Bisnis.com, JAKARTA — Ketidakpastian ekonomi global yang masih berlanjut memicu kekhawatiran sebagian masyarakat terhadap kondisi perekonomian nasional. Namun, sejumlah indikator menunjukkan fondasi ekonomi Indonesia masih terjaga sehingga tekanan yang terjadi saat ini dinilai lebih banyak berasal dari faktor eksternal daripada persoalan domestik.

Chief Economist Bank Permata, Josua Pardede, mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah, volatilitas pasar keuangan, hingga perlambatan ekonomi dunia merupakan bagian dari proses penyesuaian terhadap dinamika global. Karena itu, kondisi tersebut tidak dapat serta-merta diartikan sebagai sinyal terjadinya krisis ekonomi di dalam negeri.

"Yang perlu dipahami adalah bahwa kondisi saat ini merupakan fase penyesuaian terhadap dinamika global, bukan sinyal krisis. Karena itu, yang lebih penting adalah menjaga optimisme yang rasional berdasarkan data dan fundamental ekonomi yang ada," ujar Josua dalam Komunita Economic Talk bertajuk Membaca Tantangan dan Peluang Ekonomi Indonesia Saat Ini, Jumat (5/6)/2026.

Menurut Josua, ketahanan ekonomi Indonesia masih tercermin dari sejumlah indikator makroekonomi yang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi tetap berada pada level yang relatif tinggi, inflasi terkendali, serta konsumsi rumah tangga yang menjadi kontributor terbesar produk domestik bruto (PDB) masih tumbuh solid.

Selain itu, belanja pemerintah pada awal tahun turut menopang aktivitas ekonomi domestik. Dari sisi pasar keuangan, aliran modal asing ke pasar Surat Berharga Negara (SBN) juga masih mencatatkan kinerja positif.

"Kepercayaan investor tetap terjaga karena fundamental ekonomi Indonesia masih dipandang kuat. Ini menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas ekonomi ke depan," katanya.

Josua menilai stabilitas ekonomi nasional juga ditopang oleh koordinasi antarlembaga yang terus berjalan. Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menurut dia, menjalankan fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi dalam menjaga perekonomian.

"Soal Kementerian Keuangan, fungsinya lebih ke aspek fiskalnya. Kalau Bank Indonesia ngurusin moneter, OJK ngurusin pasar keuangan. Dan ini harus saling bersinergi ketiganya," ujarnya.

Ia menjelaskan Kementerian Keuangan berperan menjaga kesehatan fiskal dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), BI bertanggung jawab menjaga stabilitas nilai tukar dan kebijakan moneter, sedangkan OJK bersama Bursa Efek Indonesia menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan pasar modal.

Menurut Josua, berbagai kebijakan yang ditempuh pemerintah dan regulator menunjukkan setiap institusi terus menjalankan perannya untuk meredam dampak gejolak global terhadap perekonomian domestik.

Bukan Krisis seperti 1998

Menanggapi kekhawatiran publik mengenai pelemahan rupiah, Josua menilai kondisi tersebut perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas. Penguatan dollar AS akibat tingginya suku bunga di negara maju serta meningkatnya ketegangan geopolitik global telah menekan berbagai mata uang dunia.

“Kombinasi dari semua inilah yang menyebabkan dollarnya naik dan minyaknya naik. Pelemahan rupiah saat ini bersifat global shock, dolar AS menguat terhadap semua mata uang dunia akibat kebijakan suku bunga tinggi di negara maju dan tensi geopolitik timur tengah” ujar Josua.

Karena itu, ia menegaskan pelemahan rupiah saat ini tidak mencerminkan adanya persoalan struktural dalam perekonomian Indonesia.

"Tekanan terhadap rupiah lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Yang membedakan dengan masa lalu adalah saat ini kondisi perbankan nasional jauh lebih kuat, likuiditas terjaga, dan koordinasi kebijakan antara pemerintah, Bank Indonesia, serta otoritas sektor keuangan berjalan dengan baik," ujarnya.

Josua juga menepis anggapan bahwa Indonesia sedang bergerak menuju krisis seperti yang terjadi pada 1998. Menurut dia, kondisi perekonomian saat ini sangat berbeda dibandingkan dengan masa krisis Asia hampir tiga dekade lalu.

Saat itu, Indonesia menghadapi keruntuhan sektor perbankan, lonjakan inflasi yang tinggi, pelemahan tajam nilai tukar, serta kontraksi ekonomi yang dalam. Adapun saat ini pertumbuhan ekonomi masih positif, inflasi terkendali, cadangan devisa berada pada level yang kuat, dan pengelolaan fiskal tetap disiplin.

"Kalau dibandingkan dengan 1998, situasinya sangat jauh berbeda. Saat ini instrumen kebijakan dan fondasi ekonomi kita jauh lebih kuat untuk menghadapi gejolak global," jelasnya.

Di tengah indikator makroekonomi yang relatif positif, Josua mengakui sebagian masyarakat masih merasakan tekanan terhadap kondisi keuangannya. Namun, ia menilai fenomena tersebut lebih tepat dipahami sebagai perubahan pola konsumsi daripada penurunan daya beli secara menyeluruh.

Tekanan harga pada sejumlah komoditas membuat masyarakat lebih selektif dalam membelanjakan pendapatannya. Meski demikian, konsumsi domestik secara agregat masih menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah juga terus memperkuat berbagai program perlindungan sosial guna menjaga kelompok rentan dari dampak tekanan ekonomi.

Terkait program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, Josua menilai efektivitasnya tidak dapat diukur hanya dari hasil jangka pendek. Program tersebut merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi di daerah.

"Program prioritas perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Namun manfaat strukturalnya baru dapat terlihat dalam jangka menengah hingga panjang, sehingga tidak tepat jika dinilai hanya berdasarkan hasil dalam waktu singkat," ujarnya.

Ia menambahkan, kepercayaan publik merupakan salah satu modal penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Sebab, ekonomi tidak hanya ditentukan oleh angka-angka statistik, tetapi juga oleh keyakinan masyarakat, pelaku usaha, dan investor terhadap prospek masa depan.

"Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang kuat, kapasitas kebijakan yang memadai, dan peluang yang besar untuk terus tumbuh. Karena itu, optimisme yang didasarkan pada data dan pemahaman yang baik menjadi sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mandiri (Perseroan) Tbk. (BMRI) menyambut positif keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan BI Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode 19-20 Mei 2026.

Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista mengatakan langkah tersebut mencerminkan komitmen bank sentral dalam menjaga stabilitas pasar keuangan sekaligus memastikan inflasi tetap terkendali.

“Bank Mandiri memandang kebijakan ini sebagai langkah yang tepat dan memperkuat fondasi makroekonomi nasional dalam jangka menengah,” ujar Adhika dalam keterangannya, Selasa (20/5/2026).

Menurutnya, inflasi domestik yang pada April 2026 tercatat sebesar 2,42% secara tahunan masih berada dalam target Bank Indonesia. Di sisi lain, BI juga memastikan kecukupan likuiditas tetap terjaga guna mendukung fungsi intermediasi perbankan ke depan.

Di tengah kenaikan suku bunga acuan tersebut, Bank Mandiri menegaskan tetap menjalankan fungsi intermediasi secara optimal dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan nasabah, pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, dan pengelolaan risiko secara hati-hati.

Perseroan juga menyatakan penyesuaian bunga kredit maupun simpanan akan dilakukan secara terukur seiring dinamika kebijakan moneter.

“Setiap penyesuaian suku bunga kredit maupun simpanan akan dilakukan secara terukur, sejalan dengan peran Bank Mandiri sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung ekosistem penggerak ekonomi negeri,” kata Adhika.

Ke depan, emiten berkode BMRI tersebut menyebut akan terus mencermati arah kebijakan moneter dan kondisi likuiditas guna memastikan penyaluran kredit tetap berjalan optimal bagi nasabah maupun perekonomian nasional.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat mewaspadai potensi kenaikan inflasi seiring mulai meningkatnya harga sejumlah bahan pokok, barang, dan jasa pada Mei 2026. Meski demikian, inflasi di Jawa Barat dipastikan masih dalam kondisi terkendali.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan inflasi Jawa Barat saat ini masih berada dalam rentang ideal yang ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Jawa Barat pada April 2026 tercatat sebesar 2,49%. Angka tersebut menempatkan Jawa Barat di peringkat ke-20 dari 38 provinsi di Indonesia.

"Sampai hari ini inflasi di Jawa Barat masih terkendali. Karena inflasi itu rentangnya 1,5% sampai 3,5%, dan idealnya di 2,5%," ujar Herman, Rabu (20/5/2026).

Ia mengatakan pemerintah masih melakukan pengecekan lanjutan untuk memastikan apakah kenaikan harga kebutuhan pokok saat ini sudah mulai mendorong inflasi mendekati batas atas. "Kami akan cek kembali apakah sudah naik ke tiga persen atau masih di kisaran dua persen," katanya.

Menurut Herman, Pemprov Jabar bersama pemerintah kabupaten dan kota akan segera melakukan intervensi apabila inflasi mendekati batas psikologis sebesar 3,5%.

"Tentu kalau sudah mendekati 3,5 persen kami harus melakukan treatment dan intervensi bersama 27 kabupaten/kota," ujarnya.

Sejumlah langkah yang disiapkan pemerintah antara lain pasar murah, pasar bersubsidi, hingga kebijakan pengendalian distribusi dan perdagangan.

"Apakah dengan pasar murah, pasar bersubsidi, atau treatment lain melalui regulasi, nanti akan kami lihat sesuai perkembangan," kata Herman.

Ia juga mengimbau masyarakat tetap tenang menghadapi kenaikan harga sejumlah komoditas pangan. Menurutnya, pemerintah daerah akan menjaga tiga aspek utama pengendalian inflasi, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi.

"Kalau ada dinamika harga, masyarakat tetap tenang. Yang penting harga terjangkau, pasokan tersedia, dan transportasi lancar. Ketiganya kami jaga," ucapnya.

Berdasarkan data Disperindag Jabar per 18 Mei 2026, dibandingkan pekan sebelumnya sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga antara lain beras medium, beras premium, gula pasir curah, minyak goreng premium, daging sapi, kedelai impor, cabai rawit merah, cabai merah besar, bawang merah, dan bawang putih honan.

Kenaikan tertinggi secara mingguan terjadi pada komoditas cabai merah besar yang naik 5,37 persen. Sementara dibandingkan bulan sebelumnya, komoditas yang mengalami kenaikan harga yakni beras medium, gula pasir curah, daging sapi, daging ayam ras, kedelai impor, komoditas cabai, dan bawang merah.

Adapun kenaikan tertinggi secara bulanan terjadi pada cabai merah keriting yang meningkat hingga 15,92 persen. Disperindag Jabar juga mencatat sejumlah komoditas masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) atau Harga Acuan Penjualan (HAP), yakni gula pasir, daging sapi, kedelai impor, dan cabai rawit merah.

Bisnis.com, JAKARTA - share Rapat Kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan Purbaya pada Senin (6/4) menyisakan tanda tanya besar. Podium dipenuhi narasi optimisme: manufaktur ekspansif, inflasi terkendali, stabilitas moneter, dan klaim presisi anggaran. Namun, di sisi lain, APBN 2026 justru mencatatkan defisit Rp240,1 triliun (0,93% PDB) hanya dalam satu kuartal. Angka ini adalah sebuah anomali fiskal.

Sebagai komparasi, pada periode yang sama tahun-tahun sebelumnya, kuartal pertama sering kali dilewati dengan posisi surplus atau defisit yang sangat konservatif. Namun, di bawah arsitektur fiskal saat ini, defisit kuartal pertama yang masif seolah menjadi "normalitas baru". Menghabiskan hampir sepertiga jatah defisit tahunan (dari batas UU 3,0%) di triwulan satu adalah sebuah perjudian napas yang berisiko tinggi.

EROSI DISIPLIN FISKAL

Pemerintah berdalih bahwa akselerasi belanja ini adalah by design, sebuah strategi front-loading agar dampak ekonomi merata. Belanja negara melompat 31,4% year-on-year (YoY), jauh melampaui pertumbuhan pendapatan yang hanya 10,5% YoY. Akan tetapi, ada indikasi kuat bahwa "disiplin" yang sering didengungkan mulai berubah menjadi ilusi.

Indikasi kelesuan disiplin ini tersirat saat Kementerian Keuangan mengakui tantangan dalam memangkas anggaran "tidak jelas" di tingkat sektoral. Alih-alih mengusulkan efisiensi, banyak Kementerian/Lembaga (K/L) justru meminta tambahan pagu. Fenomena ini menunjukkan bahwa jangkar fiskal tidak lagi sekuat dulu dalam menahan ekspansi belanja birokrasi. Perubahan pola belanja yang drastis ini mengirimkan sinyal negatif ke pasar: bahwa kontrol fiskal pusat mungkin sedang melonggar.

Sebenarnya, sebelum ekskalasi geopolitik di Timur Tengah memuncak pun, arsitektur fiskal 2026 sudah dibangun di atas fondasi yang sangat agresif dengan target penerimaan pajak yang tinggi. Namun, situasi kini kian runyam. Perlu disadari bahwa sekalipun tensi antara Iran dan AS-Israel mereda, pasar tampaknya telah menemukan "ekuilibrium" baru. Harga minyak di kisaran 100 dolar AS per barel yang dibarengi depresiasi rupiah ke level 17.000 kini menjadi realitas pahit yang harus dikelola, bukan sekadar dihindari.

Kita memang patut memberikan apresiasi atas kebijakan pemerintah yang tetap menahan harga BBM bersubsidi demi menjaga daya beli masyarakat. Namun, dalam kacamata ekonomi, biayanya tidak hilang; dia cuma pindah dari pom bensin ke APBN dan neraca Pertamina.

Strategi ini ibarat menyembunyikan masalah di bawah "karpet" belanja negara. Sedangkan, proyeksi harga minyak US$105 per barel dan kurs Rp17.000 akan memaksa defisit menembus 3,6%, jauh melampaui batas legal yang diizinkan undang-undang.

KEKHAWATIRAN

Peringatan mengenai risiko erosi disiplin fiskal sebenarnya juga telah tersirat dalam prospek (outlook) negatif oleh Moody’s dan Fitch pada awal tahun 2026 ini. Saat itu, mereka menyoroti potensi pembengkakan belanja yang tidak dibarengi dengan akselerasi penerimaan permanen. Kini, realisasi defisit Maret sebesar 0,93% seolah menjadi konfirmasi atas kekhawatiran tersebut.

Kredibilitas berpijak pada konsistensi fiskal yang terukur. Jika ambisi belanja tidak dibarengi dengan efi­siensi yang nyata, dan hanya mengandalkan cadangan kas (one-off) dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp420 triliun sebagai bantalan, maka risiko penurunan sovereign rating (downgrade) menjadi sangat nyata.

Penurunan peringkat kredit (downgrade) bukan sekadar soal prestise nasional, melainkan ancaman biaya dana (cost of fund) yang sistemik bagi seluruh rakyat. Kenaikan risiko negara (sovereign risk) akan mendongkrak imbal hasil obligasi dan bunga perbankan.

Transmisinya langsung memukul sektor riil, dari modal kerja UMKM, cicilan konsumen, hingga ekspansi korporasi. Inilah ongkos nyata jika disiplin anggaran hanya menjadi jargon.

LANGKAH MENDESAK

Menghadapi tantangan fiskal ini, langkah mendesak yang diperlukan adalah evaluasi radikal terhadap program prioritas nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah perlu memiliki keberanian politik untuk melakukan refocusing dan penahapan (phasing) pada program-program besar yang memiliki daya ungkit ekonomi rendah dalam jangka pendek.

Di tengah risiko "napas pendek", memaksakan seluruh ambisi belanja tanpa memilah program mana yang benar-benar memiliki efek pengganda (multiplier effect) hanya akan mempercepat benturan dengan batas legal defisit.

Kredibilitas fiskal tidak dibangun di atas tumpukan cadangan kas seperti SAL, melainkan pada konsistensi penegakan aturan main. Pemerintah harus membuktikan kepada pasar dan lembaga pemeringkat bahwa APBN adalah jangkar stabilitas yang kokoh, bukan instrumen yang ditarik-ulur demi tuntutan populis. Tanpa disiplin untuk "mengerem" di saat yang tepat, optimisme pertumbuhan yang kita gaungkan hari ini hanyalah penunda waktu sebelum realitas ekonomi memaksa kita melakukan pendaratan darurat yang menyakitkan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kinerja sektor manufaktur Indonesia tetap menunjukkan daya tahan di tengah tekanan global.

Meski melambat, Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur pada Maret 2026 masih berada di zona ekspansi sebesar 50,1.

Angka ini turun dibandingkan Februari yang mencapai 53,8, seiring melemahnya permintaan baru dan ekspor, serta meningkatnya biaya input akibat kenaikan harga energi dan gangguan rantai pasok global.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menegaskan, meski menghadapi berbagai tekanan, fundamental industri manufaktur nasional masih terjaga.

“Sektor manufaktur Indonesia tetap ekspansif pada Maret 2026, ditopang permintaan domestik dan kinerja mitra dagang utama yang terjaga,” ujar Febrio dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (5/4/2026).

Ia menjelaskan, tekanan terhadap sektor manufaktur dipengaruhi oleh eskalasi geopolitik global, kenaikan harga energi, serta gangguan rantai pasok internasional.

Meski demikian, aktivitas industri masih bertahan di zona ekspansi.

Sejumlah negara seperti Vietnam, Thailand, India, hingga Amerika Serikat masih mencatatkan PMI manufaktur di zona ekspansi, memberikan sinyal positif bagi permintaan global.

Sementara itu, dari dalam negeri, permintaan domestik tetap menjadi penopang utama.

Hal ini tecermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Februari 2026 yang tumbuh 6,9 persen secara tahunan, didorong momentum Ramadhan dan Idulfitri.

Aktivitas sektor riil juga menunjukkan tren positif, antara lain penjualan mobil yang tumbuh 12,2 persen, penjualan semen meningkat 5,3 persen, serta konsumsi listrik sektor bisnis dan industri yang tetap ekspansif.

Optimisme masyarakat pun masih terjaga, terlihat dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang berada di level 125,2 pada Februari 2026, mencerminkan persepsi positif terhadap kondisi ekonomi saat ini maupun ke depan.

Di sisi harga, inflasi tetap terkendali meskipun permintaan meningkat selama Ramadhan.

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Maret 2026 tercatat 3,5 persen secara tahunan, turun dari Februari sebesar 4,8 persen.

Penurunan inflasi terutama dipengaruhi oleh meredanya tekanan pada komponen harga yang diatur pemerintah dan pangan bergejolak.

Kinerja sektor eksternal juga tetap solid. Neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus selama 70 bulan berturut-turut, dengan surplus Februari 2026 sebesar 1,27 miliar dollar AS.

Secara kumulatif kata Febrio, surplus perdagangan Januari–Februari 2026 mencapai 2,23 miliar dollar AS, dengan ekspor tumbuh positif didorong komoditas unggulan seperti besi baja, minyak nabati, dan bahan bakar mineral.

Febrio menyatakan, pemerintah akan terus memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk melalui pengendalian inflasi, penguatan investasi, serta peningkatan ketahanan energi nasional.

Langkah ini dinilai penting untuk menjaga momentum pertumbuhan di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menjelaskan bahwa daya beli masyarakat terjaga selama momen Lebaran tahun ini. Bahkan, penjualan kendaraan pun melonjak.

Budi menjelaskan bahwa berdasarkan Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) pada Februari 2026, keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap kuat. Hal ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Februari 2026 yang berada pada level optimis atau mencapai 125,2.

Kemudian, tetap kuatnya keyakinan konsumen ditopang oleh Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) saat ini yang tercatat 115,9. Sementara Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) tetap berada pada level optimis pada 134,4.

Secara tahunan, Indeks Penjualan Riil (IPR) pada Februari 2026 meningkat 6,9%, yang didorong olah peningkatan penjualan suku cadang dan aksesori, sandang, serta perlengkapan rumah tangga lainnya.

Budi menjelaskan bahwa secara bulanan, penjualan eceran pada Februari 2026 meningkat 4,4%, sejalan dengan kenaikan permintaan masyarakat saat Ramadan dan Idulfitri.

"Dengan kondisi harga yang lebih stabil serta dukungan kebijakan pengendalian yang efektif, pemerintah optimis inflasi pada Maret 2026 akan tetap terjaga dalam kisaran yang lebih terkendali dibandingkan tahun sebelumnya," kata Budi dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (1/4/2026).

Budi pun menjelaskan bahwa daya beli masyarakat yang terjaga juga terlihat dari adanya lonjakan pembelian kendaraan selama momen Lebaran. Menurutnya, mengacu data data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil secara wholesale telah naik 22,1% pada Februari 2026, menjadi 81.159 unit, dibandingkan bulan sebelumnya 66.472 unit.

Kemudian, penjualan mobil secara retail juga naik 16,7% menjadi 78.219 unit pada Februari 2026, dibandingkan bulan sebelumnya 66.447 unit.

Lalu, penjualan motor telah naik 1,66% pada Februari 2026 menjadi 587.354 unit dibandingkan bulan sebelumnya 577.763 unit.

"Pemicu peningkatan penjualan didorong oleh kebutuhan mobil bagi masyarakat Indonesia yang ingin mudik. Angka ini juga menjadi indikasi daya beli masyarakat masih terjaga sepanjang Ramadan dan Idulfitri," tutur Budi.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell menyatakan ekspektasi inflasi jangka panjang masih terjaga, meskipun bank sentral AS terus mencermati dampak konflik geopolitik terhadap perekonomian global.

Berdasarkan laporan Bloomberg, Powell mengatakan ekspektasi inflasi terlihat “tetap terjaga dengan baik dalam jangka menengah hingga panjang,” dalam pernyataannya pada acara di Harvard University, Senin (30/3/2026).

Menurutnya, The Fed tetap membuka kemungkinan merespons dampak konflik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran, meski saat ini belum diperlukan langkah lanjutan.

Powell mengatakan pihaknya masih belum dapat memastikan dampak ekonomi dari konflik tersebut.

“Kami menilai kebijakan kami saat ini berada pada posisi yang baik untuk menunggu dan melihat,” tambahnya.

Dia menjelaskan, lonjakan harga minyak sejak pecahnya konflik berpotensi memicu tekanan inflasi sekaligus menekan permintaan dan pertumbuhan ekonomi.

Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan bagi arah kebijakan moneter, mengingat The Fed memiliki mandat untuk menjaga inflasi tetap stabil sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja.

“Kecenderungannya adalah untuk melihat melalui atau mengabaikan guncangan dari sisi pasokan, tetapi aspek yang sangat krusial adalah bahwa ekspektasi inflasi harus dipantau dengan sangat hati-hati,” kata Powell.

Sejalan dengan itu, para pembuat kebijakan The Fed sebelumnya memutuskan untuk kembali menahan suku bunga acuan pada pertemuan bulan ini, di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global.

Powell menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu bukti lebih lanjut bahwa inflasi bergerak menuju target 2% sebelum mempertimbangkan penurunan suku bunga.

Di sisi lain, Powell juga menyoroti perkembangan di sektor kredit swasta yang belakangan memicu kekhawatiran investor. Sejumlah investor disebut mulai menarik dana lebih awal, sementara beberapa fund bahkan membatasi penarikan dana.

Menanggapi hal tersebut, Powell menegaskan bahwa otoritas moneter terus melakukan pemantauan ketat terhadap potensi risiko yang muncul.

“Saya enggan mengatakan sesuatu yang terkesan meremehkan risiko, tetapi kami terus mencari keterkaitan dengan sistem perbankan dan hal-hal yang berpotensi menimbulkan penularan risiko,” ujarnya. “Untuk saat ini, kami belum melihat hal tersebut.”

Meski demikian, dia menilai kondisi tersebut masih dalam tahap koreksi dan belum menunjukkan indikasi risiko sistemik terhadap sektor perbankan.

Bisnis.com, JAKARTA — Fenomena dissaving atau 'makan tabungan' untuk konsumsi di tengah periode pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi sinyal kuat tergerusnya daya beli, bukan sekadar siklus musiman semata.

Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan, meski secara historis dissaving kerap terjadi setiap kali memasuki bulan puasa dan Lebaran, intensitas pengurasan tabungan pada 2026 tercatat semakin dalam seperti yang terekam data Mandiri Spending Index.

"Fenomena dissaving di tengah pencairan THR ini justru menjadi sinyal yang cukup kuat tentang kondisi riil rumah tangga saat ini. Ini mengindikasikan bahwa bantalan keuangan masyarakat sebenarnya sudah tergerus sejak sebelum masuk periode Ramadan, sehingga momen Lebaran hanya mempercepat proses pengurasannya," ujarnya kepada Bisnis, Senin (30/3/2026).

Lebih lanjut, Yusuf memaparkan bahwa tingkat konsumsi yang tetap tumbuh kuat membuktikan bahwa fungsi THR saat ini hanya bekerja sebagai penyangga likuiditas jangka pendek. Artinya, tanpa THR, daya beli akan tanpak jauh lebih buruk dan tabungan masyarakat akan semakin dalam tergerus.

Menurutnya, suntikan dana THR tersebut tidak cukup untuk menutup kesenjangan yang telah terbentuk antara kebutuhan konsumsi dan kapasitas pendapatan masyarakat di sepanjang tahun.

"Jadi THR lebih tepat dilihat sebagai 'penunda tekanan', bukan solusi," jelas Yusuf.

Fenomena 'makan tabungan' meski adanya THR ini juga diyakini mengindikasi besarnya biaya hidup yang melampaui pendapatan. Yusuf menilai, tidak hanya lonjakan inflasi, akar masalah ada di pertumbuhan pendapatan riil masyarakat yang tidak cukup tangguh.

Walaupun tingkat inflasi secara umum relatif terkendali, akumulasi kenaikan harga pada sektor esensial seperti pangan dan energi tidak diimbangi oleh tambahan pendapatan yang memadai. Pada titik ini, sambungnya, kelompok rumah tangga mulai menarik tabungan demi menutup kesenjangan tersebut.

Kondisi tersebut makin diperparah oleh struktur pasar kerja nasional yang kian rapuh. Yusuf mengingatkan bahwa fenomena kelas menengah yang jatuh ke sektor informal sehingga kepastian pendapatan menjadi lebih tidak stabil, berbanding terbalik dengan kebutuhan hidup yang terus menanjak.

Akibatnya, motif dissaving antarlapisan ekonomi menunjukkan sebaran yang mencolok. Pada kelompok menengah dan bawah, fenomena makan tabungan cenderung bersifat 'terpaksa untuk bertahan hidup', sedangkan kelompok atas lebih didorong murni oleh preferensi konsumsi gaya hidup.

"Jadi yang terjadi sebenarnya adalah pergeseran kualitas konsumsi. Secara angka terlihat masih tumbuh, tapi basisnya bukan lagi income-driven, melainkan balance sheet-driven—ditopang oleh pengurasan tabungan," ungkapnya.

Yusuf memperingatkan, meski pola konsumsi yang ditopang tabungan ini mampu mengamankan angka pertumbuhan ekonomi secara jangka pendek, tren tersebut justru berpotensi menjadi bumerang yang akan menggerus keuangan rumah tangga dalam jangka menengah.

Fenomena Makan Tabungan

Adapun, fenomena makan tabungan ketika THR cair terekam dalam data Mandiri Spending Index (MSI).

Data MSI menunjukkan tingkat belanja meningkat 0,9% secara mingguan (week on week/WoW) ke level 123,5 selama minggu ketiga Ramadan 2026 atau sepekan sebelum Lebaran.

Kenaikan ini melampaui dari pekan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,6% WoW.

Sementara secara tahunan, belanja pada periode yang bertepatan dengan pencairan THR ini mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,7% (year on year/YoY), lebih tinggi dari laju pertumbuhan pada 2025 yang berada di level 7,2% YoY.

Di sisi lain, pencairan THR memang terbukti menjaga penyangga keuangan bagi masyarakat di lapisan bawah dan menengah. Data Mandiri Saving Index per minggu ketiga Ramadan 2026 menunjukkan bahwa tingkat tabungan kelompok bawah meningkat ke level 73,6 dibandingkan dengan 72,8 pada Februari.

Pola serupa terjadi pada kelompok menengah yang tabungannya naik ke level 102,1 dari 100,4 pada bulan sebelumnya. Disebutkan, pergerakan ini mengindikasikan adanya tambahan pendapatan yang diinjeksi ke kantong masyarakat pascapencairan THR.

Berbanding terbalik dengan dua kelompok tersebut, tingkat tabungan kelompok masyarakat atas justru terkontraksi ke level 89,7 dari posisi 94,3 pada bulan Februari.

Kendati tabungan kelompok bawah dan menengah secara bulanan merangkak naik, tim ekonom Bank Mandiri memberikan catatan: laju pertumbuhan tahunan tabungan di seluruh kelompok pada Ramadan 2026 ini tercatat lebih rendah apabila disandingkan dengan pertumbuhan pada periode yang sama tahun lalu.

"Hal ini menunjukkan proses dissaving atau makan tabungan, terutama dalam menopang belanja Ramadan, masih terus berlanjut," tulis Office of Chief Economist Bank Mandiri dalam laporannya, dikutip Minggu (29/3/2026).

"Hal ini menunjukkan proses dissaving atau makan tabungan, terutama dalam menopang belanja Ramadan, masih terus berlanjut," tulis Office of Chief Economist Bank Mandiri dalam laporannya yang terbit Kamis (26/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyatakan optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap sesuai dengan target yakni 5,4% pada 2026 di tengah gejolak perang.

Kemenko Perekonomian menyebut target itu masih bisa tercapai dengan stabilitas yang terjaga serta reformasi struktural yang terus berjalan. Pemerintah juga disebut akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam merespons dinamika global, sekaligus memastikan daya tahan ekonomi nasional tetap kuat.

"Kami akan terus menjaga stabilitas dan memastikan kebijakan yang diambil adaptif terhadap perkembangan global, sehingga perekonomian nasional tetap tumbuh positif dan berkelanjutan," terang Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto melalui siaran pers, Kamis (26/3/2026).

Untuk diketahui, pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% tahun ini pada asumsi makro APBN 2026. Pada tahun sebelumnya, ekonomi tumbuh 5,11% atau meleset dari target 5,2% sebagaimana ditargetkan dalam UU APBN 2025.

Haryo menyatakan bahwa pemerintah terus mencermati perkembangan dinamika global yang ditandai dengan meningkatnya ketegangan geopolitik serta volatilitas pasar keuangan dunia.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, lanjutnya, pemerintah memastikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan resilien, didukung oleh koordinasi kebijakan yang solid serta daya tahan ekonomi domestik yang terjaga.

Pemerintah juga disebut menghormati berbagai pandangan dari masyarakat sebagai bagian dari masukan dalam perumusan kebijakan.

"Kami menghormati berbagai pandangan dari masyarakat, perlu kami tambahkan bahwa Pemerintah memastikan bahwa kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini tetap kuat dan resilien, ditopang oleh beberapa faktor utama," tuturnya.

Menurut Haryo, stabilitas makroekonomi Indonesia tahun ini masih terjaga dengan baik. Misalnya, kendati meleset dari target, pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 masih sebesar 5,11% atau lebih tinggi dibandingkan negara peers.

Sementara itu, inflasi tetap berada dalam koridor sasaran 2,5±1%. Untuk menjaga inflasi berada di kisaran angka tersebut, pemerintah bakal terus melakukan pengendalian dan stabilisasi harga.

Dari sisi permintaan domestik dan sektor riil, konsumsi masyarakat masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi, didukung oleh berbagai stimulus fiskal dan program bantuan sosial.

Di sisi lain, aktivitas manufaktur juga masih dalam fase ekspansi dengan ditunjukkan melalui indikator Purchasing Managers' Index (PMI) sebesar 53,8. Angka itu menjadi yang tertinggi dalam dua tahun terakhir.

Pada aspek ketahanan fiskal, pemerintah menilai kinerja APBN masih didukung oleh performan penerimaan pajak yang tinggi. Hal ini terlihat dari kinerja penerimaan pajak sebesar 30,4% (YoY) pada Februari 2026.

Otoritas disebut akan terus melaksanakan reformasi perpajakan dan implementasi digitalisasi melalui sistem Coretax guna memperkuat basis penerimaan negara dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, ketahanan pangan dan energi nasional diklaim semakin menguat. Hal ini ditunjukkan dari capaian swasembada pada sejumlah komoditas pangan utama serta surplus produksi energi melalui program biodiesel. Kondisi dinilai ini menjadi bantalan penting dalam menghadapi gejolak global, termasuk dampak dari konflik geopolitik.

Di samping itu, pemerintah juga mendorong transformasi ekonomi melalui hilirisasi industri, penguatan investasi, serta akselerasi digitalisasi.

Pengembangan sektor kendaraan listrik dan energi baru terbarukan menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan volatilitas pasar keuangan global, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan kondisi ekonomi Indonesia tetap kuat dan mampu menghadapi tekanan eksternal.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menegaskan, fundamental ekonomi nasional saat ini berada dalam kondisi resilien berkat koordinasi kebijakan yang solid serta daya tahan domestik yang terjaga.

“Kami menghormati berbagai pandangan dari masyarakat, namun perlu kami tegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan resilien,” ujar Haryo dalam keterangan resmi pada Kamis (26/3/2026).

PIXABAY Ilustrasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Haryo menjelaskan, stabilitas makroekonomi Indonesia masih terjaga dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2025 yang mencapai 5,11 persen secara tahunan (year on year/yoy), relatif tinggi dibandingkan negara-negara sekelas.

Sementara itu, inflasi disebut Haryo tetap terkendali dalam kisaran target 2,5±1 persen.

Dari sisi domestik, konsumsi masyarakat masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi, didukung oleh berbagai stimulus fiskal dan program bantuan sosial.

Kinerja sektor manufaktur juga menunjukkan ekspansi, tecermin dari Purchasing Managers’ Index (PMI) yang mencapai 53,8 tertinggi dalam dua tahun terakhir.

Anak buah Airlangga Hartarto ini menjelaskan di sisi fiskal, pemerintah mencatat kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Februari 2026, penerimaan pajak tumbuh 30,4 persen secara tahunan, didorong reformasi perpajakan dan digitalisasi sistem melalui Coretax.

Selain itu, ketahanan pangan dan energi dinilai semakin kuat.

Indonesia telah mencapai swasembada pada sejumlah komoditas utama serta mencatat surplus energi melalui program biodiesel, yang menjadi bantalan penting di tengah ketidakpastian global.

DOK. Humas Kemenko Perekonomian Juru Bicara Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Haryo Limanseto dalam sebuah kesempatan.

Pemerintah juga terus mempercepat transformasi ekonomi melalui hilirisasi industri, penguatan investasi, serta akselerasi digitalisasi.

Pengembangan kendaraan listrik dan energi baru terbarukan menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan sumber pertumbuhan baru.

Ke depan, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 dapat mencapai sekitar 5,4 persen dengan stabilitas yang tetap terjaga.

“Kami akan terus memastikan kebijakan yang diambil adaptif terhadap dinamika global, sehingga ekonomi nasional tetap tumbuh positif dan berkelanjutan,” kata Haryo.

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah berbalik menguat setelah sempat menembus Rp17.000 per dolar AS di tengah ketidakpastian global akibat memanasnya hubungan antara AS dan Iran.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai pelemahan rupiah belakangan ini belum berdampak pada fundamental perekonomian Indonesia dan perlu dilihat dalam konteks dinamika global yang sedang bergejolak.

Menurut Fakhrul, dalam banyak episode ketidakpastian global, rupiah memang sering mengalami fase overshooting, sebelum akhirnya kembali menemukan keseimbangan.

“Dalam kondisi shock global seperti sekarang, dengan ketegangan geopolitik, kenaikan harga energi, dan penguatan dolar AS, pasar keuangan biasanya bereaksi lebih cepat daripada fundamental ekonomi. Karena itu kita sering melihat rupiah bergerak melemah lebih dulu,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (10/3/2025).

Namun, apabila melihat indikator dasar ekonomi, dengan pertumbuhan yang masih terjaga, inflasi yang relatif terkendali, dan stabilitas sektor keuangan yang masih baik, dia menilai fondasi ekonomi Indonesia masih cukup kuat.

"Karena itu Bank Indonesia juga menyampaikan bahwa pergerakan rupiah saat ini belum sepenuhnya mencerminkan fundamental ekonomi domestik,” kata Fakhrul.

Dia menambahkan, secara historis, setelah fase pelemahan yang cukup dalam, rupiah justru sering menunjukkan kemampuan untuk menguat kembali secara tajam ketika tekanan eksternal mulai mereda.

“Pasar keuangan sering bergerak terlalu jauh dalam satu arah. Dalam beberapa episode sebelumnya kita melihat rupiah bisa overshoot lebih dulu, tetapi ketika sentimen global mulai stabil dan arus dolar kembali masuk, penguatannya juga bisa cukup cepat,” jelasnya.

Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, kebijakan moneter pemerintah juga cenderung menjadi perhatian karena memiliki bias untuk lebih berhati-hati atau bahkan sedikit pengetatan.

“Ketika harga energi naik dan tekanan global meningkat, ruang untuk pelonggaran kebijakan biasanya menjadi lebih sempit. Karena itu pasar juga akan menunggu bagaimana koordinasi kebijakan fiskal dan moneter berjalan ke depan,” katanya.

Menurut Fakhrul, koordinasi kebijakan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan pasar.

Namun, satu hal yang tetap perlu diwaspadai adalah apabila tekanan global berlangsung terlalu lama dan mulai mempengaruhi ekspektasi inflasi domestik serta stabilitas pasar obligasi, karena dalam kondisi seperti itu tekanan terhadap rupiah bisa menjadi lebih persisten.

"Kebijakan pemerintah harus koheren dan opsi kebijakan seperti pemangkasan Anggaran MBG tetap harus dipertimbangkan untuk dilaksanakan," tegasnya.

Fakhrul menambahkan, stabilitas rupiah selanjutnya bukan hanya soal intervensi bank sentral, tapi juga soal kredibilitas keseluruhan kerangka kebijakan ekonomi, tentang bagaimana stabilitas nilai tukar, inflasi, dan disiplin fiskal bisa berjalan seimbang.

Dia menilai, selama fundamental domestik tetap terjaga dan koordinasi kebijakan berjalan dengan baik, pelemahan rupiah saat ini lebih merupakan bagian dari penyesuaian pasar terhadap guncangan global.

“Dalam sejarahnya, rupiah memang sering mengalami tekanan lebih dulu ketika dunia sedang bergejolak. Tetapi ketika tekanan eksternal mulai mereda dan pasar kembali melihat fundamental ekonomi dengan lebih jernih, rupiah juga memiliki kemampuan untuk pulih lebih cepat daripada yang banyak orang perkirakan,” kata Fakhrul.

Bisnis.com, JAKARTA –Keputusan Fitch Ratings yang menurunkan outlook kredit dari stabil menjadi negatif menambah daftar tekanan terhadap ekonomi Indonesia. Pemerintah perlu segera memitigasi risiko penurunan outlook itu supaya tidak menimbulkan efek domino terhadap prospek perekonomian selama setahun ke depan.

Laju ekonomi Indonesia sejak awal tahun memang menghadapi berbagai tekanan baik eksternal maupun internal mulai dari menyempitnya ruang fiskal akibat pelebaran defisit anggaran 2025, gonjang-ganjing di pasar keuangan, tekanan terhadap mata uang rupiah, revisi outlook dari sejumlah lembaga pemeringkat global, hingga kondisi geopolitik global yang terus bergejolak.

Pemerintah maupun bank sentral menyatakan masih mampu mengendalikan berbagai macam tekanan tersebut. Fundamental ekonomi diklaim masih kuat. Lewat sejumlah program yang telah berjalan pada kuartal 1/2026 serta bauran kebijakan antara fiskal dan moneter, pemerintah juga belum berencana menurunkan ekspektasinya terhadap target pengelolaan fiskal maupun perekonomian pada tahun ini.

"Penyesuaian outlook [Fitch Rating] diyakini tidak mencerminkan pelemahan fundamental perekonomian Indonesia. Prospek perekonomian Indonesia tetap kuat dan berdaya tahan," kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dikutip Jumat (6/3/2026).

Menurut Perry, kekuatan ekonomi Indonesia tercermin dari pertumbuhan ekonomi domestik yang tetap solid di tengah ketidakpastian global yang meningkat. Di sisi lain, inflasi tetap terkendali termasuk inflasi inti yang tetap rendah, serta nilai tukar Rupiah yang terus diperkuat melalui kebijakan stabilisasi nilai tukar di pasar NDF luar negeri (off-shore) maupun transaksi spot dan DNDF di pasar dalam negeri.

Dia kemudian menyebut stabilitas sistem keuangan tetap terjaga baik, ditopang likuiditas yang memadai, permodalan perbankan yang terjaga pada level tinggi, serta risiko kredit yang rendah. Dari sisi sistem pembayaran, digitalisasi yang meluas, ditopang oleh infrastruktur yang stabil, dan struktur industri yang sehat turut mendukung pertumbuhan ekonomi.

Ke depan, lanjutnya, BI memperkirakan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah tetap solid dan menunjukkan tren meningkat, didukung oleh inflasi yang terkendali. Sementara itu dari segi ketahanan eksternal, perekonomian Indonesia juga dinilai tetap kuat di tengah gejolak global. Perry memperkirakan NPI pada 2026 tetap baik dengan defisit transaksi berjalan yang tetap rendah dalam kisaran defisit 0,9-0,1% PDB.

Dia menyampaikan bank sentral akan terus memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah ketidakpastian global yang meningkat, bersinergi erat dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan Program Asta Cita Pemerintah

“Otoritas moneter juga disebut akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah untuk memperkuat komunikasi kebijakan dalam rangka memelihara kepercayaan pasar.”

Senada, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menegaskan fundamental sektor keuangan nasional tetap kuat. Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan otoritas mencermati keputusan Fitch tersebut beserta berbagai faktor yang menjadi pertimbangan dalam revisi outlook. Menurutnya, OJK bersama pemerintah dan otoritas terkait akan terus memperkuat koordinasi kebijakan guna menjaga stabilitas sektor keuangan.

“Sistem keuangan Indonesia juga tetap didukung oleh kerangka pengawasan yang kuat, dan kami akan terus melanjutkan reformasi struktural untuk meningkatkan transparansi, memperdalam pasar modal, serta memperkuat kepercayaan investor dalam jangka panjang,” ujar Friderica dalam keterangan resmi, Kamis (5/3/2026)

Purbaya Yakin Ekonomi Solid

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa prospek perekonomian Indonesia masih baik. Hal ini tercermin dari mencatatkan kinerja penerimaan pajak yang positif. Pemerintah pun berkomitmen menjaga stabilitas makro dan fiskal.

Menurutnya, pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas makroekonomi, melanjutkan disiplin fiskal, serta memperbaiki iklim usaha usai

Kementerian Keuangan pun memaparkan sejumlah perbaikan indikator ekonomi: setelah mencatatkan pertumbuhan 5,39% pada triwulan IV 2025, berbagai indikator awal 2026, seperti indeks kepercayaan konsumen, Purchasing Manager's Index (PMI), konsumsi listrik bisnis dan industri, hingga penjualan kendaraan, terus menunjukkan momentum perbaikan. Kinerja APBN juga diklaim mencatatkan perbaikan signifikan.

"Pendapatan negara di awal tahun 2026 menunjukkan kinerja yang sangat baik, Januari tumbuh 9,5% YoY [year on year] dan Februari tumbuh 12,8% YoY," jelas Purbaya, Rabu (4/3/2026).

Pertumbuhan tersebut utamanya ditopang oleh penerimaan pajak yang naik 30,7% (YoY) pada bulan Januari dan 30,4% (YoY) pada Februari. Di sisi lain, akselerasi belanja negara juga tumbuh signifikan, yaitu mencapai 25,7% (YoY) pada Januari dan melompat 41,9% (YoY) pada Februari 2025.

Percepatan belanja dan pemberian stimulus ekonomi ini diklaim dilakukan secara terukur demi mempertahankan momentum pertumbuhan yang tengah menanjak, dengan tetap menjaga kesehatan APBN dan disiplin fiskal.

Terkait pengelolaan dana investasi di luar APBN, pemerintah memastikan kolaborasi dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan semakin diperkuat sebagai mesin pertumbuhan baru. Investasi strategis yang dikelola Danantara akan tetap berfokus pada perolehan profit yang berkelanjutan dan upaya mengungkit investasi swasta bernilai tambah tinggi.

Tata kelola dan operasional Danantara dijanjikan akan terus dijaga kredibilitasnya dengan risiko yang terukur, sehingga diharapkan menjadikan instrumen investasi strategis yang kredibel, terkelola dengan baik, serta tetap selaras dengan upaya menjaga stabilitas makrofiskal dalam jangka panjang.

“Ke depan, Kementerian Keuangan menyatakan akan terus menjadikan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter sebagai prioritas utama untuk menjaga kepercayaan pasar.”

Risiko di Beban Utang

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menyatakan bahwa pemerintah tetap perlu mewaspadai efek lanjutan dari keputusan lembaga pemeringkat global, Fitch Ratings, yang menurunkan prospek (outlook) Indonesia dari stabil menjadi negatif.

Josua menjelaskan perkembangan tersebut berpotensi menaikkan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN), yang pada akhirnya membuat beban bunga utang pada APBN membengkak.

Meski mempertahankan peringkat kredit di level 'BBB', Josua memandang langkah Fitch yang menurunkan prospek Indonesia sebagai sinyal peringatan bahaya terkait ketidakpastian kebijakan. Keputusan Fitch, sambungnya, mengindikasikan bahwa konsistensi dan kredibilitas bauran kebijakan makroekonomi Indonesia dinilai melemah oleh pelaku pasar global.

"Penurunan outlook ini bisa memperburuk prospek fiskal jangka menengah, menekan kepercayaan investor, dan mengurangi external buffer [penyangga eksternal]," ujar Josua kepada Bisnis, Kamis (5/3/2026).

Josua menjelaskan bahwa ruang gerak fiskal pemerintah saat ini sejatinya sudah dibatasi oleh kinerja penerimaan negara yang lemah dan tingginya biaya pembayaran bunga utang. Alhasil, setiap guncangan sentimen akan dengan mudah memicu kenaikan biaya pendanaan (cost of fund) pemerintah.

Lebih lanjut, dia menyoroti bahwa sumber kekhawatiran utama Fitch bermuara pada risiko pelonggaran disiplin kerangka fiskal, utamanya terkait wacana revisi Undang-Undang Keuangan Negara yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026, yang berpotensi meninjau ulang batas defisit 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Bila kerangka ini melemah, persepsi risiko naik karena pasar akan menilai pembiayaan defisit akan lebih berat tanpa dukungan kebijakan yang sangat kredibel," tegasnya.

Dari sisi pasar keuangan, Josua mewanti-wanti rapuhnya sentimen investor ini memperbesar risiko arus modal keluar. Tekanan ini bermuara pada pelemahan nilai tukar rupiah. Akibatnya, sebagai kompensasi atas peningkatan risiko tersebut, investor akan meminta imbal hasil atau yield SBN yang lebih tinggi.

Kondisi tersebut, jelas Josua, sejalan dengan pandangan lembaga pemeringkat lain, seperti Moody’s, yang juga menyoroti bahwa berkurangnya kepastian kebijakan akan memicu gejolak pasar dan mendongkrak biaya pinjaman menjadi lebih mahal.

Masalahnya, peningkatan yield akan membebani APBN melalui biaya pembayaran bunga utang. Josua memaparkan, yield SBN yang lebih tinggi saat pemerintah menerbitkan utang baru secara otomatis akan mengerek alokasi belanja bunga ke depan.

"Dampaknya, ruang belanja produktif akan semakin menyempit," ungkapnya.