Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN (Persero) buka suara soal pelanggan yang mengeluhkan tagihan listrik melonjak dua kali lipat.
Adapun keluhan itu viral di media sosial. Pelanggan mengaku tagihan listrik melonjak dua kali lipat meski pola konsumsi tak berubah signifikan.
Salah seorang pelanggan itu lantas mengunggah tangkapan layar tagihan listrik pada Juni 2026 yang sebesar Rp712.000 dengan konsumsi listrik 512 kWh. Jumlah tagihan itu melonjak dibandingkan Mei 2026 yang sebesar Rp348.140 dengan pemakaian 250 kWh.
Pelanggan tersebut lantas memantau konsumsi listrik di pertengahan Juni dan menilai penggunaan masih dalam batas normal. Dia pun mempertanyakan keganjilan tersebut. Pasalnya, tidak ada informasi kenaikan tarif listrik dari PLN.
Terkait hal itu, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto menegaskan bahwa tidak ada kenaikan tarif listrik.
PLN, kata dia, senantiasa menjalankan kebijakan tarif listrik sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Adapun untuk periode April–Juni 2026 tarif listrik tetap dan tidak mengalami perubahan dari periode sebelumnya.
"Adanya kenaikan tagihan listrik yang dirasakan sebagian pelanggan dapat dipengaruhi oleh perubahan pola konsumsi listrik akibat beberapa faktor, seperti kondisi cuaca, kenaikan suhu dan meningkatnya aktivitas di rumah yang menyebabkan peningkatan penggunaan peralatan listrik pelanggan sehari-hari," jelas Gregorius dalam keterangannya, Selasa (2/6/2026).
Dia menuturkan, untuk memantau riwayat pembelian token dan pembayaran tagihan listrik secara mandiri, pelanggan dapat memanfaatkan aplikasi PLN Mobile. Ini guna mengetahui dan mengatur pola penggunaan listrik secara lebih efisien.
Berikut langkah mudah mengecek riwayat pemakaian melalui PLN Mobile:
1. Buka aplikasi PLN Mobile;
2. Pilih menu "Token dan Pembayaran" pada halaman utama;
3. Klik tombol "Tambah ID Pelanggan" (jika belum terdaftar);
4. Masukkan ID Pelanggan Anda;
5. Klik tombol "Riwayat Penggunaan" (untuk pelanggan pascabayar) atau "Riwayat Pembelian Token" (untuk pelanggan prabayar).
"Selain itu, PLN juga terus mengimbau pelanggan untuk menggunakan listrik secara aman dan bijak, antara lain dengan memeriksa instalasi listrik di dalam rumah secara berkala serta mencabut perangkat elektronik yang tidak digunakan agar konsumsi energi tetap terkendali," kata Gregorius.

Tarif Listrik April–Juni 2026

Kementerian ESDM sendiri menetapkan bahwa tarif tenaga listrik kuartal II atau April–Juni 2026 tidak naik. Langkah tersebut diambil sebagai upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat.
Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), evaluasi penyesuaian tarif tenaga listrik bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi dilakukan setiap tiga bulan berdasarkan perubahan realisasi parameter ekonomi makro.
Hal ini meliputi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, Harga Rata-Rata Minyak Mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).
Untuk penetapan tarif kuartal II/2026, parameter ekonomi makro yang digunakan adalah realisasi pada periode November 2025 hingga Januari 2026, yaitu kurs sebesar Rp16.743,46 per US$, ICP sebesar US$62,78 per barel, inflasi sebesar 0,22%, serta HBA sebesar US$70 per ton sesuai kebijakan DMO batu bara.
Berdasarkan perhitungan parameter tersebut, secara formula tarif tenaga listrik berpotensi mengalami perubahan. Namun untuk menjaga daya saing industri, daya beli masyarakat, serta stabilitas ekonomi nasional di tengah kondisi global, pemerintah memutuskan tarif listrik tidak berubah.
Begitu pula untuk 25 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan. Selain itu, Kementerian ESDM mendorong PLN untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik, meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, serta mengoptimalkan efisiensi operasional guna memastikan penyediaan tenaga listrik yang andal dan berkelanjutan.
Berikut tarif listrik per kWh yang berlaku untuk April-Juni 2026:
Tarif Listrik PLN Rumah Tangga Nonsubsidi:
- R-1/TR 900 VA: Rp1.352 per kWh
- R-1/TR 1.300 VA: Rp1.444,70 per kWh
- R-1/TR 2.200 VA: Rp1.444,70 per kWh
- R-2/TR 3.500–5.500 VA: Rp1.699,53 per kWh
- R-3/TR 6.600 VA ke atas: Rp1.699,53 per kWh
Tarif Listrik PLN Bisnis & Pemerintah:
- B-2/TR (6.600 VA–200 kVA): Rp1.444,70 per kWh
- P-1/TR (kantor pemerintah 6.600 VA–200 kVA): Rp1.699,53 per kWh
- P-3/TR (PJU >200 kVA): Rp1.699,53 per kWh
Tarif Listrik Subsidi:
- Rumah tangga 450 VA: Rp415 per kWh
- Rumah tangga 900 VA subsidi: Rp605 per kWh
- Rumah tangga 900 VA
- Rumah Tangga Mampu (RTM): Rp1.352 per kWh
- Rumah tangga 1.300–2.200 VA: Rp1.444,70 per kWh
- Rumah tangga 3.500 VA ke atas: Rp1.699,53 per kWh

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan hingga saat ini belum ada kebijakan kenaikan tarif listrik di tengah keluhan sebagian masyarakat.

Hal itu disampaikan Bahlil usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

“Sampai dengan hari ini saya bicara ini dan exercise yang kami lakukan itu belum ada kenaikan tarif listrik,” ujar Bahlil.

Dia menegaskan, apabila ke depan terdapat perubahan kebijakan terkait tarif listrik, pemerintah akan menyampaikannya secara resmi kepada publik.

“Nanti kalau ada, nanti akan disampaikan,” katanya.

Hal senada sebelumnya disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno. Dia mengatakan bahwa pemerintah menetapkan tidak ada kenaikan tarif listrik pada kuartal II/2026 atau April-Juni 2026. Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat.

Dia menyebut, pihaknya tidak menaikkan tarif listrik mengacu pada ketentuan yang berlaku serta mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Penyesuaian tarif listrik bagi pelanggan nonsubsidi mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024.

Pemerintah pun melakukan evaluasi tarif yang dilakukan secara berkala setiap tiga bulan dengan mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi makro, seperti nilai tukar rupiah, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).

Untuk penetapan tarif kuartal II/2026, parameter ekonomi makro yang digunakan adalah realisasi pada periode November 2025 hingga Januari 2026, yaitu kurs sebesar Rp16.743,46 per US$, ICP sebesar US$62,78 per barel, inflasi sebesar 0,22%, serta HBA sebesar US$70 per ton sesuai kebijakan DMO batu bara.

Berdasarkan perhitungan parameter tersebut, secara formula tarif tenaga listrik berpotensi mengalami perubahan. Namun untuk menjaga daya saing industri, daya beli masyarakat, serta stabilitas ekonomi nasional di tengah kondisi global, pemerintah memutuskan tarif listrik tidak berubah. Begitu pula untuk 25 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan.

Berikut ini daftar tarif listrik per kWh Mei-Juni 2026:

Tarif Listrik PLN Rumah Tangga Nonsubsidi:

• R-1/TR 900 VA: Rp1.352 per kWh
• R-1/TR 1.300 VA: Rp1.444,70 per kWh
• R-1/TR 2.200 VA: Rp1.444,70 per kWh
• R-2/TR 3.500–5.500 VA: Rp1.699,53 per kWh
• R-3/TR 6.600 VA ke atas: Rp1.699,53 per kWh

Tarif Listrik PLN Bisnis & Pemerintah:

• B-2/TR (6.600 VA–200 kVA): Rp1.444,70 per kWh
• P-1/TR (kantor pemerintah 6.600 VA–200 kVA): Rp1.699,53 per kWh
• P-3/TR (PJU >200 kVA): Rp1.699,53 per kWh

Tarif Listrik Subsidi:

• Rumah tangga 450 VA: Rp415 per kWh
• Rumah tangga 900 VA subsidi: Rp605 per kWh
• Rumah Tangga Mampu (RTM): Rp1.352 per kWh
• Rumah tangga 1.300–2.200 VA: Rp1.444,70 per kWh
• Rumah tangga 3.500 VA ke atas: Rp1.699,53 per kWh.

Jakarta: Kabar baik untuk masyarakat dan pelaku usaha. Pemerintah memastikan tarif listrik untuk periode April hingga Juni 2026 tidak mengalami kenaikan. Kebijakan ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah menetapkan tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) tetap pada Triwulan II 2026. Langkah ini menjadi bentuk kehadiran negara dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan daya saing industri.

Alasan tarif listrik tidak naik

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, menjelaskan bahwa keputusan tersebut telah melalui evaluasi menyeluruh berdasarkan parameter ekonomi makro.

"Masyarakat tidak perlu cemas, karena Pemerintah telah menetapkan tarif listrik periode Triwulan II tahun 2026 tetap. Penetapan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan listrik secara efisien dan bijak sebagai bagian dari upaya bersama dalam mendukung ketahanan energi nasional," ujar Tri dilansir dari siaran pers, Rabu, 1 April 2026.

Penyesuaian tarif listrik untuk pelanggan nonsubsidi sendiri mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024, dengan evaluasi rutin setiap tiga bulan.

PLN siap jaga keandalan listrik nasional

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan bahwa PLN siap menjalankan kebijakan Pemerintah sekaligus memastikan keandalan pasokan listrik bagi seluruh pelanggan, khususnya di tengah dinamika dan ketidakpastian kondisi geopolitik global.

“Di tengah kondisi geopolitik global yang dinamis, kami mengapresiasi langkah Pemerintah yang tetap menjaga stabilitas tarif listrik pada Triwulan II 2026. Kebijakan ini memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha, serta menunjukkan kehadiran negara dalam menjaga daya beli dan daya saing nasional,” ujar Darmawan.

PLN berkomitmen untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik dari hulu hingga hilir, serta memastikan layanan kelistrikan tetap optimal di seluruh wilayah Indonesia.

“PLN siap mendukung penuh kebijakan Pemerintah dengan terus menjaga keandalan sistem dan memperluas akses listrik yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat, serta meningkatkan efisiensi operasional,” tambahnya.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak menaikkan tarif tenaga listrik kuartal II/2026 atau April-Juni 2026.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, kebijakan ini diambil sebagai upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri 2026.
Dia menyebut, pihaknya tidak menaikkan tarif listrik mengacu pada ketentuan yang berlaku serta mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
Oleh karena itu, dia mengimbau masyarakat tidak perlu cemas. Pasalnya, penetapan ini dilakukan dengan perhitungan terhadap berbagai parameter ekonomi makro.
"Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan listrik secara efisien dan bijak sebagai bagian dari upaya bersama dalam mendukung ketahanan energi nasional,” ujar Tri melalui keterangan resmi, Selasa (17/3/2026).
Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), evaluasi penyesuaian tarif tenaga listrik bagi bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi dilakukan setiap tiga bulan berdasarkan perubahan realisasi parameter ekonomi makro.
Hal ini meliputi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, Harga Rata-Rata Minyak Mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).
Untuk penetapan tarif kuartal II/2026, parameter ekonomi makro yang digunakan adalah realisasi pada periode November 2025 hingga Januari 2026, yaitu kurs sebesar Rp16.743,46 per US$, ICP sebesar US$62,78 per barel, inflasi sebesar 0,22%, serta HBA sebesar US$70 per ton sesuai kebijakan DMO batu bara.
Berdasarkan perhitungan parameter tersebut, secara formula tarif tenaga listrik berpotensi mengalami perubahan. Namun untuk menjaga daya saing industri, daya beli masyarakat, serta stabilitas ekonomi nasional di tengah kondisi global, pemerintah memutuskan tarif listrik tidak berubah.
Begitu pula untuk 25 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan. Selain itu, Kementerian ESDM mendorong PLN untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik, meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, serta mengoptimalkan efisiensi operasional guna memastikan penyediaan tenaga listrik yang andal dan berkelanjutan.
Berikut tarif listrik per kWh yang berlaku untuk April-Juni 2026:
Tarif Listrik PLN Rumah Tangga Nonsubsidi:
- R-1/TR 900 VA: Rp1.352 per kWh
- R-1/TR 1.300 VA: Rp1.444,70 per kWh
- R-1/TR 2.200 VA: Rp1.444,70 per kWh
- R-2/TR 3.500–5.500 VA: Rp1.699,53 per kWh
- R-3/TR 6.600 VA ke atas: Rp1.699,53 per kWh
Tarif Listrik PLN Bisnis & Pemerintah:
- B-2/TR (6.600 VA–200 kVA): Rp1.444,70 per kWh
- P-1/TR (kantor pemerintah 6.600 VA–200 kVA): Rp1.699,53 per kWh
- P-3/TR (PJU >200 kVA): Rp1.699,53 per kWh
Tarif Listrik Subsidi:
- Rumah tangga 450 VA: Rp415 per kWh
- Rumah tangga 900 VA subsidi: Rp605 per kWh
- Rumah tangga 900 VA
- Rumah Tangga Mampu (RTM): Rp1.352 per kWh
- Rumah tangga 1.300–2.200 VA: Rp1.444,70 per kWh
- Rumah tangga 3.500 VA ke atas: Rp1.699,53 per kWh

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan tarif listrik kuartal II atau April–Juni 2026 tidak naik. Kebijakan ini diambil sebagai upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengatakan keputusan untuk tidak menaikkan tarif listrik mengacu pada ketentuan yang berlaku serta mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat tidak perlu cemas. Penetapan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri, setelah dilakukan perhitungan terhadap berbagai parameter ekonomi makro.

"Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan listrik secara efisien dan bijak sebagai bagian dari upaya bersama dalam mendukung ketahanan energi nasional,” ujar Tri melalui keterangan resmi, Selasa (17/3/2026).

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), evaluasi penyesuaian tarif tenaga listrik bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi dilakukan setiap tiga bulan berdasarkan perubahan realisasi parameter ekonomi makro.

Hal ini meliputi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, Harga Rata-Rata Minyak Mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).

Untuk penetapan tarif kuartal II/2026, parameter ekonomi makro yang digunakan adalah realisasi pada periode November 2025 hingga Januari 2026, yaitu:

• Kurs: Rp16.743,46 per US$
• ICP: US$62,78 per barel
• Inflasi: 0,22%
• HBA: US$70 per ton sesuai kebijakan DMO batu bara

Berdasarkan perhitungan parameter tersebut, secara formula tarif tenaga listrik berpotensi mengalami perubahan. Namun, untuk menjaga daya saing industri, daya beli masyarakat, serta stabilitas ekonomi nasional di tengah kondisi global, pemerintah memutuskan tarif listrik tidak berubah.

Begitu pula untuk 25 golongan pelanggan bersubsidi, tarif juga tidak mengalami perubahan. Kementerian ESDM mendorong PLN untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik, meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, serta mengoptimalkan efisiensi operasional guna memastikan penyediaan tenaga listrik yang andal dan berkelanjutan.

Tarif Listrik per kWh Berlaku April–Juni 2026

Tarif Listrik PLN Rumah Tangga Nonsubsidi:

• R-1/TR 900 VA: Rp1.352 per kWh
• R-1/TR 1.300 VA: Rp1.444,70 per kWh
• R-1/TR 2.200 VA: Rp1.444,70 per kWh
• R-2/TR 3.500–5.500 VA: Rp1.699,53 per kWh
• R-3/TR 6.600 VA ke atas: Rp1.699,53 per kWh

Tarif Listrik PLN Bisnis & Pemerintah:

• B-2/TR (6.600 VA–200 kVA): Rp1.444,70 per kWh
• P-1/TR (kantor pemerintah 6.600 VA–200 kVA): Rp1.699,53 per kWh
• P-3/TR (PJU >200 kVA): Rp1.699,53 per kWh

Tarif Listrik Subsidi:

• Rumah tangga 450 VA: Rp415 per kWh
• Rumah tangga 900 VA subsidi: Rp605 per kWh
• Rumah tangga 900 VA Rumah Tangga Mampu (RTM): Rp1.352 per kWh
• Rumah tangga 1.300–2.200 VA: Rp1.444,70 per kWh
• Rumah tangga 3.500 VA ke atas: Rp1.699,53 per kWh

KOMPAS.com – Tarif listrik per kWh pada 4–8 Februari 2026 resmi ditetapkan pemerintah untuk seluruh golongan pelanggan, baik subsidi maupun nonsubsidi.

Besaran tarif listrik 2026 pada pekan ini tidak mengalami perubahan. Pemerintah masih memberlakukan Tarif Dasar Listrik (TDL) Triwulan I 2026 yang telah berlaku sejak awal tahun.

Keputusan mempertahankan tarif listrik tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama di tengah proses pemulihan ekonomi yang masih berlangsung.

Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, menegaskan bahwa stabilitas tarif listrik menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan ekonomi rumah tangga.

“Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah menetapkan tarif tenaga listrik Triwulan I Tahun 2026 tetap atau tidak mengalami perubahan,” ujar Tri Winarno dalam keterangan resmi.

Lalu, berapa harga listrik per kWh yang berlaku pada 4–8 Februari 2026?

Tarif listrik per kWh 4–8 Februari 2026

Tarif listrik PLN bagi pelanggan prabayar dan pascabayar ditetapkan sama sesuai dengan golongan daya masing-masing.

Perbedaannya terletak pada sistem pembayaran. Pelanggan prabayar membeli token listrik yang dimasukkan ke meteran, sedangkan pelanggan pascabayar membayar tagihan listrik setelah masa pemakaian tertentu.

Mengacu pada laman resmi PT PLN (Persero), berikut rincian tarif listrik per kWh 4–8 Februari 2026:

- Pelanggan Rumah Tangga Nonsubsidi

• R-1/TR 900 VA: Rp 1.352
• R-1/TR 1.300 VA: Rp 1.444,70
• R-1/TR 2.200 VA: Rp 1.444,70
• R-2/TR 3.500–5.500 VA: Rp 1.699,53
• R-3/TR 6.600 VA ke atas: Rp 1.699,53

- Pelanggan Bisnis dan Pemerintah

• B-2/TR (6.600 VA–200 kVA): Rp 1.444,70
• P-1/TR (kantor pemerintah 6.600 VA–200 kVA): Rp 1.699,53
• P-3/TR (penerangan jalan umum di atas 200 kVA): Rp 1.699,53

Sebagai informasi, penyesuaian tarif listrik untuk pelanggan nonsubsidi atau tariff adjustment dilakukan secara berkala setiap tiga bulan. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024.

Dalam menetapkan tarif listrik nonsubsidi, pemerintah mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi, seperti nilai tukar rupiah, Indonesia Crude Price (ICP), tingkat inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).

Tarif listrik subsidi pada 4-8 Februari 2026

Sementara itu, tarif listrik pelanggan subsidi juga masih berlaku sama, dengan rincian berikut:

• Rumah tangga 450 VA: Rp 415 per kWh
• Rumah tangga 900 VA bersubsidi: Rp 605 per kWh
• Rumah tangga 900 VA Rumah Tangga Mampu (RTM): Rp 1.352 per kWh
• Rumah tangga 1.300–2.200 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• Rumah tangga 3.500 VA ke atas: Rp 1.699,53 per kWh

Demikian informasi tarif listrik per kWh 4–8 Februari 2026. Dengan mengetahui tarif listrik 2026 yang berlaku, pelanggan diharapkan dapat mengatur konsumsi listrik secara lebih bijak agar tagihan bulanan tetap terkendali.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

KOMPAS.com – Tarif listrik 2026 selama Februari telah diputuskan tidak berubah. Tarif listrik per kWh (kilowatt hour) tetap stabil untuk seluruh golongan pelanggan PLN, baik subsidi maupun nonsubsidi.

Tarif listrik Februari 2026 mengacu pada penetapan tarif listrik triwulan I-2026, yang telah dirilis resmi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Setiap triwulan, tarif listrik nonsubsidi dapat disesuaikan berdasarkan realisasi parameter ekonomi makro, seperti kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, dan Harga Batubara Acuan (HBA).

Adapun penetapan tarif listrik tersebut mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero).

Meski begitu, tarif listrik Februari 2026 diputuskan tetap sebagai upaya untuk menjaga daya beli masyarakat serta memberikan kepastian dan stabilitas ekonomi di awal tahun.

"Berdasarkan perhitungan parameter tersebut, secara formula tarif tenaga listrik berpotensi mengalami perubahan. Namun untuk menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik Triwulan I Tahun 2026 tetap atau tidak mengalami perubahan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tri Winarno, di Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Sementara itu, tarif listrik bagi 25 golongan pelanggan dengan subsidi juga tidak mengalami perubahan.

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha di awal tahun 2026.

"Masyarakat diimbau untuk menggunakan energi listrik secara bijak sebagai bagian dari upaya bersama mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional," jelas Tri.

Lantas, berapa tarif listrik per 1 Februari 2026 untuk semua golongan pelanggan PLN?

Tarif listrik Februari 2026

Tarif listrik PLN bagi pelanggan prabayar maupun pascabayar mengacu besaran yang sama sesuai golongan daya.

Perbedaannya, pelanggan prabayar wajib membeli token listrik yang dimasukkan ke meteran, sedangkan pascabayar membayar tagihan setelah pemakaian listrik dalam periode tertentu.

Dilansir dari laman resmi PT PLN, tarif listrik per kWh Februari 2026 bagi pelanggan prabayar maupun pascabayar sebagai berikut:

- Pelanggan Rumah Tangga Nonsubsidi

• R-1/TR 900 VA: Rp 1.352
• R-1/TR 1.300 VA: Rp 1.444,70
• R-1/TR 2.200 VA: Rp 1.444,70
• R-2/TR 3.500–5.500 VA: Rp 1.699,53
• R-3/TR 6.600 VA ke atas: Rp 1.699,53

- Pelanggan Bisnis dan Pemerintah

• B-2/TR (6.600 VA–200 kVA): Rp 1.444,70
• P-1/TR (kantor pemerintah 6.600 VA–200 kVA): Rp 1.699,53
• P-3/TR (penerangan jalan umum di atas 200 kVA): Rp 1.699,53

Sementara itu, tarif listrik bagi golongan pelanggan subsidi juga tidak mengalami perubahan sebagai berikut:

• Rumah tangga 450 VA: Rp 415 per kWh
• Rumah tangga 900 VA bersubsidi: Rp 605 per kWh
• Rumah tangga 900 VA Rumah Tangga Mampu (RTM): Rp 1.352 per kWh
• Rumah tangga 1.300–2.200 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• Rumah tangga 3.500 VA ke atas: Rp 1.699,53 per kWh.

Demikian rincian harga listrik selama bulan Februari 2026 untuk semua golongan pelanggan PLN. Semoga informasinya bermanfaat!

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

KOMPAS.com – Tarif listrik pekan ini, pada 20-25 Januari 2026, telah ditetapkan secara resmi, baik bagi pelanggan subsidi maupun nonsubsidi.

Besaran tarif listrik per kWh (kilowatt hour) tidak mengalami perubahan. Penetapan tarif listrik 2026 pekan ini masih mengacu pada Tarif Dasar Listrik (TDL) Triwulan I 2026 yang berlaku sejak awal tahun.

Harga listrik subsidi dan nonsubsidi diputuskan tetap sebagai langkah menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang masih berproses pemulihan.

Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, menyampaikan bahwa kebijakan ini diambil demi stabilitas ekonomi rumah tangga.

“Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah menetapkan tarif tenaga listrik Triwulan I Tahun 2026 tetap atau tidak mengalami perubahan,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Sebagai informasi, penyesuaian tarif listrik pelanggan nonsubsidi atau tariff adjustment dilakukan secara berkala setiap tiga bulan. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024.

Dalam proses penyesuaian tarif listrik nonsubsidi, pemerintah mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi, mulai dari nilai tukar rupiah, Indonesia Crude Price (ICP), tingkat inflasi, hingga Harga Batubara Acuan (HBA).

Lantas, berapa tarif listrik Januari 2026?

Tarif listrik per kWh pada 20-25 Januari 2026

Tarif listrik PLN bagi pelanggan prabayar maupun pascabayar mengacu besaran yang sama sesuai golongan daya.

Perbedaannya, pelanggan prabayar wajib membeli token listrik yang dimasukkan ke meteran, sedangkan pascabayar membayar tagihan setelah pemakaian listrik dalam periode tertentu.

Dilansir dari laman resmi PT PLN, berikut tarif listrik per kWh pada 20-25 Januari 2026 bagi pelanggan prabayar maupun pascabayar:

- Pelanggan Rumah Tangga Nonsubsidi

• R-1/TR 900 VA: Rp 1.352
• R-1/TR 1.300 VA: Rp 1.444,70
• R-1/TR 2.200 VA: Rp 1.444,70
• R-2/TR 3.500–5.500 VA: Rp 1.699,53
• R-3/TR 6.600 VA ke atas: Rp 1.699,53

- Pelanggan Bisnis dan Pemerintah

• B-2/TR (6.600 VA–200 kVA): Rp 1.444,70
• P-1/TR (kantor pemerintah 6.600 VA–200 kVA): Rp 1.699,53
• P-3/TR (penerangan jalan umum di atas 200 kVA): Rp 1.699,53

Sementara itu, tarif listrik bagi golongan pelanggan subsidi juga tidak mengalami perubahan sebagai berikut:

• Rumah tangga 450 VA: Rp 415 per kWh
• Rumah tangga 900 VA bersubsidi: Rp 605 per kWh
• Rumah tangga 900 VA Rumah Tangga Mampu (RTM): Rp 1.352 per kWh
• Rumah tangga 1.300–2.200 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• Rumah tangga 3.500 VA ke atas: Rp 1.699,53 per kWh.

Itulah tarif listrik per kWh 20-25 Januari 2026. Dengan mengetahui harga listrik yang berlaku, pelanggan bisa menyesuaikan pemakaian listrik agar tagihan tidak membengkak dan membebani keuangan.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

KOMPAS.com – Tarif listrik 2026 pada pekan ini, tepatnya periode 12-18 Januari 2026, telah ditetapkan secara resmi oleh pemerintah untuk seluruh pelanggan, baik subsidi maupun nonsubsidi.

Besaran tarif listrik per kWh (kilowatt hour) tidak mengalami perubahan. Penetapan tarif listrik Januari 2026 masih mengacu pada Tarif Dasar Listrik (TDL) Triwulan I 2026 yang berlaku sejak awal tahun.

Pemerintah memutuskan harga listrik subsidi dan nonsubsidi tetap sebagai langkah menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang masih berproses pemulihan.

Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, menyampaikan bahwa kebijakan ini diambil demi stabilitas ekonomi rumah tangga.

“Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah menetapkan tarif tenaga listrik Triwulan I Tahun 2026 tetap atau tidak mengalami perubahan,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Sebagai informasi, penyesuaian tarif listrik pelanggan nonsubsidi atau tariff adjustment dilakukan secara berkala setiap tiga bulan. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024.

Dalam proses penyesuaian tarif listrik nonsubsidi, pemerintah mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi, mulai dari nilai tukar rupiah, Indonesia Crude Price (ICP), tingkat inflasi, hingga Harga Batubara Acuan (HBA).

Lantas, berapa tarif listrik Januari 2026?

Tarif listrik per kWh pada 12-18 Januari 2026

Tarif listrik PLN bagi pelanggan prabayar maupun pascabayar mengacu besaran yang sama sesuai golongan daya.

Bedanya, pelanggan prabayar wajib membeli token listrik yang dimasukkan ke meteran, sedangkan pascabayar membayar tagihan setelah pemakaian listrik dalam periode tertentu.

Dilansir dari laman resmi PT PLN, berikut tarif listrik per kWh pada 6-11 Januari 2026 bagi pelanggan prabayar maupun pascabayar:

- Pelanggan Rumah Tangga Nonsubsidi

• R-1/TR 900 VA: Rp 1.352
• R-1/TR 1.300 VA: Rp 1.444,70
• R-1/TR 2.200 VA: Rp 1.444,70
• R-2/TR 3.500–5.500 VA: Rp 1.699,53
• R-3/TR 6.600 VA ke atas: Rp 1.699,53

- Pelanggan Bisnis dan Pemerintah

• B-2/TR (6.600 VA–200 kVA): Rp 1.444,70
• P-1/TR (kantor pemerintah 6.600 VA–200 kVA): Rp 1.699,53
• P-3/TR (penerangan jalan umum di atas 200 kVA): Rp 1.699,53

Sementara itu, tarif listrik bagi golongan pelanggan subsidi juga tidak mengalami perubahan sebagai berikut:

• Rumah tangga 450 VA: Rp 415 per kWh
• Rumah tangga 900 VA bersubsidi: Rp 605 per kWh
• Rumah tangga 900 VA Rumah Tangga Mampu (RTM): Rp 1.352 per kWh
• Rumah tangga 1.300–2.200 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• Rumah tangga 3.500 VA ke atas: Rp 1.699,53 per kWh.

Itulah tarif listrik per kWh Januari 2026. Dengan mengetahui harga listrik yang berlaku, pelanggan bisa menyesuaikan pemakaian listrik agar tagihan tetap terkendali.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Tarif listrik 2026 tidak naik hingga Maret. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tak ada perubahan tarif listrik periode Januari-Maret 2026 bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi.

Keputusan ini sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero).

Penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan non-subsidi dilakukan setiap tiga bulan dengan mengacu pada perubahan realisasi parameter ekonomi makro, meliputi kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, dan Harga Batubara Acuan (HBA).

Untuk penetapan kuartal 2026, pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik tetap atau tidak mengalami perubahan. Keputusan ini diambil sebagai langkah menjaga daya beli masyarakat serta memberikan kepastian dan stabilitas ekonomi pada awal tahun.

"Berdasarkan perhitungan parameter tersebut, secara formula tarif tenaga listrik berpotensi mengalami perubahan. Namun untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik Triwulan I Tahun 2026 tetap atau tidak mengalami perubahan," Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno dalam keterangan yang dikutip pada Jumat (2/1).

Lebih lanjut, Tri menyampaikan bahwa tarif tenaga listrik bagi 25 golongan pelanggan tidak mengalami perubahan, dengan subsidi listrik tetap diberikan. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah menjaga stabilitas ekonomi serta memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha pada awal tahun 2026.

Pemerintah juga berkomitmen menjaga keterjangkauan tarif listrik dan keberlanjutan penyediaan tenaga listrik nasional.

"Masyarakat diimbau untuk menggunakan energi listrik secara bijak sebagai bagian dari upaya bersama mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional," jelas Tri.

Kementerian ESDM juga meminta PT PLN (Persero) untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mengoptimalkan efisiensi operasional guna memberikan layanan terbaik kepada seluruh pelanggan.

KOMPAS.com – Harga token listrik terbaru banyak dicari oleh pelanggan listrik prabayar PLN. Pengguna prabayar perlu rutin membeli token listrik agar pasokan listrik di rumah tetap menyala.

Berbeda dengan pulsa telepon, token listrik tidak dihitung berdasarkan nominal rupiah semata, melainkan dikonversi ke satuan kilowatt hour (kWh).

Besaran kWh yang diterima dari pembelian token listrik kerap membuat pelanggan bertanya-tanya. Pasalnya, nominal token yang sama belum tentu menghasilkan jumlah kWh yang sama bagi setiap pelanggan.

Jumlah kWh yang diperoleh dipengaruhi beberapa faktor, mulai dari nilai token listrik yang dibeli, tarif dasar listrik (TDL) sesuai daya, hingga pajak penerangan jalan (PPJ) yang besarannya berbeda di tiap daerah, umumnya berkisar 3–10 persen.

Penyesuaian tarif listrik nonsubsidi Januari 2026

Tarif listrik pelanggan nonsubsidi dievaluasi setiap tiga bulan sekali. Penyesuaian ini mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi makro, seperti nilai tukar rupiah, inflasi, Indonesian Crude Price (ICP), serta Harga Batubara Acuan (HBA).

Pada periode 6–11 Januari 2026, pemerintah memutuskan tarif listrik nonsubsidi tetap, sehingga pelanggan prabayar masih membayar dengan tarif yang sama seperti periode sebelumnya.

“Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik Triwulan I Tahun 2026 tetap atau tidak mengalami perubahan,” ujar Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, dalam keterangan resmi.

Tarif listrik per kWh Januari 2026

Mengacu pada laman resmi PLN, berikut daftar tarif dasar listrik (TDL) per kWh untuk pelanggan rumah tangga nonsubsidi prabayar periode 6–11 Januari 2026:

• 900 VA (R-1/TR): Rp 1.352 per kWh
• 1.300 VA (R-1/TR): Rp 1.444,70 per kWh
• 2.200 VA (R-1/TR): Rp 1.444,70 per kWh
• 3.500–5.500 VA (R-2/TR): Rp 1.699,53 per kWh
• 6.600 VA ke atas (R-3/TR): Rp 1.699,53 per kWh

Dengan mengetahui tarif tersebut, pelanggan bisa memperkirakan berapa kWh yang akan diperoleh dari pembelian token listrik.

Cara menghitung kWh token listrik

Perhitungan kWh token listrik sebenarnya cukup sederhana. Rumusnya sebagai berikut (Nominal token – PPJ) ÷ tarif dasar listrik.

Sebagai contoh, pelanggan rumah tangga di Jakarta dengan daya 1.300 VA membeli token listrik Rp 100.000. PPJ di Jakarta ditetapkan sebesar 3 persen.

• Nominal token: Rp 100.000
• PPJ 3 persen: Rp 3.000
• Tarif listrik 1.300 VA: Rp 1.444,70 per kWh

Perhitungannya: (Rp 100.000 – Rp 3.000) ÷ Rp 1.444,70 = 67,14 kWh

Artinya, pembelian token listrik Rp 100.000 akan menghasilkan sekitar 67,14 kWh untuk pelanggan nonsubsidi 1.300 VA di Jakarta.

Sebagai catatan, jumlah kWh yang diterima setiap pelanggan bisa berbeda, tergantung pada daya listrik, tarif per kWh, serta besaran PPJ yang ditetapkan pemerintah daerah masing-masing.

Itulah harga token listrik 6-11 Januari 2026, lengkap dengan cara menghitung kWh yang diperoleh dari setiap pembelian pulsa listrik. Semoga informasinya bermanfaat!

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Jakarta: Pemerintah memastikan tidak ada program diskon tarif listrik 2026 pada awal tahun. Kebijakan tersebut berlaku untuk kuartal I-2026, yakni periode Januari hingga Maret, dan mencakup seluruh golongan pelanggan listrik.

Keputusan terkait diskon tarif listrik 2026 ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tri Winarno. Menurutnya, meski secara perhitungan tarif listrik memiliki potensi untuk mengalami penyesuaian, pemerintah memilih untuk menahan perubahan tarif demi menjaga daya beli masyarakat.

“Secara formula, tarif tenaga listrik sebenarnya berpotensi berubah. Namun pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik pada kuartal I-2026 tetap atau tidak mengalami perubahan untuk menjaga daya beli masyarakat,” ujar Tri.

Tri menambahkan, ketetapan tarif ini berlaku bagi 24 golongan pelanggan listrik. Selain itu, pemerintah juga memastikan subsidi listrik tetap disalurkan kepada kelompok masyarakat yang berhak menerima manfaat, meski diskon tarif listrik 2026 tidak diberlakukan.

Pertimbangan Pemerintah

Keputusan untuk tidak memberikan diskon tarif listrik 2026 maupun penyesuaian tarif listrik di awal tahun diambil sebagai langkah menjaga stabilitas ekonomi. Pemerintah menilai, kepastian tarif listrik sangat penting bagi rumah tangga maupun pelaku usaha dalam menyusun perencanaan keuangan pada awal tahun.

Kebijakan ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero). Dalam regulasi tersebut diatur bahwa penyesuaian tarif listrik bagi pelanggan non-subsidi dilakukan setiap tiga bulan.
Penyesuaian tarif dimaksud mengacu pada sejumlah indikator ekonomi makro, seperti nilai tukar rupiah, Indonesian Crude Price (ICP), tingkat inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA), yang menjadi dasar evaluasi tarif listrik nasional.

Di sisi lain, Kementerian ESDM juga meminta PT PLN (Persero) untuk tetap menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh wilayah. Selain itu, PLN didorong untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan di tengah kebijakan tidak adanya diskon tarif listrik 2026.

Pemerintah menekankan pentingnya efisiensi operasional agar layanan kelistrikan dapat berjalan optimal, sekaligus mendukung aktivitas ekonomi dan kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan sepanjang 2026.

(SAW)