Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan terbaru mengenai restitusi pajak dipercepat melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 28/2026, dinilai berpotensi memperbaiki likuiditas pelaku usaha kelapa sawit. Namun, kebijakan ini juga menghadirkan tantangan baru terkait pemenuhan kriteria kepatuhan yang lebih ketat.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, percepatan pengembalian pajak, khususnya untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) tertentu, dapat membantu menjaga arus kas perusahaan di tengah dinamika industri yang fluktuatif.

“Bagi WP (wajib pajak) yang memenuhi syarat, restitusi lebih cepat meningkatkan cash flow perusahaan,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (3/5/2026).

Penerimaan pajak menurutnya sangat tergantung dari adanya iklim usaha yang sehat, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kepercayaan masyarakat kepada otoritas pajak.

Oleh karena itu, PMK ini diharapkan dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dan tidak ada tendensi hanya untuk menghambat proses restitusi pajak kepada WP yang patuh.

Eddy menjelaskan, mayoritas anggota Gapki merupakan wajib pajak badan dengan skala usaha besar, sehingga secara umum tidak terdampak langsung oleh pembatasan omzet di bawah Rp50 miliar. Namun, sejumlah perusahaan yang masuk kategori Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah tetap dapat memanfaatkan skema restitusi dipercepat tersebut.

Gapki katanya mendukung PMK ini dengan berbagai pertimbangan. PMK tersebut dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik terkait jangka waktu pengembalian, meningkatkan akurasi, dan memperbaiki administrasi perpajakan.

Wajib pajak juga dapat mengajukan permohonan melalui coretax system. “Dengan catatan bahwa program coretax dapat berkerja dengan lebih baik dan dapat diandalkan,” sebut Eddy.

Dengan pemberlakuan PMK ini, para anggota Gapki menurutnya juga perlu memperhatikan sejumlah hal. Audit Report, lanjut Eddy, tidak cukup dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) tetapi juga dengan syarat-syarat tertentu yang lebih ketat, dan Status WP Kriteria Tertentu bisa dicabut jika terjadi adanya telat dalam pelaporan pajak baik masa atau tahunan, ada tunggakan pajak, dan sedang dilakukan penyidikan/Bukti Permulaan (Bukper).

Sebagaimana diketahui, beleid yang diundangkan pada 30 April 2026 tersebut mencabut seluruh aturan sebelumnya yaitu PMK No.39/PMK.03/2018 sampai dengan PMK No.119/2024, sehingga dinyatakan tidak berlaku.

Untuk itu, wajib pajak yang terkena dampak pencabutan harus mengajukan kembali permohonan penetapan kriteria tertentu, yang bisa diajukan mulai 1 Juni 2026 sampai 10 Juni 2026. Adapun pengajuannya dapat dilakukan melalui coretax system dan batas waktu pengajuan adalah 10 Januari 2027.

Sementara itu, Eddy menjelaskan setiap kebijakan pajak khususnya restitusi pajak hendaknya mendukung penciptaan iklim investasi yang baik dan sehat, serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Peraturan pajak yang baik hendaknya di ikuti dengan implementasi yang baik oleh otoritas pajak di lapangan.

Alangkah baiknya kebijakan pajak dapat dilakukan dengan tepat dan konsisten dan bukan hanya sekedar untuk mengejar target penerimaan pajak. “Jika hal ini diterapkan, maka kesadaran masyarakat dan dunia usaha dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak serta dapat mempertahankan kondisi ini secara berkelanjutan,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah resmi memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 28/2026 yang mengatur tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak mulai 1 Mei 2026. Aturan ini hadir sebagai respons atas tarik-menarik kepentingan antara upaya memperkuat penerimaan negara dan tuntutan dunia usaha akan kepastian serta kecepatan layanan.

Di satu sisi, otoritas fiskal memperketat kriteria wajib pajak yang berhak memperoleh restitusi dipercepat. Hanya wajib pajak patuh, wajib pajak dengan persyaratan tertentu, serta pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah yang bisa mengakses fasilitas ini. Pengetatan ini dimaksudkan untuk menutup celah penyalahgunaan restitusi yang selama ini memunculkan risiko moral hazard.

Syarat administratif pun dibuat lebih rigid. Wajib pajak harus melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, tidak memiliki tunggakan, serta mengantongi opini wajar tanpa pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut. Selain itu, tidak boleh ada riwayat keterlambatan pembayaran maupun koreksi signifikan atas laporan keuangan dalam beberapa tahun terakhir.

Meski demikian, pemerintah tetap membuka ruang kompromi. Salah satu relaksasi yang diberikan adalah penurunan ambang batas restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipercepat bagi PKP tertentu dari Rp5 miliar menjadi Rp1 miliar. Di sisi lain, proses pencairan juga dipangkas drastis menjadi hanya sekitar 1 hingga 3 bulan, jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya yang bisa memakan waktu hingga satu tahun.

Data menunjukkan tren restitusi yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penerimaan pajak. Pada 2025, penerimaan pajak bruto tercatat sekitar Rp2.278,8 triliun dengan restitusi mencapai Rp361,2 triliun. Angka ini meningkat dibandingkan 2021 yang mencatat restitusi sekitar Rp196,1 triliun, mencerminkan besarnya peran mekanisme pengembalian pajak dalam sistem fiskal.

Bagi pelaku usaha, percepatan restitusi menjadi angin segar, terutama dalam menjaga arus kas di tengah ketidakpastian ekonomi. Namun, pengetatan syarat juga memunculkan kekhawatiran akan meningkatnya beban administratif dan potensi ketidakpastian baru. Transparansi dan konsistensi implementasi menjadi kunci agar kebijakan ini tidak kontraproduktif terhadap iklim usaha.

Baca selengkapnya melaluiepaper.bisnis.com

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memperketat aturan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi).

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Aturan yang mulai berlaku sejak 1 Mei 2026 itu mencabut semua peraturan sebelumnya dari PMK 39/2018 sampai PMK 119/2024.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, PMK 28/2026 diterbitkan dalam rangka percepatan layanan dengan tetap menjaga validitas data dan kualitas pengawasan.

"Penyempurnaan kebijakan ini bertujuan agar fasilitas pengembalian pendahuluan dapat diberikan secara lebih tepat sasaran, sekaligus menjaga keseimbangan antara pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kementerian Keuangan Inge Diana Rismawanti dalam keterangan tertulis, Senin (4/5).

Dalam aturan terbaru batas maksimal restitusi pajak dipercepat bagi pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah turun dari Rp5 miliar yang diatur dalam PMK 209/2021 menjadi Rp1 miliar.

Apabila dirinci, aturan tersebut mengatur skema pengembalian bagi tiga kelompok wajib pajak (WP).

Kelompok pertama adalah WP dengan kriteria tertentu. Berdasarkan Bab III Pasal 3, mereka bisa mendapat restitusi untuk Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Namun, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi seperti wajib tepat waktu menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan tidak memiliki tunggakan pajak kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

Selain itu, WP harus memiliki laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut.

WP juga tidak boleh pernah tersangkut tindak pidana perpajakan dalam lima tahun terakhir.

"Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir," tulis peraturan tersebut.

Kelompok kedua adalah WP yang memenuhi persyaratan tertentu. Menurut Bab IV Pasal 9, kategori ini mencakup WP orang pribadi hingga badan usaha dengan batasan nilai lebih bayar tertentu.

Untuk WP orang pribadi yang menjalankan usaha, batas lebih bayar maksimal sebesar Rp100 juta. Sementara untuk WP badan, batas peredaran usaha hingga Rp50 miliar dengan lebih bayar maksimal Rp1 miliar.

Adapun untuk PKP, batas penyerahan maksimal Rp4,2 miliar dengan lebih bayar paling banyak Rp1 miliar dalam satu masa pajak.

Kelompok ketiga adalah PKP berisiko rendah. Kategori ini meliputi perusahaan terbuka, BUMN dan BUMD, hingga pelaku usaha yang telah memiliki sertifikasi tertentu seperti mitra utama kepabeanan dan operator ekonomi bersertifikat (authorized economic operator).

Selain itu, pabrikan, pedagang besar farmasi, distributor alat kesehatan, hingga perusahaan yang dimiliki mayoritas oleh BUMN juga masuk dalam kategori ini, sepanjang memenuhi persyaratan administratif dan sertifikasi yang ditetapkan.

Ini restitusi sedang diaudit investigasi dari 2016 sampai 2025 oleh BPKP. Saya minta diaudit dengan betul supaya kita tidak kecolongan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan aturan baru mengenai mekanisme pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak atau restitusi bertujuan untuk membuat proses menjadi lebih tertib.

Aturan baru yang dimaksud yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026, di mana pemerintah menurunkan ambang batas restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipercepat bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memenuhi syarat dari sebelumnya Rp5 miliar menjadi Rp1 miliar.

“Ini ingin kita kendalikan saja supaya restitusi keluarnya lebih rapi,” kata Purbaya kepada wartawan di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan proses restitusi saat ini sedang diaudit secara investigatif oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang mencakup periode 2016 hingga 2025.

Audit itu bertujuan untuk memastikan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penghitungan restitusi pajak.

“Ini restitusi sedang diaudit investigasi dari 2016 sampai 2025 oleh BPKP. Saya minta diaudit dengan betul supaya kita tidak kecolongan,” ujarnya.

Secara khusus, ia menyoroti industri batu bara, di mana ia menemukan kebocoran restitusi PPN dengan nominal mencapai Rp25 triliun secara neto.

Karena itu, pemerintah ingin menelusuri lebih lanjut mekanisme dan perhitungan restitusi yang selama ini berjalan. Kebijakan restitusi diperketat untuk sementara dibatalkan agar pengeluaran restitusi tidak semakin sulit dikendalikan jika ditemukan kekeliruan.

Ia menegaskan, jika audit menemukan adanya penyimpangan atau pihak yang sengaja memanfaatkan celah dalam proses restitusi, pemerintah akan mengambil tindakan tegas.

Adapun hasil audit investigatif BPKP terkait restitusi pajak belum rampung. Purbaya menyebut dirinya akan kembali berkoordinasi dengan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh untuk membahas perkembangan pemeriksaan tersebut.

“Belum keluar hasil audit, saya akan ketemu lagi dengan Pak Ateh. Saya serius banget dengan restitusi itu, karena keluarnya agak tidak terkendali,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana memberhentikan dua pejabat di Kementerian Keuangan sebagai upaya mengatasi masalah pencairan restitusi pajak. Purbaya mengungkapkan telah menginvestigasi lima pejabat yang terlibat dalam manajemen restitusi. Dari lima pejabat tersebut, ia memutuskan untuk memberhentikan dua di antaranya.

“Saya investigasi lima orang pejabat yang paling tinggi mengeluarkan restitusi. Hari ini dua akan saya copot,” ujar Purbaya kepada wartawan dalam taklimat media di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Meski begitu, ia tidak mengungkapkan nama pejabat yang akan diberhentikan. Menteri Keuangan hanya menjelaskan bahwa investigasi tersebut bermula dari temuannya mengenai nilai pencairan restitusi pajak tahun anggaran 2025 yang tidak sesuai dengan laporan yang ia terima.

Mulanya, ia menerima laporan dari stafnya bahwa nilai restitusi pajak terbilang rendah. Namun, pada akhir tahun anggaran, ia menemukan nilai pencairan restitusi melonjak beberapa kali lipat dari informasi sebelumnya.

“Jadi, itu yang akan kami perbaiki. Jangan sampai ada salah informasi lagi,” ujar Purbaya.

Keputusan memberhentikan pejabat terkait merupakan bentuk tindakan tegas atas dugaan penyelewengan di lingkungan Kementerian Keuangan. Ia berharap, dengan sanksi ini, pejabat di lingkup Kementerian Keuangan dapat menjalankan tugas sesuai amanat serta menjauhi praktik kecurangan.

“Pesannya adalah ketika ada instruksi seperti itu, jalankan dengan baik. Jangan berlebihan. Yang berlebihan itu adalah tidak memberitahu perkembangan secara akurat,” tuturnya.

Purbaya sebelumnya memberhentikan dua direktur jenderal yang disebut sebagai bagian dari kebijakan rotasi pegawai yang biasa dilakukan di Kementerian Keuangan.

Kedua direktur jenderal tersebut adalah Febrio Nathan Kacaribu yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) serta Luky Alfirman sebagai Direktur Jenderal Anggaran.

“Itu hanya proses biasa, setelah beberapa tahun dilakukan rotasi. Jadi, tidak ada yang istimewa dari itu,” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (24/4).

Saat dikonfirmasi mengenai dugaan adanya konflik internal, Purbaya tidak menampik dinamika organisasi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusannya, meski porsinya relatif kecil.

“Iya dan tidak. Iya, ada sedikit pengaruh, tapi bukan itu saja. Ada faktor lain,” ujarnya.

Selama masa jabatannya, Purbaya juga aktif merotasi pegawai Kementerian Keuangan sebagai bagian dari pembenahan instansi.

Teranyar, ia melantik lima pejabat baru eselon II yang tersebar di Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersiap mencopot dua pejabat tinggi di Direktorat Jenderal Pajak imbas dari tidak terkendalinya pencairan restitusi, terutama ke perusahaan batu bara hingga membebani kas negara sekitar Rp25 triliun.

Purbaya blak-blakan bahwa langkah tersebut merupakan buntut dari ketidakakuratan laporan yang diberikan jajaran di bawahnya terkait proyeksi pencairan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) pada tahun lalu.

Dia mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah menginvestigasi lima pejabat pajak yang tercatat paling banyak mengeluarkan persetujuan restitusi.

"Saya serius banget dengan restitusi itu, karena keluarnya agak tidak terkendali. Saya investigasi lima orang pejabat yang paling tinggi mengeluarkan restitusi, hari ini dua [pejabat] akan saya copot," tegas Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Bendahara negara menjelaskan sanksi pencopotan ini menjadi peringatan keras bagi aparatur pajak agar menjalankan instruksi secara akurat dan tidak serampangan atau jor-joran dalam menyetujui restitusi tanpa pelaporan yang jelas ke pimpinan.

Dia menceritakan, pada tahun lalu Kementerian Keuangan sempat salah memproyeksikan total restitusi akibat informasi yang tidak akurat dari para staf. Saat rapat evaluasi, potensi restitusi dilaporkan bernilai kecil, namun realisasi di akhir tahun justru melonjak berkali-kali lipat.

"Jadi itu yang kita akan perbaiki, jangan sampai ada salah informasi lagi," tambahnya.

Audit Investigasi BPKP

Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah yang baru-baru ini memangkas ambang batas restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipercepat untuk pengusaha kena pajak (PKP) tertentu dari Rp5 miliar menjadi Rp1 miliar, serta pembatasan restitusi oleh PKP hanya pada masa pajak dengan jumlah penyerahan di atas Rp0—Rp4,2 miliar.

Langkah tersebut, sambungnya, diambil sembari menunggu hasil audit investigasi menyeluruh yang tengah dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas pencairan restitusi pajak dari periode 2016 hingga 2025.

Purbaya menyoroti secara khusus besaran restitusi PPN yang ditarik oleh korporasi di sektor pertambangan batu bara yang dinilainya janggal.

"Apalagi ke industri batu bara. PPN-nya saya nombok Rp25 triliun restitusinya, net. Jadi saya bayar. Kan ada yang tidak benar hitungannya," ungkap Purbaya.

Dia menegaskan tidak akan segan menindak pihak-pihak yang terbukti bermain di balik lonjakan angka pengembalian pajak tersebut. Terkait dengan hasil audit, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menyatakan laporannya belum keluar dan dirinya berencana segera melakukan pertemuan lanjutan dengan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.

Adapun terkait identitas kedua pejabat yang akan dicopot serta detail pelanggaran mereka, Purbaya menyatakan hal tersebut masih bersifat rahasia dan akan dibuka ke publik setelah proses pencopotan resmi dieksekusi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pengusaha mengkhawatirkan aturan teranyar otoritas fiskal untuk memperketat aturan pengembalian pendahuluan lebih bayar pajak bisa berpengaruh kepada operasional perusahaan.

Untuk diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi menerbitkan PMK No.28/2026 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Lebih Bayar Pajak alias restitusi dipercepat. Aturan yang sudah berlaku sejak Jumat (1/5/2026) ini mempertebal sejumlah mekanisme penelitian dalam proses pengajuan restitusi dipercepat.

Restitusi dipercepat ini adalah hak yang diberikan kepada Wajib Pajak Kriteria Tertentu, Wajib Pajak Persyaratan Tertentu dan Perusahaan Kena Pajak (PKP) berisiko rendah untuk mengajukan pengembalian lebih bayar pajak dari DJP hanya melalui penelitian saja, tanpa pemeriksaan.

Apabila memenuhi persyaratan, maka DJP bisa memberikan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) pajak penghasilan (PPh) atau pajak pertambahan nilai (PPN) kepada WP maupun PKP.

Persyaratan ini pun kini ditata ulang sedemikian rupa oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Utamanya mengenai tambahan mekanisme penelitian formal, surat pemberitahuan, serta pajak masukan yang dikreditkan.

Pengetatan juga terlihat dalam persyaratan laporan keuangan (lapkeu) yang di antaranya harus memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Di sisi lain, WP juga harus dipastikan tidak sedang diperiksa atas masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang diajukan restitusi dipercepat.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani mengatakan bahwa pengetatan mekanisme restitusi dipercepat ini akan memengaruhi kelancaran operasional perusahaan industri batubara.

Menurut Gita, ini khususnya bagi sektor industri berorientasi ekspor, yang turut berkontribusi kepada negara berupa devisa hasil ekspor (DHE) serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Jadi, yang kami harapkan keseimbangan antara penguatan tata kelola penerimaan negara dan perlindungan hak Wajib Pajak yang patuh," kata Gita kepada Bisnis, Minggu (3/5/2026).

Gita menyebut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengetatan restitusi dipercepat. Pertama, dia menegaskan bahwa restitusi merupakan konsekuensi logis dari mekanisme atau rezim PPN sebagai akibat dari lebih besarnya nilai pajak masukan dibandingkan pajak keluaran.

Kedua, restitusi juga menguji apakah sistem administrasi perpajakan di Indonesia telah berjalan secara efektif dan efisien.

Ketiga, restitusi juga merupakan instrumen bagi perusahaan terkait dengan ketahanan arus kas perusahaan terkait.

"Karena dengan adanya pengetatan ataupun pembatasan restitusi oleh pemerintah akan menambah beban bagi perusahaan serta ketidakpastian bagi industri," terang Gita.

Untuk itu, pengusaha industri batubara tersebut berharap agar penerbitan PMK No.28/2026, baik terkait proses penelitian SPT, validasi pajak masukan, laporan keuangan dan lain-lain juga harus transparan, terukur, dan tidak menimbulkan ketidakpastian baru.

Sekjen Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira juga menyoroti soal dampak pengetatan restitusi dipercepat terhadap arus kas (cashflow) perusahaan.

Menurutnya, aspek ini adalah yang paling krusial. Industri manufaktur, eksportir dan padat karya diharapkan tetap bisa memiliki likuiditas yang cukup di tengah situasi yang penuh ketidakpastian ini.

Angga mengkhawatirkan dana likuiditas bisa tertahan lama oleh negara, modal kerja perusahaan tertekan, serta dampaknya terhadap ruang ekspansi.

"Dalam situasi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian, likuiditas adalah 'nafas' dunia usaha," jelasnya kepada Bisnis.

Beberapa risiko lain yang dikhawatirkan Angga juga meliputi overcompliance dan administratif, sampai dengan dampak terhadap kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia.

PENGETATAN USAI RELAKSASI

Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto menyampaikan, bahwa sejatinya tidak ada hak WP yang diambil karena restitusi dipercepat merupakan fasilitas. WP yang mendapatkan fasilitas ini adalah mereka yang sudah patuh terhadap aturan pajak.

Wahyu mengatakan bahwa fokus utama aturan ini adalah memberikan kepastian hukum dan mempercepat aliran kas (cash flow) bagi WP yang patuh, namun dengan kriteria yang lebih ketat untuk mencegah penyalahgunaan.

"Langkah ini diharapkan dapat membuat implementasi pemberian fasilitas lebih tepat sasaran. Artinya hanya wajib pajak yang patuh yang mendapat fasilitasnya," ujarnya kepada Bisnis.

Di sisi lain, Wahyu tidak menampik bahwa pengetatan restitusi dipercepat akan membuat WP lebih sulit untuk mendapat fasilitas tersebut lantaran harus memenuhi syarat-syarat tambahan.

Artinya, lanjut Wahyu, ada upaya ekstra untuk membuktikan diri sebagai WP yang tidak bermasalah.

Menurut Wahyu, implikasi yang harus diwaspadai pemerintah adalah, ketika WP yang selama ini sudah tergolong patuh berdasarkan kriteria lama, tidak bisa mendapat fasilitas restitusi pendahuluan, maka akan kehilangan tambahan cashflow.

"PMK ini membuka ruang bagi pelaku usaha UMKM. Wajib Pajak dengan omzet maksimal Rp50 Miliar kini memiliki kesempatan untuk memanfaatkan jalur cepat restitusi pendahuluan ini guna mendukung likuiditas bisnis mereka," terangnya.

Pada Kamis (30/4/2026), Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menuturkan bahwa aturan baru mengenai restitusi dipercepat ini bukan membatasi hak WP. Aturan baru ini ditujukan untuk menata ulang mekanisme yang direlaksasi pada 2020 lalu.

Saat itu, sebagaimana diketahui, dunia usaha mengalami kesulitan karena krisis pandemi Covid-19.

"Jadi kriteria wajib pajak risiko rendah, kriteria wajib pajak tertentu yang bisa diberikan pengembalian pendahuluan, dan kriteria wajib pajak patuh, itu kami regulasi ulang," terang Bimo kepada wartawan di KPP Madya Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2026).

Menurut Bimo, pihaknya menemukan banyak WP yang memanfaatkan restitusi dipercepat namun ternyata tidak seharusnya menerima relaksasi tersebut. Bahkan, ada beberapa yang dilakukan bukti permulaan hingga penyidikan.

"Jadi memang ada moral hazard di situ. Maka wajar saja ketika kami mereview aturan yang sudah lima tahun tersebut. Jadi tidak akan mengurangi hak, hanya memang kalau masuk tidak masuk ke kriteria yang kami akan periksa. Itu proses yang biasa, seperti SPT lebih bayar," terangnya.

Di sisi lain, Menkeu Purbaya pada awal tahun ini juga sudah bertekad untuk memperbaiki manajemen restitusi yang dicurigai olehnya mengalami 'kebocoran'. Hal itu tidak lepas dari nilai restitusi 2025 yang tembus hingga Rp361 triliun.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu bahkan sampai menggaet Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit restitusi pajak 2020-2025. Dia mengeklaim BPKP telah memiliki temuan awal dari audit tersebut.

"Jadi saya tanya Pak Ateh [Kepala BPKP], gimana? Ada temuan gak? [Dia menjawab] ada, entar dikasih. Tetapi masih belum selesai. Dia bilang sih ada temuannya tetapi laporannya belum resmi dari saya belum melihat angkanya " ungkap Purbaya ke wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

DERETAN PENGETATAN

Adapun PMK No.28/2026 mencabut seluruh aturan pendahulunya dari PMK No.39/2018 sampai PMK No.119/2024.

Kesamaan secara umum pada tiga kategori itu adalah penambahan syarat ihwal keterlambatan penyampaian SPT, kepemilikan utang pajak, tidak pernah melakukan pembayaran penundaan atau angsuran utang pajak, serta tidak pernah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan (bukper).

Otoritas fiskal melalui PMK baru itu juga memperketat penelitian terhadap kewajiban formal, surat pemberitahuan, maupun pajak masukan yang dikreditkan.

Pada WP Kriteria Tertentu misalnya, Kemenkeu menambahkan sederet klausul aturan yang memperketat syarat bagi WP Kriteria Tertentu untuk bisa memeroleh SKPPKP dari DJP.

Pada pasal 3 ayat (2), kriteria untuk WP Kriteria Tertentu tidak berubah.

Yaitu, tepat waktu dalam menyampaikan SPT; tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak yang telah memeroleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak; laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut; dan tidak pernah dipidana terkait dengan perpajakan berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dalam lima tahun terakhir.

Akan tetapi, pada pasal 3 ayat (4), fiskus menambahkan persyaratan mengenai klausul tidak mempunyai tunggakan pajak bagi WP Kriteria Tertentu yang ingin mengajukan restitusi dipercepat.

Apabila mengacu pada PMK No.39/2018 sebelumnya, tidak mempunyai tunggakan pajak artinya tidak memiliki utang pajak yang melewati batas akhir pelunasan sebelum penetapan sebagai WP Kriteria Tertentu. Akan tetapi, terdapat pengecualian terhadap tunggakan pajak yang pembayarannya telah memperoleh izin penundaan atau pengangsuran.

Pada PMK terbaru, artinya turut diperluas juga ke tunggakan pajak yang sudah melewati daluwarsa penagihan.

Beleid terbaru itu juga menambahkan pada pasal 3 ayat (4) huruf b arti prasyarat tidak memiliki tunggakan pajak. WP yang ingin mengajukan restitusi dipercepat diwajibkan juga tidak pernah melakukan pembayaran melewati batas akhir pelunasan utang pajak untuk semua jenis pajak.

Itu termasuk tidak pernah melakukan pembayaran melewati batas akhir pembayaran penundaan atau angsuran utang pajak yang telah memperoleh persetujuan dalam lima tahun terakhir.

Di sisi lain, syarat terkait dengan laporan keuangan bagi pemohon restitusi dipercepat untuk WP Kriteria Tertentu turut ditambah. Awalnya, pada PMK No.39/2018, otoritas fiskal hanya mewajibkan laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah yang dilampirkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) serta wajib disampaikan selama tiga tahun berturut-turut sampai dengan akhir tahun sebelum penetapan sebagai WP Kriteria Tertentu.

Kini syarat itu diperluas. Lapkeu harus memeroleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP (unqualified opinion) selama tiga tahun berturut-turut dan tidak termasuk WTP dengan paragraf penjelas (modified unqualified opinion).

Beberapa syarat lain yaitu bukan merupakan laporan keuangan yang disajikan ulang, hingga tidak dilakukan koreksi atas laba/rugi fiskal lebih dari 5% berdasarkan hasil pemeriksaan tiga tahun pajak terakhir.

Kemenkeu juga mengubah dan menambahkan kondisi di mana DJP bisa mencabut keputusan penetapan WP Kriteria Tertentu.

Tambahannya meliputi keterlambatan penyampaian SPT yang melewati batas waktu penyampaian SPT masa berikutnya, memiliki utang pajak yang pada saat jatuh tempo belum dilunasi, serta terlambat melakukan pembayaran penundaan atau angsuran utang pajak yang telah memeroleh persetujuan.

Di sisi lain, penelitian kewajiban formal oleh DJP terhadap permohonan restitusi dipercepat juga dipertebal. Dari enam poin aturan yang tertuang pada PMK No.119/2024, terdapat penambahan menjadi 10 poin aturan di PMK teranyar.

Salah satunya yakni terkait dengan proses hukum. Pada aturan sebelumnya, penelitian kewajiban formal mencakup WP tidak pernah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka atau tindakan penyidikan bidang perpajakan.

Kini, WP juga harus dipastikan tidak sedang diperiksa atas masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang diajukan restitusi dipercepat.

Setelah penelitian kewajiban formal, DJP juga menindaklanjuti dengan penelitian Surat Pemberitahuan. Otoritas memerinci lebih lanjut secara khusus kaitannya dengan UU PPN, meliputi ekspor barang kena pajak (BKP) berwujud; penyerahan BKP dan/atau penyerahan jasa kena pajak kepada pemungut PPN; penyerahan BKP dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang PPN-nya tidak dipungut; ekspor BKP tidak berwujud; dan/atau ekspor jasa kena pajak.

Pasal 6 ayat (10) PMK No.28/2026 juga menambahkan tujuan penelitian terhadap pajak masukan yang dikreditkan oleh WP dengan Kriteria Tertentu. Tujuan baru yang dimuat oleh otoritas fiskal adalah guna memastikan pajak masukan yang dikreditkan tercantum dalam dokumen pemberitahuan impor barang serta surat penetapan pembayaran bea masuk dan cukai.

Adapun pengetatan bagi WP Persyaratan Tertentu di antaranya berbentuk perincian lebih lanjut pada pasal 9 ayat (2). Kemenkeu menambahkan definisi baru untuk WP Badan dan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Perincian ini menyasar terhadap jumlah peredaran usaha WP Badan maupun jumlah penyerahan PKP.

Untuk WP Badan, diatur bahwa WP yang memenuhi Persyaratan Tertentu adalah mereka yang menyampaikan SPT PPh lebih bayar dengan jumlah peredaran usaha di atas Rp0 sampai dengan Rp50 miliar. Jumlah lebih bayar atau restitusinya dibatasi paling banyak Rp1 miliar.

Sementara itu, PKP yang merupakan WP dengan Persyaratan Tertentu adalah mereka yang menyampaikan SPT PPN lebih bayar dengan jumlah penyerahan di atas Rp0 sampai Rp4,2 miliar, serta jumlah lebih bayar paling banyak Rp1 miliar.

Sebelumnya, pada PMK No.209/2021, diatur bahwa jumlah lebih bayar yang bisa diajukan restitusi oleh PKP ini bisa mencapai paling banyak Rp5 miliar.

Khusus PKP yang merupakan WP dengan Persyaratan Tertentu, ini tidak berlaku bagi PKP yang belum melakukan penyerahan BKP dan/atau jasa kena pajak dan/atau ekspor BKP dalam pasal 9 ayat (2a) UU PPN dan menyampaikan SPT masa pajak PPN lebih bayar dengan jumlah lebih bayar tidak melebihi batasan jumlah penyerahan dan jumlah lebih bayar bagi WP yang memenuhi persyaratan tertentu.

Sebagaimana dengan WP Kriteria Tertentu, otoritas pajak juga dalam PMK terbaru menambah cakupan yang sama untuk mekanisme penelitian surat pemberitahuan dan pajak masukan.

Terakhir, untuk PKP Berisiko Rendah, beleid terbaru ini menghilangkan satu klausul kriteria PKP berisiko rendah sebagaimana diatur pada PMK No.119/2024.

Di PMK terbaru, kriteria PKP Berisiko Rendah tidak lagi mencakup 'PKP yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d' sebagaimana pada PMK No.39/2018 sampai dengan PMK No.119/2024.

Persyaratan tertentu dimaksud adalah PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp1 miliar. Sebab, pada Bab WP dengan Persyaratan Tertentu sebelumnya, syarat PKP yang bisa mengajukan restitusi dipercepat sudah lebih diperinci yaitu yang memiliki SPT PPN lebih bayar dengan jumlah penyerahan di atas Rp0 sampai Rp4,2 miliar, serta jumlah lebih bayar paling banyak Rp1 miliar.

Kemenkeu menambahkan satu klausul yang dapat mencabut keputusan penetapan PKP Berisiko Rendah, yaitu apabila PKP terlambat menyampaikan SPT masa pajak PPN dalam 12 bulan terakhir.

Pada regulasi sebelumnya, pencabutan hanya bisa dilakukan dalam hal adanya pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka dan/atau penyidikan perpajakan kepada PKP Berisiko Rendah; dipidana terkait dengan perpajakan berdasarkan kekuatan hukum tetapi; serta tidak

PMK baru juga menambah cakupan penelitian oleh DJP terhadap kewajiban formal maupun pajak masukan yang dikreditkan untuk PKP Berisiko Rendah, sebagaimana WP Kriteria Tertentu dan WP Persyaratan Tertentu.

KOMPAS.com - Pemerintah mulai memperketat akses restitusi pajak melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026.

PMK tersebut memperjelas mengenai Wajib Pajak (WP) ingin memperoleh pengembalian kelebihan bayar.

Dalam regulasi terbaru, status WP kriteria tertentu atau WP patuh paling disorot.

Status ini merupakan prasyarat untuk mendapatkan restitusi, tapi kini pemerintah menetapkan parameter yang lebih rinci terkait pencabutannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tak lagi mengandalkan indikator umum.

DJP akan melihat sejumlah pelanggaran spesifik dari WP yang bisa menggugurkan restitusi pajak dan mencabut status WP Patuh.

Ada delapan pelanggaran yang bisa menggugurkan restitusi pajak, berikut ulasannya dikutip dari Kontan.

• Pertama, WP terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan
• Kedua, WP terlambat menyampaikan SPT Masa untuk satu jenis pajak dalam dua masa pajak berturut-turut
• Ketiga, keterlambatan penyampaian SPT Masa sebanyak tiga masa pajak dalam satu tahun kalender
• Keempat, keterlambatan penyampaian SPT Masa yang melewati batas waktu pelaporan pada masa pajak berikutnya
• Kelima, WP memiliki utang pajak yang belum dilunasi hingga jatuh tempo, kecuali yang telah mendapat persetujuan penundaan atau angsuran
• Keenam, WP terlambat melakukan pembayaran atas utang pajak yang telah disetujui untuk diangsur atau ditunda
• Ketujuh, laporan keuangan tidak memenuhi ketentuan, seperti tidak diaudit, tidak memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP), dilakukan restatement, melanggar ketentuan rotasi auditor, atau terdapat koreksi fiskal di atas ambang batas
• Kedelapan, WP sedang dalam proses pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

DJP hapus denda telat SPT Badan

DJP memutuskan untuk menghapus denda telat, sanksi, dan bunga bagi SPT Badan.

Relaksasi yang diperpanjang hingga 31 Mei 2026 tertuang dalam Pengumuman Nomor PENG-31/PJ.09/2026 yang mengatur penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Tahun Pajak 2025.

"Bagi wajib pajak badan yang melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2025 setelah tanggal jatuh tempo sampai dengan 1 bulan setelah tanggal jatuh tempo, diberikan penghapusan sanksi administratif, baik berupa denda maupun bunga," bunyi pengumuman tersebut.

Kebijakan ini tidak hanya berlaku untuk pelaporan SPT, mencakup pula pembayaran PPh Pasal 29 sekaligus pelunasan kekurangan pajak yang tercantum pada SPT Tahunan.

Artikel ini pernah tayang di Kontan dengan judul "Wajib Pajak Harus Disiplin, Delapan Pelanggaran Ini Bisa Gagalkan Restitusi Pajak" dan "DJP Hapus Denda Telat SPT Badan, Wajib Pajak Punya Waktu hingga 31 Mei"

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku industri tekstil menilai kebijakan pengetatan restitusi pajak yang tengah disiapkan pemerintah tidak akan berdampak signifikan terhadap kinerja usaha, termasuk dari sisi arus kas perusahaan.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi mengatakan, restitusi pajak pada dasarnya merupakan mekanisme pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak. Oleh karena itu, pelaku industri tidak menggantungkan keberlangsungan usaha pada skema tersebut.

“Kalau dari anggota ataupun dari asosiasi, melihatnya ini hal yang bagus sih, karena pemerintah juga bisa ngejaga fiskalnya sendiri. Jadi dampaknya nggak besar buat kita,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (3/5/2026).

Farhan menuturkan, kebijakan tersebut tidak akan memberikan tekanan berarti terhadap cashflow perusahaan. Pasalnya, sumber utama arus kas industri berasal dari aktivitas operasional seperti penjualan dan keuntungan usaha, bukan dari pengembalian pajak.

“Karena kita hidup bukan dari restitusi. Cashflow kita dari penjualan, dari keuntungan, dari market, sehingga kita nggak berharap banyak untuk restitusi ini,” sebutnya.

Dia juga mendukung penambahan syarat pengajuan restitusi. Adapun syarat tersebut mulai dari tidak adanya tunggakan pajak, kepemilikan laporan keuangan dengan opini WTP (unqualified opinion) selama tiga tahun berturut-turut, tidak dilakukan koreksi atas laba/rugi fiskal lebih dari 5% berdasarkan hasil pemeriksaan tiga tahun pajak terakhir, serta ketentuan DJP bisa mencabut keputusan penetapan WP Kriteria Tertentu.

Menurut Aqil, upaya penertiban tersebut perlu dibarengi dengan transparansi agar dapat memberikan efek jera sekaligus memperkuat tata kelola perpajakan.“Kalau memang ini diperketat, berarti kan ada pihak-pihak yang memanfaatkan restitusi itu. Kita minta itu kalau bisa diusut, diusut. Dibuka datanya,“ tuturnya.

Di sisi lain, Aqil menekankan bahwa kebutuhan utama industri tekstil saat ini bukanlah percepatan restitusi, melainkan insentif fiskal yang lebih langsung menyasar biaya produksi. APSyFI, kata dia, mengusulkan adanya insentif berupa pemotongan atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk industri serat dan benang filamen dalam jangka waktu tertentu.

Situasi industri saat ini katanya cukup berat. Harga bahan baku meningkat, tekanan impor, terutama praktik dumping, masih terjadi, sementara pasar ekspor juga menghadapi berbagai hambatan tarif dan non-tarif.

Dia mengusulkan agar pemerintah memberikan insentif PPN secara terbatas, misalnya selama 6 bulan hingga 1 tahun, dengan skema evaluasi berkala untuk mengukur efektivitas kebijakan tersebut terhadap kinerja industri.

“Kita minta dari pemerintah bisa ngasih insentif, seperti pembebasan biaya masuk plastik itu kan 6 bulan. Nah dimonitoring saja, kasih misalnya pemotongan PPN selama 6 bulan. Selama 6 bulan dievaluasi kira-kira berdampak nggak,” harap Aqil.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi menerbitkan aturan baru mengenai restitusi dipercepat dan mencabut seluruh ketentuan terkait yang ada sebelumnya. Beleid ini sudah berlaku sejak 1 Mei 2026.

Aturan baru yang memperketat hampir seluruh aturan pengajuan restitusi dipercepat ini tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.28/2026 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Beleid yang diundangkan pada 30 April 2026 tersebut mencabut seluruh aturan sebelumnya yaitu PMK No.39/PMK.03/2018 sampai dengan PMK No.119/2024, sehingga dinyatakan tidak berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi menerbitkan aturan baru mengenai restitusi dipercepat dan mencabut seluruh ketentuan terkait yang ada sebelumnya. Beleid ini sudah berlaku sejak 1 Mei 2026.

Aturan baru yang memperketat hampir seluruh aturan pengajuan restitusi dipercepat ini tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.28/2026 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Beleid yang diundangkan pada 30 April 2026 tersebut mencabut seluruh aturan sebelumnya yaitu PMK No.39/PMK.03/2018 sampai dengan PMK No.119/2024, sehingga dinyatakan tidak berlaku.

"Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2026," demikian dikutip Bisnis, Sabtu (2/5/2026).

Ruang lingkup PMK baru ini tetap berlaku untuk para Wajib Pajak (WP) dengan tiga kategori sebagaimana aturan sebelumnya, yaitu WP dengan kriteria tertentu, WP yang memenuhi persyaratan tertentu, atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) nantinya dapat menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) atas tiga kategori WP maupun PKP itu, apabila seluruh syaratnya dipenuhi, atau sebaliknya.

Kesamaan secara umum pada tiga kategori itu adalah penambahan syarat ihwal keterlambatan penyampaian SPT, kepemilikan utang pajak, tidak pernah melakukan pembayaran penundaan atau angsuran utang pajak, serta tidak pernah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan (bukper).

Otoritas fiskal melalui PMK tersebut juga memperketat penelitian terhadap kewajiban formal, surat pemberitahuan, maupun pajak masukan yang dikreditkan.

Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto memastikan bahwa aturan baru mengenai restitusi dipercepat ini bukan membatasi hak WP. Aturan baru ini ditujukan untuk menata ulang mekanisme yang direlaksasi pada 2020 lalu.

Saat itu, sebagaimana diketahui, dunia usaha mengalami kesulitan karena krisis pandemi Covid-19.

"Jadi kriteria wajib pajak risiko rendah, kriteria wajib pajak tertentu yang bisa diberikan pengembalian pendahuluan, dan kriteria wajib pajak patuh, itu kami regulasi ulang," terang Bimo kepada wartawan di KPP Madya Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2026).

Menurut Bimo, pihaknya menemukan banyak WP yang memanfaatkan restitusi dipercepat namun ternyata tidak seharusnya menerima relaksasi tersebut. Bahkan, ada beberapa yang dilakukan bukti permulaan hingga penyidikan.

"Jadi memang ada moral hazard di situ. Maka wajar saja ketika kami mereview aturan yang sudah lima tahun tersebut. Jadi tidak akan mengurangi hak, hanya memang kalau masuk tidak masuk ke kriteria yang kami akan periksa. Itu proses yang biasa, seperti SPT lebih bayar," terangnya.

WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU

Kemenkeu menambahkan sederet klausul aturan yang memperketat syarat bagi WP Kriteria Tertentu untuk bisa memeroleh SKPPKP dari DJP. Pada pasal 3 ayat (2), kriteria untuk WP Kriteria Tertentu tidak berubah.

Yaitu, tepat waktu dalam menyampaikan SPT; tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak yang telah memeroleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak; laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut; dan tidak pernah dipidana terkait dengan perpajakan berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dalam lima tahun terakhir.

Akan tetapi, pada pasal 3 ayat (4), fiskus menambahkan persyaratan mengenai klausul tidak mempunyai tunggakan pajak bagi WP Kriteria Tertentu yang ingin mengajukan restitusi dipercepat.

Apabila mengacu pada PMK No.39/2018 sebelumnya, tidak mempunyai tunggakan pajak artinya tidak memiliki utang pajak yang melewati batas akhir pelunasan sebelum penetapan sebagai WP Kriteria Tertentu. Akan tetapi, terdapat pengecualian terhadap tunggakan pajak yang pembayarannya telah memperoleh izin penundaan atau pengangsuran.

Pada PMK terbaru, artinya turut diperluas juga ke tunggakan pajak yang sudah melewati daluwarsa penagihan.

Beleid terbaru itu juga menambahkan pada pasal 3 ayat (4) huruf b arti prasyarat tidak memiliki tunggakan pajak. WP yang ingin mengajukan restitusi dipercepat diwajibkan juga tidak pernah melakukan pembayaran melewati batas akhir pelunasan utang pajak untuk semua jenis pajak.

Termasuk tidak pernah melakukan pembayaran melewati batas akhir pembayaran penundaan atau angsuran utang pajak yang telah memperoleh persetujuan dalam lima tahun terakhir.

Di sisi lain, syarat terkait dengan laporan keuangan bagi pemohon restitusi dipercepat untuk WP Kriteria Tertentu turut ditambah. Awalnya, pada PMK No.39/2018, otoritas fiskal hanya mewajibkan laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah yang dilampirkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) serta wajib disampaikan selama tiga tahun berturut-turut sampai dengan akhir tahun sebelum penetapan sebagai WP Kriteria Tertentu.

Kini syarat itu diperluas. Lapkeu harus memeroleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP (unqualified opinion) selama tiga tahun berturut-turut dan tidak termasuk WTP dengan paragraf penjelas (modified unqualified opinion).

Beberapa syarat lain yaitu bukan merupakan laporan keuangan yang disajikan ulang, hingga tidak dilakukan koreksi atas laba/rugi fiskal lebih dari 5% berdasarkan hasil pemeriksaan tiga tahun pajak terakhir.

Kemenkeu juga mengubah dan menambahkan kondisi di mana DJP bisa mencabut keputusan penetapan WP Kriteria Tertentu. Tambahannya meliputi keterlambatan penyampaian SPT yang melewati batas waktu penyampaian SPT masa berikutnya, memiliki utang pajak yang pada saat jatuh tempo belum dilunasi, serta terlambat melakukan pembayaran penundaan atau angsuran utang pajak yang telah memeroleh persetujuan.

Di sisi lain, penelitian kewajiban formal oleh DJP terhadap permohonan restitusi dipercepat juga menjadi lebih ketat. Dari enam poin aturan yang tertuang pada PMK No.119/2024, terdapat penambahan menjadi 10 poin aturan di PMK teranyar.

Salah satunya yakni terkait dengan proses hukum. Pada aturan sebelumnya, penelitian kewajiban formal mencakup WP tidak pernah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka atau tindakan penyidikan bidang perpajakan.

Kini, WP juga harus dipastikan tidak sedang diperiksa atas masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang diajukan restitusi dipercepat.

Setelah penelitian kewajiban formal, DJP juga menindaklanjuti dengan penelitian Surat Pemberitahuan. Otoritas memerinci lebih lanjut secara khusus kaitannya dengan UU PPN, meliputi ekspor barang kena pajak (BKP) berwujud; penyerahan BKP dan/atau penyerahan jasa kena pajak kepada pemungut PPN; penyerahan BKP dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang PPN-nya tidak dipungut; ekspor BKP tidak berwujud; dan/atau ekspor jasa kena pajak.

Pasal 6 ayat (10) PMK No.28/2026 juga menambahkan tujuan penelitian terhadap pajak masukan yang dikreditkan oleh WP dengan Kriteria Tertentu. Tujuan baru yang dimuat oleh otoritas fiskal adalah guna memastikan pajak masukan yang dikreditkan tercantum dalam dokumen pemberitahuan impor barang serta surat penetapan pembayaran bea masuk dan cukai.

Lanjut Halaman 2...

WAJIB PAJAK PERSYARATAN TERTENTU

Untuk WP yang memenuhi Persyaratan Tertentu, Kemenkeu pada pasal 9 ayat (2) memerinci lebih lanjut definisi WP tersebut utamanya bagi WP Badan dan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Perincian ini menyasar terhadap jumlah peredaran usaha WP Badan maupun jumlah penyerahan PKP.

Untuk WP Badan, diatur bahwa WP yang memenuhi Persyaratan Tertentu adalah mereka yang menyampaikan SPT PPh lebih bayar dengan jumlah peredaran usaha di atas Rp0 sampai dengan Rp50 miliar. Jumlah lebih bayar atau restitusinya dibatasi paling banyak Rp1 miliar.

Sementara itu, PKP yang merupakan WP dengan Persyaratan Tertentu adalah mereka yang menyampaikan SPT PPN lebih bayar dengan jumlah penyerahan di atas Rp0 sampai Rp4,2 miliar, serta jumlah lebih bayar paling banyak Rp1 miliar.

Sebelumnya, pada PMK No.209/2021, diatur bahwa jumlah lebih bayar yang bisa diajukan restitusi oleh PKP ini bisa mencapai paling banyak Rp5 miliar.

Khusus PKP yang merupakan WP dengan Persyaratan Tertentu, ini tidak berlaku bagi PKP yang belum melakukan penyerahan BKP dan/atau jasa kena pajak dan/atau ekspor BKP dalam pasal 9 ayat (2a) UU PPN dan menyampaikan SPT masa pajak PPN lebih bayar dengan jumlah lebih bayar tidak melebihi batasan jumlah penyerahan dan jumlah lebih bayar bagi WP yang memenuhi persyaratan tertentu.

Sebagaimana dengan WP Kriteria Tertentu, otoritas pajak juga dalam PMK terbaru menambah cakupan yang sama untuk mekanisme penelitian surat pemberitahuan dan pajak masukan.

PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH

PMK terbaru mengenai restitusi dipercepat ini juga menghilangkan satu klausul kriteria PKP berisiko rendah sebagaimana diatur pada PMK No.119/2024. Di PMK terbaru, kriteria PKP Berisiko Rendah tidak lagi mencakup 'PKP yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d' sebagaimana pada PMK No.39/2018 sampai dengan PMK No.119/2024.

Persyaratan tertentu dimaksud adalah PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp1 miliar. Sebab, pada Bab WP dengan Persyaratan Tertentu sebelumnya, syarat PKP yang bisa mengajukan restitusi dipercepat sudah lebih diperinci yaitu yang memiliki SPT PPN lebih bayar dengan jumlah penyerahan di atas Rp0 sampai Rp4,2 miliar, serta jumlah lebih bayar paling banyak Rp1 miliar.

Kemenkeu menambahkan satu klausul yang dapat mecabut keputusan penetapan PKP Berisiko Rendah, yaitu apabila PKP terlambat menyampaikan SPT masa pajak PPN dalam 12 bulan terakhir.

Pada regulasi sebelumnya, pencabutan hanya bisa dilakukan dalam hal adanya pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka dan/atau penyidikan perpajakan kepada PKP Berisiko Rendah; dipidana terkait dengan perpajakan berdasarkan kekuatan hukum tetapi; serta tidak

PMK baru juga menambah cakupan penelitian oleh DJP terhadap kewajiban formal maupun pajak masukan yang dikreditkan.

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi merilis PMK Nomor 28 Tahun 2026 yang mengatur tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Langkah ini diambil untuk memberikan kepastian hukum serta meningkatkan akurasi dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan di Indonesia.

Aturan baru yang mulai berlaku efektif per 1 Mei 2026 ini menggantikan regulasi sebelumnya, yakni PMK 39/PMK.03/2018 dan perubahannya, yang dinilai sudah tidak lagi mampu mengakomodasi kebutuhan penyesuaian prosedur saat ini.

"Bahwa untuk meningkatkan akurasi dan lebih memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak," tulis aturan tersebut, dikutip Jumat (1/5/2026).

Melalui kebijakan ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) setelah melakukan penelitian terhadap permohonan wajib pajak.

Fokus utama dari kebijakan ini adalah mempercepat aliran likuiditas bagi wajib pajak patuh, sehingga mereka bisa mendapatkan haknya kembali dengan proses yang lebih efisien tanpa harus melewati pemeriksaan yang rumit di awal.

Dalam PMK Nomor 28 Tahun 2026, pemerintah menetapkan tiga kelompok utama yang berhak mendapatkan percepatan restitusi.

Pertama, Wajib Pajak Kriteria Tertentu (WP Patuh). Selalu tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).

Kemudian tidak memiliki tunggakan pajak, laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut dan tidak pernah tersangkut tindak pidana perpajakan dalam lima tahun terakhir.

Kedua, Wajib Pajak Persyaratan Tertentu (Berdasarkan Nilai Restitusi). Untuk Orang Pribadi langsung diberikan bagi yang tidak menjalankan usaha.

Bagi pengusaha/pekerja bebas, batasan maksimal adalah Rp100 juta. Untuk Wajib Pajak Badan terbuka untuk perusahaan dengan peredaran usaha hingga Rp50 miliar dan nilai lebih bayar maksimal Rp1 miliar dan Pengusaha Kena Pajak (PKP): Batasan lebih bayar maksimal Rp1 miliar pada SPT Masa PPN.

Ketiga, Pengusaha Kena Pajak (PKP) Berisiko Rendah Kategori ini mencakup entitas bisnis strategis seperti perusahaan terbuka (Tbk) yang terdaftar di bursa efek, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), mitra Utama Kepabeanan atau Authorized Economic Operator (AEO) dan pengusaha pabrikan, pedagang besar farmasi, serta distributor alat kesehatan yang memenuhi syarat teknis tertentu.

Implementasi aturan ini diharapkan menjadi angin segar bagi dunia usaha, mengingat percepatan restitusi pajak akan sangat membantu perputaran modal kerja perusahaan di tengah dinamika ekonomi nasional.

Selain itu, data terbaru menunjukkan bahwa DJP terus memperkuat infrastruktur digitalnya melalui sistem Coretax yang kini telah diaktivasi oleh lebih dari 18,9 juta wajib pajak untuk mendukung transparansi dan kemudahan layanan.

(Febrina Ratna Iskana)

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah menata ulang kriteria wajib pajak yang berhak mendapatkan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak atau restitusi dipercepat.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan, pemerintah saat ini sedang melakukan harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) untuk menyesuaikan kebijakan restitusi dengan kondisi ekonomi terkini.

“Saat ini kami menelaah apakah kondisi perekonomian hari ini masih memberikan relaksasi pengembalian pendahuluan. Yang kami lakukan adalah menata ulang kriteria wajib pajak risiko rendah, wajib pajak tertentu, dan wajib pajak patuh yang bisa diberikan pengembalian pendahuluan,” ujar Bimo dalam konferensi pers di KPP Madya Jakarta Pusat pada Kamis (30/4/2026).

Dok. Freepik ilustrasi pajak.

Bimo menegaskan, restitusi merupakan hak wajib pajak.

Namun, evaluasi dilakukan karena dalam praktiknya ditemukan sejumlah penyalahgunaan fasilitas tersebut.

“Dalam perkembangannya fasilitas pengembalian pendahuluan banyak dimanfaatkan oleh wajib pajak yang kemudian kami periksa, kami quality audit, ternyata ada yang kami masukkan ke bukti permulaan dan penyidikan. Jadi memang ada moral hazard di situ,” kata dia.

Bimo menjelaskan, DJP kerap menemukan wajib pajak bermasalah saat melakukan pemeriksaan atas pengajuan restitusi dipercepat.

Dalam beberapa kasus, temuan tersebut bahkan berlanjut ke tahap penyelidikan dan penyidikan.

Meski begitu, Bimo memastikan pengetatan kriteria ini bukan untuk mengurangi hak wajib pajak, melainkan agar restitusi diberikan secara tepat sasaran kepada pihak yang memenuhi ketentuan.

“Jadi bukan untuk mengurangi hak, hanya memang kalau tidak masuk ke kriteria, ya akan kita periksa. Itu proses yang biasa agar menjadi lebih baik,” ujarnya.

Adapun aturan baru terkait restitusi dipercepat direncanakan mulai berlaku pada 1 Mei 2026.

Regulasi tersebut akan menggantikan ketentuan sebelumnya, yakni PMK 39 tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 119 tahun 2024.

DJP menyebut penyesuaian kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus menjaga akuntabilitas dalam proses pengembalian pajak.