IDXChannel - Perusahaan patungan (joint venture/JV) antara PT Krakatau Steel Tbk (KRAS), atau KS Group, bersama perusahaan Jepang, Osaka Steel Co. Ltd, yang bernama Krakatau Osaka Steel (KOS), resmi menghentikan aktivitas produksinya pada akhir April 2026 lalu.

Langkah penghentian tersebut merupakan bagian dari persiapan Perseroan, sebelum nantinya bakal menutup seluruh kegiatan usaha pada Juni 2026 mendatang.

Menurut Direktur Utama KS Group, Akbar Djohan, langkah penutupan merupakan pilihan sulit namun harus dilakukan, seiring ketidakmampuan KOS dalam menjaga daya saing di tengah maraknya gempuran baja impor yang dijual dengan harga sangat murah di pasar domestik.

"KOS ini kan fokus produksinya adalah baja jenis long product (baja tulangan), dan faktanya memang tekanan persaingan di segmen itu sangat besar, sehingga tidak lagi mampu bersaing," ujar Akbar, dalam keterangan resminya, pekan lalu.

Pernyataan Akbar terkait ketatnya persaingan di pasar baja tulangan tersebut diamini oleh Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara.

Menurut Bhima, jumlah pelaku produksi baja tulangan di pasar domestik saat ini memang sangat banyak, hingga mencapai sekitar 60 pabrik yang berproduksi secara reguler. Kondisi ini membuat tekanan harga di pasar baja dalam negeri jadi cukup signifikan.

"(Kondisi) Ini membuat KOS terus merugi di hampir sepanjang 10 tahun beroperasinya di Indonesia. Memang sangat disayangkan," ujar Bhima, dalam kesempatan terpisah.

Bhima menjelaskan, situasi ini menjadi semakin miris, mengingat terjadi di tengah kondisi ekonomi global dan domestik yang sedang mengalami penurunan tren akibat perang, terutama di sektor baja.

Dalam catatan CELIOS, KOS menjadi 'korban' kedua atas gempuran produk baja impor murah, setelah sebelumnya hal serupa juga terjadi pada pabrik Metal Steel Group milik Ispatindo yang beroperasi di Surabaya.

Dalam pandangan Bhima, permasalahan ini dapat terjadi lantaran dipicu oleh krisis struktural industri baja domestik akibat banjir impor baja murah asal China.

CELIOS memperkirakan bahwa tingkat utilisasi kapasitas industri baja nasional saat ini hanya di kisaran 52 persen saja, jauh di bawah kondisi idel yang diperkirakan sebesar 80 persen.

"Produksi baja China dalam setahun itu bisa mencapai sekitar satu miliar ton. Bayangkan, dua persen saja diekspor ke Indonesia, maka jumlahnya sudah melampaui kapasitas produksi Indonesia. Ini kan bentuk persaingan yang tidak fair, mengingat harga baja China yang lebih murah," ujar Bhima.

Karenanya , agar tak ada lagi penutupan pabrik baja seperti Krakatau Osaka Steel dan Metal Steel Group milik Ispat Indo, Bhima berharap agar Pemerintah mempercepat penerapan kebijakan antidumping dari hulu ke hilir.

Temuan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) soal bukti dumping baja China dengan kisaran harga 5,9 sampai 55,6 persen lebih murah, harusnya menjadi trigger untuk melakukan reformasi regulasi agar bea masuk antidumping segera dikenakan bagi semua segmen produk baja.

Sementara, terkait dampak penutupan KOS terhadap pekerja, pengamat hukum ketenagakerjaan Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Holyness N Singadimedja, menilai positif komitmen perusahaan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Khususnya terkait pemenuhan hak dan kompensasi bagi pekerja terdampak.

"Tentu mendukung. Komitmen tersebut menunjukkan itikad baik perusahaan untuk bertanggung jawab. Tidak lepas tangan," ujar Holyness.

Begitupun Holyness berharap, pengawas ketenagakerjaan tetap harus mengawasi pelaksanaan pemberian hak para pekerja. Sebab, penutupan operasional perusahaan memang tidak mengurangi atau menghilangkan hak-hak tersebut.
"Dalam kondisi force majeure saja kan kewajiban terhadap pekerja tetap harus dilaksanakan. Apalagi dalam kondisi bukan force majeur, maka sudah pasti (wajib dipenuhi). Itu bagian dari risiko perusahaan," ujar Holyness.

Di sisi lain, Holyness juga sependapat bahwa keputusan penutupan pabrik merupakan kewenangan pemegang saham mayoritas. Dalam hal ini, pemegang saham mayoritas adalah Osaka Steel Co. Ltd, dengan kepemilikan saham sekitar 86 persen. Sedangkan pihak KS Group hanya memiliki 14 persen saham.

"Jadi semacam hak prerogatif pemegang saham mayoritas(untuk memutuskan kebijakan selanjutnya," ujar Holyness.

(taufan sukma)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda mengatakan pemerintah telah mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 dengan angka yang sangat tinggi, yakni 5,61 persen. Huda menyebut angka tersebut tertinggi sejak 2012 dan selama dua periode pemerintahan Jokowi pun tidak mampu mencapai 5,6 persen.

"Namun demikian, ada anomali kondisi terhadap hasil perhitungan pemerintah tersebut," ujar Huda saat dihubungi Republika di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Anomali pertama, ucap Huda, pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal I 2026 jauh lebih tinggi dibandingkan kuartal I 2025, yakni tumbuh sebesar 5,52 persen (2026) dari 4,96 persen (2025). Padahal, berdasarkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang dikeluarkan Bank Indonesia pada Maret 2026 sebesar 122,9 basis poin atau turun dibandingkan Januari 2026 sebesar 127,0 basis poin.

"Tahun lalu juga mengalami penurunan serupa meskipun lebih tajam. Biasanya, IKK ini mencerminkan pergerakan konsumsi rumah tangga, namun menurut data BPS ternyata tidak," sambung Huda.

Lebih menarik lagi, lanjut Huda, pertumbuhan konsumsi pakaian, alas kaki, dan jasa perawatannya mengalami perlambatan dibandingkan kuartal I 2025, padahal ada momen Ramadhan-Lebaran yang seharusnya dapat mendongkrak.

"Sedangkan tahun lalu tumbuh 6,86 persen, tapi konsumsi rumah tangga jauh lebih lambat. Jadi ada anomali dalam perhitungan konsumsi rumah tangga yang dilakukan oleh BPS," ungkap Huda.

Anomali kedua, Huda sampaikan, konsumsi transportasi dan komunikasi tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan empat kuartal sebelumnya. Pada kuartal I 2026, konsumsi transportasi dan komunikasi tumbuh 6,91 persen, sedangkan kuartal sebelumnya tercatat sebesar 6,15 persen (kuartal I 2025), 6,48 persen (kuartal II 2025), 6,41 persen (kuartal III 2025), dan 6,35 persen (kuartal IV 2025).

Namun demikian, ucap Huda, jasa transportasi dan pergudangan hanya tumbuh 8,04 persen. Huda mengatakan hal ini jauh lebih rendah dibandingkan capaian tahun lalu yang tumbuh masing-masing 9,01 persen, 8,52 persen, 8,62 persen, dan 8,98 persen pada kuartal I hingga kuartal IV 2025.

"Begitu pula dengan jasa informasi dan komunikasi yang mengalami perlambatan pada periode yang sama. Anomali di sektor ini sangat terasa ketika konsumsi kita tidak ditopang oleh jasa terkait," ucap dia.

Anomali ketiga terdapat pada pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Huda mengatakan kali ini yang tumbuh tinggi adalah PMTB subsektor kendaraan seperti mesin pada tahun lalu yang dianggap sebagai penyumbang signifikan PMTB. Ia mengatakan kendaraan yang menjadi penyumbang PMTB juga dihasilkan dari impor kendaraan.

Huda menyampaikan PMTB subsektor kendaraan berhasil tumbuh sebesar 12,39 persen. Namun, di satu sisi, pertumbuhan industri alat angkutan terkontraksi hingga minus 5,02 persen. Ia menduga angka PMTB kendaraan ini disumbang oleh impor kendaraan untuk keperluan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

"Pada akhirnya, impor KDKMP ini jadi justifikasi PMTB kendaraan mengalami pertumbuhan yang luar biasa tinggi, tapi industrinya melemah," ujar Huda.

Anomali keempat, lanjut Huda, industri pengolahan mengalami tekanan yang cukup tinggi sehingga melambat pada kuartal I 2026 jika dibandingkan tiga kuartal sebelumnya, yang hanya tumbuh sebesar 5,04 persen. Huda mengatakan Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur Indonesia juga mengalami penurunan pada Maret 2026 dibandingkan Februari 2026.

Pada Februari, sambung dia, PMI manufaktur meningkat karena kegiatan stok untuk momen Lebaran (Maret 2026), kemudian turun lagi karena situasi ekonomi. Pada April 2026, lanjut Huda, PMI manufaktur sudah berada di bawah level ekspansi.

Huda memaparkan industri tembakau, karet dan plastik, serta otomotif mengalami kontraksi. Sementara itu, industri makanan dan minuman tumbuh cukup tinggi di angka 7,04 persen.

"Kemungkinan besar akibat adanya penyerapan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jika benar, maka perlu dipertanyakan bagaimana kontribusi dari UMKM jika industri makanan dan minuman yang mendapatkan manfaat besar dari program MBG," lanjut Huda.

Huda menyoroti anomali pertumbuhan industri yang jauh melambat, namun pertumbuhan ekonomi justru sangat tinggi. Padahal, ucap Huda, kontribusi dari sektor industri pengolahan mencapai 19 persen.

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 6 persen per tahun masih relevan untuk membantu akses pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pernyataan itu disampaikan Nailul merespons inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan bunga KUR menjadi 5 persen per tahun, dari sebelumnya 6 persen.

Nailul, saat dihubungi di Jakarta, Senin, menilai dampak dari penurunan bunga KUR menjadi 5 persen tidak akan terlalu signifikan karena selisihnya hanya 1 persen dari bunga KUR saat ini.

Bunga KUR sebelumnya ditetapkan sebesar 6 persen untuk pengajuan pertama dan terus meningkat 1 persen untuk pengajuan berikutnya dengan maksimal bunga 9 persen. Per 2026, pemerintah menetapkan suku bunga KUR tetap atau flat sebesar 6 persen.

“Sudah ada skema KUR dengan bunga saat ini sebesar 6 persen untuk semua usaha mikro, kecil, dan menengah. Langkah ini sudah tepat untuk membantu pelaku UMKM kita dalam mengakses modal,” katanya.

Menurut dia, penurunan bunga KUR juga akan meningkatkan beban subsidi pemerintah, karena selisih antara bunga komersial dan bunga KUR ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Dengan kondisi saat ini, beban pemerintah meningkat karena bunga KUR menjadi 5 persen dan di ketidakpastian ekonomi biaya risiko menjadi naik,” ujar dia menambahkan.

Selain itu, ia mengingatkan penyaluran KUR sebaiknya tetap difokuskan kepada badan usaha UMKM dan tidak diperluas kepada individu untuk menghindari potensi moral hazard.

Menurut dia, saat ini masih ditemukan penggunaan KUR untuk kebutuhan non usaha sehingga pengawasan penyaluran kredit tetap perlu diperkuat.

“Sekarang saja, banyak KUR yang digunakan untuk keperluan non usaha, apalagi diperbolehkan untuk individu. Moralhazard-nya akan semakin besar,” kata dia.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO) mengungkap kondisi pasar tenaga kerja global pada 2026 yang tampak stabil di permukaan, tetapi menyimpan persoalan mendasar terkait kualitas pekerjaan.

Dalam laporan Employment and Social Trends 2026, tingkat pengangguran global diproyeksikan bertahan di angka 4,9 persen. Namun di balik itu, sekitar 284 juta pekerja masih hidup dalam kemiskinan ekstrem, serta lebih dari 2 miliar pekerja berada di sektor informal.

ILO menilai stagnasi ini terjadi di tengah ketidakpastian ekonomi global, perlambatan pertumbuhan produktivitas, serta transformasi struktural yang berjalan lambat. Kondisi tersebut membuat penciptaan pekerjaan berkualitas tertinggal dibanding pertumbuhan ekonomi.

Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan kondisi ini menciptakan semacam 'ilusi' penyerapan tenaga kerja.

"Situasinya memang ada pekerja yang seolah terserap di pasar tenaga kerja, tapi sebagian besar beralih ke sektor informal. Ini menyebabkan kemiskinan struktural dan pertumbuhan pendapatan riil yang melambat," ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com, Rabu (29/4).

Ia menilai penurunan angka pengangguran terbuka tidak serta-merta mencerminkan perbaikan kualitas pasar kerja. Sebaliknya, saat ini banyak pekerjaan yang tersedia justru memiliki upah rendah, minim perlindungan, dan tanpa kepastian kerja.

"Kalau tidak diatasi, statistik pengangguran terlihat menurun, tapi kualitas pekerjaan rendah-baik dari sisi upah, keselamatan kerja, maupun kepastian kerja. Apalagi pekerja informal umumnya tidak punya jenjang karier," katanya.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai indikator pengangguran saja tidak cukup untuk menggambarkan kondisi riil pasar tenaga kerja.

"Secara global terlihat stabil, tapi kalau masuk ke indikator yang lebih dalam, ada selisih besar antara pengangguran resmi dan jobs gap. Artinya banyak orang sebenarnya ingin bekerja, tapi tidak tercatat dalam statistik," ujarnya.

Menurut Yusuf, kondisi ini mencerminkan tingginya underutilization of labor, bukan sekadar pengangguran terbuka. Underutilization of labor adalah kondisi ketika tenaga kerja tidak dimanfaatkan secara optimal, meski mereka secara resmi tidak semuanya tercatat sebagai pengangguran. Sederhananya, orangnya bekerja, tapi kerjanya tidak penuh atau tidak maksimal, misalkan karena jam kerja sedikit atau upah tak layak.

Di saat yang sama, Yusuf mengatakan dominasi sektor informal dan tingginya jumlah pekerja miskin menunjukkan lemahnya kualitas pekerjaan yang tersedia.

Ia juga menyoroti perlambatan transformasi struktural, yakni perpindahan tenaga kerja dari sektor informal ke formal yang seharusnya mendorong produktivitas dan kenaikan upah.

"Sekarang proses itu melambat. Artinya, ekonomi tetap tumbuh, tapi penciptaan pekerjaan berkualitas tidak optimal," jelasnya.

Dalam konteks Indonesia, kondisi ini dinilai berisiko menahan perbaikan struktur ekonomi. Yusuf memperingatkan potensi jebakan kelas menengah dari sisi pasar tenaga kerja.

"Kita tidak lagi cukup kompetitif di sektor padat karya murah, tapi juga belum unggul di sektor berbasis teknologi dan keterampilan tinggi," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Center of Economic and Law Studies (Celios) menghitung penerapan windfall tax atau pajak keuntungan tak terduga terhadap perusahaan batu bara berpotensi meningkatkan penerimaan negara hingga Rp66,03 triliun.

"Jadi, Pak Purbaya (Menkeu Purbaya) tidak perlu pusing dan sakit-sakitan. Windfall tax segera terapkan," ujar peneliti Celios Jaya Darmawan dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Sementara itu, apabila windfall tax diterapkan kepada perusahaan nikel, ia menghitung negara bisa memperoleh hingga Rp14,08 triliun.

Menurut Jaya, momentum penerapan windfall tax di Indonesia saat ini semakin kuat.

Lonjakan keuntungan sektor energi terlihat dari harga batu bara yang sempat mencapai 145,86 dolar AS per ton Maret 2026 lalu dan nikel dunia mencapai 19.363 dolar AS per ton akhir April ini.

Lonjakan tersebut terjadi secara tidak terduga dan bukan dikarenakan kinerja perusahaan, sehingga menjadi potensi penerimaan yang belum dimanfaatkan di tengah kesehatan APBN yang tertekan dan sudah berdampak ke masyarakat.

Dari perspektif fiskal sumber daya alam, ekonom Indef Aryo Irhamna menyoroti bahwa desain penerimaan negara dari sektor ekstraktif masih menggunakan instrumen warisan era migas, padahal kontribusi terbesar kini berasal dari batu bara yang menyumbang 51,7 persen PNBP SDA pada 2024, naik dari hanya 9,5 persen pada 2009.

Berdasarkan analisis arc elasticity terhadap data realisasi PNBP SDA 2014-2023, ia menunjukkan bahwa sistem royalti berbasis pendapatan kotor yang berlaku saat ini (PP 18/2025) tidak menangkap windfall secara proporsional.

Saat harga batu bara naik enam kali lipat, tutur Aryo, penerimaan negara tidak naik enam kali lipat.

Selisihnya menjadi supernormal profit di tangan produsen.

"Simulasi kami menunjukkan bahwa selama 12 tahun tanpa instrumen penangkap windfall, Indonesia kehilangan potensi penerimaan sekitar Rp592 triliun dari sektor migas dan batu bara," kata Aryo.

Aryo mengusulkan dua jalur reformasi yang berjalan paralel.

Pertama, quick win dalam 9-12 bulan, yaitu merevisi PP 18/2025 dan PP 19/2025 agar tarif royalti lebih responsif terhadap kondisi pasar, disertai perpres untuk mengalokasikan penerimaan saat harga tinggi ke dana stabilisasi.

Jalur ini tidak membutuhkan undang-undang baru, sehingga bisa dieksekusi segera.

Kedua, jalur jangka panjang dengan menyiapkan RUU Progressive Resource Rent Tax (PRRT), yaitu pajak progresif atas economic rent yang otomatis nol saat harga rendah dan baru aktif saat laba melampaui batas normal.

Menurut dia, keduanya bukan substitusi melainkan dua lapisan fiskal yang berbeda fungsi, yakni royalti yang lebih responsif di ranah PNBP, dan PRRT sebagai pajak permanen penangkap windfall di ranah perpajakan.

"Jika pemerintah berhasil menerapkan windfall tax, ini akan menjadi legacy yang baik untuk masa depan, dengan catatan disiapkan dengan baik," kata Aryo.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Dengan skema fixed cost, maka perubahan potongan hanya mengurangi pendapatan aplikator tanpa adanya peningkatan pendapatan pengemudi

Jakarta (ANTARA) - Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai skema pembayaran biaya tetap atau fixed cost dapat dipertimbangkan oleh aplikator, mitra pengemudi ojek daring dan pemerintah sebagai regulator.

Hal ini menyusul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 yang telah diteken dan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional/May Day 2026 di Monumen Nasional Jakarta, Jumat.

“Dengan skema fixed cost, maka perubahan potongan hanya mengurangi pendapatan aplikator tanpa adanya peningkatan pendapatan pengemudi,” kata Huda saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Adapun dalam Perpres No. 27 Tahun 2026, terdapat pemangkasan potongan pendapatan yang diambil perusahaan aplikator dari pengemudi ojek daring menjadi delapan persen.

Huda menilai, dengan skema fixed cost ini, kenaikan pendapatan pengemudi terkunci. Ketika ingin menaikkan pendapatan, maka yang harus dilakukan adalah kenaikan tarif biaya perjalanan, sehingga penurunan potongan ke platform tidak menambah pendapatan pengemudi, selama sistem biaya perjalanan adalah fixed cost.

“Dengan skema fixed cost untuk pengemudi, sebenarnya semakin menguntungkan pengemudi karena dipotongnya tetap. Jadi ini membuat pengemudi juga sebagai konsumennya platform. Harga ke konsumen juga sudah ‘pasti’ tanpa kadang naik, kadang turun. Menguntungkan bagi konsumen dan pengemudi. Sedangkan platform bisa memprediksi pendapatan dengan pasti,” kata Huda.

Di sisi lain, ia pun mendukung adanya ketegasan pemerintah terkait perlindungan pekerja berbasis platform atau mitra pengemudi, termasuk kecelakaan kerja dan BPJS Kesehatan.

Aturan ini, lanjutnya, dinilai memberikan kepastian bagi pengemudi transportasi online akan jaminan sosial sejalan dengan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Aturan perlindungan sosial ini pun, kata Huda, menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan semua pihak dalam sistem jaminan sosial nasional, baik ketenagakerjaan maupun kesehatan.

Namun, ia menyoroti juga pentingnya kejelasan skema yang harus diatur oleh regulator, mengingat tidak sedikit mitra pengemudi yang tergabung dan menjalankan pekerjaannya di sejumlah platform atau aplikasi yang berbeda.

“Tugas pemerintah membuat skema yang pas untuk pengemudi transportasi online ini agar semua tercakup program jaminan sosial namun tidak menimbulkan pembayaran yang berganda,” kata dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai keberlanjutan dan kepastian kerja bagi para peserta Magang Nasional sangat penting untuk ditelaah lebih jauh dengan industri.

“Grand design dari program magang yang mestinya harus disesuaikan dengan kebijakan industri atau kebijakan pengembangan usaha, bisnis dan sektor yang mana (yang relevan) itu menjadi sangat penting,” kata Faisal saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Dengan mempertimbangkan relevansi program dan kebutuhan dunia kerja, lanjut dia, diharapkan peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman sebelum memasuki pasar kerja, tapi juga kepastian dalam memulai karier dengan matang.

“Jadi diperlukan dialog, koordinasi dengan pihak industrinya supaya nanti program magang ini betul-betul sesuai dengan kebutuhan dan arah prioritas ke depan,” ujar dia.

Senada dengan Faisal, Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan perusahaan juga diharapkan memiliki kepastian bagi para peserta magang agar dapat bekerja setelah menjalani setidaknya enam bulan dari program itu.

“Kita tetap mendorong adanya kepastian karier peserta magang yang diperjelas. Itu yang paling penting dari program Magang Nasional ini,” kata Nailul.

Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sebanyak 11.949 orang telah menyelesaikan Magang Nasional Tahap I.

Kemnaker pun masih melakukan pengumpulan data terkait jumlah peserta magang yang sudah direkrut oleh perusahaan tempat mereka menjalankan program.

Dari informasi terakhir, Kemnaker mencatat sudah ada perusahaan yang merekrut 20-30 persen dari peserta magang tersebut.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Maka sudah sewajarnya ada pembagian porsi uang saku kepada perusahaan yang menikmati modal labor tersebut

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai rencana patungan uang saku untuk peserta Program Magang Nasional antara pemerintah dan perusahaan wajar untuk dilakukan.

Menurut Nailul, pembagian beban (burden sharing) ini wajar karena pada pelaksanaan Magang Nasional pertama, seluruh uang saku ditanggung oleh negara, sementara perusahaan mitra penyelenggara magang juga mendapatkan hasil yang produktif dari keikutsertaan peserta lulusan baru (fresh graduate) perguruan tinggi tersebut.

“Maka sudah sewajarnya ada pembagian porsi uang saku kepada perusahaan yang menikmati modal labor tersebut. Mereka secara output produksi meningkat, namun tidak mengeluarkan biaya,” kata Nailul saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

“Jadi secara tata kelola program harusnya memang ada share juga dari perusahaan. Seharusnya, itu perusahaan juga sudah diuntungkan,” ujarnya menambahkan.

Senada, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai wacana pembagian kontribusi bagi uang saku peserta Magang Nasional memerlukan diskusi, dialog, dan koordinasi yang kuat antara pemerintah dengan industri.

“Apalagi kalau kemudian industrinya mau dibebani juga untuk sebagian daripada honornya, begitu,” ujar Faisal.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan tengah mengkaji usulan terkait kontribusi uang saku untuk peserta Magang Nasional yang dibagi antara pemerintah dengan perusahaan mitra penyelenggara program.

“Kita sedang mengkaji untuk melibatkan perusahaan lebih aktif, sehingga sudah mulai ada usulan nanti uang sakunya itu harus ada share kontribusi dari perusahaan, walaupun tidak dominan,” kata Yassierli di Jakarta, Jumat (24/4).

Lebih lanjut, ia mengatakan pertimbangan ini menyusul pembinaan intens dari perusahaan kepada para peserta, yang ia nilai cukup terukur.

“Dan komitmen seperti itu akan semakin baik kalau kita juga minta dari awal ada komitmen perusahaan terkait dengan kontribusinya, dan kewajiban untuk memberikan sertifikat kompetensi di akhir program nantinya,” ujarnya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Masalahnya dia berpotensi menjadi kompetitor dari UMKM-UMKM yang ada di desa, selama produk yang dijual itu produk subsidi dan relatif sejenis

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyarankan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) difokuskan pada fungsi agregasi produk agar tidak bersinggungan dengan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di desa.

“Koperasi Desa Merah Putih ini sebaiknya menjadi agregator dari produk-produk UMKM untuk bisa dijual dengan gerai, dibandingkan menjadi kompetitor,” kata Bhima kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Ia menilai potensi tumpang tindih dapat muncul apabila koperasi menjual produk subsidi yang sejenis dengan barang yang telah dipasarkan pelaku usaha lokal.

“Masalahnya dia berpotensi menjadi kompetitor dari UMKM-UMKM yang ada di desa, selama produk yang dijual itu produk subsidi dan relatif sejenis,” ujarnya.

Menurut Bhima, fungsi agregasi memungkinkan koperasi menghimpun produksi pelaku usaha kecil, kemudian meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan dan pengemasan sebelum dipasarkan ke pembeli yang lebih luas.

Dengan peran tersebut, koperasi dinilai dapat memperluas akses pasar UMKM sekaligus memperkuat rantai pasok di tingkat desa.

"Jadi kalau ada UMKM di situ misalnya memproduksi porang, KDMP ini harus bisa packaging, harus bisa mengolah, dan juga bahkan mencari pembeli-pembeli di luar dari desa itu," ucap Bhima.

Selain itu, ia menekankan pentingnya perancangan model usaha koperasi yang tidak hanya berorientasi pada penjualan, tetapi juga pengembangan kapasitas pelaku usaha lokal.

Di sisi lain, Bhima juga mengingatkan perlunya kehati-hatian dalam aspek pembiayaan program, mengingat skema yang melibatkan APBN, dana transfer ke daerah, hingga Dana Desa berpotensi menekan ruang fiskal.

Ia menambahkan, jika tidak dikelola dengan baik, risiko kegagalan usaha dapat berdampak berantai terhadap fiskal pemerintah pusat dan daerah, serta sektor perbankan.

“Kalau gagal secara bisnis, efeknya bisa berantai, bukan cuma ke fiskal pusat dan daerah, tapi juga ke sektor perbankan, NPL (non-performing loan/kredit bermasalah)-nya bisa tinggi,” tuturnya.

Sementara itu, pemerintah menegaskan keberadaan Koperasi Desa Merah Putih tidak ditujukan untuk menggantikan atau mematikan usaha kecil di desa.

Staf Khusus Menteri Koperasi Bidang Ekonomi Produktif dan Kreatif Usaha Koperasi Ambar Pertiwiningrum menyatakan koperasi desa justru diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat melalui skema keanggotaan dan pembiayaan.

“KDMP tidak akan mematikan usaha kecil, tidak akan mematikan warung-warung kecil. Bahkan warung kecil milik warga akan menjadi anggota koperasi,” ungkap Ambar.

Menurut dia, pelaku usaha kecil di desa dapat memanfaatkan koperasi sebagai akses pembiayaan melalui unit simpan pinjam untuk mengembangkan usaha, sehingga koperasi berperan sebagai wadah pemberdayaan.

Sebelumnya, pemerintah berencana untuk membentuk sekitar 80.000 unit KDMP di seluruh Indonesia dengan target pembangunan sekitar 20.000 hingga 30.000 unit KDMP dapat diselesaikan pada Juni 2026, sebagai tahap awal percepatan program di berbagai daerah.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Kebijakan Publik dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Media Wahyudi Askar menilai rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dapat menjaga ruang fiskal di tengah tingginya harga minyak dunia.

“Menaikkan harga BBM nonsubsidi secara prinsip tepat. Alasannya, pertama tekanan APBN kita lumayan besar dan harga minyak global masih sangat tinggi,” ujar Media dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, harga minyak global masih sangat tinggi sehingga bila BBM nonsubsidi tidak disesuaikan akan semakin menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta kinerja badan usaha, baik milik negara maupun swasta.

“Jadi beban fiskal negara meningkat karena subsidi dan kompensasi energi,” kata Media.

Media meyakini dengan menaikkan BBM nonsubsidi, ruang fiskal dapat terjaga karena mengurangi kebutuhan subsidi. Ia menyebut selama ini harga BBM nonsubsidi memang mengikuti perkembangan harga pasar.

Apabila harga di pasar global naik, harga jualnya juga akan naik. Jika tidak, hal tersebut akan membuat Pertamina merugi.

Meski begitu, Media menyebut opsi menaikkan harga Pertamax 92 tetap memiliki risiko. Selama ini konsumen Pertamax 92 digolongkan sebagai masyarakat kelas menengah ke atas.

Media khawatir kenaikan ini akan menimbulkan pergeseran, dari yang selama ini mengonsumsi Pertamax 92 beralih ke Pertalite.

“Ada kendaraan tertentu yang kemudian akhirnya berpindah dari Pertamax ke Pertalite. Jadi konsumsi Pertalite menjadi lebih banyak dan ini malah membebani APBN juga. Hal ini harus diantisipasi,” ujar dia.

Media juga menyoroti subsidi yang tidak tepat sasaran yang kemudian berimplikasi pada tekanan besar terhadap APBN.

Menurut dia, sudah saatnya penyaluran BBM bersubsidi berbasis data, bukan lagi berbasis barang sehingga BBM bersubsidi tidak lagi dinikmati oleh masyarakat mampu. Solusi lain adalah dengan membenahi transportasi publik.

“Transportasi publik seperti kereta, bus, serta tata kota yang baik perlu didukung dengan standar efisiensi dan kenyamanan yang lebih baik. Dengan demikian, penggunaan kendaraan pribadi dapat ditekan,” katanya.

Secara keseluruhan, agar pola ini tidak terus berulang, Media berharap pemerintah mencari solusi jangka panjang agar ketahanan energi nasional tidak lagi bergantung pada impor.

Ia mendorong penguatan produksi dalam negeri dan efisiensi kilang yang ada. Selain itu, Media juga menilai perlunya percepatan transisi energi ke energi terbarukan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi tahap selanjutnya akan dipengaruhi oleh perkembangan harga minyak dunia.

Bahlil menyampaikan penyesuaian harga tahap pertama telah berlangsung. Per 18 April 2026, Pertamina Patra Niaga menerapkan harga baru BBM nonsubsidi untuk Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite.

Adapun rincian perubahan harga, yakni Pertamax Turbo dari Rp13.100 per liter menjadi Rp19.400 per liter, Dexlite dari Rp14.200 per liter menjadi Rp23.600 per liter, dan Pertamina Dex dari Rp14.500 per liter menjadi Rp23.900 per liter.

Untuk saat ini, harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax (RON 92) masih dipertahankan di Rp12.300 per liter dan Pertamax Green Rp12.900 per liter.

Pertamina juga masih mempertahankan harga BBM subsidi jenis Pertalite yang sebesar Rp10.000 per liter dan Biosolar sebesar Rp6.800 per liter.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jadi pertimbangannya (dalam memberikan insentif fiskal), tidak hanya serapan tenaga kerja, tetapi juga nilai tambah yang dihasilkan di industri midstream,

Jakarta (ANTARA) - Center of Economic and Law Studies (Celios) mendukung langkah pemerintah memprioritaskan insentif fiskal bagi investasi yang menyerap tenaga kerja, sekaligus mendorong agar kebijakan tersebut juga diarahkan ke industri menengah (midstream) guna meningkatkan nilai tambah domestik.

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menilai insentif perpajakan dalam program hilirisasi selama ini masih terkonsentrasi di sektor hulu, sehingga manfaat ekonomi domestik belum optimal.

“Industri midstream ini juga harus diberikan lebih banyak insentif” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Ia mencontohkan sektor seperti industri prekursor baterai dan manufaktur modul panel surya sebagai sektor strategis yang perlu diperkuat melalui insentif fiskal.

Dengan penguatan di sektor tersebut, Bhima menyebut Indonesia tidak hanya memanfaatkan bahan baku domestik, tetapi juga dapat mengurangi impor produk hilir.

“Jadi pertimbangannya (dalam memberikan insentif fiskal), tidak hanya serapan tenaga kerja, tetapi juga nilai tambah yang dihasilkan di industri midstream,” katanya.

Celios juga mendorong agar perumusan kebijakan insentif dilakukan secara lebih partisipatif dengan melibatkan para ahli dan pemangku kepentingan, termasuk di sektor hilirisasi mineral.

Selain itu, pemerintah diharapkan memastikan desain insentif tetap sejalan dengan kebijakan global, termasuk penerapan pajak minimum global 15 persen yang membatasi ruang pemberian insentif fiskal ekstrem.

Bhima juga menekankan pentingnya pengawasan dalam pemberian insentif agar perusahaan benar-benar memenuhi komitmen, termasuk penyerapan tenaga kerja lokal dan kepatuhan terhadap tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

“Pengawasan insentif fiskal ini menjadi penting untuk melihat apakah perusahaan yang diberikan insentif itu perform. Ini harus dimonitor terus oleh Kementerian Keuangan dan kementerian teknis,” ucap Bhima.

Pemerintah sebelumnya menyatakan menggeser prioritas insentif fiskal dari berbasis nilai investasi besar menjadi berbasis penyerapan tenaga kerja.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Kamis (23/4), mencontohkan proyek pengolahan kelapa senilai 100 juta dolar AS atau sekitar Rp1,72 triliun di Morowali yang berpotensi menyerap 10.000 tenaga kerja, meski nilai investasinya relatif kecil.

“Parameter kita tidak semata-mata insentif itu diberikan karena investasi yang besar, tetapi kami melihat juga penyerapan tenaga kerjanya,” kata Rosan.

Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong iklim investasi di tanah air yang lebih baik sekaligus menekan tingkat pengangguran.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Banyak insentif seperti tax holiday dan tax allowance tidak efektif. Misalnya di sektor smelter, ada perusahaan yang justru mencatat kerugian setelah mendapat insentif, sehingga kontribusinya terhadap penerimaan negara juga tidak optimal,

Jakarta (ANTARA) - Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai langkah pemerintah mereformulasi insentif pajak dari berbasis padat modal ke padat karya sudah tepat, mengingat besarnya belanja perpajakan selama ini belum optimal menciptakan lapangan kerja.

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menyebut, pemerintah setiap tahun mengalokasikan sekitar Rp130 triliun untuk belanja pajak, khususnya di sektor industri manufaktur. Namun, besaran insentif tersebut dinilai belum berkorelasi langsung dengan penyerapan tenaga kerja.

“Banyak insentif seperti tax holiday dan tax allowance tidak efektif. Misalnya di sektor smelter, ada perusahaan yang justru mencatat kerugian setelah mendapat insentif, sehingga kontribusinya terhadap penerimaan negara juga tidak optimal,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Bhima menekankan bahwa reformulasi insentif pajak perlu diarahkan agar lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, diperlukan perencanaan industri yang jelas untuk menentukan sektor prioritas dalam kebijakan insentif.

Celios juga menyoroti pentingnya pengawasan setelah pemberian insentif agar perusahaan benar-benar memenuhi komitmen, termasuk penyerapan tenaga kerja lokal dan kepatuhan terhadap tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

“Pengawasan insentif fiskal ini menjadi penting untuk melihat apakah perusahaan yang diberikan insentif itu perform. Ini harus dimonitor terus oleh Kementerian Keuangan dan kementerian teknis,” ucap dia.

Di sisi lain, Bhima mengingatkan bahwa kebijakan insentif pajak perlu diselaraskan dengan tren global, termasuk penerapan pajak minimum global 15 persen yang menjadi bagian dari kesepakatan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan G20.

Pemerintah sebelumnya menyatakan akan memprioritaskan insentif fiskal bagi investasi yang mampu menyerap tenaga kerja, bukan lagi semata-mata berdasarkan nilai investasi besar.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Kamis (23/4), mencontohkan proyek pengolahan kelapa senilai 100 juta dolar AS atau sekitar Rp1,72 triliun di Morowali, Sulawesi Tengah, yang berpotensi menyerap 10.000 tenaga kerja, meski nilai investasi relatif kecil.

“Parameter kita tidak semata-mata insentif itu diberikan karena investasi yang besar, tetapi kami melihat juga penyerapan tenaga kerjanya,” kata Rosan.

Ia berharap kebijakan ini dapat mendorong iklim investasi di tanah air menjadi lebih baik dan menjadi solusi menekan angka pengangguran.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026