Tantangan Berat Peralihan ke Jalur Rel

Rencana peralihan transportasi ke kereta api di RKP 2027 menghadapi tantangan biaya tinggi dan dominasi truk.

(Bisnis.Com) 13/05/26 15:54 220357

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 tercatat menyertakan peralihan moda transportasi barang maupun penumpang dari jalan raya ke kereta api, demi menekan konsumsi energi dan biaya logistik.

Namun, rencana ini menghadapi tantangan besar. Biaya alih moda yang mahal hingga dominasi angkutan truk yang lebih fleksibel menjadi segelintir sandungan.

Mengacu Dokumen Buku II Arah Pembangunan Pusat dan Daerah RKP 2027, pengembangan jaringan kereta api nasional difokuskan pada peningkatan efisiensi, keandalan, dan keterjangkauan layanan transportasi guna mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi logistik yang lebih optimal.

Intervensi itu diarahkan untuk mendorong perpindahan moda transportasi dari jalan raya ke kereta api guna menekan konsumsi bahan bakar minyak, mengurangi kemacetan, sekaligus menurunkan emisi gas rumah kaca. Pemerintah juga menilai optimalisasi angkutan rel penting untuk memperkuat daya saing logistik nasional.

Terdapat empat langkah dalam melaksanakan rencana ini. Pertama, revitalisasi dan akselerasi kereta api perkotaan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan.

Kedua, penguatan layanan kereta api antar kota dan regional dalam rangka memperluas konektivitas antar wilayah. Ketiga, pengembangan kereta api logistik guna meningkatkan daya saing angkutan barang.

Keempat, transformasi tata kelola, kelembagaan, regulasi, dan pendanaan untuk memastikan keberlanjutan sistem perkeretaapian.

Peralihan ini menjadi penting, karena rendahnya kontribusi kereta api terhadap mobilitas nasional. Kementerian Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) menyebut angkutan penumpang kereta api saat ini baru mencapai sekitar 4%, sementara angkutan logistik sekitar 1% terhadap angkutan secara umum.

Prioritas Wilayah

Asisten Deputi Konektivitas Darat dan Perkeretaapian Kemenko IPK Hermin Esti Setyowati mengatakan intervensi pemerintah akan diprioritaskan pada wilayah dengan kepadatan ekonomi tinggi dan kawasan berbasis komoditas ekspor besar.

Misalnya di Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi (SKS), sebagaimana rencana pengembangan jaringan perkeretaapian di wilayah tersebut.

Di Pulau Jawa, pemerintah akan memfokuskan pengembangan pada pemisahan jalur kereta komuter dengan kereta antarkota dan logistik, serta peningkatan konektivitas jalur kereta menuju pelabuhan. Rencana ini disiapkan menyusul padatnya volume kendaraan di jalan raya maupun tol di Pulau Jawa, serta sumbangan tinggi kecelakaan di jalur ini dibandingkan dengan moda lainnya.

“Langkah itu ditempuh untuk menekan biaya logistik dan mengurangi kepadatan lalu lintas jalan raya,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (11/5/2026).

Sementara itu, pengembangan di Sumatra akan difokuskan pada jalur angkutan batu bara di Sumatra Selatan serta integrasi jalur kereta dengan kawasan industri dan pelabuhan.

Adapun Sulawesi diarahkan pada pengembangan jalur Makassar–Parepare. Sementara khusus Kalimantan fokus pada perencanaan jaringan rel baru.

Presiden Prabowo Subianto pun menargetkan pengembangan jaringan rel nasional hingga 14.000 kilometer (km) hingga 2045, yang digadang-gadang membutuhkan biaya hingga Rp1.200 triliun. Kehadiran proyek kereta api dalam RKP 2027 ini disebut Hermin sebagai tahap awal menuju sasaran tersebut.

Pengembangan Kereta Menantang

Hermin tak menampik bahwa isu first mile dan last mile menjadi tantangan melalui peralihan moda ini. Pasalnya, ada biaya tambahan saat memindahkan barang ke stasiun dan dari stasiun ke tujuan akhir.

Tantangan lainnya, yakni isu over dimension over load (ODOL) dan penurunan biaya layanan dari kereta api itu sendiri.

“Jika biaya penggunaan KA tidak bisa diturunkan, maka shifting barang dengan menggunakan KA kecil dan [pelaku usaha] lebih memilih menggunakan truk,” tuturnya.

Sarana dan plot jalur turut menjadi isu, utamanya di Jawa karena jalur KA masih berbagi antara KA penumpang dan KA barang.

“[Tantangan lainnya] investasi infrastruktur rel lebih mahal dibandingkan dengan jalan raya, termasuk teknologi dan pembebasan lahan,” tambahnya.

Untuk itu, Hermin memandang integrasi dengan dryport dan kawasan logistik menjadi salah satu solusi yang sedang disiapkan pemerintah untuk menekan biaya perpindahan barang dari stasiun menuju tujuan akhir.

Masalah tersebut membuat biaya logistik berbasis rel masih sulit bersaing dengan angkutan jalan.

Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Deddy Herlambang melihat tantangan terbesar justru muncul dari persoalan efisiensi biaya logistik yang mengemuka ketika kebijakan ini dibuat untuk menekan biaya tersebut.

Dia mengatakan penggunaan kereta api untuk logistik masih terbebani biaya administrasi dan biaya alih moda yang tinggi.

Deddy berpandangan pengiriman barang menggunakan kereta tetap membutuhkan distribusi tambahan menggunakan truk dari stasiun menuju gudang pemilik barang. Skema itu menciptakan double handling yang membuat ongkos logistik menjadi lebih mahal.

“Benar hemat BBM khususnya BBM subsidi, tetapi masyarakat tetap mengandalkan truk karena lebih murah dan door to door,” ujarnya.

Kondisi itu membuat angkutan jalan masih menjadi pilihan utama pelaku usaha meskipun konsumsi energinya lebih besar. Di sisi lain, tekanan di jalan raya terus meningkat, terutama di Pulau Jawa yang menjadi pusat distribusi logistik nasional.

Di sisi lain, pengembangan transportasi rel juga masih dibayangi persoalan keselamatan dan kapasitas operasional.

#peralihan-moda-transportasi #kereta-api-nasional #biaya-logistik #konsumsi-energi #angkutan-truk #jaringan-kereta-api #mobilitas-masyarakat #distribusi-logistik #emisi-gas-rumah-kaca #daya-saing-logis

https://ekonomi.bisnis.com/read/20260513/98/1973251/tantangan-berat-peralihan-ke-jalur-rel