Bisnis.com, SURABAYA – Ratusan pengemudi truk yang tergabung dalam aliansi Gerakan Sopir Truk Jawa Timur (GSJT) melakukan demonstrasi di Kantor PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region V, Jalan Jagir Wonokromo, Surabaya, Rabu (29/4/2026).

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas beberapa kebijakan perusahaan plat merah tersebut yang diklaim mereka merugikan konsumen pengguna bahan bakar minyak (BBM) solar bersubsidi, khususnya di sektor pengiriman barang atau logistik.

Koordinator GSJT Supriyono menjelaskan pihaknya mempersoalkan kebikakan pembelian BBM bersubsidi menggunakan kode batang (barcode) serta pembatasan pembelian harian yang disebutnya telah berlangsung selama dua tahun terakhir.

Menurutnya, kebijakan tersebut berdampak signifikan terhadap para sopir truk hingga distribusi komoditas-komoditas menjadi terhambat. Supriyono menyebut bila kode batang yang dikantongi para sopir tersebut terblokir, maka mereka harus membeli BBM non subsidi dengan harga yang terlampau tinggi.

"Sehingga kawan-kawan tidak mampu mendapatkan solar. Kalau toh ada itu akan berkurang, mulai jatah 200 liter tinggal 50 liter, tinggal 100 liter, dan itu mengganggu. Apalagi, hari ini kawan-kawan ketika trans (mengirim barang ke luar daerah), ke Kalimantan itu sangat-sangat susah kita mencari BBM," bebernya.

Supriyono menyebut pihaknya sudah mengonfirmasi langsung mengenai kebijakan pemblokiran kode batang tersebut kepada Pertamina. Padahal, ia menyatakan segenap sopir truk telah mengikuti seluruh aturan maupun kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam pembelian solar bersubsidi.

"Kami ini punya uang lho, kami tidak mau mencuri, kami juga mempunyai harga yang sama dengan orang-orang yang beli. Kenapa kami dipersulit? Ini kan tidak adil gitu lho. Kalau masih terindikasi, kenapa kami ditindak? Sehingga kami tidak dapat pekerja dan ini berpengaruh pada ekonomi kami di keluarga," ungkapnya.

Oleh sebab itu, Supriyono menegaskan sopir truk sebenarnya tidak mempersoalkan terkait kebijakan pembelian solar bersubsidi menggunakan kode batang yang telah berjalan. Namun, dengan catatan kebijakan tersebut tidak sampai mengganggu kuota BBM, mengingat jarak tempuh yang sampai luar daerah.

Lebih lanjut, dirinya mengungkapkan kebijakan pembatasan kuota solar bersubsidi 200 liter selama durasi 1x24 jam tersebut memperlambat distribusi barang. Supriyono mengungkapkan kebutuhan bahan bakar yang dibutuhkan truk dapat 300 hingga 400 liter.

"Kalau misalnya dari Banyuwangi kirim ke Jakarta itu kan juga satu kali berangkat gitu kan. Sedangkan batasan kami 1x24 jam. Jadi kami harus berhenti, tunggu hari berikutnya baru mengisi kembali. Itu kan mempersulit," ungkapnya.

Hingga hari ini, Supriyono juga menerangkan masih banyak sopir truk mengalami kendala imbas kebijakan pemblokiran kode batang yang digunakan untuk membeli bio solar. Akibatnya, mereka harus mengisi kendaraan mereka dengan BBM non-subsidi.

"Sampai hari ini kami banyak mengalami [pemblokiran]. Sedangkan ongkosan hari ini kan belum ada. Standar ongkosan dari pemerintah untuk kami kan nggak ada. Kami kalau mau beli BBM non-subsidi, jelas upah kami berkurang. Apa yang akan kami bawa pulang kalau ongkosannya tinggi? Itu kan problem. Kalau kawan-kawan ini nurut sebenarnya. Jangan batasi kami, biarkan kami beli. Kalau memang ada pencurian, kalau memang ada mafia BBM, tangkap," ucapnya.

Sembari menunggu pembukaan blokir kode batang pembelian BBM bersubsidi tersebut, Supriyono mengatakan proses verifikasi atau pembaruan lewat aplikasi MyPertamina disebut hanya menghabiskan waktu selama 2-3 jam. Namun, pada praktiknya para sopir truk tersebut mengaku harus menunggu selama sepekan bahkan enam bulan.

Oleh karena itu, GSJT meminta penghapusan kebijakan pembelian solar bersubsidi menggunakan kode batang secara nasional, hingga pendistribusian merata terhadap BBM di daerah luar Jawa karena terjadi kelangkaan di sejumlah jalur distribusi yang vital.

"Hapus barcode secara nasional, sehingga kami tidak terdampak apa pun. Kalaupun mau dibikin aturan, aturan yang cantik, yang di mana kami tidak dirugikan sistem. Yang ketiga berkaitan soal pemenuhan BBM di luar Jawa karena jalur-jalur distribusi kami tidak kekurangan BBM," jelasnya.

Sementara itu, Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi menegaskan kebijakan tersebut diterapkan pemerintah dalam memastikan penyaluran BBM bersubsidi baik Biosolar maupun Pertalite tepat sasaran.

"Pertamina sebagai pelaksana distribusi menjalankan penugasan dari pemerintah," tegas Ahad.

Terkait kebijakan pembelian BBM bersubsidi menggunakan kode batang, tutur dua, akan terdapat mekanisme pantauan data kendaraan yang didaftarkan dan pola penggunaan. Hal tersebut menjadi solusi bagi sopir truk yang mengalami kendala saat bertransaksi di SPBU.

Ia menjelaskan anomali yang ditemukan ketika transaksi, seperti misalnya pengisian volume besar pada waktu yang berdekatan hingga pengisian di beberapa SPBU yang berbeda di waktu yang berdekatan adalah beberapa dugaan kode batang tersebut telah disalahgunakan.

"Atau digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian perlu diverifikasi ulang," terangnya.

Guna melayani kebutuhan supir truk yang mengalami kendala untuk saat bertransaksi menggunakan kode batang, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus telah membuka 87 helpdesk di seluruh wilayah Jawa Timur.

"Hal tersebut dimaksudkan guna mempercepat proses verifikasi ulang dan mengaktifkan kembali agar dapat digunakan untuk melakukan pembelian BBM bersubsidi di SPBU," pungkasnya.

Demonstrasi sopir truk di Kantor PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region V, Jalan Jagir Wonokromo, Surabaya, Rabu (29/4/2026)./Bisnis-Julianus P.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada hari ini, Senin (6/4/2026) ditutup melemah menyentuh level Rp17.035 di tengah pelemahan indeks dolar AS meskipun indeks dolar AS justru mengalami koreksi cukup signifikan.

Kondisi ini mencerminkan tekanan yang lebih dominan berasal dari sentimen domestik.

Data analisis Doo Financial Futures menyebut nilai tukar rupiah ditutup melemah menuju level Rp17.035. Rupiah melemah 55 poin atau 0,32% menuju level Rp17.035 pada saat indeks dolar AS juga melemah 0,19% ke level 99,84.

Pelemahan mata uang Garuda terhadap dolar AS terjadi pada saat mata uang Asia menguat. Mata uang yen Jepang terhadap dolar AS menguat 0,18%, dolar Singapura menguat sebesar 0,20%, won Korea menguat sebesar 0,68%.

Peso Filipina terhadap dolar AS turut menguat sebesar 0,35%, ringgit Malaysia menguat sebesar 0,05%. Rupee India menguat 0,16%%, yuan China naik sebesar 0,05% dan baht Thailand naik 0,65%.

Analis Doo Financial Futures, Lukman Leong, mengungkapkan bahwa pelemahan rupiah saat ini tidak lepas dari meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap kondisi fiskal Indonesia. Defisit anggaran dinilai berpotensi melebar, terutama di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia.

“Sentimen domestik masih negatif, terutama oleh kekhawatiran defisit fiskal yang bisa semakin diperparah oleh harga minyak yang tinggi, sementara pemerintah masih mempertahankan harga bahan bakar minyak atau BBM,” ujarnya, Senin (6/4/2026).

Kebijakan penahanan harga BBM di tengah tren kenaikan harga energi global dinilai berisiko meningkatkan beban subsidi energi, yang pada akhirnya memberi tekanan tambahan pada anggaran negara.

Di sisi eksternal, pelaku pasar juga mulai bersiap menghadapi potensi eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah.

Kekhawatiran atas kemungkinan serangan besar-besaran Amerika Serikat terhadap Iran menjadi faktor yang membayangi pergerakan pasar keuangan global.

Menurut Lukman, sentimen tersebut berpotensi memperburuk tekanan terhadap rupiah dalam jangka pendek. Investor cenderung mengambil sikap hati-hati (risk-off), yang biasanya mendorong penguatan dolar AS sebagai aset safe haven.

“Untuk besok, investor mengantisipasi ancaman penyerangan besar-besaran AS ke Iran. Hal ini akan memperburuk sentimen pasar,” jelasnya.

Ia memperkirakan rupiah masih akan berada dalam tekanan, terutama jika tidak ada langkah intervensi dari Bank Indonesia. Adapun pergerakan rupiah diprediksi berada dalam kisaran Rp17.000 hingga Rp17.100 per dolar AS pada perdagangan besok Selasa (7/4/2026).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan rapat dengan badan usaha swasta pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk mencari formulasi harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah lonjakan harga minyak dunia. Bahlil menyampaikan bahwa saat ini perundingan masih berlangsung.

“Menyangkut dengan harga BBM nonsubsidi, kami lagi melakukan pembahasan. Pembahasan ini sudah barang tentu melibatkan badan swasta lainnya,” ujar Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Pemerintah, tutur dia melanjutkan, sedang berusaha mengatur dan mencari formulasi yang baik dan bijaksana.

Ia mengatakan pemerintah sangat memahami kondisi masyarakat saat ini di tengah-tengah lonjakan harga minyak dunia.

Adapun harga minyak dunia jenis Brent dan West Texas Intermediate (WTI) saat ini berada di atas 100 dolar AS per barel, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan rata-rata harga minyak pada Januari 2026, di mana jenis Brent (ICE) sebesar 64 dolar AS per barel.

“Sampai dengan sekarang, kami lagi mengatur dan mencari formulasi yang baik dan bijaksana. Tunggu sampai selesai, saya akan kabari,” ujar Bahlil.

Pernyataan tersebut terkait dengan pemerintah yang menahan harga BBM nonsubsidi sejak awal April 2026, sebagaimana yang diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada Selasa (31/3).

Prasetyo menyatakan bahwa pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM), baik subsidi maupun nonsubsidi tidak mengalami kenaikan. Keputusan tersebut diambil setelah melakukan koordinasi bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT Pertamina, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah juga memastikan BBM nasional dalam kondisi aman dan tersedia, sehingga masyarakat diminta tidak panik ataupun resah terhadap isu kenaikan harga.

Penahanan harga tersebut menimbulkan selisih antara harga jual dengan harga pembelian minyak di tengah lonjakan harga minyak dunia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun menyampaikan Pertamina menanggung selisih harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi untuk sementara, selama harga BBM nonsubsidi tidak mengalami penyesuaian di tengah lonjakan harga minyak dunia.

Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan pemerintah menahan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tengah harga minyak dunia yang terus merangkak naik ibarat pisau bermata dua.

Peta geopolitik dunia berubah drastis setelah Israel dan Amerika Serikat (AS) meluncurkan rudal ke Iran pada akhir Februari lalu. Kenaikan harga minyak dunia tak bisa terbendung usai Iran memutuskan menutup Selat Hormuz, salah satu jalur utama perdagangan energi dunia.

UN Trade and Development (UNCTAD) mencatat harga minyak mentah Brent hanya US$72,55 per barel pada 27 Februari atau sehari sebelum serangan rudal Israel-AS ke Iran. Per 30 Maret, harga minyak Brent sudah mencapai US$113,42 per barel alias sudah naik 56%.

Pada periode yang sama, tren serupa juga terjadi untuk acuan harga minyak mentah dunia lain seperti WTI (naik 51%), Urals (naik 86,11%), dan Dubai (naik 76%).

Masalahnya, dalam laporan bertajuk Strait of Hormuz Disruptions: Growth and financial implications, UNCTAD menemukan korelasi kenaikan harga minyak dunia dengan kenaikan biaya hidup terutama di negara-negara berkembang.

Tak heran apabila akhirnya pemerintah memutuskan untuk menanggung beban kenaikan harga minyak dunia itu lewat APBN. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan ada penambahan sekitar Rp90 triliun sampai dengan Rp100 triliun untuk anggaran subsidi energi pada tahun ini.

Adapun, pemerintah menetapkan anggaran subsidi energi pada APBN 2026 sebesar Rp210,1 triliun. Artinya, penambahan anggaran itu mencapai hampir setengah dari total pagu yang disiapkan di awal tahun.

Pemerintah tampaknya tak ingin ketidakpastian global mengganggu momentum pemulihan ekonomi domestik. Usai ekonomi tumbuh 5,39% pada kuartal IV/2025, pemerintah menargetkan pertumbuhan yang lebih tinggi di kuartal I/2026 (5,6%) dan sisa tahun.

Dengan demikian, penahanan harga BBM bersubsidi yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat diharapkan tidak mengganggu konsumsi mereka yang menjadi pendorong utama perekonomian (53,63% dari produk domestik bruto dibentuk oleh konsumsi rumah tangga pada kuartal IV/2025).

"Dari sisi manfaat jangka pendek, ini [penahanan harga BBM subsidi] jelas membantu. Daya beli masyarakat lebih terjaga, inflasi tidak melonjak, dan stabilitas ekonomi relatif lebih aman dalam fase awal. Ini penting terutama di tengah tekanan global yang tinggi," ujar Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet kepada Bisnis, Minggu (5/4/2026).

Pertanyaannya, seberapa lama APBN bisa menanggung beban kenaikan harga minyak dunia?

Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda normalisasi harga minyak dunia; Presiden AS Donald Trump juga masih menyampaikan komentar yang terus mengancam Iran.

CORE Indonesia menghitung APBN 2026 masih menahan kenaikan harga minyak dunia apabila kisaran harga tahunannya masih di level US$80 hingga US$90 per barel. Selama rata-rata harga masih berada di bawah rentang tersebut, APBN secara teknis masih aman dan defisit dapat dijaga di bawah ambang batas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Potensi Masalah Jangka Panjang

Risiko terburuk adalah ketika harga minyak tahun berjalan sudah menembus US$100 per barel, namun belum ada penyesuaian di sisi belanja maupun harga BBM bersubsidi. Dalam skenario ini, APBN tidak lagi punya ruang untuk bertahan lama.

"Beban subsidi menjadi akumulatif sepanjang tahun, buffer [saldo anggaran lebih/sisa anggaran] habis lebih cepat, dan defisit berpotensi menembus batas bahkan sebelum pertengahan tahun. Ini situasi di mana kebijakan menahan harga BBM menjadi sangat mahal dan tidak berkelanjutan," jelas Yusuf.

Lebih dari itu, Yusuf menekankan bahwa penahanan harga BBM bersubsidi hanya menunda tekanan harga. Menurutnya, kalau terlalu lama ditahan, penyesuaian pada kemudian hari justru bisa lebih besar dan lebih tiba-tiba.

Pada saat yang sama, ruang fiskal untuk belanja produktif semakin terdesak sehingga berdampak pada kualitas pertumbuhan ke depan. Persepsi pasar pun menjadi negatif.

"Kalau tekanan meningkat tapi respons tertunda, persepsi terhadap disiplin fiskal bisa menurun dan berdampak pada nilai tukar serta biaya pembiayaan," ungkapnya.

Artinya, ketika pasar sudah semakin tidak percaya dengan disiplin fiskal pemerintah, maka investor asing akan kabur dari pasar keuangan Tanah Air yang menyebabkan nilai tukar rupiah anjlok. Selain itu, obligasi negara semakin tidak dilirik sehingga akan mendorong kenaikan imbal hasil (yield) sehingga beban pembayaran bunga utang ke depan semakin berat.

Di samping itu, sebenarnya pemerintah juga menyiapkan langkah lain. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan bahwa pemerintah juga menerapkan kebijakan efisiensi mobilitas di tengah penahanan harga BBM bersubsidi.

Haryo merujuk kepada kebijakan work from home (WFH) alias kerja dari rumah setiap Jumat mulai 1 April 2026. Kebijakan WFH itu bersifat wajib untuk aparatur sipil negara (ASN) dan imbauan untuk pekerja swasta, BUMN, dan BUMD.

"WFH berpotensi menekan beban kompensasi BBM sekitar Rp6,2 triliun," ujar Haryo kepada Bisnis, dikutip Minggu (5/4/2026).

Secara struktural, sambungnya, pemerintah juga mulai mengimplementasikan biodiesel mandatori 50% (B50) mulai 1 Juli 2026 yang diproyeksikan menurunkan impor BBM sekitar 4 juta kiloliter atau setara penghematan Rp48 triliun.

Yusuf menilai kebijakan-kebijakan tersebut membantu menekan tekanan defisit APBN 2026. Hanya saja, sambungnya, tetap tidak akan menggantikan kebutuhan penyesuaian yang lebih besar.

"Tantangan utamanya sekarang adalah bagaimana pemerintah menggunakan waktu yang sangat terbatas ini untuk menyiapkan penyesuaian yang lebih bertahap, supaya tidak berujung pada koreksi yang lebih besar dan lebih mahal di kemudian hari," tutup Yusuf.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) di seluruh SPBU tidak mengalami kenaikan per 1 April 2026. Keputusan ini berlaku untuk BBM subsidi maupun nonsubsidi.

Sebagai contoh, harga Pertalite tetap Rp 10.000 per liter dan Pertamax stabil di Rp 12.300 per liter. Angka ini sama seperti harga yang berlaku sejak 1 Maret 2026.

Keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM ini disampaikan Pertamina melalui pengumuman resmi di Instagram dan situs resmi perusahaan pada Selasa (31/3/2026).

“PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa tidak terdapat penyesuaian harga BBM di SPBU Pertamina per 1 April 2026. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah terkait harga BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi,” tulis Pertamina dalam pengumumannya.

Di tengah kenaikan harga minyak dunia akibat konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, Pertamina memastikan akan menempuh berbagai langkah agar dampaknya tidak dirasakan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap keputusan tetap mempertimbangkan kepentingan rakyat.

“Pertamina sebagai badan usaha terus melakukan upaya terbaik melalui langkah strategis, antara lain koordinasi intensif dengan pemerintah, menjalin negosiasi dengan pemasok energi, serta optimalisasi produksi kilang dan distribusi energi guna menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat,” tulis Pertamina.

Meski demikian, Pertamina mengimbau masyarakat untuk bijak menggunakan BBM sesuai kebutuhan dan dalam jumlah wajar. Masyarakat juga diminta tidak mudah percaya pada informasi tidak resmi yang beredar.

“Masyarakat juga diimbau untuk tidak terpengaruh informasi yang dapat memicu panic buying serta bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif,” tutup Pertamina.

Berdasarkan situs resmi Pertamina, berikut harga BBM yang berlaku mulai 1 April 2026 di SPBU:

• Pertalite: Rp 10.000
• Pertamina Biosolar (subsidi): Rp 6.800
• Pertamax: Rp 12.300
• Pertamax Turbo: Rp 13.100
• Pertamax Green 95: Rp 12.900
• Dexlite: Rp 14.200
• Pertamina Dex: Rp 14.500

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan sejumlah hal penting terkait kebijakan di sektor energi. Bahlil menegaskan tidak ada penyesuaian harga untuk BBM subsidi.

"Penyesuaian harga untuk BBM subsidi tidak ada, baik naik ataupun turun. Artinya, tetap atau flat, masih menggunakan harga saat ini," ujar Bahlil saat konferensi pers terkait kebijakan pemerintah dalam menyikapi kondisi geopolitik global secara virtual pada Selasa (31/3/2026).

Sementara itu, untuk BBM nonsubsidi, Bahlil mengatakan hingga saat ini Kementerian ESDM bersama tim Pertamina maupun SPBU swasta lainnya masih melakukan pembahasan. Ia menyebutkan hasilnya akan segera disampaikan kepada publik.

"Waktunya kapan? Tunggu dulu. Artinya apa? Belum juga ada penyesuaian harga. Masih tetap sama," sambung Bahlil.

Oleh karena itu, Bahlil meminta seluruh masyarakat menunggu informasi resmi dari pemerintah. Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam mencerna informasi yang beredar.

"Saya mohon agar kita juga harus lebih cerdas dalam mengelola informasi. Tujuannya apa? Agar kita tetap stabil," ucap Bahlil.

Bahlil menambahkan, cadangan BBM saat ini berada di atas standar minimum nasional, baik solar, bensin, gas, avtur, maupun LPG.

"Artinya, sekalipun kita tahu semua ketegangan geopolitik yang belum kita ketahui kapan berakhir, dan beberapa negara lain telah melakukan berbagai kebijakan dalam rangka efisiensi, kita bersyukur kepada Allah SWT atas petunjuk dan arahan Bapak Presiden, cadangan BBM kita semuanya di atas standar minimum nasional," kata Bahlil.

Bisnis.com,JAKARTA — BPH Migas disebut bakal membatasi pembelian bahan bakarr minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite (RON 90) dan solar mulai 1 April 2026.
Hal ini diketahui berdasarkan Keputusan Kepala BPH Migas RI Nomor 024.KOM/BPH.DBBM/2026 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis BBM Tertentu Jenis Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan Jenis Bensin RON 90 oleh Badan Usaha Penugasan pada transportasi Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Orang dan/atau Barang.
Beleid tersebut telah ditandatangani oleh Kepala BPH Migas Wahyudi Anas pada 30 Maret 2026.
Bisnis pun telah mengonfirmasi kebenaran beleid tersebut kepada Anggota Komite BPH Migas, Fathul Nugroho. Dia mengatakan, informasi lebih lanjut akan diumumkan oleh pemerintah.
"Izin, mohon ditunggu keterangan resmi dari pemerintah rencananya hari ini atau besok," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (31/3/2026).
Dalam beleid itu, BPH Migas menyatakan bahwa badan usaha penugasan wajib melakukan pengendalian penyaluran solar subsidi untuk konsumen pengguna transportasi.
Perinciannya, kendaraan bermotor perseorangan untuk angkutan orang dan/atau barang roda 4 paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.
Lalu, kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda 4 paling banyak 80 liter per hari per kendaraan. Selanjutnya, kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda 6 atau lebih paling banyak 200 liter per hari per kendaraan.
Berikutnya, kendaraan bermotor untuk pelayanan umum (mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah) paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.
Khusus untuk pembelian Pertalite, kendaraan bermotor perseorangan/umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda 4 paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.
Selanjutnya, kendaraan bermotor untuk pelayanan umum (mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah) paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.
lebih lanjut, BPH Migas juga mengimbau agar badan usaha penugasan wajib mencatat nomor polisi pada kendaraan bermotor jenis BBM tertentu jenis minyak solar (Gas Oil) dan Jenis BBM khusus penugasan jenis bensin (Gasoline) RON 90.
Pencatatan nomor polisi ini dilakukan setiap kali melakukan penyaluran jenis BBM tertentu jenis minyak solar dan/atau jenis BBM khusus penugasan jenis bensin RON 90.
"Badan usaha penugasan wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pengendalian penyaluran jenis BBM tertentu jenis minyak solar dan/atau jenis BBM khusus penugasan jenis bensin RON 90 setiap 3 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan," demikian bunyi beleid itu.
Dalam hal terdapat penyaluran solar dan/atau bensin RON 90 melebihi jumlah yang telah ditentukan, terhadap kelebihan tersebut tidak dibayarkan subsidi dan/atau kompensasinya, atau diperhitungkan sebagai jenis bahan bakar minyak umum (JBU).
Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Badan Usaha Penugasan wajib mensosialisasikan Keputusan ini kepada Penyalur, Konsumen Pengguna dan masyarakat.
"Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2026," demikian bunyi beleid itu.

Bisnis.com,JAKARTA — BPH Migas disebut bakal membatasi pembelian bahan bakarr minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite (RON 90) dan solar mulai 1 April 2026.
Hal ini diketahui berdasarkan Keputusan Kepala BPH Migas RI Nomor 024.KOM/BPH.DBBM/2026 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis BBM Tertentu Jenis Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan Jenis Bensin RON 90 oleh Badan Usaha Penugasan pada transportasi Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Orang dan/atau Barang.
Beleid tersebut telah ditandatangani oleh Kepala BPH Migas Wahyudi Anas pada 30 Maret 2026.
Bisnis pun telah mengonfirmasi kebenaran beleid tersebut kepada Anggota Komite BPH Migas Fathul Nugroho. Dia mengatakan, informasi lebih lanjut akan diumumkan oleh pemerintah.
"Izin, mohon ditunggu keterangan resmi dari pemerintah rencananya hari ini atau besok," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (31/3/2026).
Dalam beleid itu, BPH Migas menyatakan bahwa badan usaha penugasan wajib melakukan pengendalian penyaluran solar subsidi untuk konsumen pengguna transportasi.
Perinciannya, kendaraan bermotor perseorangan untuk angkutan orang dan/atau barang roda 4 paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.
Lalu, kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda 4 paling banyak 80 liter per hari per kendaraan. Selanjutnya, kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda 6 atau lebih paling banyak 200 liter per hari per kendaraan.
Berikutnya, kendaraan bermotor untuk pelayanan umum (mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah) paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.
Khusus untuk pembelian Pertalite, kendaraan bermotor perseorangan/umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda 4 paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.
Selanjutnya, kendaraan bermotor untuk pelayanan umum (mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah) paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.
lebih lanjut, BPH Migas juga mengimbau agar badan usaha penugasan wajib mencatat nomor polisi pada kendaraan bermotor jenis BBM tertentu jenis minyak solar (Gas Oil) dan Jenis BBM khusus penugasan jenis bensin (Gasoline) RON 90.
Pencatatan nomor polisi ini dilakukan setiap kali melakukan penyaluran jenis BBM tertentu jenis minyak solar dan/atau jenis BBM khusus penugasan jenis bensin RON 90.
"Badan usaha penugasan wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pengendalian penyaluran jenis BBM tertentu jenis minyak solar dan/atau jenis BBM khusus penugasan jenis bensin RON 90 setiap 3 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan," demikian bunyi beleid itu.
Dalam hal terdapat penyaluran solar dan/atau bensin RON 90 melebihi jumlah yang telah ditentukan, terhadap kelebihan tersebut tidak dibayarkan subsidi dan/atau kompensasinya, atau diperhitungkan sebagai jenis bahan bakar minyak umum (JBU).
Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Badan Usaha Penugasan wajib mensosialisasikan Keputusan ini kepada Penyalur, Konsumen Pengguna dan masyarakat.
"Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2026," demikian bunyi beleid itu.

Bisnis.com, JAKARTA -- Peningkatan tensi geopolitik global yang tersulut efek perang Iran - Amerika Serikat (AS) berpotensi menurunkan ekspektasi terhadap target pencapaian ekonomi Indonesia.

Apalagi, perang ini telah mengganggu rantai pasok atau supply chain energi serta mengerek harga minyak mentah global bahkan sempat di atas US$100 per barel. Sejumlah negara telah menekan rem darurat, Filipina misalnya.

Sementara itu, Indonesia mulai pasang kuda-kuda untuk menerapkan kebijakan penghematan bahan bakar minyak (BBM). Work from home satu kali seminggu menjadi salah satu opsi yang bakal ditempuh pemerintah dalam waktu dekat.

Di sisi lain, meski mengklaim tidak ada kenaikan harga BBM, lonjakan minyak mentah di pasar global, bukan tidak mungkin mengancam kredibilitas fiskal pemerintah. Risiko pembengkakan subsidi di depan mata. Kalau itu terjadi, pelebaran defisit APBN di atas 3% bisa terjadi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyebut bahwa langkah efisiensi yang disiapkan pemerintah akibat gejolak perang Timur Tengah akan mencakup tiga tahap. Seluruh kementerian/lembaga akan kena dampak.

Langkah efisiensi ini ditargetkan menghemat anggaran sekitar Rp80 triliun guna mengantisipasi pembengkakan belanja subsidi BBM yang dipicu kenaikan harga minyak.

"Di seluruh kementerian ada efisiensi. Ada [tiga tahap, red]. Yang satu, dua, tiga, yang ketiga pokoknya itu kami desain bisa menutupi kekurangan anggaran yang ada," ujarnya kepada wartawan di aula Mezzanine, Gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Alih-alih memotong anggaran, Purbaya mengaku akan menyerahkan setiap kementerian/lembaga untuk melakukan efisiensi pagu belanja mereka masing-masing.

Salah satu lembaga yang ikut melakukan penyisiran anggaran, kata Purbaya, adalah Badan Gizi Nasional (BGN). Pada keterangan sebelumnya, dia sempat mengeklaim lembaga yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu bisa menghemat anggaran hingga Rp80 triliun.

Bahkan, terdapat wacana penghematan APBN untuk MBG dengan pelaksanaannya dipangkas dari enam menjadi lima hari saja dalam waktu sepekan.

Namun, berbeda dengan MBG, Purbaya menyebut anggaran yang disiapkan pemerintah untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tak akan menjadi sasaran efisiensi.

Sebab, anggaran negara untuk program itu ditujukan guna membayar jaminan pemerintah kepada perbankan yang menyalurkan kredit ke KDMP. Nilainya Rp40 triliun setahun.

"Saya hanya harus bayar sekitar Rp40 triliun per tahun kan itu aja. Untuk nyicil utang Koperasi Merah Putih. Tetapi itu diambil dari dana yang tadinya anggaran yang mungkin peluang bocornya banyak. Kalau yang ini jadi bagus dipakai untuk suatu yang lebih produktif," tuturnya.

OECD Pangkas Proyeksi

Menariknya, saat pemerintah berupaya mengendalikan dampak negatif kenaikan harga energi, Organization for Economic Co-operation and Development alias OECD memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di level 4,8% pada 2026, turun dari perhitungan sebelumnya.

Dalam laporan terbarunya bertajuk OECD Economic Outlook, Interim Report: Testing Resilience edisi Maret 2026, proyeksi produk domestik bruto (PDB) Indonesia di angka 4,8% turun sebesar 0,2 poin persentase apabila dibandingkan dengan perkiraan lembaga tersebut dalam laporan edisi Desember 2025 (5,0%).

Sementara itu, laju perekonomian nasional diestimasikan kembali menguat ke level 5,0% pada 2027.

Penyusutan proyeksi ini tidak terlepas dari tingginya dinamika eksternal. OECD secara spesifik menyoroti bahwa pertumbuhan di Indonesia diproyeksikan akan tetap stabil secara umum karena stimulus fiskal baru-baru ini mampu menopang pertumbuhan konsumsi swasta.

Di samping itu, kondisi pasar tenaga kerja di sejumlah negara berkembang skala besar, termasuk Indonesia dan India, dinilai masih menguntungkan dengan tingkat pengangguran yang berada pada level yang relatif rendah.

Dari sisi pergerakan harga, inflasi umum (headline inflation) Indonesia diramal akan berada pada level 3,4% di 2026, naik 0,3 poin persentase dari proyeksi periode sebelumnya. Tekanan harga ini diperkirakan bersifat sementara, karena inflasi diproyeksikan akan kembali mereda dan turun menuju level 2,6% pada 2027.

OECD juga menggarisbawahi bahwa moderasi inflasi pada 2027 akan dirasakan oleh beberapa negara ekonomi berkembang seperti Indonesia, Brasil, Meksiko, dan Afrika Selatan.

Tantangan inflasi dan pertumbuhan Indonesia ini tidak lepas dari tekanan yang terjadi di tingkat global. Secara agregat, OECD memproyeksikan pertumbuhan PDB global akan melambat menjadi 2,9% pada 2026 dibandingkan realisasi pertumbuhan 3,3 pada tahun lalu, sebelum sedikit merangkak naik ke posisi 3,0% pada 2027.

"Proyeksi ini bergantung pada asumsi teknis bahwa tingkat gangguan pasar energi saat ini akan mereda seiring waktu, dengan harga minyak, gas, dan pupuk menurun secara bertahap mulai pertengahan tahun 2026 dan seterusnya," tulis OECD dalam laporan, dikutip Minggu (26/3/2026).

Lembaga yang berbasis di Paris tersebut menekankan bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah pasca serangan Israel-AS ke Iran pada akhir Februari lalu menyebabkan guncangan harga energi dan pupuk yang lebih tinggi. Akibatnya, inflasi global meningkatkan dan tingkat permintaan global tertekan.

Ketidakpastian geopolitik itu pun diperkirakan akan menahan daya ungkit dari momentum kuatnya produksi dan investasi yang berkaitan dengan teknologi, kebijakan moneter dan fiskal yang suportif, serta tingkat tarif efektif yang lebih rendah dari asumsi sebelumnya.

Keraguan Ekonom

Adapun Center for Strategic and International Studies (CSIS) memperkirakan dunia usaha masih akan menahan ekspansi usai libur Idulfitri 2026 seiring tingginya ketidakpastian global akibat gejolak perang dan tekanan fiskal dalam negeri.

Ekonom CSIS Deni Friawan mengatakan pelaku usaha diperkirakan masih berada dalam mode bertahan selama kondisi ekonomi belum stabil. Menurutnya, dunia usaha juga mencermati risiko kenaikan inflasi dan pelemahan daya beli masyarakat, terutama jika pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan di tengah lonjakan harga minyak dunia.

"Kalau pemerintah melakukan adjustment akan berdampak pada inflasi, jadi apapun yang diambil, tekanan inflasi akan tinggi. Kalau inflasi tinggi daya beli akan kembali tertekan dan itu membuat permintaan melemah. Saya enggak melihat dunia usaha mulai ekspansi pasca Lebaran, given situation yang ada saat ini," terangnya kepada Bisnis, Jumat (27/3/2026).

Menurut Deni, sektor yang cenderung lebih tahan terhadap tekanan saat ini adalah sektor kebutuhan pokok atau consumer goods, karena permintaannya relatif lebih stabil dibandingkan sektor lain.

Kondisi tersebut juga dinilai berpotensi tercermin di pasar modal. Dia menilai saham-saham sektor komoditas akan cenderung lebih menarik bagi investor, seiring peluang kenaikan harga minyak dunia yang dapat diikuti oleh penguatan harga komoditas lain seperti sawit dan batu bara.

Sebaliknya, sektor manufaktur diperkirakan menghadapi tekanan lebih besar, terutama bagi perusahaan yang memiliki utang dalam denominasi valuta asing maupun ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor.

Deni menambahkan, tantangan dunia usaha juga dapat bertambah apabila pemerintah kembali menempuh langkah efisiensi anggaran. Menurutnya, ruang fiskal pemerintah saat ini makin terbatas, terlebih jika kenaikan harga minyak mendorong pembengkakan belanja subsidi energi.

"Pengeluaran pemerintah memang sudah ketat sekali dan makin rigid. Subsidinya membengkak besar, MBG [Makan Bergizi Gratis] kalau tidak dikurangi masih Rp335 triliun, bunga utang menguasai 19% sampai 20%," terang Deni.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan Indonesia membutuhkan satu juta lahan tebu baru untuk pencampuran etanol 10% (E10) pada bahan bakar minyak (BBM) bensin.

Hal ini seiring dengan rencana pemerintah yang akan menghentikan impor BBM jenis solar pada 2026.

Terlebih, Zulhas menyatakan bahwa pemerintah akan meningkatkan campuran biofuel dari B40 menjadi B50, sehingga membutuhkan lahan sawit. Dia juga menyebut saat ini pemerintah tengah mengkaji cara menambah pasokan sawit.

“Kalau solar, kemungkinan kita akhir tahun 2026 nggak impor lagi. Karena B40 sudah bisa jadi B50. Tentu sawitnya harus ditambah tanamannya. Nah sekarang sedang dikaji, ya. Bensin tambahannya itu 10%, etanol atau metanol,” kata Zulhas dalam Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan di Gedung Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Adapun seiring dengan rencana pemerintah yang akan mencampur E10 pada BBM jenis bensin, maka setidaknya dibutuhkan satu juta perkebunan tebu. Sebab, rencana pemerintah menambahkan E10 ini bisa dibuat dari tebu atau singkong.

“Kalau tambah 10% saja, maka kita perlu sejuta kebun tebu. Dan di mana tanah nanti untuk metanol akan ditanam orang singkong? Nggak akan ada lagi tanah kosong,” terangnya.

Menurut Zulhas, kebijakan pemerintah dalam mencampur BBM dengan E10 akan menguntungkan para petani singkong. Dia memperkirakan, potensi keuntungan dari menanam singkong adalah sebesar Rp80 juta per tahun untuk 1 hektare.

“Karena setiap lahan nanti satu hektare bisa memberikan penghasilan Rp80 juta satu tahun. Tanam singkong bisa [dapat] Rp80 juta. Sekarang kenapa nggak bisa? Karena nggak ada yang beli,” tuturnya.

Lebih lanjut, Zulhas menyebut jika Indonesia sudah mulai menggunakan etanol/metanol sebagai campuran bensin, maka pabrik biofuel sudah bisa beroperasi dan membeli bahan baku dari petani singkong atau tebu.

“Kalau besok kita sudah etanol dan metanol. Pabriknya yang beli ada. Tiap hari kita pakai bensin. Jadi orang akan tanam karena ada yang beli. Satu liter itu kira-kira 6 kilogram. Kalau singkong 6 kilo. Berarti singkong itu harganya kira-kira Rp1.500 ke atas satu kilo,” tuturnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya mengusulkan akan adanya opsi skema kewajiban pasok dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) untuk komoditas CPO guna memenuhi kebutuhan produksi campuran solar dengan biodiesel berbasis sawit 50% atau B50.

Bahlil menerangkan bahwa untuk menerapkan B50 pada tahun depan, maka kebutuhan CPO bakal meningkat. Oleh karena itu, terdapat usulan tiga opsi untuk memenuhi kebutuhan CPO.

Tiga opsi itu adalah memaksimalkan produksi CPO yang ada, pembukaan lahan baru, dan mengurangi ekspor CPO dari Indonesia.

Dalam hal pemangkasan ekspor CPO, maka secara tak langsung bakal menerapkan DMO. Namun, dia menegaskan skema DMO CPO untuk B50 masih sebatas opsi.

“Kalau alternatif ketiga yang dipakai, memangkas sebagian ekspor, maka salah satu opsinya, saya ulangi, salah satu opsinya adalah mengatur antara kebutuhan dalam negeri dan luar negeri. Itu di dalamnya adalah salah satu instrumennya DMO, masih opsi," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (14/10/2025).

Bisnis.com,JAKARTA — Pembatasan pembelian BBM subsidi maksimal 50 liter per hari dinilai belum menyentuh akar persoalan konsumsi energi. Kebijakan itu berpotensi hanya menjadi sinyal kehati-hatian pemerintah di tengah risiko krisis energi global.

Kebijakan yang berlaku sejak 1 April 2026 itu akan dijalankan selama dua bulan hingga akhir Mei 2026. Pemerintah menempatkannya sebagai bagian dari langkah efisiensi energi untuk mengantisipasi dampak konflik di Timur Tengah terhadap pasokan dan harga minyak.