Jakarta (ANTARA) - Kepala Center for Sharia Economic Development (CSED) Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nur Hidayah mengatakan industri halal dan keuangan syariah harus menjadi satu kesatuan yang saling menguatkan serta terintegrasi.

“Kalau kita melihat dalam kondisi objektif keuangan dan ekonomi syariah di Indonesia ini masih menjadi sektor yang berjalan masing-masing. Industri halal menghasilkan aktivitas ekonomi, sedangkan keuangan syariah menyediakan pembiayaan, investasi, mitigasi risiko,” ujarnya dalam agenda SGIE Indonesia Merosot: Evaluasi Kebijakan dan Industri Halal Nasional yang diadakan secara virtual di Jakarta, Senin.

Dia menegaskan bahwa keterkaitan antara industri halal dan lembaga keuangan syariah belum berjalan optimal. Padahal, negara-negara yang sukses dalam ekonomi halal selalu menerapkan integrasi kuat antara kedua sektor tersebut, sehingga dapat mendukung satu sama lain.

Akibatnya, keuangan syariah Indonesia, lanjutnya, belum mampu menjadi mesin pembiayaan utama dalam pengembangan industri halal nasional.

Hal itu khususnya terjadi pada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), yang pelaku usahanya telah mengantongi sertifikat halal, tetapi justru masih banyak bertumpu pada pembiayaan konvensional karena menghadapi kesulitan dalam memperoleh skema pembiayaan kompetitif dari lembaga keuangan syariah.

Fenomena ini dianggap menyingkap adanya celah dalam Undang-Undang (UU) Jaminan Produk Halal yang implementasinya sejauh ini masih menitikberatkan kewajiban sertifikasi halal hanya pada aspek bahan baku (ingredients) dan proses produksinya saja.

Ke depan, lanjut Nur Hidayah, rantai halal harus dipandang sebagai satu kesatuan utuh yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Pelaku usaha yang mengklaim dan memiliki sertifikasi produk halal idealnya turut mengiringi aktivitas dengan pembiayaan dari sektor keuangan syariah.

Menurut dia, langkah itu penting karena industri keuangan syariah yang masih dalam kategori pemula (infant) seringkali kalah daya saing saat dipaksa berkompetisi langsung di medan laga yang sama (playing fair field) dengan industri konvensional yang sudah sangat mapan.

“Di sinilah sesungguhnya perlu intervensi dari pemerintah untuk memberikan kebijakan yang afirmatif, kebijakan yang protektif terhadap industri keuangan syariah dan memberikan insentif bagi sektor ini yang akan memberikan pembiayaan, khususnya kepada UMKM halal, sehingga keuangan syariah bisa menjadi preferensi utama dalam pembiayaan mereka,” katanya.

Data penelusuran ANTARA menyebutkan, Indonesia merupakan salah satu kekuatan utama ekonomi syariah dunia.

Dalam berbagai laporan ekonomi Islam global, Indonesia berada di kelompok teratas dunia dan mempertahankan posisi kuat dalam sektor makanan halal, keuangan syariah, fesyen Muslim, serta produk halal lainnya.

Dari sisi perdagangan, ekspor produk halal Indonesia terus tumbuh. Data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menunjukkan nilai ekspor produk halal Indonesia mencapai sekitar 41,42 miliar dolar AS pada Januari–Oktober 2024, dengan surplus perdagangan sekitar 29,09 miliar dolar AS. Sektor makanan olahan masih menjadi kontributor terbesar, disusul fesyen Muslim, farmasi, dan kosmetik.

Karena itu, wajar jika BPJPH mengatakan ekosistem industri dan rantai pasok halal yang berada di bawah pengawasan dan regulasi jaminan produk halal (JPH), hingga saat ini memberikan kontribusi sekitar 27 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dengan nilai mencapai sekitar Rp4.900 triliun.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

Dorong transaksi perdagangan internasional menggunakan mata uang lokal dengan negara mitra, seperti Jepang, China, atau Thailand untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS

Jakarta (ANTARA) - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai implementasi Local Currency Transaction (LCT), penguatan orientasi ekspor, diversifikasi rantai pasok, serta efisiensi operasional menjadi langkah efektif untuk memitigasi tekanan akibat fluktuasi kurs ke sektor industri.

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti dihubungi di Jakarta, Jumat menyampaikan salah satu strategi yang perlu diperkuat adalah diversifikasi rantai pasok (supply chain) agar industri tidak bergantung pada satu negara pemasok.

Langkah ini dapat dilakukan dengan mencari alternatif pemasok dari negara yang memiliki biaya produksi lebih kompetitif sekaligus meningkatkan penggunaan komponen dan bahan baku dalam negeri.

Selain itu, penerapan Local Currency Transaction (LCT) dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi perdagangan internasional.

Melalui skema ini, menurutnya perdagangan dapat dilakukan menggunakan mata uang lokal dengan negara mitra seperti Jepang, China, maupun Thailand.

“Dorong transaksi perdagangan internasional menggunakan mata uang lokal dengan negara mitra, seperti Jepang, China, atau Thailand untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS,” ujar Esther.

Di sisi lain, Esther melihat pelemahan nilai tukar juga dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk memperkuat kinerja ekspor nasional.

Menurut dia, produk Indonesia menjadi relatif lebih murah di pasar internasional sehingga berpotensi meningkatkan daya saing dan permintaan dari pembeli luar negeri.

“Jadikan pelemahan nilai tukar sebagai peluang untuk meningkatkan daya saing produk di pasar global karena harga barang ekspor menjadi relatif lebih murah bagi pembeli luar negeri,” katanya.

Untuk menjaga keberlanjutan bisnis di tengah tekanan biaya produksi, Esther juga mengingatkan pentingnya evaluasi strategi harga.

Pelaku industri disarankan tidak terjebak dalam perang harga, melainkan fokus meningkatkan nilai tambah produk melalui kualitas, garansi, maupun layanan purna jual.

“Alih-alih melakukan perang harga, fokuslah pada peningkatan nilai tambah produk seperti kualitas, garansi, dan layanan purna jual agar konsumen tetap loyal meskipun harga disesuaikan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Esther menekankan bahwa efisiensi dan otomatisasi menjadi faktor penting untuk memperkuat daya tahan industri dalam menghadapi gejolak nilai tukar.

Perusahaan perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur pengeluaran dan mengarahkan investasi pada teknologi yang mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menekan biaya operasional jangka panjang.

“Evaluasi pengeluaran secara menyeluruh dan investasikan dana pada otomatisasi proses bisnis untuk menekan biaya operasional atau overhead dalam jangka panjang,” kata Esther.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Makroekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengingatkan konsumsi rumah tangga berpotensi melemah pada paruh kedua 2026 jika harga kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan dalam beberapa bulan ke depan.

Peringatan tersebut disampaikan menyusul inflasi tahunan Mei 2026 yang mencapai 3,08 persen dan mulai memberikan tekanan terhadap daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah bawah yang sebagian besar pengeluarannya dialokasikan untuk kebutuhan pangan.

“Inflasi tahunan Mei 2026 yang mencapai 3,08 persen mulai memberikan tekanan terhadap daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah bawah yang sebagian besar pengeluarannya digunakan untuk kebutuhan pangan,” ujar Rizal kepada Kompas.com, Jumat (5/6/2026).

Menurut Rizal, kenaikan harga sejumlah komoditas pangan seperti cabai merah, minyak goreng, bawang merah, tomat, dan beras menjadi faktor yang paling dirasakan masyarakat karena merupakan kebutuhan konsumsi sehari-hari.

Ia menjelaskan, kondisi tersebut mulai mendorong masyarakat untuk mengurangi belanja nonprimer guna menyesuaikan pengeluaran rumah tangga di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok.

Rizal menilai tekanan terhadap daya beli semakin terasa karena kenaikan harga pangan terjadi bersamaan dengan meningkatnya biaya energi dan transportasi.

Sementara itu, pertumbuhan pendapatan masyarakat dinilai belum sepenuhnya mampu mengimbangi kenaikan biaya hidup.

Kelompok pekerja informal, buruh, masyarakat berpenghasilan tetap rendah, serta kelas menengah rentan disebut menjadi kelompok yang paling terdampak akibat ruang konsumsi yang semakin terbatas.

“Di tengah kenaikan harga pangan, energi, dan transportasi, pertumbuhan pendapatan masyarakat saat ini belum sepenuhnya mampu mengimbangi kenaikan biaya hidup,” katanya.

Meski demikian, Rizal menilai program pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masih berpotensi membantu menjaga konsumsi rumah tangga dan aktivitas ekonomi domestik.

Namun, efektivitas berbagai program tersebut akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga pangan, memperkuat sistem distribusi, serta memastikan stimulus ekonomi dan bantuan sosial tepat sasaran.

“Program pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebenarnya dapat membantu menjaga konsumsi dan aktivitas ekonomi domestik. Namun efektivitasnya akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga pangan dan memastikan stimulus tepat sasaran,” ujar Rizal.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa konsumsi rumah tangga masih menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena itu, risiko pelemahan konsumsi perlu diantisipasi sejak dini melalui pengendalian inflasi, terutama pada kelompok pangan.

“Jika harga kebutuhan pokok terus meningkat dalam beberapa bulan ke depan, maka terdapat risiko konsumsi rumah tangga akan melemah pada paruh kedua 2026,” kata Rizal.

Menurut dia, pengendalian inflasi pangan menjadi faktor penting untuk menjaga daya beli masyarakat agar tekanan terhadap konsumsi tidak semakin dalam dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.

“Karena itu, pengendalian inflasi pangan menjadi sangat penting agar tekanan terhadap daya beli tidak semakin dalam dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga,” ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Nilai tukar rupiah terus mencetak rekor pelemahan baru selama beberapa bulan terakhir. Kini rupiah telah menembus level Rp 18.000 per dollar Amerika Serikat (AS).

Sementara itu, harga minyak dunia juga meningkat akbat ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Pada Jumat (5/6/2026) harga minyak mentah brent yang menjadi acuan internasional mencapai 95,03 dollar AS per barrel.

Sebagai negara yang masih bergantung pada impor minyak, pelemahan kurs dan kenaikan harga minyak dunia tersebut berpotensi meningkatkan beban impor energi dan menambah tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memperkirakan setiap pelemahan nilai tukar rupiah sebesar Rp 250 terhadap dollar AS berpotensi menambah beban impor minyak Indonesia sekitar Rp 7,10 triliun.

Dalam laporan Center of Macroeconomics and Finance (MacFin) INDEF, perhitungan itu dilakukan menggunakan asumsi dasar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, yakni kurs Rp 16.500 per dollar AS dan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) sebesar 70 dollar AS per barrel.

Berdasarkan data impor minyak tahun 2025, volume impor Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 405,56 juta barrel.

"Dengan volume tersebut, setiap kenaikan harga minyak 1 dollar AS per barrel pada kurs baseline menambah import bill sekitar Rp 6,69 triliun. Sementara itu, setiap pelemahan kurs Rp 250 per dollar AS pada ICP baseline 70 dollar AS per barrel menambah import bill sekitar Rp 7,10 triliun," tulis INDEF dalam laporannya yang dipublikasi Rabu (3/6/2026).

Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa gejolak nilai tukar memiliki dampak yang signifikan terhadap biaya impor energi Indonesia.

Simulasi Jika Kurs Rupiah Rp 18.000

INDEF juga mensimulasikan berbagai skenario kurs rupiah pada rentang Rp 15.000 hingga Rp 18.000 per dollar AS dengan harga minyak dunia antara 60 dollar AS hingga 110 dollar AS per barrel.

Hasilnya menunjukkan tekanan terhadap APBN mulai meningkat ketika pelemahan rupiah terjadi bersamaan dengan kenaikan harga minyak global.

Sementara saat ini nlai tukar rupiah telah tembus Rp 18.000 per dollar AS dan harga minya sudah mencapai di atas 90 dollar AS per barrel.

Dalam simulasi yang disusun INDEF, kombinasi kurs Rp18.000 per dollar AS dan harga minyak 90 dollar AS per barrel dapat menambah beban impor minyak sebesar Rp188,58 triliun dibandingkan asumsi dasar APBN 2026.

Akibatnya, defisit APBN berpotensi melebar dari target asumsi APBN 2026 sebesar 2,68 persen PDB, menjadi sekitar 3,41 persen PDB atau melampaui batas 3 persen yang selama ini menjadi acuan.

Dalam skenario lain, jika kurs rupiah berada di level Rp18.000 per dollar AS dan harga minyak mencapai 95 dollar AS per barrel, tambahan beban impor minyak diperkirakan mencapai Rp225,08 triliun dibandingkan baseline.

Dengan tambahan beban tersebut, defisit APBN berpotensi menjadi sekitar 3,56 persen terhadap PDB, lebih tinggi dibanding target defisit APBN 2026.

Sementara itu, ketika kurs rupiah berada di level Rp 18.000 per dollar AS dan harga minyak mencapai 100 dollar AS per barrel, tambahan beban impor minyak diperkirakan meningkat menjadi Rp 261,58 triliun dibandingkan asumsi dasar APBN 2026.

Kondisi tersebut berpotensi mendorong defisit APBN melebar hingga sekitar 3,7 persen terhadap PDB, jauh di atas target defisit APBN 2026 sebesar 2,68 persen PDB.

"Hasil simulasi menunjukkan bahwa defisit masih relatif terkendali pada skenario moderat, terutama ketika ICP berada di sekitar 70-80 dollar AS per barrel dan kurs tidak melemah jauh dari baseline. Namun, kombinasi kurs di atas Rp 17.000 per dollar AS dan harga minyak mendekati 90 dollar AS per barrel atau lebih mulai mendorong defisit mendekati atau melewati batas 3 persen PDB," jelas INDEF.

Oleh karenanya, INDEF merekomendasikan sejumlah langkah antisipasi, mulai dari pengendalian subsidi dan kompensasi energi, diversifikasi sumber pasokan energi, penguatan cadangan devisa, hingga penyesuaian harga energi yang lebih terarah agar tekanan biaya impor tidak sepenuhnya membebani APBN.

JAKARTA, KOMPAS.com – Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan setelah mengalami tekanan dan menjadi salah satu mata uang dengan pelemahan terdalam di Asia.

Berdasarkan pantauan Kompas.com pada Kamis (4/6/2026), kurs rupiah hari ini berada di level Rp 18.038 per dollar AS, setelah sebelumnya sempat menyentuh level Rp 18.044 per dollar AS. Ini adalah level terendah rupiah sepanjang masa.

Di tengah kondisi tersebut, pertanyaan yang muncul bagi masyarakat adalah sejauh mana pelemahan kurs benar-benar berdampak pada kehidupan sehari-hari.

ANTARA FOTO/Darryl Ramadhan ilustrasi rupiah dollar AS, dolar hari ini. Dolar ke rupiah. Dollar ke rupiah. Rupiah ke dollar. 1 dolar berapa rupiah hari ini.

Kajian terbaru Center of Macroeconomics and Finance (MacFin) Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) yang dipublikasikan pada Rabu (3/6/2026), menunjukkan dampak pelemahan rupiah tidak berhenti pada sektor keuangan atau perdagangan internasional.

Efeknya dapat merembet ke biaya energi, pangan, pakan ternak, hingga berbagai kebutuhan yang digunakan masyarakat setiap hari.

Dalam laporan Ambisi Pertumbuhan Ekonomi dan Gejolak Rupiah Saat Ini, INDEF mencatat Bank Indonesia (BI) telah menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen sebagai upaya menahan tekanan terhadap rupiah.

Langkah tersebut dilakukan di tengah tantangan stabilitas makroekonomi yang dinilai lebih besar dibanding sejumlah negara berkembang lain.

Di saat yang sama, pelemahan rupiah juga muncul ketika ruang fiskal pemerintah menghadapi tekanan. Laporan tersebut mencatat stabilitas fiskal semakin terancam oleh pelemahan nilai tukar rupiah yang pada saat kajian dilakukan berada di level Rp 17.734 per dollar AS.

Lalu, bagaimana pelemahan kurs rupiah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat?

SHUTTERSTOCK/APCHANEL Ilustrasi ekspor.

Pelemahan rupiah tidak otomatis menguntungkan ekspor

Salah satu pandangan yang sering muncul adalah pelemahan rupiah akan membuat ekspor Indonesia lebih kompetitif karena harga barang Indonesia menjadi lebih murah di pasar internasional.

Namun, analisis INDEF menunjukkan hubungan tersebut tidak sesederhana itu.

Berdasarkan data kurs rupiah terhadap dollar AS, ekspor, dan impor Indonesia sejak Januari 2015 hingga Maret 2026, secara level kurs rupiah memang memiliki korelasi positif cukup kuat dengan ekspor maupun impor, masing-masing sebesar 0,74.

Meski demikian, ketika dianalisis menggunakan pertumbuhan bulanan, tahunan, dan rata-rata bergerak tiga bulanan, hubungan kurs dengan ekspor maupun impor menjadi jauh lebih lemah.

Menurut INDEF, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelemahan rupiah tidak secara otomatis mendorong ekspor.

"Argumen bahwa dollar yang lebih kuat membantu ekspor perlu dilengkapi dengan faktor lain seperti harga komoditas, permintaan global, kandungan impor dalam produksi, dan struktur kontrak perdagangan," tulis INDEF dalam laporannya.

Artinya, pelemahan rupiah belum tentu langsung memberikan keuntungan besar bagi eksportir, sementara dampaknya terhadap biaya impor dapat dirasakan lebih cepat.

Dampak terasa pertama pada energi

Salah satu sektor yang paling sensitif terhadap pelemahan rupiah adalah energi.

INDEF mencatat impor Indonesia masih didominasi komoditas energi. Pada 2025, produk minyak olahan menjadi komoditas impor terbesar dengan nilai sekitar 13 miliar dollar AS.

SHUTTERSTOCK/SVEN HANSCHE Ilustrasi kapal tanker.

Di bawahnya terdapat minyak mentah senilai 9,3 miliar dollar AS.

Karena transaksi energi global sebagian besar menggunakan dollar AS, setiap penguatan dollar akan membuat biaya impor energi menjadi lebih mahal dalam rupiah.

Laporan INDEF menyebutkan struktur impor Indonesia menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sisi ekspor, tetapi juga langsung menekan biaya impor.

"Karena sebagian besar perdagangan global menggunakan dollar AS, kenaikan dollar membuat komoditas impor strategis menjadi lebih mahal dalam rupiah," tulis INDEF.

Bagi masyarakat, kenaikan biaya impor energi berpotensi memengaruhi biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga berbagai kebutuhan yang bergantung pada penggunaan bahan bakar.

Pangan dan pakan ternak ikut tertekan

Dampak berikutnya muncul pada sektor pangan.

Kajian INDEF menunjukkan ketergantungan impor Indonesia dari Amerika Serikat masih cukup besar pada sejumlah komoditas strategis. Komoditas tersebut antara lain distilling dregs, kedelai (soybeans), LPG, serta meat and offal meal.

Pangsa impor yang tinggi pada komoditas tersebut membuat pelemahan rupiah terhadap dollar AS berpotensi meningkatkan tekanan biaya pada energi, pangan, pakan ternak, dan berbagai input produksi.

Data impor Indonesia dari AS pada 2025 menunjukkan impor terbesar berasal dari butane LPG dan propane LPG yang masing-masing bernilai sekitar 1,3 miliar dollar AS.

Selain itu, Indonesia juga mengimpor kedelai sekitar 1 miliar dollar AS, serta gandum, minyak mentah, mesin telekomunikasi, distilling dregs, dan meat/offal meal.

shutterstock/Daniel Pawer Ilustrasi tempe.

Komoditas-komoditas tersebut memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Kedelai merupakan bahan baku utama tahu dan tempe. Gandum menjadi bahan baku berbagai produk makanan seperti mi, roti, dan biskuit. Sementara distilling dregs dan meat/offal meal digunakan sebagai bahan pakan ternak.

Karena itu, ketika biaya impor meningkat akibat pelemahan kurs, tekanan biaya dapat merambat ke rantai produksi yang lebih luas.

"Jika dollar menguat, biaya impor kelompok ini dapat meningkat," tulis INDEF.

Tekanan datang saat porsi belanja pangan masih besar

Dampak pelemahan rupiah menjadi semakin penting karena kondisi daya beli masyarakat juga menghadapi tantangan tersendiri.

Menurut INDEF, komponen terbesar konsumsi rumah tangga pada triwulan I 2026 masih berasal dari makanan dan minuman dengan porsi 36,03 persen. Angka tersebut jauh di atas kelompok pengeluaran lain, termasuk transportasi dan komunikasi yang mencapai 25,5 persen.

INDEF mencatat porsi pengeluaran untuk makanan dan minuman telah bertahan di kisaran 36 persen hingga 38 persen selama beberapa tahun terakhir.

Menurut lembaga tersebut, tingginya porsi anggaran pangan mengindikasikan bahwa pertumbuhan pendapatan riil masyarakat cenderung stagnan karena sebagian besar pendapatan langsung terserap untuk kebutuhan pokok.

Dalam situasi seperti itu, kenaikan biaya impor bahan pangan akibat pelemahan rupiah berpotensi semakin menambah tekanan terhadap pengeluaran rumah tangga.

Efek berantai ke daya beli

Kajian INDEF juga menunjukkan kualitas pertumbuhan ekonomi masih menghadapi tantangan dari sisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan pekerja.

Shutterstock/Pramata Ilustrasi rupiah.

Jumlah pengangguran memang menurun tipis sebesar 0,55 persen, tetapi pemulihan tenaga kerja dinilai masih berlangsung lambat. Selain itu, tren kenaikan tenaga kerja informal lebih besar dibanding pekerja formal.

Di sisi lain, peningkatan upah belum sepenuhnya mampu mengimbangi kenaikan inflasi.

"Peningkatan inflasi menggerus daya beli dan kemampuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup semakin tertekan," jelas INDEF.

Ketika pelemahan rupiah menyebabkan biaya impor berbagai komoditas meningkat, tekanan terhadap inflasi dan daya beli menjadi salah satu risiko yang perlu dicermati.

Minyak mentah menjadi faktor penting

INDEF juga melakukan simulasi khusus mengenai dampak kurs terhadap impor minyak mentah.

Analisis tersebut menggunakan asumsi makro APBN 2026 dengan kurs Rp 16.500 per dollar AS, Indonesian Crude Price (ICP) sebesar 70 dollar AS per barel, dan defisit APBN 2,68 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Berdasarkan volume impor minyak 2025 yang diperkirakan mencapai sekitar 405,56 juta barel, INDEF menghitung setiap kenaikan harga minyak 1 dollar AS per barrel pada kurs baseline dapat menambah tagihan impor sekitar Rp 6,69 triliun.

Sementara itu, setiap pelemahan kurs sebesar Rp 250 per dollar AS pada asumsi harga minyak 70 dollar AS per barel dapat menambah tagihan impor sekitar Rp 7,10 triliun.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kombinasi pelemahan rupiah dan kenaikan harga minyak dunia dapat memperbesar biaya impor energi yang harus ditanggung perekonomian.

Di tengah kondisi rupiah yang melemah, kajian INDEF menggambarkan bahwa dampak kurs tidak hanya terlihat pada pasar keuangan, tetapi juga berkaitan dengan berbagai komoditas yang dekat dengan kehidupan masyarakat, mulai dari energi, pangan, pakan ternak, hingga berbagai bahan baku industri yang masih bergantung pada impor.

Perbaikan standar keselamatan dan pengawasan juga menjadi mutlak untuk kemudian ekosistem ojek online ini bisa dimasukkan dalam perundang-undangan ke depan

Jakarta (ANTARA) - Advisor Paramadina Public Policy Institute (PPPI) Ahmad Khoirul Umam mengatakan penting bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk pelaku industri, pemerintah dan pakar untuk membangun ekosistem industri layanan transportasi online atau dalam jaringan (daring) yang kondusif dan berkelanjutan.

“Kita berharap semua elemen, semua stakeholders membangun ekosistem ini dengan kondusif,” kata Umam dalam peluncuran hasil riset “Masa Depan Ojek Online di Indonesia” oleh PPPI dan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) secara virtual di Jakarta, Rabu.

Hal ini, lanjut dia, menyusul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 terkait potongan pendapatan mitra pengemudi ojek online (ojol) yang diumumkan pada awal Mei 2026.

Umam juga merekomendasikan adanya ruang dialog dari para pemangku kepentingan terkait dalam penyusunan hingga pengambilan keputusan pemerintah agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan terukur.

“Ini terkait dengan konteks yang secara general kami berharap ini kemudian bisa diakomodir oleh pemerintah, terutama dalam penataan regulasi yang sebagaimana kemarin disampaikan oleh Pak Presiden (Prabowo Subianto) akan diakomodir dalam Perpres (27/2026) yang akan dikeluarkan,” ujar dia.

Lebih lanjut, adalah regulasi yang jelas sebagai kepastian payung hukum yang kuat bagi industri ojol di Indonesia.

Langkah ini kemudian dapat disempurnakan dengan adanya satu komite lintas kementerian dan lembaga yang bisa mengatur dan mengelola ekosistem transportasi daring, baik itu Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), hingga Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Terkait penataan tarif, PPPI merekomendasikan pemerintah untuk tetap mempertimbangkan kondisi daerah, kemampuan dan kemauan membayar masyarakat, serta berbasis pada data empiris dan metode perhitungan yang tepat.

“Tarif oleh pemerintah pusat memang sebaiknya tetap mempertimbangkan capacity to pay dari masyarakat, dan tentu bisa mempertimbangkan aspek-aspek dari perspektif perusahaan aplikasi, sehingga kemudian lebih balance dalam pengaturannya di sana,” kata Umam.

Selain itu, pengaturan komisi juga diharapkan tetap mempertimbangkan antara keberlanjutan perusahaan aplikasi, stabilitas order, manfaat, insentif, perlindungan mitra pengemudi, keberlanjutan UMKM, kualitas layanan, dan kemampuan membayar oleh konsumen.

“Kemudian terkait status kemitraan. Memang di basis ini dari para narasumber kita mendorong model kemitraan dengan fleksibilitas, tetapi sekali lagi penguatan perlindungan minimum melalui jaminan sosial dan juga asuransi juga harus diperhatikan, harus diperkuat ke depan,” ujar Umam.

“Perbaikan standar keselamatan dan pengawasan juga menjadi mutlak untuk kemudian ekosistem ojek online ini bisa dimasukkan dalam perundang-undangan ke depan,” katanya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mencatat kontribusi ekosistem dan layanan transportasi daring termasuk ojek online (ojol) terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional mencapai Rp565 triliun.

"Transportasi ojek online ini ternyata menyumbang hampir Rp565 triliun atau setara 2,37 persen dari PDB," kata Kepala Pusat Makroekonomi Indef M Rizal Taufikurahman dalam diskusi virtual di Jakarta, Rabu.

Berdasarkan riset "Masa Depan Ojek Online di Indonesia" oleh Paramadina Public Policy Institute (PPPI) dan Indef, angka tersebut merupakan total dari dampak langsung dan tidak langsung dari ojol.

Rizal mengatakan dampak langsung dan tidak langsung tersebut masing-masing mencapai sekitar Rp169 triliun dan Rp396 triliun.

Porsi kontribusi terbesar berasal dari multiplier effect/spillover lintas sektor.

Kontribusi itu juga didominasi oleh ojol roda dua, yang lebih besar dibanding taksi online roda empat dengan proporsi 2,1 kali.

"Artinya, angka ini bukan angka kecil. Bayangkan, 2,4 persen terhadap PDB, angka hampir Rp565 triliun ini, ini justru memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap multiplier effect dan spillover-nya. Artinya apa? Ojek online itu memberikan nilai tambah, ini bukan multiplier lagi, nilai tambah terhadap PDB kita, berbasis pada sektor-sektor di sistem ekonomi kita," jelasnya.

Bicara mengenai nilai tambah ojol bagi berbagai sektor terkait, Rizal memberikan contoh bagaimana ekosistem layanan ini turut membantu sektor lain seperti perdagangan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), hingga logistik.

Riset tersebut juga menunjukkan bahwa transportasi daring ini turut menciptakan 2,62 juta pekerjaan turunan pada ekosistem UMKM dan ekonomi digital.

Sementara, ekosistem transportasi daring menyerap 2,91 juta mitra pengemudi dan berfungsi sebagai employment buffer bagi pekerja urban berkeahlian rendah-menengah atau bahkan korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Jadi, tentu multiplier effect atau spillover antarsektor inilah yang kemudian memberikan impact yang cukup signifikan terhadap kinerja ekonomi kita. Jadi kita bisa lihat sekarang ojek online ini ternyata punya kontribusi yang luar biasa," ujar Rizal.

Selain itu, riset tersebut juga menemukan bahwa ojol berperan dalam menekan inflasi hingga 0,16 persen melalui lalu lintas barang dan jasa serta konsumsi pengguna.

Hal ini, lanjut dia, mengindikasikan ojol turut berkontribusi dalam meningkatkan volume produksi dan menurunkan biaya distribusi, sehingga harga barang turun.

"Ojek online menekan inflasi. Jadi, lalu lalang, lalu lintas barang dan jasa ternyata menekan angka inflasi," kata Rizal.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Riset terbaru Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) bersama Universitas Paramadina mengungkap kontribusi besar ekosistem ojek online (ojol) terhadap perekonomian nasional. Studi tersebut menunjukkan transportasi online menyumbang sekitar Rp 564,79 triliun atau setara 2,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, serta berkontribusi menekan laju inflasi hingga 0,16%.

Kepala Makroekonomi dan Keuangan INDEF, Muhammad Rizal Taufikurahman, mengatakan hasil penelitian mereka menunjukkan kehadiran ojek online tidak hanya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan aktivitas ekonomi. Ojek online juga menghasilkan efek berganda atau multiplier effect yang luas terhadap berbagai sektor usaha.

"Berdasarkan perhitungan kami, transportasi online memberikan kontribusi hampir Rp 565 triliun atau sekitar 2,37% terhadap PDB Indonesia. Ini bukan angka kecil dan menunjukkan bahwa sektor ini memberikan nilai tambah yang signifikan bagi perekonomian nasional," ujar Rizal dalam pemaparan hasil riset "Masa Depan Ojek Online di Indonesia" di Jakarta, Rabu (3/6).

Rizal menjelaskan, kontribusi tersebut berasal dari dampak langsung dan tidak langsung yang dihasilkan ekosistem transportasi online. Dampak langsung terhadap perekonomian mencapai sekitar Rp 169,12 triliun yang berasal dari aktivitas sektor transportasi dan jasa terkait.

Sementara itu, dampak tidak langsung melalui berbagai sektor pendukung mencapai sekitar Rp 395,67 triliun. Rinciannya, kontribusi dari ekosistem roda dua mencapai Rp 268,7 triliun, sedangkan roda empat sekitar Rp 126,97 triliun.

"Hasil perhitungan kami menunjukkan kontribusi roda dua jauh lebih besar dibandingkan roda empat. Ini menunjukkan besarnya efek spillover yang dihasilkan layanan ojek online terhadap aktivitas ekonomi masyarakat," kata Rizal.

Menurut dia, kontribusi tersebut terbentuk melalui keterkaitan antar sektor ekonomi seperti kehadiran ojek online mendorong aktivitas perdagangan, logistik, usaha mikro kecil menengah (UMKM), hingga sektor jasa lainnya yang kemudian menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Riset ini juga menemukan keberadaan ojek online berpengaruh terhadap sejumlah indikator makroekonomi utama. Konsumsi rumah tangga riil meningkat hingga 3,26%, sementara upah riil masyarakat naik 2,37%.

Selain itu, agregat inventori riil tercatat meningkat hingga 4,80%, pertumbuhan PDB riil turut terdorong sebesar 1,66%. Adapun nilai impor meningkat 1,07% dan nilai tambah ekonomi bertambah 0,89%.

Transportasi Online Melancarkan Distribusi, Menekan Inflasi

Temuan lain yang menarik adalah dampak transportasi online terhadap inflasi. Berdasarkan hasil penelitian, keberadaan ojek online berkontribusi menekan inflasi sebesar 0,16%.

Rizal mengatakan, perbaikan sistem distribusi barang dan jasa yang didukung oleh layanan transportasi online membuat arus logistik menjadi lebih cepat dan efisien. Kondisi tersebut membantu menekan biaya distribusi sehingga mampu meredam tekanan kenaikan harga di tingkat konsumen.

"Banyak riset di Indonesia (menunjukkan) mobilitas barang atau arus lalu lintas barang itu bisa menekan angka inflasi. Ternyata ojek online juga begitu, angkanya tidak kecil, 0,16%,” ujarnya.

Menurut Rizal, penurunan inflasi tersebut tidak berarti aktivitas ekonomi melemah. Sebaliknya, konsumsi masyarakat tetap tumbuh seiring meningkatnya pendapatan dan kesempatan kerja. Namun, kenaikan permintaan tidak sepenuhnya diterjemahkan menjadi lonjakan harga karena didukung oleh distribusi yang lebih efisien.

"Jadi, inflasi karena consumption bagus, tapi supaya tidak kemudian terlalu besar inflasinya, justru ditekan oleh kecepatan arus barang dan jasa," kata Rizal.

Jakarta (ANTARA) - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai omzet transaksi hewan kurban yang diproyeksikan mencapai Rp26 triliun pada Idul Adha 2026 memberikan dampak besar terhadap industri peternakan dan perputaran ekonomi peternak kecil.

“Secara umum, Idul Adha memberikan dampak multidimensi pada industri ternak, bertindak sebagai motor penggerak ekonomi yang memberikan lonjakan pendapatan signifikan bagi peternak kecil," kata Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti dihubungi di Jakarta, Jumat.

Ia menyebutkan, total omzet nasional hewan kurban pada 2026 diprediksi mencapai sekitar Rp26 triliun, yang menunjukkan besarnya perputaran ekonomi dari aktivitas penjualan hewan kurban, baik sapi maupun kambing di berbagai daerah.

"Total omzet nasional hewan kurban tahun 2026 diprediksi sekitar Rp26 triliun," kata dia.

Sementara itu, total transaksi atau omzet nasional hewan kurban pada 2025 diperkirakan mencapai Rp27,1 triliun. Angka tersebut menurun dibandingkan 2024 yang tercatat sebesar Rp28,3 triliun.

Meski mengalami penurunan, menurut dia, momentum Idul Adha tetap menjadi penopang penting bagi keberlangsungan usaha peternak rakyat dan ekosistem industri ternak nasional.

Ia menambahkan, dampak ekonomi dari Idul Adha tidak hanya dirasakan peternak, tetapi juga pelaku usaha lain dalam rantai pasok, mulai dari pedagang pakan, jasa transportasi, hingga platform digital penjualan hewan kurban.

"Momen ini memicu efek berganda/multiplier effect yang mendorong perputaran rantai pasok dan mempercepat adopsi digitalisasi dalam tata niaga peternakan,” kata Esther.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Dulu, berkurban di Hari Raya Idul Adha identik dengan datang langsung ke kandang ternak, memilih hewan, menyaksikan proses penyembelihan, hingga membagikan daging kepada masyarakat sekitar.

Kini, pengalaman itu perlahan berubah. Hanya dengan membuka aplikasi, memilih paket, lalu melakukan pembayaran, ibadah kurban dapat selesai dalam hitungan menit.

Transformasi tersebut menjadi bagian dari perubahan pola konsumsi masyarakat di era digital. Aktivitas yang sebelumnya melibatkan interaksi fisik kini bergeser menjadi transaksi berbasis platform, termasuk dalam pelaksanaan ibadah.

KOMPAS.COM/M. Elgana Mubarokah Ilustrasi hewan kurban - Sejumlah hewan kurban di salah satu peternakan di Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (14/5/2026).

Ekonom Senior Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Afandiq Mahfud menilai fenomena kurban online tidak bisa dilepaskan dari perkembangan transaksi digital yang semakin masif di masyarakat.

“Transaksi digital adalah sebuah fenomena yang kita hadapi saat ini di tengah teknologi yang cukup canggih dan tentunya ini akan merambah kepada ibadah, termasuk ibadah muasyarah ataupun ibadah muamalah antara manusia,” ujar Ahmad dalam program Sharia Insight INDEF, Selasa (26/5/2026).

Menurut dia, kurban merupakan ibadah yang tidak hanya berkaitan dengan hubungan manusia kepada Tuhan, tetapi juga melibatkan relasi sosial antarmanusia.

Karena itu, digitalisasi kurban tidak sekadar dipahami sebagai perubahan metode pembayaran.

“Nah, ibadah kurban itu adalah ibadah yang tidak hanya diniatkan secara khusus kepada Allah, tapi juga ada unsur keterlibatan antar manusia,” katanya.

Kurban dan budaya serba instan

KOMPAS.com/Nugraha Perdana Ilustrasi hewan kurban. Syarat hewan kurban.

Kemunculan platform kurban online terjadi bersamaan dengan perubahan perilaku masyarakat yang semakin terbiasa dengan layanan serba cepat dan praktis. Mulai dari pembelian tiket, pemesanan hotel, hingga layanan keuangan kini dilakukan secara digital.

Hal serupa mulai terlihat dalam praktik ibadah kurban.

“Pembelian tiket online, pemesanan hotel online dan seterusnya yang serba digital itu pasti memotong keterlibatan berbagai pihak,” kata Ahmad.

Kemudahan menjadi daya tarik utama. Masyarakat tidak lagi harus mendatangi peternak atau lokasi penyembelihan secara langsung.

Platform digital juga menawarkan pilihan harga, jenis hewan, hingga lokasi distribusi daging kurban.

Namun, Ahmad mengingatkan, kemudahan tidak serta-merta membuat substansi ibadah tetap utuh.

“Yang harus kita kritisi di sini adalah kalau dalam pengurbanan itu harus merasakan langsung, ketemu langsung dengan orangnya. Jadi bukan soal sah tidaknya, tapi bagaimana pengurbanan itu bisa dirasakan secara langsung,” ujar dia.

Menurut Ahmad, praktik kurban secara langsung memungkinkan seseorang mengalami proses pengorbanan dari awal hingga akhir, mulai dari memilih hewan, menyaksikan penyembelihan, hingga melihat distribusi daging kepada masyarakat.

“Nah, tentunya ini berbeda kalau kita ketemu in person. Pengurbanan langsung kita bisa menyaksikan hewannya, memilih hewannya, lalu ikut menyembelihnya dan seterusnya sehingga kita bisa merasakan proses dari awal sampai akhir itu,” katanya.

Digitalisasi sebagai solusi sekaligus tantangan

Di sisi lain, Ahmad mengakui platform digital juga menghadirkan solusi bagi masyarakat dengan keterbatasan tertentu. Misalnya karena faktor kesehatan, usia, atau lokasi geografis yang jauh dari tempat pelaksanaan kurban.

Pexels/Alwi Hafizh Al Mumtaz Ilustrasi hewan kurban.

“Contoh misalnya karena sakit atau karena kondisi tertentu yang jauh secara geografis sehingga tidak bisa langsung ke tempatnya,” ujar dia.

Menurut Ahmad, dalam kondisi seperti itu, teknologi justru membuka akses agar masyarakat tetap dapat menjalankan ibadah kurban.

“Dengan adanya digital tentunya harapan bagi orang yang tidak punya kelengkapan tadi atau ada kekurangan tadi itu bisa dikurangi dengan adanya kemudahan ini,” kata Ahmad.

Meski demikian, ia menilai tantangan terbesar dari kurban online adalah menjaga agar kemudahan tidak menghilangkan makna pengorbanan dalam ibadah tersebut.

“Ini yang menjadi satu tantangan tersendiri dengan adanya teknologi ini,” ujarnya.

Ahmad mengatakan, kurban bukan sekadar aktivitas pembayaran untuk membeli hewan, melainkan bentuk pengorbanan yang seharusnya turut dirasakan oleh orang yang berkurban.

“Karena ibadah kurban yang namanya kurban itu adalah bentuk pengorbanan yang harus bisa disaksikan atau dirasakan walaupun itu melalui digital,” katanya.

Ketika ibadah mulai dikemas seperti produk

Perubahan pola konsumsi masyarakat juga terlihat dari cara platform menawarkan layanan kurban. Berbagai aplikasi kini menyediakan pilihan paket berdasarkan jenis hewan, lokasi distribusi, hingga program tertentu.

Fenomena itu dinilai Ahmad memiliki kemiripan dengan model bisnis umrah yang menawarkan paket layanan berbeda-beda.

“Nah, ini sama kayak umrah. Umrah itu ada paket premium, bronze, silver,” ujar dia.

SHUTTERSTOCK/UNTUNGSUBAGYO Ilustrasi hewan kurban.

Menurut Ahmad, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri karena ibadah berpotensi dipersepsikan sebagai komoditas layanan.

“Seolah-olah ibadah itu dibuat komoditas sedemikian rupa,” katanya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa persoalan utama bukan pada keberadaan paket layanan, melainkan bagaimana masyarakat memahami substansi ibadah itu sendiri.

“Sama kurban pun sama. Substansinya adalah sama, kurban enggak ada yang lain,” ujar Ahmad.

Ia mengatakan, ukuran utama dalam kurban tetap berada pada nilai pengorbanannya, bukan pada bentuk layanan yang digunakan.

“Kurban yang terbaik itu yang mengorbankan semua yang kita cintai,” katanya.

Perbedaan pengalaman berkurban

Ahmad juga menyoroti perbedaan pengalaman spiritual antara masyarakat yang harus menabung lama untuk berkurban dengan mereka yang mampu melakukannya secara instan.

“Bayangkan orang yang kaya dengan orang yang miskin berkurban sama enggak? Sama, tapi prosesnya beda,” ujar dia.

Menurut Ahmad, ada masyarakat yang harus menyisihkan penghasilan sedikit demi sedikit agar dapat membeli hewan kurban. Sementara sebagian lain cukup melakukan transfer melalui aplikasi.

“Orang yang enggak punya uang dia nyicil, nabung. Kalau orang yang punya tinggal klik aja selesai,” kata Ahmad.

Perbedaan proses itu, menurut dia, menjadi bagian dari makna pengorbanan yang melekat dalam ibadah kurban.

“Proses itu yang membuat total submission, menyerahkan diri sepenuhnya. Pengurbanan itu hanya Allah yang membalas,” ujarnya.

KOMPAS.com/ PUTU AYU PRATAMA SUGIYO Ilustrasi hewan kurban di salah satu peternak Kota Malang, Jawa Timur jelang Lebaran Idul Adha 2026.

Risiko hilangnya interaksi sosial

Selain mengubah pengalaman individu, digitalisasi kurban juga dinilai memengaruhi dimensi sosial dalam pelaksanaan ibadah.

Dalam praktik konvensional, kurban identik dengan gotong royong warga, mulai dari penyembelihan, pembagian daging, hingga makan bersama.

“Kalau yang ideal atau tanpa teknologi, kitanya terlibat langsung sehingga ada interaksi antara kita dan masyarakat. Sama-sama menyembelih, sama-sama membagikan daging kurban,” kata Ahmad.

Menurut dia, interaksi tersebut menjadi bagian penting dari pengalaman sosial dan spiritual masyarakat saat Idul Adha.

“Tapi kalau digital kan mungkin enggak sampai ke sana,” ujarnya.

Meski demikian, Ahmad tetap melihat teknologi sebagai instrumen yang dapat membantu masyarakat dalam kondisi tertentu, termasuk untuk distribusi kurban ke wilayah yang sulit dijangkau.

“Contoh misalnya saya mau kurban untuk yang di Gaza kan enggak mungkin bisa pergi ke sana,” kata dia.

Karena itu, Ahmad menilai teknologi pada dasarnya dapat menjadi alat untuk mempermudah ibadah, selama tidak menghilangkan substansi pengorbanan dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya.

“Sah belum tentu ideal”

Dalam pandangan Ahmad, status sah secara fikih tidak selalu berarti ideal secara spiritual.

“Sah itu belum tentu ideal juga,” ujarnya.

Freepik/topntp26 Ilustrasi hewan kurban. Menjelang Idul Adha, penting memilih hewan kurban yang sehat, tidak cacat, dan cukup umur untuk menjamin ibadah sah dan daging aman dikonsumsi.

Ia mencontohkan bahwa praktik kurban digital memang dapat dibolehkan, tetapi tetap ada dimensi pengorbanan yang berpotensi berkurang dibanding pelaksanaan secara langsung.

“Yang ideal itu adalah kita merasakan pengorbanan,” kata Ahmad.

Ia kemudian mengaitkan hal tersebut dengan kisah Nabi Ibrahim yang menjadi dasar filosofis ibadah kurban.

“Nabi Ibrahim sendiri yang melakukannya semua dari A sampai Z. Jadi ini yang ideal,” ujar dia.

Menurut Ahmad, perkembangan teknologi dan era disrupsi membuat masyarakat perlu terus mencari titik keseimbangan antara kemudahan dan nilai spiritual dalam beribadah.

“Bukan berarti kita harus menolak teknologi. Tapi di situlah pengorbanan itu akan tergerus nilainya seiring waktu apalagi dengan adanya teknologi,” katanya.

Karena itu, ia menilai masyarakat tetap perlu menjaga esensi pengorbanan di tengah budaya serba instan yang berkembang dalam kehidupan modern.

“Yang penting niat kita betul-betul pengurbanan dan tetap mencari yang ideal semaksimal mungkin,” ujar Ahmad.

JAKARTA, KOMPAS.com- Pelemahan nilai tukar rupiah seharusnya menjadi momentum bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor.

Kondisi itu juga seharusnya dapat memperkuat daya saing produk nasional di pasar global.

Namun, peluang tersebut belum tercermin pada kinerja ekspor nasional. Ekspor Indonesia justru mengalami perlambatan pada awal 2026.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, mengatakan pelemahan rupiah secara teori dapat membuat harga produk ekspor Indonesia lebih kompetitif dibandingkan negara lain.

“Kalau kita belajar dari China, kenapa mereka mendevaluasi mata uangnya, ya agar harga produknya di pasar global tetap murah,” ujar Tauhid kepada Kompas.com, Rabu (27/5/2026).

Nilai tukar rupiah terus melemah dalam beberapa bulan terakhir.

Bloomberg mencatat rupiah di pasar spot ditutup pada level Rp 17.804 per dolar AS pada Selasa (26/5/2026).

Posisi tersebut melemah 0,05 persen dibandingkan penutupan Senin (25/5/2026) di level Rp 17.796 per dolar AS.

Tauhid mengatakan Indonesia memang tidak sengaja melakukan devaluasi mata uang.

Namun, pelemahan rupiah yang terjadi secara alami saat ini seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memperbesar ekspor nasional.

“Kita memang tidak mendevaluasi, tapi secara natural rupiah melemah. Harusnya ini menjadi momentum ekspor ditingkatkan, bukan malah turun,” katanya.

Tauhid menyoroti pertumbuhan ekspor Indonesia yang justru melemah saat rupiah tertekan.

Ia menilai kondisi tersebut berlawanan dengan teori dasar perdagangan internasional.

Secara umum, mata uang domestik yang melemah memberi keuntungan bagi eksportir karena harga produk menjadi lebih murah di pasar global.

“Kalau kita justru pertumbuhan ekspornya turun, ini yang menurut saya kebalik,” ucapnya.

Tauhid menegaskan momentum pelemahan rupiah seharusnya lebih dimanfaatkan untuk memperluas pasar ekspor.

Ia menilai pemerintah dan pelaku usaha tidak semestinya justru memperbesar impor saat rupiah melemah.

“Kalau momen pelemahan rupiah itu seharusnya ekspor yang digencarkan, bukan impor. Karena produk kita menjadi lebih murah dibanding negara lain,” tutur Tauhid.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan nilai ekspor Indonesia pada Maret 2026 sebesar 22,53 miliar dolar AS.

Angka tersebut turun 3,10 persen secara tahunan dibandingkan Maret 2025. Secara kumulatif, total ekspor sepanjang kuartal I 2026 mencapai 66,85 miliar dolar AS.

Penurunan terjadi pada sektor migas dan nonmigas. Ekspor migas tercatat sebesar 1,28 miliar dolar AS, turun 11,84 persen secara tahunan.

Sementara itu, ekspor nonmigas mencapai 21,25 miliar dolar AS, turun 2,52 persen.

Komoditas utama penopang ekspor Indonesia masih berasal dari sektor nonmigas. Komoditas tersebut antara lain minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), batu bara, serta besi dan baja.

Negara tujuan utama ekspor Indonesia meliputi Tiongkok, Amerika Serikat, dan India.

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menilai program hilirisasi perlu diarahkan lebih jauh ke industri turunannya agar nilai tambah komoditas Indonesia lebih besar lagi.

"Nilai tambah terbesar bukan di tambang, tetapi di industri turunannya," kata Aviliani di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, hilirisasi perlu masuk ke rantai nilai yang lebih dalam, seperti manufaktur lanjutan, petrokimia, industri hijau, baterai, industri turunan mineral, hingga ekosistem industri hilir.

Dalam paparannya, produk olahan mineral disebut memiliki nilai tambah 10 sampai 20 kali lebih tinggi dibandingkan bahan mentah.

Aviliani menilai Indonesia memiliki momentum besar untuk memperkuat hilirisasi karena menguasai sekitar 60 persen produksi nikel dunia.

Selain itu, pemerintah menargetkan investasi hilirisasi mencapai Rp3.800 triliun untuk komoditas prioritas, antara lain nikel, tembaga, bauksit, dan timah.

Namun, Aviliani mengingatkan hilirisasi perlu didukung kesiapan infrastruktur, energi, teknologi, sumber daya manusia, dan kepastian pasar.

"Berilah iklim yang kondusif kepada swasta karena itu akan mendukung pertumbuhan ekonomi dari sisi investasi," ujarnya.

Tanpa dukungan tersebut, hilirisasi berisiko berhenti pada tahap pemurnian atau refining dan belum menghasilkan nilai tambah optimal bagi perekonomian nasional.

Dalam paparannya, risiko yang perlu dihindari adalah terjebak pada resource nationalism tanpa industrial deepening.

Artinya, penguatan nilai tambah tidak cukup hanya dilakukan dengan mengolah bahan mentah, tetapi juga harus membangun industri lanjutan yang mampu menyerap teknologi, menciptakan pekerjaan berkualitas, dan memperkuat daya saing nasional.

Aviliani menilai tujuan akhir hilirisasi harus diarahkan untuk membangun basis manufaktur, meningkatkan transfer teknologi, memperkuat ekspor bernilai tambah, serta menciptakan lapangan kerja berkualitas.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya mencatat industri pengolahan tumbuh 5,04 persen secara tahunan pada triwulan I 2026.

Pada periode yang sama, subsektor industri mesin dan perlengkapan tumbuh 21,93 persen, sedangkan industri komputer, barang elektronik, dan optik tumbuh 10,35 persen.

Data tersebut menunjukkan ruang penguatan industri turunan masih terbuka apabila hilirisasi diarahkan untuk memperdalam struktur manufaktur nasional.

Menurut Aviliani, momentum ketidakpastian global dapat dimanfaatkan untuk memperkuat struktur industri domestik agar Indonesia memperoleh manfaat lebih besar ketika tekanan eksternal mereda.

"Momentum ini sebenarnya adalah momentum membereskan domestik. Nanti ketika perang (global) itu sudah selesai, kita akan mendapatkan manfaat itu," ungkap dia.

Ia menilai hilirisasi yang naik kelas dapat menjadi salah satu jalan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan ekspor bernilai tambah, dan mengurangi ketergantungan pada komoditas mentah.

Sementara itu, pemerintah terus mendorong percepatan hilirisasi sebagai strategi meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan memperkuat struktur industri nasional.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi sebelumnya menargetkan investasi lebih dari Rp3.800 triliun hingga 2030 untuk pengembangan industri hilir dari 15 komoditas prioritas, antara lain nikel, tembaga, bauksit, dan baja.

Pemerintah juga mendorong hilirisasi mineral kritis untuk mendukung transisi energi dan penguatan rantai pasok industri global.

Selain itu, pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) juga mulai mempercepat sejumlah proyek hilirisasi strategis pada 2026, termasuk pengembangan hilirisasi nikel, dimethyl ether (DME), kilang gasoline, hingga industri pengolahan sawit dan kelapa di berbagai daerah guna memperkuat ekosistem industri nasional dan menciptakan nilai tambah di dalam negeri.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026