Bisnis.com, JAKARTA — PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) akan memperluas portofolio solusi korporasinya melalui peluncuran lini produk ESTAPRIME, ESTAeco, yang dirancang khusus untuk memangkas konsumsi energi listrik hingga 20%. Perusahaan menyasar ektor properti komersial, kesehatan, hingga fasilitas publik melalui solusi ini.

Direktur & Chief Enterprise Business Officer XLSMART, Andrijanto Muljono mengatakan perusahaan memperluas solusi ESTA (Enterprise Smart Technology & Automation) seiring dengan besarnya minat perusahaan terhadap produk ini.

Pada Bravo Summit 500 tahun ini, ESTA akan dikembangkan menjadi ESTA Prime yang didalamnya terdapat 7 solusi yaitu ESTAads, ESTAeco, estabiz, ESTAconnect 5G, ESTAgeo, ESTAvision, dan ESTAagent.

"ESTA mencoba memberi jawaban untuk membantu perusahaan yang kurang capable untuk merangkul ratusan aplikasi secara besar. Tidak semua perusahaan memiliki sumber untuk mengatur itu semua, maka ada ESTA," kata Andrijanto di Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Sementara itu, Chief Enterprise Product, Partnership, and Business Development XLSMART Tony Wijaya mengungkapkan salah satu keunggulan produk ESTA yaitu ESTAeco.

Dia menjelaskan ESTAeco bertumpu pada formula penghematan energi (energy saving). Dengan menggunakan sensor-sensor khusus, ESTAeco mampu mengontrol konsumsi listrik sehingga klien lebih hemat dalam penggunaan energi hingga 20%.

Tidak hanya itu, guna menarik minat pasar secara masif, XLSMART juga menerapkan skema komersial yang fleksibel dan meringankan beban finansial awal para calon klien korporasi melalui model bisnis tanpa modal di muka (zero upfront investment).

"Nanti kami yang support semuanya dari sisi teknologi. Zero upfront investment," ujar Tony kepada Bisnis, Senin (8/6/2026).

Tony meyakini kehadiran ESTAeco sangat relevan untuk kebutuhan korporasi besar (large enterprise), terutama gedung pencakar langit (high-rise building), perhotelan, retail, hingga sektor kesehatan (healthcare) seperti rumah sakit yang terikat pada operasional intensif 24 jam.

Strategi pembentukan lini produk ini mengacu langsung pada hasil pemetaan kebutuhan basis pelanggan korporasi XLSMART. Perseroan memiliki modal kuat berupa ekosistem pasar yang solid, mencakup lebih dari 7.000 pelanggan korporasi di segmen enterprise.

Sementara itu, Chief Enterprise Business XLSMART Faby Sallyanto mengatakan berdasarkan hasil evaluasi terhadap jajaran perusahaan papan atas (top 500 companies), isu pengeluaran biaya listrik dan kebutuhan analitik berbasis kamera pengawas menjadi dua kendala utama yang paling sering dihadapi di lapangan.

Kondisi tersebut mendorong XLSMART untuk merancang varian produk yang komprehensif di bawah bendera ESTA, meliputi ESTAeco, ESTAgeo, ESTAads, hingga ESTAvision.

Varian ESTA VISION dihadirkan sebagai jawaban atas kebutuhan optimalisasi infrastruktur keamanan digital. Melalui solusi ini, kamera pemantau (CCTV) konvensional milik klien akan ditingkatkan kemampuannya menggunakan algoritma analitik visual, sehingga fungsinya tidak lagi sebatas merekam gambar melainkan mampu memberikan analisis data harian.

Meskipun belum seluruh varian dari tujuh pilar produk berjalan sepenuhnya, manajemen optimistis serapan pasar terhadap inovasi ini akan melonjak tajam pasca-peluncuran resmi pada 11 Juni mendatang.

"Beberapa memang ini sudah ada kliennya juga. Jadi makanya kita very confident sih. Mudah-mudahan sih akan terbang dan diminati produk ini. Kita yakin ini akan fly," tutur Faby.

Selain membidik korporasi skala besar, XLSMART turut mendiversifikasi mesin pendapatan dengan merambah segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui platform estabiz.

Saluran digital ini berfungsi sebagai B2B marketplace terintegrasi yang melayani transaksi, pemenuhan barang (fulfillment), hingga layanan purnajual secara daring.

Untuk memperkuat penetrasi UMKM, perseroan juga menjagokan ESTAads, sebuah platform periklanan berbasis lokasi yang mampu memetakan perilaku konsumen di wilayah dan jam tertentu secara presisi.

Keluaran promosi dari ESTAads dapat disesuaikan melalui berbagai saluran digital, mulai dari pesan singkat (SMS) hingga WhatsApp, sesuai target kebutuhan pengguna. Melalui penguatan ekosistem hulu ke hilir ini, XLSMART menargetkan penguasaan pasar solusi digital terintegrasi yang lebih dominan dibanding para kompetitor di industri B2B nasional.

Kepala Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) Dallas, Lorie Logan menilai dunia perlu memangkas konsumsi minyak dan gas jika penutupan Selat Hormuz terus berlanjut.

Logan mengingatkan masyarakat di seluruh dunia harus menemukan cara untuk bertahan dengan jumlah minyak dan gas yang lebih sedikit, jika Selat Hormuz tertutup lebih lama akibat perang AS-Israel terhadap Iran, Rabu (27/5) dilansir dari Reuters. 

Langkah Iran untuk menutup jalur pelayaran di Selat Hormuz telah berlangsung sekitar tiga bulan terakhir. Kondisi tersebut memicu lonjakan harga energi, pangan, hingga pupuk.

Apalagi, sekitar seperlima dari pasokan minyak dan gas alam cair (LNG) dunia melewati jalur perairan tersebut sebelum perang pecah.

"Dengan pasokan yang sangat terbatas, jika pelayaran melalui selat tidak segera kembali seperti sebelum perang, konsumsi minyak dan gas alam dunia mungkin turun lebih signifikan daripada yang terjadi sejauh ini," kata Logan dalam pidato yang disiapkan untuk konferensi Bank Sentral Jepang (BOJ).

Logan menekankan dampak ekonomi dari penutupan Selat Hormuz sangat bergantung pada kondisi dunia untuk bisa beralih ke sumber energi lain. "Atau menggunakan energi secara lebih efisien, dibandingkan dengan memangkas aktivitas ekonomi," jelasnya.

[Gambas:Youtube]

Sementara itu, dalam survei The Fed Dallas baru-baru ini para eksekutif memperkirakan produksi minyak AS 2026 hanya meningkat sebesar 250 ribu barel per hari, dan tumbuh sekitar 500 ribu barel per hari di tahun depan.

Angka tersebut jauh lebih kecil dibandingkan penurunan pasokan minyak global, yakni berkisar 13 juta barel per hari sejak dimulainya perang Iran dan AS tersebut.

Adapun kekurangan pasokan energi global sejauh ini ditambal dengan menguras cadangan persediaan, sebagaimana dicatat Logan jumlahnya terbatas.

"Bagaimanapun caranya, saya memperkirakan pasar energi akan mencapai keseimbangan dalam waktu dekat. Jika molekul (energi) tersebut tidak tersedia, dunia tidak akan bisa mengonsumsinya," ujarnya.

Sebagai informasi, Logan merupakan salah satu dari tiga pembuat kebijakan di Bank Sentral AS yang menentang keputusan suku bunga bulan lalu. Mereka menilai The Fed seharusnya memberikan sinyal bahwa dengan melonjaknya harga energi dan komoditas lainnya, kemungkinan kenaikan suku bunga setara dengan potensi penurunan suku bunga.

Dalam naskah pidatonya untuk konferensi yang tertutup bagi pers tersebut, ia tidak memberikan perkiraan ekonomi jangka pendek maupun komentar mengenai kebijakan moneter.

Namun, ia menggunakan pidato tersebut untuk menyerukan peningkatan ketahanan pasar Obligasi Pemerintah (Treasury) AS melalui kliring terpusat pada perdagangan sekuritas Treasury milik The Fed sendiri, serta memperkuat instrumen likuiditas The Fed di luar operasi repo yang ada saat ini.

Logan juga mencatat bahwa investor dengan leverage tinggi telah menguasai porsi kepemilikan Treasury yang semakin besar.

"Posisi dengan leverage tinggi dapat berbalik (unwind) dengan cepat jika terjadi guncangan harga atau pendanaan," katanya. 

Ia juga menambahkan kalau sejauh ini Pasar Treasury menopang keuangan AS, aliran investasi, serta implementasi dan transmisi kebijakan moneter.

"Ketahanannya layak dan membutuhkan upaya serta kewaspadaan yang berkelanjutan," tandasnya.

Sudah banyak negara-negara memperketat konsumsi energi di tengah krisis bahan bakar minyak (BBM) akibat konflik di Timur Tengah yang belum berakhir. Kenaikan harga BBM jadi hal tak terhindarkan.

Ancaman kini bukan lagi soal harga minyak, namun lebih pada pasokan energi. Semua negara saat ini berlomba-lomba mengamankan cadangan minyaknya.

Gangguan distribusi energi global, terutama di jalur Selat Hormuz, membuat banyak negara juga menerapkan langkah penghematan mulai dari work from home (WFH), pembatasan mobilitas, pelepasan cadangan minyak, hingga subsidi tunai bagi masyarakat.

Sejumlah negara bahkan telah menjalankan kebijakan penghematan energi secara agresif. Korea Selatan mulai membatasi penggunaan kendaraan operasional pemerintah dan mengampanyekan hemat energi nasional.

Jepang melepas cadangan minyak strategis untuk menjaga stabilitas pasokan energi, sementara Pakistan dan Filipina menerapkan kebijakan pekan kerja empat hari serta WFH untuk menekan konsumsi BBM.

Di Thailand, pemerintah mengurangi penggunaan pendingin ruangan dan mendorong carpooling, sedangkan Myanmar menerapkan sistem kendaraan ganjil-genap untuk menekan konsumsi bahan bakar.

Bangladesh menutup lebih awal aktivitas kampus untuk mengurangi konsumsi listrik, sementara India mulai mendorong penggunaan energi alternatif.

Apa yang terjadi pada negara-negara lain ini membuat Indonesia juga harus mengubah kebiasaan dalam konsumsi energi: jangan boros BBM.

Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai Indonesia memang belum berada pada situasi seketat negara-negara yang hampir sepenuhnya bergantung pada impor minyak. Namun, ia mengingatkan kondisi tersebut tidak akan bertahan lama apabila konflik di Timur Tengah terus berlangsung.

"Kalau dibanding Filipina, India, atau Jepang memang berbeda karena mereka hampir 100 persen BBM-nya impor. Sedangkan Indonesia masih memiliki produksi minyak mentah sekitar 600 ribu barel per hari, sehingga masih ada kecukupan dan tidak terjadi kelangkaan," kata Fahmy.

Namun, Fahmy mengingatkan kondisi tersebut tidak bisa bertahan dalam jangka panjang apabila konflik geopolitik terus berlanjut. Perang berkepanjangan akan membuat kenaikan harga minyak dunia semakin sulit dihindari karena mengikuti mekanisme pasar global.

Di sisi lain, RI juga masih bergantung pada impor minyak, yakni sekitar 1,2 juta barel per hari sehingga tetap rentan terhadap gangguan pasokan dan lonjakan harga energi internasional.

Fahmy mengatakan ancaman terbesar bukan hanya kenaikan harga energi, tetapi juga pada pasokan BBM. Ia mengatakan kondisi itu bisa memicu gejolak ekonomi dan sosial apabila tidak diantisipasi.

"Kalau tidak diperketat, potensi kelangkaan itu akan terjadi. Kalau pasokan dari Afrika dan Rusia terganggu, maka kelangkaan pasti terjadi," ujarnya.

Fahmy mengakui bukan langkah mudah untuk menerapkan pembatasan konsumsi secara masif. Karena itu efisiensi dan pengawasan perlu dilakukann.

"Membatasi penggunaan BBM subsidi yang selama ini salah sasaran. Ada sekitar Rp150 triliun per tahun subsidi yang salah sasaran," kata Fahmy.

Ia mengusulkan kendaraan pribadi tak lagi menggunakan BBM subsidi agar subsidi energi lebih fokus untuk transportasi publik dan kelompok rentan.

Hal senada disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengatakan naiknya harga minyak mentah berimplikasi pada naiknya harga BBM mau tak mau harus mengubah perilaku penggunaan energi.

Ia menyebutnya sebagai sebuah kenormalan yang baru (new normal).

"New normal-nya seperti apa? Orang akan menimbulkan perilaku yang lebih efisien. Jadi penghematan itu bukan karena kita mau melakukan penghematan, tetapi karena ada situasi baru di mana orang mulai merasa harus mengurangi biaya," kata Bambang kepada CNNIndonesia.com, Senin (18/5).

Menurutnya perubahan pola konsumsi itu nantinya juga bisa mempercepat transisi energi secara alami di masyarakat. Masyarakat akan mulai meninggalkan kendaraan dengan konsumsi BBM besar dan beralih ke kendaraan yang lebih hemat.

Bambang mengatakan perubahan tersebut tak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terlihat di banyak negara lain yang mulai menyesuaikan pola konsumsi akibat tekanan harga energi global.

Bambang menilai hal yang tak kalah penting yakni dengan memastikan distribusi energi tetap berjalan dan subsidi BBM tepat sasaran.

Menurut dia, digitalisasi distribusi yang dijalankan PT Pertamina Patra Niaga melalui barcode dan pengawasan digital diSPBU menjadi salah satu langkah untuk memastikan subsidi energi tidak salah sasaran.

Meski begitu Bambang mengatakan distribusi energi nasional sejauh ini masih relatif terkendali meski tekanan geopolitik global meningkat.

Kondisi tersebut menunjukkan distribusi energi nasional masih berjalan cukup baik di tengah tekanan global. Bambang juga menilai kinerja PT Pertamina (Persero) dalam menjaga penyaluran BBM subsidi sejauh ini cukup stabil.

"Situasi geopolitik di luar memang membuat tekanan, tetapi ini membuat kinerja Pertamina menurut saya lebih baik. Masyarakat juga tidak terlalu kaget sekarang. Memang sempat ada panic buying di awal, tetapi sudah bisa dijelaskan dan diedukasi dengan baik," ujarnya.

Sementara PT Pertamina (Persero) berkomitmen menjaga pasokan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global dan konflik Timur Tengah. Pertamina mendorong optimalisasi produksi dalam negeri sekaligus diversifikasi sumber energi dari berbagai wilayah. Dengan begitu kecukupan energi bagi masyarakat bisa terpenuhi.

Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan global dan melakukan berbagai upaya untuk menjaga pasokan energi di Tanah Air.

"Melalui strategi optimalisasi produksi serta diversifikasi, saat ini pasokan energi secara nasional berada dalam kondisi aman, dan operasional berjalan lancar," kata Baron.

Kelancaran distribusi salah satunya melalui pengelolaan BBM dan LPG di Integrated Terminal Jakarta (ITJ) yang jadi penyangga utama distribusi BBM dan LPG di wilayah Jakarta, sebagian Jawa Barat dan Jawa Tengah. ITJ terdiri dari Fuel Terminal Plumpang, Fuel Terminal Tanjung Priok dan LPG Terminal Tanjung Priok. Selain itu, dilengkapi dengan Jetty PMG, atau dermaga khusus untuk kapal pengangkut bahan cair atau petrokimia.

Pertamina juga berupaya mendukung kestabilan ekonomi dengan menjaga harga BBM di dalam negeri. Seluruh infrastruktur logistik dan rantai pasok dipastikan dalam kondisi optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sebelumnya Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga menjamin harga BBM bersubsidi yakni pertalite dan solar dijamin tidak akan naik hingga akhir tahun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) mengingatkan pemerintah di berbagai negara agar tidak gegabah merespons lonjakan harga energi dan pangan global.

Dalam situasi tekanan harga yang terus berlangsung, IMF menilai kebijakan yang salah justru dapat memperburuk inflasi, membebani fiskal negara, dan menghambat penyesuaian ekonomi.

Dalam laporan terbarunya, Rabu (20/5/2026), IMF menyoroti guncangan harga energi dan harga pangan saat ini tidak hanya berdampak pada rumah tangga rentan, tetapi juga mengganggu keberlangsungan usaha kecil hingga mempersempit ruang fiskal pemerintah.

IMF menekankan, kenaikan harga global sebaiknya tetap diteruskan ke harga domestik, alih-alih ditekan melalui subsidi besar-besaran atau pembatasan harga secara menyeluruh.

“Biarkan harga energi domestik mencerminkan biaya internasional,” tulis IMF dalam laporannya.

Menurut IMF, ketika harga energi global naik, masyarakat dan pelaku usaha perlu menerima sinyal harga tersebut agar konsumsi energi dapat menyesuaikan.

Jika pemerintah menahan harga terlalu lama melalui subsidi besar, maka konsumsi energi tetap tinggi dan beban anggaran negara membengkak.

Subsidi harus tepat sasaran

IMF menggarisbawahi perlindungan bagi masyarakat tetap diperlukan, terutama bagi kelompok rentan yang paling terdampak lonjakan harga pangan dan energi.

Namun, bantuan itu sebaiknya diberikan secara terarah dan bersifat sementara.

“Lindungi rumah tangga rentan dengan dukungan sementara yang tepat sasaran,” ungkap IMF.

IMF menilai bantuan tunai langsung lebih efektif dibanding subsidi energi menyeluruh. Sebab, subsidi umum justru banyak dinikmati kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi yang konsumsi energinya lebih besar.

Dalam laporan tersebut, IMF menyebut kebijakan subsidi luas juga dapat memperburuk posisi fiskal pemerintah di tengah kondisi utang yang sudah tinggi di banyak negara.

Hal itu sejalan dengan laporan Fiscal Monitor IMF edisi April 2026 yang menyoroti meningkatnya tekanan fiskal global akibat kombinasi utang tinggi, kenaikan biaya bunga, dan ketidakpastian geopolitik.

IMF menilai pemerintah perlu menjaga ruang fiskal agar tetap mampu merespons krisis yang lebih besar di masa depan.

Karena itu, langkah-langkah bantuan yang bersifat permanen dinilai berisiko menciptakan tekanan jangka panjang terhadap keuangan negara.

Hindari kontrol harga

Selain subsidi, IMF juga mengingatkan pemerintah agar berhati-hati menerapkan kontrol harga atau pembatasan harga energi dan pangan.

Menurut IMF, kebijakan penetapan harga yang terlalu rendah dapat mengurangi pasokan dan memicu distorsi pasar.

Dalam jangka panjang, kondisi itu dapat menyebabkan kelangkaan barang dan memperburuk tekanan inflasi.

“Subsidi umum dan pembatasan harga hanya diterapkan untuk guncangan yang benar-benar luar biasa,” ungkap IMF.

IMF menilai kebijakan pembatasan harga sebaiknya hanya digunakan dalam kondisi sangat luar biasa dan untuk periode yang sangat terbatas.

Lembaga tersebut mencontohkan bahwa ketika harga energi global melonjak, pemerintah sering kali tergoda menahan kenaikan harga domestik demi menjaga daya beli masyarakat.

Namun, kebijakan tersebut dapat menghambat upaya penghematan energi dan memperbesar ketergantungan terhadap subsidi negara.

IMF juga mengingatkan, kebijakan harga murah buatan dapat mengurangi insentif investasi di sektor energi, terutama investasi energi alternatif dan efisiensi energi.

Usaha kecil diminta diberi likuiditas

Selain rumah tangga, IMF menilai usaha kecil dan menengah juga menjadi kelompok yang rentan terkena dampak lonjakan harga energi dan pangan.

Karena itu, IMF menyarankan dukungan bagi dunia usaha dilakukan melalui bantuan likuiditas, bukan melalui penetapan harga murah secara luas.

“Dukung usaha kecil yang layak dengan likuiditas, bukan pengendalian harga,” tulis IMF.

Menurut IMF, bantuan likuiditas dapat membantu perusahaan yang sebenarnya masih sehat untuk bertahan menghadapi lonjakan biaya produksi sementara.

Sebaliknya, kontrol harga dinilai justru dapat menciptakan distorsi pasar yang lebih besar dan mengurangi efisiensi ekonomi.

Dalam situasi harga energi tinggi, banyak usaha kecil menghadapi tekanan biaya operasional, mulai dari transportasi hingga bahan baku. IMF menilai kebijakan bantuan yang lebih terukur akan lebih efektif dibanding intervensi harga secara menyeluruh.

Risiko inflasi dan perlambatan ekonomi

IMF sebelumnya juga telah memperingatkan bahwa lonjakan harga energi global dapat mendorong perlambatan ekonomi dunia sekaligus memperbesar tekanan inflasi.

Dalam konferensi pers IMF pekan lalu, juru bicara IMF Julie Kozack mengatakan harga minyak yang menembus 100 dollar AS per barrel akibat ketegangan geopolitik berpotensi mendorong ekonomi global menuju skenario yang lebih buruk.

IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global dapat turun menjadi 2,5 persen pada tahun ini dari 3,4 persen pada 2025 dalam skenario tekanan energi yang memburuk.

Kenaikan harga energi juga disebut dapat memicu efek berantai terhadap inflasi pangan, biaya transportasi, dan harga barang konsumsi lainnya.

Dalam laporan Food Security Update, Bank Dunia menyebut gangguan jalur perdagangan dan lonjakan harga energi global berpotensi memicu kenaikan harga pangan yang lebih tajam dalam beberapa bulan ke depan.

IMF menilai kondisi tersebut membuat pemerintah menghadapi tantangan yang kompleks.

Di satu sisi, pemerintah harus melindungi masyarakat dari tekanan harga. Namun di sisi lain, mereka juga perlu menjaga stabilitas fiskal dan memastikan inflasi tidak semakin tidak terkendali.

Negara berkembang paling rentan

IMF menyebut dampak lonjakan harga energi dan pangan tidak merata antarnegara maupun antarkelompok masyarakat.

Negara berkembang dinilai lebih rentan karena memiliki ruang fiskal yang lebih terbatas dan ketergantungan yang lebih besar terhadap impor energi maupun pangan.

Tekanan harga juga lebih cepat memukul masyarakat berpenghasilan rendah karena proporsi pengeluaran untuk kebutuhan dasar jauh lebih besar dibanding kelompok berpendapatan tinggi.

IMF karena itu menilai bantuan sosial yang terarah menjadi instrumen paling penting dalam menghadapi gejolak harga global saat ini.

Dalam beberapa kasus, IMF juga membuka peluang bantuan pembiayaan bagi negara-negara yang terdampak lonjakan biaya energi dan komoditas.

Kozack mengatakan sejumlah negara saat ini sedang berdiskusi dengan IMF terkait dukungan kebijakan maupun kemungkinan bantuan pendanaan.

“Saat ini banyak negara lebih mencari panduan kebijakan daripada bantuan keuangan langsung,” kata Kozack, dikutip dari Reuters.

IMF memperkirakan hingga 12 negara dapat membutuhkan dukungan pembiayaan sebesar 20 miliar dollar AS hingga 50 miliar dollar AS akibat tekanan harga energi dan pangan global.

Kebijakan harus bersifat sementara

IMF menekankan, seluruh kebijakan bantuan menghadapi lonjakan harga energi dan pangan sebaiknya bersifat sementara dan fleksibel mengikuti perkembangan situasi global.

Lembaga itu mengingatkan, kebijakan permanen akan sulit dicabut ketika tekanan fiskal mulai meningkat.

Selain itu, IMF juga menilai komunikasi kebijakan menjadi faktor penting agar masyarakat memahami alasan di balik kenaikan harga domestik maupun perubahan skema bantuan pemerintah.

Dalam situasi gejolak global yang berkepanjangan, IMF menilai pemerintah perlu memastikan bantuan benar-benar diberikan kepada kelompok yang paling membutuhkan, sambil menjaga keberlanjutan fiskal jangka panjang.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, MAKASSAR - PT PLN (Persero) mengimbau dan mengajak masyarakat untuk memahami pola konsumsi energi serta berbagai komponen yang memengaruhi pembayaran listrik, sehingga masyarakat dapat mengelola penggunaan listrik secara lebih bijak, efisien, dan sesuai kebutuhan sehari-hari.

General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar), Edyansyah, menjelaskan bahwa jumlah pembayaran listrik pelanggan dapat berbeda pada tiap periode maupun transaksi karena dipengaruhi oleh tingkat pemakaian energi listrik dan sejumlah komponen biaya yang berlaku sesuai ketentuan di masing-masing wilayah.

“PLN mendukung pelanggan memahami bahwa pembayaran listrik tidak hanya dipengaruhi oleh tarif listrik, tetapi juga oleh pola penggunaan energi serta komponen lain yang mengikuti ketentuan pemerintah daerah maupun regulasi yang berlaku. Dengan pemahaman tersebut, pelanggan dapat lebih mudah mengatur konsumsi listrik sesuai kebutuhan,” ujar Edyansyah.

Ia menambahkan, tarif listrik rumah tangga tidak mengalami perubahan sejak Juli 2022. Karena itu, apabila terdapat perbedaan jumlah pembayaran, hal tersebut umumnya dipengaruhi oleh perubahan pola konsumsi listrik maupun komponen biaya lainnya.

Pada layanan pascabayar, total tagihan listrik dihitung berdasarkan jumlah pemakaian energi listrik (kWh) yang tercatat pada meter pelanggan, kemudian ditambah komponen lain seperti Pajak Barang dan Jasa Tertentu Tenaga Listrik (PBJT-TL) yang besarannya berbeda di tiap daerah, meterai, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk golongan tertentu.

Sementara pada layanan prabayar, nominal token listrik yang dibeli pelanggan tidak seluruhnya langsung dikonversi menjadi energi listrik. Sebagian terlebih dahulu dialokasikan untuk pembayaran PBJT-TL sesuai ketentuan pemerintah daerah, kemudian sisanya dikonversi menjadi jumlah kWh yang dapat digunakan pelanggan.

Sebagai ilustrasi, pelanggan daya 2.200 VA yang membeli token listrik senilai Rp200.000 akan dikenakan biaya admin (umumnya Rp3.000) dan PBJT-TL Makassar 10 persen sehingga nilai yang dikonversi menjadi listrik Rp179.091. Dengan tarif listrik Rp1.444,70 per kWh, pelanggan akan memperoleh sekitar 123,96 kWh energi listrik.

Pada sistem pascabayar, perhitungannya juga tetap mengacu pada jumlah pemakaian energi listrik. Artinya, apabila penggunaan listrik pelanggan berada pada 123,96 kWh, maka total tagihan yang dibayarkan juga akan sama setelah ditambahkan komponen PPJ sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelanggan kini dapat memantau histori penggunaan listrik dan riwayat pembelian token secara lebih mudah melalui aplikasi PLN Mobile. Selain itu, pelanggan pascabayar juga dapat memanfaatkan fitur Swacam (Swadaya Catat Angka Meter) untuk melakukan pencatatan angka meter secara mandiri sebagai bentuk kontrol terhadap pemakaian listrik bulanan.

Melalui fitur Swacam di PLN Mobile, pelanggan pascabayar dapat melakukan pencatatan angka stand meter dengan membuka menu Swacam, memilih ID Pelanggan, mengambil foto angka stand meter pada kWh meter, lalu mengirimkan hasil pencatatan melalui aplikasi sesuai periode yang ditentukan. Fitur ini membantu pelanggan memantau kesesuaian pemakaian listrik secara lebih transparan.

“Melalui pemahaman yang lebih baik terhadap pola konsumsi dan komponen pembayaran listrik, pelanggan dapat memanfaatkan energi listrik secara lebih efisien, nyaman, dan sesuai kebutuhan sehari-hari,” tutup Edyansyah.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 tercatat menyertakan peralihan moda transportasi barang maupun penumpang dari jalan raya ke kereta api, demi menekan konsumsi energi dan biaya logistik.

Namun, rencana ini menghadapi tantangan besar. Biaya alih moda yang mahal hingga dominasi angkutan truk yang lebih fleksibel menjadi segelintir sandungan.

Mengacu Dokumen Buku II Arah Pembangunan Pusat dan Daerah RKP 2027, pengembangan jaringan kereta api nasional difokuskan pada peningkatan efisiensi, keandalan, dan keterjangkauan layanan transportasi guna mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi logistik yang lebih optimal.

Intervensi itu diarahkan untuk mendorong perpindahan moda transportasi dari jalan raya ke kereta api guna menekan konsumsi bahan bakar minyak, mengurangi kemacetan, sekaligus menurunkan emisi gas rumah kaca. Pemerintah juga menilai optimalisasi angkutan rel penting untuk memperkuat daya saing logistik nasional.

Terdapat empat langkah dalam melaksanakan rencana ini. Pertama, revitalisasi dan akselerasi kereta api perkotaan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan.

Kedua, penguatan layanan kereta api antar kota dan regional dalam rangka memperluas konektivitas antar wilayah. Ketiga, pengembangan kereta api logistik guna meningkatkan daya saing angkutan barang.

Keempat, transformasi tata kelola, kelembagaan, regulasi, dan pendanaan untuk memastikan keberlanjutan sistem perkeretaapian.

Peralihan ini menjadi penting, karena rendahnya kontribusi kereta api terhadap mobilitas nasional. Kementerian Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) menyebut angkutan penumpang kereta api saat ini baru mencapai sekitar 4%, sementara angkutan logistik sekitar 1% terhadap angkutan secara umum.

Prioritas Wilayah

Asisten Deputi Konektivitas Darat dan Perkeretaapian Kemenko IPK Hermin Esti Setyowati mengatakan intervensi pemerintah akan diprioritaskan pada wilayah dengan kepadatan ekonomi tinggi dan kawasan berbasis komoditas ekspor besar.

Misalnya di Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi (SKS), sebagaimana rencana pengembangan jaringan perkeretaapian di wilayah tersebut.

Di Pulau Jawa, pemerintah akan memfokuskan pengembangan pada pemisahan jalur kereta komuter dengan kereta antarkota dan logistik, serta peningkatan konektivitas jalur kereta menuju pelabuhan. Rencana ini disiapkan menyusul padatnya volume kendaraan di jalan raya maupun tol di Pulau Jawa, serta sumbangan tinggi kecelakaan di jalur ini dibandingkan dengan moda lainnya.

“Langkah itu ditempuh untuk menekan biaya logistik dan mengurangi kepadatan lalu lintas jalan raya,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (11/5/2026).

Sementara itu, pengembangan di Sumatra akan difokuskan pada jalur angkutan batu bara di Sumatra Selatan serta integrasi jalur kereta dengan kawasan industri dan pelabuhan.

Adapun Sulawesi diarahkan pada pengembangan jalur Makassar–Parepare. Sementara khusus Kalimantan fokus pada perencanaan jaringan rel baru.

Presiden Prabowo Subianto pun menargetkan pengembangan jaringan rel nasional hingga 14.000 kilometer (km) hingga 2045, yang digadang-gadang membutuhkan biaya hingga Rp1.200 triliun. Kehadiran proyek kereta api dalam RKP 2027 ini disebut Hermin sebagai tahap awal menuju sasaran tersebut.

Pengembangan Kereta Menantang

Hermin tak menampik bahwa isu first mile dan last mile menjadi tantangan melalui peralihan moda ini. Pasalnya, ada biaya tambahan saat memindahkan barang ke stasiun dan dari stasiun ke tujuan akhir.

Tantangan lainnya, yakni isu over dimension over load (ODOL) dan penurunan biaya layanan dari kereta api itu sendiri.

“Jika biaya penggunaan KA tidak bisa diturunkan, maka shifting barang dengan menggunakan KA kecil dan [pelaku usaha] lebih memilih menggunakan truk,” tuturnya.

Sarana dan plot jalur turut menjadi isu, utamanya di Jawa karena jalur KA masih berbagi antara KA penumpang dan KA barang.

“[Tantangan lainnya] investasi infrastruktur rel lebih mahal dibandingkan dengan jalan raya, termasuk teknologi dan pembebasan lahan,” tambahnya.

Untuk itu, Hermin memandang integrasi dengan dryport dan kawasan logistik menjadi salah satu solusi yang sedang disiapkan pemerintah untuk menekan biaya perpindahan barang dari stasiun menuju tujuan akhir.

Masalah tersebut membuat biaya logistik berbasis rel masih sulit bersaing dengan angkutan jalan.

Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Deddy Herlambang melihat tantangan terbesar justru muncul dari persoalan efisiensi biaya logistik yang mengemuka ketika kebijakan ini dibuat untuk menekan biaya tersebut.

Dia mengatakan penggunaan kereta api untuk logistik masih terbebani biaya administrasi dan biaya alih moda yang tinggi.

Deddy berpandangan pengiriman barang menggunakan kereta tetap membutuhkan distribusi tambahan menggunakan truk dari stasiun menuju gudang pemilik barang. Skema itu menciptakan double handling yang membuat ongkos logistik menjadi lebih mahal.

“Benar hemat BBM khususnya BBM subsidi, tetapi masyarakat tetap mengandalkan truk karena lebih murah dan door to door,” ujarnya.

Kondisi itu membuat angkutan jalan masih menjadi pilihan utama pelaku usaha meskipun konsumsi energinya lebih besar. Di sisi lain, tekanan di jalan raya terus meningkat, terutama di Pulau Jawa yang menjadi pusat distribusi logistik nasional.

Di sisi lain, pengembangan transportasi rel juga masih dibayangi persoalan keselamatan dan kapasitas operasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, insentif kendaraan listrik (electric vehicle/EV) diberikan untuk menekan impor bahan bakar minyak (BBM) di tengah harga minyak global yang diperkirakan masih tinggi dalam beberapa bulan ke depan.

Ia memperkirakan harga minyak dunia tidak akan turun dalam waktu dekat, seiring dengan konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran yang diyakini masih terus berlanjut.

“Kelihatannya perang masih panjang. Artinya, konsumsi BBM kita juga akan masih tinggi dan dengan harga yang lebih tinggi. Kalau saya bisa pindahkan ke listrik (lewat insentif untuk kendaraan listrik), itu akan mengurangi impor (BBM) kita dengan signifikan,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Purbaya juga mengingatkan terdapat sistem kelistrikan PLN yang memiliki mekanisme take or pay, di mana PLN tetap membayar pembangkit sesuai kontrak meski listrik tidak seluruhnya terserap. Kondisi kelebihan kapasitas tersebut dinilai dapat dioptimalkan melalui pemanfaatan kendaraan listrik untuk menekan konsumsi BBM dan impor energi.

Ketika ditanya mengenai lamanya konflik berdasarkan proyeksi Kemenkeu, Purbaya menilai skenario konflik dapat berakhir sekitar September, seiring dengan agenda pemilihan umum di Amerika Serikat.

Namun, menurutnya, tidak menutup kemungkinan konflik akan berlanjut lebih lama dari proyeksi tersebut. Terkait hal tersebut, pemerintah Indonesia akan terus mencermati perkembangan dan melakukan penghematan dalam beberapa bulan ke depan.

Dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kamis (7/5/2026), Purbaya membidik insentif kendaraan listrik, baik untuk sepeda motor listrik maupun untuk mobil listrik, mulai diterapkan pada Juni 2026, sehingga terdapat penurunan konsumsi BBM.

“Nanti anggarannya kami hitung dan kami siapkan. Yang jelas, saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan,” ujar Purbaya.

Purbaya menegaskan bahwa tujuan dari kebijakan insentif kendaraan listrik adalah mengubah pola konsumsi masyarakat, dari yang semula menggunakan BBM menjadi menggunakan listrik.

Dengan demikian, lanjut dia, impor BBM maupun minyak mentah Indonesia bisa berkurang.

“Itu membantu daya tahan ekonomi kita, jadi jangan dilihat subsidinya. Tujuan utamanya itu, sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi,” kata Purbaya.

Insentif kendaraan listrik yang tengah disiapkan yakni masing-masing 100 ribu unit mobil dan 100 ribu sepeda motor listrik tahun ini.

Untuk sepeda motor listrik, Purbaya menganggarkan Rp5 juta per sepeda motor. Sedangkan untuk mobil listrik, insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 40-100 persen untuk pembelian kendaraan listrik.

Insentif PPN DTP dikhususkan untuk kendaraan EV, tanpa mencakup kendaraan hibrida. Adapun terkait besaran insentif akan ditentukan berdasarkan baterai yang digunakan, yang dibagi menjadi baterai nikel dan non-nikel.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang terjadi sejak 18 April 2026 menjadi menjadi tekanan baru bagi energi berbasis fosil. Namun di balik gejolak tersebut, para ekonom melihat peluang besar: momentum akselerasi transisi menuju energi baru terbarukan (EBT).

Kenaikan harga BBM nonsubsidi terbilang tinggi. PT Pertamina (Persero) tercatat mengerek harga Pertamax Turbo dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. Lalu, harga Dexlite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter, sementara Pertamina Dex naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter.

SPBU swasta juga ikut menaikkan harga sejumlah BBM besutan mereka. BP-AKR contohnya, perusahaan itu menaikkan harga BP Ultimate Diesel dari Rp14.620 menjadi Rp25.560 per liter.

Namun, harga BBM jenis BP 92 tetap sebesar Rp12.390 per liter. Senada, harga BP Ultimate (RON 95) masih dibanderol Rp12.930 per liter.

Tingginya harga BBM dinilai berpotensi menjadi momentum agar pemerintah mendorong penggunaan energi terbarukan. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi akan memicu perubahan perilaku konsumsi energi, meskipun dampaknya berbeda antarsegmen masyarakat.

Dia mengatakan kelompok menengah atas yang selama ini menjadi pengguna utama BBM nonsubsidi seperti Pertamax Turbo dan Pertamina Dex akan mulai mempertimbangkan kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Dengan lonjakan harga hingga 60%, biaya operasional kendaraan berbasis BBM dapat menjadi lebih mahal dibandingkan EV.

"Jadi dengan naiknya harga bahan bakar nonsubsidi, yang kelas menengah atas akan melihat biaya untuk EV atau kendaraan listrik lebih terjangkau, lebih murah," ucap Bhima ketika dihubungi, Selasa (21/4/2025).

Sementara itu, bagi kelompok menengah bawah, transisi tidak langsung mengarah ke EV. Pergeseran lebih realistis terjadi ke transportasi publik.

Dalam konteks ini, Bhima mendorong pemerintah melakukan realokasi anggaran untuk memperkuat armada transportasi umum. Bahkan, pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan ekstrem seperti subsidi tarif atau penggratisan sementara di wilayah perkotaan seperti Jabodetabek.

Menurut Bhima, langkah tersebut dapat menekan konsumsi BBM sekaligus menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi.

"Konsumsi BBM-nya bisa turun, daya belinya juga bisa tertolong dan efeknya juga bisa membuat sisi inflasi tidak terdampak ke kelas menengah bawah akibat naik harga BBM nonsubsidi dan fiskal BBM subsidi juga tidak bengkak," tutur Bhima.

Di samping itu, Bhima melihat momentum kenaikan harga BBM ini harus dimanfaatkan untuk mempercepat transisi energi secara menyeluruh, tidak hanya di sektor transportasi, tetapi juga di sektor ketenagalistrikan.

Menurutnya, pengembangan pembangkit energi surya skala besar hingga 100 gigawatt (GW) dapat menjadi game changer dalam menurunkan ketergantungan pada energi fosil. Saat ini, bauran energi terbarukan di Indonesia tercatat baru mencapai sekitar 14%, masih jauh dari target 25%.

Bhima pun menekankan bahwa saat ini merupakan momentum transisi. Jika momentum ini terlewat, dia memandang RI berisiko menghadapi krisis energi yang lebih parah lagi.

"Karena masyarakat tidak memiliki alternatif dan disediakan infrastrukturnya untuk beralih ke transportasi umum elektrik ataupun transisi energi lainnya di sektor ketenagalistrikan," katanya.

Perilaku Konsumen dan Inkonsistensi Kebijakan

Namun tidak semua pihak optimistis bahwa kenaikan harga BBM dapat secara otomatis mendorong transisi energi. Ekonom Senior CORE Indonesia Muhammad Ishak Razak menilai dampaknya bisa terbatas.

Dia menilai harga BBM nonsubsidi sangat bergantung pada fluktuasi harga minyak dunia. Jika harga minyak turun, harga BBM bisa kembali normal dan perilaku konsumsi masyarakat berpotensi kembali seperti semula.

Selain itu, segmen pengguna BBM nonsubsidi relatif kecil dan didominasi kelompok berdaya beli tinggi. Keputusan mereka dalam memilih kendaraan sering kali tidak semata didorong oleh faktor harga BBM, tetapi juga performa dan prestige.

"Keputusan pembelian kendaraan lebih didorong oleh performa dan gengsi, bukan sensitivitas harga bahan bakar sehingga kenaikan [harga BBM] ini tidak cukup menggeser preferensi mereka ke EV," jelas Ishak.

Kebutuhan BBM Tahunan RI

Mengacu pada data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kebutuhan konsumsi BBM di Indonesia dalam 8 tahun terakhir hingga 2025 cenderung meningkat, meski sempat menyusut saat pandemi Covid-19 pada 2020.

Sepanjang 2018-2025, rata-rata kebutuhan BBM tercatat sebesar 76,35 juta kiloliter (juta KL), dengan rata-rata kenaikan konsumsi 2,13% per tahun atau bertambah sekitar 1,50 juta KL per tahun.

Tahun	Volume (kiloliter/KL)
2018	74,08 juta
2019	74,4 juta
2020	65,72 juta
2021	70,24 juta
2022	78,31 juta
2023	80,56 juta
2024	82,9 juta
2025	84,58 juta

Sumber: Kementerian ESDM

Ishak menekankan bahwa kunci transisi energi justru terletak pada konsistensi kebijakan. Insentif seperti pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP), bea masuk rendah, dan keringanan pajak kendaraan bermotor (PKB) menjadi faktor penting dalam mendorong adopsi EV.

Sayangnya, arah kebijakan 2026 justru dinilai menimbulkan ketidakpastian, menyusul pencabutan sejumlah insentif tersebut.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur seperti stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) masih berjalan lambat. Minimnya kewajiban bagi produsen serta keterbatasan dukungan anggaran membuat pengembangannya jauh dari memadai.

"Pembangunan SPKLU masih sangat lambat karena tidak ada kewajiban bagi produsen EV untuk menyediakannya dan tidak ada alokasi APBN secara langsung, sepenuhnya diserahkan kepada PLN dan swasta berbasis pertimbangan bisnis, sehingga progresnya jauh dari memadai untuk mendukung akselerasi transisi energi," jelas Ishak.

Risiko Distorsi dan Tekanan Fiskal

Ekonom INDEF Abra Talattov menambahkan bahwa kenaikan harga BBM nonsubsidi memang mengikuti mekanisme pasar melalui formula Harga Indeks Pasar (HIP), sehingga secara regulasi langkah tersebut sah.

Namun, ia mengingatkan adanya risiko distorsi baru. Ketika selisih harga antara BBM nonsubsidi dan subsidi makin lebar, konsumen berpotensi melakukan “downtrading” ke BBM yang lebih murah, termasuk Pertalite atau solar subsidi.

Padahal, tren sebelumnya menunjukkan pergeseran positif, di mana konsumsi BBM nonsubsidi meningkat signifikan, sementara konsumsi Pertalite mulai menurun.

Jika tidak diantisipasi, kondisi ini justru dapat membebani APBN akibat lonjakan konsumsi BBM subsidi.

Untuk itu, Abra menekankan perlunya kebijakan komprehensif, mulai dari reformasi subsidi yang lebih tepat sasaran, penguatan pengawasan distribusi, hingga digitalisasi sistem pembelian BBM.

"Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang lebih komprehensif, mulai dari pricing policy yang konsisten, perlindungan fiskal, sampai manajemen permintaan energi secara keseluruhan," ucapnya.

Kenaikan harga BBM nonsubsidi pada akhirnya menjadi titik krusial bagi arah kebijakan energi nasional. Di satu sisi, ia membuka peluang percepatan transisi menuju energi bersih. Namun di sisi lain, tanpa kebijakan yang konsisten dan terintegrasi, momentum tersebut bisa terlewat.

Sektor energi tengah mengalami badai besar dan tantangan tak biasa dalam beberapa waktu terakhir ini. Perang di Iran sebagai salah satu negara produsen minyak terbesar jadi biangnya.

Iran adalah negara dengan cadangan minyak terbesar ketiga di dunia setelah Venezuela dan Arab Saudi. Selain itu, Iran juga menguasai Selat Hormuz, jalur utama pelayaran, termasuk untuk pengangkutan minyak di negara-negara Teluk.

Sebanyak 20-25 persen perdagangan minyak dunia melewati selat selebar 39 km ini. Perang membuat Iran menutup jalur pelayaran. Hampir semua negara terdampak, terutama sektor energi.

Harga minyak mentah dunia melonjak drastis. Harga bahan bakar minyak (BBM) hampir di semua negara naik, termasuk di Amerika Serikat, yang memerangi Iran dan baru menguasai Venezuela yang kaya minyak.

Setelah bertahan 7 pekan sejak perang Iran pecah harga BBM di Indonesia sama sekali tak naik, penyesuaian akhirnya dilakukan pemerintah per 18 April 2026. 

Namun penyesuaian harga hanya dilakukan untuk BBM dengan research octane number (RON) 98 dan produk diesel non subsidi. 

Produk Pertamina, pertamax turbo dari semula Rp13.100 disesuaikan menjadi Rp19.400 per liter. Dextlite dari Rp14.200 per liter menjadi Rp23.600 per liter dan pertamina dex yang semula Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter.

Sementara harga BBM bersubsidi pertalite dijamin tidak naik hingga akhir tahun. Pemerintah juga sampai saat ini belum menaikkan harga BBM non subsidi RON 92 (pertamax) dan RON (95) pertamax green.

Dengan tidak naiknya tiga produk pertalite, pertamax dan pertamax green, stabilitas ekonomi serta daya beli masyarakat menengah bawah bisa terjaga.

Meski ada kenaikan, namun harga baru tiga produk Pertamina ini masih di bawah rata-rata harga minyak di negara-negara lain.

Pertamax turbo misalnya di mana harga rata-rata negara-negara lain Rp29.200. Di Jepang Ron 98 dihargai Rp21.100 dan di China Rp24.600. Di Thailand lebih mahal lagi yakni Rp34.845. Tertinggi di Singapura seharga Rp58.217.

Pertamax green ron 95 di Indonesia yang harganya tetap di angka Rp12.900, lebih murah dibanding harga rata-rata negara lain yakni Rp25.666. Hampir semua negara-negara tetangga RI menjual BBM ron 95 lebih mahal.

Begitu pula harga BBM diesel di Indonesia seperti Pertamina Dex dan Dexlite. Dua produk ini masing-masing kini berharga Rp23.600 dan Rp23.900 dan masih di bawah rata-rata harga di negara lain yakni Rp27.459.

Di Singapura dan Malaysia harga BBM diesel juga lebih mahal dibanding harga di Indonesia yakni Rp28.953 dan Rp65.884.

Sementara jika dibanding dengan SPBU swasta di Indonesia, harga BBM Pertamina juga masih lebih kompetitif dan dengan pasokan yang lebih terjaga dan merata. Harga pertamax di SPBU Pertamina tetap yakni Rp12.300. Sementara SPBU swasta untuk BBM yang setara dihargai Rp12.390.

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Muhammad Mufti Mubarok menilai kenaikan harga BBM yang diterapkan masih dalam taraf wajar. Menurutnya ini adalah konsekuensi dari mekanisme pasar global.

"Ini tidak bisa dihindari, terutama akibat gejolak geopolitik di Timur Tengah yang mendorong harga minyak dunia naik," kata Mufti dalam keterangannya, Senin (20/4).

Mufti mengatakan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM non subsidi merupakan langkah realistis di tengah tekanan global yang semakin kuat.

Apalagi hampir semua negara melakukan hal yang sama. 

"Jadi ini bukan semata kebijakan domestik, tapi bagian dari dinamika energi dunia," katanya.

Apalagi kenaikan dilakukan setelah pertimbangan matang.

Ia berharap konsumen pengguna pertamax turbo dan pertamina dex atau dexlite tidak berpindah ke pertamax atau ke solar bersubsidi. Jika ini terjadi apalagi massif tentu akan berpengaruh ke pasokan. Jika pindah ke BBM subsidi ini tentu berpengaruh ke beban subsidi negara.

"Kebijakan ini penting agar konsumen kelas atas tetap menggunakan BBM sesuai spesifikasinya. Jangan sampai terjadi migrasi ke pertamax atau bahkan pertalite, karena itu bisa membebani subsidi," katanya.

Mufti menekankan pentingnya pengawasan di lapangan untuk mencegah penggunaan BBM bersubsidi bagi mereka yang tak berhak.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi. Menurutnya kenaikan harga BBM sekarang adalah hal rasional.

"Apalagi untuk kategori non subsidi," kata Tulus, Senin (20/4).

Ia mengingatkan harga BBM non subsidi selama ini fluktuatif karena berdasarkan harga minyak mentah dunia, kurs mata uang dan inflasi. 

"Lebih dari 100 negara juga telah mereview harga BBM-nya, bahkan lebih dari 100 persen," ujar Tulus.

Ia berharap dengan naiknya harga pertamax turbo tidak ada perpindahan pengguna ke pertamax atau pertalite. Jika perpindahan ke pertamax tentu harus ditambah pasokannya.

Namun Tulus mengingatkan tidak ada yang pindah ke pertalite karena ini berarti ada pelanggaran karena pertalite adalah BBM bersubsidi. 

"Itu pelanggaran regulasi dan moral" katanya.

Karena itu Tulus menekankan pentingnya pengawasan.

Hingga saat ini belum ada tanda-tanda berakhirnya krisis di Timur Tengah. Sempat ada gencatan senjata namun berakhir buntu. Belakangan AS malah memblokade akses Selat Hormuz yang dibalas Iran dengan kembali menutup selat itu.

Mengingat gejolak di Timteng belum mereda, Tulus berharap masyarakat harus berhemat dalam penggunaan BBM. Misalnya dengan menggunakan kendaraan umum masal atau bekerja secara WFH seperti anjuran pemerintah.

Mufti menilai penyesuaian harga ini tidak akan berdampak langsung ke masyarakat menengah ke bawah. Pasalnya karena pertalite dan solar yang disubsidi harganya tetap.

"Selama Pertalite dan BBM subsidi tidak naik, masyarakat bawah relatif masih terlindungi. Ini yang membuat situasi tetap kondusif dan tidak menimbulkan kepanikan," katanya.

Namun Mufti mengingatkan agar dampak lain bisa diantisipasi pemerintah yakni kenaikan biaya logistik dan distribusi. Hal ini menurutnya bisa berimbas ke kenaikan harga kebutuhan pokok.

Tulus juga mengatakan kenaikan harga BBM non subsidi tidak berdampak terhadap ekonomi makro. Menurutnya pengguna BBM pertamax turbo, pertamina dex dan dexlite dari sisi volume penggunanya tak sebesar pengguna pertamax atau BBM bersubsidi.

"Dampak akan terjadi jika kenaikan harga terjadi pada harga BBM subsidi." ujar Tulus.

Sebelumnya Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap alasan mengapa pertamax turbo, dexlite, dan pertamina dex harus disesuaikan harganya.

Menurutnya Pertamina menaikkan harga BBM non subsidi lantaran mengikuti harga pasar pasar. Berdasarkan aturan, pemerintah hanya mengatur harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar.

"Kalau BBM itu kan untuk yang pemerintah atur adalah BBM bersubsidi. Sementara untuk yang non subsidi, sesuai Peraturan Menteri ESDM Tahun 2022, itu mengikuti harga pasar," kata Bahlil di lokasi retret Ketua DPRD seluruh Indonesia di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Sabtu (18/4).

Bahlil mengatakan kenaikan harga BBM tersebut juga hanya berdampak pada masyarakat mampu. Sebab, jenis BBM nonsubsidi yang naik umumnya dikonsumsi kalangan atas.

"(Pertamax) Turbo itu kan buat orang kaya, orang-orang mampu semua, RON 98. Kemudian solar yang CN 51 (Dexlite) itu kan untuk orang mampu," imbuhnya.

Pertamina memastikan setiap keputusan terkait harga BBM nonsubsidi akan dilakukan secara hati-hati, juga mempertimbangkan kondisi ekonomi serta daya beli masyarakat.

Selama periode 7 April hingga 20 April 2026, Polri telah menangkap 330 tersangka kasus penyelewengan BBM  dan gas LPG bersubsidi.

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Mohammad Irhamni mengatakan selama 13 hari operasi, petugas menggerebek 223 lokasi berbagai wilayah dari mulai Aceh, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Jambi, Kepulauan Riau, Bengkulu, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, NTB, NTT, Maluku dan Papua Barat.

Para tersangka menggunakan berbagai modus dalam melancarkan aksinya seperti membeli bahan bakar solar berulangkali lalu ditimbun di tempat tertentu untuk selanjutnya dijual dengan harga lebih tinggi.

Para tersangka juga menggunakan truk yang sudah dimodifikasi agar muatannya bisa lebih banyak. Setelah itu, mobil tersebut ditempatkan di suatu tempat agar BBM itu dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi.

Irhamni mengatakan bahkan ada beberapa pihak stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) ada yang bekerja sama dengan tersangka.

Sedangkan untuk penyelewengan tabung LPG, kata Irhami, para tersangka memindahkan isi tabung LPG tiga kilogram ke tabung LPG 12 kg dan 50 kg dan dijual dengan harga non subsidi.

"Tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp243.069.600.800," kata Irhamni.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal Dugaan Penyalahgunaan Niaga BBM atau LPG Subsidi dengan ancaman hukuman paling lama enam tahun kurungan penjara.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengelola kawasan Senayan Square, PT Senayan Trikarya Sempana (STS), resmi mengantongi sertifikasi Greenship Existing Building (EB) Platinum untuk gedung perkantoran Sentral Senayan I.

Langkah ini mempertegas posisi gedung yang beroperasi sejak 1997 tersebut sebagai pemimpin dalam sektor properti komersial berkelanjutan di Jakarta dengan skor penilaian mencapai 90 poin.

Presiden Direktur PT Senayan Trikarya Sempana, Kazuhito Shibuya mengungkapkan perseroan menggelontorkan investasi hingga Rp20 miliar untuk melakukan pemutakhiran komponen bangunan agar selaras dengan prinsip ramah lingkungan.

"Total investasi untuk meningkatkan sistem kami seperti investasi ke pendingin ruangan yang ramah lingkungan, investasi terhadap solar panel itu kurang lebih Rp20 miliar," ujar Kazuhito saat ditemui di Plaza Senayan, Rabu (15/4/2026).

Dia menjelaskan bahwa Sentral Senayan I telah menjalani evaluasi komprehensif guna mengidentifikasi perbaikan operasional, mengingat statusnya sebagai menara kantor tertua di dalam kompleks tersebut.

Salah satu fokus utama adalah efisiensi energi melalui optimasi sistem Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC) dengan memperbarui chiller dan Variable Air Volume (VAV) yang mampu menekan konsumsi energi pendinginan hingga di atas 12%.

Selain itu, perusahaan melakukan transisi masif ke pencahayaan LED untuk menurunkan beban termal bangunan serta memasang sistem panel surya tiga fase dengan total kapasitas yang terus meningkat.

Per April 2026, total kapasitas PLTS atap di area tersebut bertambah 300 kilowatt peak (kWp) pada fase ketiga, melengkapi fase pertama 335 kWp dan fase kedua sebesar 500 kWp.

Mengacu pada data yang dipaparkan, dengan skor 90 poin, operasional Sentral Senayan I kini berada jauh di bawah rata-rata konsumsi energi nasional gedung kantor yang berada di level 232 kWh/m² per tahun.

Ke depan, STS juga memfasilitasi penyewa untuk mengakses International Renewable Energy Certificates (I-REC) guna mendukung target net zero emission melalui kolaborasi dengan The Kansai Electric Power Co., Inc.

"Ini menara kantor pertama yang dibangun di kompleks ini, Sentral Senayan I yang telah menjalani evaluasi komprehensif untuk mengidentifikasi perbaikan yang akan membuat bangunan ini lebih ramah lingkungan," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merilis kebutuhan harian dua jenis bahan bakar minyak (BBM) yang paling banyak dikonsumsi masyarakat, yakni bensin dan minyak solar. Dalam paparan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas) mencatat kebutuhan bensin nasional mendekati 100 ribu kiloliter (KL) per hari, sedangkan kebutuhan solar menembus lebih dari 111 ribu KL per hari.

Data Ditjen Migas menunjukkan kebutuhan minyak bensin nasional pada 2025 mencapai 100.986 KL per hari. Memasuki 2026 hingga Februari, kebutuhannya sedikit menurun menjadi 99.661 KL per hari. Pada periode yang sama, kebutuhan minyak solar meningkat tipis, dari 110.932 KL per hari pada 2025 menjadi 111.356 KL per hari pada 2026 hingga Februari.

Sekretaris Ditjen Migas Kementerian ESDM Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam mengatakan bensin dan solar masih menjadi dua jenis BBM utama yang paling dibutuhkan masyarakat.

“Dapat kami laporkan, jika dilihat secara rinci berdasarkan jenis BBM, produk yang paling dibutuhkan masyarakat luas adalah bensin dan minyak solar,” kata Rizwi di Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Untuk bensin, ESDM mencatat impor masih mendominasi pemenuhan kebutuhan nasional. Pada 2025, porsi impor bensin mencapai 60,18 persen dari total kebutuhan. Angka itu sedikit menurun menjadi 59 persen pada 2026 hingga Februari, meski ketergantungan terhadap pasokan luar negeri masih tergolong besar.

Jika dirinci, kebutuhan bensin jenis JBKP atau bersubsidi pada 2025 tercatat sebesar 76.932 KL per hari. Pada 2026 hingga Februari, angkanya turun menjadi 74.407 KL per hari. Di sisi lain, kebutuhan bensin non-subsidi justru meningkat dari 24.055 KL per hari menjadi 25.254 KL per hari.

Rizwi menyampaikan struktur konsumsi tersebut menunjukkan kebutuhan bensin nasional tetap tinggi, terutama untuk menopang mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.

“Dengan kebutuhan minyak bensin nasional pada 2025 mencapai 100.986 kiloliter per hari, dan pada 2026 hingga Februari sedikit menurun menjadi 99.661 kiloliter per hari,” ujarnya.

Dari sisi asal pasokan impor, bensin Indonesia pada 2025 paling banyak didatangkan dari Singapura dengan porsi 63 persen dan Malaysia 33,14 persen. Selebihnya berasal dari China, Oman, Uni Emirat Arab (UEA), Korea, Mesir, dan Taiwan dalam porsi yang lebih kecil.

JAKARTA - Sejumlah pakar kebijakan publik di Kota Bandung mendukung kebijakan pemerintah yang menerapkan work from home (WFH) setiap hari Jumat mulai 1 April 2026 sebagai langkah strategis menekan konsumsi energi di tengah ketidakpastian harga minyak dunia. Kebijakan ini dipandang sebagai upaya realistis pemerintah dalam menjaga stabilitas tanpa harus menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Pengamat kebijakan publik Universitas Padjadjaran (Unpad) Bonti Wiradinata mengatakan, kebijakan tersebut sebagai bentuk manajemen permintaan energi yang cukup efektif. Pemerintah memilih pendekatan yang lebih aman secara ekonomi dan politik dibandingkan opsi menaikkan harga BBM yang berisiko memicu inflasi.

“Kebijakan WFH Nasional setiap Jumat yang dimulai 1 April 2026 merupakan langkah strategis yang menarik untuk dibedah. Di tengah gejolak harga minyak mentah dunia yang tidak menentu, pemerintah terlihat memilih jalur manajemen permintaan (demand management) daripada menaikkan harga subsidi yang berisiko memicu inflasi dan gejolak politik,” ujar Bonti, Kamis (2/4/2026).

Menurut dia, penurunan beban listrik di gedung-gedung pemerintahan dan swasta di Jakarta, Surabaya, dan Medan dapat mencapai 15-20% imbas WFH pada hari Jumat. Hal ini mengurangi beban puncak PLN.

Mengacu pada data historis mobilitas di 5 kota besar yakni Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar, Bonti menyebut sektor transportasi menyumbang sekitar 46% dari total konsumsi energi final. Dengan asumsi 20-30% tenaga kerja melakukan WFH, terdapat potensi penurunan konsumsi listrik perkantoran yang signifikan.

“Dari sisi kebijakan publik, langkah ini merupakan bentuk kebijakan konservasi energi sektoral. Penghematan energi terjadi pada dua titik utama yaitu operasional gedung perkantoran dan konsumsi bahan bakar kendaraan,” katanya.

Dari sisi produktivitas, kebijakan WFH satu hari dalam sepekan tidak akan mengganggu kinerja lembaga maupun perusahaan secara signifikan. Bahkan, dengan dukungan infrastruktur digital yang memadai, pola kerja hybrid justru berpotensi meningkatkan efisiensi kerja.

Bonti menuturkan kebijakan ini juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi pekerja karena berkurangnya biaya transportasi dan operasional harian. Sementara bagi pemerintah, langkah ini menjadi instrumen pengendalian konsumsi energi yang relatif murah namun berdampak luas.

"Ditinjau dari perspektif politik dan manajemen organisasi seringkali mempertanyakan hal ini. Kuncinya bukan pada lokasi melainkan infrastruktur digital sebagai backbone manajemen birokrasi," ujarnya.

Senada dengan Bonti, pakar kebijakan publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Kristian Widya Wicaksono menilai kebijakan WFH merupakan langkah rasional dalam merespons krisis energi global. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah mengendalikan konsumsi energi tanpa membebani fiskal negara.

“Kebijakan pemerintah yang memberlakukan WFH setiap hari Jumat bagi ASN dan sebagian sektor swasta dapat dipandang sebagai langkah yang rasional dan relatif positif dalam konteks krisis energi global. Dari perspektif kebijakan publik, ini merupakan bentuk intervensi di sisi permintaan (demand-side management) yaitu upaya menekan konsumsi energi tanpa harus menambah beban fiskal melalui subsidi atau menaikkan harga BBM,” ungkapnya.

Dia menilai pengurangan mobilitas harian, khususnya perjalanan rumah–kantor akan berdampak langsung terhadap penurunan konsumsi BBM di sektor transportasi. Meski demikian, dia mengingatkan bahwa efek penghematan tidak sepenuhnya linier karena adanya potensi perubahan pola konsumsi energi di rumah tangga.

Usulan WFH ASN dan pegawai swasta pertama kali disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai salah satu upaya penghematan BBM guna mengantisipasi ancaman krisis energi global akibat konflik di Timur Tengah.

Menyambut usulan tersebut, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menerbitkan Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/6/HK.04/III/2026 yang mulai berlaku efektif per 1 April 2026. Dalam SE tersebut, perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD diimbau menerapkan WFH satu hari dalam sepekan.