Walhi mengkritik pemerintah soal penanganan kerusakan lingkungan Sumatra. Organisasi pegiat lingkungan itu mempertanyakan sikap pemerintah yang kelihatan fokus mengurus pengalihan konsesi pasca-pencabutan izin puluhan perusahaan.

Pada Januari lalu, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencabut izin 28 perusahaan karena dinilai melanggar aturan. Tak lama setelah itu, pemerintah memutuskan untuk mengkaji ulang pencabutan izin beberapa perusahaan. Pemerintah juga bicara soal pengalihan konsesi lahan milik sejumlah perusahaan yang dicabut izinnya ke Danantara, untuk kemudian dikelola oleh BUMN.

Menurut Walhi, keputusan ini justru menimbulkan pertanyaan serius: apakah pencabutan izin tersebut hanya konsolidasi aset dalam skema investasi negara? “Pergeseran (pemegang konsesi) ini berisiko hanya mengganti aktor pengelola tanpa mengubah paradigma ekstraktif yang selama ini memicu krisis ekologis dan konflik sosial, “ kata Koordinator Pengkampanye Walhi Uli Arta Siagian, melalui keterangan tertulis, Jumat (13/2).

Menurut dia, pencabutan izin tersebut seharusnya menjadi momentum audit menyeluruh atas kerusakan lingkungan serta memastikan pertanggungjawaban hukum korporasi pelanggar. Pencabutan izin tidak boleh menghentikan proses pidana, perdata, atau kewajiban ganti rugi dan pemulihan lingkungan.

Kesempatan ini juga perlu dimanfaatkan untuk memulihkan wilayah terdampak, termasuk masyarakat dan ekosistemnya.

Gelapnya Informasi Pencabutan Izin

Walhi menagih informasi detail terkait dasar pencabutan izin ke-28 perusahaan. “Tanpa transparansi, publik tidak dapat menguji apakah keputusan ini benar-benar berbasis bukti dan hukum, atau sekadar keputusan administratif yang minim akuntabilitas,” ucap Uli.

Walhi mendesak keterbukaan penuh seluruh dokumen pencabutan izin kepada publik, termasuk hasil audit lingkungan, peta lokasi, dasar hukum keputusan, serta data luasan dan status lahan.

Untuk itu, Walhi telah bersurat untuk meminta keterbukaan informasi publik kepada Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

Uli menambahkan, negara juga wajib membuka proses dan tahapan penegakan hukum terhadap para perusahaan. Sebab, publik berhak mengetahui apakah ada sanksi lanjutan, denda, gugatan, atau kewajiban restorasi yang tetap berjalan.

Walhi juga meminta pemerintah melibatkan masyarakat terdampak dalam penyusunan rencana pemulihan ekologis dan sosial di Sumatra, dan menyampaikan rencana tersebut secara terbuka ke publik.

Sebagai informasi, perusahaan dalam daftar pencabutan izin termasuk pemegang konsesi hutan tanaman industri terbesar di Sumatra Utara Toba Pulp Lestari eks-Indorayon; pengelola tambang emas Martabe di Tapanuli Selatan yaitu Agincourt yang merupakan anak usaha United Tractors (UNTR) dan bagian dari Grup Astra; dan pengembang PLTA Batang Toru North Sumatra Hydro Energy.

Ketiganya juga termasuk dalam daftar perusahaan yang digugat perdata oleh pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dalam perkara kerusakan lingkungan di Sumatra.

Kerusakan Hutan, Ancaman Bagi Pesisir

Walhi memperingatkan, pengelolaan lahan dan hutan di hulu yang tidak berorientasi pada pemulihan ekologis akan terus memperparah kerusakan ekosistem pesisir. “Laut dan darat adalah satu kesatuan ekologi. Jika di hulu hanya terjadi pergantian aktor industri tanpa agenda pemulihan, maka pesisir dan laut tetap akan menjadi korban,” kata Pengkampanye Perlindungan Pesisir dan Laut Walhi Mida.

Dia pun meminta pemerintah melibatkan masyarakat pesisir dan nelayan dalam penyusunan rencana pemulihan. “Karena mereka-lah yang paling terdampak dan sekaligus menjadi penjaga pertama kawasan pesisir,” ujar Mida.

Walhi menekankan, ini kesempatan negara untuk membuktikan bahwa pencabutan izin adalah langkah koreksi menuju tata kelola sumber daya alam yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Bukan sekadar perpindahan penguasaan dari korporasi swasta ke korporasi negara tanpa perubahan paradigma.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan resmi mencabut izin operasional PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU), menyusul dugaan pelanggaran pengelolaan wilayah konsesi yang memicu kerusakan lingkungan dan memperparah dampak bencana banjir di Sumatra pada November 2025.

Berdasarkan keterbukaan informasi publik pada Selasa (10/2/2026), manajemen INRU telah menerima salinan Keputusan Menteri Kehutanan yang berisi pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) milik perseroan. Dengan begitu, PBPH milik Toba Pulp Lestari dinyatakan sudah tidak berlaku.

"Pada 10 Februari 2026, perseroan secara resmi menerima salinan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.87/2026 tanggal 26 Januari 2026 tentang Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Provinsi Sumatera Utara," ujar manajemen dalam keterbukaan informasi.

Keputusan tersebut mengatur penghentian kegiatan pemanfaatan hutan dalam areal PBPH, penyelesaian kewajiban perseroan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, serta penyesuaian pengelolaan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut manajemen Toba Pulp, pencabutan PBPH berdampak pada penghentian kegiatan pemanfaatan hutan di dalam areal PBPH.

"Sehubungan dengan hal tersebut, perseroan telah menghentikan kegiatan pemanfaatan hutan di dalam areal PBPH," imbuh manajemen.

Namun demikian, perseroan tetap melaksanakan kegiatan pemeliharaan aset, pengamanan fasilitas, serta aktivitas operasional esensial lainnya dalam rangka menjaga dan melindungi aset-aset perseroan.

Saat ini, INRU sedang melaksanakan pemenuhan kewajiban finansial serta kewajiban lainnya kepada pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Selain itu, perseroan melakukan penyesuaian kegiatan operasional serta melaksanakan evaluasi manajerial secara berkelanjutan terhadap implikasi hukum, operasional, dan keuangan yang timbul, sejalan dengan penerapan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

Dampak Finansial

Manajemen Toba Pulp Lestari mengakui masih melakukan evaluasi terhadap dampak keuangan yang mungkin timbul sebagai imbas dari pencabutan PBPH. Dampak tersebut belum dapat ditentukan secara pasti dan akan terus dipantau serta dikelola melalui langkah-langkah pengendalian biaya, pengelolaan likuiditas, dan optimalisasi aset.

Masa depan usaha INRU pun masih belum jelas. Namun manajemen menyatakan keyakinan mereka soal kemampuan Perseroan dalam mempertahankan kelangsungan usaha. INRU pun tengah mempertimbangkan langkah-langkah mitigasi yang sedang dan akan dilakukan, termasuk penyesuaian strategi operasional, pengelolaan kewajiban, serta evaluasi peluang usaha dan kerja sama lainnya.

“Oleh karena itu, laporan keuangan Perseroan tetap disusun dengan menggunakan asumsi kelangsungan usaha (going concern). Perseroan terus berupaya memastikan kelangsungan usaha serta berkonsultasi dan meminta arahan dari instansi-instansi terkait,” terang manajemen Toba Pulp Lestari.

Adapun, perseroan memperkirakan dampak penghentian kegiatan operasional signifikan terhadap kontraktor serta pihak-pihak lain yang memiliki hubungan usaha dengan perseroan.

Selanjutnya, perseroan akan melakukan penataan organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia secara selektif dan bertahap. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan serta mempertimbangkan aspek keberlanjutan usaha perseroan.

Laporan keuangan terbaru yang dipublikasi Toba Pulp Lestari untuk periode sembilan bulan pada 2025 mengungkap bahwa perusahaan mengantongi penjualan bersih sebesar US$59,67 juta atau sekitar Rp999,86 miliar (asumsi kurs Rp16.763 per dolar AS). Nilai ini turun 28,69% dibandingkan dengan Januari–September 2024 yang mencapai US$83,68 juta atau sekitar Rp1,40 triliun.

Adapun destinasi utama penjualan INRU adalah pasar domestik, dengan nilai US$57,11 juta. Pasar China menyusul di peringkat kedua dengan nilai US$2,20 juta dan India sebesar US$351.000.

Seturut dengan penjualan yang turun, INRU mencatatkan rugi bersih yang membengkak, dari US$2,12 juta per September 2024 menjadi US$12,08 juta pada pengujung September 2025.

Selain PBPH yang dicabut dan memaksa perusahaan menghentikan operasional intinya, Toba Pulp Lestari juga tengah menghadapi gugatan perdata dengan nilai sengketa sebesar Rp3,89 triliun dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Direktur sekaligus Corporate Secretary Toba Pulp Lestari Anwar Lawden menjelaskan pihaknya telah menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi dan koordinasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara formal terkait proses hukum ini.

“Saat ini, perseroan masih menunggu tanggapan resmi dari OJK,” ujar Anwar, Rabu (28/1/2026).

Anwar menuturkan langkah INRU terhadap gugatan perdata lingkungan hidup yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Medan saat ini adalah dalam tahap mempelajari dan mencermati substansi gugatan secara menyeluruh. Hal tersebut termasuk aspek hukum dan strategi pembelaan yang akan ditempuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) resmi menerima surat keputusan pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Provinsi Sumatera Utara oleh Kementerian Kehutanan.

Merujuk keterbukaan informasi yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), manajemen INRU menyatakan keputusan Kemenhut mencakup penghentian kegiatan pemanfaatan hutan di dalam areal PBPH, penyelesaian kewajiban perseroan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, serta penyesuaian pengelolaan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seiring dengan pencabutan izin itu, PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) telah menghentikan seluruh kegiatan pemanfaatan hutan di dalam areal PBPH.

“Saat ini INRU tengah memenuhi kewajiban finansial dan kewajiban lainnya kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota,” tulis manajemen INRU dalam keterbukaan informasi, Kamis (12/2).

Perseroan juga melakukan penyesuaian kegiatan operasional, serta evaluasi manajerial secara berkelanjutan terhadap implikasi hukum, operasional, dan keuangan yang timbul, sejalan dengan penerapan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik.

Pencabutan PBPH berdampak pada terhentinya kegiatan pemanfaatan hutan. Kendati demikian, PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) tetap menjalankan kegiatan pemeliharaan aset, pengamanan fasilitas, serta aktivitas operasional esensial lainnya untuk menjaga dan melindungi aset perusahaan.

Manajemen INRU menghormati keputusan pemerintah dan berkomitmen mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan juga secara aktif melakukan konsultasi dan meminta arahan dari instansi terkait mengenai dampak pencabutan PBPH serta langkah tindak lanjut yang diperlukan.

Hingga keterbukaan informasi ini disampaikan, manajemen PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) masih melakukan evaluasi terhadap potensi dampak keuangan yang timbul akibat pencabutan izin.

Dampak tersebut belum dapat ditentukan secara pasti dan akan terus dipantau melalui langkah-langkah pengendalian biaya, pengelolaan likuiditas, serta optimalisasi aset.

Manajemen meyakini perseroan tetap memiliki kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Oleh karena itu, laporan keuangan INRU masih disusun dengan menggunakan asumsi kelangsungan usaha (going concern), dengan mempertimbangkan berbagai langkah mitigasi, termasuk penyesuaian strategi operasional, pengelolaan kewajiban, serta evaluasi peluang usaha dan kerja sama lainnya.

Terkait dampak sosial ekonomi, manajemen PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) memperkirakan penghentian operasional PBPH akan berdampak signifikan terhadap kontraktor dan pihak-pihak lain yang memiliki hubungan usaha dengan perseroan. Untuk meminimalkan dampak tersebut, manajemen melakukan koordinasi dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan terkait.

Sementara dari sisi ketenagakerjaan, PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) melakukan penataan organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia secara selektif dan bertahap. Kebijakan ini dijalankan dengan tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan serta mempertimbangkan keberlanjutan usaha.

“Perseroan akan terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serta instansi terkait lainnya. Perseroan juga akan menyampaikan keterbukaan informasi lanjutan apabila terdapat perkembangan material yang relevan,” tulis manajemen PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU).

Sebelumnya, Presiden Prabowo menginstruksikan pencabutan izin 28 perusahaan yang dinilai melanggar aturan pemanfaatan hutan. Perusahaan-perusahaan itu beroperasi di tiga provinsi terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Pencabutan dilakukan seusai rapat terbatas yang dipimpin Prabowo dari London, Inggris, pada Senin (19/1).

Dalam rapat yang dilaksanakan secara virtual tersebut, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melaporkan hasil investigasi terhadap perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran. Saat itu, Prabowo langsung menginstruksikan untuk segera menindak perusahaan yang terbukti melanggar perizinan.

“Berdasarkan laporan tersebut, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran,” kata Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, saat memimpin konferensi pers Satgas PKH, di Kantor Presiden, Jakarta, pada Januari (20/1).

Sebanyak 28 perusahaan itu terdiri atas 22 perusahaan yang mendapatkan izin pemanfaatan hutan atau pemilik perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) hutan alam dan hutan tanaman seluas 1.010.991 hektare; serta 6 perusahaan di bidang tambang, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu (PBPHHK).

Dari 22 pemilik PBPH yang dicabut itu, masing-masing 3 perusahaan beroperasi di Aceh, 6 perusahaan di Sumatra Barat, dan 13 perusahaan di Sumatra Utara. Sementara 6 pemilik PBPHHK masing-masing 2 perusahaan di Aceh, 2 perusahaan di Sumatra Barat, dan 2 perusahaan di Sumatra Utara.

PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) mengonfirmasi telah menerima keputusan pemerintah terkait pencabutan izin usaha pemanfaatan hutan milik Perseroan.

"Pada tanggal 10 Februari 2026, Perseroan secara resmi menerima salinan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2026 tanggal 26 Januari 2026 tentang Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atas nama PT Toba Pulp Lestari Tbk di Provinsi Sumatera Utara, yang disampaikan melalui PT Pos Indonesia," kata manajemen INRU, dikutip dari keterbukaan informasi, Rabu (11/2).

Melalui keputusan tersebut, pemerintah mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) milik perseroan. Izin tersebut sebelumnya berasal dari Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/Kpts-II/92 tanggal 1 Juni 1993, yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.307/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2020 tanggal 28 Juli 2020.

Dalam keputusan itu juga diatur penghentian kegiatan pemanfaatan hutan di dalam areal PBPH, penyelesaian kewajiban Perseroan kepada pemerintah pusat maupun daerah, serta penyesuaian pengelolaan aset sesuai ketentuan yang berlaku.

Menindaklanjuti hal tersebut, Perseroan menyatakan telah menghentikan kegiatan pemanfaatan hutan dan saat ini fokus memenuhi kewajiban finansial serta kewajiban lainnya kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota.

"Selain itu, Perseroan melakukan penyesuaian kegiatan operasional serta melaksanakan evaluasi manajerial secara berkelanjutan terhadap implikasi hukum, operasional, dan keuangan yang timbul, sejalan dengan penerapan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik," ujar manajemen.

Mengenai dampak yang ditimbulkan, pencabutan PBPH membuat aktivitas pemanfaatan hutan harus dihentikan. Meski demikian, Perseroan tetap menjalankan kegiatan pemeliharaan aset, pengamanan fasilitas, serta aktivitas operasional esensial lainnya guna menjaga aset perusahaan.

Secara hukum, manajemen menyatakan menghormati keputusan pemerintah dan tetap mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan juga aktif berkonsultasi dengan instansi terkait untuk memahami dampak pencabutan izin serta langkah tindak lanjut yang harus dilakukan.

Sementara dari sisi keuangan, hingga kini, Perseroan masih melakukan evaluasi terhadap potensi dampak yang muncul. Besaran dampak tersebut belum dapat dipastikan dan akan terus dipantau melalui pengendalian biaya, pengelolaan likuiditas, serta optimalisasi aset.

"Manajemen Perseroan meyakini bahwa Perseroan memiliki kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha dengan mempertimbangkan langkah-langkah mitigasi yang sedang dan akan dilakukan, termasuk penyesuaian strategi operasional, pengelolaan kewajiban, serta evaluasi peluang usaha dan kerja sama lainnya," terang manajemen.

Dengan keyakinan tersebut, laporan keuangan Perseroan tetap disusun menggunakan asumsi kelangsungan usaha (going concern). Perusahaan juga terus berkomunikasi dengan instansi terkait guna memastikan keberlanjutan operasional.

Dari sisi ekonomi, penghentian kegiatan PBPH diperkirakan berdampak signifikan terhadap kontraktor dan pihak lain yang memiliki hubungan usaha dengan perseroan. Untuk itu, manajemen melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan guna memitigasi dampak sosial dan ekonomi yang mungkin timbul.

Sebagai bagian dari penyesuaian kegiatan usaha, Perseroan juga melakukan penataan organisasi serta pengelolaan sumber daya manusia secara selektif dan bertahap, dengan tetap mengacu pada ketentuan ketenagakerjaan dan aspek keberlanjutan usaha.

"Perseroan akan terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Kehutanan, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, serta instansi terkait lainnya. Perseroan juga akan menyampaikan keterbukaan informasi lanjutan apabila terdapat perkembangan material yang relevan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal," tandas manajemen.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU) telah menerima surat keputusan pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Provinsi Sumatera Utara milik perseroan oleh Kementerian Kehutanan RI.

Berdasarkan keterbukaan informasi publik pada Selasa (10/2/2026), manajemen INRU telah menarima salinan Keputusan Menteri Kehutanan yang berisi pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) milik perseroan. Dengan begitu, PBPH milik Toba Pulp Lestari dinyatakan sudah tidak berlaku.

"Pada 10 Februari 2026, perseroan secara resmi menerima salinan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.87/2026 tanggal 26 Januari 2026 tentang Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Provinsi Sumatera Utara," ujar manajemen dalam keterbukaan informasi yang dikutip, Selasa (10/2/2026).

Keputusan tersebut mengatur penghentian kegiatan pemanfaatan hutan dalam areal PBPH, penyelesaian kewajiban perseroan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, serta penyesuaian pengelolaan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut manajemen INRU, pencabutan PBPH berdampak pada penghentian kegiatan pemanfaatan hutan di dalam areal PBPH.

"Sehubungan dengan hal tersebut, perseroan telah menghentikan kegiatan pemanfaatan hutan di dalam areal PBPH," imbuh manajemen.

Namun demikian, perseroan tetap melaksanakan kegiatan pemeliharaan aset, pengamanan fasilitas, serta aktivitas operasional esensial lainnya dalam rangka menjaga dan melindungi aset-aset perseroan.

Saat ini, INRU sedang melaksanakan pemenuhan kewajiban finansial serta kewajiban lainnya kepada pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Selain itu, perseroan melakukan penyesuaian kegiatan operasional serta melaksanakan evaluasi manajerial secara berkelanjutan terhadap implikasi hukum, operasional, dan keuangan yang timbul, sejalan dengan penerapan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

Adapun, perseroan memperkirakan dampak penghentian kegiatan operasional signifikan terhadap kontraktor serta pihak-pihak lain yang memiliki hubungan usaha dengan perseroan.

Selanjutnya, perseroan akan melakukan penataan organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia secara selektif dan bertahap. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan serta mempertimbangkan aspek keberlanjutan usaha perseroan.

Terkait dengan kelangsungan usaha, INRU tengah mempertimbangkan langkah-langkah mitigasi yang sedang dan akan dilakukan, termasuk penyesuaian strategi operasional, pengelolaan kewajiban, serta evaluasi peluang usaha dan kerja sama lainnya.

"Perseroan akan terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Kehutanan, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, serta instansi terkait lainnya," tulis manajemen.

Sebelumnya, INRU menerima gugatan hukum perdata dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dengan nilai sengketa Rp3,89 triliun.

Direktur sekaligus Corporate Secretary Toba Pulp Lestari Anwar Lawden menjelaskan pihaknya telah menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi dan koordinasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara formal.

“Saat ini, perseroan masih menunggu tanggapan resmi dari OJK,” ujar Anwar, Rabu (28/1/2026).

Anwar menuturkan langkah INRU terhadap gugatan perdata lingkungan hidup yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Medan saat ini adalah dalam tahap mempelajari dan mencermati substansi gugatan secara menyeluruh. Hal tersebut termasuk aspek hukum dan strategi pembelaan yang akan ditempuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menggugat perdata PT Toba Pulp Lestari untuk membayar ganti rugi sebesar Rp3,89 triliun dalam perkara kerusakan dan pencemaran lingkungan. Perusahaan yang dulunya bernama Indorayon tersebut merupakan pemegang konsesi hutan taman industri seluas lebih dari 160 ribu hektare di Sumatra.

Ini terungkap dalam materi gugatan terhadap Toba Pulp yang didaftarkan KLH ke Pengadilan Negeri Medan pada 19 Januari 2026. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 66/Pdt.Sus-LH/2026/PN Mdn.

Dalam gugatannya, KLH meminta majelis hakim menyatakan Toba Pulp telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan bertanggung jawab mutlak (strict liability) atas kerugian yang ditimbulkan.

“Menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada penggugat secara tunai melalui Rekening Kas Negara, sebesar Rp.3.896.283.418.610,” demikian tertulis.

KLH juga menuntut perusahaan untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan senilai Rp85,13 miliar. Pemulihan tersebut untuk hutan tanaman industri seluas 1.261,5 hektare yang berada di area Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT TPL, tepatnya di Tapanuli Utara, Sumatera Utara.

Komponen lingkungan yang harus dipulihkan, terdiri dari komponen biotik (segala sesuatu yang bernyawa) dan abiotik (yang tidak bernyawa). Perusahaan wajib melakukan pemulihan setelah dokumen rencana pemulihan ditetapkan oleh Direktorat Teknis pada Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH.

“Pemulihan diselesaikan dalam jangka waktu tiga tahun sejak disetujuinya dokumen rencana pemulihan lingkungan,” demikian tertulis.

Namun, jika dalam rentang waktu tersebut hasil monitoring menyatakan belum pulih, upaya pemulihan dapat dilanjutkan. Pemantauan dan evaluasi akan dilakukan setiap tahun oleh Tim Pengawas.

Proses pemulihan rampung ketika dinyatakan demikian oleh Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH.

Beberapa kriteria pemulihan yang harus dipenuhi adalah tidak terjadi aliran permukaan (run-off) dan erosi pada tanah; tidak terjadi longsor, banjir, dan sedimentasi pada daerah hilir; kembalinya siklus hara dan siklus energi serta perbaikan kualitas tanah; serta kembalinya komponen biotik dan abiotik.

Di samping itu, KLH meminta majelis hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas seluruh harta kekayaan perusahaan baik yang sudah ada maupun yang akan diperoleh kemudian hari.

Selama proses hukum berlangsung, KLH meminta agar majelis hakim memerintahkan perusahaan untuk menghentikan seluruh kegiatan pembangunan hutan tanaman industri serta industri pulp hingga adanya putusan inkrah.

Merujuk pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Medan, sidang perdana yang dijadwalkan pada Selasa (27/1) lalu, tak dihadiri oleh perusahaan. Alhasil, pemanggilan dijadwalkan ulang pada Selasa (3/2).

Gugatan Hukum Terus Bergulir

Toba Pupl Lestari merupakan satu dari enam perusahaan di Sumatra Utara yang digugat perdata oleh KLH pasca-bencana banjir dan longsor besar yang melanda berbagai wilayah di Sumatra. Total tuntutan ganti rugi terhadap keenam perusahaan mencapai Rp 4,8 triliun.

Toba Pulp Lestari juga termasuk dalam daftar 28 perusahaan di Sumatra yang dicabut izinnya oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pejabat KLH mengisyaratkan masih akan ada gugatan perdata maupun pidana yang diproses terkait kerusakan alam di Sumatra.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten sektor kehutanan PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU) tengah meminta klarifikasi dan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menyusul gugatan perdata senilai Rp3,89 triliun dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan dan tata lingkungan.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Otoritas Bursa menyoroti soal nilai gugatan yang nilainya setara dengan transaksi sebesar 302,84% dari total ekuitas Perseroan per 30 September 2025, dengan asumsi kurs tengah BI sebesar Rp16.680. Rasio tersebut melampaui batas yang ditetapkan OJK untuk penetapan transaksi material.

Merujuk pada Pasal 3 Ayat 1 POJK Nomor 17/POJK.045/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (POJK 17/2020), suatu transaksi dikategorikan sebagai transaksi material apabila nilai transaksi sama dengan 20% atau lebih dari ekuitas perusahaan.

Namun dalam Surat Perseroan nomor 070/TPL-P/I/26 tanggal 22 Januari 2026, Toba Pulp Lestari menyebutkan bahwa gugatan tersebut belum menimbulkan dampak yang material terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan maupun kelangsungan usaha.

“Agar dapat disampaikan latar belakang Perseroan menilai bahwa gugatan hukum dari KLH belum menimbulkan dampak material terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan maupun kelangsungan usaha Perseroan,” tulis BEI dalam suratnya.

Menanggapi hal ini, emiten berkode saham INRU yang perdagangannya telah disuspensi sejak 17 Desember 2025 itu menjawab bahwa klarifikasi dan koordinasi secara formal kepada OJK telah dilakukan pada Rabu (28/1/2026).

“[Klarifikasi dan koordinasi] secara formal melalui pengajuan Form E075. Saat ini Perseroan masih menunggu tanggapan resmi dari OJK,” kata Direktur Toba Pulp Lestari Anwar Lawden.

Anwar mengatakan konfirmasi dan klarifikasi kembali atas materialitas gugatan dilakukan untuk memperoleh pandangan regulator dalam konteks penerapan ketentuan Transaksi Material sesuai POJK Nomor 17/POJK.04/2020.

Adapun mengenai gugatan KLH yang diajukan melalui Pengadilan Negeri Medan, Anwar mengatakan bahwa INRU kini tengah dalam tahap mempelajari dan mencermati substansi gugatan secara menyeluruh, termasuk aspek hukum dan strategi pembelaan yang akan ditempuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) memberikan penjelasan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait gugatan hukum perdata dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dengan nilai sengketa mencapai Rp3,89 triliun.

Gugatan tersebut menjadi perhatian regulator lantaran nilainya tergolong sangat signifikan terhadap struktur keuangan Perseroan.

Berdasarkan hasil penelaahan, nilai gugatan Rp3,89 triliun itu setara dengan 302,84% dari total ekuitas Perseroan per 30 September 2025, dengan asumsi kurs tengah Bank Indonesia sebesar Rp16.680.

Angka tersebut jauh melampaui ambang batas 20% dari ekuitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Meski demikian, dalam keterbukaan informasi yang disampaikan pada 22 Januari 2026, manajemen INRU menyatakan bahwa gugatan tersebut belum menimbulkan dampak material terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha perusahaan.

Menanggapi pertanyaan Bursa terkait penilaian materialitas gugatan, Direktur sekaligus Corporate Secretary Toba Pulp Lestari Anwar Lawden, menyatakan bahwa Perseroan telah mengambil langkah lanjutan dengan berkoordinasi langsung kepada regulator.

"Sehubungan dengan pertanyaan Bursa mengenai penilaian materialitas gugatan, Perseroan menyampaikan bahwa pada tanggal 28 Januari 2026, Perseroan telah menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi dan koordinasi kepada Otoritas Jasa Keuangan secara formal melalui pengajuan Form E075. Saat ini Perseroan masih menunggu tanggapan resmi dari OJK," katanya, dikutip dari keterbukaan informasi, Kamis (29/1).

Dari sisi penanganan perkara, Perseroan saat ini masih berada dalam tahap mempelajari dan mencermati substansi gugatan perdata lingkungan hidup yang terdaftar di Pengadilan Negeri Medan.

Kajian tersebut mencakup pendalaman aspek hukum serta penyusunan strategi pembelaan yang akan ditempuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Sampai dengan tanggal penyampaian penjelasan ini, Perseroan menegaskan bahwa tidak terdapat informasi, fakta, atau kejadian material lainnya yang belum diungkapkan kepada publik selain yang telah disampaikan melalui keterbukaan informasi Perseroan sebelumnya," pungkas Anwar.

Adapun Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menggugat PT Toba Pulp Lestari atas dugaan penyebab bencana Sumatera. Gugatan tersebut terdaftar tertanggal 19 Januari 2026, dengan Nomor 66/Pdt.Sus-LH/2026/PN Mdn.

Sebelumnya, pemerintah juga mengumumkan pencabutan izin operasional terhadap 28 perusahaan dalam konferensi pers bersama jajaran kabinet dan Satgas PKH pada Selasa (20/1) malam. Salah satu entitas yang disebut dalam kebijakan tersebut adalah INRU.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa keputusan itu diambil setelah pemerintah menerima hasil investigasi mendalam terkait dugaan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan yang dinilai bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan hidup di Sumatera.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU) menjelaskan mengenai gugatan hukum perdata dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), dengan nilai sengketa Rp3,89 triliun.

Direktur sekaligus Corporate Secretary Toba Pulp Lestari Anwar Lawden menjelaskan pihaknya telah menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi dan koordinasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara formal.

“Saat ini, perseroan masih menunggu tanggapan resmi dari OJK,” ujar Anwar, Rabu (28/1/2026).

Anwar menuturkan langkah INRU terhadap gugatan perdata lingkungan hidup yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Medan saat ini adalah dalam tahap mempelajari dan mencermati substansi gugatan secara menyeluruh. Hal tersebut termasuk aspek hukum dan strategi pembelaan yang akan ditempuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anwar juga menuturkan sampai dengan tanggal penyampaian penjelasan ini, INRU menegaskan bahwa tidak terdapat informasi, fakta, atau kejadian material lainnya yang belum diungkapkan kepada publik, selain yang telah disampaikan melalui keterbukaan informasi Perseroan sebelumnya.

Sebagai informasi, INRU menerima gugatan dari Pengadilan Negeri Medan sebagai tergugat dalam perkasa perbuatan melanggar hukum dengan pertanggungjawaban mutlak pekan lalu.

Jenis perkara hukum yang dihadapi oleh emiten berkode saham INRU itu adalah perdata dengan gugatan khusus lingkungan hidup.

Pihak yang berperkara adalah Kementerian Lingkungan Hidup atau Badan Pengendalian Lingkungan Hidup selaku penggugat dan PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU) selaku tergugat.

"Status perkara panggilan sidang dengan lokasi perkasa di Pengadilan Negeri Medan," kata INRU.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan lahan dan kegiatan ekonomi dari 28 perusahaan yang dicabut izin usahanya, akan dikelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara.

"Berkaitan dengan masalah siapa yang akan mengelola ke depan terhadap lahan atau jenis usaha yang dicabut oleh negara, maka pengelolaannya akan diserahkan kepada Danantara," kata Prasetyo, mengutip Detikfinance, Senin (26/1).

Sebanyak, 22 perusahaan rencananya akan dikelola oleh PT Perhutani dan enam perusahaan lainnya dikelola oleh Antam atau MIND ID.

"Danantara telah menunjuk PT Perhutani untuk nantinya mengelola lahan atau kegiatan ekonomi. Berarti 22 perusahaan kalau yang (dikelola) Perhutani, karena kalau yang izin tambang itu diserahkannya kepada Antam atau MIND ID," tambahnya.

Prasetyo membantah anggapan perusahaan yang izinnya dicabut masih bebas beroperasi. Dia mengatakan saat ini proses administrasi masih berjalan.

"Jadi izin mengklarifikasi sekaligus meluruskan bahwa tidak benar kalau ada kekhawatiran 'Pak Mensesneg menyampaikan dicabut tapi masih boleh beroperasi'," ujar Prasetyo.

Presiden Prabowo Subianto mencabut perizinan 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran kerusakan hutan dan memicu bencana banjir di Pulau Sumatra, Selasa (20/1).

Prabowo menerima laporan hasil investigasi dari Satgas PKH terkait perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran. Dari total 28 perusahaan tersebut, sebanyak 22 perusahaan bergerak dalam usaha pemanfaatan hutan atau PBPH hutan alam dan hutan tanaman seluas 1.010.592 hektare.

Adapun sisanya, 6 perusahaan bergerak di bidang tambang, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau PBPHHK.

Berikut daftar 28 perusahaan yang izinnya dicabut Prabowo:

Daftar 22 Badan Usaha Kehutanan

Aceh (3 Unit):1. PT Aceh Nusa Indrapuri2. PT Rimba Timur Sentosa3. PT Rimba Wawasan Permai

Sumatra Barat (6 Unit):1. PT Minas Pagai Lumber2. PT Biomass Andalan Energi3. PT Bukit Raya Mudisa4. PT Dhara Silva Lestari5. PT Sukses Jaya Wood6. PT Salaki Summa Sejahtera

Sumatra Utara (13 Unit):1. PT Anugerah Rimba Makmur2. PT Barumun Raya Padang Langkat3. PT Gunung Raya Utama Timber4. PT Hutan Barumun Perkasa5. PT Multi Sibolga Timber6. PT Panei Lika Sejahtera7. PT Putra Lika Perkasa8. PT Sinar Belantara Indah9. PT Sumatera Riang Lestari10. PT Sumatera Sylva Lestari11. PT Tanaman Industri Lestari Simalungun12. PT Teluk Nauli13. PT Toba Pulp Lestari Tbk

Daftar 6 Badan Usaha NonkehutananAceh (2 Unit)1. PT Ika Bina Agro Wisesa (IUP Kebun)2. CV Rimba Jaya (PBPHHK)

Sumatra Utara (2 Unit)1. PT Agincourt Resources (IUP Tambang)2. PT North Sumatra Hydro Energy (IUP PLTA)

Sumatra Barat (2 Unit):1. PT Perkebunan Pelalu Raya (IUP Kebun)2. PT Inang Sari (IUP Kebun).

Keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan patut mendapatkan apresiasi. Keputusan ini menjadi sinyal adanya komitmen negara untuk menata ulang ketimpangan agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang sudah sangat kronis di negeri ini.

Pernyataan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, pada 20 Januari 2026, pencabutan 28 perusahaan yang tersebar di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat seluas kurang lebih 1 juta hektare dilakukan setelah mendapatkan hasil audit dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Berbagai perusahaan yang dicabut izinnya tersebut ditengarai menjadi penyebab bencana banjir bandang yang menimpa tiga provinsi pada Desember 2025.

Salah satu perusahaan yang dicabut izinnya adalah PT Toba Pulp Lestari (TPL). Satu Perusahaan yang cukup lama berkonflik dengan masyarakat adat di Tano Batak. Terdapat 203 desa yang sebagian besar di antaranya merupakan wilayah masyarakat adat bertumpang tindih dengan konsesi perusahaan ini. Akibatnya berbagai kelompok masyarakat adat harus tereksklusi dari wilayah adatnya.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Tano Batak (AMAN Tano Batak) dan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) mencatat sepanjang 1998-2025, terdapat 470 orang menjadi korban pelanggaran HAM akibat konflik dengan PT TPL. Sebanyak 260 orang dikriminalisasi, 208 orang mengalami mengalami kekerasan fisik dan dua orang meninggal dunia.

Hal ini menunjukkan bahwa penutupan perusahaan tersebut bukanlah sepenuhnya karena kemauan politik pemerintah, namun hasil dari perjuangan panjang dari berbagai kelompok masyarakat termasuk masyarakat adat.

Konflik dan Kemiskinan

Konflik dan kemiskinan merupakan dua mata rantai yang tidak terpisahkan. Bagi masyarakat adat konflik yang terjadi di wilayah adatnya tidak hanya menyebabkan hancurnya identitas budaya dan ruang hidup dan penghidupannya, tetapi juga berdampak pada kemiskinan dan pemiskinan struktural.

Catatan Akhir Tahun (Catahu) AMAN 2025, mencatat setidaknya terdapat 136 kasus di 109 komunitas masyarakat adat. Konflik mengakibatkan 162 warga masyarakat adat menjadi korban kekerasan dan kriminalisasi serta 4 juta hektare wilayah adat dirampas atas nama pembangunan.

Sementara itu, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyatakan dalam lima tahun terakhir tren konflik agraria terus mengalami kenaikan. Pada 2025 sedikitnya telah terjadi 341 letusan konflik agraria dengan luas 914.574,96 hektare yang berdampak pada 123.612 keluarga di 428 desa di Indonesia. Angka ini tercatat naik sebesar 15% dibandingkan 2024.

Tidak hanya mengalami kenaikan dari sisi jumlah kejadian, dari sisi sebaran wilayah desa yang terdampak konflik agraria pun semakin meluas. Sebagian di antaranya, letusan konflik agraria tersebut juga terjadi di wilayah-wilayah masyarakat adat (Catahu KPA, 2025).

Pada sisi lain, data BPS (Maret 2025) menyebutkan jumlah penduduk yang mengalami kemiskinan ekstrem terdata sebanyak 2,38 juta jiwa, atau 0,85% dari total populasi. Meskipun data penduduk miskin ekstrem menunjukkan tren penurunan jumlah dari waktu ke waktu, tetapi fakta menunjukkan bahwa wilayah-wilayah yang kaya dengan sumber daya alam seperti Papua, Aceh, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Gorontalo justru menjadi kantong-kantong kemiskinan ekstrem.

Temuan BPS ini sejalan dengan hasil riset Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) tahun 2019 yang menyatakan 80% dari seluruh wilayah tambang di Indonesia berisiko terhadap krisis pangan dan kemiskinan pada masyarakat. Hal ini disebabkan areal bekas tambang merusak kondisi lahan dan perairan. Akibatnya masyarakat adat, petani dan nelayan tradisional kehilangan produktivitas mata pencaharian 50%-80%. Situasi ini menunjukkan rapuhnya ketahanan daerah yang bergantung pada sektor ekstraktif.

Pemulihan Hak

Di tengah konflik agraria di wilayah adat yang menahun, dan kemiskinan struktural akibat pembangunan yang tidak memihak kepada masyarakat adat, pencabutan 28 izin perusahaan harus menjadi momentum untuk melakukan koreksi secara struktural terhadap berbagai kebijakan penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam. TAP MPR IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (TAP MPR IX/2001) harus menjadi alat pandu untuk memulihkan hak-hak masyarakat adat atas penguasaan wilayah adat dan sumber daya alam.

Salah satu bagian penting dari TAP MPR IX/2001 adalah penegasan terhadap prinsip pengakuan dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat keragaman penguasaan dan pemilikan sumber daya alam serta menyelesaikan konflik-konflik yang berkaitan dengan sumber daya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum yang berkeadilan.

Selain itu TAP MPR IX/2001 juga memerintahkan kepada Presiden bersama DPR untuk melaksanakan pembaruan agraria dan pengelolaan SDA serta mencabut, mengubah atau mengganti semua undang-undang yang bertentangan dengan semangat dan prinsip TAP MPR IX/2001.

Dalam kaitan dengan pencabutan izin perusahaan yang selama ini beroperasi di atas wilayah adat, maka pemerintah harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut: Pertama, melakukan pengembalian wilayah adat kepada masyarakat adat selaku pemegang hak asal-usul atas wilayah tersebut; kedua, memastikan pemulihan lingkungan atas kerusakan yang telah ditimbulkan oleh perusahaan selama ini, dan ketiga; melakukan pemulihan dan pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat adat yang selama ini tersingkirkan akibat kebijakan penerbitan izin diatas wilayah adatnya.

Langkah terakhir; pemerintah dan DPR harus segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat menjadi undang-undang. Pemerintah dan DPR tidak boleh menunda-nunda lagi pengesahan UU Masyarakat Adat dengan alasan telah banyak peraturan perundang-undangan yang telah mengatur keberadaan masyarakat adat.

Berbagai hasil penelitian seperti Komnas HAM dan BPHN menunjukkan bahwa berbagai peraturan perundangan yang tersedia saat ini belum cukup memadai untuk melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat adat. Bahkan berbagai UU yang tersedia saat ini justru seringkali digunakan untuk mendiskriminasi dan menyangkal keberadaan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Lahirnya UU Masyarakat Adat merupakan pencerminan terhadap kebhinekaan, hak asasi manusia, menjaga dan memperkuat integrasi nasional. Selain itu, UU Masyarakat Adat juga dapat menjadi fondasi yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan cara demikian, maka mimpi mewujudkan Indonesia Emas 2045 bukanlah utopia.

PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) mengakui adanya gugatan dari Kementerian Lingkungan Hidup di Pengadilan Negeri Medan. Jenis perkara tersebut perdata dengan gugatan khusus lingkungan hidup.

Perseroan tercatat sebagai tergugat, sementara pihak penggugat adalah Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

"Perseroan menerima gugatan dari Pengadilan Negeri Medan sebagai tergugat dalam perkara perbuatan melanggar hukum dengan pertanggungjawaban mutlak," kata manajemen dalam keterbukaan informasi, Kamis (22/1).

Di tengah proses hukum tersebut, manajemen memastikan bahwa gugatan belum memberikan dampak berarti terhadap kinerja Perseroan. "Sampai dengan saat ini, Perseroan menilai bahwa gugatan tersebut belum menimbulkan dampak material terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha Perseroan," ujarnya.

Perseroan menegaskan komitmennya untuk mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, manajemen juga akan terus mencermati setiap perkembangan perkara.

"Perseroan akan memantau secara seksama perkembangan perkara tersebut dan akan menyampaikan keterbukaan informasi lanjutan apabila terdapat perkembangan signifikan yang berdampak material sesuai dengan ketentuan peraturan pasar modal yang berlaku," pungkas manajemen.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pencabutan izin operasional terhadap 28 perusahaan dalam konferensi pers bersama jajaran kabinet dan Satgas PKH pada Selasa (20/1) malam. Salah satu perusahaan yang disebut dalam kebijakan tersebut adalah INRU.

Prasetyo menegaskan bahwa langkah ini diambil usai pemerintah menerima hasil investigasi mendalam atas dugaan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan yang disebut bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan hidup di wilayah Sumatera.

Merespons hal itu, Perseroan langsung melakukan klarifikasi dan koordinasi secara aktif dengan Kementerian Kehutanan serta instansi terkait lainnya. Langkah ini dilakukan untuk memperoleh penjelasan resmi terkait dasar hukum, ruang lingkup kebijakan, status administratif, hingga implikasi dari keputusan pemerintah tersebut.

Manajemen menjelaskan bahwa kegiatan industri pengolahan pulp Perseroan hingga saat ini masih mengantongi izin usaha yang berlaku secara sah.

Seluruh bahan baku kayu yang digunakan pun berasal dari pemanfaatan hutan tanaman di dalam areal PBPH milik Perseroan sendiri. Namun demikian, Perseroan mengakui adanya potensi risiko apabila kebijakan pencabutan izin benar-benar diberlakukan secara efektif.

“Oleh karena itu, ketika pencabutan izin PBPH tersebut benar-benar diberlakukan secara efektif, kondisi tersebut berpotensi berdampak langsung terhadap pasokan bahan baku dan kelangsungan kegiatan operasional industri Perseroan,” ujar manajemen dalam keterbukaan informasi, Rabu (21/1).