#30 tag 24jam
Kemarin, stabilitas keuangan terjaga hingga dua PBPH dicabut
Beragam peristiwa bidang ekonomi terjadi pada Kamis (7/5), mulai dari KSSK: Stabilitas sistem keuangan terjaga di tengah konflik Timteng, hingga Menhut cabut ... [449] url asal
#rangkuman-berita-ekonomi #ekonomi-kemarin #stabilitas-keuangan-terjaga #pbph-dicabut
Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa bidang ekonomi terjadi pada Kamis (7/5), mulai dari KSSK: Stabilitas sistem keuangan terjaga di tengah konflik Timteng, hingga Menhut cabut dua PBPH imbas kematian dua gajah di Bengkulu.
Berikut sajian berita bidang ekonomi yang dirangkum LKBN ANTARA.
KSSK: Stabilitas sistem keuangan terjaga di tengah konflik Timteng
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menilai bahwa kondisi fiskal, moneter dan sektor keuangan selama triwulan I 2026 tetap dalam kondisi terjaga di tengah meningkatnya volatilitas pasar keuangan global seiring eskalasi konflik di Timur Tengah (Timteng).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, menjelaskan bahwa memasuki April 2026, dinamika penyelesaian konflik di Timur Tengah masih menjadi faktor utama volatilitas pasar keuangan global, terutama terhadap lonjakan harga energi.
Menkeu Purbaya bidik insentif kendaraan listrik diterapkan mulai Juni
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membidik insentif kendaraan listrik (electric vehicle/EV), baik untuk sepeda motor listrik maupun untuk mobil listrik, mulai diterapkan pada Juni 2026, sehingga terdapat penurunan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
“Nanti anggarannya kami hitung dan kami siapkan. Yang jelas, saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan,” ujar Purbaya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Kamis.
Bahlil dampingi Prabowo bahas interkoneksi listrik di KTT ASEAN
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk membahas isu-isu strategis sektor energi, salah satunya interkoneksi tenaga listrik lintas negara di kawasan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-48.
"Indonesia terus mendorong penguatan kerja sama energi ASEAN guna memastikan ketahanan energi kawasan tetap terjaga, termasuk melalui penguatan konektivitas energi, diversifikasi pasokan, dan percepatan transisi energi yang berkelanjutan," ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia dalam keterangannya yang dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis.
BI catat "inflow" asing capai 3,3 miliar dolar AS selama April
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan bahwa investasi portofolio asing mengalami inflow sebesar 3,3 miliar dolar AS pada awal triwulan II hingga 30 April 2026, terutama ditopang oleh inflow pada instrumen SRBI.
Perry dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Kamis, mengatakan perkembangan ini terjadi setelah triwulan I 2026 mencatatkan net outflows sebesar 1,7 miliar dolar AS.
Menhut cabut dua PBPH imbas kematian dua gajah di Bengkulu
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni resmi mencabut dua Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) imbas kematian dua ekor gajah di kawasan Seblat, Bengkulu.
“Ditemukan ada dua ekor gajah yang meninggal. Oleh karena itu, saya akan mencabut PBPH PT API (Anugerah Pratama Inspirasi) dan PT BAT (Bentara Alam Timber),” kata Menhut dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026
Izin Konsesi Dicabut, Toba Pulp (INRU) PHK Massal Karyawan 12 Mei
PT Toba Pulp Lestari (INRU) mengumumkan akan melakukan PHK karyawan mulai 12 Mei 2026 akibat pencabutan izin konsesi oleh pemerintah. [237] url asal
#inru-phk #toba-pulp-phk #phk-karyawan #izin-toba-pulp-dicabut #phk-toba-pulp #pemutusan-hubungan-kerja #pencabutan-izin-toba-pulp #saham-inru #toba-pulp-lestari #phk-12-mei #pbph-dicabut #dampak-phk
(Bisnis.Com - Market) 27/04/26 11:34
v/203669/
Bisnis.com, JAKARTA — PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU) mengumumkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan mulai 12 Mei 2026 mendatang.
Berdasarkan keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat (24/4/2026), manajemen INRU menyatakan telah melakukan sosialisasi kebijakan PHK terhadap karyawan perseroan pada 23 April–24 April 2026.
“Pemutusan hubungan kerja akan berlaku efektif 12 Mei 2026,” demikian bunyi pernyataan tersebut, dikutip pada Senin (27/4/2026).
Lebih lanjut, manajemen Toba Pulp Lestari menyampaikan bahwa PHK dilakukan sebagai akibat dari pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) perseroan, yang berdampak pada penghentian kegiatan pemanfaatan hutan di dalam areal tersebut.
Terkait dengan dampak keputusan ini, Toba Pulp Lestari mengetahui adanya potensi timbulnya gugatan perselisihan hubungan industrial dari karyawan yang terkena PHK.
Namun, manajemen INRU menyatakan tidak ada dampak dari sisi kondisi keuangan dan kelangsungan usaha perseroan.
Berdasarkan catatan Bisnis, PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU) telah menerima surat keputusan pencabutan Perizinan PBPH oleh Kementerian Kehutanan pada Februari 2026 lalu.
Hal ini termaktub dalam salinan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.87/2026 tanggal 26 Januari 2026 tentang Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Provinsi Sumatera Utara.
Keputusan tersebut mengatur penghentian kegiatan pemanfaatan hutan dalam areal PBPH, penyelesaian kewajiban perseroan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, serta penyesuaian pengelolaan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keputusan pemerintah tersebut diambil terhadap 28 perusahaan termasuk Toba Pulp terkait bencana di kawasan Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
11.000 Pekerja Terdampak Pencabutan PBPH di Sumut, Bobby Minta LHK Kaji Mendalam
Gubernur Sumut, Bobby Nasution, meminta Kementerian LHK mengkaji pencabutan izin PBPH yang berdampak pada 11.000 pekerja dan potensi konflik sosial. [445] url asal
#pekerja-terdampak #pencabutan-pbph #sumut #bobby-nasution #kementerian-lhk #kebijakan-pbph #perusahaan-kehutanan #dampak-sosial-ekonomi #konflik-sosial #perhutani #izin-pbph-dicabut #bencana-hidromete
(Bisnis.Com - Terbaru) 17/04/26 13:56
v/194500/
Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melakukan kajian mendalam terkait kebijakan pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) terhadap 13 perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, perkebunan, hingga pertambangan di Sumut buntut bencana banjir bandang dan tanah longsor akhir November 2025.
Bobby menyebut kebijakan PBPH perusahaan yang tersebar di 11 kabupaten dan 1 (satu) kota di Sumut itu akan menimbulkan dampak luas di masyarakat, tidak hanya dari sisi ekonomi namun juga sosial.
“Jadi ada sekitar 11.000 pekerja yang terdampak karena [pencabutan] PBPH ini,” ujar Bobby dalam Sosialisasi PBPH di Medan, dikutip Jumat (17/4/2026).
Diungkapkan Bobby, sebelumnya pihaknya menerima perwakilan aliansi pekerja dari 13 perusahaan terkait yang menyampaikan aspirasi soal kepastian hidup kurang lebih 29.000 masyarakat yang terdampak jika pencabutan PBPH dilakukan.
Bobby menyampaikan dampak dari implementasi kebijakan akan langsung dirasakan daerah. Dia pun meminta Kementerian LHK mempertimbangkan nasib para pekerja dan masyarakat yang menggantungkan kehidupan mereka pada perusahaan.
Di sisi lain, menantu Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini juga menyoroti keberadaan perusahaan yang tidak sejalan dengan skema pengelolaan Perhutani, Perum yang bakal melanjutkan pengelolaan perusahaan yang dicabut PBPH nya oleh LHK. Seperti halnya perusahaan tambang (PT Agincourt Resources) dan pembangkit listrik (PT North Sumatra Hydro Energy). Belum lagi potensi konflik akibat saling klaim dan penjarahan atas nama masyarakat.
Dia menekankan pentingnya antisipasi konflik sosial yang mungkin timbul, terutama jika pengelolaan lahan beralih ke Perhutani dan bersinggungan langsung dengan masyarakat.
“Kami minta ini menjadi pembahasan juga, termasuk para bupati dan wali kota di Sumut bisa menyampaikan masukannya. Karena mereka yang tahu bagaimana masyarakatnya,” ujar Bobby.
Sementara itu Direktur Pengawasan, Pengenaan Sanksi Administratif dan Keperdataan Kehutanan Kementerian LHK Ardi Risman memaparkan sejumlah alasan pencabutan izin PBPH, antara lain lantaran tidak dilaksanakannya kegiatan sesuai izin, tidak terpenuhinya kewajiban administrasi dan teknis, tidak adanya aktivitas nyata di lapangan, pelanggaran peraturan perundang-undangan, hingga upaya perbaikan tata kelola perizinan berusaha.
Menurutnya, langkah ini merupakan respons terhadap bencana hidrometeorologi yang terjadi di tiga provinsi di Sumatera, termasuk Sumut yang menjadi episentrum penertiban PBPH.
“Kementerian mengharapkan peran aktif pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan ini,” ujar Ardi.
Dari pemberitaan Bisnis sebelumnya, terdapat 13 perusahaan pemegang PBPH Hutan Alam dan Hutan Tanaman di Sumatra Utara yang dicabut izinnya oleh Kementerian LHK per Januari 2026, serta 2 (dua) badan usaha non kehutanan. Berikut daftarnya:
- PT Anugerah Rimba Makmur
- PT Barumun Raya Padang Langkat
- PT Gunung Raya Utama Timber
- PT Hutam Barumun Perkasa
- PT Multi Sibolga Timber
- PT Panel Lika Sejahtera
- PT Putra Lika Perkasa
- PT Sinar Belantara Indah
- PT Sumatera Riang Lestari
- PT Sumatera Sylva Lestari
- PT Tanaman Industri Lestari Simalungun
- PT Teluk Nauli
- PT Toba Pulp Lestari Tbk.
- PT Agincourt Resources (IUP Tambang)
- PT North Sumatra Hydro Energy (IUP PLTA).
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)