REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2026 yang mengatur pemberian fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah atas harga tiket pesawat kelas ekonomi untuk penerbangan domestik. Melalui kebijakan tersebut, PPN atas tarif dasar dan fuel surcharge ditanggung oleh pemerintah sehingga beban harga tiket yang dibayar masyarakat dapat ditekan meskipun biaya operasional maskapai meningkat akibat naiknya harga avtur.

"Fasilitas ini berlaku untuk pembelian tiket dan pelaksanaan penerbangan selama 60 hari setelah satu hari terhitung sejak tanggal diundangkan," kata Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (26/4/2026).

Haryo menerangkan, intervensi kebijakan fiskal menjadi langkah penting untuk mengurangi tekanan terhadap harga tiket mengingat harga avtur menyumbang sekitar 40 persen dari total biaya operasional maskapai. Untuk menjamin pelaksanaan yang tepat sasaran, badan usaha angkutan udara tetap diwajibkan melakukan pelaporan pemanfaatan fasilitas PPN tersebut secara tertib dan transparan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Sementara itu, untuk penerbangan di luar kelas ekonomi, ketentuan PPN tetap diberlakukan sebagaimana mestinya.

Pengaturan ini dirancang agar dukungan pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas yang paling membutuhkan, sekaligus dikelola secara efektif dan berkelanjutan.

Adapun pemerintah terus berupaya melindungi masyarakat dari dampak kenaikan harga energi global, termasuk lonjakan harga bahan bakar pesawat atau avtur yang mendorong kenaikan harga tiket.

"Untuk itu, pemerintah bergerak cepat menyiapkan langkah mitigasi strategis guna menjaga keberlangsungan industri penerbangan nasional sekaligus memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, dengan menahan kenaikan tarif penerbangan domestik pada kisaran 9 persen hingga 13 persen," jelas Haryo.

Pemerintah sebelumnya juga menetapkan penyesuaian fuel surcharge melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2026 menjadi sebesar 38 persen, baik untuk pesawat jet maupun propeler, dari sebelumnya 10 persen untuk jet dan 25 persen untuk propeler.

Melalui kombinasi kebijakan penerbitan PMK 24/2026 ini, pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk tetap mengakses transportasi udara dengan harga yang lebih terjangkau, menjaga konektivitas antarwilayah, serta mendukung keberlangsungan industri penerbangan nasional di tengah tantangan kenaikan harga energi global.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah memberikan insentif pajak untuk menekan kenaikan harga tiket pesawat di tengah lonjakan harga bahan bakar avtur.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 24 Tahun 2026 yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah untuk tiket pesawatkelas ekonomi penerbangan domestik.

Melalui aturan ini, PPN atas tarif dasar dan fuel surcharge ditanggung oleh pemerintah, sehingga beban harga tiket yang dibayar masyarakat dapat ditekan meskipun biaya operasional maskapai meningkat akibat naiknya harga avtur.

"Fasilitas ini berlaku untuk pembelian tiket dan pelaksanaan penerbangan selama 60 hari, setelah satu hari terhitung sejak tanggal diundangkan, agar manfaatnya dapat dirasakan secara cepat dan langsung," ujar Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto dalam keterangan resmi, Sabtu (25/4/2026).

Ia menyebut, intervensi kebijakan fiskal menjadi langkah penting untuk mengurangi tekanan terhadap harga tiket, mengingat harga avtur menyumbang sekitar 40 persen dari total biaya operasional maskapai.

Untuk menjamin pelaksanaan yang tepat sasaran, Badan Usaha Angkutan Udara tetap diwajibkan melakukan pelaporan pemanfaatan fasilitas PPN tersebut secara tertib dan transparan.

Sementara itu, untuk penerbangan di luar kelas ekonomi, ketentuan PPN tetap tetap berlaku normal sesuai peraturan perpajakan.

"Pengaturan ini dirancang agar dukungan pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas yang paling membutuhkan, sekaligus dikelola secara efektif dan berkelanjutan," kata Haryo.

Sebelumnya, pemerintah telah menaikkan batas atas fuel surcharge melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2026 menjadi 38 persen untuk pesawat jet dan propeler. Angka ini meningkat dari sebelumnya 10 persen untuk jet dan 25 persen untuk propeler.

Kombinasi kebijakan ini diharapkan dapat menjaga keterjangkauan harga tiket sekaligus mendukung keberlangsungan industri penerbangan nasional di tengah tantangan kenaikan harga energi global.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi perkembangan terbaru (update) ihwal perekonomian Indonesia, terutama berbagai isu kebijakan yang akan beredar belakangan ini.

Purbaya melaksanakan konferensi pers di Kantor Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta pada Jumat (24/4/2026). Dia memberikan keterangan terkait isu pergantian pejabat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pajak tol, hingga pungutan kapal di Selat Malaka.

Terkait isu pajak baru seperti pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) jasa jalan tol hingga untuk orang kaya (high-net worth individual), Purbaya menyatakan tidak akan berlaku tahun ini.

Adapun rencana penguatan pajak baru itu tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu.

Purbaya menegaskan komitmennya untuk tidak membuat pungutan pajak baru atau menaikkan tarif pajak sebelum ekonomi tumbuh lebih tinggi.

"Jadi posisi kami enggak berubah. Kami tidak akan mengenakan pajak tambahan sampai ekonomi dipandang cukup baik dan daya beli masyarakat sudah cukup kuat. Itu patokan utamanya," terangnya.

Purbaya bahkan mengaku belum mengetahui terkait dengan Renstra salah satu unit di bawah kementeriannya itu. Dalam waktu dekat, dia memastikan DJP akan mengoptimalkan peraturan perpajakan yang sudah ada saat ini.

Fokus dari otoritas fiskal, terang Purbaya, adalah melakukan penegakan hukum bagi para wajib pajak (WP) yang tidak patuh termasuk melakukan praktik underinvoicing.

Penguatan Selat Malaka

Bendahara negara itu juga ingin meluruskan pernyataannya terkait dengan pungutan tarif bagi kapal yang melintas di Selat Malaka yang menjadi buah bibir media asing.

Dia mengaku pernyataan tersebut tidak disampaikan dalam konteks serius lantaran tidak menyadari kehadiran media di acara dimaksud.

"Jadi itu konteksnya bukan konteks serius. Kami belum pernah merencanakan untuk mengutip," jelasnya kepada wartawan.

Purbaya lalu menjelaskan bahwa dulu menjabat sebagai Deputi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, di bawah Menko Luhut Binsar Pandjaitan.

Untuk itu, dia menegaskan paham terkait dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.

Indonesia sebagai negara yang menandatangani dan meratifikasi UNCLOS tidak bisa mengenakan tarif untuk kapal yang lewat, kecuali dalam bentuk sejumlah tarif jasa layanan lingkungan dan kelautan seperti labuh jangkar.

"Jadi bukan kayak uang preman gitu. Lewat, bayar, lewat, bayar. Enggak seperti itu," tegasnya.

Tidak hanya itu, lanjut Purbaya, Indonesia juga wajib menerapkan kebebasan navigasi bagi kapal-kapal yang melintasi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sekaligus menjaga keamanannya.

"Kami mengerti kewajiban kami di UNCLOS seperti apa. Kami sudah ratifikasi UNCLOS, dan kami akan menjunjung hukum yang sudah kami tandatangani," tutupnya.

Pergantian Eselon I

Purbaya telah mencopot Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu dan Direktur Jenderal Anggaran Luky Alfirman dari posisi jabatannya per Selasa (21/4/2026).

Dia menyatakan bakal mencopot lagi pejabat yang kongkalikong dengan wajib pajak (WP) terkait dengan permohonan pengembalian lebih bayar pajak atau restitusi.

Untuk diketahui, pemerintah termasuk di dalamnya Kemenkeu saat ini tengah menyusun Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak atau restitusi dipercepat.

Purbaya mengatakan bahwa ke depannya manajemen restitusi akan lebih diawasi lebih saksama. Sebab, dia menduga terjadinya kebocoran pada pengembalian lebih bayar pajak 2025 yang mencapai Rp361 triliun.

Oleh sebab itu, dia menyebut tujuannya memperketat aturan adalah untuk menerapkan prinsip keadilan dalam manajemen restitusi. Utamanya bagi restitusi WP eksportir sumber daya alam (SDA) seperti batu bara.

"Misalnya kalau industri batu bara bayar PPN, direstitusi, jangan sampai yang dibayar kebalik. Yang saya bayar ke sana lebih tinggi daripada yang saya terima. Kan tekor. Bahkan ada yang bilang ekspornya belum keluar, restitusinya udah keluar. Jadi saya dirampok. Itu yang saya mau kendalikan," terangnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah memastikan belum akan menambah jenis pajak baru dalam waktu dekat. Wacana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk jalan tol maupun pajak tambahan bagi kelompok berpenghasilan tinggi diputuskan tidak dilanjutkan untuk sementara.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi yang masih dalam fase pemulihan. Pemerintah memilih menahan diri agar tidak menambah beban masyarakat dan pelaku usaha.

“Jadi, posisi kita enggak berubah. Bahwa kita tidak akan mengenakan pajak tambahan sampai ekonominya dipandang cukup baik dan daya beli masyarakat sudah cukup kuat,” kata Purbaya dalam media briefing di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Menurut Purbaya, indikator utama dalam penentuan kebijakan fiskal saat ini adalah stabilitas konsumsi. Pemerintah baru akan mempertimbangkan pajak baru jika daya beli masyarakat benar-benar pulih dan ekonomi menunjukkan perbaikan signifikan.

Wacana PPN jalan tol dan pajak untuk kelompok kaya sebelumnya tercantum dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) periode 2025–2029.

Rencana itu menjadi bagian dari upaya memperluas basis pajak di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan dan tekanan fiskal.

Selain itu, kebijakan tersebut juga sempat masuk dalam rancangan peraturan menteri keuangan (RPMK) terkait perluasan basis perpajakan guna menciptakan sistem pajak yang lebih berkeadilan.

Namun hingga kini, rencana tersebut belum ditetapkan sebagai aturan resmi.

Purbaya mengungkapkan, dirinya tidak terlibat dalam perumusan awal wacana tersebut karena muncul sebelum ia menjabat sebagai menteri keuangan. Saat ini, pemerintah melakukan penyesuaian agar arah kebijakan fiskal lebih terukur.

“Jadi itu masih rezim yang lama. Makanya kita ada perubahan sedikit-sedikit supaya lebih teratur,” ujarnya.

Alih-alih menyiapkan pajak baru, pemerintah kini memfokuskan strategi pada optimalisasi penerimaan dari sistem yang sudah berjalan. Penegakan hukum terhadap wajib pajak menjadi prioritas untuk menutup potensi kebocoran penerimaan negara.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah praktik underinvoicing, yakni pelaporan nilai transaksi di bawah nilai sebenarnya. Dugaan ini ditemukan pada sejumlah perusahaan baja penanaman modal asing asal China.

Sekitar 40 perusahaan disebut belum menjalankan kewajiban perpajakan secara penuh. Pemerintah menilai langkah meningkatkan kepatuhan tersebut lebih mendesak dibanding memperluas jenis pungutan.

“Kami akan kejar lagi, baru dikejar dua. Rupanya belum cukup tegas tindakannya. Saya dapat laporan perusahaan-perusahaan baja yang 40 menjalankan bisnis tanpa membayar pajak semestinya masih jalan seperti biasa, business as usual,” kata Purbaya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Purbaya Tahan Pajak Baru, Fokus Kejar Kepatuhan 40 Perusahaan Baja China dan telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Tok! Menkeu Purbaya Tarik Rencana Pungut Pajak Tol dan Orang Kaya

Bisnis.com, MALANG—Realisasi pendapatan negara di wilayah kerja KPPN Malang mencapai Rp26,07 triliun pada Maret 2026 atau mengalami penurunan sebesar 8,44% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (y-o-y) yang dipicu penurunan kinerja industri hasil tembakau (IHT)

Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna, mengatakan capaian pendapatan ditopang oleh penerimaan perpajakan yang terdiri atas Pajak Penghasilan sebesar Rp1,69 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 52,43% (y-o-y). Pajak Pertambahan Nilai mencapai Rp2,71 triliun atau tumbuh sebesar 9,52%(y-o-y).

“Sedangkan penerimaan cukai menyumbang Rp19,36 triliun turun sebesar 17,54% (y-o-y),” ujarnya dikutip Minggu (19/4/2026).

Menurutnya, PNBP lainnya telah terealisasi sebesar Rp110,47 miliar atau 38,14% dari target ditetapkan dan mengalami penurunan sebesar 0,03% bila dibandingkan tahun sebelumnya.

Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai fluktuasi penerimaan cukai sangat signifikan dalam memengaruhi kinerja pendapatan di wilker KPPN Malang.

Isu penambahan layer tarif cukai, kata dia, sepertinya berdampak signifikan terhadap ketidakpastian perlindungan market produsen rokok legal dan disisi lain marketnya semakin tergerus oleh rokok ilegal yang tak kenal jera untuk terus berproduksi dan mendistribusikan pada pasar secara lebih terbuka dan masif.

Selain itu, kata dia, daya beli masyarakat yang terkuras pada momen Ramadan dan Idulfitri dapat mendorong konsumen rokok legal bergeser ke konsumsi rokok ilegal karena pertimbangan harga yang jauh lebih murah dan mudah didapat di pasaran.

Karena itulah, dia menegaskan, situasi ini sangat berdampak pada moderasi capaian penerimaan cukai di triwulan I/2026. Jika pemerintah peka, seharusnya pemerinth lebih mendengar aspirasi para produsen rokok legal untuk menghentikan rencana penambahan layer tarif baru dan lebih memprioritaskan penggakkan hukum dalam upaya penindakan dan pemberantasan rokok ilegal.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyebut proses penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) terkait dengan restitusi masih dalam pembahasan.

Untuk diketahui, pemerintah tengah membahas revisi PMK yang mengatur tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak usai nilai restitusi tembus Rp361 triliun pada 2025 lalu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti mengatakan, proses tersebut merupakan bagian dari siklus penyusunan regulasi untuk memastikan ketentuan yang dihasilkan tetap relevan.

Dia menyebut pihaknya menginginkan agar aturan restitusi sejalan dengan perkembangan sistem administrasi perpajakan, serta selaras dengan dinamika perekonomian, kebutuhan dunia usaha, serta penguatan tata kelola dan pengawasan dalam rangka menjaga integritas sistem perpajakan.

"Perlu kami sampaikan bahwa pembahasan masih berlangsung, sehingga substansi pengaturan belum dapat kami sampaikan secara rinci. Setelah proses harmonisasi dan penetapan selesai, ketentuan resmi akan disampaikan secara terbuka kepada publik," terang Inge melalui keterangan tertulis, dikutip Rabu (15/4/2026).

Inge juga menyebut akan melakukan edukasi secara komprehensif kepada Wajib Pajak dan pemangku kepentingan, termasuk melalui media dan berbagai kanal komunikasi resmi.

Tujuannya agar implementasi ketentuan dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik.

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum (DJPP Kemenkum) telah melaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RPMK tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak secara virtual.

Dilansir dari situs resmi DJPP Kemenkum, Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III telah menyelenggarakan rapat itu secara virtual pada 10-11 April 2026.

Rapat itu merupakan tindak lanjut dari kegiatan pada 6 April 2026, dalam rangka penyempurnaan substansi dan memastikan kesesuaian materi RPMK dengan ketentuan perundang-undangan.

Beberapa instansi kementerian/lembaga yang hadir yaitu Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Hukum.

Salah satu poin utama soal revisi aturan itu adalah mekanisme penelitian atas permohonan WP yang menjadi dasar bagi Dirjen Pajak dalam menentukan pemberian restitusi.

"Selain itu, diatur pula bahwa dalam hal hasil penelitian menunjukkan terpenuhinya persyaratan formal dan terdapat kelebihan pembayaran pajak, maka Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak. Sebaliknya, apabila tidak memenuhi ketentuan atau terdapat kondisi tertentu seperti pemeriksaan pajak atau proses penegakan hukum, permohonan dapat ditolak," dikutip dari laman resmi DJPP.

Rancangan peraturan ini bakal memuat ketentuan mengenai jangka waktu penyelesaian permohonan, yaitu paling lama tiga bulan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan satu bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sejak permohonan diterima.

"Sebagai bagian dari pembaruan regulasi, RPMK ini akan mencabut dan menggantikan beberapa peraturan sebelumnya terkait pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, serta direncanakan mulai berlaku pada 1 Mei 2026," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Insentif dari pemerintah dinilai dapat menjaga margin perusahaan penerbangan dalam menghadapi kenaikan harga avtur hingga 70%, dengan demikian lonjakan tarif tiket pesawat tidak terjadi.

Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai kebijakan pemerintah, mulai dari kenaikan fuel surcharge menjadi 38% hingga insentif fiskal, telah cukup untuk menyeimbangkan lonjakan biaya operasional akibat mahalnya bahan bakar.

Menurutnya, porsi avtur yang mencapai sekitar 40% dari total biaya operasional maskapai membuat kenaikan harga avtur berimplikasi pada kenaikan biaya sekitar 13%. Namun, kenaikan tersebut dinilai dapat diimbangi oleh insentif yang diberikan pemerintah.

“Bahan bakar itu mengambil sekitar 40% dari total biaya maskapai. Artinya, dengan menaikan fuel surcharge 38%, artinya akan ada kenaikan 13% dari total cost. Dan jika ada kenaikan [harga tiket] 10%-13% itu wajar,” kata Bambang, Rabu (8/4/2025).

Pemerintah sebelumnya memangkas pajak pertambahan nilai (PPN) tiket pesawat sebesar 11% serta menghapus bea masuk suku cadang pesawat untuk menjaga margin maskapai. Bambang menghitung, kombinasi kebijakan tersebut telah menutup sebagian besar kenaikan biaya akibat avtur.

Ia menyebut pemangkasan PPN langsung meningkatkan pendapatan maskapai, sementara penghapusan bea masuk memberikan tambahan efisiensi biaya sekitar 1%. Dengan demikian, total insentif mencapai sekitar 12% dari struktur biaya keseluruhan.

Jika ditambah dengan potensi pengurangan airport tax hingga 50%, yang setara sekitar 5% dari pendapatan, maka seluruh insentif dinilai mampu menutup bahkan melampaui kenaikan biaya akibat avtur.

“Jadi jika maskapai ingin menaikkan harga tiket, ya hanya 1% naiknya,” ujarnya.

Bambang bahkan menilai, dalam kondisi seluruh insentif tersebut terealisasi, harga tiket pesawat berpotensi turun sekitar 2%.

Selain insentif fiskal, ia menyoroti aspek operasional yang dinilai masih membebani konsumsi bahan bakar maskapai. Salah satunya adalah praktik holding saat pesawat menunggu antrean pendaratan yang dapat menambah konsumsi avtur hingga 10% dari total perjalanan.

“Maskapai sering dirugikan dengan kesulitan mereka mendarat, dimana mereka harus holding menunggu antrian landing. Itu kadang-kadang bisa 10% dari total lama perjalanan,” katanya.

Dia juga menyoroti prosedur taxiing pesawat yang dinilai belum efisien, terutama bagi pesawat narrow-body yang seharusnya tidak perlu menggunakan seluruh panjang landasan untuk lepas landas.

Selain itu, optimalisasi penggunaan landasan pacu di bandara juga dinilai dapat menekan konsumsi bahan bakar. Bambang mencontohkan masih adanya runway yang belum dimanfaatkan secara maksimal di Bandara Soekarno-Hatta.

Dengan kombinasi insentif fiskal dan perbaikan operasional tersebut, ia menilai tekanan biaya maskapai dapat ditekan tanpa harus membebankan kenaikan harga kepada penumpang.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan berbagai insentif perpajakan untuk industri penerbangan hingga relaksasi ke PT Pertamina (Persero) seiring dengan kenaikan harga tiket pesawat.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa kenaikan harga tiket akan dijaga di kisaran 9% sampai dengan 13%. Kenaikan harga tiket penerbangan ini menjadi konsekuensi lonjakan harga minyak dunia terhadap bahan bakar avtur.

"Untuk menjaga kenaikan harga tiket domestik agar tetap terjangkau oleh masyarakat, pemerintah menjaga kenaikan harga tiket hanya di kisaran 9% sampai 13%," terang Airlangga pada konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Kenaikan harga tiket pesawat ini diawali oleh penaikan fuel surcharge atau biaya tambahan yang dikenakan perusahaan transportasi kepada pelanggan untuk menutupi kenaikan biaya bahan bakar.

Airlangga menyebut fuel surcharge kemudian dinaikkan lagi menjadi 38% untuk pesawat jenis jet maupun propeller (baling-baling). Sebelumnya, kenaikan fuel surcharge untuk keduanya hanya sebatas masing-masing 10% dan 25%.

"Jadi, ada kenaikan dari segi jet sekitar 28% dan untuk propeller 13%," ungkap Menko Perekonomian sejak 2019 itu.

Dari segi insentif yang bakal digelontorkan, jenisnya mencakup insnetif perpajakan seperti pajak maupun kepabeanan, sekaligus relaksasi terhadap Pertamina.

Pertama, Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 11% untuk tiket angkutan udara niaga berjadwal di dalam negeri kelas ekonomi. Pemerintah menggelontorkan sekitar Rp1,3 triliun per bulannya untuk menjaga harga tiket tetap terjangkau.

Dia menyebut kebijakan ini akan diberlakukan selama dua bulan seiring dengan evaluasi kondisi geopolitik ke depan. Periode pemberian PPN DTP ini juga berbarengan dengan ketetapan fuel surcharge.

"Jadi, kalau kami persiapkan dua bulan makanya Rp2,6 triliun agar harga tiket naiknya maksimal di 9% sampai 13%," papar Airlangga.

Kedua, relaksasi mekanisme sistem pembayaran antara Pertamina dan maskapai dengan term of conditions setara business-to-business (B2B).

Ketiga, penurunan bea masuk untuk impor suku cadang pesawat menjadi 0%. Airlangga menyebut insentif ini ditujukan untuk menjaga daya saing ekosistem industri penerbangan. Penerimaan bea masuk untuk spare part tahun lalu yakni sebesar Rp500 miliar.

"Tahun lalu bea masuk spare part Rp500 miliar atau Rp0,5 triliun. Kebijakan ini memperkuat daya saing industri MRO dengan potensi aktivitas ekonomi bisa meningkat sekitar US$700 juta per tahun. Tentunya bisa mendukung output PDB sampai US$1,49 miliar dan menciptakan lapangan kerja langsung sekitar 1.000 orang dan tidak langsung bisa mendekati tiga kali," tuturnya.

Selanjutnya, langkah ini bakal ditindaklanjuti dalam penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin).

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga memastikan seluruh insentif yang digelontorkan pemerintah itu sudah melalui perhitungan matang.

"Setiap kebijakan diberi ada konsekuensi biayanya ke kami [Kementerian Keuangan] dan kami sudah hitung cukup," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan pertumbuhan penerimaan pajak pada Februari 2026 tembus di atas 30% melanjutkan tren pada bulan sebelumnya.

Tren pertumbuhan itu ditopang oleh kinerja positif 4 sektor utama penerimaan pajak antara lain industri pengolahan, perdagangan, keuangan dan asuransi, serta pertambangan yang menyumbang 74% dari keseluruhan penerimaan pajak Februari 2026 yang mencapai Rp245,1 triliun.

"Pendapatan penerimaan pajak kita secara sektoral empat sektor utama 74% terhadap seluruh penerimaan pajak semua confirmed meningkat," terang Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara pada konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Secara rinci, penerimaan pajak dari industri pengolahan sampai dengan 28 Februari 2026 tumbuh 17,7% (yoy) secara bruto, sedangkan secara neto 16,6% (yoy). Nilai penerimaan pajak brutonya yakni Rp100,1 triliun atau 29,7% terhadap total penerimaan.

Dalam paparannya, pertumbuhan pajak sektor manufaktur itu didorong oleh subsektor industri pengolahan tembakau dan barang kimia lainnya karena adanya penjualan sejumlah lini bisnis.

Kemudian, pajak dari sektor perdagangan tumbuh secara bruto 13,2% (yoy) dari secara neto hingga 121,1% (yoy). Nilai brutonya yakni Rp83,2 triliun atau 24,7% terhadap total penerimaan. Hal ini didorong oleh perdagangan besar khusus dan perdagangan online sejalan dengan tren belanja online.

Selanjutnya, penerimaan pajak dari sektor keuangan dan asuransi tumbuh bruto 4,1% (yoy) secara bruto dan 7,6% (yoy) secara neto. Nilai brutonya mencapai Rp32,4 triliun atau 9,6% terhadap total penerimaan berkat aktivitas penunjang jasa keuangan.

Lalu, penerimaan dari sektor pertambangan tumbuh paling rendah untuk bruto yakni 1,5% (yoy) dan 11,5% (yoy) untuk neto. Nilai brutonya mencapai Rp33,8 triliun atau berkontribusi 10%.

Pertumbuhan penerimaan pajak pertambangan didorong oleh migas karena adanya perubahan administrasi setoran PPN DN. "Pertambangan agak lebih sedikit bruto karena ada beberapa perubahan harga [komoditas]," terang Suahasil.

Dari sisi jenis pajak, keseluruhan tumbuh baik pajak penghasilan (PPh) maupun pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM). Pertumbuhan tertinggi berada pada PPN dan PPnBM yakni sebesar 97,4% (yoy), atau terkumpul Rp85,9 triliun.

Suahasil menilai peningkatan setoran PPN dan PPnBM menunjukkan bahwa terjadi aktivitas ekonomi.

Dengan demikian, secara keseluruhan penerimaan pajak neto Februari 2026 terkumpul Rp245,1 triliun atau Rp57 triliun lebih tinggi dari Februari 2025 yang sebesar Rp188 triliun. "Itu betul-betul cash yang masuk. Karena ada tambahan cash yang masuk belanja negara bisa jadi lebih cepat," pungkasnya.

Bisnis.com, MALANG - Realisasi pendapatan negara di Wilker KPPN Malang mencapai Rp15,97 triliun sampai Februari 2026.

Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna, mengatakan realisasi pendapatan sebesar itu mengalami penurunan sebesar 10,42% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (y-o-y).

“Capaian pendapatan ditopang oleh penerimaan perpajakan yang terdiri dari Pajak Penghasilan sebesar Rp1,07 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 72,28% (y-o-y),” katanya, Senin (9/3/2026).

Pajak Pertambahan Nilai, kata dia, mencapai Rp1,56 Triliun atau tumbuh sebesar 42,12% (y-o-y). Sedangkan penerimaan Cukai menyumbang Rp12,48 Triliun turun sebesar 16,62% (y-o-y).

PNBP lainnya telah terealisasi sebesar Rp264,85 Miliar atau 24,64% dari target ditetapkan dan mengalami pertumbuhan sebesar 12,44% bila dibandingkan tahun sebelumnya.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai pelaporan wajib pajak melalui coretax atas penghasilan tahun 2025 tampaknya menunjukkan hasil dengan pertumbuhan yang signifikan pada PPh.

Namun, kata dia, penopang utama pendapatan negara di Wilker KPPN Malang yaitu penerimaaan cukim sedang tidak baik-baik saja karena serbuan rokok ilegal masih masif terjadi sehingga semakin menggerus pangsa pasar rokok legal.

Sekuat apa pun upaya peningkatan PPh, PPN, maupun PNBP, dia menegaskan, maka tidak akan mampu menutup penurunan penerimaan cukai, jika perlindungan market terhadap rokok legal tidak dilakukan penguatan.

“Penindakan dan penegakan hukum rokok ilegal sampai hulu menjadi kunci, bukan dengan menambah layer untuk mengakomodasi rokok ilegal karena hal ini tidak sesuai dengan semangat keadilan dan keseimbangan dalam berbagai kepentingan sektoral,” ucap Joko yang juga peneliti senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi FEB UB itu.

Bisnis.com, JAKARTA — World Bank alias Bank Dunia kembali menyoroti kebijakan ambang batas Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Indonesia yang dinilai terlalu tinggi, yaitu hanya usaha dengan omzet minimal Rp4,8 miliar per tahun yang wajib memungut pajak pertambahan nilai (PPN) dan menyetor pajak penghasilan (PPh) penuh.

Dalam laporan bertajuk Reformasi untuk Indonesia yang Formal dan Makmur, Bank Dunia menilai kebijakan ambang batas PKP itu sebagai salah satu hambatan struktural yang membuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) enggan naik kelas dan justru terjebak dalam ekosistem informal.

Bank Dunia mencatat ambang batas PKP yang mencapai Rp4,8 miliar per tahun itu hampir enam kali lipat lebih besar dibandingkan dengan rata-rata ambang batas di negara-negara maju anggota OECD.

Tingginya batasan tersebut dinilai secara signifikan telah mempersempit basis pajak PPN di Tanah Air. Akibat dari kebijakan ini, Bank Dunia mencatat hanya sekitar 0,3% dari usaha kecil di Indonesia yang saat ini berkontribusi membayar PPN.

"Karena ambang batas PPN jauh lebih tinggi dibandingkan pendapatan usaha mikro dan kecil di Indonesia, ambang batas yang tinggi ini terutama membatasi jumlah usaha menengah yang terdaftar dalam sistem PPN, sehingga mengurangi efisiensi pengumpulan pajak," tertulis dalam laporan yang dipimpin oleh dua ekonom senior William Seitz dan Wael Mansour itu, dikutip pada Minggu (8/3/2026).

Di satu sisi, pembebasan PPN ini memang menguntungkan sebagian besar UMKM karena mereka terhindar dari beban administratif serta biaya yang terkait dengan kepatuhan pembayaran PPN. Hanya saja, di sisi lain, insentif pembebasan ini justru menjadi semacam 'jebakan' yang membatasi kemampuan UMKM untuk bertransaksi secara formal di dunia bisnis.

Lembaga yang bermarkas di Washington DC itu memaparkan bahwa UMKM yang berstatus non-PKP tidak dapat mengeluarkan faktur PPN. Kondisi administratif ini membuat UMKM menjadi mitra yang kurang menarik bagi perusahaan-perusahaan besar, mengingat perusahaan besar sangat memerlukan dokumen faktur tersebut untuk mengklaim kredit pajak masukan mereka.

Dinamika inilah yang secara langsung menghambat terbentuknya keterkaitan rantai pasok komersial—baik keterkaitan ke depan maupun ke belakang—antara sektor informal dan sektor formal. Padahal, akses untuk masuk ke pasar yang lebih luas dan rantai pasok perusahaan besar sangat krusial bagi UMKM.

Bank Dunia menekankan bahwa keterkaitan semacam ini merupakan salah satu indikator terkuat bagi kinerja usaha yang tinggi. Oleh karena itu, Bank Dunia menyimpulkan bahwa penetapan ambang batas PKP yang tinggi ini memberikan dampak kerugian ganda bagi perekonomian nasional.

"Akibatnya, ambang batas PPN yang tinggi tidak hanya menurunkan penerimaan pajak, tetapi juga menghambat integrasi UMKM ke dalam ekonomi formal, sehingga membatasi potensi pertumbuhan dan kontribusi UMKM terhadap pembangunan ekonomi," tegas Bank Dunia dalam laporannya.

Bisnis.com,PALEMBANG—Kinerja pendapatan negara di Sumatra Selatan (Sumsel) mencapai Rp1,13 triliun hingga 31 Januari 2026, setara 5,33% dari target.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumsel Rahmadi Murwanto mengatakan realisasi di bulan pertama tahun ini tumbuh 7,13%(year on year/YoY).

Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh kinerja penerimaan perpajakan yang mencapai Rp866,09 miliar atau tumbuh 10,7% (YoY).

“Peningkatan tersebut didorong oleh setoran Pajak Pertambahan Nilai [PPN] dan Pajak Penghasilan [PPh] Pasal 21, seiring membaiknya aktivitas sektor unggulan seperti sawit dan karet. Selain itu, implementasi sistem coretax turut mendukung optimalisasi penerimaan pajak di awal tahun,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Kamis (26/2/2026).

Di sisi lain, penerimaan kepabeanan dan cukai yang dihimpun di Sumsel tercatat sebesar Rp19,78 miliar.

Angka ini, kata dia, terkontraksi 54,41% (YoY) yang dipengaruhi penurunan harga patokan ekspor dan volume crude palm oil (CPO).

“Namun, Bea Masuk masih menyumbang tren positif dengan pertumbuhan 145,98% [YoY] seiring meningkatnya impor mesin dan bahan baku untuk mendukung aktivitas industri,” imbuhnya.

Rahmadi menuturkan, dari sisi pengawasan terdapat 26 kali penindakan yang telah dilakukan dengan potensi penerimaan negara mencapai Rp2,7 miliar.

Penindakan tersebut mencakup jutaan batang rokok ilegal serta barang kena cukai ilegal lainnya, sebagai bagian dari upaya menjaga penerimaan sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat.

Dia menambahkan, kinerja pendapatan negara di Sumsel dari instrumen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga tumbuh di awal tahun ini.

Sampai 31 Januari 2026, PNBP di Sumsel terealisasi Rp241,89 miliar atau 9,79% dari target.

“Atau secara tahunan PNBP tumbuh 6,48% [YoY] dengan kontribusi terbesar berasal dari layanan Badan Layanan Umum [BLU] rumah sakit,” pungkasnya.