REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) akan kembali melakukan pembatasan pembelian dolar AS menjadi 25 ribu dolar AS per pelaku per bulan yang akan diberlakukan mulai Juni 2026. Bank sentral optimistis langkah tersebut dapat berdampak pada penguatan rupiah yang saat ini masih mengalami tren pelemahan di kisaran Rp 17.600-Rp 17.700 per dolar AS.

BI memberlakukan pembatasan pembelian valuta asing tanpa underlying secara bertahap. Sebelumnya, pembelian diturunkan dari 100 ribu dolar AS per pelaku per bulan menjadi 50 ribu dolar AS per pelaku per bulan pada April 2026.

Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan BI Ruth A Cussoy Intama mengungkapkan kebijakan tersebut diyakini dapat memberikan stimulus penguatan terhadap rupiah. Optimisme itu berdasarkan pengalaman sebelumnya saat BI melakukan pembatasan pembelian dolar pada 2015.

“Penyesuaian threshold ini bukan kebijakan yang baru, ini sudah pernah kita lakukan di tahun 2015,” kata Ruth dalam acara Pelatihan Wartawan BI bertajuk Penguatan Kebijakan Valas dan Intermediasi untuk Stabilitas Rupiah dan Pertumbuhan Kredit di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (22/5/2026).

Ia menjelaskan penyesuaian threshold transaksi valas merupakan kebijakan yang lazim dan bersifat dinamis, menyesuaikan perkembangan kondisi ekonomi serta pasar keuangan global maupun domestik. Data BI menunjukkan terjadinya penguatan rupiah ketika kebijakan tersebut diberlakukan.

Berdasarkan data historis kebijakan threshold transaksi valas BI, batas transaksi pembelian tunai valas terhadap rupiah sempat diturunkan dari 100 ribu dolar AS per pelaku per bulan menjadi 25 ribu dolar AS per pelaku per bulan, sebelum kembali dinaikkan menjadi 100 ribu dolar AS per pelaku per bulan pada 2022.

Tercatat pada Agustus 2015, rupiah berada di posisi Rp 14.065 per dolar AS. Rupiah kemudian menguat menuju level Rp 13.166 per dolar AS pada Juni 2016. Dengan berkaca dari pengalaman tersebut, diharapkan rupiah yang saat ini sudah menembus level Rp 17.700-an per dolar AS dapat mengalami penguatan melalui instrumen tersebut dan sejumlah instrumen lainnya.

“Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu tools yang membantu penguatan rupiah,” ujarnya.

Ruth menuturkan pemberlakuan pembatasan pembelian dolar dari 100 ribu dolar AS menjadi 50 ribu dolar AS per April 2026 sudah menunjukkan efektivitas. Hal itu terlihat dari berkurangnya rata-rata harian (RRH) transaksi pasar valas. Tercatat, RRH transaksi pasar valas turun dari sekitar 78 juta dolar AS per hari pada kuartal I 2026 menjadi 62 juta dolar AS pada April-Mei 2026.

“Jadi kita coba turunkan lagi ke 25 ribu dolar AS per pelaku per bulan dengan harapan trennya akan sama, akan mengurangi kebutuhan pembelian dolar tanpa underlying. Saat ini rata-rata hariannya sekitar 57 juta dolar AS, kita harap ini akan menurun lagi,” terangnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Penguatan industri penjaminan dinilai semakin penting di tengah kebutuhan pembiayaan sektor produktif dan UMKM yang terus meningkat. Sebab, industri penjaminan memiliki peran strategis dalam memperluas akses kredit, menjaga kualitas intermediasi keuangan, sekaligus menopang stabilitas sistem keuangan nasional.

Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) menilai industri penjaminan perlu diperkuat melalui tata kelola yang lebih sehat, prudent, dan terintegrasi agar mampu menjawab tantangan pembiayaan nasional di tengah dinamika ekonomi global.

Ketua Asippindo Ivan Soeparno mengatakan, industri penjaminan saat ini memiliki posisi yang semakin strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, terutama melalui perluasan akses pembiayaan UMKM dan sektor produktif.

“Penjaminan bukan sekadar pelengkap administrasi kredit. Penjaminan adalah mekanisme berbagi risiko yang membantu mempertemukan kebutuhan pelaku usaha, terutama UMKM dan koperasi, dengan prinsip kehati-hatian lembaga keuangan,” ujar Ivan dalam Indonesia Guarantee Summit (IGS) 2026 di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Menurut Ivan, di tengah tekanan ekonomi global dan dinamika sektor keuangan, industri penjaminan dituntut tumbuh lebih sehat, transparan, dan kompetitif agar mampu menjaga kualitas pembiayaan nasional.

Ia menilai pemurnian industri penjaminan perlu dipahami sebagai momentum memperkuat arah industri, termasuk memperjelas model bisnis, memperkuat tata kelola, dan meningkatkan mitigasi risiko.

Dia menambahkan, penguatan industri penjaminan membutuhkan harmonisasi kebijakan yang semakin selaras dengan sektor jasa keuangan lain, khususnya pada produk yang memiliki irisan dengan industri asuransi.

“Dengan regulasi yang proporsional dan sesuai karakteristik bisnis penjaminan, industri penjaminan, asuransi, perbankan, dan lembaga keuangan lain dapat saling melengkapi dalam memperkuat akses pembiayaan dan stabilitas sistem keuangan nasional,” ujarnya.

Asippindo menilai penguatan industri penjaminan penting karena sektor ini berkontribusi menjaga intermediasi keuangan, memperluas pembiayaan UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, Asippindo bersama regulator juga terus mendorong penguatan ekosistem industri melalui peningkatan tata kelola, transformasi digital, pengembangan SDM, hingga penguatan skema penjaminan ulang nasional.

Dalam keynote speech Indonesia Guarantee Summit 2026, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang diwakili Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan mengatakan, penguatan industri penjaminan menjadi bagian penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Menurut Ferry, sektor UMKM saat ini berkontribusi sekitar 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menyerap 97 persen tenaga kerja, serta mencakup sekitar 60 persen investasi nasional. Namun, masih banyak UMKM yang feasible tetapi belum sepenuhnya bankable sehingga membutuhkan dukungan industri penjaminan untuk memperluas akses kredit formal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan optimismenya bahwa nilai tukar rupiah bakal segera berbalik menguat. Ia menuturkan, penguatan Mata Uang Garuda akan terjadi memasuki Juli—Agustus 2026 mendatang, seiring dengan meredanya faktor-faktor seasonal atau musiman tentang kebutuhan dolar AS.

“Dari tahun ke tahun rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni karena demand-nya tinggi. Tapi Juli-Agustus akan menguat,” ungkap Perry dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Ia menerangkan, pada bulan April, Mei, dan Juni, permintaan terhadap dolar AS tinggi karena sejumlah kebutuhan yang musiman. Mulai dari kebutuhan untuk devisa, pembayaran dividen oleh perusahaan, hingga kebutuhan dolar untuk jamaah haji.

“Jadi kami yakini mulai Juli, Agustus, September rupiah akan menguat, dan keseluruhan tahun kami masih yakin rerata nilai tukar rupiah masih dalam kisaran APBN, yang paling tinggi Rp 16.800 per dolar AS,” tuturnya.

Perry menekankan, rupiah saat ini undervalued. Oleh sebab itu, ia yakin pergerakan rupiah di sepanjang tahun ini tetap akan mencapai target di dalam asumsi makro APBN 2026, yakni Rp 16.500 per dolar AS, dengan batas bawah Rp 16.200 per dolar AS dan batas atas Rp 16.800 per dolar AS.

“Rerata secara year to date saat ini rupiah berada sebesar Rp 16.900 per dolar AS,” ungkapnya.

Terpantau, nilai tukar rupiah pada perdagangan Senin (18/5/2026) ditutup pada level Rp 17.667 per dolar AS. Angka tersebut merupakan level terendah sepanjang sejarah rupiah.

Perry yakin, ketika nantinya rupiah benar-benar terbukti menguat memasuki Juli 2026, pergerakan rupiah tidak akan menjauh dari level target sesuai dengan APBN. Meski saat ini sebenarnya sudah melewati batas atas APBN.

BI menjalankan tujuh instruksi dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk melakukan berbagai cara untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Ada tujuh langkah yang dijalankan oleh Bank Sentral untuk membuat rupiah rebound.

Pertama yakni, BI akan terus melakukan intervensi, baik di pasar domestik melalui pasar spot, domestic non-deliverable forward (DNDF) maupun di pasar off-shore melalui non-deliverable forward (NDF). Intervensi diantaranya akan dilakukan di Hongkong, Singapura, London, dan New York. Cadangan devisa dinilai cukup.

Kedua, menggunakan instrument Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk menarik dana asing masuk (capital inflow), sebagai upaya menyiasati modal keluar (capital outflow) dari Surat Berharga Negara (SBN) atau obligasi dan saham.

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa bidang ekonomi terjadi pada Kamis (7/5), mulai dari KSSK: Stabilitas sistem keuangan terjaga di tengah konflik Timteng, hingga Menhut cabut dua PBPH imbas kematian dua gajah di Bengkulu.

Berikut sajian berita bidang ekonomi yang dirangkum LKBN ANTARA.

KSSK: Stabilitas sistem keuangan terjaga di tengah konflik Timteng

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menilai bahwa kondisi fiskal, moneter dan sektor keuangan selama triwulan I 2026 tetap dalam kondisi terjaga di tengah meningkatnya volatilitas pasar keuangan global seiring eskalasi konflik di Timur Tengah (Timteng).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, menjelaskan bahwa memasuki April 2026, dinamika penyelesaian konflik di Timur Tengah masih menjadi faktor utama volatilitas pasar keuangan global, terutama terhadap lonjakan harga energi.

Selengkapnya baca di sini.

Menkeu Purbaya bidik insentif kendaraan listrik diterapkan mulai Juni

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membidik insentif kendaraan listrik (electric vehicle/EV), baik untuk sepeda motor listrik maupun untuk mobil listrik, mulai diterapkan pada Juni 2026, sehingga terdapat penurunan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

“Nanti anggarannya kami hitung dan kami siapkan. Yang jelas, saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan,” ujar Purbaya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya baca di sini.

Bahlil dampingi Prabowo bahas interkoneksi listrik di KTT ASEAN

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk membahas isu-isu strategis sektor energi, salah satunya interkoneksi tenaga listrik lintas negara di kawasan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-48.

"Indonesia terus mendorong penguatan kerja sama energi ASEAN guna memastikan ketahanan energi kawasan tetap terjaga, termasuk melalui penguatan konektivitas energi, diversifikasi pasokan, dan percepatan transisi energi yang berkelanjutan," ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia dalam keterangannya yang dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya baca di sini.

BI catat "inflow" asing capai 3,3 miliar dolar AS selama April

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan bahwa investasi portofolio asing mengalami inflow sebesar 3,3 miliar dolar AS pada awal triwulan II hingga 30 April 2026, terutama ditopang oleh inflow pada instrumen SRBI.

Perry dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Kamis, mengatakan perkembangan ini terjadi setelah triwulan I 2026 mencatatkan net outflows sebesar 1,7 miliar dolar AS.

Selengkapnya baca di sini.

Menhut cabut dua PBPH imbas kematian dua gajah di Bengkulu

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni resmi mencabut dua Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) imbas kematian dua ekor gajah di kawasan Seblat, Bengkulu.

“Ditemukan ada dua ekor gajah yang meninggal. Oleh karena itu, saya akan mencabut PBPH PT API (Anugerah Pratama Inspirasi) dan PT BAT (Bentara Alam Timber),” kata Menhut dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel– Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sekaligus Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan sistem keuangan Indonesia menunjukkan resiliensi yang baik sepanjang kuartal I-2026.

Meskipun pasar keuangan global sedang mengalami volatilitas tinggi akibat ketegangan geopolitik, stabilitas domestik dilaporkan tetap dalam kondisi yang terjaga.

“Stabilitas sistem keuangan kuartal I dalam kondisi terjaga. Dengan meningkatnya volatilitas pasar keuangan global serta eskalasi konflik geopolitik, kami terus mencermati perkembangan yang ada,” ujar Purbaya dalam konferensi pers, Kamis (7/5/2026).

Rapat Berkala KSSK II Tahun 2026 yang diselenggarakan pada Senin (27/4) melibatkan jajaran pimpinan otoritas keuangan, yakni Gubernur BI Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Frederica Widyasari Dewi, serta Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu.

Fokus utama pertemuan tersebut adalah memitigasi dampak risiko eksternal terhadap ekonomi nasional.

Purbaya menyoroti bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah menjadi pemicu utama ketidakpastian ekonomi dunia saat ini. Hal tersebut berdampak langsung pada fluktuasi pasar modal dan potensi lonjakan harga energi internasional yang perlu diantisipasi secara cermat.

“Dinamika penyelesaian konflik Timur Tengah masih menjadi faktor utama volatilitas pasar keuangan global, terutama terhadap lonjakan harga energi,” kata dia.

Memasuki bulan April 2026, KSSK berkomitmen untuk terus menjalankan penilaian berorientasi masa depan (forward looking) guna memastikan sektor keuangan nasional tetap mampu merespons berbagai dinamika yang muncul secara efektif.

Meskipun pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama dinilai memuaskan, pemerintah tidak ingin lengah. Purbaya menegaskan penguatan koordinasi antarlembaga akan terus ditingkatkan untuk menghadapi tantangan di kuartal kedua tahun ini.

“Global masih penuh ketidakpastian, kita akan mewaspadai ini terus. Untuk domestik, kita lihat kuartal pertama pertumbuhan cukup bagus, tapi kita akan melihat seperti apa di kuartal II tahun ini,” ujar Purbaya.

Sebagai langkah proaktif, pemerintah berencana untuk menyuntikkan stimulus tambahan guna memastikan momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan terlindungi dari hambatan variabel makroekonomi.

“Kita waspadai segala kendala yang mungkin timbul dan melihat semua variabel makro yang ada. Kelihatannya pemerintah juga masih akan memberikan stimulus tambahan untuk perekonomian kuartal II-2026,” tuturnya.

(kunthi fahmar sandy)

Bisnis.com, JAKARTA — Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyatakan bahwa kondisi stabilitas sektor keuangan tetap terjaga pada kuartal I/2026 di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa memasuki April 2026, dinamika penyelesaian konflik masih menjadi faktor volatilitas pasar keuangan global. Faktor utamanya berasal dari lonjakan harga energi.

"Berdasarkan perkembangan tersebut, KSSK yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan akan terus mencermati dan melakukan asesmen forward-looking atas kinerja perekonomian dan sektor keuangan terkini," terang Purbaya pada konferensi pers KSSK di kantor OJK, Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Asesmen ini merupakan hasil rapat KSSK II/2026 yang telah dilaksanakan pada awal pekan lalu, Senin (27/4/2026).

Purbaya, yang juga merupakan Ketua KSSK, mengatakan bahwa akan terus mewaspadai ketidakpastian global ke depan. Namun, dia mengapresiasi kinerja perekonomian domestik yang pada kuartal I/2026 tumbuh hingga 5,61% (yoy).

Pertumbuhan ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) relatif merupakan yang tertinggi sejak periode 2010.

"Kami akan melihat seperti apa di triwulan kedua tahun ini kami waspadai semua kendala yang mungkin timbul," tuturnya.

Di sisi lain, Gubernur BI Perry Warjiyo menuturkan bahwa ketahanan eksternal Indonesia tetap kuat menghadapi ketidakpastian global akibat konflik Timur Tengah.

Perry mengatakan performa ketahanan eksternal Tanah Air terlihat dari neraca dagang Januari-Maret 2026 yang masih memadai sekitar US$5,5 miliar, ditopang oleh surplus neraca dagang nonmigas.

"Capital inflow juga terjadi aliran masuk modal asing yang pada hingga 30 April mencapai US$3,3 miliar terutama instrumen SRBI dan SBN setelah triwulan I outflow US$1,7 miliar," jelasnya pada kesempatan yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji anggaran yang akan disiapkan untuk mendukung rencana penyaluran kredit UMKM dengan bunga 5%.

Keinginan untuk menurunkan bunga kredit usaha rakyat (KUR) UMKM dari 6% ke 5% ini sebelumnya disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional, Jumat (1/5/2026).

Pada konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2026, Selasa (6/5/2026), Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Sudarto menyebut otoritas fiskal tengah mengkaji anggaran yang dibutuhkan untuk memberikan subsidi terhadap KUR UMKM itu.

"Saat ini pagu untuk subsidi bunga Rp36 triliun. Perubahan [bunga kredit] dari 6% ke 5% sedang kami hitung. Segera kami sampaikan," ujar Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Anggaran Kemenkeu Sudarto, dikutip Rabu (6/5/2026).

Adapun Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengatakan bahwa keinginan Presiden Prabowo ini sudah dibahas dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Selasa (5/5/2026).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi serta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani.

"Terkait dengan UMKM memang kemarin arahan Bapak Presiden untuk diberikan 5%, dan ini sudah dibahas dan dipersiapkan," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut telah memerintahkan para himpunan bank milik negara (himbara) untuk menyalurkan kredit rakyat dengan bunga maksimal 5%.

"Saya sudah perintahkan bank-bank milik Republik Indonesia. Sebentar lagi kami akan kucurkan kredit untuk rakyat maksimal, maksimal 5% satu tahun," ujarnya kepada peserta acara Hari Buruh Internasional, Jumat (1/5/2026).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen pada kuartal I-2026 menjadi sinyal bahwa arah perekonomian nasional mulai berbalik menuju fase percepatan.

Menurut Purbaya, capaian tersebut menunjukkan ekonomi domestik tidak lagi bergerak stagnan di kisaran 5 persen seperti periode-periode sebelumnya.

"Yang pertama dari angka pertumbuhan ekonomi tadi yang keluar hari ini 5,61 (persen) itu kita diskusikan dengan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) bahwa kita memang sudah bisa membalik arah ekonomi," kata Purbaya dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/5).

Bendahara Negara ini menilai tren pertumbuhan kini menunjukkan akselerasi yang lebih jelas. Ia membandingkan capaian terbaru dengan pertumbuhan sebelumnya yang masih berada di level 5,39 persen, bahkan dalam beberapa periode sempat hanya sedikit di atas atau di bawah 5 persen.

"Dulu kan sebelumnya 5,39 (persen) sekarang 5,61 (persen) dibandingkan sebelum-sebelumnya 5 atau di bawah 5 (persen) sedikit kan. Jadi ekonomi kita sedang mengalami akselerasi," ujarnya.

Menurut dia, percepatan ekonomi ini belum sepenuhnya ditangkap pelaku pasar. Karena itu, masih banyak investor yang cenderung khawatir dan memilih menarik dana dari pasar modal di tengah gejolak global.

"Itu yang tidak disadari banyak orang sehingga orang agak takut dan keluar dari pasar modal," kata Purbaya.

Ia bahkan kembali menyinggung pernyataannya beberapa waktu lalu yang meminta investor memanfaatkan pelemahan pasar untuk mengoleksi aset.

"Kan saya kemarin-kemarin bilang 'serok, serok, serok' aja. Kalau mereka ikut mestinya nanti ke depan akan untung banyak," lanjutnya.

Purbaya menegaskan pemerintah akan menjaga momentum pertumbuhan tersebut agar tetap berlanjut pada kuartal II tahun ini. Untuk itu, koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) akan diperkuat terutama dalam menjaga likuiditas dan stabilitas sistem keuangan.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan stimulus tambahan untuk mendorong aktivitas ekonomi domestik. Purbaya memberi sinyal paket kebijakan baru itu akan mulai diumumkan dan berjalan pada awal Juni.

"Dan juga kita akan memberikan stimulus tambahan ke perekonomian yang enggak lama lagi akan diumumkan. Ya mungkin 1 Juni akan mulai jalan," ujarnya.

Tak hanya soal pertumbuhan, pemerintah juga menyiapkan langkah untuk memperkuat nilai tukar rupiah yang sedang tertekan. Salah satunya melalui penerbitan surat utang panda bond di pasar China agar pembiayaan pemerintah tidak terlalu bergantung pada dolar AS.

Dengan diversifikasi pembiayaan itu, ia menilai prospek ekonomi Indonesia ke depan masih terjaga meski pasar keuangan global sedang bergejolak.

"Jadi diversifikasi kita akan lebih baik lagi ke depan. Jadi prospek kita bagus, teman-teman semua enggak usah takut," ucapnya.

Purbaya bahkan menyebut Presiden Prabowo menitipkan pesan khusus agar pelaku pasar tidak panik menghadapi situasi saat ini.

"Tadi Pak Presiden juga bilang sama saya suruh sampaikan pesan bahwa uang saya cukup, duitnya banyak, jadi Anda enggak usah takut," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) memastikan akan mengoptimalkan intervensi di pasar keuangan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Hal ini merespons pelemahan rupiah yang pada pembukaan perdagangan hari ini, Selasa (5/5/2026) telah menembus level Rp 17.400 per dollar Amerika Serikat (AS).

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset BI Erwin Gunawan Hutapea mengatakan, pihaknya akan terus hadir di pasar untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik, sekaligus menjaga agar nilai tukar rupiah tetap bergerak sesuai dengan fundamental ekonomi domestik.

SHUTTERSTOCK/RODWORKS Ilustrasi rupiah.

Untuk menjaga stabilitas, BI mengoptimalkan berbagai instrumen operasi pasar valuta asing, termasuk transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore, transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik, serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

"Langkah ini dilakukan secara konsisten untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah berlanjutnya tekanan global," ujarnya kepada media, Selasa.

BI mencatat, nilai tukar rupiah pada perdagangan hari ini melemah 3,65 persen.

Kendati demikian, pergerakan rupiah sejak awal eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah hingga saat ini masih sejalan dengan mayoritas mata uang negara emerging market lainnya.

Sejumlah mata uang emerging market tercatat mengalami tekanan, di antaranya Philippine peso yang melemah 6,58 persen, Thailand baht 5,04 persen, Indian rupee 4,32 persen, Chile peso 4,24 persen, serta Korean won 2,29 persen.

"Bank Indonesia terus menegaskan komitmen untuk senantiasa hadir di pasar dan mengambil langkah yang diperlukan secara konsisten dan terukur guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah," tegasnya.

PIXABAY/MOHAMAD TRILAKSONO Ilustrasi rupiah.

Sebagai informasi, nilai tukar rupiah di pasar spot terpantau kembali melemah pada pembukaan perdagangan pagi ini.

Mata uang Garuda terdepresiasi 0,04 persen ke level Rp 17.400 per dollar AS.

Adapun pada penutupan perdagangan sebelumnya, rupiah berada di posisi Rp 17.394 per dollar AS, sehingga menunjukkan pelemahan tipis secara harian.

Sementara itu, pergerakan mata uang di kawasan Asia pada perdagangan pagi ini tercatat bervariasi.

Philippine peso menjadi mata uang dengan pelemahan terdalam setelah terkoreksi 0,21 persen.

Disusul ringgit Malaysia yang turun 0,18 persen, serta baht Thailand yang melemah 0,1 persen.

Dollar Hong Kong juga terkoreksi 0,03 persen, sedangkan dollar Taiwan bergerak relatif terbatas dengan kecenderungan melemah terhadap dollar AS.

Di sisi lain, won Korea Selatan menjadi mata uang dengan penguatan terbesar di Asia setelah naik 0,2 persen.

Penguatan juga tercatat pada yen Jepang dan dollar Singapura yang masing-masing menguat tipis sebesar 0,02 persen.

Bisnis.com, JAKARTA — PT RMK Energy Tbk. (RMKE) telah menyelesaikan pembelian kembali (buyback) saham di tengah kondisi pasar yang berfluktuasi senilai Rp44,58 miliar.

berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (4/5/2026), emiten logistik batu bara tersebut telah melaksanakan buyback dengan total 11,47 juta lembar saham atau setara dengan 0,26% dari modal ditempatkan dan disetorkan.

Jumlah dana yang telah digunakan perseroan adalah sebesar 22,29% dari perkiraan biaya yang direncanakan, yakni total Rp200 miliar.

Manajemen memastikan tidak terdapat dampak negatif terhadap kondisi operasional, hukum, atau kelangsungan usaha. Dari sisi finansial, aksi korporasi ini juga tidak mengganggu stabilitas keuangan perseroan.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Jumat (30/1/2026), perseroan merencanakan pelaksanaan buyback saham selama periode 2 Februari 2026 hingga 1 Mei 2026. Pembelian kembali saham akan dilakukan melalui perdagangan di Bursa Efek Indonesia.

Buyback saham akan dibiayai menggunakan kas internal RMKE. Manajemen memastikan penggunaan kas internal tersebut tidak menimbulkan tambahan liabilitas maupun beban pembiayaan bagi RMKE.

RMKE juga menegaskan pelaksanaan buyback tidak akan berdampak material terhadap kegiatan operasional maupun kelangsungan usaha, mengingat posisi arus kas perseroan dinilai masih mencukupi untuk mendukung kebutuhan operasional dan kewajiban keuangan perseroan.

Berdasarkan laporan keuangan RMKE, dikutip Rabu (1/4/2026), pendapatan perseroan tercatat sebesar Rp2,21 triliun pada 2025, turun 10,1% dari Rp2,46 triliun pada 2024. Penurunan ini terutama dipicu oleh melemahnya penjualan batu bara yang susut 19,8% menjadi Rp1,37 triliun dari sebelumnya Rp1,71 triliun.

Kontraksi tersebut menunjukkan tekanan pada bisnis perdagangan batu bara yang selama ini menjadi penopang utama kinerja perseroan.

Direktur RMKE Vincent Saputra mengatakan kinerja sepanjang tahun masih tertekan oleh dinamika pasar. Adapun, kinerja tahun penuh 2025 masih terdampak oleh kondisi pasar yang cenderung volatil terutama disebabkan kondisi geopolitik dan kondisi dalam negeri.

"Namun, pada kinerja semester kedua tahun lalu, terutama pada kuartal keempat kami melihat tren yang sangat membaik," katanya dalam siaran pers.

Adapun, tekanan pada segmen batu bara menjadi faktor utama yang menahan kinerja, mencerminkan pelemahan pada bisnis perdagangan yang selama ini dominan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

IDXChannel - Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memutuskan untuk menunda pelaksanaan Konferensi Pers Rapat Berkala II Tahun 2026 yang semula dijadwalkan berlangsung pada hari ini Kamis (30/4/2026) pukul 16.00 WIB.

Penundaan ini menambah deretan pergeseran agenda resmi pemerintah setelah sebelumnya rilis APBN KiTa juga mengalami penundaan serupa.

Sekretariat KSSK menyampaikan permohonan maaf atas perubahan jadwal mendadak tersebut melalui keterangan resmi kepada awak media.

“Konferensi Pers KSSK: 30 April 2026 pukul 16.00 wib ditunda. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih,” kata Sekretariat KSSK dalam pengumuman resminya, Kamis (30/4/2026).

Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa selaku Koordinator KSSK memilih untuk menggeser waktu pemaparan hasil rapat tersebut.

Kabarnya, komite yang terdiri dari Kemenkeu, Bank Indonesia, OJK, dan LPS ini akan menunggu rilis data Produk Domestik Bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan I-2026 sebelum tampil ke publik.

“Mohon izin menginformasikan bahwa Menteri Keuangan selaku koordinator KSSK memutuskan Konferensi Pers Rapat Berkala II 2026 hari ini ditunda, Informasi waktu pelaksanaan Konferensi Pers akan kami sampaikan pada kesempatan pertama,” tulis keterangan lebih lanjut kepada narahubung lembaga.

Berdasarkan jadwal resmi, Badan Pusat Statistik (BPS) baru akan mengumumkan data pertumbuhan ekonomi tersebut pada tanggal 5 Mei 2026 mendatang.

Penundaan ini menarik perhatian pelaku pasar mengingat sehari sebelumnya, agenda APBN KiTa juga batal dilaksanakan sesuai jadwal awal.

Sinkronisasi data PDB dinilai krusial bagi KSSK untuk memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai stabilitas sistem keuangan nasional di tengah dinamika geopolitik global yang sedang memanas.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada jadwal pasti kapan konferensi pers pengganti akan digelar. Namun, diperkirakan agenda ini baru akan terlaksana setelah data pertumbuhan ekonomi resmi dirilis ke publik untuk memberikan basis analisis yang lebih komprehensif bagi para otoritas keuangan.

(kunthi fahmar sandy)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Permata Tbk. (BNLI) angkat bicara ihwal rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyesuaikan aturan Rencana Bisnis Bank (RBB) guna mendukung program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Keuangan dan Unit Usaha Syariah Permata Bank Rudy Basyir Ahmad menyampaikan perseroan saat ini terus berdialog dengan regulator guna memastikan bahwa regulasi yang diterbitkan sesuai dengan strategi visi dan appetite bank.

“Itu yang harus dipastikan ya, terutama appetite risiko bank,” kata Rudy di sela-sela agenda Media Briefing ‘Syariah untuk Semua’ di Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).

Rudy menambahkan, saat ini semua pihak yang terkait dengan rancangan aturan tersebut tengah mengkaji revisi RBB. “Jadi ini semua masih, mungkin saya akan bilang masih dinamis dan itu masih terus kita lakukan dialog dengan regulator,” ungkapnya.

Sebelumnya, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan penyesuaian aturan RBB tidak banyak. Hanya saja dalam aturan RBB terbaru, OJK menambahkan lampiran terkait program pemerintah yang dapat dikerjakan oleh bank.

“Jadi lebih detail saja diungkapkan di situ, ada lampiran khusus,” kata Nixon dalam konferensi pers Paparan Kinerja Keuangan BTN Kuartal I/2026 di Jakarta Pusat, dikutip pada Kamis (16/4/2026).

Sebagaimana diketahui, OJK tengah merancang Peraturan OJK (POJK) baru mengenai RBB. Rancangan aturan tersebut salah satunya mendorong industri untuk masuk dalam program-program prioritas pemerintah.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam acara Outlook Indonesia, di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (7/4/2026).

“Kita sedang merancang RPOJK untuk penyesuaian ketentuan RBB. Nah itu di dalamnya bagaimana juga kita mendukung bank juga bisa lebih masuk kepada program-program prioritas pemerintah,” kata Kiki, Selasa (7/4/2026).

Kiki, sapaan akrabnya, mengatakan dalam rancangan beleid tersebut OJK tidak hanya mendorong sektor jasa keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi juga berperan terhadap pembangunan nasional.

Program prioritas pemerintah yang dimaksud di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), 3 Juta Rumah, dan Koperasi/Kelurahan Desa Merah Putih (KDMP).

Selain itu, Kiki menambahkan bahwa rancangan aturan tersebut juga mendorong perbankan agar lebih berpihak kepada UMKM, tidak hanya dalam hal penyaluran pembiayaan tetapi juga secara kualitas.

“Harus ada keberpihakan untuk UMKM itu. Kalau enggak, angkanya ya segitu-segitu aja kan,” ujarnya.