REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pertamina menegaskan perusahaan minyak milik negara atau National Oil Company (NOC) memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan energi sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Peran tersebut semakin penting di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik, dinamika pasar energi global, dan tantangan transisi energi.

Hal tersebut disampaikan Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Oki Muraza dalam diskusi bertema Global Challenges: NOCs at the Heart of Energy Resilience pada rangkaian gelaran IPA Convex ke-50. Menurut Oki, NOC tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis, tetapi juga menjalankan mandat untuk berkontribusi terhadap perekonomian sekaligus menjaga ketahanan energi nasional.

“Selain memberikan kontribusi bagi penerimaan negara, NOC juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketahanan energi. Karena itu, strategi pengembangan energi tidak hanya bertumpu pada minyak, tetapi juga perlu memperkuat peran gas bumi sebagai energi transisi yang mampu menyediakan energi lebih terjangkau dengan emisi yang lebih rendah,” ujar Oki.

Oki menambahkan selain menjaga ketahanan energi, NOC juga memiliki peran untuk menciptakan efek berantai melalui hilirisasi yang dapat membuka lapangan kerja dan memaksimalkan nilai tambah sumber daya yang dimiliki negara. Dalam konteks tersebut, gas bumi menjadi salah satu elemen penting karena mampu mendukung ketahanan energi sekaligus transisi menuju sistem energi yang lebih rendah emisi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kata Oki, Pertamina terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, mitra strategis, dan lembaga pembiayaan. Ia menilai berbagai proyek energi berskala besar di dunia menunjukkan bahwa sinergi yang kuat antara negara dan korporasi menjadi faktor penting dalam menciptakan ketahanan energi jangka panjang.

Oki mencontohkan pengembangan proyek LNG Mozambique yang didukung oleh Pemerintah Jepang melalui peran berbagai instrumen negara. Dalam proyek tersebut, pemerintah Jepang tidak hanya memberikan dukungan kebijakan, tetapi juga ikut memperkuat keekonomian dan kelayakan proyek melalui partisipasi equity JOGMEC, pembiayaan JBIC, asuransi NEXI, serta dukungan offtaker LNG jangka panjang dari perusahaan Jepang seperti JERA.

“Contoh global menunjukkan bahwa proyek energi strategis membutuhkan arsitektur dukungan yang kuat. Pemerintah dapat berperan melalui pembiayaan, asuransi, kepastian pasar, dan kebijakan yang membuat proyek menjadi bankable. Dengan begitu, NOC dapat menjalankan mandat ketahanan energi secara lebih efektif, tetapi tetap menjaga disiplin investasi,” ujar Oki.

Peningkatan Produksi Migas Domestik

Oki juga menyoroti pentingnya peningkatan produksi migas domestik untuk memperkecil kesenjangan antara kapasitas pengolahan dan produksi nasional. Saat ini kapasitas pengolahan kilang Pertamina mencapai sekitar 1 juta barel per hari, sementara produksi minyak mentah berada di kisaran 600 ribu barel per hari.

“Kami terus menjalankan berbagai inisiatif untuk meningkatkan produksi. Pada saat yang sama, kami juga memperkuat portofolio gas bumi melalui partisipasi dalam proyek-proyek strategis,” kata Oki.

Selain memperkuat operasi domestik, Pertamina juga terus mengembangkan portofolio internasional secara selektif. Menurut Oki, perusahaan memiliki pilihan untuk mengejar nilai ekonomi melalui investasi luar negeri maupun memperkuat pasokan energi bagi kebutuhan dalam negeri.

Oki menegaskan pencapaian ketahanan energi memerlukan kolaborasi yang erat antara perusahaan, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya, komunikasi dan keterlibatan yang berkelanjutan dengan para pemangku kepentingan menjadi kunci untuk menyelaraskan kebijakan, keekonomian proyek, dan tujuan pembangunan nasional.

Dalam membangun daya saing, Pertamina memanfaatkan kekuatan sebagai perusahaan energi terintegrasi yang memiliki rantai bisnis dari hulu hingga hilir. Pengalaman panjang dalam pengembangan minyak dan gas bumi, infrastruktur yang telah tersedia, serta penguatan kemitraan strategis menjadi modal penting untuk memperkuat posisi perusahaan di tengah persaingan global.

Pertamina juga memandang kemitraan sebagai sarana untuk mengurangi risiko dan mempercepat pengembangan berbagai peluang usaha.

“Kolaborasi dengan sesama NOC maupun International Oil Company membantu menurunkan risiko, memperkuat disiplin investasi, serta mempercepat pengembangan berbagai peluang bisnis yang mendukung ketahanan energi,” kata Oki.

Oki juga menilai ASEAN menjadi kawasan yang menarik bagi investasi energi karena memiliki pasar yang besar, pertumbuhan permintaan energi yang kuat, serta kondisi yang relatif stabil dan aman untuk investasi. Menurutnya, sekitar 50 persen pertumbuhan permintaan energi berasal dari kawasan ini. Selain itu, dukungan regulator dan para pemangku kepentingan juga menjadi faktor penting dalam menjaga arus investasi ke ASEAN.

“ASEAN menjadi kawasan yang menarik bagi investasi karena memiliki pasar yang besar, pertumbuhan permintaan energi yang kuat, serta kondisi yang relatif stabil. Dukungan regulator dan para pemangku kepentingan juga menjadi faktor penting dalam menjaga arus investasi ke kawasan ini,” kata Oki.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Badan Energi Internasional atau International Energy Agency (IEA) menyebut konsumsi minyak global mulai mengalami perlambatan di tengah krisis geopolitik yang masih berlangsung di Timur Tengah. Kondisi itu terjadi seiring tingginya harga energi dan terganggunya jalur distribusi minyak dunia.

Direktur Eksekutif IEA Fatih Birol mengatakan permintaan minyak global mulai menunjukkan tren penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Menurut dia, tekanan terhadap konsumsi berpotensi semakin besar apabila harga minyak terus meningkat.

“Kami melihat permintaan minyak global sudah mulai menurun. Jika harga melonjak lebih tinggi lagi, penurunan ini akan semakin terlihat jelas,” kata Birol dalam acara yang digelar Chatham House, Kamis (21/5/2026).

IEA memperingatkan situasi pasar energi global dapat semakin tertekan apabila Selat Hormuz belum kembali dibuka dalam beberapa pekan ke depan. Jalur tersebut menjadi salah satu rute utama distribusi minyak dan gas alam cair (LNG) dari kawasan Teluk Persia ke pasar global.

Menurut Birol, risiko pasar energi akan meningkat memasuki musim panas ketika permintaan bahan bakar biasanya naik seiring musim liburan di sejumlah negara.

“Biasanya, permintaan dan konsumsi minyak akan melonjak. Akibatnya, stok minyak menipis, sementara tidak ada pasokan minyak baru yang keluar dari Timur Tengah,” ujar Birol.

Ia menyebut pasar global saat ini kehilangan sekitar 14 juta barel pasokan minyak per hari akibat gangguan distribusi dan produksi di kawasan Timur Tengah. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan gangguan pasokan saat krisis minyak pada 1970-an yang mencapai sekitar 10 juta barel per hari.

Selain minyak, pasokan gas dunia juga disebut mengalami tekanan dengan hilangnya lebih dari 130 miliar meter kubik gas dari pasar global.

Meski pasar sempat terbantu oleh cadangan minyak yang tinggi dan pelepasan stok darurat oleh negara-negara anggota IEA, bantalan pasokan tersebut dinilai mulai menipis. Beberapa negara juga mulai melakukan penghematan konsumsi energi untuk menjaga stabilitas pasokan domestik.

“Satu-satunya solusi paling penting untuk masalah ini adalah pembukaan Selat Hormuz secara penuh dan tanpa syarat,” kata Birol.

Krisis energi global kembali meningkat setelah konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran memicu gangguan distribusi energi dari kawasan Teluk Persia. Situasi tersebut berdampak pada kenaikan harga minyak, LNG, hingga biaya logistik dan industri di berbagai negara.

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan Indonesia akan mewajibkan penggunaan bensin dengan campuran etanol sebesar 5 persen atau mandatori E5 mulai Juli 2026 di beberapa lokasi.

“Pada Juli, kami juga akan mewajibkan 5 persen bioetanol (E5), tetapi hanya di beberapa lokasi saja,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi dalam IPA Convex di Tangerang, Banten, Kamis (21/5/2026).

Eniya mengatakan kewajiban penggunaan E5 pada Juli 2026 hanya berlaku di sejumlah titik karena terdapat keterbatasan pasokan bahan baku etanol. Titik pemberlakuan mandatori E5 meliputi Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, dan Lampung.

Ia mengungkapkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memerintahkan bahan baku E5 harus berasal dari dalam negeri dan tidak boleh impor. Perintah tersebut dilatarbelakangi keinginan pemerintah mewujudkan ketahanan energi tanpa bergantung pada impor.

“Kemarin sudah kami identifikasi berapa banyak etanol fuel grade (untuk bahan bakar) yang bisa dihasilkan. Baru teridentifikasi tiga perusahaan,” kata Eniya.

Adapun kapasitas produksi bioetanol dari ketiga perusahaan tersebut berkisar 26 ribu kiloliter (KL).

Nantinya, rincian alokasi volume akan dicantumkan dalam regulasi baru berupa keputusan menteri (kepmen). Dengan demikian, pemberlakuan mandatori E5 akan berlangsung bersamaan dengan mandatori B50.

Eniya menambahkan, sesungguhnya Pertamina sudah melakukan uji coba pasar E5 sehingga BBM tersebut sudah banyak beredar. “Pertamina sudah membangun 179 lokasi. Dia akan tambah 30 lokasi lagi. Nah, ini yang sedang kami tunggu banget adalah keluarnya revisi PMK (Peraturan Menteri Keuangan) tentang cukai,” kata Eniya.

Selain menanti revisi PMK, Eniya juga menyampaikan pihaknya masih menunggu kepastian terkait jenis izin, apakah Izin Usaha Industri (IUI) atau izin usaha niaga (IUN). “Sekarang, karena KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)-nya kami tarik ke Kementerian ESDM untuk biofuel, sudah bisa jelas bahwa nanti tidak perlu IUI,” kata Eniya.

Dengan demikian, ia berharap penyederhanaan perizinan dapat dilakukan. Sebab, apabila jenis izin berupa IUI, pelaku usaha perlu mengurus rekomendasi gubernur dan persyaratan lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Amerika Serikat memutuskan memperpanjang penundaan sementara sanksi terhadap ekspor minyakRusia hingga pertengahan Juni 2026. Kebijakan itu memicu kekecewaan negara-negara Uni Eropa yang selama ini berupaya mengurangi ketergantungan terhadap energi Rusia.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengumumkan perpanjangan penangguhan sanksi selama 30 hari dalam pertemuan menteri keuangan negara-negara Grup Tujuh di Paris, Prancis, Senin (18/5/2026) waktu setempat, sebagaimana dilaporkan POLITICO dan dikutip Selasa (19/5/2026).

Melalui unggahan di media sosial, Bessent menyatakan kebijakan tersebut ditujukan untuk “memberikan kesempatan kepada negara-negara yang paling rentan” agar tetap dapat mengakses minyak Rusia yang saat ini tertahan di lautan.

“Perpanjangan ini akan memberikan fleksibilitas tambahan, dan kami akan bekerja sama dengan negara-negara tersebut untuk memberikan lisensi khusus sesuai kebutuhan,” tulisnya.

Menurut Bessent, lisensi umum tersebut diharapkan membantu menstabilkan pasar minyak mentah fisik dan memastikan pasokan energi tetap tersedia bagi negara-negara dengan tingkat kerentanan energi tertinggi.

Meski AS hampir tidak lagi mengimpor minyak Rusia, langkah itu dinilai dapat mengurangi tekanan terhadap negara pembeli utama seperti China dan India di tengah ketatnya pasokan energi global.

Sebelumnya, AS pertama kali menunda sanksi minyak Rusia selama 30 hari setelah pecahnya perang di kawasan Asia Barat pada akhir Februari 2026, ketika AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran. Konflik tersebut memicu lonjakan harga minyak dan inflasi global.

Perang itu juga diwarnai serangan berulang terhadap infrastruktur energi di kawasan Timur Tengah. Selain itu, Iran dan AS sempat memberlakukan blokade di Selat Hormuz, jalur strategis yang sebelumnya dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dan gas dunia. Hingga kini, konflik berada dalam situasi gencatan senjata yang masih rentan.

Bessent mengatakan penundaan kedua sanksi itu juga bertujuan mengalihkan jalur pasokan minyak ke negara-negara yang paling membutuhkan, sekaligus membatasi kemampuan China menimbun minyak murah diskon, termasuk minyak Rusia yang terkena sanksi sejak invasi ke Ukraina pada 2022.

AS kini berupaya menahan kenaikan harga energi global, termasuk melalui dua kali kebijakan penundaan sanksi tersebut. POLITICO melaporkan bahwa tujuan utama AS membuka akses pembelian minyak Rusia adalah meningkatkan pasokan global dan menjaga harga energi tetap terkendali bagi rumah tangga maupun pelaku usaha.

Eropa Protes

Kebijakan AS itu tidak mendapat dukungan penuh dari sekutu-sekutunya di Eropa.

Bulan lalu, Bessent sempat menyampaikan kepada negara-negara Eropa anggota G7 bahwa AS akan mengakhiri penundaan pertama sanksi setelah masa berlakunya habis pada 16 Mei 2026. Namun, menurut seorang pejabat negara Eropa anggota G7, keputusan memperpanjang penundaan justru mengejutkan negara-negara Eropa.

Untuk meredam lonjakan harga energi, negara-negara G7 pada Maret 2026 sempat mengoordinasikan pelepasan cadangan minyak strategis segera setelah konflik di sekitar Iran dan Selat Hormuz pecah.

Menteri Keuangan Prancis Roland Lescure mengatakan pelepasan tambahan cadangan strategis tidak akan menjadi agenda utama dalam KTT pemimpin G7 pada 15—17 Juni 2026. Meski demikian, dia membuka peluang pembahasan lanjutan terkait langkah tersebut di masa mendatang.

Selain menuai kritik dari negara-negara G7, keputusan AS itu juga dinilai menyulitkan Ukraina dan Komisi Eropa. Kedua pihak sebelumnya mendesak Washington untuk tetap mempertahankan tekanan ekonomi terhadap Rusia guna membatasi pembiayaan perang Moskow.

Uni Eropa menilai pelonggaran sanksi justru berpotensi memperbesar keuntungan Rusia di tengah konflik kawasan Asia Barat.

“Dari sudut pandang UE, kami tidak berpikir bahwa ini adalah saatnya untuk melonggarkan tekanan terhadap Rusia,” kata Komisaris Ekonomi dan Produktivitas Komisi Eropa Valdis Dombrovskis pada Selasa (19/5/2026), seperti dikutip Euractiv.

Dia menilai Rusia menjadi salah satu pihak yang paling diuntungkan dari perang dan kenaikan harga energi fosil. Karena itu, menurutnya, negara-negara Barat seharusnya memperkuat tekanan terhadap Moskow, bukan justru melonggarkannya.

Lonjakan harga energi memang memberikan keuntungan besar bagi perekonomian Rusia. Sejak invasi penuh ke Ukraina pada 2022, Rusia semakin bergantung pada ekspor energi akibat sanksi internasional yang membatasi akses ekonomi negara tersebut.

Lembaga riset asal Finlandia, Pusat Penelitian Energi dan Udara Bersih (CREA), melaporkan pendapatan ekspor bahan bakar fosil Rusia mencapai €733 juta per hari pada April 2026. Angka itu menjadi level tertinggi dalam dua setengah tahun terakhir.

Sementara itu, Kepala Badan Energi Internasional Fatih Birol memperingatkan risiko penurunan tajam pasokan minyak global akibat konflik di sekitar Selat Hormuz.

“Persediaan komersial… menipis dengan sangat cepat sekarang,” ujar Birol.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja subsidi dan kompensasi mencapai Rp 153,1 triliun hingga 30 April 2026.

Nilai tersebut setara 34,4 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, belanja subsidi dan kompensasi digunakan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan global dan pelemahan nilai tukar rupiah.

“Belanja subsidi dan kompensasi untuk menjaga daya beli masyarakat, ya kami bayar sesuai dengan yang diminta oleh PLN dan Pertamina,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi April 2026 di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Dari total realisasi tersebut, belanja subsidi tercatat sebesar Rp 74,9 triliun, sedangkan belanja kompensasi mencapai Rp 78,2 triliun.

Purbaya menjelaskan, tingginya realisasi subsidi dipengaruhi fluktuasi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), depresiasi nilai tukar rupiah, hingga meningkatnya volume konsumsi energi masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga membayar uang muka subsidi pupuk serta menanggung kenaikan penyaluran BBM, elpiji, dan listrik bersubsidi.

Meski demikian, pemerintah memastikan kondisi tersebut masih terkendali karena Indonesia pernah menghadapi lonjakan harga energi global saat konflik Rusia-Ukraina pada 2022.

Hingga April 2026, pemerintah mencatat penyaluran BBM subsidi mencapai 4.704,6 ribu kiloliter atau tumbuh 8,2 persen dibanding periode sama tahun lalu.

Sementara itu, penyaluran elpiji 3 kilogram mencapai 2.152,8 juta kilogram atau meningkat 3,7 persen.

Untuk subsidi listrik, pemerintah telah menjangkau 42,9 juta pelanggan atau tumbuh 2,2 persen.

Adapun pupuk subsidi tersalurkan sebanyak 2,9 juta ton atau naik 25,2 persen.

Di sisi lain, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah diberikan kepada 1,54 juta debitur sepanjang empat bulan pertama tahun ini.

Secara keseluruhan, realisasi belanja pemerintah pusat hingga April 2026 mencapai Rp 826 triliun atau tumbuh 51,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Belanja kementerian/lembaga tercatat mencapai Rp 400,5 triliun atau tumbuh 57,9 persen, sedangkan belanja non-kementerian/lembaga terealisasi Rp 425,5 triliun atau meningkat 45,2 persen.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah menetapkan rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) April 2026 sebesar 117,31 dolar AS per barel. Angka ini naik 15,05 dolar AS dibandingkan Maret 2026 yang berada di level 102,26 dolar AS per barel.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 203.K/MG.03/MEM.M/2026 tentang Harga Minyak Mentah Bulan April 2026. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman menjelaskan, kenaikan harga minyak dipicu meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah.

“Peningkatan harga minyak mentah pada April 2026 dipengaruhi oleh berlanjutnya eskalasi konflik geopolitik yang meningkatkan risiko gangguan suplai minyak dunia, terutama terkait kondisi di kawasan Timur Tengah dan Selat Hormuz,” kata Laode di Jakarta, dikutip Selasa (19/5/2026).

Laode menerangkan perkembangan sepanjang April 2026 turut memberi tekanan terhadap pasar minyak global, mulai dari gejolak di Selat Hormuz, blokade pelabuhan Iran oleh Amerika Serikat, hingga serangan terhadap infrastruktur energi di kawasan Timur Tengah.

Kondisi tersebut meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap stabilitas pasokan energi global. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada triwulan I 2026 yang mencapai 5 persen secara tahunan turut memberi sentimen positif terhadap permintaan minyak dunia.

Laode menambahkan harga minyak global masih berpotensi menghadapi tekanan akibat dinamika geopolitik. Namun terdapat sejumlah faktor yang diperkirakan dapat menahan kenaikan harga minyak.

Faktor tersebut antara lain proyeksi penurunan permintaan minyak global pada triwulan II 2026 sebesar 5 juta barel per hari secara tahunan serta peluang terbukanya kembali jalur diplomasi damai antara Iran dan Amerika Serikat.

“Pemerintah akan terus memantau perkembangan pasar minyak global secara cermat untuk menjaga ketahanan energi nasional serta memastikan stabilitas pasokan energi dalam negeri,” ujar Laode.

Secara rinci, perkembangan harga rata-rata minyak mentah utama pada April 2026 dibandingkan Maret 2026 menunjukkan perubahan sebagai berikut, ICP meningkat 15,05 dolar AS per barel dari 102,26 dolar AS menjadi 117,31 dolar AS per barel. Brent (ICE) naik 2,86 dolar AS menjadi 102,46 dolar AS per barel dari sebelumnya 99,60 dolar AS per barel.

Kemudian, WTI (Nymex) meningkat 7,06 dolar AS dari 91,00 dolar AS menjadi 98,06 dolar AS per barel. Dated Brent melonjak 16,66 dolar AS dari 103,89 dolar AS menjadi 120,55 dolar AS per barel. Sementara Basket OPEC turun 7,81 dolar AS dari 116,36 dolar AS menjadi 108,55 dolar AS per barel per 29 April 2026.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong sektor industri meningkatkan efisiensi energi guna menjaga daya saing di tengah tekanan kenaikan harga energi global dan risiko fluktuasi pasokan.

Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Capacity Building Audit Manajemen Energi Sederhana dan Efisiensi Energi Low-Cost yang digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat bersama Sustainable Transition Energy in Indonesia (SETI) pekan lalu.

Program tersebut menyasar pelaku industri di Jawa Barat agar mampu menerapkan penghematan energi secara praktis tanpa harus mengandalkan investasi teknologi berskala besar.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri Disperindag Jawa Barat, Meidy Mahardani mengatakan Jawa Barat sebagai pusat manufaktur nasional memiliki tantangan besar karena juga menjadi salah satu konsumen energi terbesar di sektor industri.

“Ancaman fluktuasi pasokan dan kenaikan harga energi global saat ini menekan margin keuntungan dan mengancam daya saing produk industri Jabar. Karena itu, percepatan efisiensi energi melalui audit manajemen energi yang sistematis menjadi sangat penting,” ujar Meidy dikutip Senin (18/5/2026).

Menurutnya, masih terdapat potensi penghematan energi yang belum dimanfaatkan optimal, terutama melalui perbaikan manajemen dan prosedur operasional industri.

Dia menilai efisiensi energi tidak selalu identik dengan investasi mahal, sebab penghematan dapat dimulai melalui pendekatan low-cost maupun no-cost.“Dengan langkah audit yang cerdas dan tindakan berbiaya rendah, industri dapat menekan konsumsi energi tanpa mengorbankan kapasitas produksi,” katanya.

Melalui pelatihan tersebut, Disperindag Jabar menargetkan pelaku industri memiliki kemampuan dasar melakukan audit energi sederhana secara mandiri sekaligus mengidentifikasi peluang efisiensi yang dapat segera diterapkan.

Kegiatan ini juga menjadi bagian awal dari rangkaian pendampingan Disperindag Jabar bersama SETI dalam mendukung percepatan transisi menuju industri hijau di Jawa Barat.

“Kami berharap setelah kegiatan ini, industri mampu melaksanakan audit energi yang sederhana dan terukur guna mengidentifikasi peluang efisiensi berbiaya rendah yang dapat segera diimplementasikan,” ujar Meidy.

Bisnis.com, JAKARTA — Eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah dinilai meningkatkan risiko krisis energi global dan memberi tekanan terhadap pasokan serta harga liquefied natural gas (LNG) dunia, termasuk di Indonesia.

Guru Besar Universitas Indonesia sekaligus Rektor Institut Teknologi PLN Iwa Garniwa mengatakan dalam kondisi krisis geopolitik, keamanan pasokan energi harus menjadi prioritas utama dibandingkan harga.

“Di krisis geopolitik prioritas utama adalah security of supply, bukan harga. Kalau energinya tidak ada, harga murah pun tidak ada gunanya,” ujar Iwa dalam keterangan tertulis, Senin (18/5/2026).

Menurutnya, negara yang tidak memiliki kontrak jangka panjang, infrastruktur regasifikasi fleksibel, serta cadangan strategis akan kesulitan bersaing mendapatkan pasokan energi global.

Dia menilai energi menjadi faktor vital bagi keberlangsungan ekonomi nasional karena berkaitan langsung dengan aktivitas industri, pasokan listrik, hingga rantai distribusi barang.

“Tanpa listrik dan gas untuk industri, pabrik berhenti, rantai pasok putus, inflasi meningkat,” katanya.

Iwa menjelaskan lonjakan harga energi global juga mulai terasa di Indonesia. Harga LPG industri tercatat meningkat sekitar 25%–26%, sementara solar industri melonjak sekitar 77%–84% mengikuti kenaikan harga energi global.

Adapun, harga LNG domestik dinilai masih tertahan karena menggunakan kontrak lama. Namun, dia memperkirakan tekanan kenaikan harga akan muncul dalam waktu dekat seiring melonjaknya harga acuan LNG internasional.

Dia mencatat eskalasi konflik Timur Tengah sejak Februari 2026 telah mendorong kenaikan Japan Crude Cocktail (JCC) sekitar 97% dan Japan Korea Marker (JKM) sekitar 111% sepanjang Maret–April 2026. Kenaikan tersebut turut mengerek Indonesian Crude Price (ICP) sekitar 99% dibandingkan asumsi awal tahun.

Menurut Iwa, kondisi tersebut menciptakan tekanan besar terhadap rantai pasok LNG global sehingga pemerintah perlu memprioritaskan keamanan pasokan domestik.

“Untuk mengamankan LNG domestik, kita harus ubah mindset dari jual semurah mungkin menjadi jamin pasokan dulu, harga dikelola,” ujarnya.

Dia juga menilai pemerintah perlu mempertimbangkan pengalihan sebagian pasokan LNG ekspor untuk memenuhi kebutuhan domestik, terutama guna menjaga keberlangsungan sektor industri nasional.

Selain itu, gas bumi dinilai tetap memiliki daya saing dibandingkan energi fosil lainnya meski nantinya terjadi penyesuaian harga LNG domestik.

Berdasarkan perhitungan BPH Migas dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 1 MMBTU gas setara dengan 7 liter solar.

Iwa memperkirakan apabila harga LNG domestik naik menjadi sekitar Rp150.000 per MMBTU, nilainya setara Rp21.400 per liter solar, masih lebih kompetitif dibandingkan harga solar industri nonsubsidi.

Selain lebih efisien, gas juga dinilai memiliki emisi karbon lebih rendah dibandingkan solar maupun batu bara.

“Tanpa gas, transisi energi tidak mungkin berjalan dan kehilangan gas sama saja kehilangan daya saing industri,” katanya.

Dia menambahkan, setelah penyesuaian harga, LNG domestik industri diperkirakan berada di kisaran US$21–25 per MMBTU, masih lebih rendah dibandingkan LPG industri sekitar US$28,3 per MMBTU dan solar industri sekitar US$43 per MMBTU.

SINGAPURA, KOMPAS.com - Harga minyak dunia naik pada awal perdagangan Asia, Senin (18/5/2026), setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memperingatkan Iran agar segera bergerak menuju kesepakatan damai.

Pernyataan tersebut memicu kekhawatiran pasar bahwa konflik antara AS dan Iran dapat kembali memanas dan mengganggu pasokan energi global.

Mengutip CNBC, harga minyak mentah Brent untuk kontrak Juli naik 1,98 persen menjadi 111,42 dollar AS per barrel. Sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS kontrak Juni melonjak 2,43 persen menjadi 107,98 dollar AS per barrel, level tertinggi bulan ini.

Kenaikan harga minyak terjadi setelah Trump mengunggah pernyataan keras melalui platform media sosial Truth Social pada Minggu (17/5/2026) kemarin.

"Untuk Iran, waktu terus berjalan dan mereka harus bergerak cepat, atau tidak akan ada yang tersisa dari mereka," tulis Trump.

Ia juga menegaskan bahwa "Waktu Sangat Penting!".

Pernyataan tersebut menandakan kebuntuan perundingan damai antara Washington dan Teheran masih berlangsung, termasuk terkait pembukaan kembali Selat Hormuz yang hingga kini masih dibatasi Iran.

Meski kedua negara sempat mencapai gencatan senjata yang rapuh pada April lalu, ketegangan tetap berlanjut.

Iran masih menutup sebagian besar jalur pelayaran di Selat Hormuz, sementara AS terus memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran.

Sebelum konflik pecah, hampir seperlima pasokan minyak dan gas dunia melewati Selat Hormuz, menjadikannya salah satu jalur energi paling vital di dunia.

Badan Energi Internasional (International Energy Agency/IEA) dalam laporan bulanan terbarunya memperingatkan bahwa cadangan minyak global menyusut dengan kecepatan tertinggi sepanjang sejarah akibat penutupan Selat Hormuz.

"Cadangan yang terus menipis di tengah gangguan pasokan berkepanjangan dapat memicu lonjakan harga minyak lebih lanjut," tulis IEA.

Sementara itu, bank asal Swiss, UBS, memperkirakan stok minyak dunia dapat mendekati titik terendah sepanjang masa sebesar 7,6 miliar barrel pada akhir Mei 2026 jika permintaan minyak tetap sama setiap bulannya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah memastikan penyesuaian tarif batas atas tiket pesawat dilakukan secara terukur di tengah tekanan kenaikan harga energi global akibat konflik geopolitik. Kebijakan ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan industri penerbangan dan kemampuan daya beli masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan,pemerintah memahami kekhawatiran masyarakat terhadap potensi kenaikan harga tiket pesawat menjelang periode libur sekolah dan Idul Adha 1447 Hijriah. “Memang tidak selalu mudah untuk menghadapi dinamika dunia seperti ini, tetapi mudah-mudahan ada perbaikan situasi dan sekaligus juga (harga tiket pesawat) tidak terlalu memberatkan masyarakat,” kata AHY di Jakarta, Ahad (17/5/2026).

AHY menyampaikan, tekanan geopolitik global masih memengaruhi berbagai sektor ekonomi, termasuk transportasi udara nasional. Konflik internasional dinilai berdampak langsung terhadap kenaikan harga energi dunia yang kemudian meningkatkan biaya operasional maskapai penerbangan.

Sebagai Menko yang membawahi Kementerian Perhubungan, AHY menilai penyesuaian tarif penerbangan merupakan keputusan yang tidak sederhana karena pemerintah harus menjaga keseimbangan antara keberlangsungan industri penerbangan dan kondisi ekonomi masyarakat. “Oleh karena itu negara-negara di dunia termasuk Indonesia harus melakukan langkah-langkah yang tidak mudah tapi penyesuaian dan memang ini akan berdampak pada masyarakat, tetapi ini yang memang harus diambil,” ujarnya.

Pemerintah saat ini terus membahas berbagai opsi kebijakan bersama Kementerian Perhubungan untuk memastikan penyesuaian tarif tetap berada dalam batas wajar dan terukur. Koordinasi juga dilakukan dengan maskapai penerbangan guna mencari solusi menghadapi tekanan biaya operasional akibat lonjakan harga energi global.

AHY berharap situasi geopolitik global, khususnya konflik di Timur Tengah, dapat segera membaik sehingga tekanan terhadap harga energi dan sektor penerbangan berangsur mereda. “Karena semakin meningkatnya harga energi dunia termasuk untuk sektor penerbangan dan menjadi atensi kita semuanya, kita juga berharap situasi krisis di Timur Tengah ini bisa semakin membaik dari waktu ke waktu,” kata AHY.

Sementara itu, Kementerian Perhubungan menyesuaikan besaran fuel surcharge angkutan udara sebagai respons terhadap fluktuasi harga avtur sekaligus menjaga keseimbangan biaya operasional maskapai dan keterjangkauan tarif penerbangan.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F Laisa mengatakan, penyesuaian tersebut dilakukan sesuai mekanisme yang telah diatur dalam regulasi. “Penyesuaian fuel surcharge dilakukan berdasarkan mekanisme dan formulasi yang telah ditetapkan dalam regulasi,” kata Lukman dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (16/5).

Pemerintah menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041 Tahun 2026 tentang Besaran Biaya Tambahan sebagai dampak fluktuasi bahan bakar tarif penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri.

Dalam aturan tersebut, besaran fuel surcharge ditentukan berdasarkan rata-rata harga avtur yang ditetapkan penyedia bahan bakar penerbangan. “Adapun persentase surcharge tertinggi berkisar antara 10 persen hingga 100 persen dari tarif batas atas dengan menyesuaikan fluktuasi harga avtur yang berlaku,” ujar Lukman.

Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga keberlanjutan industri penerbangan nasional sekaligus tetap memperhatikan perlindungan konsumen dan keterjangkauan tarif angkutan udara.

Jakarta: PLN Indonesia Power membidik proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas hingga 495 megawatt (MW) di Bangladesh sebagai bagian dari penguatan bisnis energi baru terbarukan di pasar internasional.

Melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Bay Group, konglomerasi terkemuka asal Bangladesh PLN Indonesia Power akan melakukan ekspansi energi hijau.

Inisiatif ini sejalan dengan rencana pengembangan proyek PLTS yang tengah dibuka oleh Bangladesh Power Development Board (BPDB), yang mencakup 10 lokasi strategis di berbagai wilayah Bangladesh.

Dalam kerja sama tersebut, Bay Group menunjuk anak usahanya yakni Copenhagen Urban Solar Parks BD LTD (CUSP), perusahaan afiliasi Denmark-Bangladesh yang fokus pada pengembangan energi surya.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta menyampaikan kerja sama ini merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat peran di pasar global, khususnya dalam pengembangan energi baru terbarukan.

"Ini merupakan proyek yang pertama bagi kami di Bangladesh, besar harapan kami proyek ini akan berjalan dengan baik. Kami menegaskan kerja sama ini sebagai langkah strategis perusahaan untuk memperkuat posisi di pasar global," ujar Bernadus dalam keterangan tulis, Kamis, 14 Mei 2026.

Lebih lanjut, Bernadus menambahkan partisipasi dalam proyek PLTS di Bangladesh juga mencerminkan komitmen PLN Indonesia Power dalam mendukung agenda transisi energi global, sekaligus memperkuat posisi perusahaan sebagai pemain kunci dalam industri pembangkitan berbasis energi terbarukan.

Senada dengan Bernadus, Ziaur Rahman Managing Director Bay Group sekaligus Chairman CUSP menyambut baik kerja sama ini sebagai langkah awal kolaborasi strategis dalam pengembangan energi terbarukan di Bangladesh.

"Kami melihat PLN Indonesia Power sebagai mitra yang memiliki pengalaman dan kapabilitas kuat di sektor pembangkitan. Kerja sama ini diharapkan dapat mendukung pengembangan energi surya di Bangladesh secara berkelanjutan,” ujarnya.

Kolaborasi dengan PLN Indonesia Power diharapkan mampu menghadirkan sinergi kuat dalam pengembangan infrastruktur energi bersih di Bangladesh, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kapasitas energi terbarukan dan pengurangan emisi karbon.

(ANN)

Jakarta: Bank DBS Indonesia menilai proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 harus direvisi, meskipun fundamental ekonomi saat ini solid. Proyeksi pertumbuhan ekonomi dinilai perlu disesuaikan menjadi 5,1 persen dari sebelumnya 5,3 persen.

Seperti diketahui, eskalasi geopolitik global dan fluktuasi harga energi dunia terus membayangi ketahanan ekonomi Indonesia. Namun, ekonomi Indonesia menunjukkan daya tahan kuat dengan pertumbuhan sebesar 5,6 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal pertama 2026. Angka ini membuktikan pertumbuhan tercepat sejak kuartal ketiga 2022.

DBS Group Research menilai fundamental ekonomi Indonesia pada awal tahun masih sangat solid, meski tantangan volatilitas global pada semester kedua 2026 tetap perlu diantisipasi secara hati-hati.

Fundamental ekonomi masih kuat, tetapi risiko global meningkat

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada awal tahun didorong oleh konsumsi domestik yang tetap kuat, stimulus fiskal pemerintah, peningkatan belanja negara, serta momentum musiman selama periode hari besar keagamaan. Konsumsi rumah tangga dan pemerintah tumbuh hingga 7 persen yoy, sementara investasi tetap solid di kisaran 6 persen yoy.

Senior Economist DBS Bank, Radhika Rao menjelaskan, Indonesia memulai 2026 dengan fondasi ekonomi yang positif, namun risiko eksternal membuat proyeksi pertumbuhan tahunan perlu disesuaikan.

“Indonesia memasuki 2026 dengan percaya diri didukung fundamental yang kuat. Namun, proyeksi pertumbuhan setahun penuh tetap perlu disesuaikan menjadi 5,1 persen (dari sebelumnya 5,3%) guna mengantisipasi risiko kenaikan harga energi global dan tekanan pada nilai tukar Rupiah,” ujar Radhika dalam keterangan tertulis, Kamis, 14 Mei 2026.

DBS Research menilai kuartal pertama 2026 kemungkinan menjadi titik tertinggi pertumbuhan ekonomi tahun ini.

Namun ke depan, aktivitas ekonomi diperkirakan menghadapi tekanan dari tingginya harga energi global, volatilitas pasar keuangan, serta kebutuhan menjaga disiplin fiskal nasional.

(ANN)