REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya memberikan diskon biaya tambah daya listrik sebesar 50 persen bagi pelanggan untuk menyambut Hari Ulang Tahun ke-499 Jakarta. Program ini berlaku pada 10-23 Juni 2026 untuk seluruh golongan pelanggan.

General Manager PLN UID Jakarta Raya Moch Andy Adchaminoerdin mengatakan, promo tersebut dapat dimanfaatkan pelanggan rumah tangga, bisnis, sosial, publik hingga industri untuk pengajuan tambah daya satu fasa hingga maksimal 7.700 VA.

"Jadi boleh, dari 450 VA ke 900 VA atau dari 900 VA ke 2.200 VA, dapat diskon 50 persen," kata Andy, Rabu (10/6/2026).

Ia menjelaskan, pelanggan yang ingin memanfaatkan promo cukup melakukan transaksi melalui aplikasi PLN Mobile, baik pembelian token listrik maupun pembayaran tagihan. Setelah transaksi berhasil, pelanggan akan mendapatkan kode voucher yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan tambah daya.

Menurut Andy, program tersebut diharapkan dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan pelaku usaha di Jakarta yang membutuhkan tambahan pasokan listrik untuk kegiatan produktif.

"Kami berharap program ini dapat mendukung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga kegiatan ekonomi masyarakat semakin tumbuh, UMKM semakin berkembang, dan pada akhirnya perekonomian Jakarta menjadi lebih baik," ujarnya.

Meski demikian, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi pelanggan untuk memperoleh diskon tersebut. Pelanggan tidak boleh memiliki tunggakan rekening listrik dan harus sudah terdaftar sebagai pelanggan PLN sejak Mei 2026.

"Kalau ada tunggakan tentu harus diselesaikan terlebih dahulu. Selain itu pelanggan harus sudah menjadi pelanggan PLN sejak bulan Mei. Jadi pelanggan baru yang mendaftar pada Juni tidak bisa langsung mengikuti program ini," kata Andy.

Dalam kesempatan itu, Andy juga mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan penyambungan listrik secara ilegal. Selain melanggar aturan, praktik tersebut berpotensi menimbulkan risiko keselamatan seperti korsleting hingga kebakaran.

Menurut dia, masih ditemukan kasus penambahan daya secara mandiri menggunakan instalasi yang tidak sesuai standar. Kondisi itu dinilai berbahaya, terutama di kawasan permukiman padat penduduk.

"Kami terus melakukan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya penyambungan listrik ilegal. Banyak ditemukan penggunaan kabel yang tidak memenuhi standar, sehingga berpotensi menimbulkan korsleting," ujarnya.

Bisnis.com, MEDAN — Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution meminta agar PT PLN (Persero) memberikan kompensasi atau potongan pembayaran listrik ke pelanggan imbas pemadaman bergilir di wilayah Sumut beberapa hari terakhir. PLN menyampaikan keputusan kompensasi di tangan Kementerian ESDM.

Hal itu disampaikan Bobby saat berkunjung ke Kantor PLN Unit Pelaksana Pengatur Beban Sumbagut di Jalan Yos Sudarso Medan, Senin (8/6/2026).

"Atas pemadaman yang terjadi saya harap PLN juga dapat memberikan kompensasi atau potongan pembayaran listrik di bulan ini atau bulan depan kepada masyarakat," kata Bobby.

Disampaikan Bobby, kompensasi yang dapat diberikan PLN kepada pelanggan terdampak tidak harus berupa uang tunai. Hal ini bisa diwujudkan melalui keringanan tagihan listrik maupun diskon pembelian token bagi pelanggan prabayar yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Bobby tak mematok besaran kompensasi yang harus diberikan PLN kepada pelanggan atas insiden ini. Dia menyerahkan penentuan itu kepada PLN.

Namun dia menegaskan bahwa pemberian kompensasi kepada pelanggan harus diutamakan PLN atas kejadian ini.

“Harus ada kompensasi. Sebagaimana kita yang terlambat membayar sedikit saja, langsung ada sanksi pemutusan hingga pencopotan meteran," tegasnya.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumut Mundakhir Salman mengatakan pihaknya akan meneruskan masukan dari Gubernur Sumut terkait kompensasi kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Mundakhir Salman menyampaikan kewenangan penetapan kompensasi berada di bawah pemerintah pusat.

"Nanti Kementerian ESDM yang menentukan, termasuk berapa besar kompensasi yang diberikan. Kami mengikuti aturan pemerintah," ujar Mundhakir Salman.

Dia pun menyampaikan permohonan maaf dari PLN kepada Gubernur Bobby Nasution dan masyarakat Sumut atas gangguan layanan yang terjadi.

Mundakhir mengatakan pihaknya berusaha optimal untuk mempercepat perbaikan tower dan memulihkan kembali pasokan listrik ke pelanggan.

Adapun dalam kunjungan kerja ke PLN tersebut Gubernur Sumut juga menyampaikan keluhan masyarakat yang terdampak pemadaman listrik bergilir imbas rusaknya 12 tower transmisi di wilayah Sumut pasca cuaca ekstrem Kamis (4/6/2026) lalu.

Bobby menegur PLN karena dinilai tak memberi informasi yang cukup kepada masyarakat terkait pemadaman bergilir. Hal ini membuat masyarakat tak memiliki persiapan yang cukup menghadapi padamnya listrik, termasuk pelaku usaha dan UMKM yang berpotensi kehilangan pendapatan harian mereka.

Bobby pun meminta PLN mempercepat perbaikan tower yang rusak. Serta meminta agar PLN menginformasikan kepada masyarakat mengenai daerah yang terkena pemadaman, sekaligus lama waktu pemadaman.

Dia menyebut komunikasi dan informasi itu penting agar masyarakat bisa bersiap dan pelaku UMKM dapat meminimalisir kerugian. (240)

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegur PT PLN agar bertanggung jawab atas dampak pemadaman listrik bergilir yang dinilai merugikan masyarakat. Selain menyoroti gangguan layanan, Bobby juga menilai komunikasi PLN kepada pelanggan terkait pemadaman belum dilakukan secara maksimal.

Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat meninjau Kantor PLN Unit Pelaksana Pengatur Beban Sumatera Bagian Utara (UP2B Sumbagut) di Jalan Yos Sudarso, Lorong XII Nomor 6, Medan, Senin (8/6/2026). Turut hadir GM PLN UID Sumut Mundakhir Salman, GM PLN UIP3B Sumatera Amiruddin, Manager UP2B Sumbagut August Achilles, serta sejumlah pejabat lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, Bobby menyampaikan bahwa masyarakat di berbagai daerah mengeluhkan pemadaman listrik bergilir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya, pelanggan tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai jadwal maupun wilayah yang terdampak pemadaman, sehingga tidak memiliki waktu untuk melakukan persiapan.

"Masyarakat sudah mengeluh Pak, mereka merugi akibat pemadaman bergilir ini, terutama pengusaha kecil yang mengandalkan penggunaan listrik. Masalahnya kita nggak tahu bagaimana pemadaman listrik berlangsung, masyarakat tidak diberitahu dengan jelas, sehingga tidak ada persiapan, dan itu berulang setiap hari," ujar Bobby Nasution didampingi Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Sumut Deddy JP Harahap, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Erwin Harahap, serta pejabat lainnya.

Bobby menilai masyarakat masih dapat memahami kondisi darurat yang terjadi akibat kerusakan belasan tower transmisi listrik karena cuaca ekstrem. Namun, menurutnya, kondisi tersebut seharusnya diikuti dengan penyampaian informasi yang transparan dan terkoordinasi kepada pemerintah daerah maupun masyarakat.

"Kalau ada kendala seperti ini, sampaikan ke kami (pemerintah), mana yang bisa kami bantu. Atau pihak PLN bisa sampaikan ke kepala daerah (bupati/walikota), biar mereka juga tahu dan membantu sosialisasinya ke masyarakat. Jadi jangan seperti ini, terus beralasan," tegas Bobby.

Atas kondisi tersebut, Bobby Nasution meminta PLN memberikan kompensasi kepada seluruh pelanggan yang terdampak di Sumut. Kompensasi tersebut tidak harus berupa uang tunai, tetapi dapat diwujudkan melalui keringanan tagihan listrik maupun diskon pembelian token bagi pelanggan prabayar, apabila memungkinkan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Seberapa nanti besaran kompensasi yang diberikan, itu kita minta kepada PLN untuk menentukan. Tetapi yang jelas penekanan kita ke situ, harus ada kompensasi. Sebagaimana kita yang terlambat membayar sedikit saja, langsung ada sanksi pemutusan hingga pencopotan meteran. Kita tunggu dua tiga hari ke depan untuk proses perbaikannya,” katanya.

Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumut Mundakhir Salman menyampaikan permohonan maaf kepada Gubernur Bobby Nasution dan masyarakat Sumut atas gangguan layanan yang terjadi.

Menurutnya, PLN saat ini terus melakukan percepatan perbaikan terhadap 12 tower Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang mengalami kerusakan.

Terkait usulan kompensasi bagi pelanggan, Mundakhir menyatakan pihaknya akan meneruskan penekanan Gubernur Bobby Nasution tersebut kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengingat kewenangan penetapan kompensasi berada di pemerintah pusat.

Meski demikian, PLN menargetkan proses perbaikan jaringan listrik dapat diselesaikan dalam dua hingga tiga hari ke depan sehingga pasokan listrik kembali normal.

Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN (Persero) buka suara soal pelanggan yang mengeluhkan tagihan listrik melonjak dua kali lipat.
Adapun keluhan itu viral di media sosial. Pelanggan mengaku tagihan listrik melonjak dua kali lipat meski pola konsumsi tak berubah signifikan.
Salah seorang pelanggan itu lantas mengunggah tangkapan layar tagihan listrik pada Juni 2026 yang sebesar Rp712.000 dengan konsumsi listrik 512 kWh. Jumlah tagihan itu melonjak dibandingkan Mei 2026 yang sebesar Rp348.140 dengan pemakaian 250 kWh.
Pelanggan tersebut lantas memantau konsumsi listrik di pertengahan Juni dan menilai penggunaan masih dalam batas normal. Dia pun mempertanyakan keganjilan tersebut. Pasalnya, tidak ada informasi kenaikan tarif listrik dari PLN.
Terkait hal itu, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto menegaskan bahwa tidak ada kenaikan tarif listrik.
PLN, kata dia, senantiasa menjalankan kebijakan tarif listrik sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Adapun untuk periode April–Juni 2026 tarif listrik tetap dan tidak mengalami perubahan dari periode sebelumnya.
"Adanya kenaikan tagihan listrik yang dirasakan sebagian pelanggan dapat dipengaruhi oleh perubahan pola konsumsi listrik akibat beberapa faktor, seperti kondisi cuaca, kenaikan suhu dan meningkatnya aktivitas di rumah yang menyebabkan peningkatan penggunaan peralatan listrik pelanggan sehari-hari," jelas Gregorius dalam keterangannya, Selasa (2/6/2026).
Dia menuturkan, untuk memantau riwayat pembelian token dan pembayaran tagihan listrik secara mandiri, pelanggan dapat memanfaatkan aplikasi PLN Mobile. Ini guna mengetahui dan mengatur pola penggunaan listrik secara lebih efisien.
Berikut langkah mudah mengecek riwayat pemakaian melalui PLN Mobile:
1. Buka aplikasi PLN Mobile;
2. Pilih menu "Token dan Pembayaran" pada halaman utama;
3. Klik tombol "Tambah ID Pelanggan" (jika belum terdaftar);
4. Masukkan ID Pelanggan Anda;
5. Klik tombol "Riwayat Penggunaan" (untuk pelanggan pascabayar) atau "Riwayat Pembelian Token" (untuk pelanggan prabayar).
"Selain itu, PLN juga terus mengimbau pelanggan untuk menggunakan listrik secara aman dan bijak, antara lain dengan memeriksa instalasi listrik di dalam rumah secara berkala serta mencabut perangkat elektronik yang tidak digunakan agar konsumsi energi tetap terkendali," kata Gregorius.

Tarif Listrik April–Juni 2026

Kementerian ESDM sendiri menetapkan bahwa tarif tenaga listrik kuartal II atau April–Juni 2026 tidak naik. Langkah tersebut diambil sebagai upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat.
Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), evaluasi penyesuaian tarif tenaga listrik bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi dilakukan setiap tiga bulan berdasarkan perubahan realisasi parameter ekonomi makro.
Hal ini meliputi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, Harga Rata-Rata Minyak Mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).
Untuk penetapan tarif kuartal II/2026, parameter ekonomi makro yang digunakan adalah realisasi pada periode November 2025 hingga Januari 2026, yaitu kurs sebesar Rp16.743,46 per US$, ICP sebesar US$62,78 per barel, inflasi sebesar 0,22%, serta HBA sebesar US$70 per ton sesuai kebijakan DMO batu bara.
Berdasarkan perhitungan parameter tersebut, secara formula tarif tenaga listrik berpotensi mengalami perubahan. Namun untuk menjaga daya saing industri, daya beli masyarakat, serta stabilitas ekonomi nasional di tengah kondisi global, pemerintah memutuskan tarif listrik tidak berubah.
Begitu pula untuk 25 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan. Selain itu, Kementerian ESDM mendorong PLN untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik, meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, serta mengoptimalkan efisiensi operasional guna memastikan penyediaan tenaga listrik yang andal dan berkelanjutan.
Berikut tarif listrik per kWh yang berlaku untuk April-Juni 2026:
Tarif Listrik PLN Rumah Tangga Nonsubsidi:
- R-1/TR 900 VA: Rp1.352 per kWh
- R-1/TR 1.300 VA: Rp1.444,70 per kWh
- R-1/TR 2.200 VA: Rp1.444,70 per kWh
- R-2/TR 3.500–5.500 VA: Rp1.699,53 per kWh
- R-3/TR 6.600 VA ke atas: Rp1.699,53 per kWh
Tarif Listrik PLN Bisnis & Pemerintah:
- B-2/TR (6.600 VA–200 kVA): Rp1.444,70 per kWh
- P-1/TR (kantor pemerintah 6.600 VA–200 kVA): Rp1.699,53 per kWh
- P-3/TR (PJU >200 kVA): Rp1.699,53 per kWh
Tarif Listrik Subsidi:
- Rumah tangga 450 VA: Rp415 per kWh
- Rumah tangga 900 VA subsidi: Rp605 per kWh
- Rumah tangga 900 VA
- Rumah Tangga Mampu (RTM): Rp1.352 per kWh
- Rumah tangga 1.300–2.200 VA: Rp1.444,70 per kWh
- Rumah tangga 3.500 VA ke atas: Rp1.699,53 per kWh

PLN senantiasa menjalankan kebijakan tarif listrik sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Kementerian ESDM, untuk periode April-Juni 2026 tarif listrik tetap dan tidak mengalami perubahan dari periode sebelumnya

Jakarta (ANTARA) - PT PLN (Persero) menegaskan tidak ada kenaikan tarif listrik untuk periode April–Juni 2026, sebagaimana yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“PLN menegaskan bahwa tidak ada kenaikan tarif listrik,” ujar Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PT PLN (Persero) Gregorius Adi Trianto ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

Pernyataan tersebut merespons ramainya informasi yang beredar di media sosial ihwal keluhan kenaikan tagihan listrik.

Sejumlah pengguna media sosial X mengeluhkan tagihan listrik yang meningkat hingga 100 persen disertai dengan lonjakan total energi listrik yang dikonsumsi, meskipun mereka merasa tidak terdapat perubahan pola penggunaan listrik maupun penambahan barang elektronik.

Akibatnya, muncul dugaan bahwa PLN meningkatkan tarif listrik.

“PLN senantiasa menjalankan kebijakan tarif listrik sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Kementerian ESDM, untuk periode April-Juni 2026 tarif listrik tetap dan tidak mengalami perubahan dari periode sebelumnya,” kata Greg.

Lebih lanjut, Greg menyampaikan kenaikan tagihan listrik yang dirasakan oleh sebagian pelanggan dapat dipengaruhi oleh perubahan pola konsumsi listrik akibat beberapa faktor, seperti kondisi cuaca, kenaikan suhu, dan meningkatnya aktivitas di rumah.

“Meningkatnya aktivitas di rumah menyebabkan peningkatan penggunaan peralatan listrik pelanggan sehari-hari,” kata dia.

Greg menyampaikan masyarakat bisa memantau riwayat pembelian token dan pembayaran tagihan listrik secara mandiri. Pemantauan mandiri itu, kata dia, bisa dilakukan melalui aplikasi PLN Mobile guna mengetahui dan mengatur pola penggunaan listrik secara lebih efisien.

Untuk mengecek riwayat pemakaian melalui PLN Mobile, masyarakat bisa membuka aplikasi PLN Mobile, kemudian memilih menu "Token dan Pembayaran" pada halaman utama.

Selanjutnya, klik tombol "Tambah ID Pelanggan" (jika belum terdaftar); masukkan ID Pelanggan; lalu pilih "Riwayat Penggunaan" untuk pelanggan pascabayar atau "Riwayat Pembelian Token" untuk pelanggan prabayar.

“PLN juga terus mengimbau pelanggan untuk menggunakan listrik secara aman dan bijak, antara lain dengan memeriksa instalasi listrik di dalam rumah secara berkala serta mencabut perangkat elektronik yang tidak digunakan agar konsumsi energi tetap terkendali,” ucap Greg.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Meningkatnya aktivitas di rumah menyebabkan peningkatan penggunaan peralatan listrik pelanggan sehari-hari

Jakarta (ANTARA) - PT PLN (Persero) menyampaikan kenaikan tagihan listrik yang dirasakan oleh sebagian pelanggan dapat dipengaruhi oleh perubahan pola konsumsi listrik akibat beberapa faktor, seperti kondisi cuaca, kenaikan suhu dan meningkatnya aktivitas di rumah.

“Meningkatnya aktivitas di rumah menyebabkan peningkatan penggunaan peralatan listrik pelanggan sehari-hari,” ujar Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PT PLN (Persero) Gregorius Adi Trianto ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

Greg menyampaikan masyarakat bisa memantau riwayat pembelian token dan pembayaran tagihan listrik secara mandiri. Pemantauan mandiri itu, kata dia, bisa dilakukan melalui aplikasi PLN Mobile guna mengetahui dan mengatur pola penggunaan listrik secara lebih efisien.

Untuk mengecek riwayat pemakaian melalui PLN Mobile, masyarakat bisa membuka aplikasi PLN Mobile, kemudian memilih menu "Token dan Pembayaran" pada halaman utama.

Selanjutnya, klik tombol "Tambah ID Pelanggan" (jika belum terdaftar); masukkan ID Pelanggan; lalu pilih "Riwayat Penggunaan" untuk pelanggan pascabayar atau "Riwayat Pembelian Token" untuk pelanggan prabayar.

Selain itu, PLN juga terus mengimbau pelanggan untuk menggunakan listrik secara aman dan bijak, antara lain dengan memeriksa instalasi listrik di dalam rumah secara berkala serta mencabut perangkat elektronik yang tidak digunakan agar konsumsi energi tetap terkendali.

Pernyataan tersebut merespons ramainya informasi yang beredar di media sosial ihwal keluhan kenaikan tagihan listrik.

Sejumlah pengguna media sosial X mengeluhkan tagihan listrik yang meningkat hingga 100 persen disertai dengan lonjakan total energi listrik yang dikonsumsi, meskipun mereka merasa tidak terdapat perubahan pola penggunaan listrik maupun penambahan barang elektronik.

Sementara itu, sebagian pengguna X lainnya merasa tagihan listrik mereka cenderung stabil dan tidak mengalami lonjakan.

Terkait dengan tudingan kenaikan tarif listrik, PLN menegaskan tak ada kenaikan tarif listrik, sebagaimana yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM. Untuk periode April–Juni 2026 tarif listrik tetap dan tidak mengalami perubahan dari periode sebelumnya.

“PLN menegaskan bahwa tidak ada kenaikan tarif listrik,” ujar Greg.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT PLN (Persero) mengajak masyarakat memanfaatkan aplikasi PLN Mobile untuk memantau riwayat penggunaan listrik secara mandiri. Fitur tersebut membantu pelanggan mengetahui pola konsumsi listrik dan mengelola penggunaan energi dengan lebih efisien.

Langkah ini menjadi salah satu upaya PLN memberikan kemudahan kepada pelanggan. Melalui data penggunaan yang tersedia di aplikasi, pengguna dapat melihat riwayat konsumsi listrik maupun transaksi pembayaran secara lebih transparan.

"Untuk memantau riwayat pembelian token dan pembayaran tagihan listrik secara mandiri, pelanggan dapat memanfaatkan aplikasi PLN Mobile guna mengetahui dan mengatur pola penggunaan listrik secara lebih efisien," kata Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PT PLN (Persero) Gregorius Adi Trianto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (2/6/2026).

PLN menjelaskan, pelanggan dapat mengecek riwayat penggunaan listrik melalui aplikasi PLN Mobile dengan beberapa langkah sederhana. Adapun langkah mengecek riwayat pemakaian listrik melalui PLN Mobile sebagai berikut:

1. Buka aplikasi PLN Mobile
2. Pilih menu "Token dan Pembayaran" pada halaman utama
3. Klik tombol "Tambah ID Pelanggan" jika belum terdaftar
4. Masukkan ID Pelanggan pada kolom yang tersedia
5. Klik tombol "Riwayat Penggunaan" untuk pelanggan pascabayar atau "Riwayat Pembelian Token" untuk pelanggan prabayar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT PLN (Persero) menegaskan tidak ada kenaikan tarif listrik pada periode April-Juni 2026. Perusahaan memastikan tarif listrik tetap berlaku sesuai ketetapan pemerintah melalui Kementerian ESDM dan tidak mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keluhan mengenai tagihan listrik yang meningkat menjadi perbincangan di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Sejumlah pelanggan mengaku tagihan listrik bulanannya naik dibandingkan periode sebelumnya meski merasa tidak ada perubahan berarti dalam penggunaan peralatan elektronik di rumah.

Untuk mengetahui penyebab kenaikan tagihan, pelanggan dapat memantau konsumsi listrik secara mandiri melalui aplikasi PLN Mobile. Aplikasi tersebut menyediakan fitur yang memungkinkan pelanggan melihat riwayat pemakaian listrik dan pembelian token secara lebih rinci.

Bagi pelanggan pascabayar, langkah pertama adalah membuka aplikasi PLN Mobile dan masuk menggunakan nomor ponsel yang terdaftar. Setelah itu, pilih menu "Token dan Pembayaran" atau "Riwayat Penggunaan" untuk melihat tagihan serta histori konsumsi listrik bulanan.

Melalui fitur tersebut, pelanggan dapat membandingkan penggunaan listrik pada bulan berjalan dengan bulan-bulan sebelumnya. Jika terjadi lonjakan konsumsi kilowatt hour (kWh), pelanggan dapat menelusuri kemungkinan penyebabnya, seperti penggunaan pendingin ruangan (AC) yang lebih lama, penambahan perangkat elektronik, atau peralatan yang tetap terhubung ke listrik meski tidak digunakan.

Sementara bagi pelanggan prabayar, PLN Mobile menyediakan informasi riwayat pembelian token dan estimasi pemakaian listrik. Pelanggan dapat melihat apakah konsumsi token meningkat dibandingkan periode sebelumnya.

Selain melalui aplikasi, pelanggan juga dapat memanfaatkan fitur SwaCAM bagi pelanggan pascabayar yang menggunakan sistem pencatatan mandiri meter listrik. Fitur ini memungkinkan pelanggan mengunggah foto angka stand meter secara langsung melalui PLN Mobile sehingga pemakaian listrik dapat dipantau lebih akurat.

Apabila pelanggan menemukan lonjakan konsumsi yang tidak wajar, PLN menyarankan untuk memeriksa kondisi instalasi listrik di rumah dan memastikan tidak ada perangkat yang mengalami kebocoran arus atau tetap menyala tanpa disadari.

Pelanggan juga dapat menghubungi layanan pelanggan PLN melalui aplikasi PLN Mobile atau Contact Center PLN 123 untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut terkait tagihan maupun konsumsi listrik yang tercatat pada sistem.

Dengan memanfaatkan fitur pemantauan konsumsi listrik di PLN Mobile, pelanggan dapat mengontrol penggunaan energi secara lebih efektif sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan tagihan listrik meningkat.

Bisnis.com, MAKASSAR - PT PLN (Persero) mengimbau dan mengajak masyarakat untuk memahami pola konsumsi energi serta berbagai komponen yang memengaruhi pembayaran listrik, sehingga masyarakat dapat mengelola penggunaan listrik secara lebih bijak, efisien, dan sesuai kebutuhan sehari-hari.

General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar), Edyansyah, menjelaskan bahwa jumlah pembayaran listrik pelanggan dapat berbeda pada tiap periode maupun transaksi karena dipengaruhi oleh tingkat pemakaian energi listrik dan sejumlah komponen biaya yang berlaku sesuai ketentuan di masing-masing wilayah.

“PLN mendukung pelanggan memahami bahwa pembayaran listrik tidak hanya dipengaruhi oleh tarif listrik, tetapi juga oleh pola penggunaan energi serta komponen lain yang mengikuti ketentuan pemerintah daerah maupun regulasi yang berlaku. Dengan pemahaman tersebut, pelanggan dapat lebih mudah mengatur konsumsi listrik sesuai kebutuhan,” ujar Edyansyah.

Ia menambahkan, tarif listrik rumah tangga tidak mengalami perubahan sejak Juli 2022. Karena itu, apabila terdapat perbedaan jumlah pembayaran, hal tersebut umumnya dipengaruhi oleh perubahan pola konsumsi listrik maupun komponen biaya lainnya.

Pada layanan pascabayar, total tagihan listrik dihitung berdasarkan jumlah pemakaian energi listrik (kWh) yang tercatat pada meter pelanggan, kemudian ditambah komponen lain seperti Pajak Barang dan Jasa Tertentu Tenaga Listrik (PBJT-TL) yang besarannya berbeda di tiap daerah, meterai, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk golongan tertentu.

Sementara pada layanan prabayar, nominal token listrik yang dibeli pelanggan tidak seluruhnya langsung dikonversi menjadi energi listrik. Sebagian terlebih dahulu dialokasikan untuk pembayaran PBJT-TL sesuai ketentuan pemerintah daerah, kemudian sisanya dikonversi menjadi jumlah kWh yang dapat digunakan pelanggan.

Sebagai ilustrasi, pelanggan daya 2.200 VA yang membeli token listrik senilai Rp200.000 akan dikenakan biaya admin (umumnya Rp3.000) dan PBJT-TL Makassar 10 persen sehingga nilai yang dikonversi menjadi listrik Rp179.091. Dengan tarif listrik Rp1.444,70 per kWh, pelanggan akan memperoleh sekitar 123,96 kWh energi listrik.

Pada sistem pascabayar, perhitungannya juga tetap mengacu pada jumlah pemakaian energi listrik. Artinya, apabila penggunaan listrik pelanggan berada pada 123,96 kWh, maka total tagihan yang dibayarkan juga akan sama setelah ditambahkan komponen PPJ sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelanggan kini dapat memantau histori penggunaan listrik dan riwayat pembelian token secara lebih mudah melalui aplikasi PLN Mobile. Selain itu, pelanggan pascabayar juga dapat memanfaatkan fitur Swacam (Swadaya Catat Angka Meter) untuk melakukan pencatatan angka meter secara mandiri sebagai bentuk kontrol terhadap pemakaian listrik bulanan.

Melalui fitur Swacam di PLN Mobile, pelanggan pascabayar dapat melakukan pencatatan angka stand meter dengan membuka menu Swacam, memilih ID Pelanggan, mengambil foto angka stand meter pada kWh meter, lalu mengirimkan hasil pencatatan melalui aplikasi sesuai periode yang ditentukan. Fitur ini membantu pelanggan memantau kesesuaian pemakaian listrik secara lebih transparan.

“Melalui pemahaman yang lebih baik terhadap pola konsumsi dan komponen pembayaran listrik, pelanggan dapat memanfaatkan energi listrik secara lebih efisien, nyaman, dan sesuai kebutuhan sehari-hari,” tutup Edyansyah.

Bisnis.com, JAKARTA - PT PLN (Persero) mengajak masyarakat untuk memahami pola konsumsi energi serta berbagai komponen yang memengaruhi pembayaran listrik sehingga masyarakat dapat mengelola penggunaan listrik secara lebih bijak, efisien, dan sesuai kebutuhan sehari-hari.

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN Gregorius Adi Trianto menjelaskan bahwa jumlah pembayaran listrik pelanggan dapat berbeda pada tiap periode maupun transaksi karena dipengaruhi oleh tingkat pemakaian energi listrik dan sejumlah komponen biaya yang berlaku sesuai ketentuan di masing-masing wilayah.

“PLN mendukung pelanggan memahami bahwa pembayaran listrik tidak hanya dipengaruhi tarif listrik, tetapi juga pola penggunaan energi serta komponen lain yang mengikuti ketentuan pemerintah daerah maupun regulasi yang berlaku. Dengan pemahaman tersebut, pelanggan dapat lebih mudah mengatur konsumsi listrik sesuai kebutuhan,” ujar Gregorius, dikutip dari siaran pers, Minggu (17/5/2026).

Dia menambahkan, tarif listrik rumah tangga tidak mengalami perubahan sejak Juli 2022. Oleh karena itu, apabila terdapat perbedaan jumlah pembayaran, hal tersebut umumnya dipengaruhi oleh perubahan pola konsumsi listrik maupun komponen biaya lainnya.

Cara Menghitung Tagihan Listrik

Pada layanan pascabayar, total tagihan listrik dihitung berdasarkan jumlah pemakaian energi listrik (kWh) yang tercatat pada meter pelanggan, kemudian ditambah komponen lain seperti pajak penerangan jalan (PPJ) yang besarannya berbeda di tiap daerah, materai, serta pajak pertambahan nilai (PPN) untuk golongan tertentu.

Sementara pada layanan prabayar, nominal token listrik yang dibeli pelanggan tidak seluruhnya langsung dikonversi menjadi energi listrik. Sebagian terlebih dahulu dialokasikan untuk pembayaran PPJ sesuai ketentuan pemerintah daerah, kemudian sisanya dikonversi menjadi jumlah kWh yang dapat digunakan pelanggan.

Sebagai ilustrasi, pelanggan daya 2.200 VA yang membeli token listrik senilai Rp200.000 akan dikenakan PPJ Jakarta 2,4% sehingga nilai yang dikonversi menjadi listrik Rp195.200. Dengan tarif listrik Rp1.444,70 per kWh, pelanggan akan memperoleh 135 kWh energi listrik.

Pada sistem pascabayar, perhitungannya juga tetap mengacu pada jumlah pemakaian energi listrik. Artinya, apabila penggunaan listrik pelanggan berada di 135 kWh, maka total tagihan yang dibayarkan juga akan sama setelah ditambahkan komponen PPJ sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelanggan kini dapat memantau histori penggunaan listrik dan riwayat pembelian token secara lebih mudah melalui aplikasi PLN Mobile. Selain itu, pelanggan pascabayar juga dapat memanfaatkan fitur Swacam (Swadaya Catat Angka Meter) untuk melakukan pencatatan angka meter secara mandiri sebagai bentuk kontrol terhadap pemakaian listrik bulanan.

Melalui fitur Swacam di PLN Mobile, pelanggan pascabayar dapat melakukan pencatatan angka stand meter dengan membuka menu Swacam, memilih ID Pelanggan, mengambil foto angka stand meter pada kWh meter, lalu mengirimkan hasil pencatatan melalui aplikasi sesuai periode yang ditentukan. Fitur ini membantu pelanggan memantau kesesuaian pemakaian listrik secara lebih transparan.

“Melalui pemahaman yang lebih baik terhadap pola konsumsi dan komponen pembayaran listrik, pelanggan dapat memanfaatkan energi listrik secara lebih efisien, nyaman, dan sesuai kebutuhan sehari-hari,” kata Gregorius.

Jakarta: Banyak masyarakat masih bertanya-tanya mengapa tagihan listrik bisa berubah setiap bulan meski pemakaian terasa sama.

Untuk membantu pelanggan lebih memahami pola konsumsi energi, PT PLN (Persero) membagikan tips menghitung komponen pembayaran listrik sekaligus cara mengatur penggunaan listrik agar lebih efisien.

Pemahaman soal komponen tagihan listrik dinilai penting agar pelanggan bisa mengontrol pengeluaran rumah tangga dan menggunakan energi sesuai kebutuhan sehari-hari.

Tagihan listrik dipengaruhi banyak faktor

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN, Gregorius Adi Trianto, menjelaskan jumlah pembayaran listrik pelanggan dapat berbeda pada tiap periode maupun transaksi karena dipengaruhi oleh tingkat pemakaian energi listrik dan sejumlah komponen biaya yang berlaku sesuai ketentuan di masing-masing wilayah.

“PLN mendukung pelanggan memahami bahwa pembayaran listrik tidak hanya dipengaruhi tarif listrik, tetapi juga pola penggunaan energi serta komponen lain yang mengikuti ketentuan pemerintah daerah maupun regulasi yang berlaku. Dengan pemahaman tersebut, pelanggan dapat lebih mudah mengatur konsumsi listrik sesuai kebutuhan,” ujar Gregorius dalam keterangan tertulis, Jumat, 15 Mei 2026.

Ia menambahkan, tarif listrik rumah tangga tidak mengalami perubahan sejak Juli 2022. Karena itu, apabila terdapat perbedaan jumlah pembayaran, hal tersebut umumnya dipengaruhi oleh perubahan pola konsumsi listrik maupun komponen biaya lainnya.

Cara menghitung tagihan listrik pascabayar

Pada layanan pascabayar, total tagihan listrik dihitung berdasarkan jumlah pemakaian energi listrik (kWh) yang tercatat pada meter pelanggan, kemudian ditambah komponen lain seperti Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang besarannya berbeda di tiap daerah, materai, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk golongan tertentu.

Sementara pada layanan prabayar, nominal token listrik yang dibeli pelanggan tidak seluruhnya langsung dikonversi menjadi energi listrik.

Sebagian terlebih dahulu dialokasikan untuk pembayaran PPJ sesuai ketentuan pemerintah daerah, kemudian sisanya dikonversi menjadi jumlah kWh yang dapat digunakan pelanggan.

Sebagai ilustrasi, pelanggan daya 2.200 VA yang membeli token listrik senilai Rp200.000 akan dikenakan PPJ Jakarta 2,4 persen sehingga nilai yang dikonversi menjadi listrik Rp195.200. Dengan tarif listrik Rp1.444,70 per kWh, pelanggan akan memperoleh 135 kWh energi listrik.

Pada sistem pascabayar, perhitungannya juga tetap mengacu pada jumlah pemakaian energi listrik. Artinya, apabila penggunaan listrik pelanggan berada di 135 kWh, maka total tagihan yang dibayarkan juga akan sama setelah ditambahkan komponen PPJ sesuai ketentuan yang berlaku.

Tips mengatur pemakaian listrik

Pelanggan kini dapat memantau histori penggunaan listrik dan riwayat pembelian token secara lebih mudah melalui aplikasi PLN Mobile.

Selain itu, pelanggan pascabayar juga dapat memanfaatkan fitur Swacam (Swadaya Catat Angka Meter) untuk melakukan pencatatan angka meter secara mandiri sebagai bentuk kontrol terhadap pemakaian listrik bulanan.

Melalui fitur Swacam di PLN Mobile, pelanggan pascabayar dapat melakukan pencatatan angka stand meter dengan membuka menu Swacam, memilih ID Pelanggan, mengambil foto angka stand meter pada kWh meter, lalu mengirimkan hasil pencatatan melalui aplikasi sesuai periode yang ditentukan.

Fitur ini membantu pelanggan memantau kesesuaian pemakaian listrik secara lebih transparan.

“Melalui pemahaman yang lebih baik terhadap pola konsumsi dan komponen pembayaran listrik, pelanggan dapat memanfaatkan energi listrik secara lebih efisien, nyaman, dan sesuai kebutuhan sehari-hari,” tutur Gregorius.

(ANN)