Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan terbaru mengenai restitusi pajak dipercepat melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 28/2026, dinilai berpotensi memperbaiki likuiditas pelaku usaha kelapa sawit. Namun, kebijakan ini juga menghadirkan tantangan baru terkait pemenuhan kriteria kepatuhan yang lebih ketat.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, percepatan pengembalian pajak, khususnya untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) tertentu, dapat membantu menjaga arus kas perusahaan di tengah dinamika industri yang fluktuatif.

“Bagi WP (wajib pajak) yang memenuhi syarat, restitusi lebih cepat meningkatkan cash flow perusahaan,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (3/5/2026).

Penerimaan pajak menurutnya sangat tergantung dari adanya iklim usaha yang sehat, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kepercayaan masyarakat kepada otoritas pajak.

Oleh karena itu, PMK ini diharapkan dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dan tidak ada tendensi hanya untuk menghambat proses restitusi pajak kepada WP yang patuh.

Eddy menjelaskan, mayoritas anggota Gapki merupakan wajib pajak badan dengan skala usaha besar, sehingga secara umum tidak terdampak langsung oleh pembatasan omzet di bawah Rp50 miliar. Namun, sejumlah perusahaan yang masuk kategori Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah tetap dapat memanfaatkan skema restitusi dipercepat tersebut.

Gapki katanya mendukung PMK ini dengan berbagai pertimbangan. PMK tersebut dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik terkait jangka waktu pengembalian, meningkatkan akurasi, dan memperbaiki administrasi perpajakan.

Wajib pajak juga dapat mengajukan permohonan melalui coretax system. “Dengan catatan bahwa program coretax dapat berkerja dengan lebih baik dan dapat diandalkan,” sebut Eddy.

Dengan pemberlakuan PMK ini, para anggota Gapki menurutnya juga perlu memperhatikan sejumlah hal. Audit Report, lanjut Eddy, tidak cukup dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) tetapi juga dengan syarat-syarat tertentu yang lebih ketat, dan Status WP Kriteria Tertentu bisa dicabut jika terjadi adanya telat dalam pelaporan pajak baik masa atau tahunan, ada tunggakan pajak, dan sedang dilakukan penyidikan/Bukti Permulaan (Bukper).

Sebagaimana diketahui, beleid yang diundangkan pada 30 April 2026 tersebut mencabut seluruh aturan sebelumnya yaitu PMK No.39/PMK.03/2018 sampai dengan PMK No.119/2024, sehingga dinyatakan tidak berlaku.

Untuk itu, wajib pajak yang terkena dampak pencabutan harus mengajukan kembali permohonan penetapan kriteria tertentu, yang bisa diajukan mulai 1 Juni 2026 sampai 10 Juni 2026. Adapun pengajuannya dapat dilakukan melalui coretax system dan batas waktu pengajuan adalah 10 Januari 2027.

Sementara itu, Eddy menjelaskan setiap kebijakan pajak khususnya restitusi pajak hendaknya mendukung penciptaan iklim investasi yang baik dan sehat, serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Peraturan pajak yang baik hendaknya di ikuti dengan implementasi yang baik oleh otoritas pajak di lapangan.

Alangkah baiknya kebijakan pajak dapat dilakukan dengan tepat dan konsisten dan bukan hanya sekedar untuk mengejar target penerimaan pajak. “Jika hal ini diterapkan, maka kesadaran masyarakat dan dunia usaha dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak serta dapat mempertahankan kondisi ini secara berkelanjutan,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku industri tekstil menilai kebijakan pengetatan restitusi pajak yang tengah disiapkan pemerintah tidak akan berdampak signifikan terhadap kinerja usaha, termasuk dari sisi arus kas perusahaan.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi mengatakan, restitusi pajak pada dasarnya merupakan mekanisme pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak. Oleh karena itu, pelaku industri tidak menggantungkan keberlangsungan usaha pada skema tersebut.

“Kalau dari anggota ataupun dari asosiasi, melihatnya ini hal yang bagus sih, karena pemerintah juga bisa ngejaga fiskalnya sendiri. Jadi dampaknya nggak besar buat kita,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (3/5/2026).

Farhan menuturkan, kebijakan tersebut tidak akan memberikan tekanan berarti terhadap cashflow perusahaan. Pasalnya, sumber utama arus kas industri berasal dari aktivitas operasional seperti penjualan dan keuntungan usaha, bukan dari pengembalian pajak.

“Karena kita hidup bukan dari restitusi. Cashflow kita dari penjualan, dari keuntungan, dari market, sehingga kita nggak berharap banyak untuk restitusi ini,” sebutnya.

Dia juga mendukung penambahan syarat pengajuan restitusi. Adapun syarat tersebut mulai dari tidak adanya tunggakan pajak, kepemilikan laporan keuangan dengan opini WTP (unqualified opinion) selama tiga tahun berturut-turut, tidak dilakukan koreksi atas laba/rugi fiskal lebih dari 5% berdasarkan hasil pemeriksaan tiga tahun pajak terakhir, serta ketentuan DJP bisa mencabut keputusan penetapan WP Kriteria Tertentu.

Menurut Aqil, upaya penertiban tersebut perlu dibarengi dengan transparansi agar dapat memberikan efek jera sekaligus memperkuat tata kelola perpajakan.“Kalau memang ini diperketat, berarti kan ada pihak-pihak yang memanfaatkan restitusi itu. Kita minta itu kalau bisa diusut, diusut. Dibuka datanya,“ tuturnya.

Di sisi lain, Aqil menekankan bahwa kebutuhan utama industri tekstil saat ini bukanlah percepatan restitusi, melainkan insentif fiskal yang lebih langsung menyasar biaya produksi. APSyFI, kata dia, mengusulkan adanya insentif berupa pemotongan atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk industri serat dan benang filamen dalam jangka waktu tertentu.

Situasi industri saat ini katanya cukup berat. Harga bahan baku meningkat, tekanan impor, terutama praktik dumping, masih terjadi, sementara pasar ekspor juga menghadapi berbagai hambatan tarif dan non-tarif.

Dia mengusulkan agar pemerintah memberikan insentif PPN secara terbatas, misalnya selama 6 bulan hingga 1 tahun, dengan skema evaluasi berkala untuk mengukur efektivitas kebijakan tersebut terhadap kinerja industri.

“Kita minta dari pemerintah bisa ngasih insentif, seperti pembebasan biaya masuk plastik itu kan 6 bulan. Nah dimonitoring saja, kasih misalnya pemotongan PPN selama 6 bulan. Selama 6 bulan dievaluasi kira-kira berdampak nggak,” harap Aqil.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi menerbitkan aturan baru mengenai restitusi dipercepat dan mencabut seluruh ketentuan terkait yang ada sebelumnya. Beleid ini sudah berlaku sejak 1 Mei 2026.

Aturan baru yang memperketat hampir seluruh aturan pengajuan restitusi dipercepat ini tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.28/2026 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Beleid yang diundangkan pada 30 April 2026 tersebut mencabut seluruh aturan sebelumnya yaitu PMK No.39/PMK.03/2018 sampai dengan PMK No.119/2024, sehingga dinyatakan tidak berlaku.

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi kembali membuat terobosan di urusan pajak kendaran bermotor. Kali ini giliran pemilik kendaraan berpelat kuning, baik angkutan umum penumpang maupun barang diberi kemudahan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak tidak lagi diwajibkan membawa dokumen tambahan seperti surat pengantar perusahaan, nomor induk berusaha (NIB), maupun NPWP perusahaan.

Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973/Kep.189-Bapenda/2026 tentang pembebasan persyaratan administrasi dalam pemberian insentif pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor untuk angkutan umum orang dan barang.

“Sekarang lebih sederhana. Tidak perlu lagi bawa surat pengantar perusahaan atau dokumen usaha lainnya,”kata Dedi Mulyadi, Senin (27/4/2026).

Dia menjelaskan, wajib pajak cukup membawa STNK asli dan KTP penguasa kendaraan untuk melakukan pembayaran langsung di kantor Samsat induk. “Cukup STNK asli dan KTP, langsung bisa bayar di Samsat induk,” katanya.

Dedi menuturkan, kebijakan ini diambil untuk mendorong kepatuhan pajak sekaligus mempermudah pelaku usaha transportasi yang selama ini kerap terkendala persyaratan administratif. Selain itu, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan kendaraan angkutan umum tetap beroperasi secara legal dan tertib administrasi.

Pemprov Jawa Barat berharap, dengan penyederhanaan ini, tingkat kepatuhan wajib pajak di sektor angkutan umum dapat meningkat, sekaligus memperkuat pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi membuat terobosan perubahan dalam sistem pelayanan di kantor Samsat. Salah satu kebijakan yang sempat menjadi sorotan adalah kemudahan pembayaran pajak kendaraan tahunan tanpa harus membawa KTP pemilik pertama kendaraan. Kebijakan tersebut kemudian diadopsi oleh Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri untuk diterapkan secara nasional sepanjang 2026.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jalan tol tidak akan diberlakukan sebelum kondisi perekonomian membaik. Pemerintah belum akan menambah beban pajak hingga daya beli masyarakat dinilai cukup kuat.

"Posisi kita enggak berubah bahwa kita tidak akan mengenakan pajak tambahan sampai dipandang cukup baik, dan daya beli masyarakat sudah cukup kuat. Itu patokan utamanya,” kata Purbaya dalam acara taklimat media di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Menkeu menerangkan, wacana pengenaan PPN untuk jalan tol saat ini masih sebatas rencana jangka panjang Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan akan dikaji lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan.

Sebagaimana diketahui, rencana tersebut tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) DJP 2025-2029 sebagai salah satu opsi perluasan basis penerimaan negara.

Di samping itu, terkait rencana pemajakan kelompok super kaya atau High Wealth Individual (HWI), Purbaya juga menyatakan kebijakan itu belum akan diterapkan dalam waktu dekat dan masih dalam tahap kajian.

Bisnis.com, JAKARTA – Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN) menilai rencana penerapan pajak kendaraan listrik (electric vehicle/EV) berpotensi menghambat percepatan transisi energi di sektor transportasi, terutama di tengah momentum kenaikan harga energi global.

Kebijakan tersebut tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong penggunaan energi bersih sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM).

Direktur Eksekutif SUSTAIN, Tata Mustasya, mengatakan pasar kendaraan listrik di Indonesia masih berada pada tahap awal sehingga membutuhkan dukungan kebijakan yang konsisten.

“Pasar EV Indonesia belum matang, dengan tingkat adopsi yang masih sangat rendah, sekitar 1% dari total kendaraan. Insentif yang selama ini diberikan cukup membantu penetrasi pasar. Kebijakan pajak justru berpotensi menciptakan ketidakpastian bagi publik dan pelaku usaha,” ujarnya, dalam keterangan resmi Kamis (23/4/2026).

Data hingga Maret 2026 menunjukkan jumlah kendaraan listrik di Indonesia mencapai 358.205 unit, yang terdiri atas 236.451 unit sepeda motor listrik dan 119.638 unit mobil penumpang listrik, serta kategori lainnya.

Sementara itu, laporan Electric Vehicle Readiness Index 2025 dari PwC mencatat pasar kendaraan listrik nasional tumbuh 49% dengan kontribusi mencapai 18% terhadap penjualan mobil baru sepanjang 2025.

Menurut SUSTAIN, tren tersebut menunjukkan potensi pertumbuhan industri kendaraan listrik di dalam negeri, seiring dengan masuknya investasi dari produsen global dan upaya pemerintah menjadikan Indonesia sebagai pusat industri baterai dan kendaraan listrik di kawasan.

Dalam kajian sebelumnya, investasi produsen kendaraan listrik asal China, BYD, di Subang, Jawa Barat senilai US$5,2 miliar diperkirakan berpotensi menciptakan hingga 72.000 lapangan kerja langsung.

Namun demikian, SUSTAIN menilai kebijakan pajak kendaraan listrik dapat mengganggu momentum tersebut.

Tata menambahkan, apabila pemerintah bertujuan meningkatkan penerimaan negara, terdapat alternatif lain yang dinilai lebih relevan, seperti penerapan bea ekspor batu bara.

“Dengan kondisi industri batu bara yang tengah menikmati windfall profit, bea keluar bisa menjadi sumber penerimaan yang signifikan. Berdasarkan perhitungan kami, potensinya bisa mencapai Rp62,9 triliun,” katanya.

Selain itu, skema tersebut dinilai tetap dapat memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk memperoleh tambahan pendapatan tanpa harus membebani adopsi kendaraan listrik.

Di tengah tekanan harga energi global, minat masyarakat terhadap kendaraan listrik juga dinilai mulai meningkat sebagai opsi yang lebih hemat energi. Karena itu, konsistensi kebijakan menjadi faktor kunci dalam menjaga laju transisi energi di sektor transportasi.

“Pajak EV berpotensi menghambat akselerasi transisi energi yang juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta pengurangan impor energi dan subsidi BBM,” ujar Tata.

Bisnis.com, PALEMBANG — Peluang peningkatan pendapatan daerah dari pajak kendaraan listrik di Sumatra Selatan (Sumsel) dinilai masih terbatas. Hal ini lantaran jumlah kendaraan listrik di wilayah tersebut yang masih minim.

Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026, pemerintah menetapkan kendaraan listrik berbasis baterai (KBL) sebagai objek pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumsel Achmad Rizwan menyampaikan bahwa kebijakan terbaru tersebut memang membuka peluang tambahan penerimaan daerah.

Namun demikian, menurutnya, potensi itu masih relatif rendah sejalan dengan jumlah kendaraan listrik yang masih terbatas.

“Secara teoritis memang ada peluang tambahan penerimaan. Tapi potensinya relatif masih terbatas, mengingat populasi kendaraan listrik Sumsel masih sedikit dibandingkan kendaraan konvensional,” ujarnya, Senin (20/4/2026).

Rizwan menyebutkan jumlah kendaraan listrik di Sumsel saat ini mencapai 4.747 unit, terdiri dari 3.482 kendaraan roda dua dan 1.265 kendaraan roda empat.

Dia menjelaskan, meskipun KBL telah ditetapkan sebagai objek pajak, pemerintah daerah tetap diberikan kewenangan untuk memberikan insentif.

Dengan demikian, kebijakan ini dinilai memberi fleksibilitas bagi daerah dalam menyesuaikan dengan kondisi fiskal masing-masing.

“Kita sudah terima (Permendagri) itu, dan akan menindaklanjuti melalui penyusunan Peraturan Gubernur. Jadi masih dibahas dan menunggu arahan Gubernur,” jelasnya.

Di sisi lain, lanjut Rizwan, Sumsel telah menerapkan insentif fiskal kepada masyarakat sejak 2025, antara lain pembebasan BBNKB ke-II, penghapusan pajak progresif, serta penyesuaian tarif PKB.

“Ini bagian dari upaya meringankan beban masyarakat, sekaligus menjaga daya beli dengan tetap meningkatkan kepatuhan pajak,” tutupnya.

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil langkah tegas menonaktifkan sementara Kepala Samsat Soekarno-Hatta Kota Bandung karena dinilai tidak menjalankan surat edaran terkait kemudahan pembayaran pajak kendaraan tahunan tanpa KTP pemilik pertama.

Langkah tegas tersebut diambil setelah ditemukan masih ada petugas yang tidak memberikan pelayanan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Padahal, kebijakan tersebut sudah diberlakukan di seluruh layanan Samsat di Jawa Barat sejak 6 April 2026.

Dedi Mulyadi menyampaikan apresiasi kepada warga yang telah melakukan penelusuran terkait efektivitas penerapan surat edaran tersebut.

Berdasarkan temuan di lapangan, masih ada petugas yang belum melayani masyarakat sesuai ketentuan baru.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada warga yang telah melakukan investigasi mengenai efektivitas surat edaran gubernur terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan yang tidak lagi memerlukan KTP pemilik pertama. Namun faktanya masih ada petugas yang belum memberikan pelayanan dengan baik,” katanya, Rabu (8/4/2026).

Menindaklanjuti temuan itu, Dedi langsung mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan sementara pimpinan Samsat tersebut.

Ia menambahkan, keputusan tersebut diambil setelah laporan tersebut diproses sejak malam sebelumnya.

“Informasi itu langsung kami tindak lanjuti tadi malam, dan hari ini Kepala Samsat Soekarno-Hatta kami nonaktifkan sementara,” katanya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat selanjutnya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab kebijakan tersebut belum berjalan optimal.

"Proses investigasi akan melibatkan Inspektorat serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD)," katanya.

Melalui pemeriksaan tersebut, pemerintah berharap dapat menemukan faktor yang membuat surat edaran gubernur belum sepenuhnya diterapkan di lapangan.

Dedi Mulyadi menegaskan, seluruh petugas Samsat harus berkomitmen memberikan pelayanan yang maksimal dan memudahkan masyarakat, khususnya dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Ia juga mengingatkan seluruh penyelenggara layanan Samsat di Jawa Barat agar mematuhi surat edaran gubernur dan tidak mengabaikan aturan yang telah ditetapkan.

Selain itu, Dedi turut mengapresiasi peran masyarakat yang aktif melaporkan persoalan pelayanan publik. Menurutnya, informasi dari warga sangat membantu pemerintah dalam memperbaiki kualitas layanan.

“Semoga kita semua memiliki komitmen yang sama untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Jawa Barat,” ujarnya.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi telah menerbitkan surat edaran yang menghapus kewajiban membawa KTP pemilik pertama saat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan. Kebijakan tersebut berlaku mulai 6 April 2026.

Dalam aturan yang tertuang dalam surat edaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat Nomor 47/KU.03.02/BAPENDA 2026, masyarakat cukup membawa STNK untuk memperpanjang pajak kendaraan di kantor Samsat.

Dengan kebijakan tersebut, proses pembayaran pajak kendaraan diharapkan menjadi lebih mudah dan praktis bagi masyarakat

Bisnis.com, JAKARTA -- Implementasi opsen atau pungutan tambahan pajak kendaraan bermotor terus menuai polemik. Di satu sisi, banyak desakan agar pemerintah meninjau ulang kebijakan tersebut karena menimbulkan beban ganda bagi masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah daerah menolak adanya evaluasi. Mereka menganggap bahwa opsen pajak adalah kompensasi dari pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat di APBN 2026.

Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi, misalnya, menjelaskan implementasi opsen pajak justru menjadi urat nadi baru untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah kabupaten (Pemkab), terlebih di tengah kebijakan penurunan Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026 akibat pembiayaan program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

Bursah meluruskan miskonsepsi yang beredar di masyarakat dan dunia usaha terkait opsen pajak. Menurutnya, pemberlakuan opsen sama sekali tidak mengubah atau menaikkan besaran iuran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

"Opsen itu artinya pajak yang tadinya diatur pembagiannya oleh provinsi, kini dibalik. Dulunya 34% ke kabupaten dan 66% ke provinsi [dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor]. Sekarang dengan peraturan terbaru, daerah kabupaten dapat 66% dan provinsi 34%. Tidak ada perubahan iuran pajaknya," jelas Bursah kepada Bisnis, Rabu (25/2/2026).

Bupati Lahat ini menilai sentimen negatif dan ancaman boikot bayar pajak kendaraan bermotor akibat opsen pajak yang belakangan kembali ramai murni disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, bukan karena adanya beban fiskal tambahan bagi masyarakat.

Alih-alih mengevaluasi persentase atau menunda kebijakan, Apkasi justru tengah fokus melakukan penertiban di lapangan. Menurut Bursah, masalah utama yang menggerus potensi pajak daerah saat ini adalah banyaknya kendaraan operasional, baik milik pribadi maupun perusahaan, yang mencari nafkah di suatu kabupaten namun menggunakan pelat nomor dari luar daerah.

"Kami sudah mengeluarkan surat resmi dan mulai melakukan penertiban. Kendaraan bermotor, terutama mobil angkutan yang melintasi atau beroperasi di wilayah suatu kabupaten, harus dikenakan pajak di kabupaten tersebut. Tidak boleh, misalnya, pelat BK [Sumatra Utara] beroperasi penuh di Kabupaten Lahat. Dia harus ganti pelat. Itu peraturannya," jelasnya.

Kompensasi Pemangkasan TKD 2026
Lebih lanjut, Bursah mengungkapkan alasan mengapa pemkab akan 'pasang badan' mempertahankan skema opsen ini. Lonjakan porsi bagi hasil dari 34% menjadi 66% memberikan ruang fiskal yang sangat krusial bagi PAD Pemkab.

Tambahan PAD dari opsen ini, sambungnya, menjadi semacam bantalan fiskal bagi daerah di tengah restrukturisasi anggaran oleh pemerintah pusat.

"Kebijakan ini positif sekali untuk PAD kabupaten. Apalagi sekarang transfer ke daerah [TKD] kita berkurang karena dimanfaatkan oleh pusat secara langsung untuk program Makan Bergizi Gratis [MBG], sekolah unggulan, dan program lainnya," ungkap Bursah.

Adapun, APBN 2026 mengalokasikan TKD sebesar Rp692,9 triliun. Angka itu turun Rp227 triliun atau sekitar 24,7% dari alokasi TKD dalam APBN 2025 sebesar Rp919,9 triliun—penurunan terbesar sejak adanya alokasi TKD dalam APBN.

Penurunan drastis TKD tersebut merupakan konsekuensi dari program prioritas pemerintah yang membutuhkan anggaran besar seperti MBG, namun ruang fiskal semakin sempit akibat penurunan penerimaan pajak hingga peningkatan beban kewajiban pembayaran bunga utang.

Bursah tidak menampik bahwa dana pemotongan TKD tersebut pada akhirnya memang mengalir ke daerah juga, namun pengelolaannya kini ditarik ke pusat. Kondisi ini menuntut pemkab untuk lebih agresif mencari sumber pendanaan mandiri untuk membiayai pembangunan lokal.

Oleh karena itu, saat ditanya mengenai dorongan evaluasi opsen pajak dari sejumlah pihak, Bursah mempertanyakan urgensinya. "Apa yang perlu dievaluasi? Sistemnya dari dulu berlaku seperti itu, hanya struktur pembagiannya yang sekarang berubah [menguntungkan kabupaten]," katanya.

Menurutnya, masyarakat bukan mengkritisi kebijakan opsen secara spesifik melainkan iuran pajak secara umum yang dirasa sebagai beban tambahan.

Dia mengira masyarakat hanya ingin penurunan tarif pajak, yang di luar kewenangan pemkab. Ke depan, Apkasi berharap skema opsen ini dapat menjadi katalis bagi kemandirian fiskal daerah secara jangka panjang.

KDM Pilih Relaksasi

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) sejak awal sudah menegaskan bahwa pada tahun 2026 tidak terdapat kenaikan pajak untuk kendaraan pribadi. Besaran PKB tetap sama seperti tahun 2025, begitu pula dengan tarif BBNKB yang tidak mengalami perubahan.

“Untuk pajak kendaraan bermotor pribadi tidak ada kenaikan, tetap sama seperti tahun 2025, dan BBNKB juga tidak naik,” katanya beberapa waktu lalu.

Selain itu, Pemprov Jabar memberikan keringanan pajak bagi kendaraan berpelat kuning. Untuk angkutan penumpang, tarif pajak yang pada 2025 sebesar 60% diturunkan menjadi 30%. Sementara angkutan barang yang sebelumnya dikenakan pajak 100%, pada 2026 diturunkan menjadi 70%.

Ia menegaskan, dengan dukungan penerimaan pajak, Pemprov Jabar memiliki kemampuan fiskal untuk terus melanjutkan pembangunan di berbagai sektor sepanjang tahun 2026. “Dalam kondisi apa pun, tahun 2026 kita akan terus membangun Jawa Barat,” ujarnya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat, Asep Supriatna mengatakan penurunan tarif yang diumumkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, didasarkan pada Kepgub tentang Relaksasi opsen dan Kepgub tentang pengenaan untuk kendaraan bermotor angkutan umum yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2026.

Asep mengaku sudah menindaklanjutinya kepada kepala Samsat untuk memantau, menyosialisasikan dan memastikan penetapan PKB dan BBNKB tidak mengalami kenaikan.

“Benar apa yang disampaikan pak Gubernur. Kendaraan angkutan umum orang semula dikenakan 60% saat ini turun menjadi 30% dari jumlah pajak yang harus dibayar, untuk kendaraan angkutan umum barang semula dikenakan 100% saat ini turun menjadi 70% dari jumlah pajak yang harus dibayar. Dengan catatan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan,” katanya.

Perlu Ditinjau Ulang

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai kebijakan terkait dengan opsen pajak yang belakangan ini mencuat perlu dikaji ulang, tapi bukan untuk dibatalkan.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikurrahman menjelaskan bahwa opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang belakangan ini ramai diperbincangkan bukan terkait dengan isu naik atau turunnya tarif pajak, melainkan perubahan struktural desentralisasi fiskal.

Apabila merujuk pada UU HKPD, opsen PKB dan BBNKB ditetapkan sebesar 66% dari besaran pajak terutang dan dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Sementara itu, opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) sebesar 25% dari pajak terutang yang dipungut oleh pemerintah provinsi.

Dalam penjelasan UU tersebut, opsen atas PKB dan BBNKB merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Tujuannya untuk meningkatkan kemandirian daerah tanpa menambah beban wajib pajak (WP).

Sederhananya, ketika WP membayar PKB dan BBNKB, pemerintah kabupaten/kota bisa mendapatkan bagian melalui skema opsen. Sebab, kedua pajak tersebut adalah bagian dari jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Oleh sebab itu, Rizal mengatakan bahwa skema opsen PKB dan BBNKB itu adalah upaya pemerintah pusat mengalihan sebagian taxing power ke kabupaten/kota dari provinsi agar pendapatan asli daerah (PAD) tidak lagi terlalu bergantung pada transfer pusat (TKD).

"Karena tarif PKB diturunkan dari 2% menjadi 1,2%, secara nominal beban wajib pajak relatif tidak berubah. Jadi kebijakan ini lebih tepat dipahami sebagai reposisi kewenangan penerimaan daerah daripada penambahan pajak baru," terangnya kepada Bisnis, Rabu (25/2/2026).

Rizal mengatakan bahwa persoalan utama terletak pada konsekuensi ekonomi daerah. Ketika kendaraan bermotor menjadi basis penerimaan langsung pemda, muncul potensi pergeseran insentif fiskal di mana daerah bisa terdorong memaksimalkan penerimaan dari sektor kendaraan melalui komponen biaya lain di luar tarif pokok.

Selain itu, daerah perkotaan dengan populasi kendaraan besar akan menikmati lonjakan PAD, sementara daerah rural tertinggal semakin terbatas ruang fiskalnya.

"Artinya, risiko yang muncul bukan pada beban pajak saat ini, melainkan pada distorsi kebijakan dan pelebaran ketimpangan fiskal antardaerah," terang ekonom yang juga dosen di Universitas Trilogi itu.

Untuk itu, Rizal menilai perlunya pengkajian ulang atas kebijakan yang mulai berlaku Januari 2025 tersebut. Namun, dia menegaskan fokusnya adalah perbaikan desain kebijakan, bukan pembatalan.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) memastikan bahwa penunjukan perusahaan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) lokal untuk memungut pajak pedagang (merchant) di lokapasar atau marketplace sudah dilakukan.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan bahwa pihaknya sudah siap untuk merealisasikan rencana tersebut. Namun, hal tersebut baru akan dilakukan setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan lampu hijau.

"[Penunjukan PMSE lokal sebagai pemungut] sudah siap, tinggal nunggu Pak Menteri berkenan untuk me-launching kebijakan ini," terang Bimo di Wisma Danantara, Jakarta, dikutip Senin (16/2/2026).

Saat ditanya apabila Menkeu Purbaya sudah memberikan restu terhadap upaya ekstensifikasi penerimaan pajak itu, Bimo enggan memerinci lebih lanjut.

"Ya kami tunggu," ujar Dirjen Pajak yang pernah malang di berbagai kementerian/lembaga seperti Kantor Staf Presiden hingga Kemenko Perekonomian.

Tidak Ada Pajak Baru

Pada keterangan sebelumnya, Menkeu Purbaya mengaku saat ini pemerintah memutuskan tidak mengenakan jenis pajak baru atau menaikkan tarif pajak guna memberikan ruang ekonomi untuk bergerak. Utamanya setelah demonstrasi besar-besaran akhir Agustus 2025 lalu.

Purbaya mengaku tidak ingin kondisi ekonomi melemah. Oleh sebab itu, dia menunda implementasi pemungutan pajak merchant e-commerce melalui marketplace lokal tahun lalu.

"Kami ubah strateginya supaya pertumbuhan semakin cepat. Kenapa saya enggak naikkan tarif pajak, terus pajak online saya tunda dulu, terus [cukai] minumas manis saya tunda juga?. Karena saya tahu ketika ekonomi jatuh, pemerintah bukan mencekik ekonomi. Harusnya memberi stimulus," ujarnya pada suatu acara di Financial Forum, Kamis (12/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) memastikan bahwa penunjukan perusahaan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) lokal untuk memungut pajak pedagang (merchant) di lokapasar atau marketplace sudah dilakukan.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan bahwa pihaknya sudah siap untuk merealisasikan rencana tersebut. Namun, hal tersebut baru akan dilakukan setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan lampu hijau.

"[Penunjukan PMSE lokal sebagai pemungut] sudah siap, tinggal nunggu Pak Menteri berkenan untuk me-launching kebijakan ini," terang Bimo di Wisma Danantara, Jakarta, dikutip Senin (16/2/2026).

Saat ditanya apabila Menkeu Purbaya sudah memberikan restu terhadap upaya ekstensifikasi penerimaan pajak itu, Bimo enggan memerinci lebih lanjut.

"Ya kami tunggu," ujar Dirjen Pajak yang pernah malang di berbagai kementerian/lembaga seperti Kantor Staf Presiden hingga Kemenko Perekonomian.

Tidak Ada Pajak Baru

Pada keterangan sebelumnya, Menkeu Purbaya mengaku saat ini pemerintah memutuskan tidak mengenakan jenis pajak baru atau menaikkan tarif pajak guna memberikan ruang ekonomi untuk bergerak. Utamanya setelah demonstrasi besar-besaran akhir Agustus 2025 lalu.

Purbaya mengaku tidak ingin kondisi ekonomi melemah. Oleh sebab itu, dia menunda implementasi pemungutan pajak merchant e-commerce melalui marketplace lokal tahun lalu.

"Kami ubah strateginya supaya pertumbuhan semakin cepat. Kenapa saya enggak naikkan tarif pajak, terus pajak online saya tunda dulu, terus [cukai] minumas manis saya tunda juga?. Karena saya tahu ketika ekonomi jatuh, pemerintah bukan mencekik ekonomi. Harusnya memberi stimulus," ujarnya pada suatu acara di Financial Forum, Kamis (12/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal meninjau kembali aturan mengenai pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi usai nilainya pada 2025 lalu tembus Rp361 triliun.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu memaparkan bahwa pihaknya ingin mengelola restitusi lebih baik pada 2026.

Sebagaimana diketahui, di tengah ruang fiskal yang sempit, pemerintah menargetkan penerimaan pajak di angka Rp2.357,7 triliun atau tumbuh 7% lebih dari target APBN 2025.

Febrio menjelaskan bahwa pihaknya menjamin akan mengembalikan kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak (WP) yang memang haknya, atau seharusnya tidak terutang.

Namun, dia mengakui otoritas fiskal tengah mempelajari apabila ada celah dalam aturan restitusi yang menyebabkan lonjakan pengembalian pembayaran pajak pada tahun lalu.

"Itu sedang kami siapkan. Yang kalau kami lihat kan itu haknya sesuai dengan dua tahun. Tetapi kan tetap harus kami lihat, apa iya sebesar itu? Makanya peraturannya lagi kami dalami nanti di tempatnya Pak Bimo [Dirjen Pajak] ya, DJP. Kira-kira pengaturan seperti apa," terangnya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) itu menyebut kementeriannya banyak memberikan relaksasi terkait dengan kewajiban pajak pada saat terjadi pandemi Covid-19. Kini, setelah Indonesia melewati masa krisis itu, pemerintah dinilai perlu mengevaluasi lagi kebijakan-kebijakan sebelumnya.

"Kalau dulu zamannya Covid kan relaksasi banyak tuh, nah pertanyaannya apakah ada kebijakan-kebijakan yang perlu kami sesuaikan supaya tata kelolanya lebih baik, dan juga pengawasannya lebih baik," terang Febrio.

Adapun Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kementeriannya memiliki PR besar dalam mengejar target penerimaan. Sebab, di tengah ruang fiskal yang sempit, pemerintah tetap berambisi mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Pada awal tahun ini, atau Januari 2026, penerimaan pajak tumbuh 30,8% (YoY) menjadi Rp116,2 triliun. Apabila pertumbuhan tinggi itu konsisten sepanjang tahun, Purbaya memperkirakan tak sulit untuk bisa mengejar target pajak sebagaimana tertuang di APBN 2026.

Salah satu PR yang dinilai Purbaya harus diperbaiki fiskus untuk mengejar target penerimaan itu adalah terkait dengan restitusi. Dia menilai lonjakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tahun lalu menekan realisasi penerimaan yang akhir tahun hanya sebesar Rp1.917,6 triliun atau 87,6% dari target APBN 2025.

"Kami mau kasih sinyal bahwa yang katanya enggak mungkin itu, dengan hitungan kasar, masih bisa, artinya peluang itu ada. Saya enggak tahu, saya harus kerja keras untuk mencapai itu. Tetapi, probability, peluang itu ada. Gitu aja," katanya pada kesempatan yang sama.

Keprihatinan Purbaya

Keprihatinan Menkeu Purbaya terkait dengan kenaikan tinggi restitusi pajak pada 2025 sebelumnya telah disampaikan kepada Komisi XI DPR pada rapat yang diselenggarakan, Rabu (4/2/2026).

Menurut ekonom yang sudah malang melintang di kementerian/lembaga itu, restitusi senilai Rp361 triliun pada 2025 terlalu besar. Dia menduga ada praktik yang dilakukan pengusaha dalam menaikkan harga pokok penjualan atau cost of goods sold (COGS).

"Saya pikir restitusi kita kegedean tuh, banyak aneh-anehnya tuh. Kadang-kadang produsen menaikkan COGS-nya terlalu tinggi sehingga marginnya kecil sekali mereka. Padahal untungnya besar," terangnya kepada anggota Komisi Keuangan DPR pekan lalu.

Purbaya mengaku tidak punya banyak pilihan pada 2025 lalu. Sebab, dengan kondisi ekonomi yang melambat, menahan restitusi bukan opsi yang tepat. Akan tetapi, dia tetap menilai angka restitusi hingga akhir tahun itu terlalu besar.

Dia pun mencontohkan industri batu bara. Ini bukan pertama kali Purbaya menyoroti industri ekstraktif itu yang dinilai meraup untung besar, namun tetap mendapat 'subsidi' negara sebagai konsekuensi dari UU Cipta Kerja.

Aturan pada Omnibus Law dimaksud yakni penetapan batu bara ke dalam kategori barang kena pajak (BKP). Implementasi UU Cipta Kerja yang disahkan 2020 itu mengubah aturan dalam UU PPN, di mana sebelumnya batu bara bukan merupakan BKP. Dengan demikian, industri batu bara bisa mengajukan restitusi.

"Nanti saya akan investigasi seiring dengan tadi masukan Pak Misbakhun. Kami akan lihat strategi restitusi yang baik seperti apa. Selama ini seperti otomatis enggak ada kontrol dari [Ditjen] Pajak untuk mengecek, saya pikir terlalu mudah. Industri batu bara tuh kalau kami hitung PPN-nya saya malah 'subsidi', maka saya coba tutup dengan bea ekspor batu bara," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Bukan bisnis pelayaran nasional jika tidak komplain, mengeluh, dan lain sebagainya. Sah-sah saja sih. Namun, keseringan juga tidak bagus bagi citra pengusahanya yang semestinya memperlihatkan sikap perseverance, persistence, dan patience dalam menjalankan aktivitasnya. Apapun tantangan yang dihadapi.

‘Nyanyian’ pebisnis sektor ini yang terbaru, disuarakan oleh asosiasi pengusaha pelayaran, adalah kapal-kapal asing yang ‘cari makan’ di Indonesia, tetapi tidak bayar pajak sebagaimana pelaku usaha lokal yang pajaknya seabrek.

Menurut petinggi asosiasi pengusaha pelayaran, berdasarkan data BPS pada 2021, ada muatan ekspor sebesar Rp387 triliun. Seharusnya dari total ekspor tersebut, sekitar Rp6 triliun—Rp8 triliun potensi pajak yang bisa didapatkan.

Hanya saja, per 2024, cuma kurang lebih Rp600 miliar saja pendapatan pajak yang masuk ke kocek negara. Tak sampai 10% dari total potensi pendapatan pajak. Sang petinggi, Darmansyah Tanamas, sekretaris umum INSA, menilai situasi ini terjadi karena perlakuan perpajakan yang tidak adil antara kapal asing dan kapal nasional.

Lebih lanjut, diungkapkannya, unequal treatment itu bermula dari minimnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pajak kapal asing. Sejatinya, kewajiban membayar pajak sebelum berlayar meninggalkan perairan Indonesia tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 417/1996 dan Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak No. 32/1996.

Namun, kenyataannya, hanya segelintir kapal asing yang membayar pajak, sedangkan kapal nasional selalu membayar pajak.

Karenanya, organisasinya mendesak Kementerian Keuangan mendorong implementasi nyata aturan yang ada, melakukan monitor, dan penegakan hukum terhadap perusahaan pelayaran asing yang nakal.

INSA meminta pula adanya penguatan kebijakan melalui revisi kedua aturan yang disebut sebelumnya. (Kabarnya, Direktorat Jenderal Pajak tengah menyiapkan aturan turunan KMK).

Selanjutnya, kepatuhan pajak dapat disinkronisasi melalui surat persetujuan berlayar (SPB). Saat ini, dokumen yang wajib dilampirkan untuk mendapatkan SPB hanyalah dokumen kepabeanan, keimigrasian, dan karantina (customs, immigration, quarantine/CIQ) tanpa bukti pajak.

SESAT NALAR

Wacana pengenaan pajak atas kapal asing yang hilir-mudik di Indonesia sesungguhnya sebuah sesat nalar (fallacy). Loh, kok bisa? Ada beberapa catatan yang bisa dikemukakan untuk mendukung ‘tudingan’ ini.

Pertama, kapal asing pada dasarnya merupakan entitas luar negeri yang diatur oleh regulasi yang dikeluarkan oleh negara atau flag state-nya sendiri.

Adapun aspek regulasi yang dicakup bisa bermacam-macam: safety, security, manning, perpajakan dan lain sebagainya. Dalam kalimat lain, negara pelabuhan—port state—jelas tidak memiliki yurisdiksi atas mereka dan karenanya tidak bisa mengenakan pajak.

Fakta bahwa ada pendapatan pajak sekira Rp600 miliar selama satu dekade sejak 1996 seperti disampaikan di muka, bisa jadi itu adalah setoran yang dibayarkan oleh agen pelayaran asing yang merupakan badan hukum lokal, bukan pelayaran asing itu sendiri. Tidak ada kapal asing yang masuk ke Indonesia tanpa ada mitra domestik; just unimagined. Biasanya mereka adalah perusahaan pelayaran juga yang lebih memilih usaha ‘hanya’ sebagai kepanjangan tangan pelayaran asing agar terhindar dari berbagai aturan pemerintah yang mencekik usahanya bila mengoperasikan kapal.

Kedua, pajak yang akan dikencangkan penerapannya terhadap kapal asing yang dimintakan oleh INSA kepada pemerintah dikhawatirkan bukanlah pajak tunggal (dalam hal ini PPh). Sesuai rezim perpajakan di Indonesia, pasti akan ada ikutannya, seperti PNBP, retribusi ini-itu, dll.

Di sisi lain, kapal asing itu biasanya dioperasikan dengan skema tramper atau tanpa jadwal tetap. Dapat muatan, mereka berlayar ke Indonesia. Setelah tuntas bongkar-muat barang yang diangkut, keluar dari Indonesia. Jelas mereka tidak mau bayar pajak penghasilan. Ngapain bayar pajak, wong cuma sekali jalan. Begitulah kira-kira logika operatornya.

Daripada mendorong kapal asing agar diperlakukan sama (equal treatment) dari sisi pembayaran pajak seperti kapal nasional, ada baiknya dicari cara lain. Jalan ini besar kemungkinannya akan berakhir sama dengan praktik yang sudah ada selama ini: jumlah uang masuk ke kas negara tidak signifikan. Sebaliknya, para stakeholder pelayaran dalam negeri perlu mendorong sekuat mungkin agar pemerintah meringankan beban industri pelayaran yang segunung.

Misalnya, sudah sejak lama suku bunga pinjaman perbankan untuk modal usaha pelayaran, pembangunan kapal baru berada di level dua digit, jauh di atas suku bunga kemaritiman di Singapura atau Malaysia. Akan jauh lebih heroik memperjuangkan penurunan ini ketimbang mendesak pemerintah supaya juga ‘menyiksa’ pelayaran asing agar membayar pajak dengan nilai yang sama dengan pelayaran lokal. Besar kemungkinannya pelayaran asing dan berbagai subsistemnya akan mendukung.

Pasalnya, Indonesia merupakan pasar yang amat sangat lucrative bagi mereka. Persoalannya hanya satu, sistemnya jauh berbeda dengan apa yang mereka jalani di berbagai belahan dunia di mana bidang kemaritiman (pelayaran, pelabuhan, dll) menerima banyak insentif dan kemudahan berusaha.

Jadi, lebih baik merangkul mereka dengan, salah satunya, tidak memajaki dengan brutal. Perlakukanlah mereka sebagaimana mereka diperlakukan di negara maritim lainnya yang lebih beradab.