah naik tajam.

Dalam laporan Global EV Outlook 2026 yang dikutip pada Kamis (21/5/2026), IEA menyebut penjualan mobil listrik global diproyeksikan mencapai 23 juta unit tahun ini. Angka tersebut setara sekitar 28 persen dari total penjualan mobil dunia.

IEA mencatat penjualan kendaraan listrik sepanjang 2025 sudah tumbuh lebih dari 20 persen secara tahunan menjadi sekitar 21 juta unit.

Dengan kata lain, satu dari empat mobil yang terjual tahun lalu sudah merupakan kendaraan listrik.

Kondisi itu terjadi bersamaan dengan meningkatnya tekanan di pasar energi global setelah konflik Iran dan ketegangan di kawasan Timur Tengah mengganggu pasokan minyak dunia.

Reuters melaporkan harga minyak sempat menembus lebih dari 100 dollar AS per barrel atau sekitar Rp 1,76 juta per barrel (asumsi kurs Rp 17.660 per dollar AS).

Ketergantungan minyak kembali jadi sorotan

IEA menilai krisis energi akibat konflik di Timur Tengah kembali memperlihatkan tingginya ketergantungan banyak negara terhadap impor minyak.

Lembaga tersebut mencatat sektor transportasi jalan raya saat ini menyumbang hampir separuh permintaan minyak global. Karena itu, respons kebijakan terhadap krisis energi kali ini diperkirakan akan memengaruhi arah pasar otomotif dunia dalam jangka panjang.

IEA menyinggung krisis minyak pada 1970-an yang mendorong lahirnya standar efisiensi bahan bakar kendaraan.

Kebijakan tersebut kemudian membuat efisiensi konsumsi bahan bakar mobil konvensional hampir dua kali lebih baik dibandingkan periode 1975.

Sementara itu, saat pandemi Covid-19, banyak negara mulai memberikan subsidi kendaraan listrik untuk mendorong pemulihan ekonomi sekaligus mempercepat adopsi EV.

Dalam laporan tersebut, IEA menyebut armada kendaraan listrik global pada 2025 berhasil mengurangi konsumsi minyak sekitar 1,7 juta barrel per hari (bph).

Pengurangan konsumsi minyak itu terutama terjadi di negara-negara yang telah menerapkan standar efisiensi bahan bakar dan emisi karbon seperti China dan Uni Eropa.

Beberapa negara Asia Tenggara, termasuk Vietnam sebagai pasar EV terbesar di kawasan, juga mulai memperluas insentif pajak kendaraan listrik sebagai bagian dari respons terhadap krisis energi saat ini.

Harga bensin naik, EV dinilai lebih hemat

IEA menilai lingkungan harga minyak yang tinggi membuat konsumen mulai memperhatikan manfaat ekonomi kendaraan listrik.

Mobil listrik dinilai memiliki biaya operasional yang lebih rendah dibanding kendaraan bermesin pembakaran internal atau internal combustion engine (ICE), terutama karena efisiensi energinya lebih tinggi.

Kenaikan harga minyak akibat konflik di Timur Tengah juga memperbesar potensi penghematan penggunaan kendaraan listrik.

IEA mencatat berdasarkan rata-rata harga minyak pada April 2026, penghematan biaya bahan bakar tahunan pengguna EV di Uni Eropa meningkat 35 persen dibanding penghematan pada 2025.

Untuk armada kendaraan perusahaan yang menempuh jarak jauh, potensi penghematan biaya operasional bahkan disebut bisa beberapa kali lebih besar dibanding konsumen biasa.

“Tanda-tanda awal menunjukkan penjualan kendaraan listrik meningkat di negara-negara yang menghadapi masalah pasokan, atau di mana kenaikan harga bahan bakar sangat tajam,” tulis IEA dalam laporannya.

Meski demikian, IEA menyebut dampak penuh dari krisis energi terhadap pasar kendaraan masih membutuhkan waktu untuk terlihat, salah satunya karena adanya jeda antara pemesanan dan pengiriman kendaraan.

Penjualan EV mulai meningkat di sejumlah negara

Sejumlah indikator awal mulai menunjukkan kenaikan minat terhadap kendaraan listrik di negara-negara yang mengalami lonjakan harga bahan bakar.

Reuters mencatat registrasi kendaraan listrik di Eropa naik 34 persen secara tahunan pada April 2026. Kenaikan tersebut menjadi periode pertama yang sepenuhnya mencerminkan dampak perang Iran terhadap pasar energi global.

Beberapa produsen otomotif besar seperti Volkswagen, Stellantis, Volvo, Renault, hingga SEAT/Cupra dilaporkan mengalami peningkatan pesanan kendaraan listrik.

Renault bahkan menyebut terjadi perubahan minat konsumen secara signifikan di Inggris setelah harga bahan bakar naik tajam.

Reuters juga melaporkan platform jual beli kendaraan seperti Carwow dan OLX mengalami lonjakan pencarian kendaraan listrik, termasuk untuk merek asal China seperti BYD, Leapmotor, dan Xpeng.

Fenomena serupa mulai terlihat di negara-negara Eropa Selatan yang sebelumnya relatif lambat mengadopsi kendaraan listrik.

Konsumen mulai memandang EV sebagai cara untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil di tengah ketidakpastian geopolitik.

Asia Tenggara dan India dorong kendaraan roda dua listrik

Di negara berkembang dengan tingkat kepemilikan kendaraan yang masih rendah dan sensitivitas tinggi terhadap harga bahan bakar, kendaraan listrik roda dua dan roda tiga dinilai menjadi pilihan yang semakin menarik.

IEA mencatat penjualan kendaraan listrik roda dua dan roda tiga di Asia Tenggara meningkat lebih dari dua kali lipat secara tahunan pada kuartal I-2026.

Sementara di India, penjualan kendaraan listrik jenis tersebut tumbuh lebih dari 30 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan dampak kenaikan harga energi tidak hanya mendorong pertumbuhan mobil listrik, tetapi juga mempercepat adopsi kendaraan listrik berbiaya lebih rendah di negara berkembang.

China manfaatkan EV untuk tekan impor minyak

Bagi negara-negara yang masih bergantung pada impor minyak, peningkatan penggunaan kendaraan listrik juga mulai dipandang sebagai bagian dari strategi ketahanan energi nasional.

China yang merupakan importir minyak terbesar dunia saat ini juga menjadi negara dengan populasi kendaraan listrik terbesar.

IEA mencatat kendaraan listrik di China berhasil mengurangi permintaan minyak sekitar 1 juta bph pada 2025. Jumlah tersebut diproyeksikan meningkat menjadi 2,7 juta bph pada 2030.

Secara global, pengurangan konsumsi minyak akibat penggunaan kendaraan listrik diperkirakan meningkat tiga kali lipat menjadi sekitar 5 juta bph pada 2030.

IEA juga menyebut peningkatan penggunaan truk listrik, yang merupakan moda transportasi dengan konsumsi minyak terbesar kedua setelah kendaraan penumpang, berpotensi mengurangi konsumsi minyak sekitar 1 juta bph pada 2035 berdasarkan kebijakan saat ini.

Dominasi China di pasar EV global

Di tengah meningkatnya permintaan global, China tetap menjadi pemain dominan dalam industri kendaraan listrik dunia.

Financial Times melaporkan China memproduksi hampir 75 persen kendaraan listrik dunia pada 2025. Persaingan harga yang ketat di pasar domestik membuat produsen China agresif memperluas ekspor ke berbagai negara.

IEA sebelumnya mencatat penjualan mobil listrik di China sudah melampaui 11 juta unit pada 2024. Jumlah tersebut bahkan lebih besar dibanding total penjualan EV global dua tahun sebelumnya.

Dominasi China ikut menekan harga kendaraan listrik global. Dengan produksi massal dan biaya baterai yang semakin murah, harga EV menjadi semakin kompetitif dibanding mobil berbahan bakar bensin.

Financial Times melaporkan lebih dari 30 persen kendaraan listrik di Eropa pada 2025 sudah dijual dengan harga lebih murah dibanding kendaraan berbahan bakar bensin.

IEA memperkirakan Asia Tenggara juga akan menjadi pasar penting kendaraan listrik dalam satu dekade mendatang. Pangsa EV di kawasan tersebut diproyeksikan meningkat dari sekitar 20 persen pada 2025 menjadi 60 persen pada 2035.

Amerika Serikat alami perlambatan

Meski pasar global tumbuh pesat, perkembangan kendaraan listrik di Amerika Serikat justru menunjukkan perlambatan.

Axios melaporkan penjualan EV di AS mulai melambat setelah insentif pajak kendaraan listrik dihapus dalam kebijakan anggaran 2025.

Namun demikian, kenaikan harga bensin akibat konflik Timur Tengah dinilai tetap dapat mendorong sebagian konsumen kembali mempertimbangkan kendaraan listrik.

IEA memperkirakan tren pertumbuhan kendaraan listrik masih akan berlanjut dalam beberapa tahun ke depan. Dalam skenario kebijakan saat ini, penjualan kendaraan listrik diproyeksikan melampaui 40 persen dari total penjualan mobil global pada 2030.

Lembaga tersebut menilai kombinasi harga bahan bakar yang tinggi, biaya baterai yang semakin murah, serta dorongan negara-negara untuk memperkuat ketahanan energi menjadi faktor utama pertumbuhan pasar kendaraan listrik global.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

BANGKOK, KOMPAS.com - Pemerintah Thailand mulai mempertimbangkan kembali kebijakan ekspor bahan bakar minyak, khususnya avtur atau jet fuel, setelah kapasitas penyimpanan minyak di negara tersebut mendekati batas aman.

Kondisi ini terjadi hanya beberapa bulan setelah pemerintah memberlakukan larangan ekspor bahan bakar akibat kekhawatiran terhadap krisis energi global.

Perubahan arah kebijakan itu muncul di tengah meningkatnya tekanan pada industri kilang minyak Thailand yang harus terus memproduksi bahan bakar untuk menjaga pasokan domestik.

Di sisi lain, konsumsi beberapa jenis bahan bakar justru melemah sehingga membuat tangki penyimpanan cepat penuh.

Nation Thailand melaporkan, operator kilang secara resmi meminta Kementerian Energi Thailand untuk mengizinkan ekspor bahan bakar olahan yang berlebih, terutama avtur.

Permintaan itu diajukan karena kapasitas penyimpanan di berbagai depot minyak mendekati level yang dikenal sebagai “tank-top level”, atau sekitar 70 persen dari kapasitas aman penyimpanan.

Kondisi tersebut membuat sejumlah kilang mulai mengurangi kapasitas produksi hingga 15 persen untuk mencegah tangki meluap.

Langkah itu dilakukan meski sebelumnya pemerintah mendorong kilang tetap beroperasi penuh guna memastikan ketahanan energi nasional.

Tangki penyimpanan minyak Thailand nyaris penuh

Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional Thailand Chatchai Bangchuad mengatakan pemerintah akhirnya menyetujui ekspor avtur ke Vietnam dan Filipina.

Keputusan itu diambil setelah otoritas menilai pasokan energi domestik Thailand masih berada dalam kondisi aman.

“Thailand memiliki cadangan yang cukup dan ekspor dapat dilakukan tanpa memengaruhi keamanan energi dalam negeri,” kata Chatchai seperti dikutip Bangkok Post, Kamis (21/5/2026).

Thailand longgarkan larangan ekspor bahan bakar

Keputusan tersebut sekaligus menandai pelonggaran kebijakan pembatasan ekspor bahan bakar yang diberlakukan sejak awal Maret 2026.

Saat itu, pemerintah Thailand menghentikan ekspor berbagai produk minyak olahan, termasuk bensin, diesel, dan avtur, sebagai respons atas meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Larangan ekspor itu diterapkan setelah konflik di kawasan Timur Tengah memicu kekhawatiran terhadap gangguan pasokan energi global.

Thailand, yang sangat bergantung pada impor energi, memilih menahan pasokan bahan bakar di dalam negeri untuk mengantisipasi lonjakan harga dan kemungkinan kelangkaan.

Dalam pernyataan resmi pemerintah Thailand pada Maret 2026 lalu, pembatasan ekspor dilakukan untuk menjaga stabilitas energi nasional.

Pemerintah juga saat itu menyebut cadangan energi negara masih cukup untuk bertahan sekitar 95 hari. Adapun saat ini cadangan energi Thailand setara 110 hari.

Menteri Energi Thailand Atthapol Rerkpiboon sebelumnya mengatakan pemerintah berupaya mencari sumber energi alternatif untuk mengurangi risiko gangguan pasokan.

Thailand juga memperpanjang kontrol harga gas memasak serta memberikan subsidi untuk mendorong penggunaan biodiesel dan benzena.

Namun, setelah beberapa bulan berjalan, pembatasan ekspor justru memunculkan persoalan baru. Permintaan diesel di dalam negeri melemah, sementara produksi kilang tetap tinggi.

Akibatnya, stok bahan bakar terus menumpuk.

Nation Thailand melaporkan, kapasitas penyimpanan minyak mulai mendekati batas aman sehingga pemerintah mulai mempertimbangkan relaksasi aturan ekspor, terutama untuk Jet A-1 atau avtur.

Kondisi itu memperlihatkan dilema yang dihadapi Thailand dalam menjaga keseimbangan antara ketahanan energi domestik dan keberlangsungan industri kilang minyak. Di satu sisi, pemerintah ingin memastikan pasokan dalam negeri tetap aman.

Namun di sisi lain, pembatasan ekspor terlalu lama dapat menekan operasional kilang dan menimbulkan biaya penyimpanan yang semakin besar.

Vietnam dan Filipina jadi tujuan ekspor

Keputusan membuka kembali ekspor avtur juga dinilai penting bagi negara-negara tetangga di Asia Tenggara yang sempat terdampak pembatasan ekspor Thailand dan China.

Vietnam menjadi salah satu negara yang paling terdampak. Reuters sebelumnya melaporkan, maskapai penerbangan Vietnam menghadapi risiko pengurangan penerbangan akibat terbatasnya pasokan avtur dari Thailand dan China.

Thailand menghentikan ekspor produk minyak olahan pada 6 Maret 2026, sedangkan China memperketat pengendalian ekspor bahan bakar beberapa hari kemudian. Langkah dua negara tersebut memicu kekhawatiran terhadap pasokan avtur di kawasan Asia.

Vietnam diketahui sangat bergantung pada impor avtur dari Thailand dan China. Karena itu, pelonggaran ekspor Thailand dipandang dapat membantu meredakan tekanan pasokan di industri penerbangan regional.

Selain Vietnam, Filipina juga menjadi negara tujuan ekspor avtur Thailand setelah pemerintah memberikan izin ekspor terbatas.

Konsumsi bahan bakar naik, permintaan solar melemah

Di tengah perubahan kebijakan tersebut, konsumsi bahan bakar di Thailand justru menunjukkan tren meningkat pada awal tahun ini.

Bangkok Post melaporkan konsumsi bahan bakar Thailand pada kuartal I 2026 naik 5,3 persen secara tahunan menjadi rata-rata 167 juta liter per hari.

Kenaikan konsumsi itu terutama didorong oleh meningkatnya aktivitas ekonomi dan sektor transportasi. Konsumsi avtur juga meningkat seiring pulihnya perjalanan udara internasional.

Meski demikian, peningkatan konsumsi tersebut belum mampu menyerap seluruh produksi kilang minyak dalam negeri. Permintaan solar yang melemah disebut menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan penumpukan stok.

Dalam laporan Nation Thailand, operator kilang menyatakan ekspor menjadi solusi sementara untuk mengurangi tekanan pada kapasitas penyimpanan.

Sementara itu, industri penerbangan Thailand juga sempat menyuarakan kekhawatiran terkait pasokan avtur beberapa bulan terakhir.

Bangkok Aviation Fuel Services Plc (BAFS), perusahaan penyedia layanan pengisian avtur di Thailand, sebelumnya meminta pemerintah mengecualikan avtur dari larangan ekspor.

Maskapai nasional Thai Airways bahkan sempat menyampaikan kekhawatiran terkait potensi gangguan pasokan bahan bakar penerbangan. Meski demikian, perusahaan tetap berencana menambah penerbangan ke Eropa dalam beberapa bulan mendatang.

Thailand mulai dorong penggunaan SAF

Di tengah tantangan pasokan energi global, Thailand juga mulai mendorong penggunaan sustainable aviation fuel (SAF) atau bahan bakar penerbangan berkelanjutan.

Otoritas Penerbangan Sipil Thailand (CAAT) tengah menyusun peta jalan penggunaan SAF secara bertahap hingga 2037. Pada tahap awal, Thailand menargetkan campuran SAF sebesar 1 persen pada 2026 sebelum meningkat menjadi 8 persen pada 2037.

Regulasi terkait standar Jet A-1 yang memungkinkan pencampuran SAF hingga 50 persen mulai berlaku pada awal 2026.

Kebijakan itu menjadi bagian dari strategi jangka panjang Thailand untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil sekaligus mendukung transisi energi di sektor penerbangan.

Meski begitu, dalam jangka pendek, fokus utama pemerintah Thailand masih tertuju pada upaya menjaga keseimbangan pasokan energi domestik dan stabilitas industri pengolahan minyak.

Ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga energi global juga masih menjadi perhatian utama pemerintah Thailand.

Sejumlah negara di Asia mulai menerapkan kebijakan penghematan energi, pengendalian harga bahan bakar, hingga pembatasan ekspor untuk menjaga pasokan domestik.

Thailand termasuk salah satu negara yang paling aktif menerapkan langkah pengamanan energi sejak awal konflik memanas.

Selain menghentikan ekspor bahan bakar, pemerintah juga mendorong masyarakat menghemat energi, termasuk melalui kebijakan work from home bagi sebagian sektor.

Namun, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa tekanan terhadap kapasitas penyimpanan kini menjadi tantangan baru yang harus dihadapi pemerintah Thailand.

Dengan mulai dibukanya kembali ekspor avtur ke Vietnam dan Filipina, pemerintah Thailand berupaya mengurangi kelebihan stok tanpa mengganggu pasokan dalam negeri.

Kebijakan itu sekaligus menunjukkan bagaimana dinamika pasar energi global dapat memengaruhi keputusan strategis negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Kecerdasan Artifisial (Artificial Intelligence/ AI) begitu masif merajai narasi kemajuan teknologi global. Namun di balik kemampuannya menulis naskah, menganalisis data, hingga mendiagnosis penyakit, tersembunyi biaya lingkungan yang monumental: konsumsi listrik dan jejak karbon yang dapat dikatakan melampaui batas kewajaran.

Sebagai gambaran, sebuah riset terkini mengungkap bahwa proses pelatihan model skala besar semacam ChatGPT dapat melepaskan 552-ton karbon dioksida. Jumlah ini sebanding dengan emisi tahunan 121 rumah di Amerika Serikat.

Raksasa teknologi pun tak luput dari masalah ini. Lonjakan kebutuhan listrik untuk pusat data AI telah menyebabkan emisi gas rumah kaca Google meningkat sebesar 51% sejak 2019. Lonjakan ini berpotensi menggagalkan target keberlanjutan mereka. Menjadi sebuah ironi ketika teknologi yang diciptakan untuk menghemat sumber daya malah menjelma menjadi beban baru bagi bumi.

Beban Ekologis di Balik Akselerasi Teknologi

International Energy Agency (IEA) mencatat konsumsi listrik pusat data global mencapai 415 terawatt-jam (TWh) pada 2024, atau sekitar 1,5% dari total permintaan listrik dunia. Angka ini diproyeksikan naik lebih dari dua kali lipat menjadi 945 TWh pada 2030, mendekati total konsumsi listrik tahunan Jepang saat ini (IEA, 2025).

Yang lebih mengkhawatirkan, konsumsi tersebut didorong oleh lonjakan permintaan server khusus AI. Di Amerika Serikat, server AI sudah menyumbang 22% dari total konsumsi energi pusat data pada 2023 dan diproyeksikan akan naik menjadi 50%-55% pada 2028.

Sementara itu, fase inference, yaitu pengoperasian model AI setelah pelatihan, diduga menyumbang hingga 90% dari total konsumsi energi siklus hidup sebuah model (NTT Data, 2025). Artinya, semakin populer sebuah aplikasi AI, semakin besar pula tagihan lingkungannya.

Geopolitik Pusat Data dan Krisis Infrastruktur Kelistrikan

Persoalan ini bukan lagi sekadar masalah teknis, melainkan krisis kebijakan. Berbagai negara kini berlomba menata ulang ketahanan energinya untuk menampung ledakan permintaan pusat data.

Di Amerika Serikat, pusat data di negara bagian Virginia Utara saja mengonsumsi sekitar 25–30 TWh per tahun, angka ini lebih besar dari konsumsi listrik beberapa negara.

Irlandia menghadapi situasi lebih ekstrem di mana pusat data kini memakan 22% dari total listrik nasional (theirishtime.com, 2025). Sementara Singapura sempat memberlakukan moratorium pembangunan pusat data akibat keterbatasan kapasitas jaringan listrik.

Pada Juni 2025, Ember Energy Research CIC memperingatkan bahwa kemacetan jaringan (grid congestion) dan infrastruktur listrik yang terjadi di Eropa yang sudah tertekan oleh elektrifikasi industri mengancam keandalan pasokan bagi pusat data.

Sebaliknya, negara-negara Skandinavia seperti Islandia dan Norwegia justru menjadikan energi bersih sebagai daya tarik investasi pusat data. Islandia memiliki jejak karbon listrik hampir nol berkat geotermal dan hidro. Sedangkan Norwegia menawarkan pasokan listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) yang stabil.

Jepang dan Cina tak kalah agresif; Jepang diproyeksikan akan melihat konsumsi listrik pusat datanya naik tiga kali lipat pada 2034, sementara Cina diperkirakan akan mengonsumsi 180–340 TWh pada 2027. Fakta ini menunjukkan satu titik temu: kesiapan infrastruktur kelistrikan menjadi penentu utama dalam persaingan ekonomi digital global, dan negara yang lambat beradaptasi akan tertinggal.

Kekosongan Hukum dan Celah Regulatif

Di tengah lanskap global tersebut, regulasi AI di tingkat internasional masih terlalu lunak untuk mengimbangi laju konsumsi energi. European Union Artificial Intelligence Act (EU AI Act) yang mulai berlaku efektif secara bertahap sejak 1 Agustus 2024 memang mencantumkan aspek lingkungan dalam pengaturannya. Namun, para ahli hukum mengkritiknya sebagai missed opportunity.

Revisi Parlemen Eropa yang mensyaratkan pencatatan konsumsi energi dan penilaian dampak lingkungan bagi sistem AI berisiko tinggi akhirnya melemah dalam versi trilog, menjadi sekadar kode etik sukarela dan standar teknis tanpa mekanisme penegakan yang jelas.

Pasal 40 EU AI Act memang meminta badan standardisasi menyusun pedoman efisiensi sumber daya. Namun, kepatuhan bersifat sukarela dan tidak mensyaratkan pengungkapan publik. Celah regulatif ini memperkuat argumen bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi pilar utama dalam setiap kerangka komputasi hijau.

Dilema Ketahanan Energi Nasional dan Ambisi Kedaulatan Digital

Bagi Indonesia, ketahanan energi masih menjadi pekerjaan rumah. Ironisnya, fakta ini disusul ancaman krisis energi akibat ledakan AI sudah di depan mata. Memegang predikat sebagai kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, Indonesia kini tengah berpacu membangun pusat-pusat data berskala masif guna menopang ambisi teknologi yang tengah digenjot pemerintah dan korporasi.

Sayangnya, fondasi energi kita masih belum sepenuhnya ideal untuk menanggung beban tersebut. Mengacu pada data tahun 2023, Indeks Ketahanan Energi nasional hanya bertengger di level 6,64 dari 10, sebuah pengingat bahwa ketergantungan pada batu bara masih sangat mendominasi struktur kelistrikan kita (Dewan Energi Nasional, 2024).

Di atas kertas, Indonesia memang memiliki komitmen hijau yang progresif; Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) terbaru untuk periode 2025–2034 bahkan menjanjikan suntikan 42,6 GW kapasitas pembangkit dari Energi Baru Terbarukan. Namun, realitas di lapangan berbicara lain.

Akses terhadap aliran listrik yang ramah lingkungan, menyala 24 jam nonstop, serta ramah di kantong belum terwujud secara merata. Hal ini memicu dilema besar karena operasional pusat data memiliki spesifikasi teknis yang sangat kaku: mereka tidak dapat menoleransi pemadaman daya sekecil apa pun, di mana hilangnya aliran listrik dalam sepersekian detik saja dapat berakibat fatal bagi sistem komputerisasi di dalamnya.

Evolusi Kepatuhan ESG sebagai Instrumen Pencegah Greenwashing

Dalam kondisi seperti ini, prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dapat berperan sebagai korektor. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melalui Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017, telah mewajibkan perusahaan publik dan lembaga jasa keuangan untuk menyusun laporan keberlanjutan.

Lebih jauh, Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia pada pertengahan 2025 telah menerbitkan Exposure Draft Standar Pengungkapan Keberlanjutan yaitu PSPK 1 (Persyaratan Umum) dan PSPK 2 (Terkait Iklim) yang mengadopsi standar Internasional IFRS S1 dan S2, dengan fokus climate-first dengan target efektif 1 Januari 2027.

Namun yang terpenting, pengungkapan ESG saat ini masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengadopsi metrik konsumsi energi AI, seperti Power Usage Effectiveness atau jejak karbon per inferensi model. Jika Indonesia ingin menghindari jebakan greenwashing, maka kebijakan ESG harus berevolusi memasukkan metrik lingkungan khusus AI dan pusat data.

Arah Kebijakan Strategis: Menuju Ekosistem Komputasi Hijau

Lantas, langkah strategis apa yang harus segera ditempuh untuk memitigasi krisis ini? Pertama, pemerintah perlu segera menerbitkan regulasi khusus green computing yang mensyaratkan mandatory disclosure konsumsi energi, air, dan karbon bagi penyedia layanan AI dan operator pusat data, yang mengadopsi spirit transparansi EU AI Act.

Kedua, pemerintah perlu mengembangkan skema insentif fiskal bagi pusat data yang menggunakan listrik dari sumber EBT. Termasuk tax holiday untuk investasi EBT captive, pembebasan bea masuk untuk peralatan liquid cooling berefisiensi tinggi, serta kemudahan perizinan bagi proyek yang berlokasi dekat sumber EBT.

Ketiga, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan perguruan tinggi ternama perlu didorong untuk mengembangkan algoritma efisien secara energi, mengikuti jejak Google yang berhasil meningkatkan efisiensi komputasi 33 kali lipat dalam setahun.

AI adalah teknologi ganda: ia bisa mempercepat transisi energi bersih, namun juga bisa menjadi beban iklim yang signifikan. Pilihan ada di tangan pembuat kebijakan. Tanpa regulasi komputasi hijau yang tegas, Indonesia bukan hanya berisiko gagal mencapai target Net Zero Emission 2060, tetapi juga bisa kehilangan daya saing dalam merebut investasi pusat data global. Masa depan AI harus cerdas, hijau dan berkelanjutan.

IDXChannel– Eskalasi geopolitik di Timur Tengah saat ini telah mendorong krisis energi global yang berdampak langsung terhadap rantai pasok dan harga energi dunia, termasuk LNG.

Dalam situasi tersebut, keberlanjutan pasokan energi menjadi faktor yang sangat penting untuk dijaga.

"Di krisis geopolitik prioritas utama adalah security of supply, bukan harga. Jadi ya, mengamankan pasokan fisik jauh lebih krusial daripada sekadar menjaga harga. Kalau energinya tidak ada, harga murah pun tidak ada gunanya. Ini hal yang sangat penting untuk ke depannya,” kata Pakar Energi Iwa Garniwa dalam risetnya Rabu (20/5/2026).

Maka tidak heran jika Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di sebuah podcast menceritakan bahwa Indonesia pernah mengamankan pengiriman energi sebanyak dua kapal namun jelang masuk perairan dalam negeri, kapal berbelok hanya karena ada negara lain mau membeli lebih mahal.

"Pernyataan Menteri ESDM itu realitas pasar spot energi global. Saat pasokan ketat, komoditas energi bersifat price insensitive. Siapa bayar lebih tinggi, kapal akan berbelok,” ujar Iwa.

Iwa yang juga Guru Besar Universitas Indonesia dan Rektor IT PLN ini menjelaskan, negara yang tidak punya kontrak jangka panjang, infrastruktur regasifikasi yang fleksibel, dan cadangan strategis, akan kalah bersaing. Sementara, energi sangat dibutuhkan terlebih untuk sektor vital.

”Ketersediaan lebih penting dari pada harga dalam jangka pendek. Energi memang “oksigen” ekonomi. Tanpa listrik, tanpa gas untuk industri, pabrik berhenti, rantai pasok putus, inflasi meningkat, yang mana ini sangat tidak diinginkan oleh semua negara,” tuturnya.

Dari sudut pandang akademis, Iwa menegaskan, dalam situasi seperti saat ini urutan paling utama adalah ketersediaan energi. Setelah itu baru pengaturan harga sesuai prinsip keadilan. ”Availability first, then affordability management. Sebaiknya Jangan dibalik.”

Hal tersebut berlaku untuk seluruh energi baik itu BBM, LPG, maupun LNG yang telah mengalami lonjakan harga secara global di tengah dinamika geopolitik. Di Indonesia, harga LPG industri tercatat telah meningkat sekitar 25–26 persen, sementara solar industri mengalami kenaikan jauh lebih tinggi, yakni sekitar 77–84 persen mengikuti lonjakan harga energi global.

Selanjutnya, harga LNG disarankan perlu segera dilakukan penyesuaian karena harga acuan global sudah melonjak dan dalam pendek akan menciptakan tekanan yang lebih signifikan. ”LNG domestik belum naik karena masih pakai kontrak lama tapi tekanan itu akan datang,” kata Iwa.

Terlebih, eskalasi konflik di Timur Tengah sejak Februari 2026 telah memicu lonjakan harga acuan LNG global. Kondisi tersebut terlihat dari kenaikan Japan Crude Cocktail (JCC) sekitar 97 persen dan Japan Korea Marker (JKM) sekitar 111 persen sepanjang Maret–April 2026, yang kemudian ikut mendorong Indonesian Crude Price (ICP) naik hingga sekitar 99 persen dibandingkan asumsi awal tahun.

Kondisi tersebut menciptakan tekanan besar terhadap rantai pasok LNG dunia. Ia menilai publik perlu memahami bahwa harga LNG domestik pada dasarnya tetap terhubung dengan mekanisme pasar global.

Meski pasokan LNG berasal dari sumber domestik, formula harga masih mengacu pada indikator internasional seperti JCC dan JKM yang menjadi referensi utama perdagangan LNG Asia.

”Untuk mengamankan LNG domestik, kita harus ubah mindset dari ‘jual semurah mungkin’ ke ‘jamin pasokan dulu, harga dikelola’. Jangan denial dengan menahan harga terlalu lama,” katanya.

Dalam kondisi pasar LNG internasional yang semakin ketat, Iwa menilai pemerintah perlu memprioritaskan penyelamatan pasokan domestik, selain penyesuaian harga, kemungkinan pengalihan sebagian pasokan LNG ekspor untuk kebutuhan dalam negeri adalah langkah yang harus dipertimbangkan.

Menurutnya, langkah tersebut penting karena sektor industri merupakan salah satu penggerak utama ekonomi nasional dan pencipta lapangan kerja. Tanpa kepastian energi, industri berisiko menghadapi tekanan produksi yang pada akhirnya berdampak terhadap aktivitas ekonomi secara lebih luas.

Ditambah lagi dengan menyadari peran strategis gas bumi sebagai jembatan energi dan tulang punggung industri nasional. Terutama juga untuk mendukung ketahanan energi. ”Tanpa gas, transisi energi tidak mungkin jalan dan kehilangan gas sama saja kehilangan daya saing industri," tutur dia.

Setelah dilakukan penyesuaian harga, LNG diyakini Iwa masih jauh lebih kompetitif di antara energi fosil. Berdasarkan kalkulasi BPH Migas dan ESDM, 1 MMBTU gas setara dengan 7 liter solar. Seandainya LNG setelah penyesuaian harga menjadi setera Rp150 ribu per MMBTU, maka setara Rp21.400 per liter solar.

”Sementara solar industri (non subsidi) sekarang harganya sudah jauh di atas dan belum termasuk biaya perawatan mesin yang lebih tinggi. Sedangkan gas punya efisiensi pembakaran 90-95 persen vs solar 80-85 persen, biaya perawatan mesin lebih rendah, emisi CO2 40 persen lebih rendah dari batubara, 25 persen lebih rendah dari solar,” ujarnya.

Setelah penyesuaian, harga LNG domestik industri berada pada kisaran USD21–25 per MMBTU, masih lebih rendah dibandingkan LPG industri sekitar USD28,3 per MMBTU maupun solar industri yang mencapai sekitar USD43 per MMBTU.

(kunthi fahmar sandy)

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melaporkan ketahanan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional berbagai jenis masih di level aman. Per 18 Mei 2026, BPH Migas mencatat stok BBM jenis Pertalite (RON 90) tahan 16 hari atau sebanyak 1,37 juta kiloliter (kl).

Lalu, ketahanan stok Pertamax 27,8 hari atau 561 ribu kl. Kemudian, Pertamax Turbo (RON 98) tercatat memiliki ketahanan stok mencapai 61,7 hari.

"Stok BBM nasional per tanggal 18, hari kemarin, bahwasanya kita sangat aman. Jadi Pertalite pada posisi 16 hari, kemudian RON 92 (Pertamax) 27,8 hari, kemudian untuk RON 98 (Pertamax Turbo) 61,7 hari," kata Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dalam RDP dengan Komisi XII DPR RI, Selasa (19/5).

Wahyudi menyampaikan stok solar tercatat sebesar 1,57 juta kl dengan ketahanan stok 16,4 hari. Kemudian, Pertamina Dex sebesar 60 ribu kl dengan ketahanan mencapai 35 hari.

BPH Migas melaporkan stok ketahanan avtur mencapai 385 ribu kl atau setara 26,6 hari. Sementara, minyak tanah atau kerosin memiliki stok 16 ribu kl dengan ketahanan 11,8 hari.

"Untuk solar continue di level 16,4 hari dan selanjutnya Pertamina Dex 35 hari. Avtur juga 26,6 hari, kemudian untuk kerosin 11,8 hari. Ini sangat aman, continue terjaga di level tersebut," pungkas Wahyudi.

Di tengah situasi krisis energi global saat ini, warga diimbau untuk tidak boros energi termasuk bahan bakar minyak (BBM). Berbagai hal bisa dilakukan dari mulai menggunakan kendaraan seperlunya hingga lebih mengutamakan transportasi publik.

Pakar kebijakan publik Trubus Rahardiansah menilai budaya boros energi yang masih terjadi di level rumah tangga hingga industri bisa menjadi ancaman serius apabila tidak segera diantisipasi.

"Bahayanya ini, kita bisa mengalami krisis energi nantinya kalau kita tidak mengantisipasi ini. Karena kan hampir semua negara di dunia ini mengantisipasi terhadap bahaya krisis energi," kata Trubus kepada CNNIndonesia.com, Jumat (15/5).

Menurutnya kita tidak bisa menganggap kondisi saat ini baik-baik saja atau seperti dalam kondisi normal. Ia menekankan pentingnya menunjukkan kewaspadaan yang cukup di tengah ketidakpastian global saat ini.

Ia membandingkan kondisi sejumlah negara lain seperti Filipina, Thailand, Vietnam hingga Australia yang dinilai sudah lebih agresif menjalankan kebijakan penghematan energi dan mitigasi krisis.

Trubus mengatakan ketergantungan besar terhadap BBM membuat negara rentan terguncang ketika harga minyak dunia melonjak atau pasokan terganggu. Gangguan kecil saja terhadap distribusi energi bisa langsung berdampak ke stabilitas ekonomi nasional.

"Kalau pemanfaatan energi semakin tinggi seperti sekarang, sementara industri dan rumah tangga masih boros, ya ke depan kita bisa mengalami krisis," ujarnya.

Trubus menekankan pentingnya langkah jangka panjang yang jelas untuk mengendalikan konsumsi BBM, terutama setelah masa aman pasokan energi berakhir. Pembatasan BBM subsidi seharusnya mulai diterapkan lebih ketat, misalnya berdasarkan kapasitas mesin kendaraan.

"Harusnya penggunaan BBM subsidi itu dibatasi, misalnya kendaraan roda empat dengan cc tertentu atau motor di bawah kapasitas tertentu," katanya.

NAIROBI - Gelombang protes massal dan aksi mogok transportasi nasional mulai memicu kerusuhan di sejumlah kota utama Kenya setelah pemerintah setempat kembali mengerek tajam harga bahan bakar minyak (BBM). Situasi domestik yang kian memanas ini mengancam kelumpuhan total aktivitas ekonomi serta memutus rantai pasok logistik di negara Afrika Timur tersebut.

"Kementerian Keuangan dan Energi akan bertemu dengan operator transportasi untuk mencari solusi, mengingat harga saat ini sebenarnya sudah disubsidi," ujar Menteri Keuangan Kenya, John Mbadi dikutip dari Reuters, Selasa (19/5/2026).

Aksi mogok massal yang diinisiasi oleh aliansi sektor transportasi ini dimulai sejak Senin, menyusul instruksi penghentian operasional seluruh armada angkutan umum secara nasional. Akibatnya, sistem mobilisasi publik mandek total, menyebabkan ribuan warga komuter terlantar di jalanan dan terpaksa berjalan kaki sejauh belasan kilometer untuk menuju tempat beraktivitas.

Eskalasi perlawanan berlanjut di ibu kota Nairobi, di mana sekelompok demonstran dan pengemudi angkutan memblokir ruas-ruas jalan protokol serta membakar ban bekas guna menutup akses kota. Bentrokan fisik tak menghindarkan aparat kepolisian setempat untuk bertindak tegas dengan menembakkan gas air mata demi membubarkan massa yang mulai bertindak anarkis.

Krisis energi di Kenya merupakan dampak domino dari ketegangan geopolitik dan konflik bersenjata di Timur Tengah yang mencekik pasokan minyak mentah dunia. Merespons tekanan global tersebut, otoritas regulasi energi lokal menaikkan harga eceran BBM sebesar 23,5% pekan lalu, menyusul kenaikan signifikan sebesar 24,2% yang sudah diberlakukan pada bulan sebelumnya.

Melalui kebijakan penyesuaian terbaru, harga bensin (super petrol) di Nairobi merangkak naik ke posisi 214,25 shilling Kenya atau setara USD1,66 per liter dari semula 206,97 shilling. Lonjakan paling drastis terjadi pada komoditas solar (diesel) yang melambung dari 196,63 shilling menjadi 242,92 shilling per liter, sedangkan harga minyak tanah bertahan di angka 152,78 shilling.

Kondisi ini kian mengkhawatirkan setelah aksi mogok sektor transportasi meluas hingga ke Mombasa, yang merupakan kota pelabuhan terbesar dan pintu gerbang utama logistik Kenya. Penundaan distribusi komoditas dari pelabuhan ini dikhawatirkan memicu efek rembetan (snowball effect) yang memperparah pembengkakan inflasi dan meruntuhkan fondasi ekonomi domestik.

Sebagai negara yang tidak memiliki sumber daya minyak mandiri, Kenya sangat bergantung pada impor pasokan energi dari Timur Tengah melalui skema kerja sama antar-pemerintah dengan produsen di kawasan Teluk. Dampaknya, setiap gejolak harga minyak dunia langsung memukul daya beli masyarakat kecil melalui lonjakan tarif angkutan dan meroketnya harga bahan pangan pokok di pasar global.

Bisnis.com, JAKARTA — Eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah dinilai meningkatkan risiko krisis energi global dan memberi tekanan terhadap pasokan serta harga liquefied natural gas (LNG) dunia, termasuk di Indonesia.

Guru Besar Universitas Indonesia sekaligus Rektor Institut Teknologi PLN Iwa Garniwa mengatakan dalam kondisi krisis geopolitik, keamanan pasokan energi harus menjadi prioritas utama dibandingkan harga.

“Di krisis geopolitik prioritas utama adalah security of supply, bukan harga. Kalau energinya tidak ada, harga murah pun tidak ada gunanya,” ujar Iwa dalam keterangan tertulis, Senin (18/5/2026).

Menurutnya, negara yang tidak memiliki kontrak jangka panjang, infrastruktur regasifikasi fleksibel, serta cadangan strategis akan kesulitan bersaing mendapatkan pasokan energi global.

Dia menilai energi menjadi faktor vital bagi keberlangsungan ekonomi nasional karena berkaitan langsung dengan aktivitas industri, pasokan listrik, hingga rantai distribusi barang.

“Tanpa listrik dan gas untuk industri, pabrik berhenti, rantai pasok putus, inflasi meningkat,” katanya.

Iwa menjelaskan lonjakan harga energi global juga mulai terasa di Indonesia. Harga LPG industri tercatat meningkat sekitar 25%–26%, sementara solar industri melonjak sekitar 77%–84% mengikuti kenaikan harga energi global.

Adapun, harga LNG domestik dinilai masih tertahan karena menggunakan kontrak lama. Namun, dia memperkirakan tekanan kenaikan harga akan muncul dalam waktu dekat seiring melonjaknya harga acuan LNG internasional.

Dia mencatat eskalasi konflik Timur Tengah sejak Februari 2026 telah mendorong kenaikan Japan Crude Cocktail (JCC) sekitar 97% dan Japan Korea Marker (JKM) sekitar 111% sepanjang Maret–April 2026. Kenaikan tersebut turut mengerek Indonesian Crude Price (ICP) sekitar 99% dibandingkan asumsi awal tahun.

Menurut Iwa, kondisi tersebut menciptakan tekanan besar terhadap rantai pasok LNG global sehingga pemerintah perlu memprioritaskan keamanan pasokan domestik.

“Untuk mengamankan LNG domestik, kita harus ubah mindset dari jual semurah mungkin menjadi jamin pasokan dulu, harga dikelola,” ujarnya.

Dia juga menilai pemerintah perlu mempertimbangkan pengalihan sebagian pasokan LNG ekspor untuk memenuhi kebutuhan domestik, terutama guna menjaga keberlangsungan sektor industri nasional.

Selain itu, gas bumi dinilai tetap memiliki daya saing dibandingkan energi fosil lainnya meski nantinya terjadi penyesuaian harga LNG domestik.

Berdasarkan perhitungan BPH Migas dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 1 MMBTU gas setara dengan 7 liter solar.

Iwa memperkirakan apabila harga LNG domestik naik menjadi sekitar Rp150.000 per MMBTU, nilainya setara Rp21.400 per liter solar, masih lebih kompetitif dibandingkan harga solar industri nonsubsidi.

Selain lebih efisien, gas juga dinilai memiliki emisi karbon lebih rendah dibandingkan solar maupun batu bara.

“Tanpa gas, transisi energi tidak mungkin berjalan dan kehilangan gas sama saja kehilangan daya saing industri,” katanya.

Dia menambahkan, setelah penyesuaian harga, LNG domestik industri diperkirakan berada di kisaran US$21–25 per MMBTU, masih lebih rendah dibandingkan LPG industri sekitar US$28,3 per MMBTU dan solar industri sekitar US$43 per MMBTU.