Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memperkuat dukungan bagi sektor usaha mikro dan kecil melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 yang memberikan kepastian insentif perpajakan sekaligus mendorong peningkatan tata kelola usaha.

Regulasi baru tersebut memastikan wajib pajak orang pribadi dan perusahaan perseorangan dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar tetap dapat menikmati tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% tanpa batas waktu.

Kebijakan itu dinilai menjadi stimulus bagi pengembangan usaha kecil karena memberikan kepastian fiskal di tengah upaya pemerintah mempercepat transformasi dan daya saing UMKM.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Setya Permana menegaskan aturan tersebut justru memperkuat keberpihakan pemerintah kepada pelaku usaha skala mikro dan kecil, bukan menambah beban baru.

"Melalui PP 20 Tahun 2026, pemerintah semakin menegaskan keberpihakannya kepada UMKM, khususnya usaha mikro dan kecil. Wajib pajak orang pribadi dan perusahaan perseorangan yang omzetnya di bawah Rp4,8 miliar tetap dapat memanfaatkan tarif PPh Final 0,5 persen tanpa batas waktu," ujar Temmy lewat rilisnya, Kamis (25/6/2026).

Selain mempertahankan tarif PPh Final 0,5%, pemerintah juga tetap memberikan fasilitas tarif pajak 0% bagi pelaku usaha dengan omzet tahunan hingga Rp500 juta. Skema tersebut diharapkan memberi ruang lebih besar bagi UMKM untuk memperluas skala usaha, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat posisi bersaing di pasar.

Di sisi lain, pemerintah mengarahkan kebijakan perpajakan agar turut mendorong perbaikan tata kelola bisnis. Salah satunya melalui penguatan budaya pencatatan dan pembukuan keuangan di kalangan pelaku UMKM.

"Kami ingin mendorong pengusaha UMKM memiliki pembukuan yang semakin baik. Selain memudahkan akses pembiayaan, pembukuan juga menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur proses UMKM naik kelas," katanya.

Untuk mendukung upaya tersebut, Kementerian UMKM tengah mengembangkan fitur pencatatan keuangan sederhana yang akan diintegrasikan ke dalam Superapps SAPA UMKM.

Fitur tersebut ditujukan untuk membantu pelaku usaha menyusun laporan keuangan secara praktis dan lebih terstruktur sehingga memudahkan proses pengembangan usaha maupun akses pembiayaan.

Sementara itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Inge Diana Rismawati mengatakan PP Nomor 20 Tahun 2026 dirancang agar insentif perpajakan lebih tepat sasaran.

Menurut Inge, evaluasi pemerintah menunjukkan masih terdapat badan usaha yang telah berkembang namun tetap memanfaatkan fasilitas PPh Final 0,5%. Oleh karena itu, penyesuaian dilakukan agar insentif difokuskan kepada pelaku usaha yang memang masih berada pada kategori mikro dan kecil.

Dia menambahkan, mekanisme perpajakan untuk badan usaha tetap mempertimbangkan kondisi riil perusahaan karena pengenaan pajak didasarkan pada laba yang diperoleh. Dengan demikian, perusahaan yang masih membukukan kerugian tidak dikenakan kewajiban membayar Pajak Penghasilan Badan.

Pemerintah juga mempertahankan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% bagi badan usaha dengan omzet tertentu agar beban fiskal tetap proporsional dan tidak mengganggu keberlanjutan usaha.

"Kebijakan ini bukan untuk memberatkan UMKM, tetapi memastikan insentif perpajakan diberikan kepada pihak yang tepat. Pemerintah tetap memberikan kemudahan kepada usaha mikro dan kecil, sekaligus mendorong tata kelola usaha yang lebih baik," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berharap insentif perpajakan berupa penurunan tarif bea masuk hingga 0% untuk sejumlah barang kebutuhan industri seperti LPG dan bahan baku plastik bisa meringankan beban industri dan menekan inflasi.

Keringanan bea masuk ini menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi semester II/2026. Namun, keringanan bea masuk impor kebutuhan industri ini sejatinya sudah diumumkan oleh pemerintah sejak akhir April 2026 dan berlaku untuk enam bulan.

Pada semester II/2026 ini, pemerintah memberikan insentif fiskal berupa bea masuk 0% untuk impor LPG, bahan baku plastik, serta suku cadang pesawat.

Bea masuk 0% untuk impor LPG bagi industri petrokimia diharapkan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar meski negara harus kehilangan pendapatan kepabeanan sebesar Rp360 miliar per tahun.

"Pemerintah menetapkan bea masuk 0% untuk impor LPG bagi industri petrokimia. Dengan ini diharapkan bisa meningkatkan nilai manfaat bagi sektor ekonomi sebesar Rp2,25 triliun berupa pengurangan cost bagi industri terkait dan efek pengganda yang bisa didorong," jelas Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Di sisi lain, bea masuk 0% untuk impor bahan baku plastik diharapkan bisa menekan potensi inflasi. Sebab, pemerintah mengkhawatirkan adanya efek rambatan inflasi ke berbagai produk atau barang lainnya yang membutuhkan kemasan plastik.

Pemerintah juga memberikan penurunan tarif bea masuk menjadi 0% untuk impor suku cadang pesawat. Insentif ini diharapkan bisa turut mendukung industri penerbangan.

"Ini untuk mendukung industri penerbangan dan industri MRO [maintenance, repair and operations] agar daya saing industri MRO juga lebih bisa ditingkatkan," terang Airlangga.

Secara terperinci, berikut paket stimulus ekonomi untuk paruh kedua 2026 yang dianggarkan total sebesar Rp26,34 triliun:

A. Stimulus dan insentif

1. Pajak penulis: penetapan tarif khusus pajak penghasilan (PPh) final royalti sebesar 1,5% bagi penulis nasional. Tarif ini lebih rendah dari tarif yang ada yakni 5% sampai 35%;

2. Diskon tiket transportasi periode libur sekolah dengan anggaran Rp190,5 miliar untuk 3 juta penumpang: potongan tarif 30% harga tiket kereta api periode 20 Juni sampai 5 Juli 2026; 30% tarif dasar untuk kapal Pelni periode 20 Juni sampai 15 Agustus; serta gratis tarif jasa kepelabuhanan ASDP periode 20 Juni sampai 5 Juli 2026;

Insentif transportasi udara selama musim liburan dengan anggaran Rp472,7 miliar untuk 2,3 juta penumpang: subsidi penuh PPN DTP 100% untuk tiket pesawat domestik dan kelas ekonomi;

3. Diskon transportasi periode libur Natal dan Tahun Baru dengan anggaran Rp161,4 miliar untuk 2,6 juta penumpang: potongan tarif 30% harga tiket kereta api periode 22 Desember 2026 sampai 4 Januari 2027; 30% tarif dasar untuk Kapal Pelni periode 17 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027; serta gratis tarif jasa kepelabuhanan ASDP periode 22 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027;

Insentif transportasi udara Natal dan Tahun Baru dengan anggaran Rp722 miliar untuk 3,7 juta penumpang: subsidi penuh PPN DTP 100% untuk tiket pesawat berjadwal domestik kelas ekonomi;

4. Insentif impor LPG dan bahan baku plastik berupa bea masuk 0%: untuk impor LPG bagi industri petrokimia dengan estimasi total manfaat Rp2,25 triliun, dan kehilangan pendapatan negara Rp360 miliar per tahun, serta bea masuk 0% atas bahan baku plastik; lalu penurunan bea masuk impor suku cadang pesawat dengan anggaran Rp500 miliar;

B. Magang dan Vokasi

5. Program magang: mulai Juli dengan alokasi dana Rp4,14 triliun untuk total 150.000 peserta;

6. Pelatihan vokasi dengan anggaran Rp2,12 triliun untuk peningkatan keterampilan kompetensi tenaga kerja. Target prioritas vokasi ini adalah untuk 220.000 lulusan SMK serta 50.000 pekerja terdampak PHK.

C. Bantuan pangan

7. Bantuan beras 10 kilogram dengan prakiraan anggaran Rp17,54 triliun untuk 33,24 juta penerima selama tiga bulan dimulai Juli 2026.

8. Bantuan stabilisasi harga dan pasokan pangan (SPHP) kedelai untuk pengrajin tahu/tempe dengan anggaran Rp500 miliar. Bantuan SPHP paling tinggi sebesar Rp2.000 per kilogram untuk total 250.000 ton pada tahap pertama ini, untuk daerah yang harga kedelainya di atas harga acuan pembelian (HAP).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menegaskan penerapan Pajak Penghasilan (PPh) final atas royalti merupakan bentuk dukungan dan perlindungan bagi penulis Indonesia. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong penulis untuk terus berkarya secara produktif dan berkelanjutan.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limasento, mengatakan kebijakan fiskal ini ditujukan untuk memperkuat ekosistem literasi nasional sekaligus menjadi bagian integral dari upaya strategis pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Melalui kebijakan PPh final atas royalti sebesar 1,5%, pemerintah berupaya mendukung para penulis Indonesia untuk terus berkarya, guna memperkuat ekosistem literasi nasional sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (5/6/2026).

Menurutnya, kebijakan insentif perpajakan ini adalah bagian dari paket stimulus komprehensif yang telah disiapkan oleh pemerintah untuk diimplementasikan pada semester II/2026.

Haryo menjelaskan, melalui paket stimulus itu, pemerintah menargetkan lahirnya lebih banyak karya-karya anak bangsa yang berkualitas tinggi, sekaligus memperluas kontribusi sektor kreatif berbasis pengetahuan terhadap pembangunan nasional.

"Insentif tersebut diharapkan dapat melahirkan lebih banyak karya anak bangsa yang berkualitas, dan memperluas kontribusi sektor kreatif berbasis pengetahuan bagi pembangunan Indonesia," jelasnya.

Lebih lanjut, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memandang keberpihakan terhadap dunia literasi dan kesejahteraan para penulis bukan sekadar kebijakan ekonomi jangka pendek, melainkan sebuah investasi kebudayaan dan intelektual yang krusial bagi masa depan generasi penerus.

Sebab itu, Pemerintah mengajak seluruh pemangku kepentingan di industri penerbitan, komunitas penulisan, dan masyarakat luas untuk mengawal implementasi kebijakan stimulus semester II/2026 ini, agar dapat berjalan secara akuntabel, tepat sasaran, serta mampu mendorong gairah industri kreatif berbasis pengetahuan di Indonesia

“Dukungan terhadap dunia literasi adalah investasi bagi masa depan bangsa,” tutup Haryo.

Bisnis.com, JAKARTA — Tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang tak kunjung mereda mendorong pemerintah dan bank sentral untuk mengeluarkan sejumlah amunisi baru. Setidaknya ada dua regulasi anyar yang diterbitkan dan berlaku mulai awal Juni 2026 ini sebagai ikhtiar mengembalikan marwah rupiah.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis, nilai tukar rupiah kian melemah di hadapan dolar Amerika Serikat (AS) yang kini bertengger di Rp17.877 per penutupan perdagangan Rabu (3/6/2026). Sentimen pasar akibat ketidakjelasan arah konflik geopolitik dinilai menjadi faktor terbesar yang membuat rupiah semakin menjauhi level Rp16.500.

Belum lagi, Bank Indonesia (BI) memprakirakan nilai tukar baru akan kembali menguat akhir kuartal II/2026. Sebab, permintaan terhadap dolar AS di domestik baru akan mulai melandai setelah tuntasnya musim haji, repatriasi dividen korporasi maupun pembayaran utang luar negeri.

Sebelum memasuki Juli, pemerintah dan BI sudah lebih dulu mengeluarkan dua amunisi terbarunya yaitu masing-masing beleid penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), serta pengetatan pembelian valuta asing (valas) tunai tanpa underlying menjadi maksimal US$25.000 per perlaku transaksi.

Pada Senin (1/6/2026), aturan terbaru kewajiban retensi DHE SDA selama 12 bulan sebesar 100% mulai berlaku. Namun, kini DHE wajib ditempatkan di himpunan bank milik negara (himbara).

Beleid penempatan DHE SDA ini tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) No.21/2026. Sebelumnya, aturan retensi DHE SDA 100% di dalam negeri sebagaimana PP No.8/2025 belum mewajibkan eksportir memarkirkan devisanya di himbara.

Kebijakan ini dinilai belum efektif meningkatkan likuiditas valas di dalam negeri. Bahkan, efektivitasnya yang dinilai belum kuat sampai menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Penerapan wajib retensi DHE di himbara ini pun sejalan dengan implementasi bertahap ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) bagi komoditas batu bara, minyak kelapa sawit (CPO), dan paduan besi (ferro alloy).

Kendati beleid terbaru belum diunggah ke publik oleh Sekretariat Negara, penjelasan pemerintah ihwal aturan baru DHE SDA masih relatif sama. Eksportir sektor nonmigas masih menjadi yang paling terdampak lantaran diwajibkan menempatkan atau merepatriasi 100% DHE SDA pada rekening khusus di dalam negeri selama 12 bulan.

Sementara itu, eksportir migas sebagaimana aturan sebelumnya hanya diwajibkan menempatkan setidaknya 30% DHE SDA selama paling singkat tiga bulan.

Melalui beleid tersebut juga, pemerintah membatasi konversi DHE SDA dari valas ke rupiah maksimal sebesar 50% guna menjaga efektivitas pengelolaan devisa hasil ekspor. Harapannya, hasil ekspor sektor ekstraktif bisa memberikan dampak lebih besar terhadap perekonomian domestik utamanya saat guncangan pada nilai tukar rupiah.

Kendati demikian, pemerintah menyebut akan memberikan relaksasi terhadap sejumlah eksportir tertentu khususnya di pertambangan. Misalnya, untuk eksportir dengan afiliasi negara tertentu yang sudah memiliki perjanjian bilateral atau kesepakatan perdagangan dengan Indonesia.

Kalangan eksportir ini diberikan keringanan untuk menempatkan devisanya di rekening khusus di luar himbara alias swasta. Besaran maupun jangka waktu penempatan devisanya di dalam negeri juga disesuaikan menjadi minimal 30% selama tiga bulan. Mereka juga bisa menukarkan valas pada bank selain BUMN.

Salah satu negara yang sudah terkonfirmasi mendapat manfaat dari keringanan ini adalah Amerika Serikat (AS). Negara Paman Sam ini sudah menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Indonesia.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun menjanjikan gula-gula insentif perpajakan bagi eksportir yang patuh terhadap aturan baru ini. Bentuknya yakni tarif pajak penghasilan (PPh) yang lebih rendah atas penghasilan dari instrumen penempatan DHE SDA, dibandingkan instrumen investasi reguler.

"Pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHE SDA di dalam negeri. Tarif PPh atas penghasilan dari instrumen penempatan DHE SDA dapat mencapai 0% sesuai jangka waktu penempatan dana," jelas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada konferensi pers di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Minggu (31/5/2026).

Tarif PPh ini lebih rendah dari instrumen investasi konvensional yang umumnya dikenai tarif pajak hingga 20%.

Kalangan eksportir pun masih menunggu seperti apa penerapan aturan anyar DHE SDA ini di lapangan. Kendati demikian, industri kelapa sawit menggarisbawahi aturan penukaran valas ke rupiah yang dibatasi hanya 50%.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menyampaikan, industri memiliki kewajiban pembayaran tidak hanya dalam denominasi rupiah saja. Menurutnya, aturan baru pemerintah ini berpeluang kontradiktif dengan tujuan awal untuk ikut menstabilkan rupiah.

"Industri tidak semuanya pinjaman dalam bentuk rupiah. Ada juga dalam bentuk dolar AS. Nah, bagaimana dengan pembayaran dolar AS? Karena begitu nanti hanya rupiah, kemudian kami harus beli dolar lagi kan akhirnya tujuan itu tidak tercapai, dolar akan jadi naik lagi karena permintaan naik. Nah ini yang kami tunggu, detailnya seperti apa," ujarnya kepada wartawan saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Di sisi lain, Eddy turut menyoroti tambahan biaya dalam bentuk bunga apabila harus meminjam ke bank untuk penukaran valas.

Mengenai insentif yang ditawarkan, Eddy pun belum bisa memastikan hitung-hitungan keringanan yang bisa didapatkan eksportir dari keringanan pajak dari Kemenkeu. Dia justru menyinggung bahwa selama ini pengawasan DHE SDA sudah optimal melalui Sisitem Informasi Monitoring Devisa Terintegrasi (Simodis) di bawah BI.

Sebagai informasi, Simodis pun juga sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (Simbara). BI bisa memonitor kepatuhan eksportir SDA dalam merepatriasi devisanya ke dalam negeri.

Pengetatan Pembelian Valas

Amunisi kedua untuk menstabilkan rupiah berasal dari BI, yang kini semakin memperketat pembelian valas tunai tanpa disertai underlying. Pada April 2026 lalu, BI sudah menurunkan threshold pembelian valas tanpa underlying dari US$100.000 ke US$50.000 per bulan per pelaku transaksi.

Mulai Selasa (2/6/2026), BI kembali menurunkan threshold tersebut hingga ke US$25.000 melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.11/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.11/2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing.

Sejalan dengan tren depresiasi yang masih berlangsung, BI kembali menurunkan threshold ini guna menekan tren pembelian valas berdasarkan motif spekulasi. Dengan demikian, pembelian valas secara tunai diharapkan sesuai kebutuhan dan tidak memicu tekanan ke rupiah.

"Jumlah tertentu (threshold) untuk transaksi yang bersifat tunai beli valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a angka 1 sebesar USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per pelaku transaksi Pasar Valuta Asing," bunyi pasal 25 PADG No.11/2026, dikutip Selasa (2/6/2026).

Sementara itu, threshold untuk transaksi derivatif berupa forward dan domestic non-deliverable forward (DNDF), swap, serta selain forward, DNDF maupun swap, tidak berubah.

Penyampaian dokumen underlying transaksi dan/atau dokumen pendukung untuk transaksi yang bersifat tunai beli valas terhadap rupiah yaitu US$25.000 sampai US$50.000 per bulan per pelaku. Pelaksanaannya dilakukan selama satu bulan yakni 2 sampai 30 juni 2026.

Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan BI Ruth A. Cussoy menyebut penurunan threshold yang kembali dilakukan otoritas moneter tidak bertujuan untuk membatasi pembelian dolar. Namun, regulasi ini diharapkan bisa memperketat pembelian valas yang tidak disertai dengan kebutuhan yang urgen.

"Kami tidak membatasi beli valas mau dolar, mau non-dolar, tetapi tolong kalau mau beli itu harus ada underlying-nya. Jadi tidak berupa spekulasi, itu message penting yang perlu kami tekankan kenapa kami kok turunin lagi [threshold]," ujarnya pada pelatihan wartawan, Makassar, Jumat (20/5/2026).

Namun, pengetatan penukaran valas ini dipastikan tidak berlaku umum. Pelaku transaksi baik individu maupun badan dengan dokumen underlying yang menunjukkan urgensi penukaran valas tidak dibatasi. Bahkan, sejatinya 90% dari transaksi penukaran valas yang ada di Indonesia sudah disertai underlying.

Adapun Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Hosianna Evalita Situmorang menilai faktor musiman masih akan membayangi efektivitas amunisi baru pemerintah maupun BI dalam menstabilkan rupiah. Sebab, pergerakan rupiah saat ini dinilai masih dipengaruhi oleh faktor musiman serta penyesuaian appetite investor.

Hosianna melihat bahwa pelaku pasar sedang menghitung kembali risiko sebelum kembali memilih aset berdenominasi IDR. Ditambah lagi, investor juga masih bersikap wait and see dalam menantikan beberapa momen krusial terkait dengan pasar keuangan Indonesia.

"Pasar saat ini berfokus mencermati implementasi kebijakan domestik serta agenda review MSCI mendatang yang berpotensi menggerakkan aliran modal," jelasnya kepada Bisnis.

Di sisi lain, dua amunisi baru pemerintah dan BI sekaligus kenaikan suku bunga acuan 50 bps Mei lalu juga masih memerlukan waktu alias time lag untuk bisa meredam depresiasi.

"Oleh karena itu, fluktuasi hingga akhir Juni masih wajar terjadi sesuai proyeksi musiman bank sentral sebelum kembali stabil," pungkasnya.

Senior Economist PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Reny Eka Putri juga memandang bahwa faktor global turut menjadi penentu akan efektivitas kebijakan baru regulator dalam menstabilkan rupiah.

Dia memprakirakan penguatan bisa terjadi usai faktor musiman berlalu akhir Juli ini. Namun, tren pelemahan rupiah diramal masih akan memuncak pada Juni ini.

"Jadi seharusnya ada ruang penguatan jika tidak terjadi gejolak yang signifikan lagi di global. Pasar juga akan merespons kemungkinan kebijakan apabilan BI menaikkan BI Rate lebih lanjut," jelas Reny kepada Bisnis.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah resmi memberlakukan ketentuan baru mengenai penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) mulai 1 Juni 2026.

Melalui kebijakan tersebut, eksportir diwajibkan merepatriasi seluruh DHE SDA ke dalam negeri dengan tingkat kepatuhan mencapai 100 persen.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan aturan baru tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat cadangan devisa nasional sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan domestik.

SHUTTERSTOCK/AVIGATOR FORTUNER Ilustrasi ekspor Indonesia, kegiatan ekspor impor.

“Mulai 1 Juni besok, pemerintah mengatur beberapa ketentuan baru terkait penempatan DHE SDA. Eksportir wajib merepatriasi devisa hasil ekspor sumber daya alam ke dalam negeri dengan tingkat kepatuhan 100 persen,” ujar Purbaya dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Minggu (31/5/2026).

Ia menjelaskan, khusus untuk sektor nonmigas, eksportir diwajibkan menempatkan 100 persen DHE SDA pada rekening khusus di dalam negeri selama minimal 12 bulan.

Sementara untuk sektor migas, eksportir diwajibkan menempatkan sedikitnya 30 persen DHE SDA selama paling singkat tiga bulan.

“Untuk eksportir nonmigas, 100 persen DHE SDA harus ditempatkan pada rekening khusus di dalam negeri selama minimal 12 bulan. Sedangkan eksportir migas wajib menempatkan paling sedikit 30 persen DHE SDA selama minimal tiga bulan,” ujar Purbaya.

Pemerintah juga menetapkan bahwa penempatan DHE SDA wajib dilakukan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Selain itu, konversi dana DHE SDA dari valuta asing ke rupiah dibatasi maksimal 50 persen.

Meski demikian, pemerintah memberikan relaksasi bagi eksportir tertentu, khususnya yang memiliki pembeli (buyer) dari negara mitra yang telah menjalin perjanjian bilateral atau kerja sama perdagangan dengan Indonesia.

KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/5/2026)

“Eksportir yang sudah terikat dalam perjanjian bilateral diperbolehkan menempatkan sebagian DHE SDA pada bank Himbara. Porsi penempatannya maksimal 30 persen dengan jangka waktu paling lama tiga bulan,” ujarnya.

Sebagai insentif, pemerintah juga menawarkan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHE SDA di dalam negeri.

Salah satu bentuk insentif tersebut adalah pemberian tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang lebih rendah dibandingkan instrumen investasi reguler.

“Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHE-SDA di dalam negeri. Ini meliputi, tarif pajak penghasilan atau PPH lebih rendah dibandingkan instrumen reguler. Tarif PPH atas penghasilan dan instrumen penempatan DHE-SDA dapat mencapai nol persen,” kata Purbaya.

Adapun besaran tarif tersebut disesuaikan dengan jangka waktu penempatan dana.

Pemerintah bahkan memberikan fasilitas tarif PPh hingga nol persen atas penghasilan yang diperoleh dari instrumen penempatan DHE SDA, tergantung lamanya dana ditempatkan di dalam negeri.

Insentif ini jauh lebih rendah dibandingkan instrumen investasi reguler yang dikenakan tarif pajak hingga 20 persen.

“Jadi biasanya kalau di bond, yield-nya dikenakan pajak 20 persen tapi kalau cuma di DHE-SDA maka pajak instrumen itu nol persen,” tegas Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyampaikan bakal memberikan sejumlah stimulus untuk pengusaha, di samping penerapan kebijakan serupa untuk pekerja.

Hal tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung usai mengumumkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 di Balairung Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/12/2025).

UMP Jakarta 2026 pun ditetapkan sebesar Rp5.729.876, alias naik 6,17% atau Rp333.115 dari UMP 2025 yang sebesar Rp333.115.

“Kami akan memberikan kemudahan perizinan, perbaikan pelayanan, relaksasi dan insentif perpajakan, dan akses pelatihan dan permodalan bagi UMKM,” kata Pramono.

Sementara itu, berbagai subsidi untuk buruh yang akan diberikan oleh Pemprov DKI antara lain transportasi umum gratis, bantuan pangan, layanan cek kesehatan gratis, akses air minum melalui PAM Jaya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terkait kenaikan UMP 2026, Pramono memastikan bahwa perhitungan telah dilakukan agar upah minimum berada di atas tingkat inflasi di Ibu Kota. Pemberian insentif dan subsidi itu juga bertujuan untuk menjamin agar kenaikan upah tetap lebih tinggi dari inflasi.

Menurutnya, upah minimum bukan hanya sekadar kenaikan angka, melainkan juga pertimbangan terhadap pekerja dan pengusaha secara keseluruhan.

Adapun, hari ini adalah batas akhir pengumuman besaran upah minimum di masing-masing provinsi. Hal ini sebagaimana disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli seiring berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Pengupahan.

“Khusus untuk tahun 2026, gubernur menetapkan besaran kenaikan upah selambat-lambatnya tanggal 24 Desember 2025,” kata Yassierli dalam keterangan tertulis pada Selasa (16/12/2025).

Selain UMP, aturan baru tersebut juga memuat kewajiban gubernur untuk menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). PP No. 49/2025 juga mencantumkan bahwa gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menilai insentif yang digelontorkan pemerintah untuk dunia usaha belum proporsional terutama bagi pengusaha kelas menengah.

Sebagaimana diketahui, pemerintah masih akan menggelontorkan triliunan rupiah untuk insentif perpajakan berupatax holidaymaupuntax allowancepada 2026 untuk dunia usaha dan iklim investasi.

Sekjen Hipmi Anggawira menyampaikan bahwa pihaknya mengapresiasi keberlanjutan insentif perpajakan itu. Menurutnya, itu memberikan sinyal bahwa negara tetap proinvestasi termasuk untuk 2026.

Namun, dia menyebut pengusaha tetap masih memiliki catatan untuk alokasi insentif dimaksud.

"Untuk investasi skala besar dan sektor prioritas tertentu, skematax holidayrelatif memadai. Namun untuk pelaku usaha menengah, industri padat karya, dan hilirisasi sektor riil, banyak yang menilai insentif masih bersifattop-heavydan belum sepenuhnya menjangkau kebutuhan lapangan," terang Anggawira kepadaBisnis, Minggu (7/12/2025).

Selain itu, Anggawira mengingatkan perlunya melihat seberapa efektif dan mudah insentif itu dimanfaatkan oleh dunia usaha khususnya di tengah ketidakpastian global dan fluktuasi permintaan domestik.

Saat ini, lanjutnya, sebagian pengusaha diakui olehnya masih dalam modewait and see. Akan tetapi, dia menyebut alasannya bukan karena insentif yang tidak menarik, melainkan berbagai faktor lain.

Faktor-faktor itu meliputi kepastian regulasi dan konsistensi kebijakan fiskal–industri, kecepatan dan kepastian perizinan, stabilitas biaya produksi (energi, logistik, dan tenaga kerja), serta akses pembiayaan yang kompetitif.

Anggawira menyebut pihaknya mendorong sejumlah alternatif maupun penyempurnaan insentif pajak untuk dunia usaha. Misalnya, dia mendorong agar pemberian insentif berbasis kinerja nyata dan bukan hanya untuk investasi awal.

Menurutnya, insentif bagi dunia usaha perlu dikaitkan juga dengan serapan tenaga kerja, peningkatan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN, integrasi UMKM dalam rantai pasok, serta ekspor atau substitusi impor.

Selanjutnya, dia mendorong agar insentif fiskal tidak hanya dialamatkan untuk pembebasan atau keringanan pajak penghasilan (PPh), namun juga untukcost structure.

"Misalnya insentif energi/listrik untuk industri strategis,super deduction taxuntuk R&D, vokasi, dan digitalisasi; dan insentif PPN untuk mesin dan bahan baku tertentu," lanjut pria yang juga menjabat Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batu Bara (Aspebindo) itu.

Lalu, dia meminta agar ke depan pemerintah bisa menerapkan skema insentif cepat dan sederhana untuk usaha menengah. Menurutnya, perlu ada insentif jalur cepat yang tidak terlalu administratif, berbasisonlinedan terukur, memberi kepastian waktu persetujuan, serta insentif sektoral yang lebih adaptif.

Catatan lain yang disampaikannya yakni bahwa insentif jangan sampai dialokasikan hanya untuk manufaktur besar, melainkan juga bagi industri pendukung hilirisasi, energi baru dan terbarukan, serta industri pangan dan ekonomi kesehatan.

Insentif Pajak Gerus Tax Ratio

Di sisi lain, otoritas fiskal mengakui bahwa pemberian insentif pajak beberapa tahun belakangan turut menggerus rasio penerimaan pajak aliastax ratio. Namun, efek itu diyakini hanya jangka pendek.

Pada rapat dengan Komisi XI DPR, Rabu (26/11/2025), Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto memaparkan bahwa selisih antara potensi dan realisasi penerimaan pajak Indonesia (tax ratio) mencapai total 6,4% terhadap produk domestik bruto (PDB) selama 2016–2021.

Terdapat gap sebesar ratusan triliun masing-masing akibat kebijakan fiskal maupun ketidakpatuhan pajak, merujuk pada laporan Bank Dunia yang dipaparkan Bimo di Komisi XI DPR, Rabu (26/11/2205). Dia menjelaskan bahwa total rata-ratatax gapper tahun itu merupakan gabungan dari gap yang diakibatkan oleh kebijakan fiskal (policy gap) sebesar 2,7%, serta akibat ketidakpatuhan (compliance gap) sebesar 3,7%, terhadap PDB.

Otoritas pajak memandang bahwa kendati adanya dampak jangka pendek terhadap tergerusnya rasio pajak, pemberiantax holidaymaupuntax allowancekhususnya untuk dunia usaha berguna untuk memberikan nilai tambah.

Pemberian triliunan rupiah untuk insentif pajak dipandang perlu sebagaitrade offdari sektor-sektor tertentu agar mampu meningkatkan nilai tambah.

"Perlu kami sampaikan bahwa dalam jangka panjang pemberian kebijakan ini merupakantrade-offdari sektor-sektor yang mendapatkan insentif agar mampu meningkatkan nilai tambah, menguatkan daya saing di pasar global, menciptakan lapangan pekerjaan baru, hingga meningkatkan konsumsi dalam negeri sehingga berimplikasi luas terhadap peningkatan penerimaan pajak," terang Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu, Rosmauli kepadaBisnis, dikutip Minggu (7/12/2025).

Untuk itu, lanjut Rosmauli, pemerintah akan terus melakukan penyempurnaan kebijakan pemberian insentif secara terukur dan terarah. Tujuannya, agarmultiplier effectdari sektor yang mendapat insentif dapat mendorong akselerasi perekonomian, yang pada akhirnya juga meningkatkan penerimaan pajak dalam membiayai pembangunan negara.

Dikutip dari Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026, nilai belanja perpajakan selama 2021 sampai dengan proyeksi 2025 dan yang dianggarkan 2026 terus meningkat. Bermula dari Rp293 triliun pada 2021, nilainya terus meningkat ke Rp400,1 triliun pada 2024.

Nilainya melonjak 32,5% secara tahunan (year-on-year/YoY) pada 2025 yang diproyeksikan mencapai Rp530,3 triliun. Kemudian, pada 2026, belanja perpajakan dicanangkan sebesar Rp563,6 triliun.

Pada 2025 dan 2026, belanja perpajakan terbesar masih untuk jenis pajak konsumsi yakni pajak pertambahan nilai (PPN) maupun pajak penjualan barang mewah (PPnBM), serta pajak penghasilan (PPh) masing-masing Rp343,3 triliun (2025) dan Rp371,9 triliun (2026). Nilainya juga meningkat pada APBN 2026 yakni masing-masing Rp150,3 triliun dan Rp160,1 triliun.

Berdasarkan tujuannya, belanja perpajakan untuk meningkatkan investasi dan mendukung dunia bisnis sama-sama meningkat. Untuk meningkatkan investasi, pemerintah menggelontorkan insentif pajak Rp84,3 triliun pada 2025 dan meningkat ke Rp84,7 triliun.

Sementara itu, untuk mendukung dunia bisnis, belanja perpajakan yang dianggarkan sebesar Rp56,9 triliun pada 2025 dan meningkat ke Rp58,1 triliun.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tengah mengkaji penurunan pajak pertambahan nilai (PPN) hingga memunculkan wacana PPN dipangkas jadi 8% dari saat ini 12%. Jika wacana Purbaya ini terealisasi, salah satu sektor yang bakal terdampak adalah sektor properti, terutama dengan banderol harga Rp2 miliar sampai di atas Rp5 miliar.

Merespons hal itu, Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan, dengan penurunan PPN itu maka masyarakat bisa menghemat hingga ratusan juta, utamanya ketika membeli rumah mewah dengan banderol tertentu.

"Yang akan berdampak adalah mereka yang di atas Rp2 miliar sampai Rp5 miliar, tetapi yang berdampak paling hebat adalah mereka yang harganya di atas 5 miliar. Kalau misalkan harga Rp 5,1 miliar, berarti bisa hemat ratusan juta," katanya kepada CNBC Indonesia, Jumat (17/10/2025).

Seperti diketahui, saat ini pemerintah tengah memberi stimulus berupa PPN ditanggung pemerintah PPN DTP) untuk rumah dengan harga antara Rp2 miliar hingga Rp5 miliar, maksimal sampai harga Rp2 miliar pertama. Sisanya, yaitu PPN atas selisih harga di atas Rp2 miliar, dibayar oleh pembeli.

Untuk harga di bawah atau sama dengan Rp2 miliar maka seluruh PPN ditanggung pemerintah yakni 100% PPNDTP. Sedangkan rumah dengan harga di bawah Rp2 miliar saat ini tengah gratis biaya PPN dan berlaku hingga 2027 mendatang.

"Misal untuk rumah dengan harga Rp1 miliar penurunan harga itu akan berdampak ketika PPN DTP-nya dicabut, misal di 2028. PPN 12% seharusnya kan dia membayar Rp120 juta, dengan 8% kan dia hanya membayar Rp80 juta, artinya ada saving sekitar Rp40 juta. Ya sangat lumayan," ujar Joko.

Dengan adanya penurunan nilai yang harus dibayar konsumen maka dampaknya bukan hanya dirasakan konsumen, melainkan juga pengembang. Karenanya langkah Menteri Keuangan Purbaya dinilai sudah tepat untuk menggerakkan ekonomi.

"Saya percaya perhitungan dari pemerintah ini adalah bagaimana mendorong sektor swasta itu untuk bisa bertumbuh, mendorong pihak swasta ini melakukan optimisme untuk melakukan usaha, menyegarakan usaha, menarik uangnya untuk bisa berusaha," sebut Joko.

"Pada akhirnya ketika pertumbuhan ini besar, pertumbuhan ini tinggi, maka sektor swasta itu memberi atau membayarnya pun juga dengan nyaman lah," lanjutnya.

Sebagai informasi, Menkeu Purbaya membuka kemungkinan insentif perpajakan, berupa penurunan tarif PPN. Sebagaimana diketahui, tarif PPN sebetulnya secara gradual mengalami kenaikan. Namun, kali ini Purbaya membuka peluang penurunan.

"Nanti kita lihat bisa nggak kita turunkan PPN itu untuk mendorong daya beli masyarakat ke depan. Tapi kita pelajari dulu hati-hati," kata Purbaya saat konferensi pers APBN edisi September 2025, dikutip Rabu (15/10/2025).

Purbaya mengatakan, sebelum mengeksekusi rencana penurunan tarif PPN itu, pemerintah akan lebih dulu melihat setoran pajak sampai akhir tahun, sambil melihat secara cermat keseluruhan kondisi masyarakat.

"Kita akan lihat seperti apa di akhir tahun, ekonominya, uang (penerimaan negara) yang saya dapat di akhir tahun karena sampai sekarang belum terlalu clear," tegasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka kemungkinan insentif perpajakan, berupa penurunan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Sebagaimana diketahui, tarif PPN sebetulnya secara gradual mengalami kenaikan. Namun, baru kali ini Purbaya membuka peluang penurunan.

"Nanti kita lihat bisa enggak kita turunkan PPN itu untuk mendorong daya beli masyarakat ke depan. Tapi kita pelajari dulu hati-hati," kata Purbaya saat konferensi pers APBN edisi September 2025, dikutip Rabu (15/10/2025).

Purbaya mengatakan, sebelum mengeksekusi rencana penurunan tarif PPN itu, pemerintah akan lebih dulu melihat setoran pajak sampai akhir tahun, sambil melihat secara cermat keseluruhan kondisi masyarakat.

"Kita akan lihat seperti apa di akhir tahun, ekonominya, uang (penerimaan negara) yang saya dapat di akhir tahun karena sampai sekarang belum terlalu clear," tegasnya.

Sebagai catatan, sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), pemerintah menaikkan

tarif PPN dari 10% ke 11% pada 2022. Lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani menerapkan kenaikan PPN menjadi 12% khusus barang mewah pada 2025.

Namun, jika melihat setoran pajak, capaiannya masih kedodoran. Setoran penerimaan pajak per September 2025 baru sebesar Rp 1.295,3 triliun atau turun 4,4% dibanding realisasi pada periode yang sama tahun lalu senilai Rp 1.354,9 triliun.

Secara nominal, penerimaan pajak itu setara dengan 62,4% dari perkiraan penerimaan pajak hingga akhir tahun yang hanya berani dipatok Kementerian Keuangan Sebesar Rp 2.076,9 triliun.

Kementerian Keuangan mengungkapkan penurunan harga komoditas seperti batu bara dan sawit yang menyebabkan penerimaan PPh Badan dan PPN dalam negeri sedikit tertahan, namun sektor manufaktur dan jasa masih beri kontribusi positif terhadap penerimaan.