JAKARTA - Pemerintah menyiapkan stimulus fiskal bagi industri pengguna plastik menyusul lonjakan harga bahan baku yang dilaporkan meningkat hingga 100%. Kebijakan ini sedang dimatangkan untuk menjaga daya saing industri di tengah tekanan biaya produksi dan ketidakpastian global.

"Besok kita akan bahas dalam rapat dengan tim satgas di sini," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui di kantornya, Senin (27/4/2026).

Airlangga menjelaskan, pembahasan stimulus akan dilakukan bersama Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Perekonomian Nasional guna memastikan kebijakan yang diambil tepat sasaran dan efektif mendorong produktivitas sektor industri terkait.

Namun demikian, pemerintah belum merinci bentuk insentif yang akan diberikan, apakah berupa keringanan pajak atau kebijakan lain. Airlangga menyebut detail kebijakan baru akan diputuskan setelah rapat koordinasi selesai digelar.

Satgas Percepatan Perekonomian Nasional sendiri memiliki mandat untuk mengawal pertumbuhan ekonomi serta menjaga stabilitas makro di tengah dinamika global. Salah satu fokus utamanya adalah melakukan debottlenecking atau penguraian hambatan regulasi dan operasional yang menghambat investasi dan kegiatan usaha.

Dalam konteks industri plastik, langkah tersebut diharapkan mampu memberikan solusi bagi pelaku usaha, khususnya di sektor makanan, minuman, dan kemasan yang sangat bergantung pada bahan plastik.

Di sisi lain, pemerintah juga mempertimbangkan keseimbangan antara dukungan terhadap industri dengan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan, seiring meningkatnya perhatian terhadap isu pengurangan sampah plastik.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah berencana membahas dukungan fiskal atau stimulus bagi industri pengguna plastik.

Pembahasan tersebut rencananya akan dilakukan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Selasa (28/4).

“Besok (Selasa) kami akan bahas, rapat dengan satgas di sini. Satgas Percepatan Ekonomi Nasional, termasuk debottlenecking,” kata Airlangga saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin.

Rapat tersebut akan menjadi forum bagi pemerintah untuk menyusun respons terhadap persoalan yang menghambat dunia usaha, termasuk tekanan biaya akibat lonjakan harga plastik belakangan ini.

Namun, Airlangga tidak merinci bentuk stimulus yang akan disiapkan pemerintah. Airlangga mengatakan rincian lebih lanjut akan disampaikan usai rapat besok.

“Tunggu, besok baru dibahas,” ujarnya.

Sebagai catatan, Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Pemerintah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Satgas dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua I dan dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagai Ketua II.

Pembentukan satgas tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi.

Satgas ini mempunyai tugas mengoordinasikan percepatan pelaksanaan program pemerintah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi yang meliputi antara lain Program Paket Ekonomi dan Program Stimulus Ekonomi.

Kemudian Program Prioritas Pemerintah, Program Utama pada beberapa kementerian/lembaga dan program lainnya berdasarkan arahan Presiden.

Selain itu, satgas bertugas menetapkan langkah strategis yang terintegrasi dan kolaboratif dalam rangka percepatan pelaksanaan program pemerintah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran pendukung pelaksanaan program pemerintah.

Selanjutnya menetapkan langkah penyelesaian permasalahan strategis yang bersifat terobosan secara cepat dan tepat.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memberikan sinyal kuat mengenai adanya dukungan fiskal atau stimulus baru yang menyasar para pelaku usaha pengguna plastik. Rencana pemberian insentif ini dijadwalkan akan dibahas secara mendalam dalam rapat koordinasi pada Selasa (28/4/2026).

Airlangga menjelaskan bahwa pembahasan ini akan melibatkan tim satuan tugas khusus untuk memastikan kebijakan yang diambil tepat sasaran dan mampu mendorong produktivitas industri terkait.

"Besok kita akan bahas dalam rapat dengan tim satgas di sini. Besok di sini," ujar Airlangga saat ditemui awak media di kantornya, Senin (27/4/2026).

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai rincian bentuk stimulus yang akan diberikan, apakah berupa insentif pajak atau kemudahan lainnya, Airlangga masih enggan membeberkan detailnya sebelum rapat resmi dilaksanakan.

"Tunggu besok baru akan dibahas," tambahnya singkat.

Rapat yang dimaksud akan melibatkan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Perekonomian Nasional. Satgas ini dibentuk pemerintah dengan mandat khusus untuk mengawal momentum pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas makroekonomi di tengah ketidakpastian global.

Salah satu peran utama dari Satgas ini adalah melakukan debottlenecking, yaitu upaya mengidentifikasi, mengurai, dan menyelesaikan berbagai hambatan regulasi maupun operasional yang menyumbat laju investasi dan kegiatan usaha di lapangan.

Dalam konteks industri plastik, Satgas diharapkan mampu mencari solusi keseimbangan antara dukungan terhadap pelaku usaha (terutama sektor makanan, minuman, dan kemasan) dengan komitmen lingkungan pemerintah.

Kehadiran stimulus ini diprediksi menjadi respons pemerintah untuk menjaga daya saing industri domestik yang tengah tertekan kenaikan biaya produksi dan dinamika harga komoditas global.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pihaknya akan memberikan insentif terhadap pasar modal Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun berharap insentif tersebut dapat diberikan dalam bentuk stimulus fiskal.

Purbaya menuturkan dia akan melihat apakah program-program yang dilakukan Bursa berjalan dengan baik. Apabila berjalan, maka Kementerian Keuangan akan memberikan insentif.

“Karena saya berkepentingan di sektor finansial, kan uang dari situ bisa dipakai beli bonds, beli ini itu, akan menjalankan ekonomi juga pada akhirnya,” ujar Purbaya di Gedung BEI, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Purbaya juga menuturkan pihaknya akan melihat apakah insentif tersebut mungkin akan berupa pengurangan pajak.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menjelaskan pihaknya menyambut positif atas rencana insentif yang akan diberikan Kemenkeu terhadap Bursa.

“Saya kira bentuk insentif fiskal dalam hal ini misalnya perpajakan, mungkin ruang yang lebih terbuka lagi untuk program-progam khusus seperti kampanye PINTAR Reksa Dana, lalu upaya mendorong nabung saham rutin yang kami harapkan dibarengi dengan insentif fiskal dalam bentuk pengurangan atau penyediaan pajak tertentu dan sebagainya,” ucap Hasan.

Hasan melanjutkan, pihaknya juga berharap instrumen reksa dana kembali diberikan insentif tambahan, dan juga insentif kepemilikan obligasi di bursa. Dia juga berharap akan ada ruang insentif bagi instrumen saham.

OJK juga berharap akan adanya tiring atau tingkatan pemberian insentif bagi emiten yang meningkatkan angka free float kepemilikan di publik.

“Saya kira ke depan kami harapkan ada bentuk keberpihakan dan komitmen untuk mendorong lebih banyak perusahaan terbaik kita tercatat di Bursa melalui kebijakan insentif fiskal dalam bentuk pengurangan perpajakan yang diberikan ke emiten tercatat, dengan jumlah free float yang banyak,” tuturnya.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II- 2026 mencapai angka 5,7%, seiring komitmen pemerintah menjaga stimulus demi mengerek stabilitas ekonomi.Menanggapi kekhawatiran mengenai tren kenaikan harga kebutuhan pokok akibat lonjakan harga energi di tengah gejolak ketidakpastian ekonomi global, Purbaya meyakini bahwa pemerintah memiliki kapasitas untuk menanganinya.

“Pertumbuhannya (kuartal II 2026) 5,7 persen. Kita akan dorong ke sana untuk April, Mei, dan Juni,” kata Purbaya dalam jumpa pers di Gedung BPPK, Jakarta, Jumat (24/4).

Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Pertumbuhan Ekonomi, Airlangga Jadi Ketua



Hal tersebut tetap berlaku meski pada periode ini tidak ada perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yang biasanya menjadi pendorong utama aktivitas ekonomi. “Nanti begitu April datanya clear, kita lihat, kita akan kasih dorongan lagi ke ekonomi. Kalau mengalami perlambatan, saya akan monitor terus kondisi perekonomian Indonesia. Kalau melambat, saya akan kasih stimulus dari berbagai sisi,” ujar dia.

Bentuk stimulus tersebut, lanjut Purbaya, dapat dilakukan melalui optimalisasi manajemen kas, yakni dengan meningkatkan efektivitas penerimaan serta pengeluaran negara, atau melalui langkah percepatan realisasi belanja oleh setiap Kementerian/Lembaga (K/L).

Purbaya juga menampik anggapan bahwa ketiadaan momen HBKN secara otomatis akan memicu pelemahan ekonomi. “Sebetulnya anggapan bahwa kalau hari besar pertumbuhan ekonomi cepat, itu tidak akurat. Karena biasanya kalau hari besar kan banyak libur, produktivitas cenderung turun,” jelasnya.

Seturut itu, Purbaya bilang bakal menyalurkan bantuan yang tepat sasaran agar roda perekonomian terus bergerak, termasuk memberikan dukungan bagi para pelaku usaha. “Bukan hari besar saja, yang utama adalah kita memaksimalkan stimulus apapun. Nanti kita akan lebih aktif panggil businessman, bantuan apa yang bisa kita berikan,” tuturnya.

Airlangga Incar Kenaikan Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal-II, Berikut Modalnya



Salah satu bentuk bantuan yang direncanakan menyasar sektor padat karya, seperti industri tekstil. Pemerintah berencana menyediakan skema pendanaan dengan suku bunga yang lebih terjangkau bagi industri tekstil, yang sering kali dianggap sebagai sunset industry dan kerap menemui kendala dalam akses permodalan.

Purbaya menjamin bahwa seluruh stimulus yang dirancang pemerintah akan berjalan secara berkelanjutan dan tidak akan terhambat di tengah jalan.

Sebagai catatan, ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025 tercatat tumbuh sebesar 5,11%, dengan rincian kuartal I sebesar 4,87%, kuartal II 5,12%, kuartal III 5,04%, dan kuartal IV 5,39%.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Indonesia AirAsia menghadapi tekanan serius terhadap biaya operasional, meski pemerintah telah memberikan sejumlah stimulus berupa pembebasan PPN dan bea masuk suku cadang pesawat.

Plt. Direktur Utama Indonesia AirAsia Achmad Sadikin mengatakan kebijakan pembebasan PPN memberikan ruang yang lebih luas bagi maskapai untuk mempertahankan keberlangsungan operasional.

Meski demikian, menurutnya industri penerbangan masih menghadapi tekanan biaya yang signifikan, terutama akibat kenaikan harga avtur dan komponen operasional lainnya—sekalipun penyesuaian fuel surcharge hingga 38%.

“Upaya tersebut belum sepenuhnya mampu mengimbangi tekanan biaya yang ada,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Selasa (7/4/2026).

Oleh karena itu, rasionalisasi kapasitas dan penyesuaian operasional secara bertahap tetap diperlukan, khususnya pada rute-rute dengan margin terbatas, guna memastikan keberlanjutan layanan serta menjaga stabilitas operasional maskapai.

Dengan kata lain, AirAsia melakukan penyesuaian jadwal di beberapa rute dan tetap memastikan layanan terus terjaga.

“Kami memahami ketidaknyamanan yang dirasakan penumpang dan menyampaikan permohonan maaf atas situasi ini. Kami berupaya semaksimal mungkin untuk memastikan setiap penumpang tetap mendapatkan opsi penanganan yang sesuai,” ujarnya.

Sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen kepada pelanggan yang terdampak, Indonesia AirAsia telah menerapkan Service Recovery Options (SRO) bagi penumpang terdampak.

Meliputi perubahan jadwal tanpa biaya (free reschedule) dalam periode 30 hari untuk setu kali perubahan, pemberian credit account melalui AirAsia MOVE yang dapat digunakan untuk transaksi selanjutnya, serta pengembalian dana secara penuh (full refund).

Ke depan, pihaknya akan terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan layanan penerbangan tetap berjalan dengan baik serta memberikan kenyamanan bagi seluruh penumpang.

Penyesuaian jadwal ini terpantau telah terjadi sejak awal April. Para calon penumpang AirAsia mengeluhkan rerouting maupun pembatalan, sementara penumpang lainnya pun mulai khawatir penerbangan yang telah dipesan akan terjadi pembatalan di kemudian hari.

Berdasarkan pantauan di media sosial X, pembatalan terjadi pada penerbangan dalam negeri maupun luar negeri.

Misalnya, akun @realashyaa membagikan informasi mengenai pembatalan penerbangan dari Banjarmasin ke Denpasar. Penumpang lainnya pun mengeluhkan pembatalan dan kesulitan dalam mengajukan pengembalian dana maupun pengaturan ulang jadwal.

“Dapet SMS flight aku QZ330 di Cancel! (Direct 19 Mei SUB-DMK 13:30 --> 17.30 tiba) diganti malem + TRANSIT KL! Aku cek email & app tiket.com belum ada update apapun dari #airasia Gimana sih? Aku butuh kejelasannya, wasting time bgt loh ini! @airasia_indo @airasia,” keluhnya akun @hereby_v.

“Kemaren perjalanan ke Malaysia-ku juga kena. Diubah maju dari jam 18.50 WIB ke 01.50 WIB. Untung bisa minta ganti ke penerbangan laen. Trus pas cek-in nanya sama Mbak-nya. Dia bilang untuk sementara hindari penerbangan yang QZ kalo mau pake AirAsia,” tulis @sir_amirsyarif.

IDXChannel— Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan pelaksanaan program stimulus ekonomi kuartal pertama tahun 2026, yakni bantuan pangan beras dan minyak goreng, terus berjalan hingga April.

Perum Bulog sebagai pengemban penugasan program baik pemerintah ini diharapkan dapat terus memacu pendistribusian bantuan pangan kepada seluruh penerima di seluruh Indonesia.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menyatakan perpanjangan pelaksanaan program diperlukan agar seluruh masyarakat berpenghasilan rendah sejumlah 33,2 juta dapat merasakan salah satu kehadiran pemerintah.

"Untuk bantuan pangan beras dan minyak goreng, tentu karena persiapan dan lain sebagainya yang dilakukan Bulog, ini sedang berlangsung. Tentu distribusinya akan dilakukan Maret ini sampai April. Ada perpanjangan dan kami di Bapanas sudah membuatkan perpanjangan itu," tuturnya dalam keterangan pers Minggu (29/3/2026).

Dalam laporan yang diterima Bapanas, realisasi penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng per 25 Maret telah menyentuh hingga 382.529 penerima di 24 provinsi. Secara kuantitas, beras sebanyak 7,65 juta kilogram (kg) dan minyak goreng sebanyak 1,53 juta liter telah terdistribusikan ke masyarakat.

Pemerintah terus mendorong Perum Bulog untuk mempercepat distribusi bantuan pangan beras dan minyak goreng. Perpanjangan program yang dipatok hingga April mendatang diharapkan dapat mendukung percepatan realisasi salah satu program sokongan ekonomi ini.

"Ini harus dikerjakan di Bulog secepatnya di bulan April, sehingga dalam satu bulan ini, seluruh target yang disiapkan tadi, bisa didistribusikan bantuan pangan beras dan minyak goreng," kata Deputi Ketut.

Sebagaimana diketahui, program bantuan pangan beras dan minyak goreng membutuhkan total anggaran yang telah disiapkan pemerintah sebesar Rp11,92 triliun. Ini untuk alokasi penyaluran kepada 33,2 juta jumlah penerima bantuan pangan di seluruh Indonesia.

Penugasan bantuan pangan beras dan minyak goreng periode Februari dan Maret berdasarkan surat Kepala Bapanas nomor 204/TS.03.03/K/02/2026 tanggal 11 Februari yang menyebutkan penyaluran untuk dua bulan tersebut agar dilakukan secara sekaligus setelah terbit anggaran di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bapanas.

Adanya penugasan ini berdasarkan hasil High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) tahun 2026 yang dipimpin Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan surat Menteri Sekretaris Negara yang menyampaikan persetujuan Presiden Republik Indonesia terhadap stimulus ekonomi berupa diskon transportasi dan bantuan pangan.

Dengan total penerima yang ditingkatkan secara drastis menjadi 33.244.408 penerima di seluruh Indonesia, turut pula berimplikasi positif terhadap jumlah penerima di setiap provinsi. Hal ini karena total penerima program bantuan pangan sebelumnya berada di angka 18.277.083 saja.

Adapun lima provinsi dengan jumlah penerima terbesar antara lain Jawa Barat sejumlah 6.093.530 penerima. Kemudian Jawa Timur dengan 5.638.478 penerima dan Jawa Tengah dengan 5.071.126 penerima. Disusul Sumatera Utara dengan 1.756.846 penerima dan Banten dengan 1.298.597 penerima.

Sementara, jumlah penerima bantuan pangan untuk Indonesia wilayah timur pun turut ditingkatkan. Provinsi Maluku ditambahkan 142.978 penerima dibandingkan program sebelumnya, sehingga saat ini total menjadi 266.500 penerima. Maluku Utara ditambah 55.017 penerima sehingga menjadi 112.428 penerima.

Provinsi Papua pun bertambah 50.973 menjadi total 118.076 penerima. Papua Barat bertambah 30.197 menjadi 74.044 penerima. Untuk Papua Barat Daya bertambah 35.030 menjadi 78.965 penerima.

Selanjutnya total penerima di Papua Pegunungan bertambah 112.805 menjadi 265.356 penerima, Papua Selatan bertambah 26.041 menjadi 73.601 penerima, dan Papua Tengah bertambah 55.997 menjadi 228.654 penerima.

Adapun pengguliran kembali program bantuan pangan ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjaga harga pangan pokok strategis. Apalagi produksi beras dan minyak goreng yang berasal dari dalam negeri sangat memadai, sehingga masyarakat harus dapat merasakan manfaatnya.

"Oleh karena itu, dalam rangka menjaga stabilitas pasokan harga pangan, Badan Pangan Nasional melaksanakan langkah strategis, salah satunya penyaluran bantuan pangan 10 kilogram dan 2 liter minyak goreng selama dua bulan kepada 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat," kata Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Untuk realisasi program bantuan pangan beras dan minyak goreng yang telah terlaksana sebelumnya telah mencapai 18.167.117 penerima di seluruh Indonesia. Bantuan pangan beras dan minyak goreng yang telah selesai per 31 Januari 2026 tersebut telah berhasil mendistribusikan beras sebanyak 363,3 ribu ton dan minyak goreng 72,6 ribu kiloliter.

(kunthi fahmar sandy)

Pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 diperkirakan sebesar 5,05 persen dipengaruhi faktor seasonal Ramadhan-Lebaran

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memprediksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2026 mencapai 5,05 persen berkat faktor musiman Ramadhan dan Idul Fitri 1447 H.

“Pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 diperkirakan sebesar 5,05 persen dipengaruhi faktor seasonal Ramadhan-Lebaran,” ujar Bhima saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

Pada dasarnya, kata Bhima, pertumbuhan ekonomi pada tiga bulan pertama 2026 mampu melampaui angka proyeksinya di 5,05 persen.

Hanya saja, dia melihat terdapat beberapa tantangan yang membuat konsumsi rumah tangga relatif lebih terbatas.

Pemicu pertama yaitu keputusan masyarakat yang cenderung menahan uang tunjangan hari raya (THR) untuk dibelanjakan dan memilih mengalokasikannya sebagai tabungan.

Kecenderungan itu kemungkinan besar dipengaruhi oleh kekhawatiran melonjaknya harga energi dan pangan usai Lebaran.

Sementara, belanja masyarakat yang tertahan kemungkinan bakal menahan laju pertumbuhan ekonomi.

Atas tantangan itu, Bhima menyarankan pemerintah untuk memperhatikan pengendalian inflasi pada periode mudik sehingga masyarakat lebih percaya diri untuk membelanjakan THR mereka.

Faktor penghambat berikutnya yaitu arus balik masyarakat yang diperkirakan belum optimal lantaran lapangan pekerjaan di kota yang masih terbatas.

Biasanya, jelas Bhima, para pencari kerja memanfaatkan momen Idul Fitri untuk merantau ke kota. Maka dari itu, Bhima mendorong pemerintah untuk lebih menggencarkan penciptaan lapangan kerja agar jumlah pemudik tumbuh lebih tinggi dan berkualitas.

Selain kedua tantangan itu, Bhima juga berpendapat pemerintah bisa mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi pada musim Ramadhan dan Idul Fitri melalui dukungan terhadap sektor pariwisata.

“Secara musiman mudik memberi dorongan ke sektor pariwisata, tapi ke depan perlu promosi lebih gencar lagi ke destinasi wisata baru sehingga durasi tinggalnya lebih lama,” tutur dia.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I-2026 tumbuh di kisaran 5,5 persen hingga 5,6 persen (year-on-year/yoy).

Target ini didorong oleh percepatan belanja negara, stimulus fiskal, dan penguatan daya beli masyarakat, khususnya di tengah periode Ramadhan dan Idul Fitri.

Guna menjaga daya beli masyarakat dan memacu pertumbuhan ekonomi, pemerintah telah meluncurkan paket stimulus ekonomi pada kuartal I-2026.

Salah satunya adalah insentif transportasi untuk mudik Lebaran berupa diskon tiket kereta api 30 persen, angkutan laut 30 persen, jasa penyeberangan 100 persen, serta potongan harga tiket pesawat 17–18 persen.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan kesiapan pemerintah dalam memastikan infrastruktur dan berbagai moda transportasi berfungsi optimal, sekaligus menghadirkan sejumlah stimulus seperti diskon tarif jalan tol guna mendukung kelancaran arus mudik Lebaran tahun ini.

Dia menjelaskan pemerintah terus memastikan kondisi sarana dan prasarana transportasi berada dalam kondisi prima, mulai dari jalan nasional, jalan tol, hingga jalan arteri.

“Yang paling utama adalah keselamatan. Kita ingin memastikan masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik dengan aman, menjaga diri sendiri, keluarga, dan juga pengguna jalan lainnya,” ujar AHY dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Kesiapan moda transportasi darat, laut, udara, dan kereta api juga terus dipantau agar masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik dengan aman, lancar, dan nyaman.

Selain memastikan kesiapan infrastruktur, pemerintah juga menghadirkan sejumlah insentif untuk membantu masyarakat selama periode mudik. Di antaranya diskon tarif jalan tol serta potongan harga tiket transportasi seperti pesawat, kapal laut, dan kereta api.

Ia mengatakan, kebijakan ini diharapkan membuat biaya perjalanan lebih terjangkau sekaligus mendorong pergerakan ekonomi di berbagai daerah.

Pemerintah juga menyiagakan berbagai dukungan operasional di lapangan. Salah satunya melalui unit tanggap darurat dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang dilengkapi alat berat dan material untuk mengantisipasi potensi gangguan di jalur mudik.

AHY menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam pengelolaan arus mudik.

Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk operator jalan tol dan instansi terkait lainnya, untuk memastikan sistem transportasi berjalan baik di seluruh wilayah.

Sementara itu, Kepala Korps Lalu Lintas Polri (Kakorlantas) Irjen Pol Agus Suryonugroho menyampaikan pengamanan arus mudik dilakukan melalui Operasi Ketupat, yang merupakan operasi kemanusiaan dengan fokus utama pada keamanan dan keselamatan masyarakat.

Menurutnya, Polri bersama seluruh pemangku kepentingan telah menyiapkan berbagai skenario pengaturan lalu lintas, termasuk rekayasa lalu lintas, pengaturan jalur perjalanan, serta pendirian pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu di berbagai titik strategis.

“Kami memastikan perjalanan mudik dan arus balik dapat berlangsung aman. Berbagai langkah telah disiapkan secara kolaboratif, termasuk pemanfaatan teknologi untuk memantau arus lalu lintas dan mobilitas masyarakat di berbagai wilayah,” ujar Irjen Pol Agus.

Melalui sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan berbagai pemangku kepentingan, pelaksanaan arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini diharapkan dapat berlangsung lebih tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) buka suara terkait penjualan tiket kapal penyebrangan dari program stimulus pemerintah yang masih di bawah 5%, bahkan menjelang mulainya arus mudik.

Corporate Secretary ASDP Windy Andale menyampaikan, total realisasi penyerapan diskon stimulus tarif sampai dengan tanggal 12 Maret 2026 yakni mencapai 3,67% dari target penerima.

Menurutnya, penjualan yang masih rendah ini merupakan tren penumpang kapal yang kerap membeli tiket mendekati waktu keberangkatan.

“Penyerapan masih rendah diperkirakan karena customer behavior pengguna jasa yang cenderung melakukan pembelian tiket di dekat-dekat periode keberangkatan,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (13/3/2026).

Mengingat, reservasi tiket memang dapat dilakukan mulai H-60 (enam puluh hari) sampai dengan J-1 (satu jam) sebelum jadwal masuk pelabuhan (perjalanan/keberangkatan) yang diinginkan oleh pengguna jasa.

Dalam situasi tertentu, waktu pemesanan tiket tersebut dapat sewaktu-waktu mengikuti dinamika operasional dan pelayanan yang terjadi.

Melihat kebiasaan ini, Windy mendorong masyarakat untuk memesan tiket lebih awal melalui Ferizy, dalam rangka mendukung kelancaran arus penyeberangan.

“Selama ini kami sudah membuka tiket itu tidak hangus di H-2 jam dan H+2 jam dari jadwal yang memang sudah seharusnya,” tuturnya.

Adapun, program stimulus berlaku selama 20 hari, mulai 12 hingga 31 Maret 2026, mencakup 14 pelabuhan dan berdampak pada 7 lintasan reguler maupun ekspres.

Total kebutuhan anggaran stimulus mencapai Rp35,55 miliar dengan estimasi penerima manfaat langsung sebanyak 403.487 penumpang dan 945.501 kendaraan, atau setara kurang lebih 2.403.928 orang berdasarkan asumsi konversi jumlah penumpang dalam kendaraan.

Stimulus diberikan dalam bentuk diskon 100% tarif jasa kepelabuhanan yang secara rata-rata setara 21,9% dari total tarif tiket penyeberangan.

Diskon ini tak berlaku di seluruh rute, melainkan khusus pada lintasan Merak–Bakauheni (Reguler PP), Merak–Bakauheni (Eksekutif PP), Ketapang–Gilimanuk (PP), Lembar–Padangbai (PP), Kayangan–Pototano (PP), Tanjung Uban–Telaga Punggur (PP), Ajibata–Ambarita (PP), serta Sape–Labuan Bajo (PP).

“Diskon tarif transportasi ini berlaku terbatas bagi penumpang pejalan kaki dan kendaraan penumpang,” tambahnya.

Untuk layanan reguler, stimulus berlaku bagi pejalan kaki, kendaraan Gol II dan Gol IVA, sedangkan pada layanan eksekutif berlaku bagi pejalan kaki dan kendaraan Gol II.

ASDP sendiri memproyeksikan pergerakan penumpang yang memanfaatkan penyebrangan sebanyak 5.829.760 orang yang tersebar di 15 lintasan di seluruh Indonesia. Jumlah tersebu tumbuh sebesar 9,4% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu optimistis perekonomian Indonesia terus tumbuh meskipun terdapat gangguan rantai pasok komoditas akibat penutupan Selat Hormuz di tengah konflik Amerika Serikat dan Israel dengan Iran.

Ia mengatakan Kemenkeu akan menerapkan strategi belanja pemerintah yang merata di seluruh kuartal agar dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kami ingin pertumbuhan ekonominya juga lebih merata di sepanjang tahun, di mana belanja negaranya juga kami buat lebih merata,” kata Febrio Kacaribu dalam Konferensi Pers APBN KiTA Edisi Maret 2026 di Jakarta, Rabu (11/3).

Lebih lanjut ia mengatakan Kemenkeu berupaya untuk merealisasikan anggaran belanja pemerintah dengan lebih cepat, sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi akan tetap terjaga untuk mencapai target peningkatan 5,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) hingga akhir 2026.

Ia mengatakan realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp493,8 triliun atau 12,8 persen dari target, melonjak 41,9 persen yoy per 28 Februari lalu.

“Sisi penerimaannya juga sangat memungkinkan kami untuk melakukan (percepatan belanja) itu, (karena) pertumbuhannya untuk pajak di atas 30 persen,” kata Febrio.

Kemenkeu mencatat, penerimaan pajak tumbuh 30,4 persen yoy menjadi Rp245,1 triliun, atau 10,4 persen dari target, hingga akhir Februari 2026.

Melalui percepatan belanja tersebut, Kemenkeu berharap pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026 cukup kuat, melanjutkan momentum pertumbuhan dari kuartal IV 2025 yang mencapai 5,39 persen yoy.

“Dengan (pertumbuhan kuartal sebelumnya sebesar) 5,39 persen (yoy), nanti kami harapkan (pertumbuhan) ini bisa berada di 5,5 persen atau lebih di kuartal I 2026, momentum pertumbuhan ekonomi itu juga kita harapkan terus berlanjut,” ujar dia.

Selain mengakselerasi belanja, pemerintah juga memberikan berbagai stimulus ekonomi untuk mendorong pergerakan roda ekonomi dari berbagai sektor di dalam negeri, terutama saat periode libur Idul Fitri.

Febrio mengatakan pemerintah telah mengumumkan adanya diskon tiket kereta api sebesar 30 persen, diskon tarif dasar tiket angkutan laut sebesar 30 persen, penghapusan 100 persen tarif jasa pelabuhan untuk angkutan penyeberangan, hingga diskon tiket pesawat.

Selain itu, terdapat pula bantuan pangan berupa beras bagi kelompok masyarakat desil I hingga IV yang berjumlah 35 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta pembagian Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mencapai Rp24,7 triliun hingga 10 Maret 2026.

“Kami harapkan (penyaluran THR) ini juga sangat mendorong daya beli masyarakat di masa Ramadhan dan juga menjelang Idul Fitri, dan juga tentunya bagian dari (upaya meningkatkan) belanja masyarakat di kuartal I (2026) dan pertumbuhan ekonomi kuartal I (2026),” katanya menambahkan.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) memproyeksikan kinerja pusat perbelanjaan selama Ramadan dan Lebaran tahun ini tumbuh 5% hingga 10% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy). Target tersebut ditopang oleh kombinasi momentum musiman dan faktor ekonomi yang hadir beruntun sejak awal tahun.

Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja menilai sejumlah pendorong konsumsi terjadi hampir bersamaan, mulai dari kenaikan upah minimum, perayaan Tahun Baru Imlek, pembagian bonus perusahaan, hingga pencairan tunjangan hari raya (THR).

“Ramadan dan Idulfitri tahun ini diharapkan bisa lebih baik karena momentum penting ada di triwulan I. Prediksi kami berada di kisaran 5% sampai 10%. Mudah-mudahan bisa mencapai 10%,” ujarnya kepada Bisnis belum lama ini.

Di luar faktor musiman, APPBI juga menaruh harapan pada dukungan kebijakan pemerintah. Insentif dan stimulus diyakini dapat memperkuat konsumsi rumah tangga. Namun, Alphonzus mengingatkan bahwa kebijakan yang bersifat sementara tidak cukup untuk menopang daya beli dalam jangka panjang.

Menurutnya, diperlukan pergeseran pendekatan dari stimulus sporadis menjadi strategi yang lebih berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang mendorong penciptaan permintaan (demand creation), bukan sekadar memperbesar pasokan.

“Jika ingin pertumbuhan ekonomi lebih dari 5%, bahkan lebih dari 6%, harus ada terobosan. Strateginya perlu bergeser dari supply mode ke demand mode,” jelasnya.

Pusat perbelanjaan lantas menyiapkan sejumlah langkah taktis untuk mengoptimalkan momentum Ramadan dan Idulfitri. Pertama, memperbanyak program tematik, mulai dari pertunjukan budaya, musik, hingga hiburan keluarga yang relevan dengan suasana Lebaran. Aktivitas tersebut diharapkan mampu meningkatkan traffic kunjungan.

Kedua, penguatan promosi belanja. Skema promo tidak terbatas pada diskon harga, melainkan juga bundling, hadiah langsung, hingga program loyalitas yang dirancang untuk mendorong transaksi. Strategi ini sekaligus menjadi pembeda pengalaman belanja luring dengan kanal daring yang semakin agresif.

Selain itu, sejumlah pusat perbelanjaan memprioritaskan dekorasi tematik guna memperkaya pengalaman visual dan emosional pengunjung. Upaya ini dinilai penting untuk menjaga daya tarik mal sebagai destinasi rekreasi sekaligus belanja keluarga.

Kendati optimistis, APPBI mencermati adanya pergeseran pola konsumsi, terutama di segmen menengah bawah. Masyarakat tetap berkunjung ke pusat perbelanjaan, namun lebih selektif dalam menentukan produk. Preferensi cenderung mengarah pada barang dengan harga satuan lebih rendah atau lebih terjangkau.

“Yang berubah adalah pola belanjanya. Konsumen cenderung memilih produk dengan unit price yang kecil,” kata Alphonzus.