Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku industri tekstil menilai kebijakan pengetatan restitusi pajak yang tengah disiapkan pemerintah tidak akan berdampak signifikan terhadap kinerja usaha, termasuk dari sisi arus kas perusahaan.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi mengatakan, restitusi pajak pada dasarnya merupakan mekanisme pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak. Oleh karena itu, pelaku industri tidak menggantungkan keberlangsungan usaha pada skema tersebut.

“Kalau dari anggota ataupun dari asosiasi, melihatnya ini hal yang bagus sih, karena pemerintah juga bisa ngejaga fiskalnya sendiri. Jadi dampaknya nggak besar buat kita,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (3/5/2026).

Farhan menuturkan, kebijakan tersebut tidak akan memberikan tekanan berarti terhadap cashflow perusahaan. Pasalnya, sumber utama arus kas industri berasal dari aktivitas operasional seperti penjualan dan keuntungan usaha, bukan dari pengembalian pajak.

“Karena kita hidup bukan dari restitusi. Cashflow kita dari penjualan, dari keuntungan, dari market, sehingga kita nggak berharap banyak untuk restitusi ini,” sebutnya.

Dia juga mendukung penambahan syarat pengajuan restitusi. Adapun syarat tersebut mulai dari tidak adanya tunggakan pajak, kepemilikan laporan keuangan dengan opini WTP (unqualified opinion) selama tiga tahun berturut-turut, tidak dilakukan koreksi atas laba/rugi fiskal lebih dari 5% berdasarkan hasil pemeriksaan tiga tahun pajak terakhir, serta ketentuan DJP bisa mencabut keputusan penetapan WP Kriteria Tertentu.

Menurut Aqil, upaya penertiban tersebut perlu dibarengi dengan transparansi agar dapat memberikan efek jera sekaligus memperkuat tata kelola perpajakan.“Kalau memang ini diperketat, berarti kan ada pihak-pihak yang memanfaatkan restitusi itu. Kita minta itu kalau bisa diusut, diusut. Dibuka datanya,“ tuturnya.

Di sisi lain, Aqil menekankan bahwa kebutuhan utama industri tekstil saat ini bukanlah percepatan restitusi, melainkan insentif fiskal yang lebih langsung menyasar biaya produksi. APSyFI, kata dia, mengusulkan adanya insentif berupa pemotongan atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk industri serat dan benang filamen dalam jangka waktu tertentu.

Situasi industri saat ini katanya cukup berat. Harga bahan baku meningkat, tekanan impor, terutama praktik dumping, masih terjadi, sementara pasar ekspor juga menghadapi berbagai hambatan tarif dan non-tarif.

Dia mengusulkan agar pemerintah memberikan insentif PPN secara terbatas, misalnya selama 6 bulan hingga 1 tahun, dengan skema evaluasi berkala untuk mengukur efektivitas kebijakan tersebut terhadap kinerja industri.

“Kita minta dari pemerintah bisa ngasih insentif, seperti pembebasan biaya masuk plastik itu kan 6 bulan. Nah dimonitoring saja, kasih misalnya pemotongan PPN selama 6 bulan. Selama 6 bulan dievaluasi kira-kira berdampak nggak,” harap Aqil.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi menerbitkan aturan baru mengenai restitusi dipercepat dan mencabut seluruh ketentuan terkait yang ada sebelumnya. Beleid ini sudah berlaku sejak 1 Mei 2026.

Aturan baru yang memperketat hampir seluruh aturan pengajuan restitusi dipercepat ini tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.28/2026 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Beleid yang diundangkan pada 30 April 2026 tersebut mencabut seluruh aturan sebelumnya yaitu PMK No.39/PMK.03/2018 sampai dengan PMK No.119/2024, sehingga dinyatakan tidak berlaku.

Pemerintah meminta maskapai penerbangan untuk menaikkan harga tiket pesawat maksimal 13 persen meski harga avtur melonjak lebih dari 70 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan harga avtur naik karena mengikuti harga pasar. Hal ini memang tidak bisa dicegah karena konflik di Timur Tengah.

Namun, pemerintah mempersiapkan langkah mitigasi. Tujuannya agar harga tiket pesawat tidak melonjak terlalu tinggi.

"Untuk menjaga kenaikan harga tiket domestik agar tetap terjangkau oleh masyarakat, maka pemerintah menjaga kenaikan harga tiket hanya di kisaran 9-13 persen," kata Airlangga di Kantornya, Senin (6/4).

Ada tiga langkah yang dilakukan pemerintah agar kenaikan harga tiket pesawat tidak terlalu tinggi. Sebab, avtur memang berkontribusi besar ke harga tiket yakni sekitar 40 persen.

Langkah pertama, pemerintah akan memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). Adapun total anggaran yang disiapkan mencapai Rp2,6 triliun.

"Nah dengan perhitungan tersebut jumlah subsidi yang kita berikan oleh pemerintah itu sekitar Rp1,3 triliun per bulannya. Jadi kalau kita persiapkan untuk 2 bulan maka ini Rp2,6 triliun," ujarnya.

Kedua, pemerintah akan menyamaratakan fuelsurcharge atau biaya tambahan yang selama ini dikenakan perusahaan transportasi kepada pelanggan menjadi 38 persen untuk semua jenis pesawat. Dengan demikian, maskapai bisa merevisi Tarif Batas Atas (TBA) untuk menutupi kenaikan harga avtur.

Ketiga, pemerintah juga memberikan insentif untuk Bea Masuk pembelian suku cadangan pesawat. Di mana, ini juga berkontribusi terhadap komponen harga tiket.

"Pemerintah juga memberikan insentif penurunan biaya masuk untuk suku cadang pesawat menjadi 0 persen. Jadi suku cadang pesawat itu diberikan biaya masuk 0 persen, sehingga diharapkan bisa juga menurunkan biaya operasional daripada maskapai penerbangan," pungkasnya.

Pemerintah meminta maskapai penerbangan untuk menaikkan harga tiket pesawat maksimal 13 persen meski harga avtur melonjak lebih dari 70 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan harga avtur naik karena mengikuti harga pasar. Hal ini memang tidak bisa dicegah karena konflik di Timur Tengah.

Namun, pemerintah mempersiapkan langkah mitigasi. Tujuannya agar harga tiket pesawat tidak melonjak terlalu tinggi.

"Untuk menjaga kenaikan harga tiket domestik agar tetap terjangkau oleh masyarakat, maka pemerintah menjaga kenaikan harga tiket hanya di kisaran 9-13 persen," kata Airlangga di Kantornya, Senin (6/4).

Ada tiga langkah yang dilakukan pemerintah agar kenaikan harga tiket pesawat tidak terlalu tinggi. Sebab, avtur memang berkontribusi besar ke harga tiket yakni sekitar 40 persen.

Langkah pertama, pemerintah akan memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). Adapun total anggaran yang disiapkan mencapai Rp2,6 triliun.

"Nah dengan perhitungan tersebut jumlah subsidi yang kita berikan oleh pemerintah itu sekitar Rp1,3 triliun per bulannya. Jadi kalau kita persiapkan untuk 2 bulan maka ini Rp2,6 triliun," ujarnya.

Kedua, pemerintah akan menyamaratakan fuelsurcharge atau biaya tambahan yang selama ini dikenakan perusahaan transportasi kepada pelanggan menjadi 38 persen untuk semua jenis pesawat. Dengan demikian, maskapai bisa merevisi Tarif Batas Atas (TBA) untuk menutupi kenaikan harga avtur.

Ketiga, pemerintah juga memberikan insentif untuk Bea Masuk pembelian suku cadangan pesawat. Di mana, ini juga berkontribusi terhadap komponen harga tiket.

"Pemerintah juga memberikan insentif penurunan biaya masuk untuk suku cadang pesawat menjadi 0 persen. Jadi suku cadang pesawat itu diberikan biaya masuk 0 persen, sehingga diharapkan bisa juga menurunkan biaya operasional daripada maskapai penerbangan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan penyerapan anggaran belanja mencapai Rp809 triliun pada kuartal I/2026. Belanja itu diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada tiga bulan pertama tahun ini.

Pada acara Indonesia Economic Outlook 2026, Jumat (13/2/2026), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan belanja pemerintah Rp809 triliun bisa membantu ekonomi tumbuh pada kisaran 5,5% sampai dengan 6,6% pada kuartal I/2026.

Saat ditemui usai acara tersebut, Dirjen Anggaran Kemenkeu Luky Alfirman menyebut realisasi tersebut akan sangat tergantung dengan realisasinya. Dia enggan memperkirakan berapa dampaknya ke perekonomian.

"Namanya perkiraan, itu tergantung eksekusinya," ujarnya saat ditemui pada sela-sela acara yang diselenggarakan di Wisma Danantara itu, dikutip Senin (17/2/2026).

Adapun target pemerintah belanja Rp809 triliun, atau 21% dari total belanja negara 2026 yakni Rp3.842,7 triliun itu salah satunya meliputi stimulus ekonomi Rp13 triliun.

Berdasarkan stimulus yang telah diumumkan, paket insentif yang akan disalurkan pemerintah dalam rangka Idulfitri adalah insentif PPN ditanggung pemerintah atau PPN DTP untuk tiket pesawat sebesar 11%, diskon tiket transportasi, bantuan pangan dan kebijakan WFA bagi ASN maupun swasta.

Adapun untuk ASN dan TNI-Polri, pemerintah juga menyiapkan THR dengan total anggaran Rp55 triliun. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan THR bisa dicairkan dalam waktu dekat.

"Saya enggak tahu tanggal pastinya. Yang jelas di awal-awal puasa kami harapkan udah bisa kami salurkan," terangnya kepada wartawan pada acara yang sama.

Pada sisi program prioritas, pemerintah menargetkan penyerapan anggaran untuk percepatan penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp62 triliun.

Sementara itu, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra dianggarkan Rp6 triliun.

Tidak hanya APBN, berkolaborasi dengan Danantara, pemerintah juga akan mendukung pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sampai 30.000 unit senilai Rp90 triliun, serta pembangunan rumah komersil dan BSPS Rp20 triliun.

"Momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat tahun 2025 akan terus berlanjut hingga tahun 2026. Prediksi kami di triwulan pertama, di triwulan pertama ekonomi kita bisa tumbuh antara 5,5% sampai dengan 6%," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berambisi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi di atas target di tengah sempitnya ruang APBN untuk bergerak lebih jauh. Di tengah kinerja penerimaan yang belum sepenuhnya pulih, pemerintah mengandalkan belanja agar konsumsi masyarakat meningkat.

Purbaya menginginkan pertumbuhan ekonomi 2026 bisa mencapai 6%, kendati pada APBN tahun ini yang juga dirancang olehnya hanya ditargetkan tumbuh 5,4%. Pada kuartal I/2026, kementeriannya berharap pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,65%.

Salah satu cara yang diandalkan adalah dengan menggelontorkan belanja pada momen liburan Idulfitri. Masyarakat diberikan stimulus utamanya untuk memberikan ruang bagi mobilitas mereka. Contohnya, melalui insentif PPN DTP tiket pesawat serta diskon transportasi.

Hal ini bukan tanpa dasar. Pada Kamis (5/2/2026), Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan distribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDB mencapai 53,88% pada 2025. Hal ini didukung oleh mobilitas masyarakat selama libur akhir tahun, sehingga terlihat dari pertumbuhan kuartal IV/2025 sebesar 5,39% merupakan yang tertinggi pascapandemi.

Capaian ini yang ingin diulang pemerintah pada kuartal I/2026. Stimulusnya diperbanyak, seperti insentif PPN tiket pesawat yang tahun lalu hanya ditanggung pemerintah 6%, kini menjadi keseluruhan atau 11%.

Purbaya mengaku fokus untuk memperbaiki ekonomi domestik. Selain belanja untuk konsumsi masyarakat, dia ingin memperbaiki iklim usaha dan memastikan likuiditas di pasar cukup agar dampaknya bisa terasa di sektor riil.

"Kami akan inject semua stimulus yang ada di pemerintah maupun bank pemerintah maupun yang lain-lain untuk belanja habis-habisan dan memperbaiki equilibrium besar supaya dunia usaha juga bisa ekspansi. Jadi harusnya kita akan Lumayan oke tahun ini, di APBN 5,4% pertumbuhannya, tetapi saya akan coba dorong ke arah 6%," tuturnya pada acara Economic Outlook di Financial Club, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Optimisme Purbaya juga bukan hanya dari data pertumbuhan ekonomi BPS. Menurutnya, kinerja penerimaan pajak APBN Januari 2026 yang tumbuh 30,8% dari Januari 2025 dinilai merepresentasikan perbaikan ekonomi yang diklaimnya sudah terjadi secara berangsur sejak kuartal IV/2025 lalu.

Bahkan, mantan ekonom berlatar belakang insinyur ITB itu pun memprediksi penerimaan pajak tahun ini bisa melampaui target Rp2.357,7 triliun. Syaratnya, pertumbuhannya harus konsisten sekitar 30% sepanjang 11 bulan ke depan.

"Kalau ini bisa saya jaga, ceteris paribus pertumbuhan ekonomi bagus, momentum pertumbuhannya bagus, segala macam kami tahan [pertumbuhan] 30% terus, itu aja udah melebihi target dari APBN. Defisit-nya [APBN] akan turun," terangnya.

Purbaya berkomitmen untuk tidak melanggar batas defisit APBN 3% terhadap PDB. Hal ini sudah berkali-kali disampaikan olehnya kepada wartawan maupun dalam forum terbuka publik. Dia pun membuka peluang untuk merasionalisasi belanja pada akhir kuartal II/2026 apabila penerimaan pajak ternyata tidak sesuai harapannya.

"Nanti habis triwulan kedua saya hitung berapa sih prediksi pajak saya sampai akhir tahun dengan data yang ada. Harusnya makin clear. Kalau itu kan saya bisa hitung berapa anggaran yang bisa saya kurangin. Jadi masalah defisit tuh bukan sesuatu yang tidak bisa kami kontrol," jelasnya.

Dari segi pembiayaan, ekonom yang pernah bekerja di Danareksa hingga Kantor Staf Presiden itu tidak mempermasalahkan besarnya kebutuhan penerbitan utang maupun pembayaran bunga utang.

Pada tahun ini, untuk menutup defisit yang ditargetkan Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB, pemerintah menargetkan pembiayaan penerbitan surat berharga negara (SBN) Rp799,5 triliun. Di samping itu, ada kewajiban pembayaran bunga utang sebesar Rp599,4 triliun.

Purbaya hanya memastikan bahwa utang pemerintah Indonesia masih sustainable. Dia kembali mengingatkan bahwa lembaga asing pun turut melihat kondisi perekonomian Indonesia dalam memberikan rating kredit.

Dia meyakini dengan komitmen defisit dijaga di bawah 3%, serta rasio utang saat ini masih 40% terhadap PDB, maka SBN pemerintah masih akan diminati oleh investor.

"Kalau saya kondisinya masih oke dan dilihat ini masih stabil dan masih bayar utang, mereka akan mau beli bond-nya. Jadi yang dipakai adalah debt to GDP ratio dan deficit to GDP ratio, itu yang dilihat banyak orang yang saya tahu," tuturnya.

DERETAN PERSOALAN FISKAL

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai struktur persoalan fiskal Indonesia bukan semata-mata ihwal besarnya defisit APBN, yang pada 2025 lalu melebar hingga Rp695,1 triliun atau 2,92% terhadap PDB.

Persoalan yang dihadapi adalah ketidakcocokan (mismatch) antara rigiditas belanja dan elastisitas penerimaan. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurrahman menyebut bahwa dalam beberapa tahun terakhir, penerimaan pajak sangat sensitif terhadap harga komoditas, bukan terhadap aktivitas ekonomi domestik.

Tidak seperti yang diyakini Purbaya, Rizal melihat bahwa ketika ekonomi tumbuh 5%, penerimaan belum tentu naik proporsional. Pada saat yang sama, belanja APBN dinilai semakin 'terkunci' untuk belanja wajib yang meliputi pendidikan, kesehatan, subsidi, bansos, serta belanja prioritas politik dan meningkatnya pembayaran bunga maupun utang jatuh tempo.

"Akibatnya ruang fiskal efektif kian menyempit, sehingga setiap shock kecil pelemahan rupiah, kenaikan yield SBN, atau perlambatan global langsung meningkatkan kebutuhan pembiayaan," terangnya.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan otoritas fiskal, terang Rizal, adalah merasionalisasi belanja. Rasionalisasi dilakukan bukan hanya memotong anggaran, namun lebih penting yakni untuk melakukan rekomposisi kualitas belanja.

Saat ini, lanjutnya, APBN relatif berat di konsumsi pemerintah (program populis jangka pendek, bantuan bersifat karitatif, dan belanja operasional).

Sementara itu, belanja yang menaikkan kapasitas ekonomi seperti produktivitas industri, logistik pangan, hilirisasi berbasis teknologi, dan human capital yang benar-benar linked ke pasar kerja masih terbatas.

"Tanpa pergeseran kualitas belanja, masalah elastisitas pajak tidak akan pernah selesai karena basis pajak tidak ikut melebar," ujar ekonom yang juga dosen di Universitas Trilogi itu.

Kinerja penerimaan negara juga disorot oleh lembaga pemeringkat yakni Moody's Ratings, yang menurunkan outlook kredit Indonesia dari stabil ke negatif. Kendati peringkatnya masih Baa2 atau investment grade, lembaga itu mengingatkan salah satu alasan turunnya outlook kredit RI adalah pengelolaan fiskal.

Lembaga itu menyoroti adanya risiko fiskal di balik penggunaan belanja pemerintah guna mendorong pertumbuhan. Sebab, belanja besar-besaran itu dibarengi dengan rendahnya basis penerimaan. Sebagaimana diketahui, APBN 2025 lalu ditutup dengan defisit 2,92% terhadap PDB atau melebar dari yang ditetapkan di UU yakni 2,53%.

Tekanan-tekanan terhadap sempitnya ruang pemerintah memperluas basis penerimaan disertai dengan semakin besarnya program-program rakyat. Contohnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Perumahan Rakyat. Masalahnya, Moody's menilai pendanaan program-program tersebut justru berasal dari pemotongan dan pengalihan prioritas anggaran.

Perubahan kebijakan pemerintah yang semakin tidak bisa diprediksi, mandat tambahan untuk Bank Indonesia (BI) serta arah kebijakan dan investasi Danantara turut berkontribusi pada penurunan outlook kredit Indonesia.

"Perkembangan ini berpotensi untuk mengurangi investasi langsung asing dan melemahkan stabilitas makroekonomi, fiskal, dan pasar keuangan," dikutip dari laporan Moody's, Kamis (5/2/2026).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen pada 2026 mulai menunjukkan dampak terhadap pasar properti, tercermin dari meningkatnya transaksi hunian di sejumlah kawasan penyangga Jakarta dan koridor industri Jawa Barat. Aktivitas pasar menguat, terlihat dari pertumbuhan jumlah transaksi, meningkatnya kunjungan calon pembeli, serta membaiknya kualitas prospek konsumen, khususnya dari kelompok keluarga muda.

Regional Marketing Director Agung Podomoro Tedi Guswana mengatakan, Parkland Podomoro Karawang menjadi salah satu proyek yang mencatat kenaikan penjualan setelah kebijakan tersebut diterapkan, terutama pada segmen rumah tapak dan ruko. Manajemen menilai insentif fiskal menurunkan hambatan awal kepemilikan rumah sehingga keputusan membeli menjadi lebih terukur secara finansial.

Dampak kebijakan ini juga dirasakan di wilayah sekitar proyek seperti Cikarang, Bekasi, dan Purwakarta. Parkland Podomoro Karawang memanfaatkan momentum tersebut melalui program serah terima unit pada 2026.

“Diproyeksikan 60 unit yang sesuai dengan kriteria program Free PPN DTP akan diserahterimakan tahun ini di klaster Evergreen dan klaster Emory dengan dominasi unit satu lantai dan shophouse La Promenade,” kata Tedi dalam siaran pers, Kamis (5/2/2026).

Berdasarkan catatan internal, peningkatan minat paling terlihat pada konsumen end user usia muda dan produktif serta investor jangka menengah, terutama pada unit Viola yang masuk skema PPN DTP. Manajemen mencatat calon pembeli mulai membahas faktor yang lebih strategis, seperti fasilitas kawasan, potensi kenaikan nilai properti, hingga aspek lingkungan.

“Setelah Free PPN DTP 2026 terealisasi, pola percakapan dengan konsumen berubah. Mereka datang dengan mindset membeli hunian atau ruko di momentum yang tepat, bukan menunggu. Ini indikasi pasar yang semakin matang bahkan pada segmen usia muda dan produktif,” ujar Tedi.

Pada proyek ini, rumah satu lantai yang sebelumnya berada di kisaran Rp1 miliar tercatat turun ke level sekitar Rp900 jutaan setelah insentif pajak diterapkan. Penyesuaian harga tersebut berkontribusi terhadap peningkatan minat, di tengah penyediaan fasilitas kawasan seperti ruang terbuka hijau, area olahraga, dan fasilitas komunal.

Selain faktor harga, percepatan pembangunan kawasan turut memengaruhi keputusan beli. Progres infrastruktur internal, penyediaan fasilitas lingkungan, serta rencana pengembangan area komersial dinilai memberi kepastian tambahan terkait jadwal serah terima unit pada 2026.

Dia mengatakan, lokasi proyek yang berada di koridor industri Karawang juga menjadi pertimbangan konsumen, seiring dukungan akses jalan tol dan rencana integrasi dengan transportasi massal. Kombinasi antara insentif fiskal, lokasi, dan reputasi pengembang membentuk daya tarik tersendiri di tengah persaingan pasar hunian menengah.

Manajemen menilai peningkatan konversi dari kunjungan menjadi transaksi mencerminkan kesiapan fundamental konsumen. Dengan demikian, insentif PPN DTP 2026 tidak hanya berdampak pada penjualan jangka pendek, tetapi juga memperkuat pemulihan sektor properti di kawasan industri Jawa Barat.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah memperpanjang insentif Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk pembelian rumah hingga akhir 2026. Insentif ini berlaku untuk rumah tapak dan satuan rumah susun dengan harga jual maksimal Rp 5 miliar.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026.

PMK ini ditetapkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 18 Desember 2025 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2026.

Dengan adanya insentif tersebut, masyarakat yang membeli rumah tapak maupun satuan rumah susun tidak perlu menanggung PPN atas bagian harga tertentu selama transaksi dan penyerahan dilakukan sepanjang 2026.

Sebaliknya, pembelian yang dilakukan sebelum 1 Januari 2026 tidak dapat memanfaatkan fasilitas PPN DTP ini.

PPN Ditanggung Pemerintah hingga Rp 2 Miliar

Dalam PMK tersebut, pemerintah menanggung PPN sebesar 100 persen dari PPN terutang atas bagian harga jual sampai dengan Rp 2 miliar.

“PPN ditanggung pemerintah diberikan sebesar 100 persen dari PPN terutang bagian dari harga jual sampai dengan Rp 2 miliar untuk rumah tapak atau satuan rumah susun dengan harga jual paling banyak Rp 5 miliar,” bunyi Pasal 7 ayat (1) PMK Nomor 90 Tahun 2025.

Artinya, apabila harga rumah melebihi Rp 2 miliar, maka PPN atas selisih harga di atas Rp 2 miliar tetap menjadi kewajiban pembeli. Meski demikian, insentif tetap dapat dimanfaatkan selama harga jual tidak melampaui Rp 5 miliar.

Jenis dan Kriteria Rumah yang Mendapat Insentif

Rumah tapak yang dimaksud merupakan bangunan berupa rumah tinggal atau rumah deret, baik bertingkat maupun tidak bertingkat, termasuk bangunan tempat tinggal yang sebagian digunakan sebagai toko atau kantor.

Sementara itu, satuan rumah susun merupakan unit rumah susun yang berfungsi sebagai tempat hunian.

Adapun rumah tapak atau satuan rumah susun yang dapat memperoleh insentif PPN DTP harus memenuhi sejumlah kriteria, yakni:

• Memiliki harga jual maksimal Rp 5 miliar
• Merupakan rumah baru
• Diserahkan dalam kondisi siap huni
• Belum pernah dipindahtangankan
• Merupakan penyerahan pertama oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual
• Telah memiliki kode identitas rumah yang terdaftar melalui aplikasi kementerian di bidang perumahan dan/atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera)

Berlaku untuk Transaksi Sepanjang 2026

Insentif PPN DTP diberikan atas penyerahan rumah tapak atau satuan rumah susun yang dilakukan sejak 1 Januari hingga 31 Desember 2026.

Penyerahan tersebut dibuktikan dengan penandatanganan akta jual beli di hadapan pejabat pembuat akta tanah atau penandatanganan perjanjian pengikatan jual beli lunas di hadapan notaris.

Selain itu, harus dilakukan penyerahan hak secara nyata untuk menggunakan atau menguasai rumah yang dibuktikan dengan berita acara serah terima dalam periode yang sama.

Syarat Penerima Insentif PPN Rumah

Insentif PPN DTP hanya dapat dimanfaatkan oleh satu orang pribadi untuk perolehan satu rumah tapak atau satu satuan rumah susun.

Warga negara Indonesia wajib memiliki nomor pokok wajib pajak atau nomor induk kependudukan.

Sementara itu, warga negara asing harus memiliki nomor pokok wajib pajak dan memenuhi ketentuan kepemilikan rumah bagi WNA sesuai peraturan perundang-undangan.

Masyarakat yang telah menerima insentif PPN DTP pada masa insentif sebelumnya tetap dapat memanfaatkan kembali fasilitas ini sepanjang transaksi dan penyerahan rumah dilakukan pada 2026 dan memenuhi seluruh persyaratan.

Berita acara serah terima paling sedikit memuat nama dan nomor pokok wajib pajak PKP penjual, nama dan nomor pokok wajib pajak atau nomor induk kependudukan pembeli, harga jual rumah, tanggal serah terima, kode identitas rumah, pernyataan bermeterai telah dilakukan serah terima bangunan, serta nomor berita acara serah terima.

Berita acara serah terima tersebut wajib didaftarkan oleh PKP penjual dalam aplikasi di kementerian terkait dan/atau BP Tapera paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya serah terima.

PMK Nomor 90 Tahun 2025 menegaskan insentif PPN DTP hanya diberikan untuk penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang memenuhi seluruh persyaratan tersebut dan dilakukan sepanjang tahun 2026.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Siapa yang Berhak Beli Rumah Bebas PPN?

Mayoritas belanja perpajakan disalurkan berupa insentif PPN dan PPh

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menggelontorkan belanja perpajakan senilai Rp530,3 triliun pada 2025, tumbuh 2,23 persen dari realisasi tahun anggaran 2024.

Belanja perpajakan itu ditujukan untuk mendukung daya beli masyarakat serta daya saing pelaku usaha.

“Terjadi peningkatan berupa belanja perpajakan, artinya teman-teman Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengaplikasikan aturan-aturan yang seharusnya pembayaran pajak dibebaskan,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Januari 2026 di Jakarta, Kamis.

Mayoritas belanja perpajakan disalurkan berupa insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

Sebagai contoh, belanja perpajakan digunakan untuk pembebasan PPN bahan makanan senilai Rp77,3 triliun.

Kemudian, untuk insentif sektor pendidikan senilai Rp25,3 triliun, sektor transportasi Rp39,7 triliun, sektor kesehatan Rp15,1 triliun, dan insentif untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebesar Rp96,4 triliun.

Di samping itu, belanja perpajakan juga digunakan untuk memberikan tax holiday dan tax allowance sebagai upaya mendorong investasi dengan nilai mencapai Rp7,1 triliun.

Bila ditinjau secara distribusi penerima manfaat, Kementerian Keuangan mencatat kelompok rumah tangga menjadi penerima manfaat terbesar (55,2 persen) dengan nilai Rp292,7 triliun.

Disusul oleh UMKM (18,2 persen) senilai Rp96,4 triliun, iklim investasi (15,9 persen) Rp84,3 triliun, dan dunia usaha (10,7 persen) Rp56,9 triliun.

Selain belanja perpajakan, pemerintah juga menyalurkan insentif kepabeanan senilai Rp40,4 triliun pada 2025, meningkat 10 persen dari realisasi 2024 sebesar Rp36,7 triliun.

Insentif itu diberikan untuk penangguhan bea masuk dalam rangka kawasan berikat senilai Rp27,5 triliun, pembebasan bea masuk pasal 25 dan 26 UU Kepabeanan Rp6,78 triliun, dan penangguhan pembebasan bea masuk pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Rp3,8 triliun.

Selanjutnya, pengembalian bea masuk kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) Rp336,3 miliar dan pembebasan bea masuk impor barang usaha hulu minyak, gas bumi, dan panas bumi sebesar Rp271,7 miliar.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi melanjutkan pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti hingga akhir 2026 sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 90 Tahun 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan bahwa masyarakat dapat menikmati diskon pajak untuk pembelian rumah tapak maupun rumah susun baru.

Mengacu pada beleid tersebut, pada pasal 4 dijelaskan bahwa skema pemberian diskon pajak ini diperuntukkan bagi masyarakat yang membeli rumah dengan harga hingga Rp5 miliar.

Selain itu, diskon pajak PPN DTP juga hanya diberikan bagi masyarakat yang melakukan pembelian rumah siap huni atau ready stock.

"Harga Jual paling banyak Rp5 miliar dan merupakan rumah tapak baru atau satuan rumah susun baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni," jelas PMK 90/2025 dikutip Selasa (6/1/2026).

Selain itu, dalam beleid itu juga dijelaskan masyarakat yang telah memanfaatkan PPN DTP di periode 2024 atau 2025 dapat kembali menikmati insentif PPN DTP pada periode 2026.

Namun demikian, bagi masyarakat yang tercatat telah melakukan transaksi pembelian rumah dengan menggunakan insentif PPN DTP pada periode sebelum 1 Januari 2026 tetapi membatalkannya, maka tidak dapat memanfaatkan kembali diskon pajak pada periode ini.

Berikut skema & syarat dapat PPN DTP untuk pembelian rumah:

Skema PPN DTP

- Harga Jual sampai dengan Rp2 Miliar: PPN ditanggung pemerintah sebesar 100%. Artinya, pembeli tidak perlu membayar PPN sama sekali.

- Harga Jual Rp2 Miliar - Rp5 Miliar: PPN DTP 100% hanya diberikan atas bagian harga sampai dengan Rp2 miliar. Selisih harga di atas Rp2 miliar tetap dikenakan tarif PPN normal.

- Harga Jual di atas Rp5 Miliar: Tidak mendapatkan fasilitas PPN DTP (dikenakan pajak penuh).

Syarat dapat PPN DTP:

- Warga negara Indonesia yang memiliki nomor pokok wajib pajak atau nomor identitas kependudukan

- Warga negara asing yang memiliki nomor pokok wajib pajak sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepemilikan rumah tapak atau satuan rumah susun bagi warga negara asing

- Memenuhi Kriteria Unit: Harus berupa rumah tapak atau rumah susun baru dalam kondisi siap huni (ready stock), bukan hunian inden.

- Memiliki Identitas Rumah: Unit wajib memiliki kode identitas rumah yang terdaftar di aplikasi SIKUMBANG (Kementerian PUPR) atau BP Tapera.

- Holding Period: Unit yang telah dibeli dengan fasilitas PPN DTP dilarang dijual kembali atau dipindahtangankan dalam jangka waktu 1 tahun sejak berita acara serah terima (BAST).

- Periode Transaksi: Penyerahan hak secara nyata (BAST) harus dilakukan dalam masa pajak Januari hingga Desember 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi melanjutkan pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti hingga akhir 2026 sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 90 Tahun 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan bahwa masyarakat dapat menikmati diskon pajak untuk pembelian rumah tapak maupun rumah susun baru.

Mengacu pada beleid tersebut, pada pasal 4 dijelaskan bahwa skema pemberian diskon pajak ini diperuntukkan bagi masyarakat yang membeli rumah dengan harga hingga Rp5 miliar.

Selain itu, diskon pajak PPN DTP juga hanya diberikan bagi masyarakat yang melakukan pembelian rumah siap huni atau ready stock.

"Harga Jual paling banyak Rp5 miliar dan merupakan rumah tapak baru atau satuan rumah susun baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni," jelas PMK 90/2025 dikutip Selasa (6/1/2026).

Selain itu, dalam beleid itu juga dijelaskan masyarakat yang telah memanfaatkan PPN DTP di periode 2024 atau 2025 dapat kembali menikmati insentif PPN DTP pada periode 2026.

Namun demikian, bagi masyarakat yang tercatat telah melakukan transaksi pembelian rumah dengan menggunakan insentif PPN DTP pada periode sebelum 1 Januari 2026 tetapi membatalkannya, maka tidak dapat memanfaatkan kembali diskon pajak pada periode ini.

Berikut skema & syarat dapat PPN DTP untuk pembelian rumah:

Skema PPN DTP

- Harga Jual sampai dengan Rp2 Miliar: PPN ditanggung pemerintah sebesar 100%. Artinya, pembeli tidak perlu membayar PPN sama sekali.

- Harga Jual Rp2 Miliar - Rp5 Miliar: PPN DTP 100% hanya diberikan atas bagian harga sampai dengan Rp2 miliar. Selisih harga di atas Rp2 miliar tetap dikenakan tarif PPN normal.

- Harga Jual di atas Rp5 Miliar: Tidak mendapatkan fasilitas PPN DTP (dikenakan pajak penuh).

Syarat dapat PPN DTP:

- Warga negara Indonesia yang memiliki nomor pokok wajib pajak atau nomor identitas kependudukan

- Warga negara asing yang memiliki nomor pokok wajib pajak sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepemilikan rumah tapak atau satuan rumah susun bagi warga negara asing

- Memenuhi Kriteria Unit: Harus berupa rumah tapak atau rumah susun baru dalam kondisi siap huni (ready stock), bukan hunian inden.

- Memiliki Identitas Rumah: Unit wajib memiliki kode identitas rumah yang terdaftar di aplikasi SIKUMBANG (Kementerian PUPR) atau BP Tapera.

- Holding Period: Unit yang telah dibeli dengan fasilitas PPN DTP dilarang dijual kembali atau dipindahtangankan dalam jangka waktu 1 tahun sejak berita acara serah terima (BAST).

- Periode Transaksi: Penyerahan hak secara nyata (BAST) harus dilakukan dalam masa pajak Januari hingga Desember 2026.

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah kembali melanjutkan kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun pada tahun anggaran 2026.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2025 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2026.

Dalam aturan tersebut, pemerintah menanggung 100 persen PPN atas penyerahan rumah tapak dan rumah susun dengan harga jual maksimal Rp 5 miliar, khusus untuk bagian harga sampai Rp 2 miliar.

Insentif ini diberikan untuk memperkuat daya beli masyarakat dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor perumahan.

PPN DTP berlaku untuk rumah baru siap huni yang pertama kali diserahkan oleh pengembang dan belum pernah dipindahtangankan.

Penyerahan unit harus dibuktikan dengan akta jual beli atau perjanjian pengikatan jual beli lunas serta berita acara serah terima dalam periode 1 Januari hingga 31 Desember 2026.

Fasilitas ini dapat dimanfaatkan satu kali untuk satu unit rumah oleh setiap orang pribadi, baik warga negara Indonesia maupun asing yang memenuhi ketentuan kepemilikan properti di Indonesia.

Masyarakat yang sudah menggunakan insentif pada tahun sebelumnya tetap bisa memanfaatkannya untuk pembelian unit berbeda di 2026.

Pengembang wajib menerbitkan Faktur Pajak khusus dengan kode transaksi tertentu yang mencantumkan keterangan PPN ditanggung pemerintah.

Selain itu, pengembang harus melaporkan realisasi PPN DTP dan mendaftarkan berita acara serah terima melalui aplikasi yang terintegrasi dengan Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak.

PPN DTP tidak berlaku jika uang muka atau cicilan pertama dibayar sebelum 1 Januari 2026, rumah dipindahtangankan dalam satu tahun sejak penyerahan, atau pengembang tidak memenuhi kewajiban administrasi perpajakan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, insentif ini merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi 2025-2026 untuk menjaga pertumbuhan ekonomi melalui stimulasi daya beli masyarakat.

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Aturan Terbit, Diskon Pajak Rumah 100% Berlanjut pada Tahun 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menilai insentif yang digelontorkan pemerintah untuk dunia usaha belum proporsional terutama bagi pengusaha kelas menengah.

Sebagaimana diketahui, pemerintah masih akan menggelontorkan triliunan rupiah untuk insentif perpajakan berupatax holidaymaupuntax allowancepada 2026 untuk dunia usaha dan iklim investasi.

Sekjen Hipmi Anggawira menyampaikan bahwa pihaknya mengapresiasi keberlanjutan insentif perpajakan itu. Menurutnya, itu memberikan sinyal bahwa negara tetap proinvestasi termasuk untuk 2026.

Namun, dia menyebut pengusaha tetap masih memiliki catatan untuk alokasi insentif dimaksud.

"Untuk investasi skala besar dan sektor prioritas tertentu, skematax holidayrelatif memadai. Namun untuk pelaku usaha menengah, industri padat karya, dan hilirisasi sektor riil, banyak yang menilai insentif masih bersifattop-heavydan belum sepenuhnya menjangkau kebutuhan lapangan," terang Anggawira kepadaBisnis, Minggu (7/12/2025).

Selain itu, Anggawira mengingatkan perlunya melihat seberapa efektif dan mudah insentif itu dimanfaatkan oleh dunia usaha khususnya di tengah ketidakpastian global dan fluktuasi permintaan domestik.

Saat ini, lanjutnya, sebagian pengusaha diakui olehnya masih dalam modewait and see. Akan tetapi, dia menyebut alasannya bukan karena insentif yang tidak menarik, melainkan berbagai faktor lain.

Faktor-faktor itu meliputi kepastian regulasi dan konsistensi kebijakan fiskal–industri, kecepatan dan kepastian perizinan, stabilitas biaya produksi (energi, logistik, dan tenaga kerja), serta akses pembiayaan yang kompetitif.

Anggawira menyebut pihaknya mendorong sejumlah alternatif maupun penyempurnaan insentif pajak untuk dunia usaha. Misalnya, dia mendorong agar pemberian insentif berbasis kinerja nyata dan bukan hanya untuk investasi awal.

Menurutnya, insentif bagi dunia usaha perlu dikaitkan juga dengan serapan tenaga kerja, peningkatan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN, integrasi UMKM dalam rantai pasok, serta ekspor atau substitusi impor.

Selanjutnya, dia mendorong agar insentif fiskal tidak hanya dialamatkan untuk pembebasan atau keringanan pajak penghasilan (PPh), namun juga untukcost structure.

"Misalnya insentif energi/listrik untuk industri strategis,super deduction taxuntuk R&D, vokasi, dan digitalisasi; dan insentif PPN untuk mesin dan bahan baku tertentu," lanjut pria yang juga menjabat Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batu Bara (Aspebindo) itu.

Lalu, dia meminta agar ke depan pemerintah bisa menerapkan skema insentif cepat dan sederhana untuk usaha menengah. Menurutnya, perlu ada insentif jalur cepat yang tidak terlalu administratif, berbasisonlinedan terukur, memberi kepastian waktu persetujuan, serta insentif sektoral yang lebih adaptif.

Catatan lain yang disampaikannya yakni bahwa insentif jangan sampai dialokasikan hanya untuk manufaktur besar, melainkan juga bagi industri pendukung hilirisasi, energi baru dan terbarukan, serta industri pangan dan ekonomi kesehatan.

Insentif Pajak Gerus Tax Ratio

Di sisi lain, otoritas fiskal mengakui bahwa pemberian insentif pajak beberapa tahun belakangan turut menggerus rasio penerimaan pajak aliastax ratio. Namun, efek itu diyakini hanya jangka pendek.

Pada rapat dengan Komisi XI DPR, Rabu (26/11/2025), Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto memaparkan bahwa selisih antara potensi dan realisasi penerimaan pajak Indonesia (tax ratio) mencapai total 6,4% terhadap produk domestik bruto (PDB) selama 2016–2021.

Terdapat gap sebesar ratusan triliun masing-masing akibat kebijakan fiskal maupun ketidakpatuhan pajak, merujuk pada laporan Bank Dunia yang dipaparkan Bimo di Komisi XI DPR, Rabu (26/11/2205). Dia menjelaskan bahwa total rata-ratatax gapper tahun itu merupakan gabungan dari gap yang diakibatkan oleh kebijakan fiskal (policy gap) sebesar 2,7%, serta akibat ketidakpatuhan (compliance gap) sebesar 3,7%, terhadap PDB.

Otoritas pajak memandang bahwa kendati adanya dampak jangka pendek terhadap tergerusnya rasio pajak, pemberiantax holidaymaupuntax allowancekhususnya untuk dunia usaha berguna untuk memberikan nilai tambah.

Pemberian triliunan rupiah untuk insentif pajak dipandang perlu sebagaitrade offdari sektor-sektor tertentu agar mampu meningkatkan nilai tambah.

"Perlu kami sampaikan bahwa dalam jangka panjang pemberian kebijakan ini merupakantrade-offdari sektor-sektor yang mendapatkan insentif agar mampu meningkatkan nilai tambah, menguatkan daya saing di pasar global, menciptakan lapangan pekerjaan baru, hingga meningkatkan konsumsi dalam negeri sehingga berimplikasi luas terhadap peningkatan penerimaan pajak," terang Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu, Rosmauli kepadaBisnis, dikutip Minggu (7/12/2025).

Untuk itu, lanjut Rosmauli, pemerintah akan terus melakukan penyempurnaan kebijakan pemberian insentif secara terukur dan terarah. Tujuannya, agarmultiplier effectdari sektor yang mendapat insentif dapat mendorong akselerasi perekonomian, yang pada akhirnya juga meningkatkan penerimaan pajak dalam membiayai pembangunan negara.

Dikutip dari Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026, nilai belanja perpajakan selama 2021 sampai dengan proyeksi 2025 dan yang dianggarkan 2026 terus meningkat. Bermula dari Rp293 triliun pada 2021, nilainya terus meningkat ke Rp400,1 triliun pada 2024.

Nilainya melonjak 32,5% secara tahunan (year-on-year/YoY) pada 2025 yang diproyeksikan mencapai Rp530,3 triliun. Kemudian, pada 2026, belanja perpajakan dicanangkan sebesar Rp563,6 triliun.

Pada 2025 dan 2026, belanja perpajakan terbesar masih untuk jenis pajak konsumsi yakni pajak pertambahan nilai (PPN) maupun pajak penjualan barang mewah (PPnBM), serta pajak penghasilan (PPh) masing-masing Rp343,3 triliun (2025) dan Rp371,9 triliun (2026). Nilainya juga meningkat pada APBN 2026 yakni masing-masing Rp150,3 triliun dan Rp160,1 triliun.

Berdasarkan tujuannya, belanja perpajakan untuk meningkatkan investasi dan mendukung dunia bisnis sama-sama meningkat. Untuk meningkatkan investasi, pemerintah menggelontorkan insentif pajak Rp84,3 triliun pada 2025 dan meningkat ke Rp84,7 triliun.

Sementara itu, untuk mendukung dunia bisnis, belanja perpajakan yang dianggarkan sebesar Rp56,9 triliun pada 2025 dan meningkat ke Rp58,1 triliun.