JAKARTA, KOMPAS.com – Ekonomi Indonesia mencatat pertumbuhan yang cukup kuat pada awal 2026.

Produk domestik bruto (PDB) tumbuh 5,6 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal I-2026, menjadi capaian kuartalan tertinggi sejak kuartal II-2021.

Pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap kuat, percepatan belanja pemerintah, serta peningkatan investasi.

PIXABAY Ilustrasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari separuh PDB masih menjadi motor utama pertumbuhan, sementara konsumsi pemerintah melonjak seiring percepatan penyaluran berbagai program prioritas.

Namun, di balik laju pertumbuhan tersebut, Bank Dunia menyoroti persoalan yang lebih mendasar: kualitas lapangan kerja dan menyusutnya kelas menengah Indonesia.

Bank Dunia dalam laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Juni 2026 menyebutkan, pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mampu menciptakan pekerjaan yang produktif dan berupah baik, yang dibutuhkan untuk menopang mobilitas ekonomi masyarakat.

"Tren-tren ini menggarisbawahi ketidaksesuaian struktural: ekonomi menciptakan lapangan kerja, tetapi tidak cukup pekerjaan produktif dan bergaji tinggi yang dibutuhkan untuk mempertahankan mobilitas sosial ke atas dan memperluas kelas menengah," tulis Bank Dunia dalam laporannya, dikutip pada Sabtu (13/6/2026).

Ekonomi Indonesia tumbuh berkat konsumsi dan stimulus

Indonesia memasuki 2026 dengan momentum ekonomi yang cukup kuat. Pertumbuhan PDB pada kuartal I-2026 mencapai 5,6 persen (yoy), didorong oleh konsumsi rumah tangga, stimulus fiskal, serta investasi yang meningkat.

SHUTTERSTOCK/TIPPAPATT Ilustrasi ekonomi, perekonomian.

Belanja masyarakat terdorong oleh momentum Ramadhan dan Idul Fitri yang lebih awal, penyaluran tunjangan hari raya aparatur sipil negara, serta percepatan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Di sisi lain, konsumsi pemerintah memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan sejak kuartal IV-2010.

Investasi juga tumbuh 6 persen, meningkat dari 5,1 persen pada 2025. Investasi didukung pelonggaran moneter, proyek hilirisasi, serta pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah.

Di sisi sektoral, jasa menjadi penggerak utama pertumbuhan. Sektor perdagangan, transportasi, perhotelan, keuangan, dan teknologi informasi menyumbang 57 persen pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2026.

Manufaktur juga tumbuh, terutama industri logam dan elektronik yang masing-masing meningkat 10,3 persen dan 7 persen.

Meski demikian, Bank Dunia menilai momentum tersebut menghadapi tantangan yang tidak ringan. Guncangan pasar keuangan pada awal tahun dan konflik Timur Tengah yang memicu lonjakan harga minyak memperbesar risiko terhadap ekonomi domestik.

Tetapi, persoalan yang lebih struktural justru berada di pasar tenaga kerja.

Lapangan kerja bertambah, tetapi kualitasnya belum membaik

Bank Dunia mencatat kondisi pasar tenaga kerja memang membaik seiring pemulihan ekonomi.

Jumlah pekerja bertambah 1,9 juta orang antara Agustus 2024 hingga Agustus 2025, sementara tingkat pengangguran turun menjadi 4,9 persen.

Namun, hampir separuh lapangan kerja baru justru terserap di sektor dengan produktivitas relatif rendah, yakni pertanian serta akomodasi dan makanan-minuman.

HARIAN KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA Pekerja pulang dari kantor di Jalan Embong Malang, Surabaya, Senin (26/2/2024). Saat ini, sebagian besar kelas menengah usia 17-40 tahun kerepotan mengatur pengeluaran.

Sebaliknya, sektor yang membutuhkan keterampilan lebih tinggi, seperti jasa keuangan, justru mengalami stagnasi atau bahkan penurunan.

"Kondisi pasar tenaga kerja membaik seiring dengan pemulihan pertumbuhan di awal tahun, tetapi kualitas pekerjaan tetap menjadi masalah struktural yang terus berlanjut," ungkap Bank Dunia.

Persoalan lainnya adalah meningkatnya pekerja setengah menganggur (underemployment). Bank Dunia mendefinisikannya sebagai pekerja yang bekerja kurang dari jam kerja yang diinginkan.

Pada 2025, tingkat underemployment mencapai 32,7 persen dan terus meningkat sejak 2022.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun seseorang memiliki pekerjaan, belum tentu pekerjaan tersebut mampu memberikan pendapatan yang cukup atau peluang peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Upah riil menurun

Laporan tersebut juga mencatat penurunan upah riil di kelompok pekerja berpendidikan menengah dan tinggi.

Sejak 2018, upah riil pekerja berketerampilan menengah dan tinggi turun sekitar 1 sampai 2 persen per tahun.

Fenomena ini menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan belum otomatis diikuti dengan peningkatan pendapatan. Sebagian tenaga kerja yang lebih terdidik justru masuk ke pekerjaan informal atau sektor dengan produktivitas yang lebih rendah.

Situasi tersebut kemudian tercermin pada perubahan struktur pendapatan masyarakat.

Proporsi pekerja yang memperoleh pendapatan setara kelas menengah turun tajam dalam beberapa tahun terakhir.

HARIAN KOMPAS/PRIYOMBODO Karyawan menyeberang Jalan Prof Dr Satrio di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, saat jam makan siang. Para karyawan ini adalah potret kelas menengah Indonesia. Kelas menengah dengan gaji terbatas bersiasat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan menabung untuk masa depan.

Bank Dunia mencatat, porsi pekerja yang memperoleh penghasilan kelas menengah turun dari 14,5 persen pada 2018 menjadi sedikit di atas 7 persen pada 2025.

Artinya, dalam kurun tujuh tahun, jumlah pekerja yang menikmati standar hidup kelas menengah menyusut hampir separuh.

Temuan ini menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini dipandang sebagai motor konsumsi domestik sekaligus penopang pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Pertumbuhan belum cukup

Dalam laporannya, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat menjadi 5 persen pada 2026, sebelum kembali meningkat ke 5,2 persen pada 2027-2028.

Proyeksi tersebut didasarkan pada asumsi konflik di Timur Tengah tidak semakin meluas, gangguan pasokan minyak dapat dikelola, dan reformasi struktural berjalan sesuai rencana.

Namun, lembaga itu menilai prospek pertumbuhan jangka menengah Indonesia sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menjalankan reformasi yang dapat meningkatkan produktivitas.

"Prospek pertumbuhan Indonesia dalam jangka menengah bergantung pada keberhasilan implementasi reformasi struktural dan meredanya hambatan eksternal," tulis Bank Dunia.

Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan potensial Indonesia berada di kisaran 4,2 persen. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi banyak ditopang oleh sisi permintaan, seperti stimulus fiskal dan belanja pemerintah.

"Pertumbuhan ekonomi baru-baru ini didukung oleh dorongan dari sisi permintaan, termasuk stimulus fiskal dan pengeluaran yang diarahkan pemerintah. Tanpa reformasi yang meningkatkan produktivitas, dorongan-dorongan ini mungkin akan meningkatkan pertumbuhan untuk sementara waktu, tetapi kecil kemungkinannya untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," terang Bank Dunia.

Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu berkelanjutan apabila tidak diikuti peningkatan produktivitas dan penciptaan pekerjaan yang lebih berkualitas.

UNSPLASH/SHIVENDU SHUKLA Ilustrasi buruh.

Reformasi untuk mendorong produktivitas

Laporan IEP Juni 2026 menggarisbawahi, tantangan Indonesia saat ini tidak hanya menjaga pertumbuhan, tetapi juga meningkatkan kualitas pertumbuhan tersebut.

"Mempertahankan pertumbuhan dan menciptakan lapangan kerja yang lebih baik memerlukan kebijakan yang mengelola risiko jangka pendek sekaligus meningkatkan produktivitas," ujar Bank Dunia.

Bank Dunia menilai Indonesia menghadapi lingkungan global yang semakin menantang, ruang fiskal yang lebih sempit, serta kendala yang masih membatasi kualitas lapangan kerja.

Karena itu, tantangan kebijakan dinilai bersifat ganda, yakni menjaga stabilitas ekonomi makro dan kepercayaan investor dalam jangka pendek, sekaligus mempercepat reformasi yang dapat meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kualitas penciptaan lapangan kerja dalam jangka menengah.

Dalam laporan tersebut, Bank Dunia menyoroti tiga area reformasi yang dianggap penting, yakni reformasi subsidi bahan bakar minyak (BBM), penguatan pengelolaan investasi publik (public investment management), dan reformasi sektor logistik.

Ketiga bidang itu dinilai dapat memperkuat fondasi ekonomi, memperluas ruang fiskal, meningkatkan efisiensi investasi, sekaligus menurunkan biaya ekonomi secara keseluruhan.

Pada akhirnya, isu yang disorot bukan semata seberapa tinggi ekonomi Indonesia tumbuh, melainkan apakah pertumbuhan tersebut mampu menciptakan lebih banyak pekerjaan yang produktif dan berupah baik.

Sebab, tantangan terbesar Indonesia bukan hanya menjaga momentum pertumbuhan, melainkan memastikan bahwa pertumbuhan tersebut dapat memperluas kelas menengah dan menopang mobilitas ekonomi masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelemahan rupiah dan ketidakpastian ekonomi global dinilai masih menjadi tantangan utama perekonomian Indonesia saat ini. Tekanan tersebut disebut lebih banyak berasal dari faktor eksternal dibandingkan persoalan kebijakan domestik.

Ekonom Monash University Hizkia Yosie Polimpung mengatakan, berbagai tekanan terhadap rupiah dan ekonomi nasional juga dialami banyak negara berkembang lainnya. Karena itu, menurut dia, tidak tepat jika seluruh persoalan ekonomi saat ini dibebankan kepada pemerintah.

"Tekanan terhadap rupiah tidak bisa sepenuhnya disalahkan kepada pemerintah Indonesia karena faktor global yang terjadi saat ini sangat kuat dan memengaruhi hampir seluruh mata uang di Asia," kata Hizkia dalam Forum Ekonom Konstitusi bertajuk "Masa Depan Rupiah dan Paradigma Baru" di Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Hizkia mengakui semula tidak selalu sejalan dengan arah kebijakan pemerintah. Namun setelah mencermati berbagai langkah yang ditempuh, ia menilai sejumlah kebijakan menunjukkan arah yang progresif.

"Saya harus mengakui bahwa setelah mempelajari kebijakan yang dijalankan, ada banyak langkah yang menurut saya cukup progresif," ujar Hizkia.

Menurut Hizkia, tantangan utama saat ini bukan terletak pada arah kebijakan pemerintah, melainkan kesiapan struktur ekonomi nasional untuk menjalankan kebijakan tersebut secara optimal. Sejumlah program dinilai telah disusun dengan baik, namun masih membutuhkan dukungan fondasi ekonomi yang lebih kuat.

"Kebijakannya progresif, tetapi tantangannya ada pada kesiapan struktur ekonomi di bawahnya. Kebijakan yang baik belum tentu langsung menghasilkan dampak maksimal jika fondasinya belum siap," ucap Hizkia.

Ia menilai pemerintah terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai instrumen fiskal dan moneter. Sementara itu, gejolak ekonomi global dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari dinamika geopolitik, persaingan teknologi, hingga pergeseran arus modal internasional.

"Ini membuat hampir seluruh negara berkembang menghadapi tekanan yang sama terhadap nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi," ucap Hizkia.

Hizkia juga menyoroti pentingnya peran rumah tangga dalam menopang perekonomian nasional. Berdasarkan hasil penelitiannya, konsumsi masyarakat masih menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia maupun negara-negara Asia Tenggara.

"Rumah tangga dan kelas menengah merupakan penyangga utama ekonomi. Selama konsumsi masyarakat masih terjaga, pertumbuhan ekonomi akan tetap memiliki fondasi yang kuat," ujar Hizkia.

Meski demikian, ia mengingatkan kelas menengah saat ini menghadapi tekanan akibat kenaikan biaya hidup dan ketidakpastian ekonomi global. Karena itu, kebijakan pemerintah perlu terus diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat perlindungan ekonomi, serta mendorong penguatan sektor riil.

"Menurut saya, arah kebijakannya sudah berada di jalur yang tepat. Tantangannya sekarang adalah memastikan kebijakan tersebut benar-benar sampai dan dirasakan oleh masyarakat," ujar Hizkia.

Bisnis.com, MAKASSAR - Kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax dinilai bagai pisau bermata dua.

Di satu sisi, langkah ini bisa memperlonggar ruang fiskal negara dan memperbaiki arus kas atau cash flow PT Pertamina (Persero). Di sisi lain, kebijakan ini dibayangi risiko tekanan daya beli masyarakat hingga potensi lonjakan inflasi daerah.

Ekonom Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof. Marsuki mengungkapkan, dari kacamata makroekonomi dan korporasi, kebijakan ini berdampak positif bagi postur APBN dan margin keuntungan Pertamina karena beban subsidi yang selama ini berat berhasil dimitigasi.

Namun, dampak sebaliknya justru berpotensi memukul sektor riil dan konsumsi rumah tangga, terutama bagi kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Bagi masyarakat, kenaikan ini pasti akan membebani anggaran konsumsi yang harus meningkat tiba-tiba. Dalam bahasa sederhananya, daya beli mereka akan tertekan," ujar Marsuki kepada Bisnis, Kamis (11/6/2026).

Dalam skala regional, Marsuki mewanti-wanti adanya pembatasan aktivitas mobilitas masyarakat akibat terbatasnya kemampuan membeli BBM nonsubsidi. Kondisi ini dikhawatirkan dapat memicu penurunan tingkat produktivitas ekonomi daerah.

Selain itu, risiko terbesar dari kebijakan ini adalah terjadinya migrasi konsumsi dari Pertamax ke BBM bersubsidi jenis Pertalite. Jika gelombang peralihan konsumsi ini tidak diantisipasi, maka akan terjadi lonjakan permintaan pada BBM subsidi yang berujung pada kelangkaan di lapangan.

"Jika hal tersebut terjadi, maka kebutuhan BBM jenis Pertalite akan melonjak. Antrean panjang yang melelahkan akan terjadi dan mungkin saja beberapa SPBU tidak mampu beroperasi akibat keterbatasan persediaan dari Pertamina karena penerapan sistem kuota," jelasnya.

Secara agregat, disrupsi pada rantai pasok dan mobilitas ini diproyeksi bakal memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat secara mendadak, baik melalui jalur produksi, distribusi, hingga konsumsi.

Marsuki memproyeksikan riak tersebut akan tercermin pada kenaikan tingkat inflasi umum yang dipicu oleh volatilitas harga sejumlah komoditas (volatile foods dan jasa). Walaupun secara statistik dampak langsung kenaikan Pertamax relatif kecil terhadap inflasi nasional, efek rambatannya pada level lokal tetap akan terasa nyata.

"Dampaknya ke beberapa komoditas tertentu akan tetap terasa, terutama komoditas-komoditas yang melibatkan penggunaan kendaraan kecil dalam kota yang mengonsumsi Pertamax," imbuhnya.

Menghadapi potensi gejolak ekonomi tersebut, Marsuki mengimbau para pelaku ekonomi dan usaha untuk segera melakukan langkah mitigasi yang rasional guna menekan dampak risiko kerugian.

Beberapa rekomendasi yang disarankan, bagi masyarakat umum, agar menahan diri dan tetap tenang dengan membatasi mobilitas menggunakan kendaraan pribadi hanya untuk urusan esensial. Masyarakat disarankan beralih ke transportasi publik atau memanfaatkan kendaraan sewa yang tarifnya lebih terukur.

Bagi pelaku UMKM, agar melakukan efisiensi ketat pada pos pengeluaran operasional. Pengusaha diharapkan menyusun perencanaan distribusi yang matang dengan mengoptimalkan moda transportasi yang menggunakan BBM subsidi sesuai kebutuhan usaha.

Selain itu pelaku usaha juga diimbau memanfaatkan sistem informasi logistik dan GPS untuk merancang rute distribusi yang paling efisien guna memangkas biaya bahan bakar, atau melakukan kolaborasi logistik dengan pengusaha transportasi pihak ketiga demi menekan pos biaya umum.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah menyiapkan stimulus untuk mengimbangi dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi Pertamax per Rabu (10/6/2026).

Saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa pemerintah sudah menyiapkan paket stimulus dimaksud. Namun, dia masih enggan menyampaikan paket stimulus dimaksud sebelum direstui Presiden.

"[Stimulus] lagi disiapin. Kalau sudah diputuskan, baru dikasih tahu. Laporin Presiden dulu," ujarnya kepada wartawan, dikutip Kamis (11/6/2026).

Pada Mei 2026 lalu, Airlangga telah mengumumkan paket stimulus yang rencananya digulirkan sejak periode kuartal II/2026 ini. Contohnya, insentif PPh final royalti penulis 1,5%.

Kemudian, diskon tiket angkutan kereta api, laut, penyeberangan dan udara yang disiapkan untuk masa liburan sekolah serta Natal dan Tahun Baru.

Selanjutnya, insentif PPN DTP untuk tiket pesawat untuk penumpang kelas ekonomi.

Lalu, program magang nasional gelombang 4 dan program vokasi nasional.

Terkait dengan kenaikan harga Pertamax, Airlangga menyebut pemerintah masih akan memonitor perkembangan dampaknya. Dia memprakirakan sektor yang akan langsung terdampak adalah transportasi.

Menko Perekonomian sejak 2019 ini juga menilai optimisme konsumen masih terjaga seperti yang digambarkan pada Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Mei 2026 di level 120,9. Hal itu kendati levelnya turun dari bulan sebelumnya.

"IKK di atas 100 masih bagus. Dampaknya [dari Pertamax] kami lihat saja, tetapi level 120,9 masih bagus," tuturnya.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurrahman turut menilai stimulus penting untuk menjaga daya beli masyarakat.

Rizal memprakirakan dampak kenaikan harga Pertamax juga bisa menggerus daya beli. Tekanan harga BBM bisa mengurangi pendapatan riil rumah tangga karena proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok dan energi semakin besar.

Dampaknya, konsumsi rumah tangga sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi berisiko melambat.

Sementara itu, dari sisi inflasi, efek kenaikan Pertamax diprakirakan mulai terasa melalui second round effect pada biaya logistik serta distribusi. Tekanan inflasi ini diprakirakan cenderung terbaras karena bukan barang yang diatur pemerintah.

"Dengan demikian, pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan, memperkuat pasokan, serta memberikan stimulus yang lebih tepat sasaran agar pelemahan keyakinan konsumen tidak berkembang menjadi perlambatan konsumsi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih dalam lagi," jelas Rizal kepada Bisnis.

JAKARTA, KOMPAS.com — Menjadi kelas menengah di Indonesia saat ini terasa semakin tidak mudah.

Ketika nilai tukar rupiah terus berada dalam tekanan dan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi melonjak, kelompok yang selama ini menjadi penopang utama konsumsi rumah tangga nasional menghadapi ujian baru.

Kenaikan harga Pertamax per Rabu (10/6/2026) menjadi salah satu simbol paling nyata dari tekanan tersebut. Harga BBM RON 92 itu naik menjadi Rp 16.250 per liter dari sebelumnya Rp 12.300 per liter.

KOMPAS.COM/DHARMA HARISA Sejumlah pengendara mengantre untuk mengisi BBM non-subsidi jenis Pertamax di SPBU Ampang, Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Rabu (10/06/2026). Meski harga Pertamax naik menjadi Rp 17.000 per liter, antrean konsumen masih terpantau normal.

Penyesuaian harga Pertamax dilakukan seiring pelemahan rupiah dan tekanan biaya pengadaan energi yang semakin besar.

Bagi sebagian masyarakat, kenaikan harga BBM mungkin sekadar tambahan biaya transportasi.

Namun bagi kelas menengah, dampaknya jauh lebih luas karena memengaruhi hampir seluruh pengeluaran rumah tangga, mulai dari transportasi, logistik, harga pangan, hingga biaya pendidikan dan kesehatan.

Di tengah kondisi tersebut, muncul pertanyaan yang semakin relevan: apakah kelas menengah Indonesia masih memiliki bantalan ekonomi yang cukup kuat untuk bertahan?

Kelas menengah yang kian rentan

Dalam beberapa tahun terakhir, kelas menengah Indonesia sebenarnya sudah menghadapi tekanan yang tidak ringan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia pada tahun 2025 tercatat sebesar 46,7 juta orang.

ANTARA FOTO/Salma Talita Ilustrasi kelas menengah, Sejumlah pekerja berjalan di kawasan Sudirman, Jakarta, Kamis (2/4/2026)

Angka ini mencakup sekitar 16,6 persen dari total populasi penduduk nasional dan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 47,9 juta jiwa.

Dikutip dari Kontan, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyebut posisi kelas menengah pada 2026 berada dalam fase yang rentan karena kenaikan biaya hidup berlangsung lebih cepat dibanding kemampuan pendapatan rumah tangga untuk menyesuaikan diri.

Menurut dia, kenaikan harga BBM nonsubsidi, harga pangan, biaya transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga cicilan berpotensi mendorong sebagian kelompok kelas menengah bawah turun ke kelompok rentan.

Fenomena tersebut tidak muncul secara tiba-tiba. Selama beberapa tahun terakhir, banyak rumah tangga kelas menengah mengalami situasi ketika pendapatan relatif stagnan, sementara pengeluaran terus meningkat.

Akibatnya, ruang untuk menabung, berinvestasi, atau melakukan konsumsi non-esensial menjadi semakin sempit.

"Masalahnya bukan hanya pendapatan yang stagnan, tetapi biaya hidup yang naik lebih cepat daripada kemampuan rumah tangga menyesuaikan diri," ujar Josua.

Rupiah lemah, beban hidup bertambah

Pelemahan rupiah menjadi faktor yang memperberat tekanan tersebut.

Ketika nilai tukar rupiah melemah terhadap dollar AS, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan importir atau pelaku pasar keuangan. Pada akhirnya, pelemahan rupiah akan merembet ke biaya hidup masyarakat melalui berbagai jalur.

Indonesia masih mengandalkan impor untuk sejumlah kebutuhan industri, bahan baku, hingga energi. Ketika kurs rupiah melemah, biaya impor meningkat.

Kenaikan biaya tersebut kemudian diteruskan ke harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat.

PEXELS/DEFRINO MAASY Ilustrasi rupiah, nilai tukar rupiah. Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar resmi mencairkan dana Bantuan Keuangan Partai Politik (Banpol) untuk Tahun Anggaran (TA) 2026. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 1.707.940.000 atau sekitar Rp 1,7 miliar.

Ini termasuk kemudian harga BBM nonsubsidi yang diumumkan naik pada hari ini. Kenaikan harga Pertamax merupakan buntut lonjakan harga minyak dunia dan pelemahan kurs rupiah.

Masalahnya, kenaikan harga energi hampir selalu memiliki efek berantai.

Biaya transportasi meningkat. Ongkos distribusi barang naik. Harga bahan pangan berpotensi terdorong lebih tinggi.

Pada akhirnya, rumah tangga harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk mempertahankan standar hidup yang sama.

Ketika tabungan mulai terkikis

Salah satu indikator yang mulai menunjukkan tekanan terhadap kelas menengah adalah perlambatan pertumbuhan tabungan masyarakat.

Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menunjukkan simpanan rekening dengan saldo di bawah Rp 100 juta hanya tumbuh 1,8 persen secara tahunan pada Maret 2026.

Angka tersebut turun tajam dibanding pertumbuhan 4,4 persen pada Februari 2026 dan 6,8 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef Rizal Taufikurahman menilai kondisi tersebut menunjukkan daya beli masyarakat masih berada dalam tekanan.

Menurut dia, banyak rumah tangga terpaksa menggunakan tabungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat kenaikan biaya hidup, harga pangan yang tinggi, pelemahan rupiah, beban cicilan, serta pendapatan yang belum sepenuhnya pulih.

Fenomena ini sering disebut sebagai "makan tabungan".

SHUTTERSTOCK/FARKNOT ARCHITECT Ilustrasi tabungan, menabung.

Bagi rumah tangga kelas menengah, tabungan selama ini berfungsi sebagai bantalan ketika menghadapi guncangan ekonomi. Namun ketika tabungan terus tergerus untuk membiayai kebutuhan rutin, kemampuan rumah tangga menghadapi risiko di masa depan menjadi semakin lemah.

Risiko tersebut bisa berupa kehilangan pekerjaan, kebutuhan kesehatan mendadak, maupun kenaikan biaya hidup yang lebih besar.

Konsumsi mulai berubah

Tekanan terhadap kelas menengah biasanya tidak langsung terlihat dari angka kemiskinan. Gejalanya lebih dahulu muncul melalui perubahan pola konsumsi.

Menurut Josua, ketika tekanan ekonomi meningkat, rumah tangga kelas menengah mulai mengurangi pengeluaran non-pokok, menunda pembelian rumah dan kendaraan, menarik tabungan, hingga menambah utang konsumtif.

Porsi pengeluaran untuk makanan juga cenderung meningkat.

Josua menyebut porsi belanja makanan bisa naik dari sekitar 42 persen menjadi 56 persen bahkan 62 persen dari total pengeluaran rumah tangga ketika kelas menengah mengalami penurunan kesejahteraan.

Konsekuensinya, alokasi dana untuk pendidikan, kesehatan, rekreasi, investasi, dan tabungan menjadi semakin terbatas.

Padahal, salah satu karakteristik utama kelas menengah adalah kemampuan mengalokasikan pendapatan tidak hanya untuk kebutuhan dasar, tetapi juga untuk peningkatan kualitas hidup dan mobilitas sosial.

Ketika sebagian besar pendapatan habis untuk kebutuhan pokok, karakteristik tersebut perlahan memudar.

Penopang konsumsi nasional

Persoalan kelas menengah bukan sekadar isu rumah tangga.

HARIAN KOMPAS/PRIYOMBODO Karyawan menyeberang Jalan Prof Dr Satrio di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, saat jam makan siang. Para karyawan ini adalah potret kelas menengah Indonesia. Kelas menengah dengan gaji terbatas bersiasat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan menabung untuk masa depan.

Dalam struktur ekonomi Indonesia, kelompok ini merupakan motor utama konsumsi domestik. Ketika daya beli kelas menengah melemah, dampaknya dapat menjalar ke berbagai sektor ekonomi.

Penjualan ritel melambat. Permintaan properti menurun. Pembelian kendaraan tertunda. Industri jasa ikut terpengaruh.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena konsumsi rumah tangga selama ini menyumbang lebih dari separuh produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Artinya, kesehatan ekonomi nasional sangat bergantung pada kemampuan kelas menengah mempertahankan daya belinya.

Di tengah pelemahan rupiah dan kenaikan harga Pertamax, tantangan terbesar kelas menengah bukan hanya bagaimana menyesuaikan pengeluaran hari ini.

Tantangan yang lebih besar adalah bagaimana mempertahankan posisi sosial-ekonomi mereka agar tidak tergelincir ke kelompok rentan.

Data mengenai penyusutan jumlah kelas menengah, melambatnya pertumbuhan tabungan masyarakat, hingga meningkatnya tekanan biaya hidup menunjukkan tantangan tersebut bukan lagi sekadar kekhawatiran, melainkan realitas yang sedang berlangsung.

Bagi jutaan keluarga Indonesia, pelemahan rupiah dan kenaikan harga BBM mungkin hanya tampak sebagai angka-angka dalam berita ekonomi.

Namun di tingkat rumah tangga, angka-angka itu diterjemahkan menjadi keputusan sehari-hari: mengurangi rekreasi, menunda membeli rumah, menahan belanja, mengurangi tabungan, atau bahkan mengubah pola konsumsi.

Dan dari keputusan-keputusan kecil itulah, nasib kelas menengah Indonesia sedang ditentukan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen pada 2027. Target tersebut disiapkan sebagai tahapan menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan pada 2029.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah akan mempercepat perputaran aktivitas ekonomi dan memperkuat sektor riil untuk mendorong konsumsi serta investasi. Strategi tersebut dipaparkan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (9/6/2026).

“Yang pada tahun 2027 ditargetkan sebesar 5,8 persen sampai dengan 6,5 persen sebagai transmisi menuju pertumbuhan 8 persen pada tahun 2029,” kata Purbaya.

Purbaya menjelaskan, pemerintah akan mengoptimalkan sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan agar saling memperkuat dalam menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Selain itu, pemerintah akan mempercepat investasi bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor. Salah satu instrumen yang diandalkan adalah penguatan peran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk mempercepat investasi produktif pada sektor-sektor strategis dan menarik partisipasi investor global.

“Investasi yang dilakukan difokuskan pada sektor-sektor strategis yang mampu memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global dan menyerap tenaga kerja dengan keterampilan dan tingkat upah yang lebih baik,” ujar Purbaya.

Pemerintah juga menargetkan peningkatan daya beli masyarakat melalui efektivitas program perlindungan sosial, stabilitas harga, pengendalian inflasi, serta perluasan kesempatan kerja. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi penopang utama ekonomi nasional.

Sejumlah program prioritas pemerintah juga akan terus diperkuat untuk memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Program-program tersebut antara lain Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.

Menurut Purbaya, berbagai program prioritas tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menciptakan efek berganda terhadap aktivitas ekonomi di berbagai daerah.

“Berbagai program prioritas terus didorong lebih efektif dan berkualitas sehingga menciptakan multiplier effect yang luas,” tutur Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Mobilitas perjalanan jarak jauh masyarakat mulai melambat usai periode mudik Lebaran berakhir. Jumlah penumpang pesawat domestik dan kereta api jarak jauh kompak turun pada April 2026, sementara pertumbuhan angkutan rel nasional hanya ditopang oleh lonjakan mobilitas komuter di kawasan perkotaan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sebagian besar moda transportasi mengalami penurunan pada April 2026, baik secara bulanan maupun tahunan. Koreksi tersebut terjadi setelah berakhirnya periode puncak mobilitas masyarakat selama musim mudik dan libur Idulfitri yang jatuh pada Maret.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini memaparkan, jumlah penumpang pesawat domestik pada April 2026 tercatat sebanyak 4,57 juta orang atau turun 18,72% secara month-to-month (MtM) dan turun 15,85% secara year-on-year (YoY).

Penurunan terjadi di sejumlah bandara utama, misalnya Bandara Hasanuddin Makassar turun 13,24% MtM, Bandara Soekarno-Hatta Tangerang turun 8,66%, dan Bandara Kualanamu Medan turun 6,36%.

Pada saat yang sama, jumlah penumpang penerbangan internasional mencapai 1,56 juta orang atau naik 0,93% secara bulanan, meski masih turun 1,78% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Tekanan pada penerbangan domestik terjadi seiring kenaikan harga avtur pada April 2026. Sebagaimana diketahui, pada periode tersebut harga avtur yang dirilis Pertamina melonjak lebih dari 70% dibandingkan bulan sebelumnya.

Sementara itu, moda kereta api memang masih mencatat pertumbuhan secara agregat. Jumlah penumpang kereta mencapai 48,28 juta orang pada April 2026 atau naik 0,30% dibandingkan Maret 2026 dan meningkat 7,65% secara tahunan.

Namun, kenaikan tersebut tidak berasal dari perjalanan jarak jauh. Jumlah penumpang kereta di wilayah Jawa non-Jabodetabek justru turun 11,98% secara bulanan, sedangkan wilayah non-Jawa turun 3,83%.

Sebaliknya, peningkatan terjadi pada layanan perkotaan. Jumlah penumpang KRL Jabodetabek, MRT, LRT, dan kereta cepat Whoosh masing-masing meningkat 2,10%, 11,29%, 11,61%, dan 7,76% MtM.

Komuter Jadi Penopang

Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Haris Muhammadun menilai pertumbuhan jumlah pengguna kereta perkotaan mencerminkan perubahan perilaku masyarakat yang semakin memilih transportasi publik untuk aktivitas sehari-hari.

Menurut dia, kemacetan yang terus meningkat membuat masyarakat mulai beralih ke moda transportasi yang lebih dapat diandalkan dari sisi waktu tempuh.

"Sehingga masyarakat sudah mulai cerdas. Memilih untuk melakukan pergerakan dengan menggunakan angkutan umum, terutama di commuter line," ujarnya.

Haris mengatakan commuter line masih menawarkan keunggulan dari sisi ketepatan waktu, keandalan, keamanan, dan keselamatan dibandingkan moda transportasi lainnya untuk mobilitas perkotaan.

Di sisi lain, pelemahan perjalanan jarak jauh juga tidak lepas dari faktor ekonomi yang masih membebani masyarakat.

Menurut dia, keberadaan jalan tol yang semakin luas turut mengubah pola perjalanan masyarakat. Untuk perjalanan keluarga, kendaraan pribadi sering kali menjadi pilihan yang lebih ekonomis dibandingkan menggunakan pesawat maupun kereta api jarak jauh.

"Begitu berkeluarga, hitung-hitungannya akan lebih murah menggunakan kendaraan pribadi," katanya.

Dia menilai kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih membuat masyarakat semakin sensitif terhadap biaya perjalanan. Akibatnya, perjalanan yang tidak mendesak cenderung ditunda atau dialihkan ke moda yang lebih murah.

Data transportasi April 2026 pada akhirnya menunjukkan bahwa mobilitas masyarakat masih tetap terjaga, tetapi dengan pola yang berbeda dibandingkan periode sebelumnya.

Perjalanan harian untuk bekerja dan beraktivitas tetap tumbuh, sementara perjalanan antarkota mulai melambat setelah berakhirnya musim mudik.

Mobilitas Jarak Jauh Melemah

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet menilai, data April menunjukkan adanya dua jenis mobilitas yang bergerak dalam arah berbeda.

Secara agregat, jumlah penumpang kereta memang masih bertambah. Namun, hampir seluruh pertumbuhan tersebut berasal dari mobilitas harian masyarakat perkotaan.

Pengguna KRL mencapai sekitar 30,6 juta orang atau hampir dua pertiga dari total penumpang kereta api nasional.

"Dari sini muncul gambaran yang cukup jelas. Orang masih bepergian untuk bekerja, sekolah, dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Mobilitas yang sifatnya wajib tetap berjalan. Namun perjalanan yang lebih mahal dan bisa ditunda mulai dikurangi," ujarnya kepada Bisnis.

Menurut Yusuf, faktor musiman memang menjadi penjelasan utama bagi penurunan mobilitas setelah periode mudik. Namun, penurunan penumpang pesawat domestik secara tahunan yang mencapai 15,85% menunjukkan adanya faktor lain di luar normalisasi pascalebaran.

Dia menilai kenaikan harga avtur yang berujung pada tekanan biaya operasional maskapai ikut memengaruhi keputusan masyarakat dalam melakukan perjalanan.

"Ketika pengeluaran rumah tangga mulai terasa lebih ketat, perjalanan udara biasanya menjadi salah satu pos yang paling mudah dikurangi," ujarnya.

Menurut Yusuf, pola tersebut konsisten dengan adanya tekanan terhadap daya beli masyarakat. Konsumen masih melakukan aktivitas ekonomi, tetapi menjadi lebih selektif dalam membelanjakan uangnya.

Pertumbuhan pengguna KRL yang tetap kuat bersamaan dengan melemahnya pesawat dan kereta jarak jauh menunjukkan adanya pergeseran pilihan transportasi. Namun, Yusuf memandang hal tersebut bukan berhentinya aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Di samping itu, lesunya mobilitas masyarakat juga seiring dengan meredanya berbagai faktor penopang konsumsi rumah tangga pada kuartal I/2026, seperti tunjangan hari raya, gaji ke-14, program diskon transportasi, dan kondisi suku bunga yang relatif stabil.

"Data transportasi April bisa dibaca sebagai sinyal awal bahwa laju konsumsi masyarakat tidak sekuat beberapa bulan sebelumnya," ujarnya.

Meski demikian, Yusuf menilai mobilitas harian yang tetap tinggi menandakan aktivitas ekonomi inti masih berjalan dengan baik.

Menurutnya, pelemahan perjalanan jarak jauh tetap perlu dicermati karena berkaitan langsung dengan sektor pariwisata, hotel, restoran, transportasi daerah, serta berbagai usaha yang bergantung pada pergerakan orang antarkota.

Di tengah kondisi kuartal II/2026 yang cukup tertekan, Core memprediksi adanya kontraksi secara absolut untuk mobilitas masyarakat, sementara konsumsi rumah tangga akan mengalami perlambatan yang signifikan dibandingkan dengan kuartal pertama.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan kredit kendaraan bermotor yang kian dalam menjadi sinyal bahwa pemulihan konsumsi rumah tangga belum sepenuhnya solid. Ketika kredit perbankan secara umum masih tumbuh, pembiayaan kendaraan justru terus menyusut, menandakan masyarakat semakin berhati-hati mengambil cicilan besar di tengah tekanan daya beli dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi.

Berdasarkan Analisis Uang Beredar yang dirilis Bank Indonesia (BI), kredit kendaraan bermotor pada April 2026 terkontraksi 9,0% secara tahunan (year on year/YoY), lebih dalam dibandingkan kontraksi 8,9% YoY pada Maret 2026. Pelemahan yang berlangsung beruntun ini menunjukkan permintaan pembiayaan kendaraan masih tertahan meski industri perbankan secara agregat tetap mencatat pertumbuhan kredit.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai kontraksi tersebut mencerminkan tekanan yang lebih mendasar pada segmen pembiayaan barang tahan lama. Menurutnya, masalah utama bukan berasal dari melemahnya fungsi intermediasi perbankan secara keseluruhan, melainkan dari konsumen yang menunda keputusan pembelian kendaraan.

“Tekanan ini wajar karena kendaraan bermotor sangat sensitif terhadap cicilan, uang muka, keyakinan pendapatan, harga kendaraan, dan prospek ekonomi rumah tangga,” ujar Josua kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (7/6/2026).

Menurut Josua, kondisi tersebut terlihat dari fakta bahwa permintaan kredit kendaraan tetap terbatas meskipun suku bunga kredit sempat menurun sebelum kenaikan BI Rate pada Mei 2026. Situasi itu menunjukkan hambatan utama bukan lagi sekadar bunga pinjaman, melainkan kombinasi tekanan daya beli dan meningkatnya kehati-hatian konsumen.

Dampak pelemahan itu tidak merata bagi industri perbankan. Josua menilai, bank yang memiliki porsi pembiayaan kendaraan besar dalam portofolio kreditnya lebih rentan dibandingkan bank yang memiliki diversifikasi bisnis lebih luas ke segmen korporasi, modal kerja, dan transaksi.

Dia menjelaskan kelompok perbankan yang memiliki keterkaitan erat dengan perusahaan pembiayaan otomotif, dealer, atau skema pembiayaan bersama akan merasakan tekanan lebih besar secara proporsional. Sebaliknya, bagi bank besar universal, dampaknya cenderung terbatas pada perlambatan pertumbuhan kredit ritel dan pendapatan berbasis komisi.

Tekanan terbesar juga terjadi pada pembiayaan mobil roda empat. Dia mengatakan, produk ini memiliki nilai transaksi lebih tinggi, keputusan pembelian yang lebih mudah ditunda, serta sensitivitas lebih besar terhadap perubahan bunga dan pendapatan rumah tangga.

Sebaliknya, Josua menyebut bahwa kredit sepeda motor dinilai relatif lebih bertahan karena masih berkaitan langsung dengan kebutuhan mobilitas produktif masyarakat dan pelaku usaha kecil.

Meski demikian, Josua menilai bahwa pelemahan kredit kendaraan belum cukup mengubah arah industri perbankan secara keseluruhan. Kontribusi kredit kendaraan terhadap total kredit nasional masih lebih kecil dibandingkan kredit korporasi, modal kerja, maupun kredit perumahan.

“Karena itu, kontraksi KKB sebesar 9% belum cukup untuk mengubah arah kinerja perbankan secara keseluruhan selama kredit segmen lain tetap tumbuh,” tuturnya.

Namun, Josua mengingatkan kontribusi segmen ini terhadap laba dapat lebih besar daripada porsinya terhadap total kredit karena pembiayaan kendaraan umumnya menawarkan margin lebih tinggi serta menghasilkan pendapatan tambahan dari administrasi, asuransi, dan kerja sama dealer.

Berpotensi Berlanjut pada Semester II/2026

Adapun, tekanan berpotensi berlanjut pada semester II/2026 setelah BI menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 5,25%. Josua menuturkan, otoritas moneter memang tetap menjaga kebijakan makroprudensial longgar melalui KLM agar kredit sektor prioritas tetap berjalan, dengan insentif KLM yang besar kepada bank.

Kendati begitu, transmisi suku bunga ke kredit konsumsi kini semakin cepat, tercermin dari meningkatnya elastisitas bunga kredit baru terhadap suku bunga kebijakan dari 0,40 menjadi 0,43 pada April 2026.

“Artinya, ketika BI Rate naik, bunga kredit baru berpotensi lebih cepat menyesuaikan, sehingga KKB akan makin sensitif pada semester II/2026,” ungkap Josua.

Kondisi tersebut membuat kredit kendaraan semakin rentan terhadap kenaikan biaya dana, terutama ketika sebagian besar pembelian kendaraan nasional masih mengandalkan pembiayaan kredit. Jika sekitar 70% transaksi kendaraan dilakukan melalui kredit, maka kenaikan bunga dan selektivitas pembiayaan akan langsung menekan penjualan kendaraan, khususnya pada segmen menengah bawah.

Di sisi lain, industri masih menghadapi tantangan besar. Josua, mengutip Survei Perbankan BI mengungkapkan bahwa penyaluran kredit baru pada kuartal I/2026 tetap tumbuh, tetapi lebih rendah dibandingkan kuartal IV/2025 dengan standar penyaluran yang semakin ketat. Pada saat yang sama, ekspektasi konsumen mulai lebih hati-hati meskipun indeks keyakinan konsumen masih berada pada level optimistis.

Risiko berikutnya datang dari pelemahan rupiah yang berpotensi meningkatkan harga kendaraan dan suku cadang. Jika tekanan tersebut berlanjut, bank dan multifinance diperkirakan akan semakin selektif menyetujui kredit baru, memperbesar uang muka, atau memperketat profil debitur yang dapat memperoleh pembiayaan.

Di tengah tekanan industri, sejumlah bank masih mencatat pertumbuhan pembiayaan kendaraan. Consumer Funding & Wealth Business Head PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) Ivan Jaya mengatakan kredit kendaraan melalui KPM Prima hingga April 2026 masih tumbuh lebih dari 24% YoY.

Menurut dia, pencapaian tersebut diraih di tengah tekanan daya beli yang masih berlangsung pada awal tahun. Pada saat yang sama, penjualan mobil ritel nasional Januari—April 2026 tercatat tumbuh 6,9% YoY menjadi sekitar 287.581 unit, menunjukkan permintaan kendaraan masih ada meski pemulihannya berlangsung bertahap.

Ivan mengakui perilaku konsumen memang berubah menjadi lebih selektif dan berhati-hati dalam mengambil pembiayaan. Kendati begitu, dia menilai produk pembiayaan Danamon masih kompetitif dan relevan untuk menjaga pertumbuhan kredit kendaraan.

“Portofolio Kredit Kendaraan kami masih mencatatkan pertumbuhan yang positif dan tetap menjadi salah satu kontributor penting bagi bisnis retail,” kata Ivan kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (7/6/2026).

Selain kredit kendaraan, pertumbuhan bisnis ritel Danamon juga ditopang oleh segmen kredit pemilikan rumah (KPR), kredit konsumsi, serta penguatan basis dana nasabah.

“Dengan portofolio yang terdiversifikasi, kami tetap optimis dapat mencapai target pertumbuhan yang telah ditetapkan,” ungkapnya.

Strategi serupa juga terlihat di industri perbankan secara umum. BCA, misalnya, mencatat portofolio kredit kendaraan bermotor mencapai Rp53,9 triliun per Maret 2026. Perseroan menyatakan tetap menyesuaikan penyaluran kredit kendaraan dengan kondisi pasar dan kebutuhan nasabah sambil menjaga prinsip kehati-hatian.

Untuk menjaga permintaan, perbankan mengandalkan berbagai program promosi dan penawaran bunga khusus. Danamon menawarkan bunga KPM Prima mulai 1,99% per tahun untuk tenor satu tahun, sedangkan BCA memberikan bunga spesial 2,15% flat per tahun dengan tenor tiga tahun dalam program BCA Expoversary 2026.

Di sektor multifinance, tekanan juga belum sepenuhnya menggerus minat masyarakat. CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) mencatat penyaluran pembiayaan kendaraan sebesar Rp1,89 triliun pada kuartal I/2026. Nilai tersebut memang lebih rendah dibandingkan kuartal IV/2025 yang mencapai Rp1,98 triliun, tetapi masih menunjukkan daya tahan pasar pembiayaan kendaraan.

CNAF melihat konsumen kini lebih berhitung dalam mengambil keputusan finansial. Sikap yang lebih kalkulatif itu dinilai menciptakan kualitas kredit yang lebih sehat sekaligus membuka ruang pertumbuhan ketika kepercayaan pasar mulai pulih.

Menariknya, penopang utama pertumbuhan pembiayaan baru CNAF justru berasal dari kendaraan ramah lingkungan. Pada kuartal I/2026, segmen kendaraan baru berkontribusi 46% terhadap total pembiayaan baru atau sekitar Rp869 miliar. Dari jumlah tersebut, pembiayaan kendaraan listrik dan hybrid mencapai Rp472 miliar.

“Capaian ini mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap kendaraan yang lebih efisien dan berkelanjutan,” tutur manajemen kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (7/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Ketidakpastian ekonomi global yang masih berlanjut memicu kekhawatiran sebagian masyarakat terhadap kondisi perekonomian nasional. Namun, sejumlah indikator menunjukkan fondasi ekonomi Indonesia masih terjaga sehingga tekanan yang terjadi saat ini dinilai lebih banyak berasal dari faktor eksternal daripada persoalan domestik.

Chief Economist Bank Permata, Josua Pardede, mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah, volatilitas pasar keuangan, hingga perlambatan ekonomi dunia merupakan bagian dari proses penyesuaian terhadap dinamika global. Karena itu, kondisi tersebut tidak dapat serta-merta diartikan sebagai sinyal terjadinya krisis ekonomi di dalam negeri.

"Yang perlu dipahami adalah bahwa kondisi saat ini merupakan fase penyesuaian terhadap dinamika global, bukan sinyal krisis. Karena itu, yang lebih penting adalah menjaga optimisme yang rasional berdasarkan data dan fundamental ekonomi yang ada," ujar Josua dalam Komunita Economic Talk bertajuk Membaca Tantangan dan Peluang Ekonomi Indonesia Saat Ini, Jumat (5/6)/2026.

Menurut Josua, ketahanan ekonomi Indonesia masih tercermin dari sejumlah indikator makroekonomi yang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi tetap berada pada level yang relatif tinggi, inflasi terkendali, serta konsumsi rumah tangga yang menjadi kontributor terbesar produk domestik bruto (PDB) masih tumbuh solid.

Selain itu, belanja pemerintah pada awal tahun turut menopang aktivitas ekonomi domestik. Dari sisi pasar keuangan, aliran modal asing ke pasar Surat Berharga Negara (SBN) juga masih mencatatkan kinerja positif.

"Kepercayaan investor tetap terjaga karena fundamental ekonomi Indonesia masih dipandang kuat. Ini menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas ekonomi ke depan," katanya.

Josua menilai stabilitas ekonomi nasional juga ditopang oleh koordinasi antarlembaga yang terus berjalan. Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menurut dia, menjalankan fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi dalam menjaga perekonomian.

"Soal Kementerian Keuangan, fungsinya lebih ke aspek fiskalnya. Kalau Bank Indonesia ngurusin moneter, OJK ngurusin pasar keuangan. Dan ini harus saling bersinergi ketiganya," ujarnya.

Ia menjelaskan Kementerian Keuangan berperan menjaga kesehatan fiskal dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), BI bertanggung jawab menjaga stabilitas nilai tukar dan kebijakan moneter, sedangkan OJK bersama Bursa Efek Indonesia menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan pasar modal.

Menurut Josua, berbagai kebijakan yang ditempuh pemerintah dan regulator menunjukkan setiap institusi terus menjalankan perannya untuk meredam dampak gejolak global terhadap perekonomian domestik.

Bukan Krisis seperti 1998

Menanggapi kekhawatiran publik mengenai pelemahan rupiah, Josua menilai kondisi tersebut perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas. Penguatan dollar AS akibat tingginya suku bunga di negara maju serta meningkatnya ketegangan geopolitik global telah menekan berbagai mata uang dunia.

“Kombinasi dari semua inilah yang menyebabkan dollarnya naik dan minyaknya naik. Pelemahan rupiah saat ini bersifat global shock, dolar AS menguat terhadap semua mata uang dunia akibat kebijakan suku bunga tinggi di negara maju dan tensi geopolitik timur tengah” ujar Josua.

Karena itu, ia menegaskan pelemahan rupiah saat ini tidak mencerminkan adanya persoalan struktural dalam perekonomian Indonesia.

"Tekanan terhadap rupiah lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Yang membedakan dengan masa lalu adalah saat ini kondisi perbankan nasional jauh lebih kuat, likuiditas terjaga, dan koordinasi kebijakan antara pemerintah, Bank Indonesia, serta otoritas sektor keuangan berjalan dengan baik," ujarnya.

Josua juga menepis anggapan bahwa Indonesia sedang bergerak menuju krisis seperti yang terjadi pada 1998. Menurut dia, kondisi perekonomian saat ini sangat berbeda dibandingkan dengan masa krisis Asia hampir tiga dekade lalu.

Saat itu, Indonesia menghadapi keruntuhan sektor perbankan, lonjakan inflasi yang tinggi, pelemahan tajam nilai tukar, serta kontraksi ekonomi yang dalam. Adapun saat ini pertumbuhan ekonomi masih positif, inflasi terkendali, cadangan devisa berada pada level yang kuat, dan pengelolaan fiskal tetap disiplin.

"Kalau dibandingkan dengan 1998, situasinya sangat jauh berbeda. Saat ini instrumen kebijakan dan fondasi ekonomi kita jauh lebih kuat untuk menghadapi gejolak global," jelasnya.

Di tengah indikator makroekonomi yang relatif positif, Josua mengakui sebagian masyarakat masih merasakan tekanan terhadap kondisi keuangannya. Namun, ia menilai fenomena tersebut lebih tepat dipahami sebagai perubahan pola konsumsi daripada penurunan daya beli secara menyeluruh.

Tekanan harga pada sejumlah komoditas membuat masyarakat lebih selektif dalam membelanjakan pendapatannya. Meski demikian, konsumsi domestik secara agregat masih menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah juga terus memperkuat berbagai program perlindungan sosial guna menjaga kelompok rentan dari dampak tekanan ekonomi.

Terkait program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, Josua menilai efektivitasnya tidak dapat diukur hanya dari hasil jangka pendek. Program tersebut merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi di daerah.

"Program prioritas perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Namun manfaat strukturalnya baru dapat terlihat dalam jangka menengah hingga panjang, sehingga tidak tepat jika dinilai hanya berdasarkan hasil dalam waktu singkat," ujarnya.

Ia menambahkan, kepercayaan publik merupakan salah satu modal penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Sebab, ekonomi tidak hanya ditentukan oleh angka-angka statistik, tetapi juga oleh keyakinan masyarakat, pelaku usaha, dan investor terhadap prospek masa depan.

"Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang kuat, kapasitas kebijakan yang memadai, dan peluang yang besar untuk terus tumbuh. Karena itu, optimisme yang didasarkan pada data dan pemahaman yang baik menjadi sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan," pungkasnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai kemacetan di Jakarta, Bogor, hingga Bandung serta ramainya pusat perbelanjaan alias mal menjadi tanda daya beli masyarakat Indonesia masih kuat.

Menurut Purbaya, sejumlah indikator ekonomi juga menunjukkan konsumsi rumah tangga masih tumbuh positif.

Ia mengutip data Mandiri Spending Index per 17 Mei 2026 yang menunjukkan konsumsi masyarakat meningkat ke level 123,2, yang didorong belanja consumer goods, kebutuhan rumah tangga, dan mobilitas masyarakat. Angka tersebut menunjukkan kenaikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

Selain itu, merujuk data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) dan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), Purbaya mengungkap penjualan mobil dan motor pada April 2026 meningkat signifikan.

Penjualan mobil tercatat naik 55 persen, sedangkan penjualan sepeda motor tumbuh 28,1 persen.

"Ini menunjukkan domestic demand yang kuat dan juga to some extent menggambarkan daya beli masyarakat yang masih kuat," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (5/6).

Purbaya mengatakan kondisi tersebut juga terlihat dari aktivitas ekonomi yang ramai di berbagai daerah. Kondisi pusat perbelanjaan yang penuh pengunjung, juga lalu lintas yang padat menunjukkan aktivitas ekonomi masih berjalan kuat.

"Kalau kita ke Jakarta, Bogor, Bandung, macet. Mal penuh menggambarkan ya memang ekonomi aktifitas, daya beli masyarakat tetap cukup," ujar Purbaya.

Ia juga menanggapi laporan mengenai pelanggan warteg yang disebut mulai mengurangi porsi makan akibat melemahnya daya beli. Purbaya mengingatkan agar kesimpulan tersebut tidak diambil hanya berdasarkan pengamatan di beberapa warung makan saja.

Menurutnya perlu dilihat apakah fenomena tersebut terjadi secara luas atau hanya terjadi pada usaha tertentu yang menghadapi persoalan persaingan.

"Sampel Anda berapa warteg? Itu kan bisa saya bisa cari warteg yang ini mungkin jelek, mungkin lima warteg, tapi mungkin aja dia kalah bersaing, (warteg) sana lebih bagus, pindah ke sana. Itu yang kita mesti hati-hati," ujar Purbaya.

Meski demikian, Purbaya mengaku akan menelusuri lebih lanjut informasi tersebut.

"Saya bukannya anti, saya akan periksa, tapi jangan anda sampai simpulkan satu atau dua di tempat situ satu tempat terus artinya semuanya seperti itu, belum tentu," ujarnya.

Ia berharap pencairan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN), pensiunan, dan penerima tunjangan yang sedang berlangsung dapat menambah daya beli masyarakat dalam beberapa waktu ke depan.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) kembali memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah tekanan harga energi global dan meningkatnya ketidakpastian kebijakan akibat konflik Timur Tengah.

Dalam OECD Economic Outlook edisi Juni 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan menjadi 4,7% pada 2026, turun dari 4,8% dalam laporan sebelumnya. OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi baru kembali menguat ke level 5% pada 2027 setelah tekanan eksternal mulai mereda.

OECD menilai kenaikan biaya energi dan ketidakpastian global akan membebani konsumsi rumah tangga serta investasi, seiring pelemahan pasar tenaga kerja domestik.

“Kenaikan biaya energi dan ketidakpastian kebijakan diperkirakan membebani konsumsi dan investasi di tengah melemahnya pasar tenaga kerja,” tulis OECD dalam laporan tersebut.

Meski melambat, ekonomi Indonesia dinilai masih lebih resilien dibandingkan banyak negara berkembang lain karena ketergantungan yang lebih rendah terhadap impor energi dari kawasan tersebut.

OECD mencatat ekonomi Indonesia sebenarnya memulai 2026 dengan cukup kuat. Produk domestik bruto (PDB) tumbuh 5,6% secara tahunan pada kuartal I/2026, ditopang permintaan domestik dan belanja pemerintah yang melonjak 21,8%.

Konsumsi rumah tangga dan investasi juga tetap solid setelah pelonggaran kebijakan moneter sepanjang 2025 mendorong penurunan biaya pinjaman. Namun, sejumlah indikator terbaru mulai menunjukkan pelemahan momentum ekonomi.

Penjualan ritel tercatat turun 1,9% secara tahunan pada April 2026. Keyakinan konsumen juga mulai melemah, terutama terkait ekspektasi lapangan kerja.

Di sisi lain, tekanan inflasi mulai meningkat akibat lonjakan harga energi global. OECD memperkirakan inflasi Indonesia naik menjadi 3,4% pada 2026 dari sebelumnya 1,9% pada 2025. Kenaikan tersebut dipicu dampak lanjutan harga energi global terhadap harga domestik, meski pemerintah masih menahan harga BBM subsidi.

Lembaga tersebut menilai Indonesia relatif lebih tahan dibandingkan negara Asia lain karena posisi Indonesia masih sebagai eksportir energi bersih jika memperhitungkan ekspor batu bara dan gas. Kondisi itu membuat dampak terms of trade dari konflik Timur Tengah terhadap Indonesia lebih terbatas.

“Bagi Indonesia, dampak perubahan kebijakan perdagangan global akibat konflik yang berkembang di Timur Tengah relatif terbatas,” tulis OECD.

Meski demikian, OECD mengingatkan risiko tekanan biaya produksi tetap meningkat akibat lonjakan harga pupuk dan bahan baku industri di pasar global. Ketidakpastian permintaan eksternal juga masih membayangi eksportir Indonesia meski kebijakan tarif Amerika Serikat mulai melonggar.

Pemerintah dinilai telah merespons tekanan energi global dengan membekukan harga BBM subsidi, mempercepat implementasi biofuel B50, hingga menerapkan kebijakan work from home satu hari per minggu bagi aparatur sipil negara untuk menghemat konsumsi energi.

OECD memperkirakan kebijakan fiskal Indonesia akan tetap ekspansif pada 2026. Peningkatan belanja subsidi energi dan program makan gratis diperkirakan hanya sebagian diimbangi kenaikan pajak serta pemangkasan belanja lain.

Defisit fiskal pemerintah diproyeksikan berada di level 3% terhadap PDB pada 2026, sedangkan rasio utang pemerintah meningkat menjadi 40,7% terhadap PDB. Pada saat yang sama, defisit transaksi berjalan diperkirakan melebar menjadi 0,7% terhadap PDB.

OECD juga menilai efisiensi belanja pemerintah masih dapat diperbaiki, terutama melalui penyaluran subsidi energi yang lebih tepat sasaran kepada kelompok rentan.

“Efisiensi belanja publik dapat ditingkatkan melalui penyaluran subsidi energi yang lebih tepat sasaran kepada rumah tangga rentan,” tulis OECD.

Di sektor moneter, OECD memperkirakan Bank Indonesia mempertahankan kebijakan ketat moderat hingga akhir 2026 untuk menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar. Risiko imported inflation dinilai meningkat setelah rupiah terdepresiasi terhadap dolar AS sejak awal tahun.

Selain persoalan energi, OECD turut menyoroti pentingnya penguatan tata kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara agar dampak ekonominya lebih optimal. OECD menilai penguatan tata kelola Danantara penting untuk memaksimalkan kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mencatat kunjungan masyarakat ke pusat perbelanjaan meningkat sekitar 10%—15% selama libur panjang akhir pekan lalu, memberikan sinyal positif terhadap aktivitas konsumsi rumah tangga di tengah periode low season industri ritel.

Ketua Umum APPBI Alphonsuz Widjaja mengatakan pusat perbelanjaan masih menjadi salah satu destinasi utama masyarakat untuk menghabiskan waktu liburan bersama keluarga. Kondisi tersebut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dibandingkan akhir pekan biasa.

“Libur panjang ini sangat membantu sektor ritel. Pusat perbelanjaan menjadi salah satu destinasi utama masyarakat untuk mengisi waktu liburan sehingga terjadi peningkatan kunjungan dibandingkan akhir pekan normal,” ujar Alphonsuz dalam keterangannya, Selasa (2/6/2026).

Menurutnya, tingginya mobilitas masyarakat ke pusat perbelanjaan menunjukkan aktivitas konsumsi domestik masih berjalan meski sektor ritel saat ini memasuki periode musiman yang cenderung melambat (low season) setelah Ramadan dan Idulfitri.

Dia menjelaskan sektor kuliner dan hiburan menjadi kontributor utama peningkatan kunjungan selama masa liburan. Masyarakat tidak hanya datang untuk berbelanja, tetapi juga menikmati berbagai aktivitas rekreasi dan hiburan.

“Yang paling mendominasi adalah kuliner dan hiburan. Masyarakat tetap datang ke pusat perbelanjaan untuk berbelanja sekaligus menikmati berbagai aktivitas rekreasi bersama keluarga,” katanya.

APPBI menilai kondisi tersebut menjadi indikator bahwa konsumsi rumah tangga dan perputaran ekonomi domestik masih terjaga.

Menurut Alphonsuz, pusat perbelanjaan saat ini telah berkembang menjadi ruang sosial yang menawarkan pengalaman, hiburan, dan interaksi langsung yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh platform belanja daring.

“Orang datang ke pusat perbelanjaan bukan hanya untuk belanja. Mereka mencari pengalaman, hiburan, dan interaksi sosial yang tidak bisa diperoleh secara online,” ujarnya.

Meski demikian, Alphonsuz mengakui bahwa kuartal II dan kuartal III secara historis merupakan periode low season bagi industri ritel. Untuk menjaga momentum konsumsi, pelaku usaha telah menyiapkan berbagai program promosi, festival belanja, dan kegiatan tematik sepanjang tahun.

Dalam waktu dekat, sektor ritel diperkirakan kembali mendapat dorongan dari momentum liburan sekolah yang biasanya meningkatkan lalu lintas pengunjung ke pusat perbelanjaan. Selain itu, berbagai program belanja dalam rangka Hari Kemerdekaan hingga festival ritel daerah juga akan digelar pada semester II/2026.

“Banyak program yang disiapkan sepanjang tahun, mulai dari liburan sekolah, perayaan Hari Kemerdekaan hingga berbagai festival belanja daerah. Ini menjadi cara untuk menjaga aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat tetap berjalan,” kata Alphonsuz.

Dia menambahkan daya beli masyarakat tetap menjadi faktor utama yang menentukan keberlanjutan pertumbuhan sektor ritel dan ekonomi domestik secara keseluruhan.

“Kalau masyarakat tetap berbelanja, ekonomi akan terus bergerak. Karena itu yang paling penting adalah menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat,” ujarnya.

Optimisme APPBI tersebut sejalan dengan pandangan pemerintah yang menilai aktivitas ekonomi domestik masih cukup kuat.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pelemahan nilai tukar rupiah belum memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi nasional.

Menurut Purbaya, pemerintah lebih berfokus menjaga pertumbuhan ekonomi domestik dalam jangka pendek maupun jangka panjang sehingga fundamental ekonomi tetap kuat di tengah tekanan eksternal.

“Prospek ekonomi kita kuat, dan pelemahan rupiah belum menimbulkan dampak yang menghambat aktivitas ekonomi kita,” kata Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (31/5/2026).

Dengan dukungan momentum libur panjang, liburan sekolah, serta berbagai program promosi hingga akhir tahun, APPBI optimistis aktivitas pusat perbelanjaan tetap ramai dan mampu menopang pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebagai motor utama ekonomi nasional.